Newsletter Voicing for Life April 2020
•
0 likes•140 views
Omnibus Law dianggap memiliki implikasi yang serius terhadap penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan RUU Cipta Kerja melemahkan proteksi lingkungan demi kepentingan investasi, dan menghilangkan mekanisme pengawasan seperti Komisi Penilai Amdal. Stranas PK berupaya meningkatkan tata kelola data perizinan sektor sumber daya alam melalui Kebijakan Satu Peta, namun menemui kendala karena ketersed
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Newsletter Voicing for Life April 2020
Similar to Newsletter Voicing for Life April 2020 (20)
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Newsletter Voicing for Life April 2020
- 1. Newsletter Voicing for Life1 Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng Al Ayubi & Ary Nugroho Prinsip Berdikari: Mengge- ser Narasi Pemberdayaan Andri Prasetiyo & Al Ayubi Liputan Media Moeldoko dan JMPPK Bahas Kajian Pegunungan Kendeng Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Ko- rupsi Sektor Sumber Daya Alam Al Ayubi & Wicitra Prinsip Berdikari: Menggeser Narasi Pemberdayaan Pelatihan Audit Sosial: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penga- wasan Pembangunan Al Ayubi & Andri Prasetiyo Newsletter Voicing for Life Seri April 2020 Halaman 2 Halaman 8 Halaman 14 Halaman 4 Halaman 10
- 2. 2Newsletter Voicing for Life Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng Sepenggal tembang Jawa Pangkur yang dinyanyi- kan oleh warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) pada saat kegiatan “Nyawiji Nandur Kanggo Les- tarine Kendeng” sepanjang Januari-Februari tahun 2020. Kegiatan yang juga dikenal sebagai “Rabu Menanam” ini berbentuk penanaman pohon ber- sama yang rutin dilaksanakan setiap Rabu pagi di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Saat itu, se- luruh warga akan berkumpul di satu titik kemudian berangkat bersama secara beriringan, melakukan perjalanan dan pendakian gunung ke lokasi yang akan ditanami. Setiap bulannya, kegiatan Rabu Menanam dilakukan dengan turut mengundang pi- hak luar, yang bertujuan untuk memperluas penya- daran dan membangun ikatan solidaritas bersama. Menanam pohon merupakan kunci menjaga kese- imbangan ekosistem. Dengan menanam, air dan sumber mata air dapat terselamatkan dan kea- nekaragaman hayati terjaga habitatnya. “Dengan Pangkur Nanduri panggonan bera // Dina iki barengan ditindhaki // Wujud tindakan lan laku // Kanggo ngomahi toya // Dimen sumber lestari nyukupi butuh // Kang mangkono anak putu // Tetep bisa den warisi // (Mari menanam dilahan yang kosong, hari ini kita melakukannya bersama-sama. Sebagai wu- jud tindakan dan melaksanakan. Agar sumber mata air punya rumah, untuk mencukupi kebu- tuhan hidup. Dengan demikian, harapannya anak cucu kita. Supaya bisa merasakan warisan lesta- rinya sumber mata air) Oleh: Al Ayubi & Ary Nugroho
- 3. Newsletter Voicing for Life3 menanam bersama, manusia sudah menyelamat- kan kehidupannya sendiri.” Demikian diungkapkan oleh salah satu warga Kendeng saat sedang me- lakukan kegiatan Aksi Rabu Menanam, pada Rabu (26/2), di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Rabu Menanam ini berawal dari desakan warga pegunungan Kendeng Utara terhadap Pemerin- tah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk peduli pada pentingnya melakukan revitalisasi fungsi ekologi kawasan Kendeng Utara. Di sejumlah media lokal, Pemkab Pati pernah mengagendakan penanaman 3 (tiga) juta pohon. Namun, tidak dijelaskan kapan dan dimana 3 (tiga) juta pohon tersebut akan dita- nam. Sejumlah perempuan warga Kendeng Utara kemudian mencoba menanyakan langsung kepada Bupati Pati pada 8 Januari 2020. Sayangnya, me- reka tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Pa- dahal, upaya warga bertanya kepada Bupati meru- pakan bentuk keinginan untuk secara aktif terlibat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Kendeng Utara. Akhirnya warga berini- siatif untuk melakukan penanaman pohon tanpa menunggu kabar dari Pemkab Pati. PadaRabuterakhirbulanFebruarilalu(26/02/2020), Rabu Menanam atau “Nyawiji Nandur Kanggo Les- tarine Kendeng” ditutup dengan rangkaian acara penanaman pohon bersama musisi Melanie Soe- bono yang dilanjutkan dengan pentas kolaborasi gamelan “Wiji Kendeng feat Melanie Soebono” dan diskusi tentang Revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Omah Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Diskusi ter- sebut menghadirkan narasumber Dr. Mila Karmila, Akademisi dari Unnisulla Semarang dan Gunretno, Koordinator JMPPK, serta moderator oleh Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Gunretno, menyampaikan perkembangan terakhir pelaksanaan rekomendasi hasil Kajian Lingkung- an Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Peme- rintah Daerah. “Padahal KLHS ini merupakan ama- nat yang diinisiasi langsung oleh Presiden, sebagai Kepala Negara. Maka sudah selayaknya dilaku- kan.” jelas Gunretno. Dalam kesempatan tersebut, Gunretno juga men- jelaskan bahwa Revisi Perda RTRW Kabupaten Pati yang saat ini sedang berjalan, perlu dikawal bersa- ma. “KLHS Pegunungan Kendeng telah mengama- natkan bahwa revisi RTRW Kabupaten Pati harus menjalankan sejumlah rekomendasi diantaranya KBAK Sukolilo harus dipertahankan; Izin Usaha Pertambangan (IUP) di KBAK tidak boleh diper- panjang; Kecamatan Kayen, Sukolilo dan Tambak- romo tidak boleh untuk kawasan pertambangan dan lainnya.” Sementara Dr. Mila Karmila mengatakan, dalam setiap penyusunan Perda RTRW, Pemda harus menyusun KLHS RTRW. Namun demikian, KLHS RTRW Kabupaten Pati seharusnya sejalan dengan KLHS Pegunungan Kendeng yang telah disusun sebelumnya. Meskipun isi KLHS berupa rekomen- dasi, namun hal tersebut merupakan kajian yang objektif dan komprehensif, sehingga perlu menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah daerah da- lam memberlakukan kebijakan ke depannya.
- 4. 4Newsletter Voicing for Life Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU Cipta Kerja, salah satu RUU Omnibus Law yang belakangan mengundang kontroversi, karena prosesnya yang dianggap tertutup dan terlalu ambisius. Seiring de- ngan perkembangan isu tersebut, PWYP Indonesia menyelenggarakan PWYP Knowledge Forum (PKF) pada Senin (17/2) lalu, bertajuk “Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pence- gahan Korupsi Sektor SDA”. Hadir sebagai pembi- cara yakni Prof. Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, dan Muhammad Isro, selaku wakil dari Strategi Nasio- nal Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). Melalui paparannya, Prof. Hariadi menilai Omnibus Law merupakan suatu bentuk perubahan yang luar biasa, sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Namun sayangnya, perhatian publik yang berkem- bang masih bersifat inkremental. Hal ini tidak ter- lepas dari ketidakjelasan informasi selama ini ter- hadap Draf RUU maupun Naskah Akademiknya. Lebih lanjut, Prof HK menyatakan bahwa Omnibus Law memiliki implikasi yang serius terhadap pe- nataan ruang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, di antaranya korupsi, yang menurut ber- bagai kajian dinilai menjadi alasan utama perginya investasi dari Indonesia, dan bukan karena pro- sedur sebagaimana pemerintah asumsikan sela- ma ini. “Praktik korupsi di lapangan ini mencakup berbagai jenis yakni korupsi politik, korupsi pene- gakan hukum, korupsi perizinan, korupsi pengada- an barang & jasa, dan korupsi pelayanan publik.” Oleh: Al Ayubi & Wicitra
- 5. Newsletter Voicing for Life5 Imbuhnya. Hal ini selaras dengan data KPK yang menunjukkan Kasus Penyuapan sebagai tertinggi dalam rentan waktu 2004-2017 dengan 340 kasus atau 55%. Melalui hasil kajiannya, Prof HK juga menjabarkan adanya msalah politik yang bersifat struktural dari mulai benturan kepentingan dalam pendanaan Pil- kada yang dilakukan antara donatur dengan ca- lon kepala daerah, korupsi dalam alur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), hingga modus dalam proses pemberian izin seperti ma- nipulasi data, pemerasan, hingga jual beli doku- men seperti AMDAL maupun Izin Lingkungan yang marak terjadi di daerah. “Di Riau dan Papua Barat itu banyak beredar peta palsu, yang menimbulkan terjadinya pemerasan, tawaran penambahan luas- an izin, dan biaya pengesahan dokumen.” Terang- nya. Penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, simpul Hariadi, tidak didasarkan pada masalah nyata di lapangan, dan pemerintah seolah hendak mempertaruhkan proteksi lingkungan hidup demi investasi alih-alih melihat sumber daya alam seba- gai ‘ruang hidup’. “Akibat kepentingan, kegiatan pseudo-legal ini te- lah mempengaruhi proses pengambilan keputus- an. Padahal, situasi ‘bad governance’ memerlukan solusi menyeluruh, bukan hanya undang-undang” Tutupnya. Omnibuslaw vs Lingkungan Hidup Pemerintah sudah menyerahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. Demi Investasi, proteksi lingkungan hidup dipertaruhkan. Proteksi Lingkungan tak ditegaskan sebagai ba- gian dari keputusan industri Tak ada lagi Komisi Penilai Amdal Izin Lingkungan untuk perusahaan dihapus, di- ganti persetujuan lingkungan dari pemerintah Tak ada penegasan informasi kelayakan ling- kungan hidup dalam investasi mudah diakses masyarakat penilaian Amdal dimonopoli pemerintah, bukan lagi pihak ketiga yang independen Jenis-jenis sanksi administratif ditiadakan Sembilan kriteria usaha berdampak penting di- hapus pengawasan dan sanksi administratif terhadap industri menjalankan proteksi lingkungan sepe- nuhnya oleh pemerintah pusat Aktivis/Pengamat/Ahli lingkungan tak lagi terlibat dalam penyusunan Amdal Tertutup pintu gugatan akibat kerusakan ling- kungan Sumber: Presentasi Prof. Hariadi Kartodihardjo, 17 Februari 2020, di PYWP Indonesia, Jakarta
- 6. 6Newsletter Voicing for Life Di sisi lain, Muhammad Isro sebagai anggota Tim Stranas PK, menyampaikan bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Ber- sama, salah satu fokus dan aksi Stranas PK tahun 2019-2020 yaitu terkait perizinan dan tata niaga yakni melakukan perbaikan tata kelola data dan kepatuhan di sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan. Salah satu tools yang digunakan yak- ni melalui Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). “Pilot project implementasi One Map Policy ini di- lakukan di Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Riau dan Papua, bekerjasama dengan lintas kementerian, Badan Geospasial, dan pemerintah provinsi setempat.” Ujar Isro. Adapun tahapan kebijakan satu peta ini dimulai dengan berbagi pakai data, sinkronisasi, integra- si, dan kompilasi. Data-data tersebut di antaranya Surat Keputusan (SK), lampiran peta, dan peta digitalnya. “Setelah proses kompilasi selesai dan diintegrasikan dengan peta dasar, akan dilaku- kan sinkronisasi sehingga keluar PITTI IGT (Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Te- matik).” Namun, menurut hasil evaluasi terdapat kendala utama yang ditemukan di lapangan yak- ni minimnya data baik SK, lampiran peta, maupun shapfile-nya Berkaitan dengan Omnibus Law, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dikatakan menjadi kunci dalam mendorong perizinan. Hal ini otomatis masuk da- lam fokus kerja Stranas PK karena RDTR ada di da- lam kebijakan Satu Peta. “RDTR menjadi salah satu instrument debottlenecking pelaksanaan aksi, yai- tu terkait Online Single Submission, Kebijakan Satu Peta, dan Penetapan Kawasan Hutan. Percepatan Penyusunan RDTR ini, sebut Isro, akan dipantau melalui laman https://jaga.id/monitoring. “Kebutuhan RDTR berdasarkan Dirjen Tata Ruang hampir berjumlah 2000 RDTR. Sementara posisi saat ini RDTR baru ada sekitar 50. Sehingga menu- rut kami, ketika RUU CK ini berlaku dan dikaitkan dengan OSS, saya rasa kesiapannya masih belum.” Sumber: Presentasi Muhammad Isro, 17 Februari 2020, di PYWP Indonesia, Jakarta
- 7. Newsletter Voicing for Life7 Kedua pembicara bersepakat, bahwa pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini adalah keharusan. Prof. HK menyampaikan masyarakat sipil dapat melaku- kan Corruption Impact Assesment (CIA) yakni me- meriksa apakah di setiap pasal-pasal RUU CK ini berpeluang memberikan ruang korupsi. CIA ini da- pat dijadikan bahan untuk memikirkan dampak ne- gatif jika RUU CK diterapkan. Rekomendasi yang bersifat advokasi risiko juga penting disampaikan kepada pemerintah seperti kerentanan terjadinya konflik sosial pada suatu daerah jika rancangan undang-undang tersebut disahkan. Mengingat kondisi sosial di setiap daerah Indonesia beragam, bisa saja RUU CK cocok diterapkan di pulau Jawa, namun ternyata tidak cocok untuk Papua. Sebagai informasi, pemerintah dalam perjalan- annya hendak menyusun 4 (empat) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yaitu RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN), RUU tentang Ke- farmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Saat ini paket RUU Omnibus Law tersebut telah masuk sebagai bagian dari 50 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
- 8. 8Newsletter Voicing for Life Prinsip Berdikari: Menggeser Narasi Pemberdayaan 16-19 September 2019 - Voice, sebuah program yang memfasilitasi dana hibah untuk isu keragam- an dan inklusi, menyelenggarakan "Knowledge Ex- change: Infinite Influence; Right of Leading Hold- ers" di Masaka, Uganda. Forum pembelajaran ini mengumpulkan perwakilan komunitas dari sepuluh negara anggota Voice di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia, untuk mendiskusikan secara mendalam pertanyaan seputar prinsip Berdikari. Voice Indonesia yang diwakili oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan mitranya, komu- nitas Sedulur Kendeng. Dimana Andri Prasetiyo, Program Manager PWYP Indonesia dan Gun Ret- no (pemimpin adat Sedulur Sikep) bergabung dan berbagi pengalaman mereka dalam melakukan ad- vokasi memperjuangkan akses masyarakat kepa- da sumberdaya produktifnya dengan tetap menja- ga kelestarian lingkungan. Secara khusus, melalui program Voice, PWYP In- donesia bersama dengan komunitas Sedulur Ken- deng memfasilitasi penyusunan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung konser- Oleh: Andri Prasetiyo & Al Ayubi
- 9. Newsletter Voicing for Life9 vasi Pegunungan Kendeng Utara melalui pende- katan advokasi yang berakar pada budaya lokal dan berpegang pada prinsip-prinsip pembangun- an berkelanjutan. Perempuan masyarakat adat juga diberdayakan untuk mengklaim ruang politik mereka dan berpartisipasi penuh dalam agenda advokasi. Program ini juga menyoroti pentingnya agenda perubahan berbasis masyarakat yang sa- rat akan nilai pembelajaran selama kegiatan. “Apa pentingnya kemandirian? Siapa yang berpe- ngaruh? Bagaimana bekerjasama dengan orang lain dengan tetap mempertahankan prinsip? " Itulah sejumlah pertanyaan yang menggerakkan diskusi mereka. Salah satu refleksi utamanya ialah bahwa kemandirian mampu membawa perubahan lebih cepat karena orisinalitasnya turut berkontri- busi pada upaya percepatan mobilisasi. Namun, sejumlah tantangan dihadapi, mulai dari level individu sampai level komunitas atau organi- sasi, seperti hambatan budaya, terbatasnya akses atas informasi, keberlanjutan kondisi serta marji- nalisasi yang terstruktur. Di antara keuntungan dan hambatan yang dihadapi, yang memainkan peran penting disini tidak lain adalah para pemimpin dan anggota komunitasnya — sebagai pemegang hak — yang mampu mengidentifikasi masalah dan pe- luang serta mau bersuara. Menurut Gun Retno, pengalaman itu sangat ber- harga karena memperkuat keyakinannya akan pentingnya upaya advokasi. Ia berkomitmen untuk melanjutkan proses pemberdayaan ini dalam ge- rakan mereka dan menerapkan apa yang ia pelajari pada gerakan Sedulur Kendeng. Selama kegiatan, ia menekankan pentingnya pe- ngembangan transfer antar generasi untuk me- mastikan bahwa gerakan tidak hanya ada tetapi juga semakin menguat. Pertukaran pembelajar- an dengan komunitas dan organisasi lain tentang perjuangan mereka dalam perjuangannya masing- -masing menjadi inspirasi baginya ketika ia kem- bali terbang sejauh 5.000 mil untuk pulang ke kam- pung halamannya. PWYP Indonesia memang telah menjadi mitra stra- tegis bagi komunitas Sedulur Sikep. Pertukaran pembelajaran selanjutnya akan memotivasi ko- munitas untuk terus memelihara kerjasama yang transformasional ini, dengan mendorong advokasi yang lebih kuat dan suara yang lebih solid. **
- 10. 10Newsletter Voicing for Life Peran serta masyarakat diperlukan untuk memas- tikan implementasi kebijakan pembangunan yang tepat dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada praktiknya peran masyarakat dalam hal ter- sebut masih belum optimal. Penyebab utamanya tidak lain adalah masih terbatasnya pemahaman warga tentang ruang lingkup dan aspek peng- awasan yang dapat dilakukan. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas agar masyarakat lebih memahami hak-haknya seba- gai warga negara sehingga bisa melakukan fungsi pengawasan secara efektif dan maksimal, serta mampu mengukur akuntabilitas dan integritas pe- nyelenggaraan program pembangunan. Sebagai respon atas kondisi tersebut, PWYP Indo- nesia bersama dengan LBH Semarang dan Jaring- an Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM- PPK) menyelenggarakan kegiatan temu warga dan pelatihan audit sosial dengan tajuk Dialog Hukum & Pelatihan: Peran Serta Masyarakat dalam Pe- laksanaan serta Pengawasan Pembangunan pada Sabtu (26/10/2019) pekan lalu. Tidak kurang, ratusan orang memadati ruangan serba guna di Langgar Yu Patmi, di Desa Larangan, Pelatihan Audit Sosial: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan. Oleh: Al Ayubi & Andri Prasetiyo
- 11. Newsletter Voicing for Life11 Kecamatan Tambakromo, Pati, Jawa tengah. Gun Retno, selaku koordinator JMPPK, menjelaskan perihal acara ini diselenggarakan dalam rangka mengenang 1000 hari wafatnya Yu Patmi. Yu Patmi merupakan sosok Kartini Kendeng asal Pati yang meninggal dalam rangkaian aksi di depan Istana Merdeka untuk menyuarakan kelestarian Pegu- nungan Kendeng. Dengan tajuk “Nyewu Yu Patmi Nukulke Patriot Bumi” (Seribu Hari Yu Patmi Menumbuhkan Kem- bali Patriot Bumi) Gun Retno berharap kepergian Yu Patmi dapat menginspirasi warga lain untuk menjadi patriot-patriot baru yang akan melanjut- kan perjuangan mempertahankan lingkungan de- ngan gigih. Negara Hukum dan Hak Warga Negara Pelatihan audit sosial diawali dengan sesi disku- si yang dimoderatori oleh Andri Prasetiyo (Pene- liti Publish What You Pay Indonesia). Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Ni- meradi Gulo, yang juga merupakan pendamping hukum warga Kendeng, Rizki Agung Firmansyah dan Mujadid Salim dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum Fakultas Hukum (CACCP FH) UNAIR, serta Tenti Nawari Kurniawati (Direktur Perkumpulan IDEA). Nimeradi Gulo dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa negara Indonesia didirikan oleh para pendiri bukan sebagai negara kekuasaan melainkan nega- ra hukum. Artinya, negara ini harus dijalankan de- ngan mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Gulo juga sempat menyinggung terkait dengan sikap- -sikap ketidakpatuhan hukum. Gulo memberikan contoh dengan menyebut sikap pemerintah Jawa Tengah yang tidak patuh hukum dengan menga- baikan putusan Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Petani Kendeng. Bahkan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meng- ambil sikap kontraproduktif dengan memberikan izin baru pendirian pabrik semen di wilayah pegu- nungan karst Rembang, Jawa Tengah. Lebih jauh, konsepsi mengenai hukum itu sendiri menurutnya diharuskan berisi moral dan keadil- an. Artinya, jika suatu “hukum” yang dibuat tidak bernilai moral dan tidak bernilai keadilan, maka hal tersebut bukanlah hukum melainkan kekuasaan. Dengan demikian rakyat sebagai pemegang ke- daulatan tertinggi harus mengawasi dan melurus- kan. Terlebih dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Sebagai kekayaan bersama, maka tata kelola yang dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan de- ngan tepat dan seadil mungkin. Sebab tambahnya, “ujung dari prinsip negara hukum adalah tercipta- nya ketertiban umum dan kesejahteraan”. Oleh ka- rena itu, sudah menjadi kewajiban warga negara untuk menghalau setiap tindakan yang tidak sesu- ai, termasuk apa yang kini sedang dihadapi warga Kendeng berkaitan dengan masih beroperasinya aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan regu- lasi. Di sisi lain, Agung dari (CACCP FH) UNAIR men- jabarkan secara rinci ancaman RUU Pertanahan yang belakangan dibahas pemerintah. Salah sa- tunya ialah potensi kembalinya konsep domein
- 12. 12Newsletter Voicing for Life verklaring di Indonesia, dimana semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah tersebut adalah milik (ei- gendom) negara. Selain itu, sejumlah pasal kontroversional lain yang menurutnya juga patut dikritisi diantaranya keber- adaan Bank Tanah yang memungkinkan adanya praktik liberalisasi agraria, munculnya hak pe- ngelolaan baru (HPL), tertutupnya informasi HGU, hingga pasal yang berpotensi meningkatkan krimi- nalisasi terhadap para pejuang lingkungan hidup. Memetakan Persoalan Pembangunan Siang hari, kegiatan dilanjutkan dengan agenda lanjutan yakni pelatihan audit sosial. Tenti (IDEA Yogyakarta) selaku fasilitator, menjelaskan kon- sep dasar kepada peserta mengenai peran penga- wasan warga beserta tata caranya melalui pranata yang tersedia. Dirinya hendak mendorong tiap pe- serta agar mau terlibat secara aktif dalam penye- lenggaran pemerintahan daerah demi memastikan hak-haknya terpenuhi. Sebab menurutnya, hal paling utama dalam ge- rakan adalah peningkatan kapasitas kelompok masyarakat serta penguatan organisasi. Upaya penguatan melalui pengorganisiran tersebut tam- bahnya, “harus dilakukan secara berjenjang mulai dari lintas desa, kabupaten, hingga provinsi dan nasional.” Kegiatan diskusi kelompok oleh warga Dalam format diskusi dan lingkar belajar partisipa- tif, warga antusias untuk berdiskusi dalam kelom- pok kecil membahas konsep hak warga negara, dasar regulasi, memetakan permasalahan dalam berbagai aspek yang dekat dengan kehidupan seperti lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transparansi dan penegakan hukum. Terkait dengan topik tersebut, peserta dalam ke- lompok diminta untuk memetakan masing-masing topik dari segi masalah, penyebab, dampak, serta solusi yang terpikirkan. Pemetaan ini sangat pen- ting tidak hanya sebagai upaya menemukenali ma- salah secara bersama, melainkan juga untuk men- dorong setiap warga agar berani terlibat dan mau menyuarakan keluhannya. Pasalnya, topik-topik yang telah dipetakan kemudian harus dipresenta- sikan di depan oleh kelompok. Disini, tampak war- ga yang sebelumnya tidak banyak bersuara perla- han mau mengutarakan masalahnya.
- 13. Newsletter Voicing for Life13 Di beberapa kasus, seperti pada topik lingkungan hidup perwakilan masyarakat menjelaskan banyak izin dan aktivitas tambang di wilayah mereka yang beroperasi tidak transparan dengan tidak mem- pertimbangkan pandangan awal warga setempat. Sejumlah masalah lingkungan seperti debu, polusi dan krisis air dikeluhkan oleh warga dan berdam- pak kepada aspek kesehatan, ekonomi warga di sektor pertanian. Warga juga menyoroti tentang tindakan kriminalisasi ketika berupaya menjaga lingkungan. Hal ini menjadi ganjalan serius dalam upaya warga untuk mempertahankan hak-hak nya. Arti Pelatihan Audit Sosial bagi Warga Kendeng Usai rangkaian diskusi panjang, kegiatan pelatih- an dilanjutkan dengan agenda evaluasi bersama. Gunarto, salah satu peserta dari Warga Sikep Pati, mengaku kegiatan yang diikutinya selama sehari penuh tersebut sangat bermanfaat. Dirinya menja- di lebih tahu beragam pelayanan dasar publik yang semestinya didapat sebagai warga negara. Selain itu, pemahaman akan hak masyarakat da- lam melakukan pengawasan layanan publik yang sebelumnya dianggap tabu oleh sebagian besar peserta juga semakin disadari pasca dilakukannya pelatihan. “Kini sebagai warga saya sudah lebih memahami bagaimana caranya melakukan peng- awasan melalui jalur yang tersedia seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepolisian, maupun institusi terkait yang ada di tingkat Kabupaten dan Provinsi” Tukas Giyem, dari Tambakromo Pati. Secara statistik, kami mencatat bahwa terjadi pe- ningkatan pemahaman yang dapat dicermati dari hasil Pre Test dan dan Post Test. Warga diminta menjawab sejumlah pertanyaan seputar isu pe- layanan publik dan pengawasan pembangunan oleh masyarakat. Hasilnya, terjadi peningkatan ni- lai rata-rata keseluruhan dari 55,7 pada saat Pre Test, menjadi rata-rata nilai capaiaan warga men- jadi 83,3 pada saat sesi Post Test. Sebagai rencana tindak lanjut, kegiatan diakhiri dengan penentuan langkah Sedulur Kendeng da- lam beberapa waktu ke depan, terutama dalam rangka merespon perkembangan kebijakan Peme- rintah Jawa Tengah. Harapannya, apa yang telah dipelajari selama masa pelatihan dapat diimple- mentasikan dalam agenda JMPPK dalam meng- awasi implementasi RTRW, RPJMD yang saat ini telah disahkan.
- 14. 14Newsletter Voicing for Life Moeldoko dan JMPPK Bahas Kajian Pegunungan Kendeng Jakarta - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. JMPPK meminta Kajian Lingkungan Hidup Strate- gis (KLHS) di Pegunungan Kendeng dijalankan se- suai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kami minta ini harus di jalankan, ini kan yang me- rintahkan Pak Jokowi, ini harus kembali pada Pak Jokowi, apakah ini ditindaklanjuti semacam mem- buat interupsi presiden, atau peraturan. Ini terse- rah Pak Jokowi, tapi ini kan perintah Pak Jokowi sendiri ketika ini tidak di laksanakan, ini kasian Pak Jokowi, ini kan perintah," kata Ketua JMPPK Gun- retno usai bertemu Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019. Kendeng. Menurut dia, hingga saat ini Kendeng masih ditetapkan sebagai wilayah calon tambang. Padahal, kata dia, KLHS merekomendasikan agar tidak boleh ada izin tambang baru. Gunretno menjelaskan KLHS merupakan perintah UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindung- Liputan Media
- 15. Newsletter Voicing for Life15 an dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab itu KLHS harus dilakukan pemerintah pusat dan da- erah untuk mencegah terjadinya kerusakan ling- kungan. Gunretno juga meminta agar pemerintah dapat menindaklanjuti sejumlah persoalan yang terjadi di Kendeng. Semuanya telah diungkapkan JMPPK kepada Moeldoko. Kayaknya kami merasa ini ada pembiaran gitu. Maka kami sampaikan kepada Pak Moeldoko, gi- mana ini negara kita kalau pengrusakan ini terus dibiarkan. Ini harus ada tindakan tegas. Diketahui, Jokowi telah menitipkan pesan kepada KSP sebagai koordinator antara Kementerian Ling- kungan Hidup Kehutanan (KLHK), Kementerian BUMN, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan KLHS di Kendeng Utara pada 2 Agustus 2016. Gunretno menyebut, sampai saat ini KLHS belum bisa dijadikan dasar perlindungan kawasan di Pe- gunungan ungan. "Membicarakan tentang tindak lanjut KLHS. Jadi KLHS ini kan perintah pak Jokowi untuk menjawab konflik panjang tentang Kendeng," ucap dia. Hingga kini, pihak istana yang diwakili Moeldoko belum memberikan jawaban dengan pasti atas desakan JMPPK. Moeldoko mengaku akan berko- ordinasi terlebih dahulu dengan KLHK, BUMN dan ESDM untuk membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak tertentu di Pegunungan Ken- deng. "Dia (Moeldoko) akan komunikasi dengan KLHK dan lainnya untuk menindaklanjuti pelanggaran- -pelanggaran itu," tutur Gunretno. Sumber: https://www.tagar.id/moeldoko-dan- -jmppk-bahas-kajian-pegunungan-kendeng
- 16. 16Newsletter Voicing for Life Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (pub- lish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejah- teraan sosial (publish what you earn and how you spent). Alamat Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 Social Media pwypindonesia — Instagram pwyp_indonesia — Twitter Publish What You Pay Indonesia — Facebook Publish What You Pay Indonesia — Linkedin Kontak sekretariat@pwypindonesia.org — Email www.pwypindonesia.org — Website Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif]