RPJMD_Inklusif

Newsletter Voicing for Life1
Newsletter
Voicing for Life
Aliansi Masyarakat Sipil:
“RPJMD Harus Inklusif,
Adil dan Berkelanjutan”
Zainal Arifin
“Surat Super Soko Semar
(SUPERSEMAR)“ KLHS
Perintah Presiden, Harus
Dijalankan !!!
Halaman 2
Halaman 9 Halaman 13
Halaman 5
Halaman 15
Halaman 7
Liputan Media
Para Kartini dari Jawa Te-
ngah Ini akan Terus Suara-
kan Kelestarian Bumi
Kendeng Tadarus Kanggo
Ibu Bumi
Andri Prasetiyo
Liputan Media
JMPPK Bangun Posko Pan-
tau Pelanggaran Tambang
Pegunungan Kendeng
“Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR)“
KLHS Perintah Presiden, Harus Dijalankan !!!
Lingkar Belajar Advokasi
Kebijakan dan Temu Karti-
ni Kendeng
Andri Prasetiyo
Seri Desember 2019

2Newsletter Voicing for Life
Aliansi Masyarakat Sipil: “RPJMD Harus
Inklusif, Adil dan Berkelanjutan”
Semarang – Saat ini Panitia Khusus (Pansus) Pe-
nyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae-
rah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023
tengah membahas dengan intens dokumen kebi-
jakan perencanaan pembangunan daerah untuk
jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang ber-
isi penjabaran dari visi, misi, dan program Guber-
nur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo, yang
telah disinkronkan dengan rancangan teknokratis
yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pem-
bangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappeda) Provinsi Jawa Tengah. Pansus menar-
getkan dalam waktu dekat Raperda RPJMD akan
segera disahkan menjadi Perda sebagai payung
hukum pelaksanaan program dan kegiatan Peme-
rintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk 5
(lima) tahun ke depan.
Mengingat strategisnya RPJMD, sejumlah elemen
masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi
Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang dan Pemba-
ngunan Jawa Tengah menyampaikan sejumlah
pokok-pokok pikiran sebagai bahan masukan bagi
Pansus sekaligus mendesak agar RPJMD Provinsi
Jawa Tengah harus benar-benar inklusif, adil dan
berkelanjutan.
Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan hasil
bacaan dan analisis masyarakat sipil atas draft
RPJMD terakhir yang telah dipublikasikan serta
didasarkan pada kondisi dan realitas yang ada di
masyarakat. Temuan aliansi masyarakat sipil me-
nunjukkan bahwa draft RPJMD saat ini belum men-
jawab sejumlah persoalan utama yang harus men-
jadi prioritas pemerintahan ke depan.
Oleh: Zainal Arifin

Gunretno, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli
Pegunungan Kendeng (JMPPK), mengungkapkan
bahwa draft RPJMD apabila dikontekskan dengan
wilayah Pegunungan Kendeng belum sejalan de-
ngan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
terkait Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan
Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan. KLHS
Tahap II misalnya, telah merekomendasikan agar
wilayah Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang
dan Blora (Wanarakuti) yang awalnya mengandal-
kan sektor pertambangan, harus diubah menjadi
kawasan yang berorientasi pada sektor unggulan
budidaya dan konservasi, yang bertumpu pada
restorasi kawasan yang sudah mengalami keru-
sakan, untuk memulihkan fungsi imbuhan atau re-
sapan air kawasan Pegunungan Kendeng.
“Namun dalam Draft RPJMD arah pembangunan
wilayah Rembang dan Blora (Banglor) justru ber-
tumpu pada sektor unggulan utama pertambang-
an dan agroforestri (pengolahan hasil hutan) yang
didukung sektor pariwisata terpadu (alam dan bu-
daya).” jelas Gunretno
Gunretno mendesak agar Pansus benar-benar
mengakomodir rekomendasi KLHS I dan II, agar
upaya pemulihan fungsi imbuhan/resapan air be-
nar-benar tercapai.
“Sudah sepatutnya Pemerintah peduli terhadap
kelestarian Pegunungan Kendeng, dengan segera
mengimplementasikan hasil rekomendasi KLHS,
termasuk dengan menuangkannya ke rencana
pembangunan Jawa Tengah.” ujar Gunretno.
Zaenal Arifin, Direktur Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Semarang menyampaikan RPJMD Jawa Te-
ngah setidaknya harus memuat program pemben-
tukan tim pemantauan, pengawasan dan pengen-
dalian ruang untuk melakukan tindakan litigasi
dan/atau non-litigasi untuk mengatasi bisnis ilegal
di bidang pertambangan dan kehutanan; menu-
angkan upaya peninjauan dan evaluasi terhadap
aktivitas-aktivitas pertambangan di Jawa Tengah,
termasuk melakukan penutupan apabila aktivitas
pertambangan yang ada tidak sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan; dan men-
jadikan Prinsip Free, Prior and Informed Consent
(FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal
tanpa paksaan terhadap program pembangunan
sebagai salah satu prinsip utama dalam perenca-
naan pembangunan.
Zaenal mengingatkan Pemerintah untuk tidak ter-
jebak mengejar pertumbuhan ekonomi dan hanya
berorientasi pada pembangunan infrastruktur se-
mata yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Harus fokus terhadap kebijakan yang mengede-
pankan kelestarian, termasuk sumberdaya air di
dalamnya, yang memiliki signifikansi terhadap ke-
hidupan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat
(khususnya sektor pertanian).
“Pertumbuhan ekonomi naik, tapi untuk siapa? Ja-
ngan sampai pertumbuhan ekonomi hanya dinik-
mati segelintir orang saja, dan justru memperlebar
ketimpangan dan perlahan membunuh petani,
nelayan dan masyarakat marjinal lainnya” terang
Zaenal

Di sisi lain, pembangunan Jawa Tengah harus me-
ngedepankan adanya perbaikan tata kelola peme-
rintahan yang baik. Transparansi yang didukung
adanya penyediaan data pilah serta data yang
selalu termutahirkan agar orientasi dan kebijakan
pembangunan menjadi berkualitas karena berba-
sis data yang rinci, valid dan terukur. Tentu saja,
data tersebut harus mudah diakses oleh publik
yang sejalan dengan semangat Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Infor-
masi Publik (UU KIP). Akuntabilitas pemerintahan
juga harus tercermin pada upaya penyediaan pe-
layanan publik yang sejalan dengan amanat Un-
dang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe-
layanan Publik.
Dian Puspitasari, Direktur LRC-KJHAM mengi-
ngatkan agar RPJMD Provinsi Jawa Tengah me-
muat program peningkatkan akses dan kualitas
perlindungan perempuan dan anak melalui upaya
pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan
anak; pengurangan resiko kekerasan terhadap pe-
rempuan dan anak; dan peyelenggaraan layanan
terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan
terintegrasi dengan layanan dasar, program per-
lindungan sosial, program penanggulangan kemis-
kinan serta penerapapan kebijakan di sekolah.
“Tentu saja, anggaran daerah yang responsif gen-
der dan responsif terhadap masyarakat marjinal,
termasuk penyandang disabilitias di dalamnya ha-
rus menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jawa
Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan.” pungkas
Dian.
Selain itu, sejumlah persoalan terkait dengan
pembenahan sistem transportasi, perlindungan
perempuan nelayan, perbaikan sistem pengada-
an barang dan jasa, kebijakan fiskal daerah tidak
luput dari perhatian aliansi masyarakat sipil Jawa
Tengah.

Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan
dan Temu Kartini Kendeng
Belasan tahun lamanya, perempuan-perempu-
an pejuang Kendeng telah banyak terlibat dalam
aksi dan kegiatan merawat dan menyelamatkan
pegunungan Kendeng. Aspirasi perempuan sudah
banyak disampaikan, termasuk dalam pertemuan-
-pertemuan dengan pemerintah. Namun, keter-
libatan perempuan masih perlu ditingkatkan ter-
utama dalam aspek perencanaan pembangunan,
agar perempuan-perempuan Kendeng semakin
berdaya. Terlebih, saat ini Provinsi Jawa Tengah
sedang berada pada fase krusial pasca revisi Ren-
cana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009-2029 dan
RPJMD 2018-2023.
Untuk itu, PWYP Indonesia bersama LBH Sema-
rang menyelenggarakan kegiatan “Lingkar Belajar
Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng”
yang diikuti oleh perwakilan dari Pati, Grobogan,
dan Kendeng. Hadir sebagai fasilitator Tenti Nova-
ri Kurniawati, Direktur Eksekutif dari Perkumpulan
Idea Yogyakarta yang cukup dikenal atas kerja-
-kerja pada isu gender dan di ranah peningkatan
kapasitas warga pada ranah partisipasi kebijakan
publik.
Di awal kegiatan, peserta diajak untuk merefleksi-
kan bagaimana pembagian peran antara perempu-
an dan laki-laki baik di ranah domestik dan publik.
Tutik yang berprofesi sebagai petani menceritakan
hasil diskusi kelompoknya mengenai pembagian
kerja istri dan suami saat berada di rumah dan saat
bekerja di sawah. “Saat di sawah/ladang, istri dan
suami sama-sama bekerja, namun saat di rumah,
perempuan lebih banyak melakukan aktivitas se-
perti memasak dan mencuci,” ujar Tutik.
Kelompok lainnya, Deni, sosok kartini Kendeng
asal Grobogan, menyampaikan bahwa ada kecen-
derungan di keluarga muda, pembagian kerja an-
tara istri dan suami lebih setara. Di ranah domes-
Oleh: Andri Prasetiyo

tik, suami banyak membantu pekerjaan rumah, dan
di ranah produktif, laki-laki dan perempuan pun
sama-sama bekerja. Namun, di ranah publik laki-
-laki lebih banyak terlibat, apalagi dalam proses
pengambilan keputusan. Forum-forum pertemuan
warga pun lebih didominasi oleh kaum laki-laki.
Tak heran, saat ada musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrembang) keputusan yang
diambil menjadi tidak responsif gender. Menurut
salah satu peserta yang pernah mengikuti mus-
rembang, menyampaikan bahwa usulan-usulan
program yang masuk dalam musrembang lebih
banyak pembangunan infrastruktur. Padahal, di
sisi lain perempuan mempunyai kebutuhan dan as-
pirasinya sendiri.
Umi, salah satu peserta dari daerah Kendal/Demak
yang pernah mengikuti musrembang menyampai-
kan bahwa perempuan berhasil memasukkan pro-
gram kawasan ramah difabel, dan juga pelayanan
kesehatan (rumah sakit) yang ramah terhadap kor-
ban kekerasan seksual. Juga meminta pemerintah
untuk mensosialisasikan pembangunan yang ra-
mah gender.
Tenti Kurniawati, fasilitator dalam lingkar belajar,
menjelaskan tentang alur perencanaan dan pem-
bangunan di mana perempuan sebagai warga ne-
gara bisa terlibat di dalamnya. Musyawarah Pe-
rencanaan Pembangunan (Musrembang) dimulai
dari tingkat Dusun, Musrembang Tingkat Desa,
Musrembang Kecamatan, hingga Musrembang
Kabupaten. “Sebagai warga negara, perempuan
berhak terlibat dalam proses pengambilan kepu-
tusan, sehingga aspirasi perempuan tersuarakan
dan program yang akan dijalankan mengakomodir
kebutuhan perempuan,” jelas Tenti.
Tenti juga menjelaskan siklus anggaran dan pem-
bangunan yang berlangsung setiap tahun. Mus-
rembang tingkat dusun berlangsung di bulan Juli-
-Agustus, Musrembang Desa di Bulan September,
kemudian Musrembang kecamatan dan kabupaten
di bulan Februari dan Maret, Pembahasan Kebijak-
an Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara di bulan Mei-Juni, Pembahasan RAPBD
di Juli-Agustus, dan APDD di September-Oktober.
“Dengan mengetahui siklus waktunya, kelompok
perempuan bisa mempersiapkan dan mengorgani-
sir diri, untuk terlibat dalam proses perencanaan
pembangunan tersebut,” tambah Tenti.
Selain memahami siklus perencanaan pemba-
ngunan, peserta juga diajak untuk memahami dan
membedah Anggaran dan Perencanaan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Secara khu-
sus peserta membedah anggaran yang erat kait-
annya dengan masyarakat, yaitu membedah ang-
garan pemberdayaan masyarakat desa, anggaran
pemberdayaan perempuan, dan anggaran Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Salah satu temuan kami dari bedah APBD di sek-
tor ESDM ini adalah tidak adanya anggaran untuk
mengimplementasi program KLHS-Kajian Ling-
kungan Hidup Strategis. Temuan lainnya yaitu ka-
wasan Kendeng Utara tidak masuk dalam program
ESDM dan Badan Lingkungan Hidup (BLH),” papar
Deni.
Di akhir kegiatan, peserta yang datang dari ber-
bagai daerah di Jawa Tengah ini menyampaikan

rencana tindak lanjut yang akan dilakukan paska
kegiatan. Peserta dari Kendeng menyampaikan
ilmu yang sudah didapat di pelatihan, dan berba-
gi mengenai tata ruang dan pembangunan kepada
penduduk lainnya di Kendeng, serta memperbaha-
rui informasi mengenai revisi perda RTRW pasca
paripurna. Di Kabupaten Pati, peserta akan me-
rencanakan aksi untuk mendorong implementasi
KLHS di Kabupaten Pati.
Sedangkan di Rembang, peserta akan menuntut
adanya gelar perkara atas kasus pembakaran mus-
hala dan tenda perjuangan ke Polres Rembang. Di
Tuban, peserta akan mengadvokasi 3 warga yang
dikriminalisasi, juga menghidupkan kegiatan bela-
jar warga. Di Kendal, akan memberikan penguatan
kepada warga pasca kriminalisasi terhadap 2 Kyai
Desa.
Selain itu, peserta dari Demak akan melanjutkan
perjuangan mendorong pengakuan perempuan
nelayan, dan melakukan sosialisasi terhadap war-
ga (komunitas nelayan) agar menggunakan alat
tangkap yang tidak merusak lingkungan.
Kendeng Tadarus
Kanggo Ibu Bumi
Di pertengahan Bulan Ramadhan tahun ini, warga
Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masya-
rakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) ber-
temu dan berkonsolidasi dalam kegiatan sahur
bareng di Langgar Yu Patmi, yang berlokasi di
Tambak Romo, Pati Jawa Tengah.
Kegiatan sahur bareng ini menjadi momentum bagi
warga di sekitar Pegunungan Kendeng untuk sa-
Oleh: Andri Prasetiyo

ling berbagi mengenai kondisi di wilayahnya ma-
sing-masing. Warga menguatkan kembali gerakan
yang sempat melemah di beberapa daerah, kem-
bali fokus mengawal implementasi Kajian Ling-
kungan Hidup Strategis (KLHS), RTRW, dan RP-
JMD, serta menyusun aksi tindak lanjut bersama
yang akan diambil.
Dalam acara Kendeng Tadarus ini hadir Ustadz
Ubaidillah Ahmad. Dalam tausiyahnya, Ustadz
Ubaidillah mengingatkan kembali kewajiban manu-
sia dalam menjaga keseimbangan alam. “Perintah
menjaga keseimbangan alam itu sudah ada dalam
Al-Quran. Manusia mempunyai relasi suci dengan
lingkungan atau dikenal dengan wahdatul wujud,
karenanya manusia harus hidup selaras dengan
lingkungan,” ujar Ubaidillah.
“Nenek moyang kita dulu mengatakan jangan me-
nebang pohon, nanti penunggunya ngamuk,” ujar
Kyai Ubaidillah. “Padahal kata siapa alam tidak ma-
rah, dengan menebang pohon, oksigen berkurang,
sedangkan makhluk hidup membutuhkan oksigen.
Pepohonan menyerap air dan air mempunyai nilai
urgensi lebih dari emas. Manusia tidak bisa hidup
tanpa air, karenanya kita harus menjaga air dan
menjaga lingkungan,” tambahnya.
Maryati Abdullah Koordinator Nasional PWYP In-
donesia menyampaikan, kawasan Kendeng me-
nyimpan 62% kandungan air di Pulau Jawa. Tak
heran, kawasan Pegunungan Kendeng kaya de-
ngan potensi pertanian, karenanya perlu terus di-
jaga kelestariannya. Maryati juga mengingatkan
tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga. Menu-
rutnya, warga mempunyai hak untuk menentukan
siapa pemimpinnya dan warga berhak terlibat da-
lam pengambilan kebijakan publik yang berdam-
pak terhadap ruang hidup mereka. Di sisi lain, pe-
mimpin perlu bersikap adil dan mendengarkan apa
keinginan masyarakat.
Maryati juga mengingatkan warga untuk terus
mengawal implementasi KLHS, RTRW, dan RPJ-
MN. Juga mengawal penetapan Cekungan Air Ta-
nah (CAT) Watu Putih sebagai kawasan lindung.
“Pembangunan perlu dipastikan berkelanjutan,
salah satunya dengan memperhatikan aspek daya
dukung dan daya tampung lingkungan,” pungkas
Maryati.
Dr. Laksanto Utomo, Ketua Asosiasi Pengajar Hu-
kum Adat (APHA) yang menjadi narasumber dalam
diskusi Kendeng tadarus menyampaikan bahwa
masyarakat berhak untuk mempertanyakan suatu
kebijakan publik. Laksanto mengingat bagaimana
Mbah Tarno—tetua Sedulur Sikep pernah menga-
takan bahwa “Yen Pulau Jawa kuwi wetenge dio-
dol-odo, ya rusak sak menungsane.” Artinya, jika
perut Pulau Jawa terus dikeluarkan isinya, maka
rusaklah bumi dan manusianya. Menurut Laksan-
to, penolakan aktivitas tambang oleh masyarakat
Kendeng merupakan upaya menjaga lingkungan,
menjaga sumber pangan untuk generasi menda-
tang.
Di penghujung, Zainal Arifin Direktur LBH Sema-
rang menyampaikan bagaimana kondisi terakhir
dari upaya hukum dalam penolakan pabrik semen
di kawasan Pegunungan Kendeng. Selain dihadiri
oleh warga di sekitar langgar Yu Patmi di Tambak
Romo, hadir juga masyarakat dari daerah lain se-
perti dari Surokonto, Kabupaten Kendal.

“Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR)“
KLHS Perintah Presiden, Harus Dijalankan !!!
Pangkur
Ngelikke kanthi tan samar
Dhawuhe Presiden kita Jokowi
Mring jengandinka Gubernur
Kang kapurih nindakna
KLHS ingkang wus rampung kasusun
Mrih lestarining lingkungan
Sumber pangan tumrap sami
Kami masyarakat yang tinggal sekitar kawasan
bentang alam karst Pegunungan Kendeng, dimana
dalam batas administratif Provinsi Jawa Tengah
meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Ka-
bupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora.

Bahwa berdasarkan fungsi dan kawasannya, Pe-
gunungan Kendeng adalah satu kesatuan tidak
terpisahkan oleh batas-batas administratif.
Apabila terdapat suatu kondisi kegentingan berupa
ancaman yang nyata terhadap fungsi dan kawasan
lingkungan Pegunungan Kendeng di satu atau be-
berapa tempat, hal tersebut akan turut pula ber-
dampak terhadap sistem fungsi dan kawasan Pe-
gunungan Kendeng dalam satu kesatuan.
SUPERSEMAR tanggal 11 Maret 2019 ini berar-
ti “Surat Super Soko Semar“ kepada Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
SUPERSEMAR ini berbeda dengan SUPERSEMAR
era tahun 1966 yang kejelasannya sampai saat ini
masih misterius. SUPERSEMAR yang kami mak-
sud adalah surat pengingat kepada Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah untuk segera mengimple-
mentasikan hasil rekomendasi Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Kendeng yang jelas-jelas
telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo
pada tanggal 2 Agustus 2016 yang lalu. Presiden
Republik Indonesia telah memerintahkan agar di-
laksanakannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS), sebagaimana diatur dalam:
1. PANCASILA, sila ke – 5,
2. Pasal 33 ayat 3 dan 4 Undang Undang
Dasar 1945,
3. Pasal 1 UU nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung-
an Hidup juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
Bahwa secara bertahap, KLHS Pegunungan Ken-
deng yang Berkelanjutan telah diselesaikan, yaitu
tahap I pada Bulan April 2017, dan tahap II pada
Desember 2017 oleh tim yang dibentuk oleh Ke-
menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Re-
publik Indonesia, dan tim penguji dan penjaminan
kualitas, pendokumentasian, dan validasi yang di-
bentuk oleh Kantor Staf Kepresidenan KSP.
Bahwa pada hasilnya, KLHS Pegunungan Kendeng
yang Berkelanjutan tersebut memberikan reko-
mendasi penyempurnaan Kebijakan Rencana Pro-
gram (KRP) (terlampir).
Butir-butir kesepakatan saat JM-PPK bertemu de-
ngan Presiden Joko Widodo yaitu:
1. Perlu segera dibuat analisa Daya Dukung
dan Daya Tampung Pegunungan Kendeng
melalui KLHS.
2. Pelaksanaan KLHS akan dikoordinasi oleh
KSP (Kepala Staff Presiden) mengingat
masalah Kendeng bersifat lintas kemen-
terian dan lintas daerah.
3. Dalam pelaksanaan KLHS, Kementerian
LHK sebagai Ketua Panitia Pengarah
4. Selama proses KLHS yang akan dilakukan
selama 1 tahun, semua izin dihentikan.
5. Pemerintah menjamin proses dialog/rem-
bug multipihak yang sehat selama proses
KLHS berlangsung.
KLHS yang diperintahkan Presiden berdasarkan
dasar Negara Republik Indonesia harus DIPATUHI
dan DILAKSANAKAN karena ini menyangkut nasib

masa depan anak cucu bangsa ini. Dulur-dulur JM-
-PPK sampai saat ini masih berkomitmen memper-
juangkan kelestarian SUMBER DAYA ALAM yang
terus menerus dirusak. Persoalan Konflik SDA di
negeri ini jangan dibiarkan begitu saja.
Kehadiran sosok Semar sebagai Sang PAMO-
MONG para raja JAWA yang dihormati. Karena se-
lalu memberikan nasihat-nasihat bijaksana. Agar
mau mendengarkan suara dari RAKYAT KECIL yang
dipimpinnya supaya rakyat makmur dan sejahtera.
Maka sangat penting sosok SEMAR hadir untuk
mengingatkan kepada GUBERNUR selaku PEMIM-
PIN Jawa Tengah benar-benar melaksanakan pe-
rintah yang jelas-jelas untuk melindungi lingkung-
an dan tidak mengeluarkan izin-izin pertambangan
lagi dengan mengacu sesuai hasil KLHS.
Adapun hasil KLHS Tahap Pertama dan Tahap Ke-
dua yang telah diselesaikan sebagai berikut :
Rekomendasi Tahap Pertama
Memutuskan CAT Watuputih Kabupaten Rembang
memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Ka-
wasan Bentang Alam Karst (KBAK) sebagai kawa-
san Lindung Geologi. Selain itu penambangan batu
gamping di Kawasan CAT Watuputih diperkirakan
akan menimbulkan biaya/kerugian ekonomi yang
tinggi setidaknya sebesar 3,2 trilyun per tahun dari
jasa lingkungan.
KLHS tahap I telah merekomendasikan agar CAT
Watuputih Kabupaten Rembang dan sekitarnya di-
tetapkan sebagai kawasan lindung dan dilakukan
proses penetapan KBAK; melakukan revisi terha-
dap KRP RTRWK Rembang, RTRWP Jateng hingga
RTRWN.
Rekomendasi Tahap Kedua
Penyempurnaan KRP, dimana hasil kajian menun-
jukkan bahwa ekosistem Pegunungan Kendeng kini
telah berada pada titik kritis yang dapat mengan-
cam keberlanjutannya. Hasil kajian juga menunjuk-
kan bahwa kebijakan, dan langkah-langkah yang
ditempuh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten, ternyata tidak cukup
efektif untuk mengendalikan atau mengatasi daya
dukung lingkungan yang terus merosot. Oleh ka-
rena itu dipandang penting untuk segera diambil
langkah-langkah darurat, konkrit, terencana de-
ngan baik, dan sistematis untuk mencegah lebih
jauh kemerosotan ekosistem Pegunungan Ken-
deng.
Rekomendasi Secara Umum :
●● Mengubah kebijakan yang terkandung dalam
RTR Nasional yang semula menetapkan wila-
yah Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang
dan Blora di Jawa Tengah, sebagai Kawasan
Andalan Wanarakuti dengan sektor unggulan
antara lain pertambangan; menjadi Kawasan
Andalan Wanarakuti dengan orientasi pada
sektor unggulan budidaya dan konservasi.
●● Mengubah orientasi kebijakan untuk kawa-
san Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten
Grobogan, Blora, Rembang, Pati dan Kudus;
yang semula diarahkan sebagai kawasan per-
untukan pertambangan (sebagaimana dimuat
dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Pasal 80);
ini tidak sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan di Peg. Kendeng. Ada-
nya kegiatan pertambangan tidak menjadikan

ekonomi yang berkelanjutan, akan lebih bere-
konomis Kawasan Kendeng peruntukannya di-
tekankan pada sektor Pertanian lestari dan pa-
riwisata agar tetap berkelanjutan sampai anak
cucu mendatang.
●● SKPD tidak lagi dapat memutuskan kebijakan
serta program dan kegiatannya sendiri-sendi-
ri, walaupun sudah seusai dengan tugas pokok
dan fungsinya, tetapi perlu memperhatikan
dampaknya bagi capaian SKPD lainnya. Kini
Bappenas dan Kementerian/Lembaga lainnya
tengah menyusun Peraturan Presiden yang da-
pat menjadi acuan mekanisme integrasi ketiga
target pembangunan. (Pertumbuhan ekonomi,
pengendalian kerusakan dan pencemaran ling-
kungan hidup, maupun pencegahan bertam-
bahnya penduduk miskin).
●● Segera mengintegrasikan hasil KLHS Pegu-
nungan Kendeng Tahap I dan II ke dalam KRP
RTRW.
●● Mengontrol dan/atau melakukan moratorium
pemberian izin, penegakan hukum untuk usaha
ekstraksi sumber daya alam yang bersifat ile-
gal (misal penambangan ilegal batu gamping,
pengambilan air tanah dalam secara ilegal,
atau eksploitasi sumber mata air secara ilegal).
●● Direkomendasikan perlunya dibentuk tim khu-
sus yang selain bergerak untuk memantau
dan mengawasi pengendalian ruang, juga ber-
gerak untuk mengatasi bisnis ilegal di bidang
pertambangan dan kehutanan. Tim khusus ini
melakukan tindakan hukum (litigasi) dan/atau
non-litigasi, dengan menggunakan pendekat-
an multi-doors. Program dan kegiatan ini hen-
daknya dimasukkan ke dalam RPJMD masing-
-masing provinsi dan kabupaten.
●● Direkomendasikan adanya sistem yang dapat
mengelola informasi perizinan (misalnya sis-
tem online), termasuk membuka sistem ini bagi
masyarakat luas (publik) sesuai dengan UU No
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
●● Mengingat bahwa memperbaiki dan memulih-
kan ekosistem Pegunungan Kendeng pada da-
sarnya bukan hanya merupakan masalah tek-
nis; maka faktor-faktor sosio-kultural seperti
nilai-nilai sosial, norma, tradisi, faktor struktur
sosial, dan bahkan pengetahuan lokal meru-
pakan faktor penting yang harus diperhatikan
dan menjadi pedoman, serta orientasi untuk
rehabilitasi lingkungan Pegunungan Kendeng.

JMPPK Bangun Posko Pantau Pelanggaran
Tambang Pegunungan Kendeng
Liputan Media
Warga yang tergabung dalam Jaringan Masyara-
kat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) men-
dirikan posko pemantauan pelanggaran penam-
bangan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di
Pegunungan Kendeng Utara, Rembang, Jawa Te-
ngah, Senin (24/6/2019).
Sejumlah warga yang tergabung JMPPK menge-
nakan pakaian ala tokoh pewayangan Punokawan.
Selama proses pendirian posko, sejumkah petugas
keamanan mengawasi warga.
Aktivis JMPPK, Ngatiban mengatakan, posko ini
dibangun di atas wilayah Izin Usaha Pertambang-
an Operasi Produksi (IUP-OP) PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk di Rembang. "Hal ini, karena peru-
sahaan ini nyata melakukan penambangan pakai
alat berat dan bahan peledak. Berdasar Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kendeng dilarang ada
penambangan di wilayah CAT Wapututih," kata dia
dalam rilis kepada Tirto, Senin (24/6/2019).
Larangan ini, kata dia, seharusnya membuat PT
Semen Indonesia tidak menambang di CAT Watu-
putih, sehingga tetap mengambil bahan baku dari
Kabupaten Tuban, Jawa Timur. KLHS Kendeng
Tahap I dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hi-
FOTO/ JMPPK Oleh: Zakki Amali

dup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kantor Staf
Presiden (KSP) pada 2017. CAT Watuputih terkate-
gori sebagai kawasan lindung, sesuai kriteria yang
ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Nasional. CAT Watuputih direkomendasikan seba-
gai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). "Pem-
prov Jawa Tengah dan Pemkab Rembang diminta
mengusulkan kepada Kementerian Energi Sumber
Daya Mineral untuk menetapkan sebagai kawasan
KBAK, sampai sekarang belum ada tanda-tanda
dilakukan," ujar dia.
Ngatiban juga mengatakan, aktivitas penambang-
an yang dilakukan PT Semen Indonesia membuat
wilayah pertanian di sana selalu ditutupi debu, se-
hingga produktivitas lahan menurun drastis.
"Kekeringan semakin memaksa kami memperda-
lam sumur-sumur kami karena air semakin sulit
didapatkan," ujar dia. Sementara embung yang di-
buat Semen Indonesia hanya menjadi penjemput
ajal, menurut dia, berdampak 4 orang meninggal
karena tenggelam.
"Posko ini juga menjadi ganti tenda perjuangan
yang dulu pernah kami dirikan, namun dirusak dan
dibakar secara keji, yang hingga saat ini pelakunya
belum ditangkap Polres Rembang," imbuh dia. Di-
ketahui, tenda yang dibuat JMPPK berdiri pada 16
Juni 2014. Namun pada 10 Februari 2017 sekitar
pukul 19.30, tenda dirusak dan dibakar sekitar 70-
an orang. Hingga saat ini pelaku belum ditangkap,
polisi mengaku kesulitan memperoleh bukti.
Sumber: https://tirto.id/jmppk-bangun-posko-
-pantau-pelanggaran-tambang-pegunungan-
-kendeng-ecXD

Liputan Media
Para Kartini dari Jawa Tengah Ini akan Terus
Suarakan Kelestarian Bumi
●● Para perempuan dari berbagai daerah di
Jawa Tengah, mendatangi Kantor Gubernur
Jawa Tengah di Semarang, pada Hari Kar-
tini, 21 April, untuk menyuarakan berbagai
masalah lingkungan dan sosial yang mereka
alami.
●● Ada yang suarakan soal pertambangan se-
men di karst Pegunungan Kendeng baik
perusahaan besar maupun tambang ilegal.
Ada yang mengeluhkan soal kehadiran PLTU
batubara yang memberikan banyak masalah
bagi mereka dan lain-lain.
●● Data Jaringan Masyarakat Peduli Pegunung-
an Kendeng dan Jaringan Advokasi Tam-
bang, 2017-Maret 2018, terdapat 120 izin
usaha pertambangan baru di Jateng, ter-
masuk di Pegunungan Kendeng. Izin baru itu
di Rembang (87), Grobogan (13), Blora (11),
dan Pati (9).
●● Walhi Jateng, juga menyinggung soal renca-
na Pemerintah Jawa Tengah, merevisi RTRW
dan malah mengalokasikan untuk tambang
dan pembangunan infrasturktur seperti
PLTU batubara baru.
Suburnya tanaman petani di Kendeng, membantah pernyataan pemerintah dan perusahaan
bahwa Kendeng kering dan tidak subur. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia.

Subuh itu, Gunarti, perempuan Sedulur Sikep, me-
makai kebaya hitam dan selendang panjang. Dia
bergegas menuju Kota Semarang, Jawa Tengah,
untuk bertemu perempuan pejuang lingkungan lain
di depan Kantor Gubernur Jateng. Hari itu, 21 April
2019, bertepatan dengan Hari Kartini, dia bersama
tiga perempuan perjuang lingkungan dari Batang,
ingin menyuarakan perlindungan dan kelestarian
bumi.
Gunarti, mengatakan, perjuangan petani Kendeng
menjaga bumi, tak sebatas melawan pabrik semen
besar. Pertambangan kecil dan ilegal di pegunung-
an Kendeng, juga mereka lawan dan tolak. Saat
ini, pertambangan kecil bahkan ilegal di Kendeng,
seakan dibiarkan aparat. Gunarti heran, polisi tak
berdaya menangkap penambang, sampai supir
truk pengangkut tambang ilegal. “Ini sengaja atau
bagaimana?” kata Gunarti.
Selain itu, katanya, pemerintah daerah, mengobral
izin tambang, mengancam mematikan kehidup-
an petani. “Jika sampai lupa ibu bumi, ingat anak
cucu. Ingat pejuang jaga tanah air ketika dirampas
penjajah. Merdeka untuk dijaga, dirawat dan dita-
nami untuk kehidupan. Malah diobral untuk diru-
sak,” katanya.
Data Jaringan Masyarakat Peduli Pegunung-
an Kendeng dan Jaringan Advokasi Tambang,
2017-Maret 2018, terdapat 120 izin usaha pertam-
bangan baru di Jateng, termasuk di Pegunungan
Kendeng. Izin baru itu di Rembang (87), Grobogan
(13), Blora (11), dan Pati (9).
Petani Kendeng, katanya, selalu belajar dan mene-
ruskan perjuangan Ibu Kartini. Menjaga alam dan
tetap memanfaatkan, katanya, dengan mengambil
secukupnya, lalu mewariskan ke anak cucu, bu-
kan langsung menghabiskan. “Jika pemerintah ti-
dak mikir petani dan tanah air, dulu merdeka untuk
apa?”
Pemerintah, katanya, bikin aturan tetapi dilanggar
sendiri. Contoh, pabrik semen di Rembang, putus-
an Mahkamah Agung agar izin lingkungan dicabut,
tetapi perusahaan tetap berjalan dengan teknik bi-
kin izin baru.
“Bumi petani didirikan pabrik, ditambang siang dan
malam. Tak hanya petani, aparat, hewan dan se-
mua terdampak. Gunung gundul, sawah banjir. Pe-
tani tak butuh tambang, bertani hidup kami cukup
dan tentrem,” kata Gunarti.

Para Kartini Jawa Tengah, memotong tumpeng hasil pertanian mereka, bentuk syukur atas pemberian
ibu bumi. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia
Petani Kendeng lain, Sukinah dan kartini lain dari
Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan, Keca-
matan Gunem, Rembang, juga bikin ritual gum-
brengan. Ia merupakan ritual terima kasih petani
terhadap ternak yang membantu proses bertani.
Hubungan erat batin antar manusia dan bumi serta
makhluk lain senantiasa terpelihara di masyarakat
Kendeng.
“Kelestarian budaya dan alam tidak bisa dipisah-
kan. Tanpa alam lestari dan tanpa budaya adilu-
hung yang terus terpelihara, musnahlah peradab-
an manusia,” kata Sukinah.
Dua tahun lalu rekomendasi tim ahli Kajian Ling-
kungan Hidup Strategis atas Pegunungan Ken-
deng, di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih
Rembang, keluar. KLHS Kendeng meliputi wilayah
dua provinsi, yaitu, Jawa Timur (Lamongan, Bo-
jonegoro, Tuban) dan Jawa Tengah (Kabupaten
Rembang, Blora, Grobogan dan Pati. KLHS, kata-
nya, merupakan perintah Presiden Joko Widodo,
buah perjuangan panjang dan perlu energi besar
dan mendapat jawaban kepala negara.
“Begitu besar harapan petani Kendeng, agar pe-
merintah serius memperhatikan masa depan Pe-
gunungan Kendeng, masa depan anak cucu dan
masa depan negeri. Kelestarian Kendeng mutlak
harus dilakukan dan dilindungi.”
Sukinah terus belajar. Dia coba mendalami, beta-
pa karts itu begitu kaya. Di dalamnya ada ribuan
sumber mata air sebagai sumber kehidupan. Juga
kaya situs-situs budaya luhur, dan keragaman ha-
yati hingga harus tetap terpelihara demi keseim-
bangan ekosistem.

“Tanpa ekosistem seimbang, bencana ekologis di
depan mata. Rakyatlah yang pertama menang-
gung dampak semua itu,” kata Sukinah. Menurut
dia, air mengalir dari ribuan sumber mata air di
Kendeng, tak hanya dinikmati petani Kendeng.
Dalam pemilu lalu, katanya, suara rakyat sangat
perlu. Dia bilang, baik calon presiden dan wakil
presiden, maupun partai politik, calon anggota de-
wan pusat dan daerah jangan memberi janji-janji
kosong tanpa pada rakyat.
“Saat belum menjabat, janji mudah diucapkan, be-
gitu menjabat, kepentingan rakyat banyak paling
belakang. Rakyat selalu ingin terbaik bagi negeri
ini,” kata Sukinah.
Dia mengajak, semua elemen rakyat Indonesia,
terutama perempuan mengobarkan semangat Ibu
Kartini dengan menanam dan merawat ibu bumi.
Daryatun, nelayan Roban Timur, Kabupaten Ba-
tang, ikut ke depan Kantor Gubernur Jateng, untuk
minta pertanggungjawaban pemerintah supaya
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, tak
beroperasi. Belum beroperasi saja, katanya, sudah
merusak kehidupan nelayan kecil. Jaring mereka
kerap rusak karena lumpur sisa pengerukan dibu-
ang sembarangan.
“Angkat jaring, dapat lumpur bukan udang atau
ikan. Pendapatan kami menurun dan kehidupan
masyarakat banyak bertengkar karena adu dom-
ba dari PLTU,” katanya. Pendapatan Daryatun dan
ratusan petani lain di Roban berkurang drastis di-
banding sebelum PLTU Batang.
Sebelum ada PLTU, setiap hari sedikitnya lebih
Rp500.000 dari tiga atau empat jam melaut. Kini,
nelayan harus jauh melaut untuk dapat ikan, risi-
ko kecelakaan besar, dan biaya bahan bakar lebih
besar.
Refleksi pemenuhan hak lingkung-
an sehat
Abdul Ghofar dari Wahana Lingkungan Hidup In-
donesia (Walhi) Jawa Tengah, kepada Mongabay
di Semarang mengatakan, Hari Kartini jadi refleksi
pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan se-
hat dan keadilan ekologis . Kerusakan ekosistem,
mengancam eksistensi kehidupan di muka bumi,
terutama umat manusia, terutama mengancam pe-
rempuan dan anak.
“Kami dari Persatuan Rakyat Sayang Ibu Bumi ber-
kumpul melebur di ruang publik menyambungkan
perasaan para perempuan yang selama ini berada
di garis depan perjuangan hak atas lingkungan hi-
dup,” katanya.
Di Jawa Tengah, kata Ghofar, masih banyak kar-
tini-kartini lain tersakiti oleh berbagai pelanggaran
hak atas lingkungan hidup, seperti kasus krimina-
lisasi dan pencemaran oleh PT. Rum di Sukoharjo,
kasus kriminaliasi dan perampasan hak atas tanah
di Surokonto Wetan, kasus rencana pabrik semen
di Gombong, dan lain-lain.
Pemilu presiden dan legislatif telah selesai. Saat-
nya, kata Ghofar, kembali fokus pada agenda ke-
adilan lingkungan yang selama kampanye mereda.
“Kondisi lingkungan hidup Jateng akan makin ter-

ancam, misal, terangkum dalam perubahan perda
tata ruang Jateng yang sebentar lagi disahkan,
terdapat rencana penambahan satu PLTU batuba-
ra di Pemalang dan perluasan lima PLTU eksisting
di Jepara, Rembang, Cilacap, Semarang dan Ba-
tang. Makin banyak sumber emisi mencemari uda-
ra kita.”
Agung Setyawan dari Lembaga Bantuan Hukum
Semarang mengatakan, hari ini, momentum meng-
ingatkan kepada negara agar menyelesaikan kasus
perusakan lingkungan yang timbul dari pertam-
bangan, industri, yang mengancam lingkungan.
Contoh, di Kendeng dan pencemaran di Sukohar-
jo. Setop kriminalisasi aktivis hak asasi manusia
harus, dan menuntut kewajiban negara memenu-
hi hak lingkungan hidup baik dan sehat.“Rencana
pembangunan merusak harus ditinjau ulang dan
dibatalkan,” katanya.
Dalam RTRW Jateng, merencanakan alih fungsi
seluas 314.000 hektar. Ada 259.000 hektar untuk
tambang, 34.000 hektar untuk industri, dan lebih
2.300 hektar untuk tol dan jalan arteri. “Itu akan
mengorbankan sekitar 213.000 hektar lahan ke-
bun, pertanian, dan ladang.” Padahal, katanya, Ja-
teng dalam bayang-bayang bencana ekologis, be-
rupa kekeringan, banjir, longsor, defisit penyediaan
air, bahkan pangan.
Data terhimpun oleh LBH Semarang, lebih 1.071
bencana melanda Jateng sepanjang 2017, melon-
jak drastis dari 2016 sebanyak 600 kali. Pada 2018,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Jateng mencatat, lebih 2.000 kali bencana longsor
di Jateng.
“Jangan dikatakan tak ada kaitan dengan pemba-
ngunan dan eksploitasi alam merusak, faktanya
menurut kami tentu berkaitan erat ,” kata Agung.
Dinar Bayu dari Greenpeace Indonesia mengata-
kan, Kartini Jateng harus terus didukung menjaga
bumi. Pemerintah, alih-alih menciptakan swasem-
bada pangan, kebijakan mereka masih menun-
jukkan keberpihakan pada investor kotor yang
menyengsarakan nelayan dan petani kecil. “Kita
tidak bisa hanya berdiam diri, bersama para Kartini
ini harus turun dalam barisan perjuangan bersa-
ma demi masa depan lingkungan sehat dan layak
huni.”
Andre Bahtiyar, mewakili Badan Eksekutif Maha-
siswa Faperta Unwahas Semarang mengatakan,
kalau melihat prespektif sosiologi, semua tindak-
an seperti penggusuran lahan, kriminalisasi petani,
eksploitasi alam dan fenomena lain menyangkut
tatanan agraria dan kesejahteraan sosial sangat
berimbas berat bagi masyarakat.
Dari perekonomian masyarakat terputus, hingga
rantai ekologi terganggu, dan memarjinalkan rak-
yat, terutama petani dan nelayan. “Kami menga-
jak seluruh masyarakat bersama melawan perusak
bumi sebagai simbol semangat perlawanan rakyat.
Perempuan untuk selalu melawan perusakan ter-
hadap ibu bumi."
Sumber: https://www.mongabay.
co.id/2019/04/22/para-kartini-dari-jawa-
-tengah-ini-akan-terus-suarakan-kelestarian-
-bumi/

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada
transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam.
Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan
nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What
You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang
rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (pub-
lish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what
you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejah-
teraan sosial (publish what you earn and how you spent).
Alamat
Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009,
Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12820
Social Media
pwypindonesia — Instagram
pwyp_indonesia — Twitter
Publish What You Pay Indonesia — Facebook
Publish What You Pay Indonesia — Linkedin
Kontak
sekretariat@pwypindonesia.org — Email
www.pwypindonesia.org — Website
Publish What You Pay Indonesia
[Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif]

RPJMD_Inklusif

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to RPJMD_Inklusif

Similar to RPJMD_Inklusif (20)

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

RPJMD_Inklusif