Download to read offline
Uploaded byPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Dokumen tersebut membahas tentang opsi-opsi yang diajukan Dewan EITI terkait keterbukaan kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif dalam standar EITI di masa depan, yaitu apakah kontrak tersebut harus dibuka secara umum, dibuka dengan pengecualian tertentu, atau hanya sebagai dorongan tanpa kewajiban."
More Related Content
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
- 1. KETERBUKAAN KONTRAK DALAM EITI TimPenyusun Resa Raditio, SH., MH Dyah Paramitha, SH., LL.M " 1
- 2. Latar Belakang Saat iniEITI sedang menyusun sebuah tinjauan strategis untuk memperbaiki standar EITI di masa depan. Salah satu proposal yang diangkat adalah mengenai dorongan atau permintaan mem- buka kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif. Dewan EITI saat ini sedang mengum- pulkan pandangan dari Negara pelaksana EITI perihal hal ini. Jika disetujui, maka keputusan ter- hadap topik ini akan dimasukkan sebagai bagian dari keputusan Dewan dalam Konferensi Global EITI ke-6 yang akan diselenggarakan di Sydney bulan Mei 2013.1 Standar EITI akan melingkupi informasi tentang kontrak antara Pemerintah dengan perusa- haan ekstraktif. Beberapa stakeholder mempertimbangkan bahwa pembukaan kontrak diminta su- paya memudahkan pembaca laporan EITI untuk dapat membandingkan data penerimaan dengan term financial yang tertera dalam kontrak (termasuk insentif, bagian pemerintah dalam proyek- proyek, provisi atas sosial dan lingkungan, dan seterusnya). Sementara beberapa stakeholder yang lain menyatakan kekhawatiran bahwa membuka kontrak akan membuka juga informasi yang rele- van secara komersial yang akan merusak kompetisi dan pengembangan bisnis.2 Beberapa Negara seperti Liberia, Republik Kongo dan Afghanistan telah membuat komit- men untuk transparansi kontrak. Pemerintah mereka secara terbuka telah membuka kontrak (me- lalui website)3 dan menunjukkan term yang terkait dengan pemberian izin ekplorasi dan eksploitasi. Beberapa stakeholder berargumentasi bahwa Negara pelaksana EITI seharusnya mempublikasi kon- trak dalam website pemerintah. Sebagian stakeholder yang lain mendorong, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Negara pelaksana, sebagian yang lain lagi tidak menyebut setuju atau tidak. 4 Adapun opsi-opsi yang diberikan dari Dewan EITI terkait dengan keterbukaan kontrak ini antara lain: 5 Opsi 1: Standar EITI di masa depan seharusnya mensyaratkan bahwa semua negara pelaksana EITI untuk secara umum membuka setiap kontrak di website pemerintah secara terpusat, yang juga " 2 1 Notulensi Diskusi Contract Disclosure di Sekretariat EITI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung BUMN lantai 8, 21 Desember 2012 2 Ibid 3 Contoh pada website Ministry of Mines Islamic of Afghanistan http://mom.gov.af/en/page/1384 4 Ibid 5 Lihat Surat Sekretariat EITI Indonesia, tertanggal 18 Desember 2012
- 3. mencantumkan persyaratan dalamkontrak sesuai dengan izin dan operasi eksplorasi dan eksploi- tasi. Opsi 2 : Standar EITI di masa depan seharusnya mensyaratkan bahwa semua negara pelaksana EITI untuk secara umum membuka setiap kontrak di website pemerintah yang juga mencantumkan persyaratan dalam kontrak sesuai dengan izin dan operasi eksplorasi dan eksploitasi, dengan be- berapa pengecualian. Pengecualian tersebut mungkin termasuk membatasi pembukaan rencana kontrak di masa depan, dan/atau kontrak yang menghasilkan penerimaan yang signifikan yang dila- porkan dalam EITI, dan/atau memungkinkan untuk mengubah redaksi atas informasi yang sensitif secara komersial. Opsi 3 : Standar EITI di masa depan seharusnya mendorong (tetapi tidak mensyaratkan) bahwa semua Negara pelaksana EITI untuk secara umum membuka setiap kontrak di website pemerintah tunggal yang juga mencantumkan persyaratan dalam kontrak sesuai dengan izin dan operasi eksplo- rasi dan eksploitasi. Opsi 4: Standar EITI di masa depan hanya menyatakan bahwa Negara pelaksana berkeinginan un- tuk secara umum membuka setiap kontrak di website pemerintah tunggal yang juga mencantumkan persyaratan dalam kontrak sesuai dengan izin dan operasi eksplorasi dan eksploitasi. Peraturan EITI tidak akan memandatkan atau mendorong untuk membuka hal ini. Sengketa informasi di Komisi Informasi terkait dengan dokumen PSC antara Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YPIP) dan BP Migas6 beberapa waktu lalu merupakan hal yang dapat kita pelajari. Dalam hal ini, YPIP meminta beberapa dokumen kontrak, diantaranya kontrak Bagi Hasil Chevron Indonesia akan tetapi tidak diberikan oleh BP Migas dengan alasan bahwa PSC termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan UU lain sebagaimana diatur pada Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 22 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Akan tetapi, putusan Komisi Informasi No.356/IX/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa informasi yang dimohon dalam perkara a quo adalah merupakan informasi yang terbuka untuk sebagian, dan memerintahkan BP Migas untuk menghitamkan sebagian. Dengan adanya putusan atas kasus tersebut di Komisi Informasi Pusat (KIP) maka sudah selayaknya kontrak-kontrak non-pengadaan seperti Kontrak Karya, PKP2B, dan PSC dinyatakan terbuka kepada publik. " 3 6 Sesuai dengan Perpres No. 95 tahun 2012, dan Keputusan Menteri No. 3135/K/08/MPF/2012 tentang pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak hulu, BP Migas sekarang berubah menjadi Sa-‐ tuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi / SKSP Migas).
- 4. Kontrak-Kontrak Pertambangan diIndonesia Production Sharing Contract (PSC) Production Sharing Contract (PSC) adalah skema pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) dengan berpedoman kepada bagi hasil produksi, antara pemilik sumber daya dan investor. PSC dimulai tahun 1960-an terinspirasi dengan model pengelolaan bagi hasil di pertanian yang su- dah turun temurun di Indonesia. Kontrak Bagi Hasil diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. PSC berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak, tergantung penemuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu, meskipun pada umumnya periode ini diperpanjang. PSC dimulai di Indonesia 1966 antara Pertamina dan IIAPCO, dan kemudian model PSC terus berlanjut di Indonesia dari generasi ke generasi. PSC merupakan salah satu bentuk Kontrak Kerja Sama (KKS) yang diatur di dalam UU Migas No. 22 tahun 2001. Ruang lingkup UU ini tidak hanya sebatas pada aspek migasnya tapi juga merambah pada aspek hukum, ekonomi, dan aspek fiskal.7 Model PSC di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) generasi. Prinsip-prinsip PSC pada tiap generasi tergambar pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Perbandingan Model PSC Indonesia Berdasarkan Generasi Generasi PSC Prinsip Utama Generasi I (1964-1977) - Manajemen operasi berada di tangan Pertamina - Kontraktor menyediakan seluruh biaya operasi perminyakan - Kontraktor akan memperolah kembali seluruh biaya operasinya dengan ketentuan maksimum 40% setiap tahun - Dari 60% dibagi menjadi Pertamina 65% dan Kontraktor 35% - Pertamina membayar pajak pendapatan kontraktor kepada pemerintah - Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dalam negeri secara proporsional (maksimum 25% bagiannya) dengan harga US$ 0.20/barel - Semua peralatan dan fasilitas yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik Per- tamina - Interest kontraktor ditawarkan kepada Perusahaan Nasional Indonesia sete- lah dinyatakan komersial - Sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1977, kontraktor diwajibkan mem- berikan tambahan pembayaran kepada pemerintah (karena pada tahun 1973/1974 terjadi lonjakan harga minyak dunia " 4 7 Project Economics Analysis in Production Sharing Contract, http://informasi-‐training.com/projects-‐economics-‐analysis-‐in-‐production-‐sharing-‐contract. diakses pada 6 September 2012
- 5. Generasi PSC PrinsipUtama Generasi II (1978-1987) - Tidak ada batas pengembalian biaya operasi (cost recovery) yang diperhi- tungkan oleh kontraktor. Hal ini karena diterapkannya GAAP/Generally Accepted Accounting Procedure) - Setelah dikurangi biaya-biaya, pembagian hasil menjadi minyak : 65,91% untuk Pertamina; 34,09% untuk kontraktor. Sedangkan gas : 31,80% untuk Pertamina; 68,20% untuk kontraktor - Kontraktor membayar pajak 56% secara langsung kepada pemerintah. Hal ini karena tahun 1976, Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan IRS Ruling yang antara lain menetapkan bahwa penyetoran 60% Net Operating Income PSCdianggap sebagai royalti, sehingga disarankan kontraktor membayar pajak secara langsung kepada pemerintah. - Kontraktor mendapat insentif, yaitu harga ekspor penuh minyak Domestic Market Obligation (DMO) setelah lima tahun pertama produksi - Insentif pengembangan 20% dari modal yang dikeluarkan untuk fasilitas produksi Generasi III (1988-2002) - Kontraktor membayar pajak sebesar 48%. Ketentuan tarif pajak baru ini telah dikeluarkan pemerintah sejak 1984, namun peraturan tersebut baru dapat diterapkan untuk kontrak yg ditandatangani tahun 1988, karena dalam pe- rundingan, pihak kontraktor maish cenderung menggunakan peraturan pajak lama. - Pembagian hasil menjadi : Minyak 71,15% untuk Pertamina; 28,85% untuk Kontraktor. Gas 42,31% untuk Pertamina; 57,69% untuk Kontraktor. Generasi IV (2002- sekarang) - Para pihak yang berkontrak adalah Badan Pelaksana (BPMIGAS) dengan Badan Usaha dan/atau Badan Usaha Tetap - Pembagian hasil : Minyak, 85% untuk Badan Pelaksana dan 15% untuk Kon- traktor (BU/BUT). Gas, 70% untuk Badan Pelaksana dan 30% untuk Kon- traktor (BU/BUT) - Kontraktor membayar pajak penghasilan sebesar 48% - Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri-Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% dari bagian kontraktor. - Terdapat ketentuan penyertaan modal (participating interest) sebesar 10% un- tuk Pemerintah Daerah Sumber: Salim (2004). ! Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah diten- tukan pengertian kontrak karya. Kontrak Karya (KK) adalah:8 “suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA)” Ismail Suny mengartikan Kontrak Karya sebagai berikut: “Kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (contract of work) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indone- sia ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal na- sional” " 5 8 H. Salim HS. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hal. 127
- 6. Definisi tersebut adakesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sri Woelan Aziz. Ia men- gartikan Kontrak Karya adalah: “suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional” Kedua pandangan di atas melihat bahwa badan hukum asing yang bergerak dalam bidang kontrak karya harus melakukan kerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional. Namun, di dalam peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan kerja sama dengan badan hukum Indonesia di dalam pelaksanaan kontrak karya. Pertanyaannya sekarang ba- gaimana dengan kontrak karya yang seluruh modalnya dari pihak asing, seperti halnya PT Freeport Indonesia. Sumber pembiayaan perusahaan ini 100% dari pihak asing, dan perusahaan ini tidak bekerja sama dengan modal domestik.9 Dengan demikian, definisi kontrak karya di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan menjadi: “Suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertamban- gan umum, sesuai dengan jangkaa waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.” Definisi ini merupakan definisi yang lengkap karena di dalam kontrak karya tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak, namun juga mengatur tentang objek kontrak karya. Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya, yaitu:10 1. Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak; 2. Adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/ kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia; 3. Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi; 4. Dalam bidang pertambangan umum; dan 5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak. Sedangkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) merupakan salah satu jenis kontrak dalam pengusahaan pertambangan, khususnya dalam bidang batubara. Per- janjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta. Istilah perjan- jian karya kita temukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang " 6 9 H. Halim HS., Ibid., hal 129. 10 H. Halim HS., Ibid., hal. 130.
- 7. Pertambangan. Namun, kontruksiyang digunakan dalam ketentuan itu tidak hanya perjanjian dalam pertambangan batubara semata-mata, tetapi juga dalam bidang pertambangan emas, tembaga dan perak dll.11 Perjanjian Perdata yang Memiliki Sifat Publik Dalam beberapa tradisi hukum administrasi, dikenal adanya penyerahan kewenangan penye- lenggaraan sektor pemerintahan atau pelayanan publik kepada pihak ketiga, yang disebut dengan “delegasi”. Salah satu bentuk delegasi yang berbentuk perjanjian adalah Konsesi. Menurut Prajudi, konsesi merupakan kombinasi dari izin dan dispensasi yang diikuti oleh pelimpahan kewenangan pemerintahan secara terbatas kepada penerima konsesi. Ini berbeda dari pengertian konsesi secara umum yang dianut oleh lembaga keuangan seperti World Bank. 12 Dalam tulisannya, Prajudi telah memberikan peringatan bahwa sistem konsesi rawan untuk disalah gunakan, karena besarnya kekuasaan yang dimiliki penerima konsesi.13 Prajudi memberikan contoh dimana beberapa konsesi memberikan penerimanya kewenangan untuk membuat lapangan terbang, merelokasi penduduk, membentuk satuan pengamanan internal, dan membangun infra- struktur seperti telepon, jalan-jalan dan pembangkit listrik.14 Syarifudin15 menganggap bahwa tugas-tugas yang diemban oleh penerima konsesi dan ter- cantum dalam perjanjian konsesi pada hakekatnya merupakan tugas-tugas pemerintahan. Dengan demikian, menurut Syarifuddn, penerima konsesi dapat dianggap sebagai pejabat publik yang men- gerjakan tugas-tugas pemerintahan.16 Apabila penerima konsesi merupakan pejabat publik menurut " 7 11 H. Halim HS., Ibid., hal. 225. 12 Dalam artian umum, konsesi, bersama affermage dan kontrak manajemen sering diartikan sebagai model dari partisipasi sektor privat. Menurut World Bank, sebuah Konsesi, “…gives a private operator responsibility not only for the operation and maintenance of assets but also for 6inancing and managing investment. Asset ownership typically rests with the government from a legal perspective, however, and rights to all the assets, including those created by the operator, typically revert to the government when the arrangement ends—often after 25 or 30 years.” Lihat Public-‐Private Infrastructure Advisory Facility, Approaches to private participation in water services : a toolkit (International Bank for Reconstruction and Development and the World Bank 2006) p. 10 Namun demikian, sebenarnya pengertian konsesi yang diambil dari sistem hukum Perancis oleh World Bank ini terkandung delegasi kekuasaan pemerintahan. Karakter delegasi tersebut jarang didiskusikan oleh lembaga keuangan internasional. Dalam: Mova Al’Afghani, Seri Anotasi Pasal 11 (1) (e) Draft versi 01: Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga Anotasi Pasal 11 ayat (1) (e) Undang-‐Undang Nomor 14 Tahun 2008, hal 4. 13 Atmosudirdjo, P., Hukum administrasi negara (Ghalia Indonesia 1981) at p.98-‐99 Dalam: Mova Al’Afghani. Seri Anotasi Pasal 11 (1) (e) Draft versi 01, Ibid., hal. 5 14 Ibid at p 98 Dalam: Mova Al’Afghani. Seri Anotasi Pasal 11 (1) (e) Draft versi 01, Ibid. 15 Syafrudin, “Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan”, tidak dipublikasikan, sebagaimana dikutip oleh Pudyatmoko dalam Pudyatmoko, Y.S., Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan (Grasindo 2009) Dalam: Mova Al’Afghani. Seri Anotasi Pasal 11 (1) (e) Draft versi 01., Ibid. 16 Marbun, S.F., Peradilan administrasi negara dan upaya administra1f di Indonesia (UII Press 2003) p.60 Dalam: Mova Al’Afghani. Seri Anotasi Pasal 11 (1) (e) DraF versi 01., Ibid.
- 8. teori hukum administrasinegara, maka keputusan pejabat konsesi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Instrumen delegasinya sendiri – yang berbentuk kontrak konsesi – pada hakekatnya merupakan bentuk lain dari kombinasi izin, dispensasi dan delegasi, yang mana pada hakikatnya merupakan dokumen publik. Namun de- mikian, para penulis kontemporer seperti Simatupang beranggapan bahwa kontrak konsesi bukan merupakan Keputusan TUN yang bisa ditelaah oleh Pengadilan TUN.17 Para ahli administrasi negara membedakan antara kontrak kontrak yang memiliki dimensi publik – seperti konsesi yang didalamnya terdapat delegasi kewenangan dengan kontrak-kontrak perdata murni yang tidak memiliki aspek delegasi. Menurut Hadjon18 dkk, kontrak-kontrak dimana negara menundukkan dirinya secara privat dan bertingkah laku seperti layaknya subyek hukum per- data lainnya, seperti kontrak jual-beli, sewa-menyewa atau pengalihan aset tidak tunduk kepada hukum publik, walaupun mekanismenya bisa didahului oleh dan diatur dalam aturan pemerintahan mengenai penggunaan anggaran negara atau penggunaan aset negara.19 Walaupun kontrak-kontrak tersebut didahului oleh keputusan TUN, menurut UU PTUN keputusan termaksud tidak termasuk ke dalam yurisdiksi TUN.20 Akibat hukum dari penerimaan delegasi ini setidaknya ada dua. Pertama, pihak swasta pen- erima delegasi sejauh melaksanakan kewenangan yang diperolehnya dari pemerintah merupakan pejabat publik yang putusannya secara teoritis dapat dikategorikan sebagai putusan TUN dan ja- batannya dianggap sebagai Badan Publik. Kedua, dokumen dimana didalamnya terdapat delegasi kewenangan tersebut secara teoritis dapat dikategorikan sebagai dokumen publik, baik karena isi- nya maupun karena penerima delegasinya merupakan Badan Publik. Sistem pengadaan barang dan jasa tidak menjadi penentu apakah suatu kontrak berisi dele- gasi kewenangan pemerintahan ataupun tidak. Yang dapat menjadi patokan adalah isinya sendiri. Apabila suatu kontrak mengandung kewenangan yang bersumber dari hukum publik, baik itu pera- turan perundang-undangan maupun keputusan TUN yang mana kekuasaan pihak yang berkontrak tersebut menjadi hilang apabila hukum publik yang menjadi sumber kewenangannya dicabut, maka kontrak tersebut berisi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. " 8 17 Simatupang, D.P., Jawaban Tentang Konsesi (Email Correspondence 2011) Dalam: Seri Anotasi Pasal 11 (1) (e) Draft versi 01., Ibid. 18 Hadjon, P.M. and others, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law) (Gadjah Mada University Press 1993) p. 166-‐167. Dalam: Seri Anotasi Pasal 11 (1) (e) Draft versi 01., Ibid. 19 ibid p. 166-‐167. Dalam: Seri Anotasi Pasal 11 (1) (e) Draft versi 01., Ibid. 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Article 2.b. Pasal ini mengecualikan tindakan per-‐ data dan penjelasannya mengacu pada kegiatan jual beli biasa. Pasal ini dan penjelasannya tidak mengatur perihal tindakan perdata yng didalamnya terkandung delegasi kewenangan. Dalam: Seri Anotasi Pasal 11 (1) (e) Draft versi 01., Ibid.
- 9. Klausul Kerahasiaan dalamkontrak ICEL dalam hal ini telah melakukan telaah terhadap sejumlah dokumen PSC21, KK22 dan PKP2B23, khususnya terkait dengan klausul kerahasiaan (confidentiality clause) pada dokumen tersebut, sebagaimana contoh di bawah ini: “Not disclose any geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as CONTRACTOR may compile during the term hereof to third parties without GOI’s written concern. This paragraph shall survive after the life of this CON- TRACT”24. “Not disclose all original data resulting from Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well and completion logs, status reports and any other data as CONTRACTOR may compile during the term hereof to third parties without informing CONTRACTOR and getting the consent of CONTRACTOR for disclosure such data”. Klausul tersebut di atas pada umunya tercantum pada hampir semua PSC yang ada di Indo- nesia . Dalam hal ini, informasi yang dirahasiakan pada PSC cukup jelas yakni mencakup well log atau data detail mengenai sumur yang di bor, dimana informasi tersebut tidak terdapat pada kontrak, melainkan pada dokumen tersendiri. Sedangkan pada putusan Komisi Informasi (KI) antara YPIP dengan BP Migas sendiri ada informasi yang dikecualikan akan tetapi dokumen Production Sharing Contract (PSC) itu sendiri terbuka. Sementara itu, pada Kontrak Karya dan PKP2B, menurut kajian yang dilakukan ICEL pada beberapa contoh KK dan PKP2B yang ada, tidak ditemukan adanya klausul khusus mengenai in- formasi rahasia yang dinyatakan tertutup oleh kedua belah pihak dalam isi kontrak-kontrak tersebut. Gambaran umum isi dari PSC, KK dan PKP2B, terlampir pada Lampiran I. Di tingkat internasional, pada Model Mining Development Agreement (MMDA) yang diga- gas oleh Mining Law Committee pada International Bar Association, dihasilkan suatu model dokumen kontrak pertambangan umum yang didalamnya menyatakan bahwa kontrak merupakan dokumen publik dan mengadopsi prinsip EITI, sebagaimana berikut ini25: " 9 22 Persetujuan Modidikasi dan Perpanjangan Kontrak Karya, 15 Januari 1996 antara Pemerintah Indonesia dan PT Interna-‐ tional Nickel Indonesia (PT INCO), Kontrak Karya Pemerintah Indonesia dan PT Nusa Halmahera Minerals 23 PKP2B antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT Arutmin Indonesia, PKP2B antara Pemerintah Indonesia dan PT Kalteng Coal 24 PSC-‐ BP MIGAS-‐PT Pertamina EP Cepu-‐Mobil Cepu-‐AMPOLEX. Contract Area Cepu 2005,, Pasal 5.1.2.1. dan 52.6 25 Model Mining Development Agreement, http://www.mmdaproject.org/?p=1676
- 10. This Contract aPublic Document a. This Agreement and the Documents required to be submitted under Section 2.4, by any past and present Parties is a public document, and shall be open to free inspection by members of the public at the appropriate State office and at the files designated in the following sub- section (e), and at the Company’s office in the State during normal office hours. b. There shall be a presumption that any information regarding this Agreement, or the activi- ties taken under this Agreement is public, other than Confidential Information. c. All reports and submissions by the Company to the State, and all responses by the State, are freely available on request to the State or the Company, provided that Confidential Informa- tion may be redacted prior to disclosure. d. The Company shall maintain document files to facilitate public access to this Agreement and the Documents, and informed participation in all Consultation required by this Agreement. These files shall contain this Agreement, the Documents, all adopted updates and amend- ments thereto, and information on payments and reporting under Section 30.0 of this Agreement. These files shall be maintained at the following locations and shall be open to all members of the public during normal business hours: e. On payment of a reasonable fee prescribed by the State, any member of the Public shall be entitled to obtain a copy of this Agreement from the appropriate State office or at the Com- pany’s offices listed above. The term “Confidential Information” does not mean or include information that: a. becomes publicly available without wrongful disclosure; b. was obtained by a Party from a Third Party who is not known by the obtaining Party to be under any obligation of confidentiality with respect to such information; c. is required to be disclosed by Applicable Law, by any law to which the Company or its Af- filiates is subject, by any court proceeding or arbitral award, or by any applicable rule of a stock exchange; d. is disclosed to Affiliates, professional advisers, potential providers of finance, bona fide po- tential purchasers; or e. Confidential Information specifically related to any part of the Mining Area that is relin- quished from the provisions of this Agreement. f. The Company and the State shall implement the Extractive Industries Transparency Initia- tive (EITI) and, where appropriate, the Company shall contribute to the State’s implementa- tion of the EITI by becoming an EITI supporting company. g. The Company and the State shall each comply with requirements of the Extractive Industries Transparency Initiative with respect to all payments and reporting to be made by either of them pursuant to this Agreement. Breach by one Party of these provisions shall not excuse compliance by the other Party. Sedangkan mengenai informasi rahasia, MMDA menyebutkan bahwa informasi rahasia terkait dengan informasi personal, hak atas kekayaan intelektual, yang pada prinsipnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Klausul informasi rahasia pada MMDA adalah sebagai berikut: " 10
- 11. Certain Information Confidential a.Confidential Information shall be retained by the State and the Company in strictest confi- dence and shall not be disclosed to any third party without the express prior written consent of the other Party, which consent shall not be unreasonably withheld, conditioned or de- layed, provided that the Company’s consent shall be deemed given if not withheld in writing within 24 hours after the State notifies the Company in writing of an emergency situation where disclosure is required to protect the health, safety, and security of the citizens b. “Confidential Information” shall mean: c. Information that is by law confidential under Applicable Law; d. Personnel matters, health records of individual employees, or other documents in which employees or others have a reasonable expectation of privacy and other matters that involve the privacy of individuals; e. Confidential technical or proprietary information regarding equipment, process innovations, or business secrets; f. Confidential legal matters, including advice from attorneys; g. The Company’s intellectual property related to the Project, including geological information and mineral reserves; h. Information (other than Confidential Information) obtained in the course of an audit as set forth in Section 11.0 above; i. Information disclosed to the other Party to this Agreement designated as “Confidential” by Notice to the other Party at the time of its initial disclosure to such Party, provided that such designation shall be deemed to be a representation that the disclosing Party has reasonably determined after review of such information that maintaining the confidentiality of such in- formation is necessary to protect business secrets or proprietary information . Dalam kontrak non pengadaan, transparansi dan akuntabilitas berfungsi penting dalam rangka mencegah praktik mark down. Kontrak non-pengadaan seperti kontrak karya (production sharing contract) atau tukar guling (ruilslag) misalnya memang merupakan salah satu yang ter- masuk perjanjian perdata, namun kerap ditengarai menimbulkan kerugian negara karena peneri- maan negara tidak sepadan dengan besarnya nilai konsesi yang diberikan atau nilai aset yang dile- pas kepada investor. Dengan transparansi dan akuntabilitas terdapat kewajiban pemerintah untuk mengungkap informasi dalam batas tertentu baik tentang objek maupun nilai kontrak berikut profil orang atau badan usaha dengan siapa pemerintah berkontrak (buyer profile), disitulah kepentingan publik muncul dalam perjanjian perdata seperti ini.26 Sehingga, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak saja penting dalam mencegah kerugian keuangan negara, tetapi juga untuk mencegah beralihnya aset negara secara tidak sah. Penyalahgunaan kontrak dengan tujuan untuk merugikan keuangan negara menjadi fenom- ena yang sering kita jumpai di masyarakat. Banyaknya praktik korupsi dengan cara konspirasi yang menggunakan kontrak sebagai instrumen terjadi karena transparansi dan akuntabilitas tidak " 11 26 Tengku Nathan Machmud, The Indonesian Production Sharing Contract (An Investor’s Perspective), Kluwer Law Inter-‐ national, The Hague, 2000, p. 189
- 12. dijalankan secara konsisten.Kontrak pemerintah sering tidak terkontrol karena memang tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme pengawasan dapat diterapkan. Inilah yang men- gakibatkan kita tercengang dan marah melihat betapa besarnya keuangan dan atau aset negara telah tergerogoti baik melalui kontrak atau perjanjian-perjanian perdata yang sifatnya non-pengadaan. Dalam situasi seperti ini upaya penindakkan karenanya menjadi langkah dominan dalam rangka pemulihan kerugian negara. Sementara kebijakan dalam rangka penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas ke dalam suatu aturan hukum yang kongkrit terabaikan. Mengapa Transparansi Kontrak? Transparansi Kontrak sangat penting bagi pengelolaan yang bertanggung jawab pada sum- ber daya alam dan juga potensi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan sumber daya alam. Pemerintah, warga negara, dan investor semua memiliki banyak keuntungan dari transparansi kontrak ini. Pemerintah akan dapat menegosiasikan kontrak yang lebih baik jika mereka memiliki akses ke kontrak. Selain mereka, koordinasi antar instansi pemerintah dalam memberlakukan dan mengelola kontrak akan dibuat lebih mudah. Dan terutama kecurigaan masyarakat dari ketakutan yang tersembunyi dari kontrak akan berkurang.27 Dalam kerangka hukum yang mengatur industri ekstraktif, kontrak merupakan bagian ter- penting yang hilang. Kontrak merupakan salah satu bagian dalam memahami "rantai nilai" dari be- berapa poin yang saling berhubungan untuk pengembangan sumber daya alam. Pada setiap titik da- lam rantai dari keputusan untuk mengeksploitasi dan eksplorasi sumber daya, pengumpulan penda- patan, dan yang pada akhirnya pendapatan belanja negara ada peluang penting untuk meningkatkan atau mengurangi nilai untuk sumber daya alam. Transparansi kontrak tidak akan menjadi obat mu- jarab untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Tetapi tanpa akses ke kontrak, gambaran lengkap dari rantai nilai merupakan sesuatu yang mustahil, dan partisipasi masyarakat yang ikut dalam proses itu juga menjadi rusak. Transparansi informasi di dalam kontrak sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif yang ada di dalam kontrak, yang paling krusial yaitu penegakkan hukum untuk pelanggaran sosial dan lingkungan, di mana masyarakat dapat memantau kepatuhan.28 Transparansi kontrak juga akan membantu pemerintah mendapatkan kesepakatan yang lebih baik bagi sumber daya mereka, memberikan insentif bagi pemerintah dan perusahaan untuk mem- buat penawaran dalam jangka waktu yang panjang dan mencegah korupsi. Asimetri informasi da- " 12 27 Peter Rosenblum and Susan Maples. Contract ConJidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries. Revenue Watch Institute. Hal. 15. 28 Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid., Hal. 16
- 13. pat menyebabkan sub-optimalpenawaran, bahkan jika pemerintah sedang melakukan negosiasi un- tuk kepentingan warganya. Transparansi Kontrak merupakan salah satu faktor penting dalam men- ciptakan level of playing antara perusahaan dan pemerintah. Ketika warga memiliki informasi lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah dan tindakannya, pemerintah memiliki insentif yang lebih besar untuk merespon kepentingan masyarakat, sehingga mengurangi masalah principal-agent. Akses publik yang lebih luas akan memberikan peluang pemerintah untuk memenuhi insentif sebagai kon- stituen sebanyak mungkin. Ini pada gilirannya akan menyebabkan kontrak lebih tahan lama dan mengurangi kebutuhan untuk renegosiasi dari waktu ke waktu.29 Di Indonesia sendiri, pada industri pertambangan minerba, pelaksanaan Kontrak Karya di- harapkan terlaksana dengan itikad baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, yaitu periode penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan. Kontruksi dan eksploitasi (operasi) yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor. Sedangkan pada pihak Pemerintah, agar terpenuhi persyaratan sahnya Kontrak Karya, diperlukan persetujuan dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang pada saat penandatanganannya dapat diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Sumber Daya Energi.30 Karena Kontrak Karya (KK) tersebut harus mendapat persetujuan salah satunya dari DPR maka sudah selayaknya dokumen Kontrak Karya tersebut menjadi dokumen terbuka. Sedangkan di dalam, klausul KK dan PKP2B tidak ada klausul yang menyatakan larangan untuk memberi infor- masi tanpa izin. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah dalam rangka mendorong keterbukaan dokumen kontrak dan mengecualikan informasi yang rahasia secara proporsional. Praktek Keterbukaan Kontrak di Negara-Negara Lain Kontrak Iron Ore Mittal Steel dengan Liberia Banyak kontrak yang dihasilkan menjadi domain publik bukan melalui kebijakan pemerin- tah atau secara praktik, namun melalui upaya pemberdayaan masyarakat di negara-negara tuan ru- mah (host country) yang menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan akses keterbukaan kon- " 13 29 Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid. 30 Made Ester Ida Oka Patty. Pelaksanaan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow. Tesis. Semarang:Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008. Hal. X.
- 14. trak. Warga masyarakatlokal di Liberia yang peduli pada nasib Pertambangan mampu mendapatkan akses ke kontrak pertambangan bijih besi bernilai juta-juta dolar dengan Mittal Steel.31 The Sustainable Development Institute (SDI), sebuah LSM lokal Liberia yang bekerja pada isu-isu sumber daya alam, meminta Pusat Hak Asasi Manusia Columbia untuk menganalisis kon- trak. SDI menerbitkan memorandum yang ditulis Pusat HAM tersebut dalam media massa nasional.32 Mittal menanggapi dengan iklan surat kabar sendiri, menyatakan bahwa kesimpulan da- lam memorandum adalah palsu.33 Mittal menyatakan bahwa perjanjian dengan Liberia "cermin dasarnya seperti itu dilakukan di tempat lain.”34 Global Witness, LSM tersebut didedikasikan untuk mengekspos eksploitasi sumber daya alam yang korup dan sistem perdagangan internasional, menu- lis sebuah analisis yang lebih rinci tentang kontrak Mittal, menambahkan lebih lanjut untuk me- nekan renegosiasi.35 Pada tanggal 16 Januari 2006, Presiden Ellen Johnson-Sirleaf menerapkan kebijakan untuk meninjau semua kontrak dan konsesi yang diadakan oleh pemerintahan sebelumnya.36 Review Ke- bijakan adalah bagian dari strategi nasional untuk memfasilitasi pembangunan kembali di Liberia setelah empat belas tahun dari perang saudara, dan itu tidak terbatas pada kontrak sumber daya alam. Pemerintah transisi sebelum Sirleaf terdahulu dikenal sangat korup, sampai pada titiknya bahwa masyarakat internasional mengembangkan program khusus untuk Liberia, yang disebut Ban- tuan Pemerintahan Program Ekonomi dan Manajemen atau "GEMAP."37 GEMAP dirancang untuk membangun kembali pembangunan di Liberia. Peninjauan kontrak dan renegosiasi sudah menjadi bagian dari program ini. " 14 31 Allegedly, a civil servant was disaffected and leaked the contract. Some say the government ofdicial did not receive an ade-‐ quate bribe; others believed he was blowing the whistle on a bad contract. From interviews in Monrovia in August 2006 and August 2008. Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid., Hal. 52 32 “Issues in the Mineral Development Agreement Between the Government of the Republic of Liberia and Mittal Steel Hold-‐ ings” Daily Observer (April 13, 2006) at p.6. Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid. 33 “Misrepresentations of Mittal Steel MDA” Daily Observer (April 19, 2006) at p.6. Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid. 34 “Government-‐sponsored Review Calls for Renegotiating Liberia’s Mittal Deal” The Associated Press, October 3, 2006. Da-‐ lam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Hal., Ibid 35 “Heavy Mittal?” Global Witness (October 2006) available at http://www.globalwitness.org/ media_library_detail.php/156/en/heavy_mittal (last visited July 31, 2009). Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid 36 Speech by President Ellen Johnson-‐Sirleaf: “Remarks by Her Excellency Madam Ellen Johnson-‐Sirleaf, President of the Re-‐ public of Liberia, on the Occasion of the Formal Launching of the Extractive Industries Transparency Initiative in Liberia” (July 10, 2007). Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid 37 For more information about GEMAP, seehttp://www.gemapliberia.org/ (last visited on March 26, 2009). Dalam: Peter Ro-‐ senblum and Susan Maples. Ibid
- 15. Lebih khusus lagi,Johnson-Sirleaf segera menyelidiki dan meninjau ulang kontrak Mittal Steel. Media yang digunakan berupa dukungan media dan LSM internaional untuk memperkuat po- sisi tawar Liberia dalam melakukan peninjauan Kontrak yang lebih besar.38 Perubahan dalam kon- trak yang dinegosiasi ulang bervariasi, diantaranya adalah manfaat fiskal yang meningkat bagi Li- beria untuk meningkatkan peran Pemerintah dalam hak dan perlindungan, khususnya yang berkai- tan penting dengan infrastruktur, seperti kereta api dan pelabuhan. Meskipun perjanjian masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat sipil pendukung keterbukaan, namun Kontrak ini jauh lebih baik daripada itu sebelumnya.39 Peninjauan Kontrak Tambang di Republik Kongo Pada tanggal 11 Juni 2007, Kementerian Pertambangan Republik Kongo secara resmi men- injau kembali 61 kontrak pertambangan yang ditandatangani selama penjajahan (1996-2002) dan proses transisi (2003-2006).40 Tuntutan politik dalam negeri yang mendorong agar kontrak terbuka untuk publik dan negosiasi ulang mereka sangat tinggi. Sebuah laporan Bank Dunia yang terkuak kepada publik mengatakan bahwa pertambangan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi ne- gara. Beberapa pejabat pemerintah berharap untuk menarik lebih banyak perusahaan terkemuka dengan membatalkan kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki niat atau kapasi- tas untuk melakukan penambangan operasional.41 Pada awal proses peninjauan kontrak, Kementrian Pertambangan berkomitmen untuk mem- buka kontrak-kontrak yang sedang direnegosiasi. The Carter Center diminta untuk "mengawasi" proses peninjauan kontrak, dan salah satu andil dari keterlibatan The Carter Center adalah komit- men pemerintah untuk membuat kepercayaan terhadap publik.42 Meskipun pemerintah telah mem- " 15 38 For a much more detailed account of Liberia’s renegotiation of the Mittal contract, see “Getting a Better Deal from the Ex-‐ tractive Sector: Concession Negotiations in Liberia 2006–2008” by The Revenue Watch Institute (February 2009) available at http://revenuewatch.org/images/RWIGetting-‐a-‐Better-‐Deal-‐dinal0226.pdf. Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid 39 Global Witness, Update on the Renegotiation of the Mineral Development Agreement between Mittal Steel and the Gov-‐ ernment of Liberia, August 2007. Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid 40 See “Transparency Fears Lead to Review of Congo Mining Contracts” Financial Times, January 3, 2007, describing the leaked World Bank report and its warning that the country had sold the national assets without a valuation of their worth, a n d l i k e l y f o r f a r l e s s t h a n t h e i r v a l u e . A v a i l a b l e a t http://www.ft.com/cms/s/c918d3a29a8a11dbbbd20000779e2340,Authorised=false.html?_i_location=http:/www.ft.com/c ms/s/0/c918d3a29a8a11dbbbd20000779e2340.html%3Fnclick_check%3D1&_i_referer=&nclick_check=1 (last checked March 26, 2009). Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid 41 Discussions with Congolese officials were ongoing during a Columbia-‐Carter Center joint effort to assist the Congo in d e s i g n i n g a t r a n s p a r e n t a n d b e n e fi c i a l r e v i e w p r o c e s s . F o r d e t a i l s , s e e hQp://www.cartercenter.org/countries/democraSc_republic_of_congo.html (last visited March 26, 2009). Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid 42 LeQers between The Carter Center and the Congolese government are on file with the author. Dalam: Peter Rosen-‐ blum and Susan Maples. Ibid
- 16. buat kontrak secarapublik, publikasi kontrak yang ditinjau ulang merupakan suatu tanda tertinggi dalam transparansi terutama langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.43 Transparansi Kontrak dan EITI Extractive Industries Transparansi Initiative (EITI), pada dasarnya merupakan standar global untuk mentransparankan pembayaran-pembayaran perusahaan dan penerimaan pemerintah dimana kegiatan operasi industri ekstraktif berlangsung. Rekonsiliasi laporan pembayaran oleh Pe- rusahaan dengan laporan penerimaan oleh Pemerintah yang berbasis unit produksi dalam satu sa- tuan kontrak, kemudian dipublikasi. Laporan publikasi tersebut harapannya akan menghadirkan in- formasi publik yang menggambarkan adanya transparansi pembayaran-pembayaran dan penerimaan-penerimaan dari tiap unit produksi dari industri migas dan pertambangan. Untuk mengetahui apakah informasi dan skema pembayaran/penerimaan tersebut telah se- suai dengan ketentuan Kontrak yang berlaku, maka sudah tentu dibutuhkan adanya Keterbukaan Kontrak. Karena dasar dari segala pembayaran dan penerimaan tersebut (baik jenis pembayaran, mekanisme dan aliran pembayaran/penerimaan, hingga skema-skema pembayaran setiap unit pro- duksi) tercantum di dalam Kontrak. Sehingga, keterbukaan kontrak dalam EITI, akan melengkapi tools ini untuk mencapai derajat transparansi yang lebih tinggi. Di sisi lain, Keterbukaan kontrak dalam EITI akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap EITI sebagai sebuah tools yang bermanfaat dalam mendorong transparansi tata kelola sumberdaya ekstraktif secara lebih luas. Sementara itu, skema pelaksanaan Keterbukaan Kontrak dalam EITI dapat saja dilakukan secara bertahap. Melalui ketentuan dan kesepakatan jumlah perusahaan yang diwajibkan mela- porkan EITI-sebagaimana diputuskan secara multipihak, Keterbukaan Kontrak misalnya dapat di- wajibkan hanya bagi perusahaan-perusahaan dengan batas materialitas tertentu dari total jumlah pe- rusahaan yang wajib melaporkan kepada EITI. Selain dari pihak Perusahaan, Keterbukaan Kontrak juga dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkontrak dalam hal ini. Ter- lebih, Pemerintah merupakan badan publik yang terkena kewajiban untuk menyediakan kontrak- kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga, sebagaimana kewajiban yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.# " 16 43 All but the Tenke Fungurume Mining Convention, with Freeport McMoRan as operator and Lundin Mining joint venture partner, were eventually made public on the Ministry of Finance website. They remain available on the Ministry of Mines website, where they can still be found under the heading “Contracts de partenariat” on the DRC Ministry of Finance website http://www.mindinrdc.cd/ (last visited July 31, 2009). Dalam: Peter Rosenblum and Susan Maples. Ibid
- 17. Lampiran I Gambaran UmumIsi PSC44 I. Scope and Definitions II. Term III. Exclusion of Areas IV. Rights and Obligations of the Parties V. Recovery of Operating Costs and Handling of Production VI. Valuation of Crude Oil VII. Compensation, Production Bonus and Equipment and Services Assistance VIII. Payments IX. Title of Equipment X. Consultation and Arbitration XI. Employment and Training of Indonesian Personnle XII. Termination XIII. Books, Accounts and Audits XIV. Other Provisions XV. Participation XVI. Effectiveness Exhibit Exhibit A : Description of Contract Area Exhibit B : Map of Contract Area Exhibit C: Accounting Procedure Exhibit D: Memorandum of Participation Gambaran Umum Isi Kontrak Karya45 1. Definisi 2. Kelanjutan perusahaan sebagai kontraktor tunggal pemerintah di wilayaj kontrak karya 3. Kesanggupan perusahaan 4. Pelaksanaan operasi 5. Syarat-syarat pelaporan 6. Pengendalian operasi dan pengembangan lanjutan 7. Pemasaran 8. Fasilitas Impor dan re-ekspor 9. Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan 10. Pelaporan, inspeksi dan program kerja " 17 44 PSC PERTAMINA dan APEX (Yapen) Ltd. Contract Area: Yapen Block, 27 September 1999 45 Persetujuan Modifikasi dan Perpanjangan Kontrak Karya, 15 Januari 1996 antara Pemerintah Indonesia dan PT In-‐ ternaSonal Nickel Indonesia (PT INCO).
- 18. 11. Pertukaran alatpembayaran 12. Hak-hak khusus pemerintah 13. Kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja Indonesia 14. Ketentuan-ketentuan kemudahan 15. Keadaan kahar 16. Kelalaian 17. Penyelesaian sengketa 18. Pengakhiran 19. Kerjasama para pihak 20. Promosi kepentingan nasional 21. Kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan 22. Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup 23. Pengembangan usaha setempat 24. Pengalihan hak 25. Pembiayaan 26. Jangka waktu 27. Pilihan hukum 28. Ketentuan lain-lain Lampiran A – Wilayah Kontrak Karya Lampiran B – Peta Wilayah Kontrak Karya Lampiran C- Iuran Tetap Untuk Berbagai Tahap Kegiatan Lampiran D- Iuran Eksploitasi /Produksi atas Produksi Mineral Lampiran E – Metoda Perhitungan Iuran Eksploitasi /Produksi Lampiran F – Aturan eMenghitung Pajak Penghasilan Lampiran G – Kontrak Karya 1968 Gambaran Umum Isi PKP2B46 Preamble Article 1. Definitions 2. Agreement Area 3. Modus Operandi 4. Work Programs, Expenditures and Reports 5. Financing and Security Deposit 6. General Survey Period 7. Exploration Period " 18 46 PKP2B antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT Arutmin Indonesia
- 19. 8. Feasibility StudiesPeriod 9. Construction Period 10. Taxes and Sharing of Production 11. Marketing 12. Protection Against Waste and Pollution 13. Equipment 14. Payment to Batubara 15. Books, Accounts and Audits 16. Payments and Currency 17. Employment and Training of Indonesian Personnel 18. Enabling Provisions 19. Suspension of Operations 20. Force Majeure 21. Settlement of Disputes 22. Termination 23. Co-operation in regard to Regional Infrastructures 24. Participation and Promotion of national Interest 25. Miscellaneous Provisions 26. Revision of certain Terms of This Agreement 27. Assignment 28. Term " 19