SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
TRANSPARASI INFORMASI BENEFICIAL
OWNER PADA APLIKASI SABH ONLINE
LATAR
BELAKANG
1
Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme.
Dalam rancangan Perpres tersebut telah terdifinisikan apa itu Beneficial
Ownership (BO) yaitu Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat
menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina,
atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan
Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung
maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham
Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden ini.
Berdasarkan hal tersebut maka pada Sistem Administrasi Badan Hukum pun
ikut melakukan penyesuaian yaitu dengan membuat form isian tambahan pada
aplikasi SABH Online.
Tata Cara
Pengisian
2
Tata cara pengisian informasi BO pada aplikasi SABH bersifat deklarasi,
sehingga dalam hal ini adalah pemohon sendiri yang mendeklarasikan
siapa penerima maanfaat dalam perseroannya dengan sebelummya
aplikasi SABH telah menginfokan apa itu Penerima Maanfaat sesuai
dengan definisi yang terdapat pada rancangan Peraturan Presiden tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Kriteria Penerima Manfaat
Menurut RPerPres
3
Perseroan
Terbatas
Memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
1
Memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
2
Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari
keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas
per tahun
3
Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan,
atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan
komisaris
4
Kriteria Penerima Manfaat
Menurut RPerPres
4
Perseroan
Terbatas
Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk
mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas
tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
5
Menerima manfaat dari perseroan terbatas6
Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan
saham perseroan terbatas7
Tahapan Pengembangan
Aplikasi BO
5
Sesuai dengan draft perpres yang ada, pengisian BO dapat dilakukan oleh
pendiri/pengurus korporasi, notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa
oleh pendiri/pengurus korporasi. Saat ini penerapan dalam aplikasi,
pengisian BO untuk PT, Yayasan dan Perkumpulan hanya dapat dilakukan
oleh notaris, tidak menutup kemungkinan pengembangan kedepannya
pengisian dapat dilakukan oleh selain notaris. Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan bahwa, segala transaksi terkait PT, Yayasan dan
Perkumpulan dilakukan oleh Notaris.
Tahapan pembangunan aplikasi terdiri dari:
1. Requirement dan Design
2. Development
3. Testing
4. Implementasi
Tahapan Pengembangan
Aplikasi BO
6
Isian pada sisi notaris terdiri dari:
- preview pengertian penerima manfaat
- Checklist pemahaman ttg pengertian penerima manfaat.
Tahapan Pengembangan
Aplikasi BO
7
- preview perpres(bisa di download )
- checklist pemahaman perpres ttg penerima manfaat.
- checklist bila ada penerima manfaat lain selain pemegang saham untuk PT
Tampilan Form Isian BO
8
Tampilan Form Isian BO
9
Tampilan Form Isian BO
10
Tampilan Monitoring Isian
BO
11
Transparansi Informasi Beneficial Owner pada Aplikasi SABH Online

More Related Content

What's hot

Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatasUu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatasYesica Adicondro
 
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunyaBadan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunyaarifanmr
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Rizal Nurfalah
 
Hbl 3,nurcholis muttaqin,hapzi ali,bentuk badan hukum & perseroan terbata...
Hbl 3,nurcholis muttaqin,hapzi ali,bentuk badan hukum & perseroan terbata...Hbl 3,nurcholis muttaqin,hapzi ali,bentuk badan hukum & perseroan terbata...
Hbl 3,nurcholis muttaqin,hapzi ali,bentuk badan hukum & perseroan terbata...nurcholismn
 
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIUNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIhenra saragih
 
Pengatar bisnis informatika task3
Pengatar bisnis informatika task3Pengatar bisnis informatika task3
Pengatar bisnis informatika task3ilham bacht
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaanEriRomadhon
 
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...Rudi Wijaya
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Indra Abdam Muwakhid
 

What's hot (12)

Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatasUu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
 
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunyaBadan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
 
Studi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan BisnisStudi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan Bisnis
 
Pendirian koperasi
Pendirian koperasiPendirian koperasi
Pendirian koperasi
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
 
Hbl 3,nurcholis muttaqin,hapzi ali,bentuk badan hukum & perseroan terbata...
Hbl 3,nurcholis muttaqin,hapzi ali,bentuk badan hukum & perseroan terbata...Hbl 3,nurcholis muttaqin,hapzi ali,bentuk badan hukum & perseroan terbata...
Hbl 3,nurcholis muttaqin,hapzi ali,bentuk badan hukum & perseroan terbata...
 
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIUNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 
Pengatar bisnis informatika task3
Pengatar bisnis informatika task3Pengatar bisnis informatika task3
Pengatar bisnis informatika task3
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan
 
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...
 
6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
 

Similar to Transparansi Informasi Beneficial Owner pada Aplikasi SABH Online

Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxYuliaPujiawati1
 
02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usaha02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usahaucupbh2818ll
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptabdou hamadah
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , unive...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , unive...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , unive...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , unive...Serafinus Octavia Puspitasari
 
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 BPpt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 BRikzaAshilaDewi
 
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Ringkas_Paparan pak Deputi.pptx
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Ringkas_Paparan pak Deputi.pptxUsaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Ringkas_Paparan pak Deputi.pptx
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Ringkas_Paparan pak Deputi.pptxendromartinus
 
Pembahasan 2 - Operational Perbankan.pptx
Pembahasan 2 - Operational Perbankan.pptxPembahasan 2 - Operational Perbankan.pptx
Pembahasan 2 - Operational Perbankan.pptxhadiisyam
 
Pengertian koperasi
Pengertian koperasiPengertian koperasi
Pengertian koperasiEdy Rahardjo
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...Hayyu Safitri
 
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...AgungAgungPangestu
 
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...Muhammad Ramadhan
 
Prosedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiProsedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiRohman Efendi
 
Dewan komisaris
Dewan komisarisDewan komisaris
Dewan komisarisDua Dunia
 
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
Makalah  hukum dagang tentang kepailitanMakalah  hukum dagang tentang kepailitan
Makalah hukum dagang tentang kepailitanLarasati Luthpy
 
Jenis Badan Usaha dan Aspek Hukum
Jenis Badan Usaha dan Aspek HukumJenis Badan Usaha dan Aspek Hukum
Jenis Badan Usaha dan Aspek HukumMuhammad Fajar
 

Similar to Transparansi Informasi Beneficial Owner pada Aplikasi SABH Online (20)

Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptxEkonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
Ekonomi Bisnis - KD 3.7 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.pptx
 
02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usaha02. bentuk badan usaha
02. bentuk badan usaha
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
 
10. MICROFINANCE REGULATION.ppt
10. MICROFINANCE REGULATION.ppt10. MICROFINANCE REGULATION.ppt
10. MICROFINANCE REGULATION.ppt
 
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , unive...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , unive...Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , unive...
Be & gg, serafinus octavia puspitasari, hapzi ali, pemegang saham , unive...
 
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 BPpt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
 
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Ringkas_Paparan pak Deputi.pptx
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Ringkas_Paparan pak Deputi.pptxUsaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Ringkas_Paparan pak Deputi.pptx
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Ringkas_Paparan pak Deputi.pptx
 
Pembahasan 2 - Operational Perbankan.pptx
Pembahasan 2 - Operational Perbankan.pptxPembahasan 2 - Operational Perbankan.pptx
Pembahasan 2 - Operational Perbankan.pptx
 
Pengertian koperasi
Pengertian koperasiPengertian koperasi
Pengertian koperasi
 
Proses Koperasi
Proses KoperasiProses Koperasi
Proses Koperasi
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Artikel Hukum Bisnis dan Lingkungan, Universit...
 
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
 
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
HBL3 Muhammad Rizal Ramadhan. hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perse...
 
Prosedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiProsedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasi
 
Dewan komisaris
Dewan komisarisDewan komisaris
Dewan komisaris
 
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
Makalah  hukum dagang tentang kepailitanMakalah  hukum dagang tentang kepailitan
Makalah hukum dagang tentang kepailitan
 
Prosedur pendirian cv
Prosedur pendirian cvProsedur pendirian cv
Prosedur pendirian cv
 
Jenis Badan Usaha dan Aspek Hukum
Jenis Badan Usaha dan Aspek HukumJenis Badan Usaha dan Aspek Hukum
Jenis Badan Usaha dan Aspek Hukum
 
Aspek Hukum (new).ppt
Aspek Hukum (new).pptAspek Hukum (new).ppt
Aspek Hukum (new).ppt
 
Akad syirkah
Akad syirkahAkad syirkah
Akad syirkah
 

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English VersionNewsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English VersionNewsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020
 
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in IndonesiaRevenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
 
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITIKeterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
 
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
 
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
 
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
 
Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
 
Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020
 
Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
 
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
 
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership TransparencyContract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Recently uploaded (13)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

Transparansi Informasi Beneficial Owner pada Aplikasi SABH Online

  • 1. TRANSPARASI INFORMASI BENEFICIAL OWNER PADA APLIKASI SABH ONLINE
  • 2. LATAR BELAKANG 1 Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam rancangan Perpres tersebut telah terdifinisikan apa itu Beneficial Ownership (BO) yaitu Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Berdasarkan hal tersebut maka pada Sistem Administrasi Badan Hukum pun ikut melakukan penyesuaian yaitu dengan membuat form isian tambahan pada aplikasi SABH Online.
  • 3. Tata Cara Pengisian 2 Tata cara pengisian informasi BO pada aplikasi SABH bersifat deklarasi, sehingga dalam hal ini adalah pemohon sendiri yang mendeklarasikan siapa penerima maanfaat dalam perseroannya dengan sebelummya aplikasi SABH telah menginfokan apa itu Penerima Maanfaat sesuai dengan definisi yang terdapat pada rancangan Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
  • 4. Kriteria Penerima Manfaat Menurut RPerPres 3 Perseroan Terbatas Memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar 1 Memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar 2 Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun 3 Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris 4
  • 5. Kriteria Penerima Manfaat Menurut RPerPres 4 Perseroan Terbatas Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun 5 Menerima manfaat dari perseroan terbatas6 Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas7
  • 6. Tahapan Pengembangan Aplikasi BO 5 Sesuai dengan draft perpres yang ada, pengisian BO dapat dilakukan oleh pendiri/pengurus korporasi, notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri/pengurus korporasi. Saat ini penerapan dalam aplikasi, pengisian BO untuk PT, Yayasan dan Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh notaris, tidak menutup kemungkinan pengembangan kedepannya pengisian dapat dilakukan oleh selain notaris. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa, segala transaksi terkait PT, Yayasan dan Perkumpulan dilakukan oleh Notaris. Tahapan pembangunan aplikasi terdiri dari: 1. Requirement dan Design 2. Development 3. Testing 4. Implementasi
  • 7. Tahapan Pengembangan Aplikasi BO 6 Isian pada sisi notaris terdiri dari: - preview pengertian penerima manfaat - Checklist pemahaman ttg pengertian penerima manfaat.
  • 8. Tahapan Pengembangan Aplikasi BO 7 - preview perpres(bisa di download ) - checklist pemahaman perpres ttg penerima manfaat. - checklist bila ada penerima manfaat lain selain pemegang saham untuk PT