pendiran koperasi pasca UU Cipta Kerja

1. KOPERASI
INDONESIA
HENRA SARAGIH, SH, MH

2. Landasan Hukum Perkoperasian
1
UU No. 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian
2
UU No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
3
UU No. 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
4
PP No. 04 Tahun 1994
Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi
5
PP No. 17 Tahun 1994
Tentang Pembubaran Koperasi
Oleh Pemerintah
6 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi
PP No. 09 Tahun 1995
7
PP No. 05 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
8
PermenKUKM No. 09 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan
Perkoperasian
9
PermenKUMHAM No. 14 Tahun 2019
Tentang Pengesahan Koperasi

3. Tiga Pelaku Ekonomi di Indonesia
Penguasaan negara terhadap
cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang
banyak.
BUMN
01 Diperkenankan untuk menguasai
cabang-cabang produksi yang tidak
menguasai hajat hidup orang
banyak.
Swasta
02
0 Menorganisir usaha-usaha rakyat
menjadi usaha-usaha yang besar
dan modern (soko guru
perekonomian Indonesia).
Koperasi
03

4. UUD 1945
BAB XIV
PASAL 33
PEREKEONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
Ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

5. BADAN HUKUM DI INDONESIA
Koperasi
• UU No. 25/1992
• UU No. 11/2020
Perseroan Terbatas
• UU No. 40/2007
• UU No. 11/2020
Yayasan
• UU No. 28/2004
Perkumpulan
• UU No. 17/2003

6. Perbedaan Koperasi dengan PT
No. Koperasi PT
1. Tujuan: kesejahteraan anggota Tujuan: memperoleh keuntungan
(maksimalisasi profit)
2. Keanggotaan: terbuka untuk semua
pengguna
Keanggotaan: untuk pemegang saham
3. Kewenangan tertinggi: mengambil
keputusan umum oleh anggota
koperasi (share of interest)
Kewenangan tertinggi: keputusan
tergantung pada pemegang saham
(investor) sesuai jumlah (share of capital)
4. Hak politik: satu anggota satu suara (one
member one vote)
Hak politik: mayoritas pemegang saham.
5. Pengawasan: dilaksanakan oleh anggota k
operasi berdasarkan hak yang sama
Pengawasan: dilakukan oleh komisaris
6. Pemilik: anggota Pemilik: pemilik saham
7. Pengguna : anggota Pengguna : Masyarakat Umum

7. Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Badan usaha yang beranggotakan orang perseorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan.
Pengertian Koperasi
1. Koperasi Primer didirikan paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang yang
mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; dan
2. Koperasi Sekunder didirikan paling sedikit oleh 3 (tiga) badan hukum
Koperasi.
*Pasal 86 UU Cipta Kerja
Syarat Pendirian Koperasi
1. Dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang bagi pendirian koperasi
primer, dan 3 (tiga) koperasi secara laring dan during;
2. Membuat rancangan anggaran dasar.
*Pasal 86 UU Cipta Kerja
Tata Cara Pendirian Koperasi

8. Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi memiliki agenda :
Rencana Pembentukan
Koperasi
Nama Koperasi Rancangan angga
ran dasar kopera
si
Usaha koperasi
Besarnya simpanan pokok da
n simpanan wajib sebagai m
odal
Pemilihan pengurus Pemilihan pengawas
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indon
esia
Rapat
Persiapan
Pembentukan
Koperasi

9. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Notaris mempersiapkan akta
pendirian dan dokumen
Pengesahan pendirian oleh
Kemenkumham melalui SABH.
SK Pengesahan Akta Pendirian
dicetak oleh Notaris dan Dinas
Prov/Kab/Kota.
Berita acara rapat pembentukan
& dokumen
Rapat pembentukan oleh para
pendiri koperasi minimal 9 orang,
dapat dihadiri Dinas/Notaris
Penyuluhan Perkoperasian oleh
Kementerian dan/atau Dinas
yang membidangi Koperasi.
Pemerintah mengumumkan
dalam BNRI

10. Wilayah Keanggotaan Koperasi
Kab/Kota :
KTP Anggota dimana hanya
1 Kab/Kota
Lintas Kab/Kota :
KTP Anggota sudah
berbeda 1 Kab/Kota
pada satu Provinsi
Lintas Provinsi :
KTP Anggota sudah
berbeda satu
Provinsi

11. Bentuk dan Tujuan Koperasi
Primer
Dibentuk sekurang-
kurangnya oleh 9
(sembilan) orang
Pola Koperasi:
• Konvensional; dan
• Syariah
Sekunder
Dibentuk sekurang-
kurangnya oleh 3 (tiga)
koperasi
Pola Koperasi:
• Konvensional; dan
• Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) :
• RekomendasiMUI setempat;
• Sertifikat DSN
Tujuan Koperasi dilihat dari
kepentingan anggotanya
dengan cara :
• Melayani kebutuhan produksi
para anggotanya
• Melayani kebutuhan konsumsi
para anggotanya
• Melayani kebutuhan jasa para
anggotanya
• Melayani kebutuhan pemasaran
para anggotanya
• Melayani kebutuhan permodalan
para anggotanya
• Dan kepentingan lainnya.

12. Jenis Koperasi
JASA PEMASARAN KONSUMEN PRODUSEN SIMPAN PINJAM

13. Modal Koperasi
Modal sendiri dapat berasal dari:
1. Simpanan Pokok;
2. Simpanan Wajib;
3. Dana cadangan; dan
4. Hibah
Pemupukan modal yang berasal
dari modal penyertaan
Modal Pinjaman dapat berasal dari:
1. Anggota;
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
3. Bank atau Lembaga keuangan lainnya;
4. Penerbitan obligasi dan surat utang
lainnya;
5. Sumber lain yang sah
Modal Koperasi terdiri atas modal
sendiri dan modal pinjaman
B D
C
A

14. Modal Awal Untuk Pendirian KSP
Modal Awal KSP
Lintas Provinsi : 375 Juta
Lintas Kab/Kota : 75 Juta
Kab/Kota : 15 Juta
*Pasal 17 ayat 2 PermenkopUKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015

15. Perangkat Organisasi Koperasi
Pengurus
Pengawas
Pemegang kekuasaan tertinggi
koperasi
Rapat Anggota

16. Kewajiban anggota:
1.Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta keputusan yang telah disepakati
dalam Rapat Anggota
2.Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang
diselenggarakan oleh koperasi
3.Mengembangkan dan memelihara kebersamaan
berdasar atas asas kekeluargaan
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

17. Hak anggota
1.Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara
dalam Rapat Anggota
2.Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau
Pengawas
3.Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan
dalam Anggaran Dasar
4.Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus
diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5.Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang
sama antara sesama anggota
6.Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan
Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

18. Ketentuan mengenai Pengurus Koperasi diatur dalam Pasal 29 UU 2
5/1992 sebagai berikut :
(1) Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat
Anggota
(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota
(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus
dicantumkan dalam akta pendirian
(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun
(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota
Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

19. Ketentuan mengenai Pengelola Koperasi terdapat dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU 25/
1992.
Pasal 32 UU 25/1992 menyatakan :
(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa
untuk mengelola usaha.
(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka
rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat
persetujuan.
(3) Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus
(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31
Pasal 33 UU 25/1992 menyatakan, “Hubungan antara Pengelola Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas
dasar perikatan"
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

20. Ketentuan mengenai Pengawas diatur dalam Pasal 38
, Pasal 39 dan Pasal 40 UU 25/1992.
Pasal 38 UU 25/1992 menyatakan :
(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi
dalam Rapat Anggota.
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat
Anggota.
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat
sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam
Anggaran Dasar.
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

21. Persentase Pembagian SHU Dalam
AD/ART Koperasi
SHU
SHU yang
dibagikan kpd
anggota.
50%
Dana
Cadangan.
30%
Dana
Pengurus dan
Pengawas.
5%
Dana
Pendidikan.
10%
Dana
Manajer dan
Karyawan.
5%
*hal ini tergantung
dari keputusan
anggota yang
ditetapkan dalam
rapat anggota

22. Izin Usaha Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan
Syariah KSPPS), Unit Simpan Pinjam (USP), dan Unit Simpan Pinjam
Pembiayaan Syariah (USPPS) diwajibkan memiliki dokumen legalitas
usaha berupa Surat Izin Simpan Pinjam yang diterbitkan pemerintah
sesuai wilayah keanggotaannya.
Izin Usaha Simpan
Pinjam
Lintas Provinsi
(Nasional)
Kementerian Koperasi dan UKM
Lintas
Kabupaten/Kota
(Provinsi)
Dinas yang membidangi Koperasi di
Provinsi
Kabupaten/Kota
Dinas yang membidangi Koperasi di
Kabupaten/Kota
*Berdasarkan Lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

23. Koperasi wajib mengurus dan memiliki
perijinan usaha yang ditetapkan
pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, kabupaten/kota, berkaitan
dengan kegiatan usaha yang
dilakukan koperasi.
Koperasi yang menyelenggarakan
usaha selain simpan pinjam wajib
memiliki ijin usaha sektor/bidang
usaha, yang dikeluarkan oleh
pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, kabupaten/kota, melalui
kantor layanan perijinan satu atap,
dan/atau instansi teknis.
Koperasi yang menyelenggarakan
usaha Simpan Pinjam wajib memiliki
ijin usaha simpan pinjam yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwen
ang.
B
D
C
A

24. • Latar Belakang
bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan
investasi dan pelaksanaan berusaha, perlu dilakukan
perubahan terhadap proses perizinan usaha simpan pinjam
koperasi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;
• Dalam rangka melaksanakan Pasal 88 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu
dilakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria perizinan usaha simpan pinjam koperasi;
Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission (OSS)

25. Lanjutan………..
 Pasal 14
(1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h
merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang
Undang tetang Perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah
;
(2) Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian
koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta
pembubaran koperasi oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
(3) Ketentuan mengenai pengesahaan koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

26. Login untuk akses ke OSS dan
mengisi data tambahan untuk
pendaftaran berusaha
Pendaftaran
Penerbitan NIB
Legalisasi Pendaftaran
Menyetujui unutk pemenuhan
persyaratann izin usaha simpan
pinjam diajukan ke :
1. Kementerian Koperasi dan UKM
2. Dinas KUKM Provinsi
3. Dinas KUKM Kab/Kota
Komitmen Kepatuhan
Penerbitan izin usaha
simpan pinjam koperasi
Izin Usaha
PROSES BISNIS DAN DOKUMEN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM MELALUI SISTEM OSS
Persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam:
1. Bukti Setoran Modal;
2. Rencana Kerja 3 (Tiga) Tahun;
3. Administrasi dan Pembukuan
Usaha;
4. Nama dan Riwayat hidup
pengurus, pengawas, dan calon
pengelola;
5. Memiliki kantor dan sarana kerja;
6. Dewan Pengawas Syariah
dengan rekomendasi DSN-MUI
atau MUI Provinsi/Kab/Kota bagi
KSPPS dan USPPS Koperasi

28. TERIMA KASIH
Henra saragih @henrasaragih73 henrasaragih73 Henra saragih