SlideShare a Scribd company logo

Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia

•
•
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadiprasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances.

Government & Nonprofit
1 of 110
Download to read offline
Laporan Kajian Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia Tim Penyusun Giri Ahmad Taufik Dakelan Fernan Oky Sjaifudin Adam Ikhsan Fitra Dwi Arie Santo Beni Iryan Purna Peninjau Maryati Abdullah, Meliana Lumbantoruan Juni 2020
2 Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Provinsi di Indonesia Laporan Kajian Tim Penyusun 1. Giri Ahmad Taufik, Koordinator Peneliti (PSHK, Sekolah Tinggi Hukum Jentera) 2. Fernan, Peneliti (GERAK Aceh) 3. Ikhsan Fitra, Peneliti (LPAD Riau) 4. Beni Iryan Purna, Peneliti (Perkumpulan Qbar Sumatera Barat) 5. Dakelan, Peneliti (FITRA Jawa Timur) 6. Oky Saifudin Adam, Peneliti (Pokja-30, Kalimantan Timur) 7. Dwi Ariesanto, Peneliti (SOMASI Nusa Tenggara Barat) Peninjau 1. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia 2. Meliana Lumbantoruan, Proram Manager PWYP Indonesia Desain layout Agus Wiyono Laporan ini disusun oleh tim peneliti dan diterbitkan oleh PWYP Indonesia sebagai bentuk berkontribusi leembaga sekretariat koalisi nasionap dalam mendorong dan mensosialisasikan mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya di sektor industri ekstraktif migas dan pertambangan. Isi laporan merupakan hasil kajian ilmiah atas fakta di lapangan dan tidak mencerminkan sikap dari penyokong dana. Hasil kajian ini dilindungi oleh hak cipta, dapat dipergunakan untuk tujuan sosial dan kepentingan publik serta non- komersial dengan tetap mencantumkan sumber penulis dan penerbit. Publikasi ini diikutkan dalam lisensi Creative Commons-Atribusi-NonKomersial. Atribusi-NonKomersial  CC BY-NC Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif] Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No.12, Tebet, 12829, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Website: www.pwypindonesia.org
3 K eterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsadanbernegarasecarabaikdanbertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadi prasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (yang mulai berlaku efektif tahun 2010) kini telah memasuki usia satu dekake. Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi UU KIP selama satu dekade ini, baik berupa pembentukan Komisi Informasi, penyiapan dan penyediaan akses informasi oleh badan publik, pembentukan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi), permintaan informasi publik, hingga proses penanganan aduan dan sengketa informasi melalui ajudikasi non-litigasi, serta pelaksanaan putusan. Namun, dari sisi sektoral seperti industri ekstraktif dan manajemen sumber daya alam, keterbukaan informasi publik masih merupakan suatu permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan, guna memastikan hak atas informasi publik ini dapat terpenuhi dengan baik. Publish What You Pay Indonesia (Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif) yang merupakan lembaga sekretariat koalisi nasional untuk tata kelola sumber daya ekstraktif yang akuntabel dan berkelanjutan menggagas kajian mengenai ‘akses informasipublikdanketerbukaankontrak/izinindustri ekstraktif di Indonesia’. Kajian yang meliputi 6 provinsi ini merupakan sumbangsih khasanah pengetahuan dan wujud kepedulian dalam memenuhi hak-hak warga negara atas informasi di sektor industri ekstraktif. Di mana informasi tersebut sangat penting dan bersinggungan dengan kelangsungan hidup sehari-hari warga negara, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar tempatan industri ekstraktif. Kajian ini disusun melalui berbagai tahapan studi literatur, wawancara, FGD, dan diskusi publik yang bertujuan unuk melakukan pengumpulan informasi, analisa dan meminta masukan berbagai ahli dan pemangku kepentingan. PWYP Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada: Giri, Fernan, Ikhsan, Beni, Dakelan, Oky, Aries dan Meli, sebagai tim penyusu dan tim program yang telah dengan gigih dan kompak merampungkan laporan kajian ini. Tak lupa pula kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dan mendukung kajian ini, Bapak M. Syahyan dari Komisi Informasi, Bapak Agus Cahyono Adi dari Kementerian ESDM, Bapak Eri Febriyanto dari Sekretariat OGI, Bapak Zalsufran dari Provinsi Aceh, Bapak I Gede Putu Aryadi dari Provinsi NTB. Proses diskusi dan dialog yang hangat dan konstruktif sangatlah baik dan terus kita jalin dan kembangkan. Serta terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang tak dapat kami sebutkan satu per satu. Akhir kata, tentunya kajian ini masih memerlukan kritik dan jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat terbuka dengan masukan dan koreksi yang membangun. Jakarta, 27 Juli 2020 Maryati Abdullah Koordinator Nasional, PWYP Indonesia Kata Pengantar
4 Daftar Isi Daftar Isi............................................................................................................................................................................. 4 1. Pendahuluan............................................................................................................................................................... 5 2. Metode Kajian............................................................................................................................................................. 7 3. Kerangka Normatif Keterbukaan Informasi di Indonesia.............................................................................. 9 4. Keterbukaan Informasi Sektor Industri Ekstraktif dan Disparitas Implementasinya........................... 11 5. Studi Kasus Uji Akses Keterbukaan Informasi Industri Ekstraktif di Enam Provinsi di Indonesia.... 19 A. Pemerintah Provinsi Aceh.................................................................................................................................... 19 B. Pemerintah Provinsi Riau.................................................................................................................................... 21 C. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat............................................................................................................... 23 D. Pemerintah Provinsi Jawa Timur....................................................................................................................... 25 E. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur........................................................................................................... 25 F. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat..................................................................................................... 27 6. Kesimpulan dan Rekomendasi.............................................................................................................................. 29 A. Kesimpulan............................................................................................................................................................... 29 B. Rekomendasi........................................................................................................................................................... 30 Bibliography....................................................................................................................................................................... 31 Lampiran I : Surat Penetapan Informasi Dikecualikan Pemerintah Provinsi Aceh................................. 34 Lampiran II : Surat Penetapan Informasi DIkecualikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat............ 47 Lampiran III : Surat Keputusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Riau..................................................... 70 Lampiran IV : Surat Penetapan Informasi Dikecualikan Jatim......................................................................... 74 Lampiran V : Surat Penetapan Informasi Dikecualikan Kaltim...................................................................... 77
5 P emberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kurang lebih 12 tahun lalu, telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi keterbukaan dan transparansi informasi di Indonesia. (Butt, 2013). UU KIP ini merupakan penerjemahan Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi warga negara untuk memperoleh informasi bagi pengembangan dirinya. Pemberlakuan UU KIP ini juga merupakan bagian penting dari strategi gerakan anti-korupsi yang dijalankan oleh pemerintah. Pada tahun 2015, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pada point aksi No. 35 memerintahkan evaluasi pelaksanaan UU KIP, yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pada kesimpulannya, Kominfo menyatakan bahwa pemberlakuan keterbukaan informasi di berbagai badan publik dinyatakan cukup, dengan rekomendasi untukmelakukanbimbinganteknisterkaitpembuatan laporan berkala, standar pendataan permintaan atau sengketa informasi maupun laporan pelayanan informasi (Kominfo, 2015). Pada laporannya di tahun 2019, Komisi Informasi (KI) Pusat melakukan evaluasi terhadap total 460 badan publik, dari jumlah tersebut hanya 22,16 persen badan publik yang dinilai telah menjalankan keterbukaan informasi, sementara itu hanya 77 persen lainnya dinilai belum menjalankan mandat UU KIP (Komisi Informasi Pusat dalam Diskusi PWYP Indonesia, 2019). Kedua laporan tersebut menunjukan adanya persoalan mendasar pada implementasi UU KIP. Potret tersebut juga merefleksikan apa yang terjadi pada keterbukaan informasi pada sektor-sektor ekonomi yang strategis, seperti sektor industri ekstraktif migas dan pertambangan. Pada tahun 2017, Natural Resource Governance Institute (NRGI) menerbitkan laporan Resource Governance Index (RGI). Indonesia mendapatkan indeks total keseluruhan sebanyak 68 dari total 100. Pada komponen enabling environment, termasuk di dalamnya keterbukaan informasi, Indonesia mendapatkan skor 65 dari total 100. Laporan RGI juga memotret adanya kesenjangan dalam pelaksanaan, antara peraturan tata kelola di atas kertas dengan implementasinya di lapangan (Implementation Gap). Di atas kertas peraturan dan kebijakan Indonesia mendapatkan skor 80 dari 100 dan mendapatkan skor 61 dari 100 pada level praktek. Di atas kertas, Indonesia mendapatkan skor yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan melampaui negara seperti Australia, dalam hal ini negara bagian Western Australia. Namun demikian, pada level implementasi di lapangan, Western Australia memiliki performa tinggi yang bahkan melampaui apa yang ada di atas kertas. (NRGI, 2017) Pendahuluan 1
6 Kajian singkat ini disusun berdasarkan konteks tersebut di atas. Tujuan dari laporan ini ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan antara kerangka normatif dari keterbukaan informasi, khususnya terkait dengan sektor industri ekstraktif.1 Kajian ini memotret praktik keterbukaan informasi di 6 (enam) provinsi di Indonesia, yakni: Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Jawa Timur (Jatim). 1 Industri ekstraktif dalam kajian ini dibatasi pada sektor minyak dan gas bumi, serta pertambangan mineral dan batubara Kajian ini mengidentifikasi celah pelaksanaan antara kerangka normatif keterbukaan informasi dengan pelaksaannya, terjadi dikarenakan adanya anggapan dari beberapa badan pulik bahwa informasi sektor industri ekstraktif sebagai informasi rahasia dengan alasan persaingan usaha, dan keengganan untuk mengikuti preseden putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang telah secara konsisten menyatakan informasi pada sektor industri ekstraktif, utamanya terkait kontrak dan perizinan yang merupakan dokumen publik yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai dikecualikan.
7 K ajian singkat ini menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Data utama yang dikumpulkan merupakan cerita pengalaman dari pegiat organisasi masyarakat sipil di daerah di dalam melakukan advokasi keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya, data dan informasi studi kasus uji akses merupakan pengalaman langsung dari peneliti di daerah, yang menjadi pendamping pemohon dalam memohonkan informasi, data dan informasi pada uji kasus juga didapat melalui wawancara dengan pemohon, dan studi kasus juga dilakukan dengan melakukan kajian terhadap putusan Komisi Informasi. Adapun peneliti yang menjadi pendamping pemohon adalah: 1. Uji Akses informasi pertambangan yang dilakukan oleh Alumni SAKA GeRAK Aceh, dengan pemohon atas nama Razikin Akbar. Laporan disusun oleh peneliti daerah Aceh, Fernan selaku Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh. Pendampingan dilakukan dalam rentang waktu 27 Februari 2017 – 7 Mei 2018; 2. Uji Akses Persatuan Pemuda Salibawan (PPS) Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anugrah Batu Hirang. Laporan disusun oleh Beni Iryan Purna, peneliti daerah Sumatera Barat. Beni selaku pegiat Perkumpulan QBAR, merupakan pendamping terhadap Kelompok PPS Nagari Sundata. Pendampingan dilakukan dalam rentang waktu September 2016 sampai dengan Maret 2018; 3. Uji akses Informasi Dokumen Izin Pertambangan Kabupaten Lombok Barat, yang dilakukan oleh Jamhur, kelompok masyarakat Community Centre Warga Lombok Barat. Laporan ini disusun oleh Dwi Arie Santo, pegiat Somasi NTB, yang merupakan pendamping terhadap Community Centre Warga Lombok Barat. Pendampingan dilakukan dalam rentang waktu April 2019 – Mei 2019. Peneliti daerah yang melakukan wawancara adalah: 1. Uji akses informasi dokumen pertambangan PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo Subsidiary PT Merdeka Copper Gold Jatim, yang dilakukan oleh Walhi Jatim. Laporan ini disusun oleh Dakelan, pegiat Fitra Jatim yang melakukan wawancara pada Hari Rabu, 10 Juni 2020 kepada Wahyu Eka Setyawan, pegiat Walhi Jatim; dan Metode Kajian 2
8 2. Uji akses informasi Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) terhadap informasi-informasi pertambangan di Kaltim yang dilakukan oleh Yayasan Bumi. Laporan ini disusun oleh Oky Sjaifudin Adam, pegiat Pokja 30 Kaltim yang melakukan wawancara pada Hari Senin, 8 Juni 2020 Kepada Erna Wulandari, pegiat Yayasan Bumi. Peneliti yang melakukan studi kasus dengan melalui berkas putusan, adalah: • Uji akses Kontrak minyak dan gas bumi (migas) di Satuan Kerja Khusus Migas Kantor Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dengan menganalisa putusan Komisi Informasi Nomor 020/KIP-R/PS-A-M-A/IX/2018 dengan Pe- mohon Novrizon Burman dan Termohon SKK Migas Sumbagut. Adapun data-data yang dikumpulkan berfokus pada beberapa informasi, sebagai berikut: • Situasi umum dari keterbukaan informasi di daerah, meliputi ketersediaan infrastruktur pendukung keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi; • Inovasi kebijakan daerah yang bersifat mendukung keterbukaan informasi ataupun involusikebijakanyangmenghambatketerbukaan informasi di daerah; • Identifikasi aktor beserta motivasinya/alasannya dalam mendukung atau menghambat keterbukaan informasi di daerah, khususnya pada sektor industri ekstraktif. Selain menggunakan metode studi kasus, kajian ini juga melihat peraturan perundang-undangan untuk melihatkerangkanormatifterkaitdenganketerbukaan informasi sebagai parameter (benchmark) dalam menilai pelaksanaan keterbukaan informasi di 6 daerah kajian. Badan publik yang menjadi obyek kajian ini adalah pemerintah provinsi. Pemilihan pemerintah provinsi sebagai obyek kajian dikarenakan sejak tahun 2014 berdasaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), kewenangan pemerintah provinsi dalam mengatur industri ekstraktif di level provinsi sangatlah besar. Pemilihan terhadap keenam daerah tersebut didasarkan pada alasan bahwa keenam daerah kajian tersebut merupakan 10 (sepuluh) besar daerah produksi migas dan pertambangan mineral dan batubara secara nasional.
9 INFORMASI P engaturan keterbukaan informasi di Indonesia di atur dalam beberapa peraturan perundang- undangan. Pertama, Pasal 28F UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi publik untuk melakukan akses terhadap informasi, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan dengan segala jenis saluran yang tersedia” Landasan konstitusional ini kemudian diimplementasikan oleh UU KIP. UU KIP memiliki beberapa peraturan pelaksana, diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP KIP), dan beberapa peraturan tingkat komisi, diantaranya yang relevan dengan kajian ini adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1/2010); Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 2/2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Perki 1/2017). Selain peraturan-peraturan tersebut, terdapat pula beberapa putusan-putusan sengketa informasi yang memiliki nilai yurisprudensi, yakni putusan kasus terhadap satu isu spesifik dalam sengketa informasi, yang kemudian dijadikan acuan oleh Komisi Informasi ataupun pengadilan di dalam memutus sengketa informasi. Beberapa putusan relevan terkait dengan kajianiniterdapatpadaputusanForestWatchIndonesia v BPN 2014; dan Madura Corruption Watch v Pemkot Surabaya 2015. Untuk keterbukaan Informasi pada industri ekstraktif, terdapat beberapa inisiatif untuk melakukan mendorong keterbukaan informasi pada sektor industri ekstraktif,2 seperti disebutkan di atas sejak tahun 2010 Indonesia telah turut berpartisipasi danberkomitmenterhadapEITIdenganmengeluarkan Perpres EITI No.26/2010. Seperti pada rezim hukum lainnya, pada dasarnya rezim keterbukaan informasi menyangkut dua aspek, yakni aspek substansi keterbukaan informasi dan aspek prosedural keterbukaan informasi. Aspek substansi keterbukaan informasi menyangkut hak- hak pemohon informasi, beserta pengaturan terkait 2 Peraturan pusat misalnya, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi, kemudian inisiatif lokal diantaranya Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kerangka Normatif Keterbukaan Informasi di Indonesia 3
10 dengan informasi apa saja yang dapat dibuka atau informasi yang dapat dikecualikan. Pada aspek prosedural menyangkut tentang tata cara teknis peraturan tersebut dibuka, dan bagaimana cara menyelesaikan jika terdapat sengketa informasi. Pengaturan Hak Atas Informasi Publik Padaaspeksubstansikerangkahukumketerbukaan informasi di Indonesia mengatur tiga hal pokok, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan informasi publik, hak dan kewajiban badan publik melakukan keterbukaan informasi, dan klasifikasi informasi. Salah satu isu relevan pada kajian ini adalah terkait dengan klasifikasi informasi, terkait dengan apakah informasi-informasi yang ditegaskan dalam standar EITI termasuk informasi yang dikecualikan ?. PadadasarnyaseluruhinformasipublikdiIndonesia adalah bersifat terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 (1) dan (2) UU KIP. Berdasarkan Pasal 17 UU KIP, terdapat 10 jenis informasi dan 19 sub jenis informasi, yang dikecualikan, antara lain informasi terkait dengan penegakan hukum, informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; informasi publik yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;informasiyangdapatmerugikanketahanan ekonomi nasional; informasi yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; informasi pribadi; memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang- undang. Pada aspek prosedural, Bab III PP KIP memberikan proses pengecualian informasi tersebut. Badan publik diwajibkan untuk melakukan penetapan klasifikasi informasi badan publik, yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atas persetujuan atasan badan publik yang bersangkutan. Pada bab tersebut juga digariskan perlunya uji konsekuensi, dan pembatasan jangka waktu pengecualian informasi publik tersebut. Penetapan tersebut dilakukan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
11 Kenapa Celah Pelaksanaan Terjadi ? Celah pelaksanaan antara kerangka normatif dan implementasi tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga negara-negara lain, dengan derajat dan intensitas yang berbeda. Beberapa literatur mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan disparitas terjadi: (i) optimisme yang berlebih dalam proses perumusan peraturan/kebijakan; (ii) implementasi dilakukan oleh berbagai macam lembaga publik; (iii) tidak cukupnya proses kolaborasi/ partisipasi di dalam proses perumusan kebijakan/ peraturan; dan (iv) siklus politik (pelaksanaan pemilu), dimana politisi terdorong untuk memotong jalur untuk memberikan hasil. (Bod Hudson, et.al, 2013). Fokus kajian ini adalah melihat faktor kedua, yakni celahpelaksanaanyangdisebabkanolehimplementasi yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga publik. Implementasi oleh berbagai macam lembaga publik ini menyebabkan apa yang disebut dengan ‘universalitas lokal’ (local universality). Universilatas lokal ini merujuk pada situasi dimana pada akhirnya kesuksesan atau kegagalan suatu kebijakan/ peraturan sangat bergantung pada pejabat-pejabat di tingkat pelaksana. Pejabat-pejabat pelaksana ini terkadang membuat diskresi ataupun kebijakan yang dapat menentukan apakah suatu kebijakan atau peraturan tersebut dapat berjalan dengan sukses atau tidak sukses sebagaimana dimaksud dalam tujuan awal perumusan kebijakan dan peraturan tersebut. (Bob Hudson, et,al, 2013). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi celah pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu yang utama adalah perbedaan interpretasi oleh berbagai macam lembaga pemerintahan di dalam melaksanakan peraturan/kebijakan tersebut. Salah satu hal bentuk penyimpangan yang lazim ditemukan padatingkatpelaksanaanadalahadanyapenambahan syarat yang tidak disebutkan dalam peraturan, terkait dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang- undangan atau kebijakan (Tarik Sahovic, et.al, 2015). Namun demikian, dalam banyak kasus, perbedaan penafsiran hanya merupakan modus belaka yang menyimpan motif yang lebih dalam lagi dari hanya sekedar persoalan penafsiran hukum. Motif sangat terkait dengan relasi kepentingan politik dan ekonomi dari aparatur pemerintah, seperti, motivasi korupsi atau dukungan politik. Standar Informasi Apa yang Diperlukan dalam Keterbukaan Informasi Industri Ekstraktif ? Keterbukaan informasi di industri ekstraktif memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Data menunjukan 70 persen orang miskin di dunia Keterbukaan Informasi Sektor Industri Ekstraktif dan Disparitas Implementasinya 4
12 tinggal di negara-negara kaya akan sumberdaya alam, dan hampir 80 persen negara-negara yang ekonominya berdasarkan sumberdaya alam memiliki pendapatan per kapita yang rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita global (Mofatt, dan Haralampieva, 2014). Penyebab dari hal ini adalah lemahnya institusi dari negara-negara tersebut dalam mengelola kekayaan alamnya. Lemahnya institusi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tidak berfungsinya fungsi pengawasan kepada lembaga yang diamanahi mengelola sumberdaya alam yang ada. Lembaga- lembaga ini beroperasi tanpa akuntabilitas dan minim keterbukaan, yang pada akhirnya menyebabkan korupsi dan mis-alokasi kekayaan publik hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam negara tersebut. (Paivi Lujala, 2018; Siri Aas Rustad, et.al, 2017). Pada tahun 2002, Pemerintah Inggris, atas inisatif Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, menginisiasi sebuahgagasanuntukmembuatstandartransparansi bagi sektor industri ekstraktif. Gagasan ini beliau usulkan di puncak pertemuan pimpinan dunia tentang pembangunan keberlanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan. Inisiatif ini kemudian dilanjutkan dengan mengadakan konferensi di London pada tahun 2003, yang dihadiri 140 delegasi dengan melibatkan 29 negara, 17 perusahaan ekstraktif, 4 asosiasi professional ekstraktif, 4 lembaga keuangan internasional multilateral, 4 lembaga keuangan investasi swasta, dan 10 lembaga masyarakat sipil. Konferensi ini menelurkan Standar EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), yang versi terakhir dari standar ini disahkan pada tahun 2019. Standar ini telah diadopsi lebih dari 52 negara, termasuk diantaranya Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 mengenai implementasi EITI di Indonesia, yang juga merupakan Perpres pertama yang menjadikan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai konsideran mengingat. (Benjamin K. Sovacool, et.al, 2016; EITI Progress Report, 2019). Pelaksanaan EITI tidak hanya bertumpu pada negara, namun juga memerlukan peran sentral dari kelompok masyarakat sipil dalam mencapai tujuan dari EITI. Peran kelompok masyarakat sipil didefinisikan melalui prinsip Nomor 4 EITI, dimana padaprinsiptersebutdinyatakanbahwa“pemahaman publik terkait dengan pendapatan dan belanja pemerintah dari waktu ke waktu dapat mendorong diskursus publik dan memberikan informasi terkait dengan pilihan yang tepat dan realistis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan’. Peran kelompok masyarakat sipil ini kemudian lebih lanjut diatur di dalam Civil Society Participation Protocols. Beberapa kelompok masyarakat sipil yang terlibat aktif diantaranya, Publish What You Pay, Natural Resource Governance Institute, dan Transparency International. (David L. Goldwyn, 2008; EITI Standard 2019) Standar EITI 2019 mensyaratkan beberapa hal yang perlu dibuka kepada publik, yang terbagi ke dalam 4 kluster besar, yakni: • Keterbukaan Informasi Kerangka Hukum, Kontrak dan Perizinan • Keterbukaan Informasi Pada Eksplorasi and Produksi • Pendapatan dan pajak; dan • Belanja-Belanja Sosial dan Ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Mengingat luasnya informasi yang diprasyaratkan oleh standar EITI, kajian ini memfokuskan diri hanya padainformasisektorekstraktifdibawahkewenangan pemerintahan provinsi terkait dengan keterbukaan informasi di sektor industri ekstraktif. Adapun jenis-jenis informasi publik di sektor industri ekstraktif yang harus dibuka , adalah sebagai berikut: 1. Informasi yang perlu tersedia setiap saat, secara pro-aktif diumumkan ke publik (terdapat di website atau tempat publik lainnya): • Ringkasan peraturan terkait jenis-jenis pungutan dan retribusi atau pendapatan lainnya yang didapat oleh pemerintah di level provinsi; • Ringkasan mengenai tata cara pemberian izin dan peraturan mengenai hal-hal terkait dengan pemindahtanganan perizinan, atau perubahan izin; • Ringkasan peran dan tanggungjawab dinas/ unit di dalam pemerintahan daerah terkait dengan pertambangan.
13 • Ringkasan keseluruhan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi yang sedang aktif beroperasi dan yang telah berakhir. • Ringkasan data-data produksi per-tahun bahan tambang dan mineral, yang memuat informasi volume, dan nilai berdasarkan komoditas di tingkat provinsi, kabupaten dan/ atau wilayah kerja; • Ringkasan keseluruhan jumlah permohonan izin pertambangan, pemberian izin pertambangan; dan • Informasi lengkap terkait dengan hak-hak ekonomi pemerintah daerah, seperti dana bagi hasil (DBH) dari penerimaan industri ekstraktif, penyertaan modal daerah operasi pertambangan (participating interest), dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar, serta kerjasama dengan pihaklain(termasukketentuan-ketentuannya). 2. Informasi yang perlu tersedia setiap saat, secara pasif (berdasarkan permintaan), dilakukan pada level perusahaan : • Informasi identitas perusahaan/konsorsium pemegang izin dan atau pihak terafiliasi lainnya (nama, kepengurusan, kepemilikan dan pemegang saham, dan alamat); • Informasi mengenai data produksi (volume dan jenis bahan tambang) per perusahaan; • Informasi mengenai pembayaran pungutan- pungutan atau pembayaran lainnya kepada pemerintah oleh perusahaan. Bagaimana Kualitas Penyajian Informasi Publik Seharusnya ? Kualitas penyajian informasi publik dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aksesibilitas, kemudahan bagi publik untuk memahami, dan kemutakhiran informasi yang disajikan. Aksesibilitas informasi diukur melalui kriteria apakah data dan informasi tersebut disajikan di tempat-tempat yang mudah untuk diakses oleh publik, i.e., website, tempat publik, kemudian juga terkait dengan lokasi penempatan tidak terpencar, dan sudah terkonsolidasi/tersusun berdasarkan kategori yang mudah untuk dipahami. Kemudahan Memahami, aspek ini terdiri dari dua hal. Pertama, pengorganisasian informasi, dimana informasi sejenis yang ada sudah terkonsolidasi, tersusun dan tidak tersebar ke dalam banyak file atau tempat. Kedua, penyajian yang mudah dipahami. Misalnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak diberikan dalam format aslinya, namun penyajian dalam bentuk infografis, brosur, flyer dan bagan alur sederhana, atau peraturan perundang-undangan tidak dibentuk dalam format aslinya, namun dalam bentuk rangkuman yang mudah dipahami oleh publik. Kemutakhiran Informasi, Informasi dan data yang disajikan dapat terlihat secara kronologis, lengkap dan mutakhir, dengan demikian pencari informasi dapat melakukan perbandingan data dari waktu ke waktu (time series). Standar proses permintaan informasi dan penyelesaian sengketa yang seharusnya. Salah satu aspek penting lainnya dari kajian singkat ini adalah menilai bagaimana uji akses terhadap informasi dilakukan, berikut dengan mekanisme penyelesaiannya. Aspek-aspek kunci penilaian ini adalah dengan melihat: • kesesuaian penyelesaian dengan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan; • penyelesaian permintaan informasi dilakukan secara singkat dan tepat waktu (timely); dan • melalui proses yang adil terhadap semua pihak, seperti tidak ada tekanan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau memberikan beban yang berat pada salah satu pihak, sebagai contoh, mengenakan biaya-biaya yang tidak diperlukan kepada pemohon informasi. Temuan-1: Informasi sektor industri ekstraktif termasuk informasi yang dikecualikan dalam klasifikasi informasi oleh pemerintah provinsi. Salah satu persoalan mendasar dari keterbukaan informasi pada sektor industri ekstraktif adalah pengklasifikasian informasi-informasi yang seharusnya menjadi informasi publik, sebagaimana digariskan dalam Standar EITI, terutama terkait dengan informasi pada level perusahaan, seperti, identitas perusahaan, lokasi koordinat wilayah kerja, dan data produksi. Tabel 1 menggambarkan bagaimana peraturan mengenai daftar informasi publik di keenam provinsi kajian.
14 Pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur, informasi sektor ekstraktif dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Pada argumentasi uji konsekuensi baik pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur, dinyatakan bahwa informasi sektor ekstraktif dikecualikanselaludidasarkanpadaalasanpersaingan usaha yang tidak sehat. Pada uji akses yang dilakukan oleh Perkumpulan Qbar Sumatera Barat, permintaan ini tetap dapat diakses namun dengan proses yang panjangdaribadanpublik.Permintaanbaruditanggapi setelah masuk pada fase mediasi di Komisi Informasi Daerah. Salah satu alasan yang diberikan oleh PPID Tabel 1. Industri Ekstraktif dalam Peraturan mengenai Informasi yang Dikecualikan di 6 Provinsi Kajian Nama Provinsi Peraturan Informasi Sektor Ekstraktif Alasan Pengecualian Aceh Keputusan Gubernur Nomor 065/1025/2020 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Aceh Informasi Sektor Industri Ekstraktif Dikecualikan Menghindari persaingan tidak sehat; Melindungi Hak Kepemiilikan; dan Mengamankan pengelolaan/manajemen Sumber Daya Alam Riau Tidak Tersedia Informasinya Tidak Tersedia Informasinya - Sumatera Barat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 480-673-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-595-2017 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat3 Informasi Sektor Industri Ekstraktif Dikecualikan Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat. Jatim Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim Nomor : 188/05/114.2/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan PPID Jatim Informasi Sektor Industri Ekstraktif Tidak Dikecualikan - Kaltim Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor 04 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan4 Informasi Sektor Industri Ekstraktif Dikecualikan Terbukanya Kekayaan Indonesia; Rencana Investasi Asing; dan Rahasia Pribadi NTB Tidak Tersedia Informasinya Tidak Tersedia Informasinya - 3 Data tersedia dalam arsip peneliti. 4 Data tersedia dalam arsip peneliti.
15 terkait dengan waktu yang lama ini adalah adalah lemahnya koordinasi antara PPID Utama pada level provinsi dengan PPID Pembantu pada level dinas. Selain hal tersebut, alasan lainnya adalah data yang diminta tidak dikuasai oleh pemerintah provinsi, namun dikuasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Dokumen-dokumen tersebut, menurut PPID tidak diserahkan bersamaan dengan penyerahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pada Provinsi Riau, tidak ditemukan peraturan resmi yang spesifik mengatur pengecualian informasi di sektor industri ekstraktif, atau penetapan informasi dikecualikan pada sektor lainnya. Tampaknya Pemerintah Provinsi Riau belum menerbitkan surat penetapan informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (1) PP KIP. Secara hukum, selama informasi tidak secara tegas dan spesifik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan pada Pasal 17 UU KIP, misal informasi pada point a terkait dengan penegakan hukum, maka seluruh informasi lainnya bersifat terbuka. Informasi pada sektor industri ekstraktif tidak ditegaskan secara spesifik dalam ketentuan pada Pasal 17 UU KIPtersebut.Olehkarenanya,informasiiniseharusnya bukan merupakan informasi yang terklasifikasi sebagai informasi yang dikecualikan, sebelum adanya penetapan dan uji konsekuensi. Selain hal tersebut di atas, hal yang menarik dari situasi di Provinsi Riau adalah inisiatif yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi Riau untuk mendukung keterbukaan informasi pada sektor industri ekstraktif. Pada Bulan Maret 2019, Komisi Informasi Provinsi Riau menetapkan Keputusan Nomor 004/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban BadanPublikUntukMenyediakandanMengumumkan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau, di mana salah satu poin pertimbangan dari keputusan ini adalah Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kaltim No. 00014/REG/PSI/X/2017 tentang Sengketa Informasi Yayasan Bumi Terhadap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kaltim, yang memutuskan bahwa informasi izin pertambangan umum sifatnya terbuka, yang meliputi: a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT); b. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); c. Izin Eksplorasi (Batubara, Mineral bukan Logam, Batuan, Mineral); d. Izin Produksi (Batubara, Mineral bukan Logam, Batuan, dan Mineral); e. Izin penempatan jaminan reklamasi; f. Izin penempatan jaminan pasca tambang; g. Izin pencampuran batubara; h. Izin pengolahan dan pemurnian (smelter); dan i. Izin Pengangkutan dan penjualan Putusan mengenai pemberian izin pada level perusahaan juga dikuatkan oleh beberapa putusan lainnya, bahkan sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Tercatat beberapa yurisprudensi terkait dengan pembukaan informasi pada level izin, yakni kasus Forest Watch Indonesia (FWI) versus Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Madura Corruption Watch versus Pemerintah Kota Surabaya. Kasus antara FWI versus BPN pada tahun 2015, yang membatalkan hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 04/BA-100/VI/2016. Pada hasil pengujian konsekuensi tersebut, BPN mengklasifikasikan informasi Hak Guna Usaha (HGU) sebagai informasi yang dikecualikan. Adapun argumentasi BPN didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP, yang menyatakan bahwa badan publik, tidakdapatmemberikan informasi dikarenakan alasan informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat, dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Kedua alasan ini juga merupakan alasan yang disampaikan dalam uji konsekuensi dalam keputusan pengecualian informasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (FCW v BPN Komisi Informasi: 18, 2015). Pada kasus MCW versus Pemkot Surabaya, MCW mengajukan permohonan pembukaan informasi terkait dengan data pemilik diskotik, data ijin diskotik, data retribusi yang didapat Pemkot Surabaya dari tempat hiburan malam; jenis minuman yang diperjualbelikan di diskotik dan karaoke di Surabaya, serta beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan operasional diskotik dan tempat hiburan malam. Pada putusannya Komisi Informasi
16 memerintahkan untuk membuka data dan informasi yang diminta oleh pemohon, yang berada di bawah penguasaan termohon, termasuk data-data perizinan dan retribusi dari kegiatan diskotik dan hiburan malam. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jatim ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 76/KIP/2016/PTUN.SBY, yang dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 505 K/TUN/2016 (MCW v Pemkot SBY, 2016). Temuan-2: Telah terdapat perangkat pelaksana keterbukaan informasi publik di level provinsi (PPID utama, PPID Pembantu, website khusus mengenai keterbukaan informasi publik). Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Salah satu elemen penting dalam kerangka hukum keterbukaan informasi adalah keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID diamanatkan dalam Pasal 13 UU KIP, Pasal 12 s.d Pasal 15 PP KIP, dan Pasal 6 s.d Pasal 10 Perki 1/2010. Tugas dan fungsi pokok dari PPID adalah untuk melakukan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pada prakteknya, badan publik pada level provinsi membentuk satu PPID Utama dan PPID pembantu pada level unit kerja eselon I (seketariat daerah) dan eselon II (dinas). Pada umumnya PPID dijabat secara ex-officio oleh kepala dinas yang membidangi bidang informasi dan hubungan masyarakat. Dari 6 provinsi yang menjadi obyek kajian ini, keseluruhannya telah memiliki kelengkapan PPID utama dan PPID Pembantu. Selain telah terbentuknya perangkat pelaksana keterbukaan informasi, di seluruh daerah kajian, juga telah membentuk website khusus terkait dengan keterbukaan informasi. Tabel 2. Dasar Pembentukan PPID di 6 Provinsi Kajian Provinsi Dasar Pembentukan PPID Website Aceh Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/489/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/173/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh https://ppid.acehprov.go.id/ Riau Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kptsn.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau https://ppid.riau.go.id/ Sumatera Barat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 – 46 – 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat https://ppid.sumbarprov.go.id/ Jatim Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/40/KPTS/013/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jatim http://jatimprov.go.id/ppid/ Kaltim Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 480.15/K.68.2018 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Provinsi Kalimanta Timur https://ppid.kaltimprov.go.id NTB Keputusan Gubernur NTB Nomor: 550/714 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Nomor 550- 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTB Masa Bakti 2016 – 2020 https://ppid.ntbprov.go.id
17 Relasi antara PPID Utama dan Pembantu sangat penting di dalam melaksanakan fungsi penyediaan informasi. Kegagalan dalam koordinasi dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat pencari informasi. Sebagai contoh, pelaksanaan permintaan informasi di Provinsi Sumatera Barat mengalami keterlambatan dikarenakan persoalan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu terkait dengan permintaan informasi pertambangan, sebagaimana akan didiskusikan pada bagian studi kasus nantinya. Temuan-3: Telah terdapat SOP mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik, dan penanganan informasi publik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Proses penyelesaian sengketa informasi publik secara teknis diatur dalam Perki Nomor 2/2010, yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 (1) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 26 ayat (3) UU KIP. Akses informasi publik terbagi menjadi 2 (dua) cara, yakni secara proaktif oleh pemerintah (melalui outlet publikasi, salah satunya website PPID), atau melalui permintaan. Permintaan atas informasi ditujukan kepada PPID. Mekanisme permintaan informasi ini diatur dalam SOP oleh badan publik masing-masing, dengan memperhatikan Perki No. 1/2010. Dari 6 provinsi yang dijadikan objek kajian, seluruh provinsi tersebut telah memiliki SOP terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik, dan penanganan informasi publik. Beberapa provinsi telah mencantumkan secara rinci terkait dengan informasi publik yang ada, berikut dengan bagan informasi dalam bentuk yang mudah untuk diakses dan3 dipahami.4 3 4 Tabel 3: SOP Keterbukaan Informasi di 6 Provinsi Kajian Provinsi Regulasi Bagan/Alur Proses Permohonan Informasi Aceh Peraturan Gubernur Aceh Darusalam Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Aceh Tersedia dalam Bentuk Narasi Tulisan dan Naskah Asli Riau Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kptsn 426/ VI/2018 tentang Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tersedia dalam Bentuk Alur proses; dan Naskah Asli Sumatera Barat Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tersedia dalam bentuk Alur Proses; dan Naskah Asli. Jawa Timur Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim Tersedia dalam bentuk alur proses dan Naskah Asli Kalimantan Timur SOP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Tersedia dalam bentuk narasi tulisan dan Naskah Asli Nusa Tenggara Barat NTB Nomor 188.33/8/2013 tentang SOP Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB Tidak Tersedia dalam bentuk narasi tulisan ataupun bagan alur proses. Terdapat Naskah Asli SOP
18 Permohonan sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi, apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan melalui mediasi dan/atau adjudikasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan terhadap sengketa-sengketa informasi yang didasarkan pada alasan-alasan permohonan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 2/2010). Pada proses adjudikasi diselesaikan melalui penyelesaian sengketa yang dilakukan karena 2 (dua) alasan: penolakan atas permohonan informasi berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP; dan kegagalan dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (3) Perki 2/2010. Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi adalah selama 102 hari jika melalui proses mediasi dan ajudikasi, dan ajudikasi tanpa mediasi selama 85 hari. Tabel 4: Lama Waktu Proses Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Berdasarkan Perki Nomor 2/20205 : Agenda Acara Jangka Waktu Mediasi dan Ajudikasi Jangka Waktu Langsung Ajudikasi Ketentuan Hukum Registrasi 7 hari kerja 7 hari kerja Pasal 14 ayat (1) Pemeriksaan Pendahuluan 14 hari kerja 14 hari kerja Pasal 19 ayat (3) Waktu tunggu antara Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Perkara 21 hari kerja 21 hari kerja Pasal 23 ayat (3) Pelaksanaan Mediasi 14 hari kerja Pasal 31 Pemberitahuan Mediasi Gagal 3 hari kerja Pasal 40 ayat (4) Sidang Ajudikasi 40 hari kerja 40 hari kerja Pasal 44 Pemberian Salinan Putusan 3 hari kerja 3 hari kerja Pasal 61 ayat (2) Total Lama Waktu 102 hari kerja 85 hari kerja 5 Lama waktu dihitung berdasarkan waktu maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19 P ada bagian ini akan memaparkan studi kasus uji akses keterbukaan informasi di enam provinsi kajian, terkait dengan permintaan informasi dalam industri ekstraktif. Umumnya, studi kasus uji akses informasi ini merupakan pengalaman langsung dari peneliti daerah pada kajian ini, baik sebagai pemohon langsung, ataupun sebagai pendamping pemohon informasi. Situasi umum di daerah terkait dengan uji akses keterbukaan informasi pada data industri ekstraktif relatif sedikit, dibandingkan dengan sektor lain, seperti akuntabilitas pemerintahan, keuangan, perkebunan dan lingkungan hidup. Umumnya permohonan informasi didominasi oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan melakukan kerja- kerja advokasi kebijakan publik, dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat tempatan, misalnya berkaitan dengan hak atas tanah, lahan dan lingkungan hidup, maupun hak-hak sosial ekonomi seperti keberlangsungan mata pencaharian sehari- hari masyarakat. Selain organisasi masyarakat sipil, mahasiswa/akademisi juga menempati posisi dominan untuk keperluan kerja penelitian, seperti untuk keperluan studi akhir maupun studi keilmuwan. Berikut adalah pemaparan terkait dengan studi kasus uji akses keterbukaan informasi industri ekstraktif di masing-masing daerah A. Pemerintah Provinsi Aceh Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi utama di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang signifikan sebagai sumber dari kegiatan industri ekstraktif. Potensi terbesar dari provinsi Aceh terletak pada cadangan migas, di mana terdapat 12 wilayah kerja migas yang beroperasi di Aceh, di mana hampir keseluruhan wilayah kerja tersebut berada pada lepas pantai (offshore). Pada triwulan IV 2019, industri ekstraktif di Aceh, yang terkategorikan dalam sektor pertambangan dan penggalian, tercatat memiliki kontribusi ekonomi ketiga terbesar setelah sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan konstruksi sebesar 1,55 trilliun (Bank Indonesia, 2020). Pada tahun anggaran 2019, DBH pusat ke daerah pada sektor Industri ekstraktif secara kumulatif adalah sebesar Rp527 Milliar (LKPP Kementerian Keuangan, 2019). Terkait dengan keterbukaan informasi, saat ini informasi yang tersedia pada laman publikasi di Studi Kasus Uji Akses Keterbukaan Informasi Industri Ekstraktif di Enam Provinsi di Indonesia 5
20 website PPID Aceh ada sebanyak 3420 jenis informasi publik. Akses terhadap informasi pada website tersebut telah diunduh sebanyak 170.855 informasi publik pemohon informasi. Tidak terdapat data informasi industri ekstraktif yang tersedia di dalam laman PPID utama ataupun pada laman Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh. Pada tahun 2020, PPID Aceh telah memproses sebanyak 316 permohonan dengan jumlah keberatan sebanyak 49 kasus dan jumlah permohonan yang selesai dilayani sebanyak 189 permohonan (PPID Aceh, 2020). Secara kumulatif sejak tahun 2014 sampai dengan 2020, jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Komisi InformasiProvinsiAcehsebanyak350kasussengketa informasi, dari jumlah tersebut sengketa informasi yang diselesaikan dengan mediasi adalah sebanyak 331 kasus, dimana 37 kasus diantaranya terkait dengan obyek sengketa informasi industri ekstraktif (GeRAK Aceh, 2020). Uji Akses Informasi Alumni SAKA GeRAK Aceh Pada tahun 2014, GeRAK (Gerakan Anti Korupsi) Aceh - sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam aktivitas anti korupsi di Aceh, menginisiasi Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) di sektor Pertambangan. Sekolah ini diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa pada umumnya yang ingin mengetahui seluk beluk tata kelola pertambangan dan industri ekstraktif. Pada tanggal 27 Februari 2017, mahasiswa yang berasal dari Aceh Tengah meminta informasi publik yang ditujukan ke PPID Utama dan diterima dengan tanda terima bernomor: 037/ PPID-A/PI/II/2017. Pemohon meminta enam informasi di sektor industri ekstraktif, terkait dengan tujuh aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Aceh. Informasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP); 2. Dokumen Rencana Reklamasi dan Laporan Tim Penelitian Reklamasi; 3. Dokumen AMDAL; 4. Izin Lingkungan; dan 5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Perusahaan Pertambangan. Adapun tujuh perusahaan pertambangan yang dimintakan dokumen-dokumen operasinya adalah: 1. PT Nanggroe Kuchi Peuga I; 2. PT Nanggroe Kuchi Peuga II; 3. KSU Nikmat Sepakat; 4. KSU Tiga Manggis; 5. PT Fajar Putra Manggala; 6. PT Pinang Sejati Wati; dan 7. PT Beri Mineral Utama. Pemohonkemudianmengajukankeberatankepada atasan PPID Utama, hal ini dikarenakan setelah sepuluh hari kerja, permohonan pemohon tidak direspon oleh PPID Utama, dan setelah tiga puluh hari kerja menunggu, pemohon tidak juga mendapatkan jawaban dari atasan PPID Utama. Pada tanggal 15 Mei 2017, pemohon membawa persoalan ini ke Komisi Informasi Provinsi Aceh. KomisiInformasiProvinsiAcehkemudianmengadakan sidang perdana, kurang lebih satu bulan kemudian. Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan cara mediasi. Pada tahapan ini PPID utama tetap mempertahankan argumennya bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Proses mediasi berakhir dengan deadlock, untuk kemudian pada tanggal 27 Juli 2017, dilanjutkan dengan proses ajudikasi, proses dilakukan sampai dengan 4 bulan. Pada tanggal 30 Oktober 2017, proses ajudikasi ditutup dengan kesimpulan para pihak. Namun demikian, pembacaan keputusan baru dilakukan dua bulan setelah pembacaan kesimpulan, yakni pada bulan Januari 2018. Melalui putusan Nomor 018/I/KIA-A/2018, Komisi Informasi Provinsi Aceh menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi publik yang tidak dapat dikecualikan. Dari proses tersebut di atas dapat digarisbawahi dua hal. Pertama, PPID utama mendasarkan diri pada Surat Penetapan Pengecualin yang dilakukan oleh Gubernur. Secara formal, tindakan PPID dapat dibenarkan, namun, problem muncul ketika Komisi Informasi Provinsi Aceh telah mengeluarkan keputusan yang memerintahkan pembukaan informasi. Setelah Komisi Informasi Provinsi Aceh memerintahkan pembukaan informasi, PPID Utama tidak juga menindaklanjuti keputusan tersebut,
21 sehingga pemohon harus melakukan proses hukum lanjutan dengan mengirimkan somasi kepada PPID Utama. Proses hukum ini membuahkan hasil dengan diresponnya permintaan oleh Dinas ESDM Provinsi Aceh pada tanggal 7 Mei 2018. Kedua, lama proses waktu yang ditempuh dalam meminta informasi mencapai waktu 1 tahun. Hal ini menjadikan proses permintaan informasi menjadi melelahkan bagi pemohon. B. Pemerintah Provinsi Riau Provinsi Riau merupakan penyumpang terbesar produksi migas nasional Indonesia. Pada tahun 2019, dari total produksi nasional sebesar 775 ribu barel per hari, Riau menyumbangkan sekitar 222.330 barel per hari, atau sekitar 30 persen produksi migas nasional, dangan lapangan wilayah kerja migas terbesar yakni Blok Rokan yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (Fakhur Rozi, 2019). Selain produksi migas, Provinsi Riau juga memiliki puluhan wilayah kerja pertambangan, dengan komoditas tambang seperti pasir dan non logam lainnya, batubara dan mineral logam. Tercatat data per tahun 2015, saat ini terdapat kurang lebih 79 IUP, dengan perincian non-Logam sebanyak 20 IUP, logam 14 IUP, dan batubara sebanyak 45 IUP. Adapun luas total cakupan dari IUP tersebut seluas 309.129.31 hektar (Gubernur Riau, 2015). Terkait dengan situasi keterbukaan informasi secara umum di provinsi Riau, sampai dengan bulan Juni 2020 jumlah total permohonan informasi yang dimohonkan berjumlah 60 permohonan informasi, sedangkan jumlah permohonan informasi yang selesai hanya berjumlah 27 permohonan informasi (PPID Riau Utama, 2020). Pada studi kasus di Riau, uji akses yang dipilih dilakukan kepada SKK Migas Perwakilan Sumbagut. SKK Migas Perwakilan Sumbagut merupakan kantor perwakilan SK Migas untuk wilayah sumatra bagian utara, dimana SKK Migas ini bukan merupakan bagian dari badan yang berada di bawah Provinsi Riau. Pemilihan SKK Migas ini dikarenakan masih sedikit uji akses informasi terhadap sektor industri ekstraktif yang secara langsung memiliki wilayah operasi di Provinsi Riau. UjiAksesKontrakMigasdiSKKMigasKantorPerwakilan Sumbagut Pada tanggal 16 Juli 2018, Novrizon Burman yang berprofesi sebagai wartawan mangajukan permohonan akses informasi kepada PPID SKK Migas Sumbagut yang diajukan secara tertulis, adapun informasi yang diminta oleh pemohon adalah: 1. Daftar nama, alamat, dan profil perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumatera Utara di wilayah kerja Provinsi Riau; 2. Dana CSR seluruh perusahaan migas di bawah SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir yakni, 2016, 2017, dan 2018; 3. Kontrak Karya (Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil Migas) antara SKK Migas dan seluruh perusahaan migas di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017 dan 2018; 4. Cost recovery semua perusahaan migas di bawah SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018; 5. Produksi/lifting semua perusahaan migas di bawah SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir, yakni, 2016, 2017, dan 2018; 6. Data produksi minyak semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir, yakni, 2016, 2017 dan 2018. Setelah lebih dari 10 hari, dan 7 hari dengan perpanjangan dengan alasan tertulis, sebagaimana diatur oleh UU KIP, PPID SKK Migas tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan pemohon. Pada tanggal 1 Agustus 2018, pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala SKK Migas Sumbagut, selaku atasan PPID SKK Migas Sumbagut, namun hingga batas waktu yang diamanatkan UU KIP, SKK Migas selaku badan publik, belum juga menanggapi permohonan pemohon informasi. Pemohon pada tanggal 19 September 2018, melakukan pendaftaran sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Riau dengan register sengketa Nomor Registrasi: Reg.020/PSI/KIP-R/ IX/2018. Pada tanggal 31 Oktober 2018, mediasi
22 terjadi antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Riau. Sayangnya mediasi yang dilakukan mengalami deadlock. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan pihak termohon terkait dengan penolakan permohonan informasi, antara lain: 1. Pihak termohon bersikeras bahwa SKK Migas Sumbagut bukan badan publik. Padahal kuasa hukum pemohon mengakui bahwa anggaran operasional SKK Migas berasal dari APBN dan mereka mengakui bahwa SKK Migas merupakan penyelenggara bisnis negara. 2. Pihak termohon menyatakan bahwa data yang diminta merupakan data tertutup dan rahasia negara, yang pembukaan data tersebut harus disetujui oleh Menteri yang diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; dan; 3. Pihak termohon menyatakan bahwa perjanjian/ kontrak SKK Migas tidak dapat diberikan karena merupakan rahasia antara SKK Migas dengan perusahan migas, sehingga perlu mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, yakni, perusahaan migas sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2006. Hasil akhir dari putusan ini adalah Komisi Informasi Provinsi Riau menolak keseluruhan argumen dari termohon, dan menyatakan bahwa SKK Migas Sumbagut merupakan Badan Publik karena fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang dananya bersumber dari APBN. Dengan demikian, SKK Migas sebagai badan publik juga harus menyediakan informasi publik, dan informasi yang dimintakan pemohon kepada SKK Migas adalah informasi yang bersifat terbuka. Lebih lanjut Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau memerintahkan kepada SKK Migas Sumbagut untuk menindaklanjuti permohonan pemohon ke SKK Migas Pusat. Proses sengketa ini berlanjut hingga tahapan banding dan kasasi. Termohon, yakni SKK Migas Sumbagut melakukan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan teregistrasi dengan Nomor Perkara 109/Pdt.Sus-KIP/2019/PN/Jkt.Sel. Pada pokoknya, pengadilan negeri memutuskan bahwa sebagian informasi yang diminta, seperti company profile perusahaan migas; dana CSR, data produksi minyak semua perusahaan Migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, 2018 menurut Majelis Hakim adalah informasi yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga termasuk informasi terbuka. Sedangkan, informasi terkait kontrak SKK Migas dengan seluruh perusahaan minyak di wilayah kerja Provinsi Riau merupakan perjanjian yang mengandung kerahasiaan begitu juga dengan informasi lainnya seperti data cost recovery, lifting migas merupakan informasi yang tidak wajib diberikan (Novrizon Burman v SKK Migas PN, 2019). Tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, termohon kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), dan teregistrasi dengan perkara Nomor 211 K/Pdt.Sus-KIP/2020, yang pada pokok putusannya menyatakan putusan Komisi Informasi Provinsi Riau dan Putusan PN Jaksel yang mengabulkan sebagian permohonan informasi dinyatakan batal.6 Putusan MA tersebut didasari oleh pertimbangan: (1) Bahwa data dan informasi yang diterima oleh Pemohon/Tergugat mengenai Kontrak Kerja Sama SKK Migas dengan seluruh perusahaan Migas di wilayah kerja Provinsi Riau bukan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib diberikan; (2) Bahwa PN Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum karena tidak mengadili/ memeriksa putusan Komisi Informasi Publik, maka putusan PN Jaksel harus dibatalkan; dan (3) Bahwa permohonan pemohon adalah kabur, karena tidak menguraikan apa yang dituntutnya, sehingga gugatan menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 6 Novrizon Burman v SKK Migas K-MA, 2019
23 Pada kasus ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa paradigma kerahasiaan terhadap data kontrak migas masih kuat terpaku di dalam regulasi dan cara berpikir pejabat badan publik. Namun demikian, pada tahun 2019 peraturan yang dirujuk untuk menolak akses informasi tersebut, yakni Permen ESDM 27/2006 telah dicabut oleh Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Permen 7 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum bagi keterbukaan informasi pada sektor migas. Terdapat beberapa konsep kunci dari Permen 7 tahun 2019 terkait dengan klasifikasi data dan informasi migas di Indonesia. Berdasarkan sifat data, Permen 7/2019 ini mengklasifikasikan data migas terbagi menjadi beberapa klasifikasi, klasifikasi berdasarkan sifatnya, klasifikasi berdasarkan kepemilikan dan klasifikasi akses data. Untuk kajian ini, klasifikasi yang relevan adalah klasifikasi berdasarkan sifatnya, yakni, data migas yang bersifat terbuka dan data migas yang bersifat rahasia. Adapun data yang tidak bersifat rahasia adalah data yang di bawah penguasaan pemerintah, yang meliputi data: kegiatan survei umum; studi bersama, data kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama, dan data kontraktor dan/atau afiliasinya yang melakukan kegiatan pengalihan komitmen kerja pasti di wilayah terbuka, yang pengaturan keterbukaannya diatur lebih lanjut dalam permen tersebut.7 Namun demikian, penyampaian data-data tersebut terikat oleh ketentuan-ketentuan pembatasan dari Permen tersebut, yang pada umumnya memberikan batasan-batasan yang berpotensi justru bukan untuk membuka namun menghambat akses informasi tersebut, utamanya bagi publik. Oleh karenanya, kajian lebih lanjut terkait dengan pembatasan-pembatasan pada Permen ESDM 7/2019 ini perlu dilakukan. C. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Industri pertambangan di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi besar bagi perekonomian Sumatera Barat. Dari data yang diperoleh saat ini terdapat 7 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permen ESDM 7/2019 sekitar 71 IUP Eksplorasi/Operasi Produksi di Sumatera Barat. Sektor ini berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2010 – 2015, sebesar 5,51 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya (BPS Sumatera Barat, 2015) Terkait dengan situasi praktek keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Barat, permohonan informasi pada kurun waktu sejak 2015 – 2017 menangani 33 permohonan penyelesaian sengketa, dengan permohon informasi terkait dengan industri ekstraktif sebanyak lima sengketa informasi yang dilakukan oleh tiga pemohon kelompok masyarakat sipil, yakni permohonan informasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang pada tahun 2017 terkait permohonan informasi IUP dan perizinan lainnya di Sumatera Barat; permohonan informasi oleh Walhi Sumatera Barat terkait dengan IUP PT Atos Nusantara Mining, dan PT Prima Perkasa Abadi, dan PT RBBE; dan permohonan informasi oleh kelompok masyarakat Persatuan Pemuda Salibawan (PPS) Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman terkait dengan IUP PT Anugrah Batu Hirang. Keseluruhan proses ini menghasilkan keputusan yang mewajibkan PPID menyerahkan informasi yang diminta. Pada kajian ini akan dilaporkan uji akses IUP PT Anugrah Batu Hirang yang dilakukan oleh masyarakat PPS Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Uji Akses IUP PT Anugrah Batu Hirang Pada pertengahan 2016 Persatuan Pemuda Salibawan (PPS) Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat melakukan uji akses informasi terkait dengan informasi izin usaha PT Anugrah Batu Hirang seluas 4.040,78 hektar, yang memiliki potensi bahan tambang emas. Permohonan informasi ditujukan untuk meminta data IUP terkait dengan keberadaan dan rencana peningkatan perizinan operasi produksi perusahaan tersebut. Adapun motivasi dari permohonan ini adalah karena kekhawatiran akan dampak yang akan timbul dari aktivitas operasi perusahaan tambang tersebut, serta masyarakat juga merasa tidak dilibatkan di dalam proses pemberian izin perusahaan sehingga masyarakat tidak memiliki informasi apapun terkait
24 dengan rencana operasi dari perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, PPS melakukan uji akses kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan informasi terkait IUP PT Anugrah Batu Hirang. PPS mengajukan surat permohonan informasi terkait dengan IUP PT Anugrah Batu Hirang pada 19 September 2016 kepada PPID Utama Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan pertama ini surat permohonan tidak ditanggapi oleh PPID Sumatera Barat. Hal ini mendorong rencana pengajuaan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, namun rencana ini kemudian ditunda karena persoalan legal standing dari kelompok PPS yang merupakan kelompok informal masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan langkah PPS. PPS memutuskan untuk mengajukan sekali lagi atas nama persorangan atau gabungan perorangan. Padatanggal4Oktober2016gabunganperorangan ini kemudian menyurati PPID Utama Sumatera Barat untuk meminta informasi kembali, namun setelah 17 hari batas waktu tanggapan sebagaimana ditentukan dalam SOP pelayanan informasi tidak juga diberikan respon oleh PPID Utama Sumatera Barat. Pada 14 November 2016, pemohon kemudian mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat sebagai atasan PPID Utama, namunjugatidakdirespon.Padatanggal25November 2016, dilakukan pertemuan dengan Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Pemda Kabupaten Pasaman. Dalam pertemuan ini, informasi yang dimintakan masyarakat tetap tidak diberikan. Pihak pemerintah mempertanyakan motif dari masyarakat yang dianggap bekerja untuk keperluan lawan usaha PT Anugrah Batu Hirang. Pada 16 Januari 2017, pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Pada prosesnya, sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ini sempat terhenti karena adanya perubahan regulasi8 , ketiadaan anggaran, dan belum ditunjuknya 8 Terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempengaruhi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkup pemerintahan daerah termasuk kelembagaan Komisi Informasi panitera pengganti oleh Gubernur9 . Penghentian ini berlarut-larut sampai dengan 10 bulan lamanya, sehingga pada tanggal 5 Oktober 2017, pemohon kemudian melaporkan Komisi Informasi kepada Ombudsman karena adanya indikasi penundaan berlarut-larut dan menimbulkan mal-administrasi pelayanan publik. Ombudsman kemudian berkesimpulan bahwa telah terjadi mal-daministrasi yang disebabkan oleh perubahan regulasi. Setelah kurang lebih tertunda selama 10 bulan, pada tanggal 9 Oktober 2017 sengketa informasi dimulai dan pada tanggal 28 Maret 2018 dalam proses mediasi disepakati Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan data yang diminta. Namun, data yang berhasil dihimpun hanya sebagian, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beralasanbahwadatayangdiminta,yaknipeningkatan izin operasi produksi tidak pernah diperpanjang, dengan demikian data tersebut tidak terdapat dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari kasus tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, adanya proses pembelajaran dari masyarakat terkait dengan strategi advokasi uji akses, hal ini dapat dilihat dengan mengganti pemohon yang tadinya dilakukan secara kolektif melalui organisasi PPS, untuk kemudian mengubah pemohon dengan status hukum yang diakui. Kedua, terdapat keterlambatan yang signifikan dan tidak perlu (undue delay) terkait dengan penyelesaian sengketa, terutama pada strategi delay oleh PPID, dan adanya ketidaksiapaan infrastruktur dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Terhitung sejak uji akses dilakukan pertama kali pada September 2016 sampai dengan Maret 2018, waktu penyelesaian memakan waktu kurang lebih 18 bulan. Hal ini berpotensi menyebabkan terhalanganya akses informasi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dalam hambatan waktu tertentu. 9 Surat Komisi Informasi Sumbar No. 19/KI-PSB/VII/2017 perihal tanggapan Konfirmasi Kepastian Sengketa Informasi yang diajukan kelompok Masyarakat Jorong IV Salibawan dan Surat Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat No. 0450/ SRT/0316.2017/pdg-012/XII/2017Tentang penyampaian tindak lanjut laporan Dugaan maladministrasi penundaan berlarut yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
25 D. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Secara umum Provinsi Jatim memiliki sumberdaya alam yang besar. Tercatat hampir seluruh jenis komoditas ekstraktif yang memiliki nilai ekonomi terdapat di Provinsi Jatim. Tercatat per tahun 2015, terdapat 337 IUP yang beroperasi di Provinsi Jatim, yang didominasi oleh izin pertambangan jenis batuan. (Dinas ESDM Provinsi Jatim, 2016) Provinsi Jatim memiliki permintaan informasi yang relatif setara dan dinamis dalam sisi jumlah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah permohonan informasi dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 36 permohonan, dimana pada tahun 2018, Malang Corruption Watch melakukan permintaan informasi terkait dengan IUP (PPID Utama Prov Jatim, 2017, 2018 dan 2019). Pada periode 2017 - 2019, Komisi Informasi Provinsi Jatim melakukan proses sengketa rata-rata per tahun sebanyak 164 sengketa informasi. Perlu digarisbawahi data ini merupakan data akumulasi dari seluruh badan publik yang berada di Provinsi Jatim, khusus untuk badan publik Pemerintah Provinsi Jatim permohonan informasi yang sebanyak 33 sengketa informasi (Komisi Informasi Provinsi Jatim, 2017, 2018). Uji Akses Informasi Dokumen Pertambangan PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo Subsidiary PT Merdeka Copper Gold Pada tanggal 26 Agustus 2019, Walhi Jatim melalui surat permohonan informasi bernomor 134/ED/ WALHI.JATIM/VIII/2019, meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, yakni informasi terkait dengan beberapa dokumen operasi kegiatan pertambangan atas nama PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo Subsidiary PT Merdeka Copper Gold. Adapun dokumen-dokumen yang dimintaa adalah sebagai berikut: 1. Dokumen-dokumen mengenai bentuk evaluasi dan pengawasan salah satu proyek yang berada di kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh PT Merdeka Cooper Gold melalui entitas anak perusahaan pertambangan di bawah PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo di Kecamatan Pesanggaran, Pesisir Selatan, Kabupaten Banyuwangi; 2. Dokumen-dokumen lingkungan (AMDL, UKL/ UPL, Izin Lingkungan) atas nama kedua perusahaan tersebut; dan 3. Dokumen IUP atas nama kedua perusahaan tersebut. Sampai dengan berakhirnya masa tenggat respon berdasarkan undang-undang, yakni 10 hari kerja ditambah 7 hari untuk perpanjangan dengan memberikan alasan secara tertulis, Pemerintah Provinsi Jatim cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim tidak memberikan respon terhadap permohonan tersebut. Kemudian, pada tanggal 18 September 2019 Walhi Jatim kemudian mengirimkan Surat Keberatan Permohonan Informasi Nomor 136/ ED/WALHI/JATIM/IX/2019 kepada Gubernur Jatim selaku atasan PPID. Keberatan ini juga tidak diacuhkan, sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan permohonan informasi secara tertulis berdasarkan Pasal 36 UU KIP. Pada tanggal 1 November 2019 WALHI Jatim kemudian mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jatim. Selama tiga kali proses persidangan berjalan, pihak termohon tidak hadir dipersidangan. Memasuki persidangan keempat pihak termohon hadir tapi tidak siap dalam hal jawaban atas sengketa informasi yang dimohonkan oleh Walhi Jatim. Sampai dengan laporan ini dituliskan, Komisi Informasi belum menyidangkan sengketa ini. Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, tampak bahwa seperti daerah-daerah lainnya, strategi menunda-nunda proses pemberian informasi merupakan strategi umum dari badan publik, yang berpotensi memberikan kerugian bagi pemohon dan tampaknya bermaksud untuk memberikan efek psikologis melelahkan dan menghabiskan sumber daya bagi pemohon, untuk kemudian meninggalkan permohonan yang diajukan. E. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kaltim merupakan salah satu provinsi industri ekstraktif utama di Indonesia. Secara keseluruhan luas wilayah kerja pertambangan dan penggalian di Kaltim per tahun 2018 mencapai
26 11.415.709,35 hektar dengan perincian pertambangan batubara sebesar 1.023.723 hektar, pertambangan migas sebesar 9.571.843 hektar, dan pertambangan batuan mineral bukan logam sebesar 820.143. Adapun total produksi minyak bumi pada tahun 2019 adalah sebesar 26.250.000 barel, dan gas bumi sebesar 379.500.000 MMBTU. Sementara itu, total produksi batubara adalah sebesar 167.537.626,56 Ton (Sisdata Kaltim, 2019). Sektor ini merupakan penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar bagi Kaltim, dan menyumbang 46 persen dari PDRB. (Statistik BPS Kaltim, 2019) Secara kumulatif sejak berdirinya pada tahun 2012, Komisi Informasi Provinsi Kaltim telah menyelesaikan sebanyak 196 sengketa informasi, dan memutus 161 sengketa (KI Provinsi Kaltim, 2020). Pada Provinsi Kaltim,kasusujiaksesyangdiambiladalahpermintaan akses oleh Yayasan Bumi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kaltim pada tahun 2017 terkait dengan informasi operasi perusahaan tambang. Uji Akses DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Pada tahun 2017, Yayasan Bumi, organisasi non- pemerintah yang bergerak pada isu lingkungan hidup di Kaltim, mengajukan permohonan informasi pada DPMPTSP. Adapun informasi yang dimohonkan adalah dokumen sebagai berikut: 1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT); 2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); 3. Izin Ekplorasi; 4. Izin Produksi; 5. Izin penempatan jaminan reklamasi; 6. Izin penempatan jaminan pasca tambang; 7. Izin pencampuran batubara; 8. Izin pengolahan dan pemurnian (smelter); 9. Izin pengangkutan dan penjualan. Terhadap surat permohonan tersebut, DPMPTSP memberikan respon dengan menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimohonkan masuk ke dalam kualifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, utamanya Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 17 huruf (b), (d) dan (e) UU KIP. Yayasan Bumi kemudian mengajukan keberatan kepada DPMPTSP Kaltim, melalui surat keberatan terhadap pengecualian pemberian informasi yang dimohonkan tersebut, dengan menyebutkan beberapa alasan sebagai berikut: 1. Penetapan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai kualifikasi informasi yang dikecualikan, yang telah diatur dalam Undang- Undang nomor 14 tahun 2008, juga dengan memperhatikan pasal 11 ayat (2) UU KIP disebutkan “informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi Publik”, hal tersebut karena mengingat sebagian informasi yang dimohonkan oleh Yayasan Bumi sudah pernah menjadi objek sengketa di Komisi Informasi Kaltim dan telah dinyatakan sebagai informasi yang terbuka bagi publik oleh Putusan KIP Kaltim Nomor 0003/ REG-PSI/2014. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 614K/TUN/2015, dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Agung telah memperluas makna kualifikasi informasi terhadap dokumen perizinan, Mahkamah Agung mendefiniskan bahwa dokumen pengelolaan sumberdaya alam (dokumen perizinan) merupakan informasi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dengan mengacu pada Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 48 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memerintahkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi atau data perizinan dan non-perizinan yang relevan sesuai aturan atau ketentuan perundang-undangan kepada masyarakat secara berkala melalui website, media elektronik dan alat peraga visual lainnya dan atau
27 tertulis atas permintaan masyarakat serta lembaga pemerintahan, pendidikan, swasta, swadaya masyarakat dan kelembagaan lainnya. Atasan termohon, dalam hal ini Kepala Dinas DPMPTSP Kaltim mengabaikan surat keberatan tersebut, sampai dengan batas waktu respon yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan, yakni, 30 hari sejak keberatan diajukan. Pada tanggal 4 Oktober 2017, Yayasan Bumi kemudian mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kaltim yang diterima dan diregistrasi oleh panitera Komisi Informasi Provinsi Kaltim. Komisi Informasi Provinsi Kaltim kemudian melakukan proses pemeriksaan. Salah satu isu yang mengemuka adalah tentang dasar hukum informasi yang dikecualikan, termasuk bukti yang menyatakan bahwa DPMPTSP telah melakukan uji konsekuensi. Pada pemeriksaan persidangan ditemukan bahwa DPMPTSP tidak memiliki SOP untuk penyusunan daftar informasi publik berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pada kasus ini kemudian Komisi Informasi Provinsi Kaltim memberikan Putusan Nomor 0014/REG-PSI/X/2017, yang pada dasarnya memerintahkan pembukaan informasi, dan memerintahkan DPMPTSP menyerahkan sebagian informasi yang diminta oleh pemohon dan mengecualikan sebagian informasi lainnya. DPMPTSP kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 15 Agustus 2018, majelis hakim kemudian menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kaltim tersebut. Sama seperti kasus lainnya, pada kasus ini terdapat indikasi kuat strategi memperlambat proses pemberian informasi. Padahal sebagaimana telah disampaikan oleh Yayasan Bumi, pada surat keberatannya, informasi yang diminta bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan putusankomisiinformasimaupunputusanpengadilan terdahulu. Ketidakhormatan pemerintah terhadap preseden yang terbentuk perlu dianggap sebagai celah dalam pelaksanaan UU KIP yang perlu untuk ditutup dan diselesaikan masalahnya. F. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada tahun 2018, kontribusi industri ekstraktif pada ekonomi Provinsi NTB (NTB) menempati posisi kedua setelah sektor konstruksi (Nur Islamy, 2019). Per 2019, jumlah IUP di NTB mencapai 261 IUP, dengan perincian 27 IUP mineral logam dan 234 IUP Batuan. Luas wilayah pertambangan dan penggalian di NTB mencapai lebih dari 190.000 hektar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Tercatat beberapa perusahaan besar beroperasi di NTB, seperti PT Amman Mineral yang dimiliki oleh grup Medco yang mengoperasikan tambang tembaga Batu Hijau, yang sebelumnya dikelola oleh Newmont (PWYP, 2019). Per tahun 2018, jumlah pengguna yang masuk ke situs PPID Provinsi NTB sebanyak 42.589 kali, dengan jumlah download sebanyak 42.307 kali, sedangkan jumlah permohonan informasi sebanyak 23 permohonan informasi, dengan pemberian informasi sepenuhnya sebanyak 15 permohonan diterima, dan 1 permohonan diterima sebagian, dan 7 permohonan ditolak (PPID NTB, 2018). Terkait dengan sengketa informasi, sejak 2016 sampai dengan 2020 tercatat 46 sengketa informasi sudah diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB (Komisi Informasi NTB, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Uji Akses IUP di Kabupaten Lombok Barat Pada tanggal 23 April 2019, seorang warga bernama Jamhur, yang merupakan warga yang tinggal di wilayah lingkar tambang di wilayah Sekotong Kabupaten Lombok Barat, mewakili beberapa warga lainnya yang tergabung dalam community centre warga yang resah dengan kegiatan pertambangan. Untuk itu, warga berinisiatif melakukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Adapun permohonan informasi dan dokumen yang dimaksud terkait dengan: 1. Daftar perusahaan tambang/IUP yang beroperasi di Kabupaten Lombok Barat; 2. Dokumen IUP seluruh perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat; 3. Dokumen AMDAL/UKL-UPL perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Lombok Barat; dan 4. Penerimaan royalti dari sektor pertambangan
28 yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Adapun alasan yang diajukan oleh Jamhur untuk melakukan akses tersebut adalah peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan pertambangan yang dilindungi oleh undang-undang. Data dan informasi dimintakan dalam bentuk soft copy atau hard copy. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB tidak menghiraukan permohonan tersebut, sampai dengan waktu 10 hari untuk merespon permintaan informasi, sebagaimana digariskan dalam SOP Pelayanan Informasi Angka IV huruf D tentang Jangka Waktu Pemberian Informasi. Pada tanggal 13 Mei 2019, pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi NTB dan Dinas ESDM Provinsi NTB sebagai atasan PPID. Keberatan yang diajukan oleh Jamhur berbuah hasil, Dinas ESDM Provinsi NTB kemudian mengutus salah satu stafnya untuk memberikan sebagian informasi tersebut, terutama terkait dengan daftar IUP per bulan Desember 2018 dan saudara Jamhur langsung mengambilnya ke Dinas ESDM Provinsi NTB. Namun data yang diberikan hanya berupa daftar izin dan nama perusahaan, sedangkan data lainnya yangdimintatidakdiberikanolehDinasESDMProvinsi NTB. Terkait dengan ini staf dinas beralasan bahwa data-data tersebut masih dipegang oleh pemerintah kabupaten, karena kewenangan terkait dengan perizinan pertambangan baru saja dialihkan, dan dinas provinsi sendiri mengalami kesulitan untuk mengambil data dan informasi tersebut dari pemerintah kabupaten. Kasus NTB ini memiliki kesamaan persoalan dengan kasus-kasus lainnya, tampak badan publik melakukan strategi penundaan. Seperti halnya pada Kaltim dan Sumatera Barat, peralihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi terkait dengan pertambangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditandai dengan tidak beralihnya dokumen perizinan dari kabupaten/kota ke provinsi.
29 D ari kajian dan analisis, serta studi kasus kondisi keterbukaan informasi di sektor industri ekstraktif yang dihadirkan dari 6 (enam) provinsi di atas, dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan celah pelaksanaan UU KIP, khususnya akses informasi data pertambangan, yakni: Kerangka Normatif Keterbukaan Informasi Publik Sektor Industri Ekstraktif 1. Pada umumnya kerangka normatif dari keterbukaan informasi dari 6 daerah kajian telah memadai dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan keberadaan PPID, dan website PPID sebagai outlet informasi sekaligus platform bagi permohonan informasi oleh masyarakat; 2. Secara umum, informasi yang tersedia pada website tersebut masih didominasi oleh jenis informasi yang bersifat statis, seperti peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, dan profil organisasi. Hanya terdapat beberapa informasi dinamis. Informasi yang sifatnya dinamisinipunterbataspadainformasi-informasi perencanaan, jumlah kunjungan dan berita-berita terkaitdenganaktivitaspemerintahan,sedangkan informasi yang bersifat substantif, masih sangat terbatas dan tidak dilakukan pembaharuan secara berkala; 3. Salah satu hal yang digarisbawahi dari temuan kerangka normatif ini adalah terdapat beberapa inovasi yang bersifat involutif (mundur) dari pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi terkait dengan sektor pertambangan dan industri ekstraktif. Dari 6 daerah kajian, 3 di antaranya menyatakan data dan informasi terkait izin pertambangan sebagai informasi yang dikecualikan, melalui surat keputusan ataupun surat penetapan informasi dikecualikan, seperti Sumatera Barat, Aceh, dan Kaltim, yang tidak mengecualikan hanya Provinsi Jatim, sedangkan Provinsi NTB dan Riau tidak ditemukan dokumen terkait dengan surat penetapan informasi dikecualikan. Alasan yang dikemukakan untuk mengecualikan informasi ini, di dalam uji konsekuensi adalah alasan persaingan usaha dan perlindungan data pribadi. Namun demikian, terdapat satu inovasi hukum terkait dengan keterbukaan informasi dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Komisi Informasi Provinsi Riau mengeluarkan Keputusan Nomor 004/ KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban Badan Kesimpulan dan Rekomendasi 6
30 Publik Untuk Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau. 4. Pada kerangka normatif juga ditemukan bahwa baik Komisi Informasi dan Pengadilan telah secara konsisten mengklasifikasi bahwa informasi sektor ekstraktif adalah informasi publik yang dapat dimintakan aksesnya oleh masyarakat. Adapun beberapa informasi yang bersifat pribadi, seperti di dalam Putusan Komisi Informasi Kaltim terkait nomor rekening bank diberikan tanda strip hitam. Studi Kasus Keterbukaan Informasi Sektor Industri Ekstraktif 1. Salah satu temuan utama dari studi kasus adalah terdapat penyangkalan terhadap hak informasi yang dilakukan oleh badan publik. Salah satu pola umum yang digunakan oleh badan publik dalam melakukan penyangkalan terhadap hak informasi di sektor pertambangan ialah dengan melakukan pelambatan dalam memberikan layanan dan akses informasi yang diminta. Padahal seperti yang dikemukakan pada temuan kerangka normatif di atas, baik Komisi Informasi dan Pengadilan telah secara konsisten menyatakan bahwa informasi sektor ekstraktif adalah bagian dari informasi publik yang terbuka, sehingga badan publik tidak dibenarkan untuk mengklasifikasikan informasi sektor industri ekstraktif sebagai informasi yang dikecualikan atau memperlambat pemberian informasi tersebut kepada publik. 2. Pada sektor pertambangan, perpindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi memiliki dampak terhadap ketersediaan data/ informasi pertambangan. Pada kajian ini ditemukan tidak selesainya perpindahan dokumen sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemda 2014. Hal ini telah berdampak terhadap akses informasi terkait dengan sektor industri ekstraktif, khususnya pertambangan. B. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Mendorong Komisi Informasi untuk menerbitkan panduan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka menyusun penetapan klasifikasi informasi yangdikecualikan,khususnyapadasektorindustri ekstraktif. Hal paling penting dari panduan dan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah memberikan kejelasan terkait dengan alasan persaingan usaha sebagai alasan pengecualian informasi; 2. Melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan yurisprudensi dari Putusan Komisi Informasi dan pengadilan terkait dengan informasi sektor industri ekstraktif, serta melakukan diseminasi aktif terkait yurisprudensi tersebut kepada pejabat badan publik, utamanya PPID. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi klasifikasi informasi sektor industri ekstraktif sebagai informasi yang bersifat dikecualikan; dan 3. Melakukan dorongan kepada publik, utamanya, organisasi masyarakat sipil dan komunitas akademik terkait dengan industri ekstraktif di dalam mengakses data dan informasi pertambangan melalui diseminasi yang memuat pengenalan terhadap standar EITI dan cara melakukan akses terhadap informasi pertambangan.
31 Bibliography Buku, & Artikel Jurnal Benjamin K. Sovacool, Gotz Walter, Thijs Van De Graaf, and Nathan Andrews, Energy Governance, Transnational Rules, and the Resourcce Curse : Exploring the Effectiveness of the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), World Development, Vol. 83, 2016. Bob Hudson, David Hunter, & Stephen Peckham, Policy Failure and the Policy Implementation Gap : Can Policy Support Programs Help?, Policy Design and Practice, Vol 2, 2019 David L.Goldwyn, Drilling Down The Civil Society Guide to Extractive Industry Revenues and the EITI, Revenuw Watch Indonesia, 2008. Nur Islamy, Analsisi Sektor Potensial, Dapatkan Pariwisata Menjadi Lokomotif Baru Ekonomi NTB ?, Journal of Indonesian Tourism Hospitality and Recreation, 2019. Simon Butt, Freedom of Information Law and Its Application in Indonesia : A Preliminary Assessment, Asian Journal of Comparative Law, Vol : 8, 2013. Tarik Sahovic, Victoria Tetyora, & Imeldin Radaslic, Case Study : Closing the Licensing/Permit Regulatory Implementation Gap at the Sub-National Level in Bosnia and Herzegovina, International Finance Cooperation, 2015. Siri Aas Rustad, Philippe Le Billon, and Pavi Lujala, Has the Extractive Industries Transparency Inituative been a success? Identifiying and Evaluating EITI Goals, Resource Policy, Vol : 51, (2017). Pavi Lujala, An Analysis of the Extractive Industry Transparency Initiative Implementation Process, World Development, 2018. Laporan dan Standard BPS Provinsi Kaltim, Provinsi Kaltim Dalam Angka 2019. Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2020, Extractive Industry Transperancy Initiative, The EITI Standard 2019. < https://eiti.org/files/documents/ eiti_standard2019_a4_en.pdf> Extractive Industry Transperancy Initiative, Progress Report 2019, EITI Publication, 2019, <https://eiti.org/ document/eiti-progress-report-2019>, diakses pada 12 Juni 2020 ----------------------------------------------------------, EITI Standard 2019, < https://eiti.org/ document/eiti-standard-2019> diakses pada 20 Juni 2020 Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, Hasil Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Hasil%20Evaluasi%20 UU%20KIP%20Tahun%202015.pdf>, diakses pada 22 Juni 2020 Komisi Informasi Provinsi Jatim, Laporan Tahunan 2017. --------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2018. Komisi Informasi NTB, Laporan Tahunan 2016 ----------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2017 ----------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2018 ----------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2019 ----------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2020 Dinas ESDM Provinsi Jatim, Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Angka 2016. PPID Utama Provinsi Jatim, Laporan Akses Informasi Publik Provinsi Jatim 2017. ----------------------------------------------, Laporan Akses Informasi Publik Provinsi Jatim 2018.
32 -----------------------------------------------, Laporan Akses Informasi Publik Provinsi Jatim 2019. Publish What You Pay, Ringkasan Eksekutif Laporan Kaji Cepat : Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi NTB,<file:///C:/Users/girit/Downloads/Peluang%20Implementasi%20 Keterbukaan%20Perizinan%20Pertambangan%20di%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%20 (2).pdf>, diakses pada 21 June 2020 Gubernur Riau, Presentasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Riau, Rapat Monev Korsup KPK tanggal 24 – 25 Maret 2015 di Medan. Natural Resource Governance Institute, 2017 Resource Governance Index, NRGI 2017. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survey Umum Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi (mencabut Permen 27/2006) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik FWI a v BPN (KI), Putusan Komisi Informasi Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015. ---------------------------------------- (PTUN), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 2/G/ KI/2016/PTUN-JKT. ----------------------------------------- (MA), Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 PK/TUN/2017. MCW v Pemkot Surabaya (KI), Putusan Komisi Informasi Nomor 60/IV/KI-Prov.Jatim.PS-A-M-A/2016; -------------------------------------------------(PTUN), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 76/ KIP/2016/PTUN.SBY; --------------------------------------------------(MA), Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/ TUN/2016. Novrizon Burman v SKK Migas (KI), Putusan Komisi Informasi Nomor 020/KIP-RPS-A-M-A/IX/2018. ---------------------------------------- (PN), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 109/ Pdt.Sus-KIP/2019/PN.Jkt.Sel. ------------------------------------------(MA), Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pdt.Sus- KIP/2020 Sumber Lainnya Fakhrur Rozi, ‘Riau Sumbang 30 Persen Produksi Minyak Nasional di Janauri 2019, https://www.riauonline. co.id/bisnis/read/2019/02/25/riau-sumbang-30-persen-produksi-minyak-nasional-di- januari-2019, diakses pada 19 Juni 2020 Sistem Informasi Data Kaltim, https://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/home, diakses pada 20 Juni 2020
33 LAMPIRAN-LAMPIRAN
34 Lampiran I : Surat Penetapan Informasi Dikecualikan Pemerintah Provinsi Aceh Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1025/2020 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 Lampiran II : Surat Penetapan Informasi DIkecualikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 480-673-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-595-2017 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU Nomor: 004/KPTS/KIP-R/III/2019 TENTANG KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI RIAU KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU Menimbang : 1. Banyaknya tumpang tindih penguasaan lahan akibat minimnya keterbukaan informasi terkait dengan pertambangan, sehingga menimbulkan konflik; 2. Banyaknya pengelolaan wilayah pertambangan tanpa izin berpotensi menyebabkan kerugian Negara dan kerugian masyarakat; 3. Penerbitan perizinan yang transparan agar kegiatan usaha pertambangan mineral dilaksanakan secara lebih sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada publik dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik; 2. Pasal 9 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami; 3. Pasal 11 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat; 4. Pasal 11 dan 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala dan tersedia setiap saat; 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya mengatur bahwa pengelolaan pertambangan dikelola Lampiran III : Surat Keputusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Riau Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 004/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan dan Mengumkan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau
71 berdasarkan asas Partisipatif, Transparan dan Akuntabel; 6. Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya mengatur mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi dan Operasi Produksi; 7. Putusan Komisi informasi Kalimantan Timur No 0014/REG/PSI/X/2017 tentang Sengketa Informasi Yayasan Bumi Terhadap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Riau tanggal 22 Maret 2019 mengenai Pengesahan Keputusan tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TENTANG KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI RIAU. PERTAMA : Informasi-informasi terkait Izin Usaha Pertambangan adalah informasi publik, dan Badan Publik terkait wajib menyediakan dan mengumumkannya; KEDUA : Informasi-informasi terkait izin usaha Pertambangan, sekurang-kurangnya dan tidak terbatas pada : 1. Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau dilengkapi dengan titik koordinat; 2. Daftar Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik IUP Ekplorasi dan /atau IUP Operasi Produksi di Wilayah Kabupaten, antar kabupaten se Provinsi Riau; 3. Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang memuat dokumen-dokumen pendukungnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sekurang-sekurangnya memuat : a. Nama Perusahaan; b. Lokasi dan Luas Wilayah; c. Recana Umum Tata Ruang; d. Jaminan Kesungguhan; e. Modal Investasi; f. Perpanjangan waktu Kegiatan; g. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP;
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia

Recommended

03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...TaufiqurokhmanTaufiq
 
Buku pembaharuan-komisi-informasi
Buku pembaharuan-komisi-informasiBuku pembaharuan-komisi-informasi
Buku pembaharuan-komisi-informasiAksi SETAPAK
 
Contoh format proposal pkm gt
Contoh format proposal pkm gtContoh format proposal pkm gt
Contoh format proposal pkm gtＰｕ Ｒａ
 
Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Kuliah Kerja Mahasiswa 14Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Kuliah Kerja Mahasiswa 14Gilang Jupriono
 
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIKCONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIKPakde Wawi
 
Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
 
PKM Cheppy Fix edit
PKM Cheppy Fix editPKM Cheppy Fix edit
PKM Cheppy Fix editCheppy Yovembra
 
SIM, Ratna Ayu Febrianti, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Aplikasi B...
SIM, Ratna Ayu Febrianti, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Aplikasi B...SIM, Ratna Ayu Febrianti, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Aplikasi B...
SIM, Ratna Ayu Febrianti, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Aplikasi B...Ratna Ayu Febrianti
 

Recommended

03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...TaufiqurokhmanTaufiq
 
Buku pembaharuan-komisi-informasi
Buku pembaharuan-komisi-informasiBuku pembaharuan-komisi-informasi
Buku pembaharuan-komisi-informasiAksi SETAPAK
 
Contoh format proposal pkm gt
Contoh format proposal pkm gtContoh format proposal pkm gt
Contoh format proposal pkm gtＰｕ Ｒａ
 
Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Kuliah Kerja Mahasiswa 14Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Kuliah Kerja Mahasiswa 14Gilang Jupriono
 
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIKCONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIKPakde Wawi
 
Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
 
PKM Cheppy Fix edit
PKM Cheppy Fix editPKM Cheppy Fix edit
PKM Cheppy Fix editCheppy Yovembra
 
SIM, Ratna Ayu Febrianti, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Aplikasi B...
SIM, Ratna Ayu Febrianti, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Aplikasi B...SIM, Ratna Ayu Febrianti, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Aplikasi B...
SIM, Ratna Ayu Febrianti, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Aplikasi B...Ratna Ayu Febrianti
 
Contoh format pkm 2013
Contoh format pkm 2013Contoh format pkm 2013
Contoh format pkm 2013Neni Anggraheni
 
PKM-GT-14
PKM-GT-14PKM-GT-14
PKM-GT-14Cheppy Yovembra
 
Proposal pengadaan alat bengkel
Proposal pengadaan alat bengkelProposal pengadaan alat bengkel
Proposal pengadaan alat bengkeltaz esta
 
PROPOSAL SAPRAS
PROPOSAL SAPRASPROPOSAL SAPRAS
PROPOSAL SAPRASRAHMAT HIDAYAT
 
Proposal tik
Proposal tikProposal tik
Proposal tikYUNIZAR S.Pd.
 
Uu 14 tahun 2008
Uu 14 tahun 2008 Uu 14 tahun 2008
Uu 14 tahun 2008Billy Buhaiba
 
Makalah fix kasus hambalang
Makalah fix kasus hambalangMakalah fix kasus hambalang
Makalah fix kasus hambalangGerlan Hahanusa
 
Laporan KKN individu UII
Laporan KKN individu UIILaporan KKN individu UII
Laporan KKN individu UIITEKNOLOGI
 
Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012
Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012
Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012Bagus Prayoga
 
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasiLaporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasiNur Anisa Rachmawati
 
Proposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonte
Proposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonteProposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonte
Proposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonteUjang Kamiludin
 
Presentasi hambalang fix1
Presentasi hambalang fix1Presentasi hambalang fix1
Presentasi hambalang fix1chindysarah
 
pembangunan ruang kelas baru
pembangunan ruang kelas barupembangunan ruang kelas baru
pembangunan ruang kelas baruAsep Walandra
 
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017Amudi Pandapotan Saragih
 
Juknis paud-kec-desa-2012-bintaro
Juknis paud-kec-desa-2012-bintaroJuknis paud-kec-desa-2012-bintaro
Juknis paud-kec-desa-2012-bintaroFerry Sirait
 
contoh proposal meubiler
contoh proposal meubilercontoh proposal meubiler
contoh proposal meubilerFarha Purple
 
Proposal proyek pembangunan
Proposal proyek pembangunanProposal proyek pembangunan
Proposal proyek pembangunanmus takim
 
Contoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rpl
Contoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rplContoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rpl
Contoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rplAhmad Latif
 
Laporan kkn unit uii
Laporan kkn unit uii Laporan kkn unit uii
Laporan kkn unit uii TEKNOLOGI
 
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi PublikBuku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi PublikYogi Fachri Prayoga
 
Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
 

More Related Content

What's hot

Proposal pengadaan alat bengkel
Proposal pengadaan alat bengkelProposal pengadaan alat bengkel
Proposal pengadaan alat bengkeltaz esta
 
Makalah fix kasus hambalang
Makalah fix kasus hambalangMakalah fix kasus hambalang
Makalah fix kasus hambalangGerlan Hahanusa
 
Laporan KKN individu UII
Laporan KKN individu UIILaporan KKN individu UII
Laporan KKN individu UIITEKNOLOGI
 
Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012
Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012
Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012Bagus Prayoga
 
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasiLaporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasiNur Anisa Rachmawati
 
Proposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonte
Proposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonteProposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonte
Proposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonteUjang Kamiludin
 
Presentasi hambalang fix1
Presentasi hambalang fix1Presentasi hambalang fix1
Presentasi hambalang fix1chindysarah
 
pembangunan ruang kelas baru
pembangunan ruang kelas barupembangunan ruang kelas baru
pembangunan ruang kelas baruAsep Walandra
 
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017Amudi Pandapotan Saragih
 
Juknis paud-kec-desa-2012-bintaro
Juknis paud-kec-desa-2012-bintaroJuknis paud-kec-desa-2012-bintaro
Juknis paud-kec-desa-2012-bintaroFerry Sirait
 
contoh proposal meubiler
contoh proposal meubilercontoh proposal meubiler
contoh proposal meubilerFarha Purple
 
Proposal proyek pembangunan
Proposal proyek pembangunanProposal proyek pembangunan
Proposal proyek pembangunanmus takim
 
Contoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rpl
Contoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rplContoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rpl
Contoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rplAhmad Latif
 
Laporan kkn unit uii
Laporan kkn unit uii Laporan kkn unit uii
Laporan kkn unit uii TEKNOLOGI
 

What's hot (19)

Contoh format pkm 2013
Contoh format pkm 2013Contoh format pkm 2013
Contoh format pkm 2013
 
PKM-GT-14
PKM-GT-14PKM-GT-14
PKM-GT-14
 
Proposal pengadaan alat bengkel
Proposal pengadaan alat bengkelProposal pengadaan alat bengkel
Proposal pengadaan alat bengkel
 
PROPOSAL SAPRAS
PROPOSAL SAPRASPROPOSAL SAPRAS
PROPOSAL SAPRAS
 
Proposal tik
Proposal tikProposal tik
Proposal tik
 
Uu 14 tahun 2008
Uu 14 tahun 2008 Uu 14 tahun 2008
Uu 14 tahun 2008
 
Makalah fix kasus hambalang
Makalah fix kasus hambalangMakalah fix kasus hambalang
Makalah fix kasus hambalang
 
Laporan KKN individu UII
Laporan KKN individu UIILaporan KKN individu UII
Laporan KKN individu UII
 
Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012
Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012
Laporan Akhir KKN Samigaluh Kulonprogo Unit 157 UII Tahun 2012
 
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasiLaporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
Laporan kkn desa jayasakti universitas islam 45 bekasi
 
Proposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonte
Proposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonteProposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonte
Proposal pengajuan rehab dan ruang baru mi cibonte
 
Presentasi hambalang fix1
Presentasi hambalang fix1Presentasi hambalang fix1
Presentasi hambalang fix1
 
pembangunan ruang kelas baru
pembangunan ruang kelas barupembangunan ruang kelas baru
pembangunan ruang kelas baru
 
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, tugas 1, ut, 2017
 
Juknis paud-kec-desa-2012-bintaro
Juknis paud-kec-desa-2012-bintaroJuknis paud-kec-desa-2012-bintaro
Juknis paud-kec-desa-2012-bintaro
 
contoh proposal meubiler
contoh proposal meubilercontoh proposal meubiler
contoh proposal meubiler
 
Proposal proyek pembangunan
Proposal proyek pembangunanProposal proyek pembangunan
Proposal proyek pembangunan
 
Contoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rpl
Contoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rplContoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rpl
Contoh proposal smpit_utk_grant_rkb_rpl
 
Laporan kkn unit uii
Laporan kkn unit uii Laporan kkn unit uii
Laporan kkn unit uii
 

Similar to Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia

Buku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi PublikBuku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi PublikYogi Fachri Prayoga
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
 
Pedoman pengelolaan informasi & dokumentasi
Pedoman pengelolaan informasi & dokumentasiPedoman pengelolaan informasi & dokumentasi
Pedoman pengelolaan informasi & dokumentasiIdram M. Ladji
 
KIP PTN (1).pptx
KIP PTN (1).pptxKIP PTN (1).pptx
KIP PTN (1).pptxSanaji
 
Surat Permohonan Informasi Trust Positif
Surat Permohonan Informasi Trust PositifSurat Permohonan Informasi Trust Positif
Surat Permohonan Informasi Trust PositifICT Watch
 
Surat Permohonan Informasi Trust Positif
Surat Permohonan Informasi Trust PositifSurat Permohonan Informasi Trust Positif
Surat Permohonan Informasi Trust PositifICT Watch - Indonesia
 
Laporan pkm penyuluhan kespro
Laporan pkm penyuluhan kesproLaporan pkm penyuluhan kespro
Laporan pkm penyuluhan kesproAyunina2
 
Pemanfaatan Internet untuk humas
Pemanfaatan Internet untuk humasPemanfaatan Internet untuk humas
Pemanfaatan Internet untuk humas~ gustulang
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanDiaryDVN
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
 
Pengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
Pengawasan dan Pengendalian Riset NasionalPengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
Pengawasan dan Pengendalian Riset NasionalSujatmiko Wibowo
 
Executive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapExecutive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapLenny Hidayat
 
3. kategori informasi publik
3. kategori informasi publik3. kategori informasi publik
3. kategori informasi publik~ gustulang
 
Juknis penyaluran-dana-ape-tahun-2012-final
Juknis penyaluran-dana-ape-tahun-2012-finalJuknis penyaluran-dana-ape-tahun-2012-final
Juknis penyaluran-dana-ape-tahun-2012-finalputralaksana
 

Similar to Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia (20)

Buku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi PublikBuku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
Buku: Implementasi Hak Atas Informasi Publik
 
Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
 
Pedoman pengelolaan informasi & dokumentasi
Pedoman pengelolaan informasi & dokumentasiPedoman pengelolaan informasi & dokumentasi
Pedoman pengelolaan informasi & dokumentasi
 
PowerPoint UAS TIK
PowerPoint UAS TIKPowerPoint UAS TIK
PowerPoint UAS TIK
 
Layanan kesehatan ibu 2014
Layanan kesehatan ibu 2014Layanan kesehatan ibu 2014
Layanan kesehatan ibu 2014
 
KIP PTN (1).pptx
KIP PTN (1).pptxKIP PTN (1).pptx
KIP PTN (1).pptx
 
Makalah tik
Makalah tikMakalah tik
Makalah tik
 
Laporan akhir tahun ppid 2018
Laporan akhir tahun ppid 2018Laporan akhir tahun ppid 2018
Laporan akhir tahun ppid 2018
 
Surat Permohonan Informasi Trust Positif
Surat Permohonan Informasi Trust PositifSurat Permohonan Informasi Trust Positif
Surat Permohonan Informasi Trust Positif
 
Surat Permohonan Informasi Trust Positif
Surat Permohonan Informasi Trust PositifSurat Permohonan Informasi Trust Positif
Surat Permohonan Informasi Trust Positif
 
Tik5
Tik5Tik5
Tik5
 
Laporan pkm penyuluhan kespro
Laporan pkm penyuluhan kesproLaporan pkm penyuluhan kespro
Laporan pkm penyuluhan kespro
 
Pemanfaatan Internet untuk humas
Pemanfaatan Internet untuk humasPemanfaatan Internet untuk humas
Pemanfaatan Internet untuk humas
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
 
Pengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
Pengawasan dan Pengendalian Riset NasionalPengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
Pengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
 
Executive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapExecutive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkap
 
3. kategori informasi publik
3. kategori informasi publik3. kategori informasi publik
3. kategori informasi publik
 
Juknis penyaluran-dana-ape-tahun-2012-final
Juknis penyaluran-dana-ape-tahun-2012-finalJuknis penyaluran-dana-ape-tahun-2012-final
Juknis penyaluran-dana-ape-tahun-2012-final
 

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English VersionNewsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English VersionNewsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020
 
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in IndonesiaRevenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
 
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITIKeterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
 
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
 
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
 
Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
 
Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020
 
Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
 
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
 
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership TransparencyContract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
 
Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership
Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial OwnershipKeterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership
Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership
 

Recently uploaded

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 

Recently uploaded (13)

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 

Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia

  • 1. Laporan Kajian Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia Tim Penyusun Giri Ahmad Taufik Dakelan Fernan Oky Sjaifudin Adam Ikhsan Fitra Dwi Arie Santo Beni Iryan Purna Peninjau Maryati Abdullah, Meliana Lumbantoruan Juni 2020
  • 2. 2 Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Provinsi di Indonesia Laporan Kajian Tim Penyusun 1. Giri Ahmad Taufik, Koordinator Peneliti (PSHK, Sekolah Tinggi Hukum Jentera) 2. Fernan, Peneliti (GERAK Aceh) 3. Ikhsan Fitra, Peneliti (LPAD Riau) 4. Beni Iryan Purna, Peneliti (Perkumpulan Qbar Sumatera Barat) 5. Dakelan, Peneliti (FITRA Jawa Timur) 6. Oky Saifudin Adam, Peneliti (Pokja-30, Kalimantan Timur) 7. Dwi Ariesanto, Peneliti (SOMASI Nusa Tenggara Barat) Peninjau 1. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia 2. Meliana Lumbantoruan, Proram Manager PWYP Indonesia Desain layout Agus Wiyono Laporan ini disusun oleh tim peneliti dan diterbitkan oleh PWYP Indonesia sebagai bentuk berkontribusi leembaga sekretariat koalisi nasionap dalam mendorong dan mensosialisasikan mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya di sektor industri ekstraktif migas dan pertambangan. Isi laporan merupakan hasil kajian ilmiah atas fakta di lapangan dan tidak mencerminkan sikap dari penyokong dana. Hasil kajian ini dilindungi oleh hak cipta, dapat dipergunakan untuk tujuan sosial dan kepentingan publik serta non- komersial dengan tetap mencantumkan sumber penulis dan penerbit. Publikasi ini diikutkan dalam lisensi Creative Commons-Atribusi-NonKomersial. Atribusi-NonKomersial  CC BY-NC Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif] Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No.12, Tebet, 12829, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Website: www.pwypindonesia.org
  • 3. 3 K eterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsadanbernegarasecarabaikdanbertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadi prasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (yang mulai berlaku efektif tahun 2010) kini telah memasuki usia satu dekake. Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi UU KIP selama satu dekade ini, baik berupa pembentukan Komisi Informasi, penyiapan dan penyediaan akses informasi oleh badan publik, pembentukan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi), permintaan informasi publik, hingga proses penanganan aduan dan sengketa informasi melalui ajudikasi non-litigasi, serta pelaksanaan putusan. Namun, dari sisi sektoral seperti industri ekstraktif dan manajemen sumber daya alam, keterbukaan informasi publik masih merupakan suatu permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan, guna memastikan hak atas informasi publik ini dapat terpenuhi dengan baik. Publish What You Pay Indonesia (Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif) yang merupakan lembaga sekretariat koalisi nasional untuk tata kelola sumber daya ekstraktif yang akuntabel dan berkelanjutan menggagas kajian mengenai ‘akses informasipublikdanketerbukaankontrak/izinindustri ekstraktif di Indonesia’. Kajian yang meliputi 6 provinsi ini merupakan sumbangsih khasanah pengetahuan dan wujud kepedulian dalam memenuhi hak-hak warga negara atas informasi di sektor industri ekstraktif. Di mana informasi tersebut sangat penting dan bersinggungan dengan kelangsungan hidup sehari-hari warga negara, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar tempatan industri ekstraktif. Kajian ini disusun melalui berbagai tahapan studi literatur, wawancara, FGD, dan diskusi publik yang bertujuan unuk melakukan pengumpulan informasi, analisa dan meminta masukan berbagai ahli dan pemangku kepentingan. PWYP Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada: Giri, Fernan, Ikhsan, Beni, Dakelan, Oky, Aries dan Meli, sebagai tim penyusu dan tim program yang telah dengan gigih dan kompak merampungkan laporan kajian ini. Tak lupa pula kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dan mendukung kajian ini, Bapak M. Syahyan dari Komisi Informasi, Bapak Agus Cahyono Adi dari Kementerian ESDM, Bapak Eri Febriyanto dari Sekretariat OGI, Bapak Zalsufran dari Provinsi Aceh, Bapak I Gede Putu Aryadi dari Provinsi NTB. Proses diskusi dan dialog yang hangat dan konstruktif sangatlah baik dan terus kita jalin dan kembangkan. Serta terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang tak dapat kami sebutkan satu per satu. Akhir kata, tentunya kajian ini masih memerlukan kritik dan jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat terbuka dengan masukan dan koreksi yang membangun. Jakarta, 27 Juli 2020 Maryati Abdullah Koordinator Nasional, PWYP Indonesia Kata Pengantar
  • 4. 4 Daftar Isi Daftar Isi............................................................................................................................................................................. 4 1. Pendahuluan............................................................................................................................................................... 5 2. Metode Kajian............................................................................................................................................................. 7 3. Kerangka Normatif Keterbukaan Informasi di Indonesia.............................................................................. 9 4. Keterbukaan Informasi Sektor Industri Ekstraktif dan Disparitas Implementasinya........................... 11 5. Studi Kasus Uji Akses Keterbukaan Informasi Industri Ekstraktif di Enam Provinsi di Indonesia.... 19 A. Pemerintah Provinsi Aceh.................................................................................................................................... 19 B. Pemerintah Provinsi Riau.................................................................................................................................... 21 C. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat............................................................................................................... 23 D. Pemerintah Provinsi Jawa Timur....................................................................................................................... 25 E. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur........................................................................................................... 25 F. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat..................................................................................................... 27 6. Kesimpulan dan Rekomendasi.............................................................................................................................. 29 A. Kesimpulan............................................................................................................................................................... 29 B. Rekomendasi........................................................................................................................................................... 30 Bibliography....................................................................................................................................................................... 31 Lampiran I : Surat Penetapan Informasi Dikecualikan Pemerintah Provinsi Aceh................................. 34 Lampiran II : Surat Penetapan Informasi DIkecualikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat............ 47 Lampiran III : Surat Keputusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Riau..................................................... 70 Lampiran IV : Surat Penetapan Informasi Dikecualikan Jatim......................................................................... 74 Lampiran V : Surat Penetapan Informasi Dikecualikan Kaltim...................................................................... 77
  • 5. 5 P emberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kurang lebih 12 tahun lalu, telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi keterbukaan dan transparansi informasi di Indonesia. (Butt, 2013). UU KIP ini merupakan penerjemahan Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi warga negara untuk memperoleh informasi bagi pengembangan dirinya. Pemberlakuan UU KIP ini juga merupakan bagian penting dari strategi gerakan anti-korupsi yang dijalankan oleh pemerintah. Pada tahun 2015, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pada point aksi No. 35 memerintahkan evaluasi pelaksanaan UU KIP, yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pada kesimpulannya, Kominfo menyatakan bahwa pemberlakuan keterbukaan informasi di berbagai badan publik dinyatakan cukup, dengan rekomendasi untukmelakukanbimbinganteknisterkaitpembuatan laporan berkala, standar pendataan permintaan atau sengketa informasi maupun laporan pelayanan informasi (Kominfo, 2015). Pada laporannya di tahun 2019, Komisi Informasi (KI) Pusat melakukan evaluasi terhadap total 460 badan publik, dari jumlah tersebut hanya 22,16 persen badan publik yang dinilai telah menjalankan keterbukaan informasi, sementara itu hanya 77 persen lainnya dinilai belum menjalankan mandat UU KIP (Komisi Informasi Pusat dalam Diskusi PWYP Indonesia, 2019). Kedua laporan tersebut menunjukan adanya persoalan mendasar pada implementasi UU KIP. Potret tersebut juga merefleksikan apa yang terjadi pada keterbukaan informasi pada sektor-sektor ekonomi yang strategis, seperti sektor industri ekstraktif migas dan pertambangan. Pada tahun 2017, Natural Resource Governance Institute (NRGI) menerbitkan laporan Resource Governance Index (RGI). Indonesia mendapatkan indeks total keseluruhan sebanyak 68 dari total 100. Pada komponen enabling environment, termasuk di dalamnya keterbukaan informasi, Indonesia mendapatkan skor 65 dari total 100. Laporan RGI juga memotret adanya kesenjangan dalam pelaksanaan, antara peraturan tata kelola di atas kertas dengan implementasinya di lapangan (Implementation Gap). Di atas kertas peraturan dan kebijakan Indonesia mendapatkan skor 80 dari 100 dan mendapatkan skor 61 dari 100 pada level praktek. Di atas kertas, Indonesia mendapatkan skor yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan melampaui negara seperti Australia, dalam hal ini negara bagian Western Australia. Namun demikian, pada level implementasi di lapangan, Western Australia memiliki performa tinggi yang bahkan melampaui apa yang ada di atas kertas. (NRGI, 2017) Pendahuluan 1
  • 6. 6 Kajian singkat ini disusun berdasarkan konteks tersebut di atas. Tujuan dari laporan ini ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan antara kerangka normatif dari keterbukaan informasi, khususnya terkait dengan sektor industri ekstraktif.1 Kajian ini memotret praktik keterbukaan informasi di 6 (enam) provinsi di Indonesia, yakni: Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Jawa Timur (Jatim). 1 Industri ekstraktif dalam kajian ini dibatasi pada sektor minyak dan gas bumi, serta pertambangan mineral dan batubara Kajian ini mengidentifikasi celah pelaksanaan antara kerangka normatif keterbukaan informasi dengan pelaksaannya, terjadi dikarenakan adanya anggapan dari beberapa badan pulik bahwa informasi sektor industri ekstraktif sebagai informasi rahasia dengan alasan persaingan usaha, dan keengganan untuk mengikuti preseden putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang telah secara konsisten menyatakan informasi pada sektor industri ekstraktif, utamanya terkait kontrak dan perizinan yang merupakan dokumen publik yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai dikecualikan.
  • 7. 7 K ajian singkat ini menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Data utama yang dikumpulkan merupakan cerita pengalaman dari pegiat organisasi masyarakat sipil di daerah di dalam melakukan advokasi keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya, data dan informasi studi kasus uji akses merupakan pengalaman langsung dari peneliti di daerah, yang menjadi pendamping pemohon dalam memohonkan informasi, data dan informasi pada uji kasus juga didapat melalui wawancara dengan pemohon, dan studi kasus juga dilakukan dengan melakukan kajian terhadap putusan Komisi Informasi. Adapun peneliti yang menjadi pendamping pemohon adalah: 1. Uji Akses informasi pertambangan yang dilakukan oleh Alumni SAKA GeRAK Aceh, dengan pemohon atas nama Razikin Akbar. Laporan disusun oleh peneliti daerah Aceh, Fernan selaku Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh. Pendampingan dilakukan dalam rentang waktu 27 Februari 2017 – 7 Mei 2018; 2. Uji Akses Persatuan Pemuda Salibawan (PPS) Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anugrah Batu Hirang. Laporan disusun oleh Beni Iryan Purna, peneliti daerah Sumatera Barat. Beni selaku pegiat Perkumpulan QBAR, merupakan pendamping terhadap Kelompok PPS Nagari Sundata. Pendampingan dilakukan dalam rentang waktu September 2016 sampai dengan Maret 2018; 3. Uji akses Informasi Dokumen Izin Pertambangan Kabupaten Lombok Barat, yang dilakukan oleh Jamhur, kelompok masyarakat Community Centre Warga Lombok Barat. Laporan ini disusun oleh Dwi Arie Santo, pegiat Somasi NTB, yang merupakan pendamping terhadap Community Centre Warga Lombok Barat. Pendampingan dilakukan dalam rentang waktu April 2019 – Mei 2019. Peneliti daerah yang melakukan wawancara adalah: 1. Uji akses informasi dokumen pertambangan PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo Subsidiary PT Merdeka Copper Gold Jatim, yang dilakukan oleh Walhi Jatim. Laporan ini disusun oleh Dakelan, pegiat Fitra Jatim yang melakukan wawancara pada Hari Rabu, 10 Juni 2020 kepada Wahyu Eka Setyawan, pegiat Walhi Jatim; dan Metode Kajian 2
  • 8. 8 2. Uji akses informasi Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) terhadap informasi-informasi pertambangan di Kaltim yang dilakukan oleh Yayasan Bumi. Laporan ini disusun oleh Oky Sjaifudin Adam, pegiat Pokja 30 Kaltim yang melakukan wawancara pada Hari Senin, 8 Juni 2020 Kepada Erna Wulandari, pegiat Yayasan Bumi. Peneliti yang melakukan studi kasus dengan melalui berkas putusan, adalah: • Uji akses Kontrak minyak dan gas bumi (migas) di Satuan Kerja Khusus Migas Kantor Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dengan menganalisa putusan Komisi Informasi Nomor 020/KIP-R/PS-A-M-A/IX/2018 dengan Pe- mohon Novrizon Burman dan Termohon SKK Migas Sumbagut. Adapun data-data yang dikumpulkan berfokus pada beberapa informasi, sebagai berikut: • Situasi umum dari keterbukaan informasi di daerah, meliputi ketersediaan infrastruktur pendukung keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi; • Inovasi kebijakan daerah yang bersifat mendukung keterbukaan informasi ataupun involusikebijakanyangmenghambatketerbukaan informasi di daerah; • Identifikasi aktor beserta motivasinya/alasannya dalam mendukung atau menghambat keterbukaan informasi di daerah, khususnya pada sektor industri ekstraktif. Selain menggunakan metode studi kasus, kajian ini juga melihat peraturan perundang-undangan untuk melihatkerangkanormatifterkaitdenganketerbukaan informasi sebagai parameter (benchmark) dalam menilai pelaksanaan keterbukaan informasi di 6 daerah kajian. Badan publik yang menjadi obyek kajian ini adalah pemerintah provinsi. Pemilihan pemerintah provinsi sebagai obyek kajian dikarenakan sejak tahun 2014 berdasaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), kewenangan pemerintah provinsi dalam mengatur industri ekstraktif di level provinsi sangatlah besar. Pemilihan terhadap keenam daerah tersebut didasarkan pada alasan bahwa keenam daerah kajian tersebut merupakan 10 (sepuluh) besar daerah produksi migas dan pertambangan mineral dan batubara secara nasional.
  • 9. 9 INFORMASI P engaturan keterbukaan informasi di Indonesia di atur dalam beberapa peraturan perundang- undangan. Pertama, Pasal 28F UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi publik untuk melakukan akses terhadap informasi, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan dengan segala jenis saluran yang tersedia” Landasan konstitusional ini kemudian diimplementasikan oleh UU KIP. UU KIP memiliki beberapa peraturan pelaksana, diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP KIP), dan beberapa peraturan tingkat komisi, diantaranya yang relevan dengan kajian ini adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1/2010); Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 2/2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Perki 1/2017). Selain peraturan-peraturan tersebut, terdapat pula beberapa putusan-putusan sengketa informasi yang memiliki nilai yurisprudensi, yakni putusan kasus terhadap satu isu spesifik dalam sengketa informasi, yang kemudian dijadikan acuan oleh Komisi Informasi ataupun pengadilan di dalam memutus sengketa informasi. Beberapa putusan relevan terkait dengan kajianiniterdapatpadaputusanForestWatchIndonesia v BPN 2014; dan Madura Corruption Watch v Pemkot Surabaya 2015. Untuk keterbukaan Informasi pada industri ekstraktif, terdapat beberapa inisiatif untuk melakukan mendorong keterbukaan informasi pada sektor industri ekstraktif,2 seperti disebutkan di atas sejak tahun 2010 Indonesia telah turut berpartisipasi danberkomitmenterhadapEITIdenganmengeluarkan Perpres EITI No.26/2010. Seperti pada rezim hukum lainnya, pada dasarnya rezim keterbukaan informasi menyangkut dua aspek, yakni aspek substansi keterbukaan informasi dan aspek prosedural keterbukaan informasi. Aspek substansi keterbukaan informasi menyangkut hak- hak pemohon informasi, beserta pengaturan terkait 2 Peraturan pusat misalnya, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi, kemudian inisiatif lokal diantaranya Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Transparansi Tatakelola Pendapatan, Lingkungan dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kerangka Normatif Keterbukaan Informasi di Indonesia 3
  • 10. 10 dengan informasi apa saja yang dapat dibuka atau informasi yang dapat dikecualikan. Pada aspek prosedural menyangkut tentang tata cara teknis peraturan tersebut dibuka, dan bagaimana cara menyelesaikan jika terdapat sengketa informasi. Pengaturan Hak Atas Informasi Publik Padaaspeksubstansikerangkahukumketerbukaan informasi di Indonesia mengatur tiga hal pokok, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan informasi publik, hak dan kewajiban badan publik melakukan keterbukaan informasi, dan klasifikasi informasi. Salah satu isu relevan pada kajian ini adalah terkait dengan klasifikasi informasi, terkait dengan apakah informasi-informasi yang ditegaskan dalam standar EITI termasuk informasi yang dikecualikan ?. PadadasarnyaseluruhinformasipublikdiIndonesia adalah bersifat terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 (1) dan (2) UU KIP. Berdasarkan Pasal 17 UU KIP, terdapat 10 jenis informasi dan 19 sub jenis informasi, yang dikecualikan, antara lain informasi terkait dengan penegakan hukum, informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; informasi publik yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;informasiyangdapatmerugikanketahanan ekonomi nasional; informasi yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; informasi pribadi; memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang- undang. Pada aspek prosedural, Bab III PP KIP memberikan proses pengecualian informasi tersebut. Badan publik diwajibkan untuk melakukan penetapan klasifikasi informasi badan publik, yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atas persetujuan atasan badan publik yang bersangkutan. Pada bab tersebut juga digariskan perlunya uji konsekuensi, dan pembatasan jangka waktu pengecualian informasi publik tersebut. Penetapan tersebut dilakukan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
  • 11. 11 Kenapa Celah Pelaksanaan Terjadi ? Celah pelaksanaan antara kerangka normatif dan implementasi tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga negara-negara lain, dengan derajat dan intensitas yang berbeda. Beberapa literatur mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan disparitas terjadi: (i) optimisme yang berlebih dalam proses perumusan peraturan/kebijakan; (ii) implementasi dilakukan oleh berbagai macam lembaga publik; (iii) tidak cukupnya proses kolaborasi/ partisipasi di dalam proses perumusan kebijakan/ peraturan; dan (iv) siklus politik (pelaksanaan pemilu), dimana politisi terdorong untuk memotong jalur untuk memberikan hasil. (Bod Hudson, et.al, 2013). Fokus kajian ini adalah melihat faktor kedua, yakni celahpelaksanaanyangdisebabkanolehimplementasi yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga publik. Implementasi oleh berbagai macam lembaga publik ini menyebabkan apa yang disebut dengan ‘universalitas lokal’ (local universality). Universilatas lokal ini merujuk pada situasi dimana pada akhirnya kesuksesan atau kegagalan suatu kebijakan/ peraturan sangat bergantung pada pejabat-pejabat di tingkat pelaksana. Pejabat-pejabat pelaksana ini terkadang membuat diskresi ataupun kebijakan yang dapat menentukan apakah suatu kebijakan atau peraturan tersebut dapat berjalan dengan sukses atau tidak sukses sebagaimana dimaksud dalam tujuan awal perumusan kebijakan dan peraturan tersebut. (Bob Hudson, et,al, 2013). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi celah pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu yang utama adalah perbedaan interpretasi oleh berbagai macam lembaga pemerintahan di dalam melaksanakan peraturan/kebijakan tersebut. Salah satu hal bentuk penyimpangan yang lazim ditemukan padatingkatpelaksanaanadalahadanyapenambahan syarat yang tidak disebutkan dalam peraturan, terkait dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang- undangan atau kebijakan (Tarik Sahovic, et.al, 2015). Namun demikian, dalam banyak kasus, perbedaan penafsiran hanya merupakan modus belaka yang menyimpan motif yang lebih dalam lagi dari hanya sekedar persoalan penafsiran hukum. Motif sangat terkait dengan relasi kepentingan politik dan ekonomi dari aparatur pemerintah, seperti, motivasi korupsi atau dukungan politik. Standar Informasi Apa yang Diperlukan dalam Keterbukaan Informasi Industri Ekstraktif ? Keterbukaan informasi di industri ekstraktif memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Data menunjukan 70 persen orang miskin di dunia Keterbukaan Informasi Sektor Industri Ekstraktif dan Disparitas Implementasinya 4
  • 12. 12 tinggal di negara-negara kaya akan sumberdaya alam, dan hampir 80 persen negara-negara yang ekonominya berdasarkan sumberdaya alam memiliki pendapatan per kapita yang rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita global (Mofatt, dan Haralampieva, 2014). Penyebab dari hal ini adalah lemahnya institusi dari negara-negara tersebut dalam mengelola kekayaan alamnya. Lemahnya institusi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tidak berfungsinya fungsi pengawasan kepada lembaga yang diamanahi mengelola sumberdaya alam yang ada. Lembaga- lembaga ini beroperasi tanpa akuntabilitas dan minim keterbukaan, yang pada akhirnya menyebabkan korupsi dan mis-alokasi kekayaan publik hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam negara tersebut. (Paivi Lujala, 2018; Siri Aas Rustad, et.al, 2017). Pada tahun 2002, Pemerintah Inggris, atas inisatif Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, menginisiasi sebuahgagasanuntukmembuatstandartransparansi bagi sektor industri ekstraktif. Gagasan ini beliau usulkan di puncak pertemuan pimpinan dunia tentang pembangunan keberlanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan. Inisiatif ini kemudian dilanjutkan dengan mengadakan konferensi di London pada tahun 2003, yang dihadiri 140 delegasi dengan melibatkan 29 negara, 17 perusahaan ekstraktif, 4 asosiasi professional ekstraktif, 4 lembaga keuangan internasional multilateral, 4 lembaga keuangan investasi swasta, dan 10 lembaga masyarakat sipil. Konferensi ini menelurkan Standar EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), yang versi terakhir dari standar ini disahkan pada tahun 2019. Standar ini telah diadopsi lebih dari 52 negara, termasuk diantaranya Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 mengenai implementasi EITI di Indonesia, yang juga merupakan Perpres pertama yang menjadikan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai konsideran mengingat. (Benjamin K. Sovacool, et.al, 2016; EITI Progress Report, 2019). Pelaksanaan EITI tidak hanya bertumpu pada negara, namun juga memerlukan peran sentral dari kelompok masyarakat sipil dalam mencapai tujuan dari EITI. Peran kelompok masyarakat sipil didefinisikan melalui prinsip Nomor 4 EITI, dimana padaprinsiptersebutdinyatakanbahwa“pemahaman publik terkait dengan pendapatan dan belanja pemerintah dari waktu ke waktu dapat mendorong diskursus publik dan memberikan informasi terkait dengan pilihan yang tepat dan realistis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan’. Peran kelompok masyarakat sipil ini kemudian lebih lanjut diatur di dalam Civil Society Participation Protocols. Beberapa kelompok masyarakat sipil yang terlibat aktif diantaranya, Publish What You Pay, Natural Resource Governance Institute, dan Transparency International. (David L. Goldwyn, 2008; EITI Standard 2019) Standar EITI 2019 mensyaratkan beberapa hal yang perlu dibuka kepada publik, yang terbagi ke dalam 4 kluster besar, yakni: • Keterbukaan Informasi Kerangka Hukum, Kontrak dan Perizinan • Keterbukaan Informasi Pada Eksplorasi and Produksi • Pendapatan dan pajak; dan • Belanja-Belanja Sosial dan Ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Mengingat luasnya informasi yang diprasyaratkan oleh standar EITI, kajian ini memfokuskan diri hanya padainformasisektorekstraktifdibawahkewenangan pemerintahan provinsi terkait dengan keterbukaan informasi di sektor industri ekstraktif. Adapun jenis-jenis informasi publik di sektor industri ekstraktif yang harus dibuka , adalah sebagai berikut: 1. Informasi yang perlu tersedia setiap saat, secara pro-aktif diumumkan ke publik (terdapat di website atau tempat publik lainnya): • Ringkasan peraturan terkait jenis-jenis pungutan dan retribusi atau pendapatan lainnya yang didapat oleh pemerintah di level provinsi; • Ringkasan mengenai tata cara pemberian izin dan peraturan mengenai hal-hal terkait dengan pemindahtanganan perizinan, atau perubahan izin; • Ringkasan peran dan tanggungjawab dinas/ unit di dalam pemerintahan daerah terkait dengan pertambangan.
  • 13. 13 • Ringkasan keseluruhan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi yang sedang aktif beroperasi dan yang telah berakhir. • Ringkasan data-data produksi per-tahun bahan tambang dan mineral, yang memuat informasi volume, dan nilai berdasarkan komoditas di tingkat provinsi, kabupaten dan/ atau wilayah kerja; • Ringkasan keseluruhan jumlah permohonan izin pertambangan, pemberian izin pertambangan; dan • Informasi lengkap terkait dengan hak-hak ekonomi pemerintah daerah, seperti dana bagi hasil (DBH) dari penerimaan industri ekstraktif, penyertaan modal daerah operasi pertambangan (participating interest), dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar, serta kerjasama dengan pihaklain(termasukketentuan-ketentuannya). 2. Informasi yang perlu tersedia setiap saat, secara pasif (berdasarkan permintaan), dilakukan pada level perusahaan : • Informasi identitas perusahaan/konsorsium pemegang izin dan atau pihak terafiliasi lainnya (nama, kepengurusan, kepemilikan dan pemegang saham, dan alamat); • Informasi mengenai data produksi (volume dan jenis bahan tambang) per perusahaan; • Informasi mengenai pembayaran pungutan- pungutan atau pembayaran lainnya kepada pemerintah oleh perusahaan. Bagaimana Kualitas Penyajian Informasi Publik Seharusnya ? Kualitas penyajian informasi publik dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aksesibilitas, kemudahan bagi publik untuk memahami, dan kemutakhiran informasi yang disajikan. Aksesibilitas informasi diukur melalui kriteria apakah data dan informasi tersebut disajikan di tempat-tempat yang mudah untuk diakses oleh publik, i.e., website, tempat publik, kemudian juga terkait dengan lokasi penempatan tidak terpencar, dan sudah terkonsolidasi/tersusun berdasarkan kategori yang mudah untuk dipahami. Kemudahan Memahami, aspek ini terdiri dari dua hal. Pertama, pengorganisasian informasi, dimana informasi sejenis yang ada sudah terkonsolidasi, tersusun dan tidak tersebar ke dalam banyak file atau tempat. Kedua, penyajian yang mudah dipahami. Misalnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak diberikan dalam format aslinya, namun penyajian dalam bentuk infografis, brosur, flyer dan bagan alur sederhana, atau peraturan perundang-undangan tidak dibentuk dalam format aslinya, namun dalam bentuk rangkuman yang mudah dipahami oleh publik. Kemutakhiran Informasi, Informasi dan data yang disajikan dapat terlihat secara kronologis, lengkap dan mutakhir, dengan demikian pencari informasi dapat melakukan perbandingan data dari waktu ke waktu (time series). Standar proses permintaan informasi dan penyelesaian sengketa yang seharusnya. Salah satu aspek penting lainnya dari kajian singkat ini adalah menilai bagaimana uji akses terhadap informasi dilakukan, berikut dengan mekanisme penyelesaiannya. Aspek-aspek kunci penilaian ini adalah dengan melihat: • kesesuaian penyelesaian dengan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan; • penyelesaian permintaan informasi dilakukan secara singkat dan tepat waktu (timely); dan • melalui proses yang adil terhadap semua pihak, seperti tidak ada tekanan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau memberikan beban yang berat pada salah satu pihak, sebagai contoh, mengenakan biaya-biaya yang tidak diperlukan kepada pemohon informasi. Temuan-1: Informasi sektor industri ekstraktif termasuk informasi yang dikecualikan dalam klasifikasi informasi oleh pemerintah provinsi. Salah satu persoalan mendasar dari keterbukaan informasi pada sektor industri ekstraktif adalah pengklasifikasian informasi-informasi yang seharusnya menjadi informasi publik, sebagaimana digariskan dalam Standar EITI, terutama terkait dengan informasi pada level perusahaan, seperti, identitas perusahaan, lokasi koordinat wilayah kerja, dan data produksi. Tabel 1 menggambarkan bagaimana peraturan mengenai daftar informasi publik di keenam provinsi kajian.
  • 14. 14 Pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur, informasi sektor ekstraktif dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Pada argumentasi uji konsekuensi baik pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur, dinyatakan bahwa informasi sektor ekstraktif dikecualikanselaludidasarkanpadaalasanpersaingan usaha yang tidak sehat. Pada uji akses yang dilakukan oleh Perkumpulan Qbar Sumatera Barat, permintaan ini tetap dapat diakses namun dengan proses yang panjangdaribadanpublik.Permintaanbaruditanggapi setelah masuk pada fase mediasi di Komisi Informasi Daerah. Salah satu alasan yang diberikan oleh PPID Tabel 1. Industri Ekstraktif dalam Peraturan mengenai Informasi yang Dikecualikan di 6 Provinsi Kajian Nama Provinsi Peraturan Informasi Sektor Ekstraktif Alasan Pengecualian Aceh Keputusan Gubernur Nomor 065/1025/2020 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Aceh Informasi Sektor Industri Ekstraktif Dikecualikan Menghindari persaingan tidak sehat; Melindungi Hak Kepemiilikan; dan Mengamankan pengelolaan/manajemen Sumber Daya Alam Riau Tidak Tersedia Informasinya Tidak Tersedia Informasinya - Sumatera Barat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 480-673-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-595-2017 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat3 Informasi Sektor Industri Ekstraktif Dikecualikan Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat. Jatim Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim Nomor : 188/05/114.2/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan PPID Jatim Informasi Sektor Industri Ekstraktif Tidak Dikecualikan - Kaltim Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor 04 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan4 Informasi Sektor Industri Ekstraktif Dikecualikan Terbukanya Kekayaan Indonesia; Rencana Investasi Asing; dan Rahasia Pribadi NTB Tidak Tersedia Informasinya Tidak Tersedia Informasinya - 3 Data tersedia dalam arsip peneliti. 4 Data tersedia dalam arsip peneliti.
  • 15. 15 terkait dengan waktu yang lama ini adalah adalah lemahnya koordinasi antara PPID Utama pada level provinsi dengan PPID Pembantu pada level dinas. Selain hal tersebut, alasan lainnya adalah data yang diminta tidak dikuasai oleh pemerintah provinsi, namun dikuasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Dokumen-dokumen tersebut, menurut PPID tidak diserahkan bersamaan dengan penyerahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pada Provinsi Riau, tidak ditemukan peraturan resmi yang spesifik mengatur pengecualian informasi di sektor industri ekstraktif, atau penetapan informasi dikecualikan pada sektor lainnya. Tampaknya Pemerintah Provinsi Riau belum menerbitkan surat penetapan informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (1) PP KIP. Secara hukum, selama informasi tidak secara tegas dan spesifik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan pada Pasal 17 UU KIP, misal informasi pada point a terkait dengan penegakan hukum, maka seluruh informasi lainnya bersifat terbuka. Informasi pada sektor industri ekstraktif tidak ditegaskan secara spesifik dalam ketentuan pada Pasal 17 UU KIPtersebut.Olehkarenanya,informasiiniseharusnya bukan merupakan informasi yang terklasifikasi sebagai informasi yang dikecualikan, sebelum adanya penetapan dan uji konsekuensi. Selain hal tersebut di atas, hal yang menarik dari situasi di Provinsi Riau adalah inisiatif yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi Riau untuk mendukung keterbukaan informasi pada sektor industri ekstraktif. Pada Bulan Maret 2019, Komisi Informasi Provinsi Riau menetapkan Keputusan Nomor 004/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban BadanPublikUntukMenyediakandanMengumumkan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau, di mana salah satu poin pertimbangan dari keputusan ini adalah Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kaltim No. 00014/REG/PSI/X/2017 tentang Sengketa Informasi Yayasan Bumi Terhadap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kaltim, yang memutuskan bahwa informasi izin pertambangan umum sifatnya terbuka, yang meliputi: a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT); b. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); c. Izin Eksplorasi (Batubara, Mineral bukan Logam, Batuan, Mineral); d. Izin Produksi (Batubara, Mineral bukan Logam, Batuan, dan Mineral); e. Izin penempatan jaminan reklamasi; f. Izin penempatan jaminan pasca tambang; g. Izin pencampuran batubara; h. Izin pengolahan dan pemurnian (smelter); dan i. Izin Pengangkutan dan penjualan Putusan mengenai pemberian izin pada level perusahaan juga dikuatkan oleh beberapa putusan lainnya, bahkan sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Tercatat beberapa yurisprudensi terkait dengan pembukaan informasi pada level izin, yakni kasus Forest Watch Indonesia (FWI) versus Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Madura Corruption Watch versus Pemerintah Kota Surabaya. Kasus antara FWI versus BPN pada tahun 2015, yang membatalkan hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 04/BA-100/VI/2016. Pada hasil pengujian konsekuensi tersebut, BPN mengklasifikasikan informasi Hak Guna Usaha (HGU) sebagai informasi yang dikecualikan. Adapun argumentasi BPN didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP, yang menyatakan bahwa badan publik, tidakdapatmemberikan informasi dikarenakan alasan informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat, dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Kedua alasan ini juga merupakan alasan yang disampaikan dalam uji konsekuensi dalam keputusan pengecualian informasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (FCW v BPN Komisi Informasi: 18, 2015). Pada kasus MCW versus Pemkot Surabaya, MCW mengajukan permohonan pembukaan informasi terkait dengan data pemilik diskotik, data ijin diskotik, data retribusi yang didapat Pemkot Surabaya dari tempat hiburan malam; jenis minuman yang diperjualbelikan di diskotik dan karaoke di Surabaya, serta beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan operasional diskotik dan tempat hiburan malam. Pada putusannya Komisi Informasi
  • 16. 16 memerintahkan untuk membuka data dan informasi yang diminta oleh pemohon, yang berada di bawah penguasaan termohon, termasuk data-data perizinan dan retribusi dari kegiatan diskotik dan hiburan malam. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jatim ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 76/KIP/2016/PTUN.SBY, yang dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 505 K/TUN/2016 (MCW v Pemkot SBY, 2016). Temuan-2: Telah terdapat perangkat pelaksana keterbukaan informasi publik di level provinsi (PPID utama, PPID Pembantu, website khusus mengenai keterbukaan informasi publik). Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Salah satu elemen penting dalam kerangka hukum keterbukaan informasi adalah keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID diamanatkan dalam Pasal 13 UU KIP, Pasal 12 s.d Pasal 15 PP KIP, dan Pasal 6 s.d Pasal 10 Perki 1/2010. Tugas dan fungsi pokok dari PPID adalah untuk melakukan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pada prakteknya, badan publik pada level provinsi membentuk satu PPID Utama dan PPID pembantu pada level unit kerja eselon I (seketariat daerah) dan eselon II (dinas). Pada umumnya PPID dijabat secara ex-officio oleh kepala dinas yang membidangi bidang informasi dan hubungan masyarakat. Dari 6 provinsi yang menjadi obyek kajian ini, keseluruhannya telah memiliki kelengkapan PPID utama dan PPID Pembantu. Selain telah terbentuknya perangkat pelaksana keterbukaan informasi, di seluruh daerah kajian, juga telah membentuk website khusus terkait dengan keterbukaan informasi. Tabel 2. Dasar Pembentukan PPID di 6 Provinsi Kajian Provinsi Dasar Pembentukan PPID Website Aceh Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/489/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/173/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh https://ppid.acehprov.go.id/ Riau Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kptsn.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau https://ppid.riau.go.id/ Sumatera Barat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 – 46 – 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat https://ppid.sumbarprov.go.id/ Jatim Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/40/KPTS/013/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jatim http://jatimprov.go.id/ppid/ Kaltim Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 480.15/K.68.2018 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Provinsi Kalimanta Timur https://ppid.kaltimprov.go.id NTB Keputusan Gubernur NTB Nomor: 550/714 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Nomor 550- 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTB Masa Bakti 2016 – 2020 https://ppid.ntbprov.go.id
  • 17. 17 Relasi antara PPID Utama dan Pembantu sangat penting di dalam melaksanakan fungsi penyediaan informasi. Kegagalan dalam koordinasi dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat pencari informasi. Sebagai contoh, pelaksanaan permintaan informasi di Provinsi Sumatera Barat mengalami keterlambatan dikarenakan persoalan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu terkait dengan permintaan informasi pertambangan, sebagaimana akan didiskusikan pada bagian studi kasus nantinya. Temuan-3: Telah terdapat SOP mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik, dan penanganan informasi publik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Proses penyelesaian sengketa informasi publik secara teknis diatur dalam Perki Nomor 2/2010, yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 (1) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 26 ayat (3) UU KIP. Akses informasi publik terbagi menjadi 2 (dua) cara, yakni secara proaktif oleh pemerintah (melalui outlet publikasi, salah satunya website PPID), atau melalui permintaan. Permintaan atas informasi ditujukan kepada PPID. Mekanisme permintaan informasi ini diatur dalam SOP oleh badan publik masing-masing, dengan memperhatikan Perki No. 1/2010. Dari 6 provinsi yang dijadikan objek kajian, seluruh provinsi tersebut telah memiliki SOP terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik, dan penanganan informasi publik. Beberapa provinsi telah mencantumkan secara rinci terkait dengan informasi publik yang ada, berikut dengan bagan informasi dalam bentuk yang mudah untuk diakses dan3 dipahami.4 3 4 Tabel 3: SOP Keterbukaan Informasi di 6 Provinsi Kajian Provinsi Regulasi Bagan/Alur Proses Permohonan Informasi Aceh Peraturan Gubernur Aceh Darusalam Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Aceh Tersedia dalam Bentuk Narasi Tulisan dan Naskah Asli Riau Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kptsn 426/ VI/2018 tentang Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tersedia dalam Bentuk Alur proses; dan Naskah Asli Sumatera Barat Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tersedia dalam bentuk Alur Proses; dan Naskah Asli. Jawa Timur Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim Tersedia dalam bentuk alur proses dan Naskah Asli Kalimantan Timur SOP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Tersedia dalam bentuk narasi tulisan dan Naskah Asli Nusa Tenggara Barat NTB Nomor 188.33/8/2013 tentang SOP Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB Tidak Tersedia dalam bentuk narasi tulisan ataupun bagan alur proses. Terdapat Naskah Asli SOP
  • 18. 18 Permohonan sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi, apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan melalui mediasi dan/atau adjudikasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan terhadap sengketa-sengketa informasi yang didasarkan pada alasan-alasan permohonan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 2/2010). Pada proses adjudikasi diselesaikan melalui penyelesaian sengketa yang dilakukan karena 2 (dua) alasan: penolakan atas permohonan informasi berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP; dan kegagalan dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (3) Perki 2/2010. Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi adalah selama 102 hari jika melalui proses mediasi dan ajudikasi, dan ajudikasi tanpa mediasi selama 85 hari. Tabel 4: Lama Waktu Proses Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Berdasarkan Perki Nomor 2/20205 : Agenda Acara Jangka Waktu Mediasi dan Ajudikasi Jangka Waktu Langsung Ajudikasi Ketentuan Hukum Registrasi 7 hari kerja 7 hari kerja Pasal 14 ayat (1) Pemeriksaan Pendahuluan 14 hari kerja 14 hari kerja Pasal 19 ayat (3) Waktu tunggu antara Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Perkara 21 hari kerja 21 hari kerja Pasal 23 ayat (3) Pelaksanaan Mediasi 14 hari kerja Pasal 31 Pemberitahuan Mediasi Gagal 3 hari kerja Pasal 40 ayat (4) Sidang Ajudikasi 40 hari kerja 40 hari kerja Pasal 44 Pemberian Salinan Putusan 3 hari kerja 3 hari kerja Pasal 61 ayat (2) Total Lama Waktu 102 hari kerja 85 hari kerja 5 Lama waktu dihitung berdasarkan waktu maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 19. 19 P ada bagian ini akan memaparkan studi kasus uji akses keterbukaan informasi di enam provinsi kajian, terkait dengan permintaan informasi dalam industri ekstraktif. Umumnya, studi kasus uji akses informasi ini merupakan pengalaman langsung dari peneliti daerah pada kajian ini, baik sebagai pemohon langsung, ataupun sebagai pendamping pemohon informasi. Situasi umum di daerah terkait dengan uji akses keterbukaan informasi pada data industri ekstraktif relatif sedikit, dibandingkan dengan sektor lain, seperti akuntabilitas pemerintahan, keuangan, perkebunan dan lingkungan hidup. Umumnya permohonan informasi didominasi oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan melakukan kerja- kerja advokasi kebijakan publik, dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat tempatan, misalnya berkaitan dengan hak atas tanah, lahan dan lingkungan hidup, maupun hak-hak sosial ekonomi seperti keberlangsungan mata pencaharian sehari- hari masyarakat. Selain organisasi masyarakat sipil, mahasiswa/akademisi juga menempati posisi dominan untuk keperluan kerja penelitian, seperti untuk keperluan studi akhir maupun studi keilmuwan. Berikut adalah pemaparan terkait dengan studi kasus uji akses keterbukaan informasi industri ekstraktif di masing-masing daerah A. Pemerintah Provinsi Aceh Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi utama di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang signifikan sebagai sumber dari kegiatan industri ekstraktif. Potensi terbesar dari provinsi Aceh terletak pada cadangan migas, di mana terdapat 12 wilayah kerja migas yang beroperasi di Aceh, di mana hampir keseluruhan wilayah kerja tersebut berada pada lepas pantai (offshore). Pada triwulan IV 2019, industri ekstraktif di Aceh, yang terkategorikan dalam sektor pertambangan dan penggalian, tercatat memiliki kontribusi ekonomi ketiga terbesar setelah sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan konstruksi sebesar 1,55 trilliun (Bank Indonesia, 2020). Pada tahun anggaran 2019, DBH pusat ke daerah pada sektor Industri ekstraktif secara kumulatif adalah sebesar Rp527 Milliar (LKPP Kementerian Keuangan, 2019). Terkait dengan keterbukaan informasi, saat ini informasi yang tersedia pada laman publikasi di Studi Kasus Uji Akses Keterbukaan Informasi Industri Ekstraktif di Enam Provinsi di Indonesia 5
  • 20. 20 website PPID Aceh ada sebanyak 3420 jenis informasi publik. Akses terhadap informasi pada website tersebut telah diunduh sebanyak 170.855 informasi publik pemohon informasi. Tidak terdapat data informasi industri ekstraktif yang tersedia di dalam laman PPID utama ataupun pada laman Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh. Pada tahun 2020, PPID Aceh telah memproses sebanyak 316 permohonan dengan jumlah keberatan sebanyak 49 kasus dan jumlah permohonan yang selesai dilayani sebanyak 189 permohonan (PPID Aceh, 2020). Secara kumulatif sejak tahun 2014 sampai dengan 2020, jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Komisi InformasiProvinsiAcehsebanyak350kasussengketa informasi, dari jumlah tersebut sengketa informasi yang diselesaikan dengan mediasi adalah sebanyak 331 kasus, dimana 37 kasus diantaranya terkait dengan obyek sengketa informasi industri ekstraktif (GeRAK Aceh, 2020). Uji Akses Informasi Alumni SAKA GeRAK Aceh Pada tahun 2014, GeRAK (Gerakan Anti Korupsi) Aceh - sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam aktivitas anti korupsi di Aceh, menginisiasi Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) di sektor Pertambangan. Sekolah ini diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa pada umumnya yang ingin mengetahui seluk beluk tata kelola pertambangan dan industri ekstraktif. Pada tanggal 27 Februari 2017, mahasiswa yang berasal dari Aceh Tengah meminta informasi publik yang ditujukan ke PPID Utama dan diterima dengan tanda terima bernomor: 037/ PPID-A/PI/II/2017. Pemohon meminta enam informasi di sektor industri ekstraktif, terkait dengan tujuh aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Aceh. Informasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP); 2. Dokumen Rencana Reklamasi dan Laporan Tim Penelitian Reklamasi; 3. Dokumen AMDAL; 4. Izin Lingkungan; dan 5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Perusahaan Pertambangan. Adapun tujuh perusahaan pertambangan yang dimintakan dokumen-dokumen operasinya adalah: 1. PT Nanggroe Kuchi Peuga I; 2. PT Nanggroe Kuchi Peuga II; 3. KSU Nikmat Sepakat; 4. KSU Tiga Manggis; 5. PT Fajar Putra Manggala; 6. PT Pinang Sejati Wati; dan 7. PT Beri Mineral Utama. Pemohonkemudianmengajukankeberatankepada atasan PPID Utama, hal ini dikarenakan setelah sepuluh hari kerja, permohonan pemohon tidak direspon oleh PPID Utama, dan setelah tiga puluh hari kerja menunggu, pemohon tidak juga mendapatkan jawaban dari atasan PPID Utama. Pada tanggal 15 Mei 2017, pemohon membawa persoalan ini ke Komisi Informasi Provinsi Aceh. KomisiInformasiProvinsiAcehkemudianmengadakan sidang perdana, kurang lebih satu bulan kemudian. Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan cara mediasi. Pada tahapan ini PPID utama tetap mempertahankan argumennya bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Proses mediasi berakhir dengan deadlock, untuk kemudian pada tanggal 27 Juli 2017, dilanjutkan dengan proses ajudikasi, proses dilakukan sampai dengan 4 bulan. Pada tanggal 30 Oktober 2017, proses ajudikasi ditutup dengan kesimpulan para pihak. Namun demikian, pembacaan keputusan baru dilakukan dua bulan setelah pembacaan kesimpulan, yakni pada bulan Januari 2018. Melalui putusan Nomor 018/I/KIA-A/2018, Komisi Informasi Provinsi Aceh menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi publik yang tidak dapat dikecualikan. Dari proses tersebut di atas dapat digarisbawahi dua hal. Pertama, PPID utama mendasarkan diri pada Surat Penetapan Pengecualin yang dilakukan oleh Gubernur. Secara formal, tindakan PPID dapat dibenarkan, namun, problem muncul ketika Komisi Informasi Provinsi Aceh telah mengeluarkan keputusan yang memerintahkan pembukaan informasi. Setelah Komisi Informasi Provinsi Aceh memerintahkan pembukaan informasi, PPID Utama tidak juga menindaklanjuti keputusan tersebut,
  • 21. 21 sehingga pemohon harus melakukan proses hukum lanjutan dengan mengirimkan somasi kepada PPID Utama. Proses hukum ini membuahkan hasil dengan diresponnya permintaan oleh Dinas ESDM Provinsi Aceh pada tanggal 7 Mei 2018. Kedua, lama proses waktu yang ditempuh dalam meminta informasi mencapai waktu 1 tahun. Hal ini menjadikan proses permintaan informasi menjadi melelahkan bagi pemohon. B. Pemerintah Provinsi Riau Provinsi Riau merupakan penyumpang terbesar produksi migas nasional Indonesia. Pada tahun 2019, dari total produksi nasional sebesar 775 ribu barel per hari, Riau menyumbangkan sekitar 222.330 barel per hari, atau sekitar 30 persen produksi migas nasional, dangan lapangan wilayah kerja migas terbesar yakni Blok Rokan yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (Fakhur Rozi, 2019). Selain produksi migas, Provinsi Riau juga memiliki puluhan wilayah kerja pertambangan, dengan komoditas tambang seperti pasir dan non logam lainnya, batubara dan mineral logam. Tercatat data per tahun 2015, saat ini terdapat kurang lebih 79 IUP, dengan perincian non-Logam sebanyak 20 IUP, logam 14 IUP, dan batubara sebanyak 45 IUP. Adapun luas total cakupan dari IUP tersebut seluas 309.129.31 hektar (Gubernur Riau, 2015). Terkait dengan situasi keterbukaan informasi secara umum di provinsi Riau, sampai dengan bulan Juni 2020 jumlah total permohonan informasi yang dimohonkan berjumlah 60 permohonan informasi, sedangkan jumlah permohonan informasi yang selesai hanya berjumlah 27 permohonan informasi (PPID Riau Utama, 2020). Pada studi kasus di Riau, uji akses yang dipilih dilakukan kepada SKK Migas Perwakilan Sumbagut. SKK Migas Perwakilan Sumbagut merupakan kantor perwakilan SK Migas untuk wilayah sumatra bagian utara, dimana SKK Migas ini bukan merupakan bagian dari badan yang berada di bawah Provinsi Riau. Pemilihan SKK Migas ini dikarenakan masih sedikit uji akses informasi terhadap sektor industri ekstraktif yang secara langsung memiliki wilayah operasi di Provinsi Riau. UjiAksesKontrakMigasdiSKKMigasKantorPerwakilan Sumbagut Pada tanggal 16 Juli 2018, Novrizon Burman yang berprofesi sebagai wartawan mangajukan permohonan akses informasi kepada PPID SKK Migas Sumbagut yang diajukan secara tertulis, adapun informasi yang diminta oleh pemohon adalah: 1. Daftar nama, alamat, dan profil perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumatera Utara di wilayah kerja Provinsi Riau; 2. Dana CSR seluruh perusahaan migas di bawah SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir yakni, 2016, 2017, dan 2018; 3. Kontrak Karya (Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil Migas) antara SKK Migas dan seluruh perusahaan migas di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017 dan 2018; 4. Cost recovery semua perusahaan migas di bawah SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018; 5. Produksi/lifting semua perusahaan migas di bawah SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir, yakni, 2016, 2017, dan 2018; 6. Data produksi minyak semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir, yakni, 2016, 2017 dan 2018. Setelah lebih dari 10 hari, dan 7 hari dengan perpanjangan dengan alasan tertulis, sebagaimana diatur oleh UU KIP, PPID SKK Migas tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan pemohon. Pada tanggal 1 Agustus 2018, pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala SKK Migas Sumbagut, selaku atasan PPID SKK Migas Sumbagut, namun hingga batas waktu yang diamanatkan UU KIP, SKK Migas selaku badan publik, belum juga menanggapi permohonan pemohon informasi. Pemohon pada tanggal 19 September 2018, melakukan pendaftaran sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Riau dengan register sengketa Nomor Registrasi: Reg.020/PSI/KIP-R/ IX/2018. Pada tanggal 31 Oktober 2018, mediasi
  • 22. 22 terjadi antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Riau. Sayangnya mediasi yang dilakukan mengalami deadlock. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan pihak termohon terkait dengan penolakan permohonan informasi, antara lain: 1. Pihak termohon bersikeras bahwa SKK Migas Sumbagut bukan badan publik. Padahal kuasa hukum pemohon mengakui bahwa anggaran operasional SKK Migas berasal dari APBN dan mereka mengakui bahwa SKK Migas merupakan penyelenggara bisnis negara. 2. Pihak termohon menyatakan bahwa data yang diminta merupakan data tertutup dan rahasia negara, yang pembukaan data tersebut harus disetujui oleh Menteri yang diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; dan; 3. Pihak termohon menyatakan bahwa perjanjian/ kontrak SKK Migas tidak dapat diberikan karena merupakan rahasia antara SKK Migas dengan perusahan migas, sehingga perlu mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, yakni, perusahaan migas sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2006. Hasil akhir dari putusan ini adalah Komisi Informasi Provinsi Riau menolak keseluruhan argumen dari termohon, dan menyatakan bahwa SKK Migas Sumbagut merupakan Badan Publik karena fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang dananya bersumber dari APBN. Dengan demikian, SKK Migas sebagai badan publik juga harus menyediakan informasi publik, dan informasi yang dimintakan pemohon kepada SKK Migas adalah informasi yang bersifat terbuka. Lebih lanjut Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau memerintahkan kepada SKK Migas Sumbagut untuk menindaklanjuti permohonan pemohon ke SKK Migas Pusat. Proses sengketa ini berlanjut hingga tahapan banding dan kasasi. Termohon, yakni SKK Migas Sumbagut melakukan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan teregistrasi dengan Nomor Perkara 109/Pdt.Sus-KIP/2019/PN/Jkt.Sel. Pada pokoknya, pengadilan negeri memutuskan bahwa sebagian informasi yang diminta, seperti company profile perusahaan migas; dana CSR, data produksi minyak semua perusahaan Migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut di wilayah kerja Provinsi Riau tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, 2018 menurut Majelis Hakim adalah informasi yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga termasuk informasi terbuka. Sedangkan, informasi terkait kontrak SKK Migas dengan seluruh perusahaan minyak di wilayah kerja Provinsi Riau merupakan perjanjian yang mengandung kerahasiaan begitu juga dengan informasi lainnya seperti data cost recovery, lifting migas merupakan informasi yang tidak wajib diberikan (Novrizon Burman v SKK Migas PN, 2019). Tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, termohon kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), dan teregistrasi dengan perkara Nomor 211 K/Pdt.Sus-KIP/2020, yang pada pokok putusannya menyatakan putusan Komisi Informasi Provinsi Riau dan Putusan PN Jaksel yang mengabulkan sebagian permohonan informasi dinyatakan batal.6 Putusan MA tersebut didasari oleh pertimbangan: (1) Bahwa data dan informasi yang diterima oleh Pemohon/Tergugat mengenai Kontrak Kerja Sama SKK Migas dengan seluruh perusahaan Migas di wilayah kerja Provinsi Riau bukan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib diberikan; (2) Bahwa PN Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum karena tidak mengadili/ memeriksa putusan Komisi Informasi Publik, maka putusan PN Jaksel harus dibatalkan; dan (3) Bahwa permohonan pemohon adalah kabur, karena tidak menguraikan apa yang dituntutnya, sehingga gugatan menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 6 Novrizon Burman v SKK Migas K-MA, 2019
  • 23. 23 Pada kasus ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa paradigma kerahasiaan terhadap data kontrak migas masih kuat terpaku di dalam regulasi dan cara berpikir pejabat badan publik. Namun demikian, pada tahun 2019 peraturan yang dirujuk untuk menolak akses informasi tersebut, yakni Permen ESDM 27/2006 telah dicabut oleh Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Permen 7 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum bagi keterbukaan informasi pada sektor migas. Terdapat beberapa konsep kunci dari Permen 7 tahun 2019 terkait dengan klasifikasi data dan informasi migas di Indonesia. Berdasarkan sifat data, Permen 7/2019 ini mengklasifikasikan data migas terbagi menjadi beberapa klasifikasi, klasifikasi berdasarkan sifatnya, klasifikasi berdasarkan kepemilikan dan klasifikasi akses data. Untuk kajian ini, klasifikasi yang relevan adalah klasifikasi berdasarkan sifatnya, yakni, data migas yang bersifat terbuka dan data migas yang bersifat rahasia. Adapun data yang tidak bersifat rahasia adalah data yang di bawah penguasaan pemerintah, yang meliputi data: kegiatan survei umum; studi bersama, data kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama, dan data kontraktor dan/atau afiliasinya yang melakukan kegiatan pengalihan komitmen kerja pasti di wilayah terbuka, yang pengaturan keterbukaannya diatur lebih lanjut dalam permen tersebut.7 Namun demikian, penyampaian data-data tersebut terikat oleh ketentuan-ketentuan pembatasan dari Permen tersebut, yang pada umumnya memberikan batasan-batasan yang berpotensi justru bukan untuk membuka namun menghambat akses informasi tersebut, utamanya bagi publik. Oleh karenanya, kajian lebih lanjut terkait dengan pembatasan-pembatasan pada Permen ESDM 7/2019 ini perlu dilakukan. C. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Industri pertambangan di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi besar bagi perekonomian Sumatera Barat. Dari data yang diperoleh saat ini terdapat 7 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permen ESDM 7/2019 sekitar 71 IUP Eksplorasi/Operasi Produksi di Sumatera Barat. Sektor ini berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2010 – 2015, sebesar 5,51 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya (BPS Sumatera Barat, 2015) Terkait dengan situasi praktek keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Barat, permohonan informasi pada kurun waktu sejak 2015 – 2017 menangani 33 permohonan penyelesaian sengketa, dengan permohon informasi terkait dengan industri ekstraktif sebanyak lima sengketa informasi yang dilakukan oleh tiga pemohon kelompok masyarakat sipil, yakni permohonan informasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang pada tahun 2017 terkait permohonan informasi IUP dan perizinan lainnya di Sumatera Barat; permohonan informasi oleh Walhi Sumatera Barat terkait dengan IUP PT Atos Nusantara Mining, dan PT Prima Perkasa Abadi, dan PT RBBE; dan permohonan informasi oleh kelompok masyarakat Persatuan Pemuda Salibawan (PPS) Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman terkait dengan IUP PT Anugrah Batu Hirang. Keseluruhan proses ini menghasilkan keputusan yang mewajibkan PPID menyerahkan informasi yang diminta. Pada kajian ini akan dilaporkan uji akses IUP PT Anugrah Batu Hirang yang dilakukan oleh masyarakat PPS Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Uji Akses IUP PT Anugrah Batu Hirang Pada pertengahan 2016 Persatuan Pemuda Salibawan (PPS) Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat melakukan uji akses informasi terkait dengan informasi izin usaha PT Anugrah Batu Hirang seluas 4.040,78 hektar, yang memiliki potensi bahan tambang emas. Permohonan informasi ditujukan untuk meminta data IUP terkait dengan keberadaan dan rencana peningkatan perizinan operasi produksi perusahaan tersebut. Adapun motivasi dari permohonan ini adalah karena kekhawatiran akan dampak yang akan timbul dari aktivitas operasi perusahaan tambang tersebut, serta masyarakat juga merasa tidak dilibatkan di dalam proses pemberian izin perusahaan sehingga masyarakat tidak memiliki informasi apapun terkait
  • 24. 24 dengan rencana operasi dari perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, PPS melakukan uji akses kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan informasi terkait IUP PT Anugrah Batu Hirang. PPS mengajukan surat permohonan informasi terkait dengan IUP PT Anugrah Batu Hirang pada 19 September 2016 kepada PPID Utama Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan pertama ini surat permohonan tidak ditanggapi oleh PPID Sumatera Barat. Hal ini mendorong rencana pengajuaan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, namun rencana ini kemudian ditunda karena persoalan legal standing dari kelompok PPS yang merupakan kelompok informal masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan langkah PPS. PPS memutuskan untuk mengajukan sekali lagi atas nama persorangan atau gabungan perorangan. Padatanggal4Oktober2016gabunganperorangan ini kemudian menyurati PPID Utama Sumatera Barat untuk meminta informasi kembali, namun setelah 17 hari batas waktu tanggapan sebagaimana ditentukan dalam SOP pelayanan informasi tidak juga diberikan respon oleh PPID Utama Sumatera Barat. Pada 14 November 2016, pemohon kemudian mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat sebagai atasan PPID Utama, namunjugatidakdirespon.Padatanggal25November 2016, dilakukan pertemuan dengan Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Pemda Kabupaten Pasaman. Dalam pertemuan ini, informasi yang dimintakan masyarakat tetap tidak diberikan. Pihak pemerintah mempertanyakan motif dari masyarakat yang dianggap bekerja untuk keperluan lawan usaha PT Anugrah Batu Hirang. Pada 16 Januari 2017, pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Pada prosesnya, sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ini sempat terhenti karena adanya perubahan regulasi8 , ketiadaan anggaran, dan belum ditunjuknya 8 Terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mempengaruhi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkup pemerintahan daerah termasuk kelembagaan Komisi Informasi panitera pengganti oleh Gubernur9 . Penghentian ini berlarut-larut sampai dengan 10 bulan lamanya, sehingga pada tanggal 5 Oktober 2017, pemohon kemudian melaporkan Komisi Informasi kepada Ombudsman karena adanya indikasi penundaan berlarut-larut dan menimbulkan mal-administrasi pelayanan publik. Ombudsman kemudian berkesimpulan bahwa telah terjadi mal-daministrasi yang disebabkan oleh perubahan regulasi. Setelah kurang lebih tertunda selama 10 bulan, pada tanggal 9 Oktober 2017 sengketa informasi dimulai dan pada tanggal 28 Maret 2018 dalam proses mediasi disepakati Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan data yang diminta. Namun, data yang berhasil dihimpun hanya sebagian, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beralasanbahwadatayangdiminta,yaknipeningkatan izin operasi produksi tidak pernah diperpanjang, dengan demikian data tersebut tidak terdapat dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari kasus tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, adanya proses pembelajaran dari masyarakat terkait dengan strategi advokasi uji akses, hal ini dapat dilihat dengan mengganti pemohon yang tadinya dilakukan secara kolektif melalui organisasi PPS, untuk kemudian mengubah pemohon dengan status hukum yang diakui. Kedua, terdapat keterlambatan yang signifikan dan tidak perlu (undue delay) terkait dengan penyelesaian sengketa, terutama pada strategi delay oleh PPID, dan adanya ketidaksiapaan infrastruktur dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Terhitung sejak uji akses dilakukan pertama kali pada September 2016 sampai dengan Maret 2018, waktu penyelesaian memakan waktu kurang lebih 18 bulan. Hal ini berpotensi menyebabkan terhalanganya akses informasi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dalam hambatan waktu tertentu. 9 Surat Komisi Informasi Sumbar No. 19/KI-PSB/VII/2017 perihal tanggapan Konfirmasi Kepastian Sengketa Informasi yang diajukan kelompok Masyarakat Jorong IV Salibawan dan Surat Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat No. 0450/ SRT/0316.2017/pdg-012/XII/2017Tentang penyampaian tindak lanjut laporan Dugaan maladministrasi penundaan berlarut yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  • 25. 25 D. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Secara umum Provinsi Jatim memiliki sumberdaya alam yang besar. Tercatat hampir seluruh jenis komoditas ekstraktif yang memiliki nilai ekonomi terdapat di Provinsi Jatim. Tercatat per tahun 2015, terdapat 337 IUP yang beroperasi di Provinsi Jatim, yang didominasi oleh izin pertambangan jenis batuan. (Dinas ESDM Provinsi Jatim, 2016) Provinsi Jatim memiliki permintaan informasi yang relatif setara dan dinamis dalam sisi jumlah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah permohonan informasi dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 36 permohonan, dimana pada tahun 2018, Malang Corruption Watch melakukan permintaan informasi terkait dengan IUP (PPID Utama Prov Jatim, 2017, 2018 dan 2019). Pada periode 2017 - 2019, Komisi Informasi Provinsi Jatim melakukan proses sengketa rata-rata per tahun sebanyak 164 sengketa informasi. Perlu digarisbawahi data ini merupakan data akumulasi dari seluruh badan publik yang berada di Provinsi Jatim, khusus untuk badan publik Pemerintah Provinsi Jatim permohonan informasi yang sebanyak 33 sengketa informasi (Komisi Informasi Provinsi Jatim, 2017, 2018). Uji Akses Informasi Dokumen Pertambangan PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo Subsidiary PT Merdeka Copper Gold Pada tanggal 26 Agustus 2019, Walhi Jatim melalui surat permohonan informasi bernomor 134/ED/ WALHI.JATIM/VIII/2019, meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, yakni informasi terkait dengan beberapa dokumen operasi kegiatan pertambangan atas nama PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo Subsidiary PT Merdeka Copper Gold. Adapun dokumen-dokumen yang dimintaa adalah sebagai berikut: 1. Dokumen-dokumen mengenai bentuk evaluasi dan pengawasan salah satu proyek yang berada di kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh PT Merdeka Cooper Gold melalui entitas anak perusahaan pertambangan di bawah PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo di Kecamatan Pesanggaran, Pesisir Selatan, Kabupaten Banyuwangi; 2. Dokumen-dokumen lingkungan (AMDL, UKL/ UPL, Izin Lingkungan) atas nama kedua perusahaan tersebut; dan 3. Dokumen IUP atas nama kedua perusahaan tersebut. Sampai dengan berakhirnya masa tenggat respon berdasarkan undang-undang, yakni 10 hari kerja ditambah 7 hari untuk perpanjangan dengan memberikan alasan secara tertulis, Pemerintah Provinsi Jatim cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim tidak memberikan respon terhadap permohonan tersebut. Kemudian, pada tanggal 18 September 2019 Walhi Jatim kemudian mengirimkan Surat Keberatan Permohonan Informasi Nomor 136/ ED/WALHI/JATIM/IX/2019 kepada Gubernur Jatim selaku atasan PPID. Keberatan ini juga tidak diacuhkan, sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan permohonan informasi secara tertulis berdasarkan Pasal 36 UU KIP. Pada tanggal 1 November 2019 WALHI Jatim kemudian mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jatim. Selama tiga kali proses persidangan berjalan, pihak termohon tidak hadir dipersidangan. Memasuki persidangan keempat pihak termohon hadir tapi tidak siap dalam hal jawaban atas sengketa informasi yang dimohonkan oleh Walhi Jatim. Sampai dengan laporan ini dituliskan, Komisi Informasi belum menyidangkan sengketa ini. Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, tampak bahwa seperti daerah-daerah lainnya, strategi menunda-nunda proses pemberian informasi merupakan strategi umum dari badan publik, yang berpotensi memberikan kerugian bagi pemohon dan tampaknya bermaksud untuk memberikan efek psikologis melelahkan dan menghabiskan sumber daya bagi pemohon, untuk kemudian meninggalkan permohonan yang diajukan. E. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kaltim merupakan salah satu provinsi industri ekstraktif utama di Indonesia. Secara keseluruhan luas wilayah kerja pertambangan dan penggalian di Kaltim per tahun 2018 mencapai
  • 26. 26 11.415.709,35 hektar dengan perincian pertambangan batubara sebesar 1.023.723 hektar, pertambangan migas sebesar 9.571.843 hektar, dan pertambangan batuan mineral bukan logam sebesar 820.143. Adapun total produksi minyak bumi pada tahun 2019 adalah sebesar 26.250.000 barel, dan gas bumi sebesar 379.500.000 MMBTU. Sementara itu, total produksi batubara adalah sebesar 167.537.626,56 Ton (Sisdata Kaltim, 2019). Sektor ini merupakan penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar bagi Kaltim, dan menyumbang 46 persen dari PDRB. (Statistik BPS Kaltim, 2019) Secara kumulatif sejak berdirinya pada tahun 2012, Komisi Informasi Provinsi Kaltim telah menyelesaikan sebanyak 196 sengketa informasi, dan memutus 161 sengketa (KI Provinsi Kaltim, 2020). Pada Provinsi Kaltim,kasusujiaksesyangdiambiladalahpermintaan akses oleh Yayasan Bumi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kaltim pada tahun 2017 terkait dengan informasi operasi perusahaan tambang. Uji Akses DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Pada tahun 2017, Yayasan Bumi, organisasi non- pemerintah yang bergerak pada isu lingkungan hidup di Kaltim, mengajukan permohonan informasi pada DPMPTSP. Adapun informasi yang dimohonkan adalah dokumen sebagai berikut: 1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT); 2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); 3. Izin Ekplorasi; 4. Izin Produksi; 5. Izin penempatan jaminan reklamasi; 6. Izin penempatan jaminan pasca tambang; 7. Izin pencampuran batubara; 8. Izin pengolahan dan pemurnian (smelter); 9. Izin pengangkutan dan penjualan. Terhadap surat permohonan tersebut, DPMPTSP memberikan respon dengan menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimohonkan masuk ke dalam kualifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, utamanya Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 17 huruf (b), (d) dan (e) UU KIP. Yayasan Bumi kemudian mengajukan keberatan kepada DPMPTSP Kaltim, melalui surat keberatan terhadap pengecualian pemberian informasi yang dimohonkan tersebut, dengan menyebutkan beberapa alasan sebagai berikut: 1. Penetapan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai kualifikasi informasi yang dikecualikan, yang telah diatur dalam Undang- Undang nomor 14 tahun 2008, juga dengan memperhatikan pasal 11 ayat (2) UU KIP disebutkan “informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi Publik”, hal tersebut karena mengingat sebagian informasi yang dimohonkan oleh Yayasan Bumi sudah pernah menjadi objek sengketa di Komisi Informasi Kaltim dan telah dinyatakan sebagai informasi yang terbuka bagi publik oleh Putusan KIP Kaltim Nomor 0003/ REG-PSI/2014. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 614K/TUN/2015, dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Agung telah memperluas makna kualifikasi informasi terhadap dokumen perizinan, Mahkamah Agung mendefiniskan bahwa dokumen pengelolaan sumberdaya alam (dokumen perizinan) merupakan informasi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dengan mengacu pada Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 48 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memerintahkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi atau data perizinan dan non-perizinan yang relevan sesuai aturan atau ketentuan perundang-undangan kepada masyarakat secara berkala melalui website, media elektronik dan alat peraga visual lainnya dan atau
  • 27. 27 tertulis atas permintaan masyarakat serta lembaga pemerintahan, pendidikan, swasta, swadaya masyarakat dan kelembagaan lainnya. Atasan termohon, dalam hal ini Kepala Dinas DPMPTSP Kaltim mengabaikan surat keberatan tersebut, sampai dengan batas waktu respon yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan, yakni, 30 hari sejak keberatan diajukan. Pada tanggal 4 Oktober 2017, Yayasan Bumi kemudian mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kaltim yang diterima dan diregistrasi oleh panitera Komisi Informasi Provinsi Kaltim. Komisi Informasi Provinsi Kaltim kemudian melakukan proses pemeriksaan. Salah satu isu yang mengemuka adalah tentang dasar hukum informasi yang dikecualikan, termasuk bukti yang menyatakan bahwa DPMPTSP telah melakukan uji konsekuensi. Pada pemeriksaan persidangan ditemukan bahwa DPMPTSP tidak memiliki SOP untuk penyusunan daftar informasi publik berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pada kasus ini kemudian Komisi Informasi Provinsi Kaltim memberikan Putusan Nomor 0014/REG-PSI/X/2017, yang pada dasarnya memerintahkan pembukaan informasi, dan memerintahkan DPMPTSP menyerahkan sebagian informasi yang diminta oleh pemohon dan mengecualikan sebagian informasi lainnya. DPMPTSP kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 15 Agustus 2018, majelis hakim kemudian menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kaltim tersebut. Sama seperti kasus lainnya, pada kasus ini terdapat indikasi kuat strategi memperlambat proses pemberian informasi. Padahal sebagaimana telah disampaikan oleh Yayasan Bumi, pada surat keberatannya, informasi yang diminta bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan putusankomisiinformasimaupunputusanpengadilan terdahulu. Ketidakhormatan pemerintah terhadap preseden yang terbentuk perlu dianggap sebagai celah dalam pelaksanaan UU KIP yang perlu untuk ditutup dan diselesaikan masalahnya. F. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada tahun 2018, kontribusi industri ekstraktif pada ekonomi Provinsi NTB (NTB) menempati posisi kedua setelah sektor konstruksi (Nur Islamy, 2019). Per 2019, jumlah IUP di NTB mencapai 261 IUP, dengan perincian 27 IUP mineral logam dan 234 IUP Batuan. Luas wilayah pertambangan dan penggalian di NTB mencapai lebih dari 190.000 hektar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Tercatat beberapa perusahaan besar beroperasi di NTB, seperti PT Amman Mineral yang dimiliki oleh grup Medco yang mengoperasikan tambang tembaga Batu Hijau, yang sebelumnya dikelola oleh Newmont (PWYP, 2019). Per tahun 2018, jumlah pengguna yang masuk ke situs PPID Provinsi NTB sebanyak 42.589 kali, dengan jumlah download sebanyak 42.307 kali, sedangkan jumlah permohonan informasi sebanyak 23 permohonan informasi, dengan pemberian informasi sepenuhnya sebanyak 15 permohonan diterima, dan 1 permohonan diterima sebagian, dan 7 permohonan ditolak (PPID NTB, 2018). Terkait dengan sengketa informasi, sejak 2016 sampai dengan 2020 tercatat 46 sengketa informasi sudah diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB (Komisi Informasi NTB, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Uji Akses IUP di Kabupaten Lombok Barat Pada tanggal 23 April 2019, seorang warga bernama Jamhur, yang merupakan warga yang tinggal di wilayah lingkar tambang di wilayah Sekotong Kabupaten Lombok Barat, mewakili beberapa warga lainnya yang tergabung dalam community centre warga yang resah dengan kegiatan pertambangan. Untuk itu, warga berinisiatif melakukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Adapun permohonan informasi dan dokumen yang dimaksud terkait dengan: 1. Daftar perusahaan tambang/IUP yang beroperasi di Kabupaten Lombok Barat; 2. Dokumen IUP seluruh perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat; 3. Dokumen AMDAL/UKL-UPL perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Lombok Barat; dan 4. Penerimaan royalti dari sektor pertambangan
  • 28. 28 yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Adapun alasan yang diajukan oleh Jamhur untuk melakukan akses tersebut adalah peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan pertambangan yang dilindungi oleh undang-undang. Data dan informasi dimintakan dalam bentuk soft copy atau hard copy. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB tidak menghiraukan permohonan tersebut, sampai dengan waktu 10 hari untuk merespon permintaan informasi, sebagaimana digariskan dalam SOP Pelayanan Informasi Angka IV huruf D tentang Jangka Waktu Pemberian Informasi. Pada tanggal 13 Mei 2019, pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi NTB dan Dinas ESDM Provinsi NTB sebagai atasan PPID. Keberatan yang diajukan oleh Jamhur berbuah hasil, Dinas ESDM Provinsi NTB kemudian mengutus salah satu stafnya untuk memberikan sebagian informasi tersebut, terutama terkait dengan daftar IUP per bulan Desember 2018 dan saudara Jamhur langsung mengambilnya ke Dinas ESDM Provinsi NTB. Namun data yang diberikan hanya berupa daftar izin dan nama perusahaan, sedangkan data lainnya yangdimintatidakdiberikanolehDinasESDMProvinsi NTB. Terkait dengan ini staf dinas beralasan bahwa data-data tersebut masih dipegang oleh pemerintah kabupaten, karena kewenangan terkait dengan perizinan pertambangan baru saja dialihkan, dan dinas provinsi sendiri mengalami kesulitan untuk mengambil data dan informasi tersebut dari pemerintah kabupaten. Kasus NTB ini memiliki kesamaan persoalan dengan kasus-kasus lainnya, tampak badan publik melakukan strategi penundaan. Seperti halnya pada Kaltim dan Sumatera Barat, peralihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi terkait dengan pertambangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditandai dengan tidak beralihnya dokumen perizinan dari kabupaten/kota ke provinsi.
  • 29. 29 D ari kajian dan analisis, serta studi kasus kondisi keterbukaan informasi di sektor industri ekstraktif yang dihadirkan dari 6 (enam) provinsi di atas, dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan celah pelaksanaan UU KIP, khususnya akses informasi data pertambangan, yakni: Kerangka Normatif Keterbukaan Informasi Publik Sektor Industri Ekstraktif 1. Pada umumnya kerangka normatif dari keterbukaan informasi dari 6 daerah kajian telah memadai dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan keberadaan PPID, dan website PPID sebagai outlet informasi sekaligus platform bagi permohonan informasi oleh masyarakat; 2. Secara umum, informasi yang tersedia pada website tersebut masih didominasi oleh jenis informasi yang bersifat statis, seperti peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, dan profil organisasi. Hanya terdapat beberapa informasi dinamis. Informasi yang sifatnya dinamisinipunterbataspadainformasi-informasi perencanaan, jumlah kunjungan dan berita-berita terkaitdenganaktivitaspemerintahan,sedangkan informasi yang bersifat substantif, masih sangat terbatas dan tidak dilakukan pembaharuan secara berkala; 3. Salah satu hal yang digarisbawahi dari temuan kerangka normatif ini adalah terdapat beberapa inovasi yang bersifat involutif (mundur) dari pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi terkait dengan sektor pertambangan dan industri ekstraktif. Dari 6 daerah kajian, 3 di antaranya menyatakan data dan informasi terkait izin pertambangan sebagai informasi yang dikecualikan, melalui surat keputusan ataupun surat penetapan informasi dikecualikan, seperti Sumatera Barat, Aceh, dan Kaltim, yang tidak mengecualikan hanya Provinsi Jatim, sedangkan Provinsi NTB dan Riau tidak ditemukan dokumen terkait dengan surat penetapan informasi dikecualikan. Alasan yang dikemukakan untuk mengecualikan informasi ini, di dalam uji konsekuensi adalah alasan persaingan usaha dan perlindungan data pribadi. Namun demikian, terdapat satu inovasi hukum terkait dengan keterbukaan informasi dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Komisi Informasi Provinsi Riau mengeluarkan Keputusan Nomor 004/ KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban Badan Kesimpulan dan Rekomendasi 6
  • 30. 30 Publik Untuk Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau. 4. Pada kerangka normatif juga ditemukan bahwa baik Komisi Informasi dan Pengadilan telah secara konsisten mengklasifikasi bahwa informasi sektor ekstraktif adalah informasi publik yang dapat dimintakan aksesnya oleh masyarakat. Adapun beberapa informasi yang bersifat pribadi, seperti di dalam Putusan Komisi Informasi Kaltim terkait nomor rekening bank diberikan tanda strip hitam. Studi Kasus Keterbukaan Informasi Sektor Industri Ekstraktif 1. Salah satu temuan utama dari studi kasus adalah terdapat penyangkalan terhadap hak informasi yang dilakukan oleh badan publik. Salah satu pola umum yang digunakan oleh badan publik dalam melakukan penyangkalan terhadap hak informasi di sektor pertambangan ialah dengan melakukan pelambatan dalam memberikan layanan dan akses informasi yang diminta. Padahal seperti yang dikemukakan pada temuan kerangka normatif di atas, baik Komisi Informasi dan Pengadilan telah secara konsisten menyatakan bahwa informasi sektor ekstraktif adalah bagian dari informasi publik yang terbuka, sehingga badan publik tidak dibenarkan untuk mengklasifikasikan informasi sektor industri ekstraktif sebagai informasi yang dikecualikan atau memperlambat pemberian informasi tersebut kepada publik. 2. Pada sektor pertambangan, perpindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi memiliki dampak terhadap ketersediaan data/ informasi pertambangan. Pada kajian ini ditemukan tidak selesainya perpindahan dokumen sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemda 2014. Hal ini telah berdampak terhadap akses informasi terkait dengan sektor industri ekstraktif, khususnya pertambangan. B. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Mendorong Komisi Informasi untuk menerbitkan panduan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka menyusun penetapan klasifikasi informasi yangdikecualikan,khususnyapadasektorindustri ekstraktif. Hal paling penting dari panduan dan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah memberikan kejelasan terkait dengan alasan persaingan usaha sebagai alasan pengecualian informasi; 2. Melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan yurisprudensi dari Putusan Komisi Informasi dan pengadilan terkait dengan informasi sektor industri ekstraktif, serta melakukan diseminasi aktif terkait yurisprudensi tersebut kepada pejabat badan publik, utamanya PPID. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi klasifikasi informasi sektor industri ekstraktif sebagai informasi yang bersifat dikecualikan; dan 3. Melakukan dorongan kepada publik, utamanya, organisasi masyarakat sipil dan komunitas akademik terkait dengan industri ekstraktif di dalam mengakses data dan informasi pertambangan melalui diseminasi yang memuat pengenalan terhadap standar EITI dan cara melakukan akses terhadap informasi pertambangan.
  • 31. 31 Bibliography Buku, & Artikel Jurnal Benjamin K. Sovacool, Gotz Walter, Thijs Van De Graaf, and Nathan Andrews, Energy Governance, Transnational Rules, and the Resourcce Curse : Exploring the Effectiveness of the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), World Development, Vol. 83, 2016. Bob Hudson, David Hunter, & Stephen Peckham, Policy Failure and the Policy Implementation Gap : Can Policy Support Programs Help?, Policy Design and Practice, Vol 2, 2019 David L.Goldwyn, Drilling Down The Civil Society Guide to Extractive Industry Revenues and the EITI, Revenuw Watch Indonesia, 2008. Nur Islamy, Analsisi Sektor Potensial, Dapatkan Pariwisata Menjadi Lokomotif Baru Ekonomi NTB ?, Journal of Indonesian Tourism Hospitality and Recreation, 2019. Simon Butt, Freedom of Information Law and Its Application in Indonesia : A Preliminary Assessment, Asian Journal of Comparative Law, Vol : 8, 2013. Tarik Sahovic, Victoria Tetyora, & Imeldin Radaslic, Case Study : Closing the Licensing/Permit Regulatory Implementation Gap at the Sub-National Level in Bosnia and Herzegovina, International Finance Cooperation, 2015. Siri Aas Rustad, Philippe Le Billon, and Pavi Lujala, Has the Extractive Industries Transparency Inituative been a success? Identifiying and Evaluating EITI Goals, Resource Policy, Vol : 51, (2017). Pavi Lujala, An Analysis of the Extractive Industry Transparency Initiative Implementation Process, World Development, 2018. Laporan dan Standard BPS Provinsi Kaltim, Provinsi Kaltim Dalam Angka 2019. Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2020, Extractive Industry Transperancy Initiative, The EITI Standard 2019. < https://eiti.org/files/documents/ eiti_standard2019_a4_en.pdf> Extractive Industry Transperancy Initiative, Progress Report 2019, EITI Publication, 2019, <https://eiti.org/ document/eiti-progress-report-2019>, diakses pada 12 Juni 2020 ----------------------------------------------------------, EITI Standard 2019, < https://eiti.org/ document/eiti-standard-2019> diakses pada 20 Juni 2020 Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, Hasil Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Hasil%20Evaluasi%20 UU%20KIP%20Tahun%202015.pdf>, diakses pada 22 Juni 2020 Komisi Informasi Provinsi Jatim, Laporan Tahunan 2017. --------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2018. Komisi Informasi NTB, Laporan Tahunan 2016 ----------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2017 ----------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2018 ----------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2019 ----------------------------------------------------, Laporan Tahunan 2020 Dinas ESDM Provinsi Jatim, Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Angka 2016. PPID Utama Provinsi Jatim, Laporan Akses Informasi Publik Provinsi Jatim 2017. ----------------------------------------------, Laporan Akses Informasi Publik Provinsi Jatim 2018.
  • 32. 32 -----------------------------------------------, Laporan Akses Informasi Publik Provinsi Jatim 2019. Publish What You Pay, Ringkasan Eksekutif Laporan Kaji Cepat : Peluang Implementasi Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi NTB,<file:///C:/Users/girit/Downloads/Peluang%20Implementasi%20 Keterbukaan%20Perizinan%20Pertambangan%20di%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%20 (2).pdf>, diakses pada 21 June 2020 Gubernur Riau, Presentasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Riau, Rapat Monev Korsup KPK tanggal 24 – 25 Maret 2015 di Medan. Natural Resource Governance Institute, 2017 Resource Governance Index, NRGI 2017. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survey Umum Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi (mencabut Permen 27/2006) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik FWI a v BPN (KI), Putusan Komisi Informasi Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015. ---------------------------------------- (PTUN), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 2/G/ KI/2016/PTUN-JKT. ----------------------------------------- (MA), Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 PK/TUN/2017. MCW v Pemkot Surabaya (KI), Putusan Komisi Informasi Nomor 60/IV/KI-Prov.Jatim.PS-A-M-A/2016; -------------------------------------------------(PTUN), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 76/ KIP/2016/PTUN.SBY; --------------------------------------------------(MA), Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/ TUN/2016. Novrizon Burman v SKK Migas (KI), Putusan Komisi Informasi Nomor 020/KIP-RPS-A-M-A/IX/2018. ---------------------------------------- (PN), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 109/ Pdt.Sus-KIP/2019/PN.Jkt.Sel. ------------------------------------------(MA), Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pdt.Sus- KIP/2020 Sumber Lainnya Fakhrur Rozi, ‘Riau Sumbang 30 Persen Produksi Minyak Nasional di Janauri 2019, https://www.riauonline. co.id/bisnis/read/2019/02/25/riau-sumbang-30-persen-produksi-minyak-nasional-di- januari-2019, diakses pada 19 Juni 2020 Sistem Informasi Data Kaltim, https://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/home, diakses pada 20 Juni 2020
  • 34. 34 Lampiran I : Surat Penetapan Informasi Dikecualikan Pemerintah Provinsi Aceh Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1025/2020 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh
  • 35. 35
  • 36. 36
  • 37. 37
  • 38. 38
  • 39. 39
  • 40. 40
  • 41. 41
  • 42. 42
  • 43. 43
  • 44. 44
  • 45. 45
  • 46. 46
  • 47. 47 Lampiran II : Surat Penetapan Informasi DIkecualikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 480-673-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-595-2017 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  • 48. 48
  • 49. 49
  • 50. 50
  • 51. 51
  • 52. 52
  • 53. 53
  • 54. 54
  • 55. 55
  • 56. 56
  • 57. 57
  • 58. 58
  • 59. 59
  • 60. 60
  • 61. 61
  • 62. 62
  • 63. 63
  • 64. 64
  • 65. 65
  • 66. 66
  • 67. 67
  • 68. 68
  • 69. 69
  • 70. 70 KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU Nomor: 004/KPTS/KIP-R/III/2019 TENTANG KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI RIAU KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU Menimbang : 1. Banyaknya tumpang tindih penguasaan lahan akibat minimnya keterbukaan informasi terkait dengan pertambangan, sehingga menimbulkan konflik; 2. Banyaknya pengelolaan wilayah pertambangan tanpa izin berpotensi menyebabkan kerugian Negara dan kerugian masyarakat; 3. Penerbitan perizinan yang transparan agar kegiatan usaha pertambangan mineral dilaksanakan secara lebih sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada publik dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik; 2. Pasal 9 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami; 3. Pasal 11 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat; 4. Pasal 11 dan 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala dan tersedia setiap saat; 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya mengatur bahwa pengelolaan pertambangan dikelola Lampiran III : Surat Keputusan Komisi Informasi Daerah Provinsi Riau Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 004/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan dan Mengumkan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau
  • 71. 71 berdasarkan asas Partisipatif, Transparan dan Akuntabel; 6. Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya mengatur mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi dan Operasi Produksi; 7. Putusan Komisi informasi Kalimantan Timur No 0014/REG/PSI/X/2017 tentang Sengketa Informasi Yayasan Bumi Terhadap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Riau tanggal 22 Maret 2019 mengenai Pengesahan Keputusan tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan Informasi Publik Terkait Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU TENTANG KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI RIAU. PERTAMA : Informasi-informasi terkait Izin Usaha Pertambangan adalah informasi publik, dan Badan Publik terkait wajib menyediakan dan mengumumkannya; KEDUA : Informasi-informasi terkait izin usaha Pertambangan, sekurang-kurangnya dan tidak terbatas pada : 1. Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Riau dilengkapi dengan titik koordinat; 2. Daftar Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik IUP Ekplorasi dan /atau IUP Operasi Produksi di Wilayah Kabupaten, antar kabupaten se Provinsi Riau; 3. Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang memuat dokumen-dokumen pendukungnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sekurang-sekurangnya memuat : a. Nama Perusahaan; b. Lokasi dan Luas Wilayah; c. Recana Umum Tata Ruang; d. Jaminan Kesungguhan; e. Modal Investasi; f. Perpanjangan waktu Kegiatan; g. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP;