Recommended
More Related Content
Similar to Pembahasan 2 - Operational Perbankan.pptx
Similar to Pembahasan 2 - Operational Perbankan.pptx (20)
More from hadiisyam
More from hadiisyam (7)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pembahasan 2 - Operational Perbankan.pptx
- 1. Zulkhairil Hadi Syam, S.E.I., M.E.Sy. STES Bhakti Nugraha, 2024 #ABetterWaytoGrow
- 2. Pembahasan 02 01 Konsep Operational Perbankan Pendirian dan Bentuk Hukum Perbankan 03 Jenis-Jenis Kantor Bank 04 Penggabungan Usaha Bank
- 4. Konsep dan Sistem Perbankan Syariah
- 5. Bunga vs Bagi Hasil
- 6. Alur Operasional Bank Syariah mudharib ∑ bagi hasil Bagi hasil/laba ujroh Prinsip bagi hasil Prinsip sewa Prinsip jual beli margin tabel bagi hasil Agen: mdh muqayyadah Jasa keuangan: wakalah, kafalah, sharf Wadiah yad dhamanah Mudharabah mutlaqah lainnya Pendapatan mdh mutlaqah Pendapatan berbasis Imbalan (Fee Base Income) Pooling Dana Laporan laba rugi Penghimpunan dana Penyaluran dana Pendapatan
- 7. Sumber Keuntungan Bank Syariah Statement Income Fee-based Income Mudharabah Musyarakah Masing2 berkontribusi dana; untung & risiko ditanggung bersama Shahibul maal 100% dana; mudharib sbg pengelola; untung dibagi sesuai kesepakatan; rugi ditanggung shahibul maal, kecuali jika mudharib lalai, maka rugi ditanggung mudharib Jual Beli Ijarah Jasa Murabahah Salam Istishna Dengan tambahan keuntungan Barang ditangguhk an, pembayara n di muka Barang ditangguhkan, pembayaran bisa saat kontrak, diangsur, atau di kemudian hari Hawalah Wakalah Nisbah Bagi Hasil Margin Keuntungan Ujroh / Fee
- 8. Pendirian dan Bentuk Hukum Perbankan
- 9. Tahapan Pendirian Bank UU Nomor 10 Tahun 1998 dan SK Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999, menetapkan ketentuan bagi pendirian Bank Umum dan BPR. Pendirian Bank Umum dan BPR meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha Persetujuan prinsip : Persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Izin usaha : izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank, setelah persiapan pendirian Bank selesai dilakukan
- 10. Persetujuan Prinsip Untuk memperoleh persetujuan prinsip, calon pemilik mengajukan kepada BI yang memuat : Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk AD/ART, dengan memuat; Nama dan tempat kedudukan Kegiatan usaha sebagai bank Permodalan Wewenang, tanggung jawab dan masa jabatan komisaris dan direksi Daftar kepemilikan Daftar calon pemegang saham berikut rincian besaran kepemilikan saham (PT) Daftar calon anggota berikut simpanan pokok, wajib dan hibah (koperasi) Rencana organisasi Rencana Kerja Tahun Pertama Analisis terhadap peluang pasar dan potensi ekonomi Rencana kegiatan usaha, penghimpunan dan penyaluran dana bank, serta langkah-langkahnya Rencana kebutuhan pegawai Proyeksi arus kas selama 12 bulan, neraca dan perhitungan laba rugi
- 11. Persetujuan Prinsip Bukti Setoran Modal minimal 30% dari Modal disetor dalam bentuk Bilyet Giro BI Modal disetor untuk Bank Umum sebesar Rp 3 T Modal disetor untuk BPRS 2 M untuk wilayah Jabodetabek 1 M untuk Ibu Kota Provinsi 500 juta untuk kota dan kabupaten diluar keduanya Surat Pernyataan dari calon pemilik, bahwa modal tersebut: Tidak berasal dan pinjaman atau fasilitas pembiayaan Tidak berasal dan untuk pencucian uang Persetujuan selambat-lambatnya akan diberikan selama 60 hari setelah dokumen permohonan diterima. BI wajib melakukan: Penilitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen Wawancara terhadap calon pemilik, komisaris dan direksi Analisis yang meliputi: Tingkat persaingan yang sehat antar Bank Tingkat kejenuhan Bank Kondisi ekonomi atau pemerataan Pernyataan pemilik Persetujuan prinsip tersebut berlaku selama 360 hari.
- 12. Izin Usaha Izin usaha diajukan kepada BI dengan melampiirkan : Akta pendirian badan hukum, termasuk AD/ART yang telah disahkan instansi berwenang Data kepemilikan berupa daftar pemegang saham atau daftar anggota. Daftar susunan komisaris dan direksi Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk personalia Bukti pelunasan modal distor minimum Bukti kesiapan operasional : Daftar aktiva tetap dan inventaris Bukti kepemilikan, penguasaan dan sewa kantor Foto gedung dan tata letak ruangan Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bank Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan Surat pernyataan dari pemilik Bank bahwa pelunasan modal disetor : Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan Tidak berasal dan untuk pencucian uang Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota komisaris Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi Surat pernyataan dari anggota komisaris dan direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri ataupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari jumlah modal disetor pada suatu perusahaan lain. Persetujuan atau penolakan izin usaha diberikan selambat- lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap Bank yang telah mendapat izin usaha dari direksi BI wajib melaksanakan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Laporan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi bank kepada BI selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya kegiatan operasional
- 13. Dewan Komisaris dan Direksi Persyaratan Umum anggota dewan komisaris dan direksi : Tidak termasuk daftar hitam BI Memiliki kemampuan melaksanakan tugas Memiliki integritas : Akhlak dan moral Komitmen Disiplin Layak dan wajar Bank yang sebagian sahamnya dimiliki asing boleh menempatkan WNA sebagai anggota komisaris dan anggota direksi. Jumlah anggota komisaris sekurang-kurangnya dua orang dan wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang perbankan Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan Sebagai anggota komisaris sebanyak-banyaknya satu bank lain/BPR Sebagai anggota dewan komisasris, direksi atau eksekutif sebanyak-banyaknya dua perusahaan lain bukan bank/BPR
- 14. Dewan Komisaris dan Direksi Mayoritas anggota komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga Direksi bank minimal berjumlah 3 orang dan memiliki pengalaman operasional bank minimal selama 5 tahun sebagai pejabat eksekutif bank Anggota direksi dilarang rangkap jabatan pada perusahaan lain Anggota direksi dilarang memiliki hubungan kekeluargaan Anggota direksi juga dilarang memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain. Direksi bank dilarang memberikan tugas kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas Calon anggota direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan BI. Permohonan diajukan ke BI BI melakukan proses selama maksimal 15 hari meliputi: Kelengkapan dan kebenaran dokumen Wawancara terhadap calon Laporan pengangkatan disampaikan kepada BI maksimal 10 hari setelah pengakatan disahkan RUPS.
- 15. Bentuk Hukum Bank Pasal 21 Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa: (a) Perseroan Terbatas; (b) Koperasi; atau (c) Perusahaan Daerah. Pasal 22 1. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: (a) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau (b) Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan; 2. Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 17. Klasifikasi Bank BANK UMUM SYARIAH BENTUK BANK SYARIAH BPRS Dari segi kewenangan menjalankan usahanya Menurut undang-undang perbankan syariah, dinyatakan bahwa: 1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka 8). 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka 9). Dari segi pemiliknya, bank dapat dibedakan menjadi: 1. Bank BUMN 2. Bank Pemerintah Daerah 3. Bank Swasta Nasional 4. Bank Asing 5. Bank Campuran 6. Bank Koperasi
- 18. Jenis Kantor Bank Kantor Pusat Kantor Cabang Dalam Negri Kantor Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Kantor Cabang Luar Negri Kantor Cabang Pembantu Pasal 6 (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenisjenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.
- 20. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang menyebabkan para pelaku bisnis atau pengusaha yang berusaha memperkuat usahanya dengan menjalin kerja sama antar perusahaan. Bentuk kerja sama perusahaan ini misalnya merger, akuisisi dan konsolidasi Merger merupakan strategi korporasi yang banyak ditempuh perbankan untuk menyehatkan bank maupun untuk dapat bertahan ditengah krisis. Merger bank banyak dilakukan di Indonesia setelah Presiden Soeharto memberi peluang untuk merger sejumlah bank pemerintah Pendahuluan
- 22. M.E. Hitt Suatu proses pengambil alihan yang dilakukan suatu perusahaan terhadap seluruh operasi dari entitas usaha lain yang mana entitas yang sudah diambil alih dibubarkan Brian Coyle Menunjuk pada setiap bentuk pada pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya, pada saat kegiatan usaha dari kedua perusahaan tersebut disatukan Abdul Moin Sebuah penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang setelah itu hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktifitasnya Secara Umum Suatu proses penggabungan antara dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, yang mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham Definisi Merger
- 23. U n s u r 2 M e r g e r Penggabungan perusahaan setidaknya melibatkan dua/lebih pihak perusahaan, yaitu yang menerima penggabungan dan pihak perusahaan yang digabungkan atau menggabungkan diri Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima atau mengambil alih seluruh hak dan kewajiban aktiva dan pasiva dari target perusahaan Perusahaan yang digabungkan akan hilang statusnya sebagai perusahaan karena hukum 3 2 1
- 24. Merger Horizontal Merger Vertikal Merger Konglomerat Merger Congeneric Jenis2 Merger
- 25. Merger Horizontal Misalkan saja merger antar bank atau merger antar firma akuntan publik Tujuan Utamanya yaitu mewujudkan efisiensi dalam produksi, promosi, dan memasuki pasar yang sudah mapan Merger horizontal merupakan kombinasi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasinya masih berada dalam lini bisnis yang sama yang tadinya saling bersaing 01 02 03
- 26. Merger Vertikal Misal merger perusahaan perkebunan karet dengan produsen ban Tujuan dari merger vertikal adalah untuk menjamin pengadaan bahan baku yang berkesinambungan, menjamin jalur pemasaran atas barang/jasa serta menekan biaya produksi Merger vertikal merupakan kombinasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasional/bidang usahanya menunjukkan adanya hubungan sebagai produsen-supplier 01 02 03
- 27. Merger Konglomerat Contoh dalam praktik ini adalah merger antara Mobil Oil dengan Montgomery Ward Tujuannya bagi perusahaan atau grup perusahaan adalah untuk memperkecil risiko dalam rangka diversifikasi dan memperkecil ketergantungan terhadap satu/beberapa bidang usaha Merger konglomerat merupakan kombinasi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang tidak saling memiliki hubungan, baik dalam jenis usaha (horizontal) maupun tingkat operasi kegiatan (vertikal) 01 02 03
- 28. Merger Congeneric Contoh dalam praktik adalah merger antara Backer & Company dengan perusahaan Asuransi Prudential, Sony dan Erricson Misalnya gabungan antara perusahaan leasing dengan bank Merger congeneric merupakan merger antar perusahaan yang kegiatan operasinya masih berada dalam suatu hubungan dengan yang lain tetapi hubungan tersebut belum dapat dikatakan sebagai produsen terhadap produk yang sama (horisontal) dan bukan hubungan produsen-supplier (vertikal) 01 02 03
- 29. Tujuan Merger 4 Pertumbuhan atau Diversifikasi Meningkatkan Dana Menciptakan Sinergi Meningkatkan Keterampilan Bank Melindungi Diri dari Take Over Meningkatkan Likuiditas Pemilik Pertimbangan Pajak 2 3 1 6 5 7
- 30. Kondisi Keuangan Masing2 Bank 1 Kecukupan Modal 2 Prasyarat Melakukan Merger
- 31. Lanjutan Manajemen Perbankan 3 Apakah merger dapat memberi manfaat bagi pengguna jasa bank tersebut 4
- 32. Kelebihan & Kekurangan Merger Harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama Kekurangan Merger Pengambil-alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambil-alihan yang lain Kelebihan Merger
- 33. Contoh Merger Perusahaan A + Perusahaan B + Perusahaan C → Perusahaan C Bank Lippo + Bank CIMB Niaga ↓ Bank CIMB Niaga
- 34. Contoh Konsolidasi Perusahaan A + Perusahaan B + Perusahaan C → Perusahaan D Bank Ekspor Impor + Bank Bumi Daya + Bank BDN + Bank Bapindo ↓ Bank Mandiri
- 35. Contoh Akuisisi Perusahaan A + Perusahaan B ↓ Perusahaan A + Perusahaan B BRI + Agro Niaga ↓ BRI + BRI Agro