PENDIRIAN, KINERJA DAN KEANGGOTAAN KOPERASI Disusun Oleh : Sofahul Asror (190721100005) Rikza Ashila Dewi (190721100071) Fika Anjana Hajar (190721100215) Moch Mahrus Ali (190721100233) Kelompok 11 Kelas : Ekonomi Syariah 5 B

1. Pendirian, Kinerja,
dan Keanggotaan
Koperasi

2. Our Team
190721100005
Sofahul Asror Now
190721100071
Rikza Ashila Dewi
190721100215
Fika Anjana Hajar
190721100233
Moch Mahrus Ali

3. Syarat Pendirian Koperasi
Berdasarkan perundang-undangan koperasi dapat disimpulkan mengenai
persyaratan koperasi antara lain :
a. Orang yang hendak mendirikan koperasi harus memiliki kepentingan ekonomi
serta tujuan yang sama.
b. Sekurang-kurangnya 20 orang.
c. Harus memenuhi syarat dari wilayah masing-masing, layaknya yang telah
ditentukan oleh pemerintah.
d. Memiliki sebuah konsep anggaran dasar koperasi

4. Tidak ada manfaatnya mendirikan
koperasi, jika para pendiri
koperasi tidak mengetahui
persoalan-persoalan pokok tentang
koperasi pada umumnya.
Mengetahu manfaat
Mendirikan Koperasi
01.
Koperasi harus dapat menerima
anggota baru secara sukarela dan
terbuka, karena pertambahan
anggota baru koperasi merupakan
sumber kekuatan koperasi untuk
berkembang.
Menerima Anggota Baru
Secara Sukarela dan
Terbuka
02.
Koperasi tidak mungkin dapat
mencapai tujuannya dalam jangka
pendek melainkan membutuhkan
waktu yang cukup lama.
Pencapaian Tujuan
Koperasi
03.
Pembinaan koperasi di Indonesia
sebagian merupakan tanggung jawab
pemerintah, namun tetap merupakan
milik para anggotanya, sehingga untuk
itu diperlukan partisipasi anggota
menuju kemandirian dan pengembangan
koperasi dimasa mendatang.
Pembinaan Koperasi
04.
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum
Mendirikan Koperasi

5. Tahapan Pendirian Koperasi Konvensional
Dibentuk team pendirian
koperasi, yang berasal dari
kelompok masyarakat yang
menginginkan pendirian koperasi.
1.
Selanjutnya team pendiri koperasi
menghubungi Kantor Koperasi Tingkat II
(Kabupaten atau Kota) guna mendapatkan
informasi atau penjelasan awal yang
berhubungan dengan persyaratan dan tata
cara pendirian koperasi.
2.
Team pendiri melakukan penelitian
pendahuluan berupa penelitian kecil-
kecilan yang bertujuan untuk
mengetahui jenis koperasi apa yang
akan didirikan dan unit-unit usaha apa
yang akan dijalankan.
3.
Team pendiri (pemrakarsa) mengajukan
proposal yang berisi tentang : potensi
ekonomi anggota, jenis usaha yang akan
dikembangkan, dasar pembentukan koperasi.
Dalam proposal, sekaligus juga dilampirkan
permohonan persiapan rancangan Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) koperasi yang akan didirikan.
4.

6. Tahapan Pendirian Koperasi Konvensional
Setelah proposal diterima oleh pejabat kantor
koperasi, selanjutnya akan dilakukan penyuluhan
kepada kelompok masyarakat tersebut yang
berisi tentang pengertian koperasi, tujuan, dan
manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota,
serta peraturan-peraturan lainnya.
5.
Mengadakan rapat pembentukan koperasi
yang dihadiri oleh calon anggota koperasi,
dimana rapat tersebut dipimpin oleh
pemrakarsa yang didampingin oleh pejabat
dari kantor koperasi.
6.
Setelah AD/ART koperasi mendapat
pengesahan dari rapat anggota,
pengurus mengajukan permohonan
status badan hukum koperasi ke kantor
koperasi setempat.
7.
Untuk koperasi yang wilayah kerjanya terdapat di
dua wilayah tingkat II atau lebih, maka
kantor koperasi tingkat II menyerahkan ke
pejabat Kantor Wilayah Departemen
Koperasi di Tingkat I (Provinsi).
8.

7. Di dalam AD terdapat maksud dan
tujuan koperasi. Oleh karena itu AD
koperasi akan :
Anggaran Dasar Koperasi
• Menunjukkan adanya kejelasan tata kehidupan
koperasi yang bersangkutan.
• Memudahkan tercapainya sasaran yang
dikehendaki para anggota sesuai dengan
tujuan pembentukan koperasi.
• Menuntun pengurus agar terhindar dari
kesimpangsiuran dalam pelaksanaan organisasi.
• Sebagai dasar dalam penyusunan peraturan-
peraturan demi kelancaran jalannya usaha
koperasi yang tertuang dalam Anggaran
Rumah Tangga (ART) koperasi.

8. Cara Penyusunan AD Koperasi
AD disusun saat pembenukan
koperasi, yang disusun oleh team
dan mendapatkan pengakuan atau
pengesahan dari Rapat Anggota.
1.
AD berisi antara lain :
• Nama, pekerjaan, dan alamat pendiri koperasi.
• Nama lengkap, nama singkatan dari koperasi yang
bersangkutan.
• Jenis dan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai
dengan maksud dan tujuang koperasi.
• Syarat-syarat keanggotaan dan kepengurusan
koperasi.
4.
Dalam menyusun AD hendaknya memperhatikan
hal-hal berikut :
• Isi dan materi harus sesuai tujuan,
kebutuhan dan kepentingan anggota
koperasi dan tidak boleh bertentangan
dengan hukum yang berlaku dalam
masyarakat.
• AD harus tegas, jelas, mudah dimengerti
dan dapat dilaksanakan oleh setiap elemen
atau unsur yang ada dalam koperasi.
2.
AD harus disetujui dan
disahkan oleh pejabat yang
berwenang, yaitu Kepala
Kantor Wilayah atau Dinas
Koperasi setempat.
3.

9. “Koperasi dibubarkan atas keputusan pemerintah”, yang artinya pemerintah dapat
mengeluarkan surat keputusan pembubaran koperasi jika :
• Terdapat bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi
berbagai ketentuan yang ada di dalam UU koperasi yang berlaku.
• Kegiatan-kegiatan koperasi ternyata bertentangan dan mengganggu ketertiban
umum dan kesusilaan.
• Pemerintah memandang bahwa kelangsungan hidup koperasi tidak dapat
dipertahankan.
Pembubaran koperasi bisa disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam
koperasi atau oleh masalah-masalah yang berasal dari luar koperasi.
Pembubaran Koperasi

10. Tata Cara Pembubaran Koperasi
Pembubaran Atas
Kehendak Pemerintah
2.
Pembubaran Atas
Kehendak Sendiri
Pembubaran Koperasi yang
Tidak Mau Menyesuaikan Diri
Dengan UU Baru
1. 3.

11. Pendirian Koperasi Syariah
1. Fase Pembentukan atau
Pendirian
Jika persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka orang-orang yang
memprakarsai pembentukan koperasi syariah tersebut mengundang untuk
rapat pertama, sebagai rapat pendirian koperasi syariah. Konsep anggaran
koperasi syariah seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia
pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Dalam
rapat pendirian ini selain disahkan Anggaran Dasar koperasi syariah, juga
dibentuk pengurus dan pengawas.
Setelah perangkat organisasi koperasi syariah terbentuk dalam rapat
pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya pengurus koperasi syariah
(yang juga pendiri) mempunyai kewajiban mengajukan permohonan
pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai akta
pendirian koperasi syariah dan berita acara rapat Pendirian. Dalam akta
pendirian kperasi ini tertuang anggaran dasar koperasi syariah yang telah
disahkan dalam rapat pendirian. Serta tertuang pula nama-nama anggota
pengurus (yang pertama) yang diberikan kewenangan untuk melakukan
kepengurusan dan mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat
yang berwenang.
Dalam hal penamaan koperasi syariah yang telah disahkan, maka nama
lembaga yang disahkan mengikuti kata “koperasi syariah”. Artinya nama
berada di belakang kata “koperasi syariah”. Misalnya nama koperasi
syariahnya adalah “X”, maka disebut dengan “Koperasi Syariah X”.

12. 2. Fase Pengesahan Koperasi Syariah
Atas dasar permohonan yang disampaikan oleh pengurus koperasi syariah
(juga merupakan pendiri) secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan,
pejabat yang bersangkutan harus memberikan keputusan mengenai
permohonan tersebut apakah diterima atau tidak.
Jika permohonan pengesahan tersebut ditolak, alasan-alasan penolakan
diberitahukan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka waktu waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, para
pendiri atau pengurus dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1
(satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan tersebut. Keputusan
terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang
tersebut.
Namun jika permohonan pengesahan itu diterima, maka sejak saat itulah
koperasi syariah berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai
dengan diumumkan nya akta pendirian koperasi syariah tersebut (yang di
dalamnya termuat pula anggaran dasarnya), ke dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Koperasi yang melakukan jenis usaha jasa keuangan syariah dan telah
mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan
anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS atau USPPS) pada papan
nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.

13. Kinerja Koperasi Konvensional dalam
Pasar
Bila koperasi memasuki pasar persaingan sempurna
maka koperasi akan bersaing secara sempurna
dengan para pesaing di pasar. Artinya secara umum
koperasi tidak dapat menentukan harga untuk
produk yang dijualnya. Alasannya ialah jika koperasi
menetapkan lebih tinggi daripada harga pasar maka
banyak pelanggan yang beralih ke penjual lain.
Sebaliknya, jika koperasi menetapkan harga
dibawah harga pasar yang berlaku, maka
sebenarnya koperasi dapat menderita kerugian,
karena pada harga pasar yang berlaku semua
batang dapat terjual.
Dalam pasar persaingan tidak sempurna, para penjual
maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan
harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan.
Dalam hal ini berarti pembeli dan penjual dapat
mempengaruhi harga. Jenis dan kualitas barang yang
diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen (pasar
heterogen: pasar yang menjual berbagai macam barang
kebutuhan primer yang menjual berbagai macam barang
kebutuhan primer dan sekunder kepada para konsumen
dalam suatu wilayah).
01. Koperasi dalam Pasar
Persaingan Sempurna
02. Koperasi dalam pasar
persaingan tidak sempurna

14. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan
manjadi tiga, yaitu:
Koperasi dalam pasar
persaingan monopoli
Koperasi dalam
pasar persaingan
monopolistik
Koperasi dalam
pasar persaingan
oligopoli

15. Kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja dan standar yang telah
ditetapkan. Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja adalah sebuah
hasil kerja, baik hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas yang
dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.
kinerja juga bisa diartikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam
melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti
standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah
ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.
Kinerja Koperasi Syariah

16. Pasal 17 ayat (1) UU 25/1992 menyatakan bahwa anggota koperasi adalah
pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi
didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha
koperasi. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah
syarat sebagai mana diatur dalam AD (Anggaran Dasar ) dipenuhi.
Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Setiap anggota
mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana
diatur dalam AD (Anggaran Dasar).
Kewajiban setiap anggota yaitu:
● Memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
● Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh
koperasi;
● Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas
kekeluargaan.
Setiap anggota mempunyai hak yaitu:
● Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat
Anggota;
● Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas;
● Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran
Dasar.
Keanggotaan Menurut UU Koperasi

17. Untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan
kegiatan pengurus, maka dipilih pengawas sebagai perangkat
organisasi “oleh” anggota dalam forum rapat anggota.
Anggota perangkat organisasi ini harus berasal “dari”
anggota koperasi yang bersangkutan sehingga diharapkan
dapat mewakili semua anggota untuk menjalankan fungsinya
dengan baik demi kepentingan anggota pula.
Dalam hubungannya dengan aspek anggota, Teko
Sumodimedjo (Swasono, 1985) menyatakan bahwa
keberhasilan organisasi koperasi sangat ditentukan oleh
kesiapan dan kemampuan anggota koperasi atau keberhasilan
koperasi tergantung pada kualitas para anggotanya.
Selanjutnya Ropke (2000) memepertegas bahwa tanpa
partisipasi anggota maka kemungkinan timbulnya efisiensi
dan efektfitas yang rendah dalam mencapai kinerja koperasi,
akan lebih besar. Berpartisipasi sebenarnya merupakan hak
dan sekaligus kewajiban anggota karena anggota adalah
pemilik sekaligus pelanggan koperasi

18. Keanggotaan BMI Atau Koperasi Syariah
Mengisi formulir
pendaftaran
Menyerahkan foto copy
KTP yang masih berlaku
Mengikuti pendaftaran
perkoperasian
Syarat Keanggotaan
Memiliki usaha produktif
dan ketentuan lainnya
Membayar simpanan pokok
sebesar Rp10.000

19. Keanggotaan BMI Atau Koperasi Syariah
Sebagai pemilik koperasi
Menerima keuntungan tiap
tahun
Memiliki kesempatan
pemasaran produk
Keuntungan Menjadi
Anggota
Mengikuti pendidikan
perkoperasian
Peluang beasiswa hingga
perguruan tinggi bagi
anggota yang memiliki anak
yang berprestesi
Dapat mengikuti pelatihan-
pelatihan usaha dan
pengembangan usaha yang
diadakan koperasi

20. Thank You