Dokumen tersebut membahas tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia berkomitmen menerapkan rekomendasi FATF terkait transparansi pemilik manfaat badan hukum, (2) Nota kesepahaman ditandatangani beberapa kementerian terkait penguatan basis data pemilik manfaat, (3) Peraturan pemerintah dan kementerian mengatur tata cara peng

1. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

2. LATAR
BELAKANG
NOTA
KESEPAHAMAN
DASAR
HUKUM
AHU.GO.ID

3. LATAR BELAKANG
• Langkah Indonesia dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi
anggota Financial Action Task Force (FATF) dan wujud komitmen
Indonesia mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian
uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
• Beneficial Ownership (BO) atau penerima manfaat adalah orang
perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan
Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina atau Pengawas
Korporasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi
berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik
langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik
sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi
kriteria.

4. Rekomendasi FATF No 24 mengenai Transparancy
and Beneficial Ownership of Legal Person1
Negara harus
memiliki
mekanisme untuk
mengindentifikasi
sebuah badan
hukum di
negaranya
2
Negara harus
memiliki
mekanisme untuk
memastikan
informasi pemilik
manfaat dapat
diperoleh dari
Korporasi dan
tersimpan di suatu
basis data
3
Negara harus
memastikan
bahwa informasi
tersebut akurat
dan upt to data
4
Negara harus
memastikan
informasi pemilik
manfaat yang tela
tersimpan dalam
basisdata dapat
dimanfaatkan oleh
instansi yang
berwenang

5. NOTA KESEPAHAMAN
• Penandatanganan Nota Kesepahaman
dan Perjanjian Kerjasama tentang
Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data
Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)
alam rangka Pencegahan Tindak Pidana
bagi Korporasi
Antara
1. Kemenkumham
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian ESDM
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian ATR/BPN
6. Kementerian Koperassi dan UKM

6. DASAR HUKUM
Perpres No 13/2018 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme
Permenkumham No 9/2017 tentang
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Notaris
Permenkumham No 15/2018 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi
Permenkumham No 21/2019 tentang Tata
Cara Pengawasan penerapan Prinsip
Mengenali Manfaat dari Korporasi

7. PERSEROAN TERBATAS YAYASAN
CV, FIRMA,
PERKUMPULAN
KOPERASI
KLASIFIKASI PEMILIK MANFAAT
(Perpres 13/2018)
PERSEORANGAN
DITJEN AHU

8. KRITERIA PEMILIK
MANFAAT
KOPERASI
PERPRES No
13/2018
• Pasal 7 (1)
1. Menerima SHU lebih dari 25 % dari
keuntungan atau laba yang diperoleh
koperasi per tahun
2. Memiliki kewenangan baik langsung
maupun tidak langsung, dapat menunjuk
atau memberhentikan Pengurus dan
Pengawas Koperasi
3. Memiliki kewenangan atau kekuasaan
untuk mempengaruhi atau mengendalikan
koperasi tanpa harus mendapat otorisasi
dari pihak manapun
4. Menerima manfaat dari koperasi; dan/atau
5. Merupkaan pemilik sebenarnya dari dana
atas modal koperasi

9. SIKLUS
PENYAMPAIAN dan
PENGGANTIAN DATA
INFORMASI PEMILIK
MANFAAT DARI
KOPERASI
(Permenkumham
No 15/2019)
•MAX 7 HARI SETELAH
KORPORASI mendapat
IZIN USAHA/TANDA
TERDAFTAR dari instansi
berwenang
•Sudah menetapkan
Pemilik Manfaat
•Penyampaian Surat
Keterangan bila belum
menetapkan Pemilik
Manfaat
•Permohonan Pendirian,
Pendaftaran,
pengesahan
•Saat Menjalankan
Kegiatan Usaha
I.
PENYAMPAIAN
INFORMASI
II. RELAKSASI
III. JANGKA
WAKTU

10. Tata Cara
Penyampaian
Informasi
Pemilik
Manfaat pada
Saat
Pengesahan
atau Pendirian
Korporasi menetapkan pemilik manfaat
Korporasi menyampaikan informasi pemilik
manfaat tersebut kepada Notaris
Notaris menginput informasi pemilik manfaat
tersebut melalui AHU online
Ditjen AHU menerima informasi tersebut dan
menyimpannya dalam data base

11. PERAN PENDIRI
KOPERASI DAN
NOTARIS
DALAM
PENGISIAN
PEMILIK
MANFAAT
(BENEFICIAL
OWNER)
IDENTIFIKASI
DAN
VERIFIKASI
PEMILIK
MANFAAT
TIDAK
MENENTUKAN
PEMILIK
MANFAAT

12. KEWENANGAN
NOTARIS DAN
KEMENTERIAN KUKM
DAN DINKOP UKM
PENGESAHAN
PENDIRIAN,
PERUBAHAN
DAN
PEMUBARAN
KOPERASI
PENYULUHAN,
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN

13. I. SIKLUS
PENYAMPAIAN
INFORMASI
PEMILIK
MANFAAT
KOPERASI
PENDIRI KOPERASI
NOTARIS
AHU ONLINE (SABH)
Data BO PT Selindo sebanyak 954.369 unit
WAJIB PENGISIAN PEMILIK
MANFAAT KOPERASI, JIKA TIDAK
MAKA PROSES TIDAK BISA LANJUT

14. II. RELAKSASI
PENGISIAN
PEMILIK MANFAAT
PERSEROAN
TERBATAS
NOTARIS
SURAT PERNYATAAN
bila belum menentukan pemilik
manfaat saat Pendirian Perseroan
Terbatas
MEMENUHI PEMILIK
MANFAAT (Perseroan
Terbatas)

15. IV.SIKLUS
PENGGANTIAN
DATA PEMILIK
MANFAAT
KOPERASI
PENDIRI KOPERASI
NOTARIS/PENGURUS
KOPERASI
AHU ONLINE (SABH)
PENGGANTIAN/ PENGKINIAN DATA
PEMILIK MANFAAT KOPERASI
PENGKINIAN DATA
min 1 (satu) TAHUN

16. PENGAWASAN
Penerapan Prinsip
berdasarkan Hasil
Penilaian Resiko
Tindak Pidana
Pencucian Uang
(TPPU) dan Tindak
Pidana Pendanaan
Terorisme (TPPT)
Pengawasan dalam
bentuk menetapkan
regulasi atau
pedoman,
melakukan audit
terhadap Korporasi,
mengadakan
kegiaatan
administratif lain
Menteri Hukum dan
HAM melalui Dirjen
akan menjatuhkan
sanksi dengan
berkoordinasi
dengan Lembaga
terkait sesuai
kewenangannya

17. KENDALA IMPLEMENTASI PENERIMA
MANFAAT/BENEFICIAL OWNERSHIP
Berdasarkan hasil Rapat Beneficial Ownership, Selasa 23 Juni 2020:
a. Kendala implementasi input penerima manfaat pada aplikasi AHU.go.id untuk Koperasi
karena alas an kriteria Pasal 7 Perpres 13/2018 “ Menerima SHU lebih dari 25 % dari
keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi per tahun.
b. Kementerian KUKM berencana untuk melakukan perubahan Perpes 13/2018 terkait
Kriteria mengingat Kemudahan Berusaha
c. Kementerian BUMN berencana meminta PPATK untuk merubah Perpres 13/2018,
BUMN dan anak BUMN menemui kesulitan untuk menentukan penerima manfaat,
karena dikhawatirkan akan ada pencampuran perusahaan pribadi Menteri BUMN.

18. TERIMA
KASIH