SlideShare a Scribd company logo
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N
sebagai
Learning
Organisation #
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
Badan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Keuangan
2020
Panduan Untuk Memahami
Peran Setiap Unit Organisasi
Dilengkapi
dengan
Ringkasan
Peraturan Terkait
D
A
F
T
A
R
I
S
I
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
01
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N
sebagai
Learning
Organisation
Panduan Untuk Memahami
Peran Setiap Unit Organisasi
Daftar Isi
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
CORPORATE UNIVERSITY	
Mengapa Corporate University ?	
CorpU sebagai IS RBTK ?
Pembelajaran CorpU
House of Kemenkeu CorpU	
Tata Kelola Kemenkeu CorpU
Peran Unit Eselon I dalam Pembelajaran	
LEARNING ORGANISATION	
Apa Itu Learning Organisation ?	
Kemenkeu Sebagai Learning Organisation	
10 Komponen Pengukuran IKU Tingkat Implementasi LO
Metode Pengukuran IKU
Daftar Pertanyaan Survey
Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU	
PERATURAN TERKAIT
1.	 PP Nomor 17 tahun 2020	
2.	 KMK Nomor 924/KMK.01/2018	
3. 	 PMK Nomor 45/PMK.011/2018	
4.	 PMK Nomor 216/PMK.01/2018	
5.	 PMK Nomor 226/PMK.01/2019	
6. 	IMK Nomor 436/IMK.01/2012	
7.	 Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-140/PP/2017	
8. 	Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017	
9.	 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017	
10.	Peraturan Kepala Nomor BPPK PER-1/PP/2018
PENUTUP	
02	
04	
05	
06
08
10
12
14
16	
17	
18
20	
22	
24	
26
28	
44
45
46	
46	
49	
50	
52	
53	
58	
59	
61
64
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
02
K
A
T
A
P
E
N
G
A
N
T
A
R
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
03
Puji syukur selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah kami dapat
menyelesaikan penyusunan buku “Kementerian Keuangan Sebagai
Learning Organisation” ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di
lingkungan Kementerian Keuangan yang telah bergerak maju
bersama dalam mengawal pelaksanaan Kementerian Keuangan
Corporate University (Kemenkeu CorpU).
Pembaca yang budiman, sejak dilakukan kick off pada tahun
2015, Kemenkeu CorpU telah mendapatkan capaian-capaian
yang patut dibanggakan dalam hal pengembangan kompetensi.
Terselenggaranya berbagai jenis kegiatan pembelajaran baik yang
bersifat structured learning seperti diklat-diklat killer program, diklat-
diklat mandatory, e-learning, dan webinar, bersifat learning from
others seperti KCU Talk, Community of Practice, Video Podcast dan
Knowledge Sharing, maupun yang bersifat Learning form Experience
seperti magang dan secondment. Dalam kerangka manajemen
pengetahuan (knowledge management), Kemenkeu CorpU juga
telah mendapatkan beberapa capaian diantaranya adalah dengan
terbangunnya Learning and Knowledge Management System
(LKMS) yaitu platform Kemenkeu Learning Center (KLC). Meskipun
demikian, Kemenkeu CorpU tidak boleh berhenti untuk melakukan
Kata
Pengantar
continuous improvement dalam rangka meningkatkan kompetensi
SDM Kementerian Keuangan yang unggul dan mampu mendorong
pencapaian visi Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi penggerak
utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif,
inklusif dan berkeadilan di abad ke-21”.
Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui Kemenkeu CorpU
adalah terwujudnya Kementerian Keuangan sebagai Learning
Organisation. Learning Organisation adalah organisasi yang terampil
dalam menciptakan, memperoleh, menafsirkan, mentransfer dan
mempertahankan pengetahuan serta mampu merubah perilaku,
cara kerja, proses bisnis dan strategi sebagai cerminan dari level dan
kapasitas pengetahuan dan wawasan yang baru (Garvin, 2000). Buku
ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai apa itu
Learning Organisation, bagaimana karakteristiknya dan bagaimana
caranya untuk mengukur tingkat implementasi Learning Organisation.
Bapak/Ibu yang kami hormati, kami menyadari bahwa buku ini masih
memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran dari para
pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya-karya kami
di masa yang akan datang. Selamat membaca dan selamat menjadi
seorang pembelajar.
Jakarta, 24 September 2020
Rionald Silaban
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
C
O
R
P
O
R
A
T
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
05
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
04
Abstrak
Strategi Kemenkeu CorpU diimplementasikan dalam rangka
mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai Learning Organisation.
Buku ini diterbitkan sebagai panduan implementasi Kementerian
Keuangan sebagai Learning Organisation untuk memberikan
pemahaman konsep Corporate University, Learning Organisation
dan peraturan-peraturan yang relevan. Pokok bahasan Kemenkeu
Corpu mencakup bentuk pengembangan kompetensi sumber daya
manusia, House of Kemenkeu CorpU dan Tata Kelola Kemenkeu
CorpU. Pokok bahasan Learning Organisation meliputi konsep
Learning Organisation, implementasi dan pengukuran tingkat
implementasi Learning Organisation di lingkungan Kementerian
Keuangan. Selain itu, buku ini juga memuat peran setiap elemen
di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan
Kemenkeu CorpU dan Kemenkeu sebagai Learning Organisation.
Corporate
University
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
06
C
O
R
P
O
R
A
T
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
07
Mengapa
Corporate
University? ”
Keadaan terburuk dari pengembangan corporate
university adalah ketika (institusi pendidikan tersebut)
hanya sekedar menjadi badan pendidikan dan pelatihan
dengan nama yang megah (namun tanpa ada aktivitas
berarti di dalamnya).”
Martijn Rodemaker
(Corporate University: Drivers of the Learning Organization)
“
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
08
C
O
R
P
O
R
A
T
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
09
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang
Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan menetapkan
Corporate University sebagai salah satu tema sentral dalam IS RBTK.
Kemenkeu CorpU merupakan strategi pelaksanaan pengembangan
kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian
dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui
perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan,
pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja,
yang didukung dengan manajemen pengetahuan (knowledge
management).
Jiwa Reformasi
Tema Sentral
Tema Inisiatif RBTK (Core Functions)
Inisiatif Strategis
Outcome Tematik
CorpU
Sebagai IS RBTK
P
e
n
e
r
i
m
a
a
n
	
	
	
Perbe
n
d
a
h
a
r
a
a
n
5
Pengamanan
pajak atas
belanja
pemerintah
6
Modernisasi
Sistem
Informasi DJP
7
Joint Program
DJBC - DJP
8
Sistem
Kepatuhan
Pengguna Jasa
Terintegrasi
9
Optimalisasi
PNBP
20
Pengelolaan
Dana Pensiun
19
Sinkronisasi
Penganggaran
Pusat & Daerah
18
Perbaikan Kualitas
Belanja Pendidikan &
Kesehatan
17
Belanja
Negara
Efisien &
Efektif
10
Pengelolaan
Keuangan
Terintegrasi
11
Likuiditas
Keuangan
Negara 12
SBN Ritel
Online
13
Penjaminan
Obligasi
Infrastruktur
14
Optimalisasi
Pengelolaan
Aset
15
Optimalisasi
Investasi
Pemerintah
16
Sinergi
Pengawasan
Anggaran BUN
& ICOFR
	
	
Penganggaran
L
e
aders Factory
K
e
b
i
j
a
k
a
n
F
i
s
k
a
l
1
Penguatan
Budaya
Kemenkeu
4
I
n
t
e
g
r
a
s
i
3
K
em
enkeu
	
	
	
	
	
Belanja Negara yang Efektif dan Ef
isien
P
e
n
d
a
p
a
t
a
n
N
e
g
a
r
a
y
a
n
g
O
ptim
al	
	
	
	 	
Pengelolaan
Ke
u
a
n
g
a
n
N
e
g
a
r
a
y
a
n
g
A
k
u
n
t
a
b
e
l
	
	
	
2
Corporate
University
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
10
C
O
R
P
O
R
A
T
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
11
Perbedaan mendasar antara training center dan corporate university
adalah pada fokus pembelajarannya. Training center hanya berfokus
pada pemenuhan kesenjangan kompetensi individu, sedangkan
corporate university berfokus pada strategic organization issue dan
business performance.
Structured
Learning
Learning from
Experience
Learning from
Others
10 20 70
CLASSROOM
LEA RNING
1.	 Pendidikan
2.	 Pelatihan
3.	 Kursus
4.	 Penataran
5.	 Seminar/
Konferensi/
Sarasehan
6.	 Workshop/
Lokakarya
7.	 Bimbingan
Teknis
8.	 Sosialisasi
9.	 Outbound
LEA RNING FROM
OTHERS
1.	 Coaching
2.	 Mentoring
3.	 Community of
Practice (KM)
4.	 Benchmarking
5.	 Job Shadowing
LEA RNING FROM
EXPERIENCE
1.	 Magang/
Praktik Kerja
2.	 Secondment
3.	 Pertukaran
PNS dengan
Pegawai
Swasta/
BUMN/BUMD
4.	 Action Learning
5.	 Job
Enlargement
6.	 Job Enrichment
7.	 Task Fotce
8.	 Assignment
E-LEA RNING
1.	 Pelatihan Jarak
Jauh (PJJ)
2.	 Belajar Mandiri
3.	 Synchronous
E-Learning
4.	 Asynchronous
E-Learning
SELF LED
LEA RNING
1.	 Books, Article,
Journal
2.	 Video -Podcast
(KM)
3.	 Expert
Directories (KM)
ONLINE
COM M UNITIES
1.	 Blog, Vlog
2.	 Forum Diskusi
3.	 Digital
Collaboration
Online
In
Person
Fokus pada
kesenjangan
kompetensi individu
Fokus pada strategic
organization issue dan
business performance
Training center Corporate university
Pembelajaran
CorpU
Model pembelajaran yang digunakan dalam Kemenkeu CorpU
adalah model pembelajaran terintegrasi yang memadukan berbagai
jenis channel pembelajaran baik yang berupa structured learning,
learning from others, maupun learning from experience. Dengan
demikian, di dalam Kemenkeu Corpu, belajar bisa di mana saja dan
kapan saja.
#BELAJARTANPABATAS
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
12
C
O
R
P
O
R
A
T
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
13
House of
Kemenkeu CorpU
Learning Strategy Governance
Merupakan landasan implementasi
Kemenkeu CorpU, yaitu KMK Nomor 924/
KMK.011/2018 yang menjelaskan mengenai
bentuk pengembangan kompetensi sumber
daya manusia, House of Kemenkeu CorpU,
pola tata kelola implementasi Kemenkeu
CorpU.
Learning Focus
Merupakan kumpulan kompetensi yang menjadi
prioritas bagi masing-masing jabatan yang
terhubung, terintegrasi dan mendukung tujuan
strategis organisasi.
Knowledge Management
Merupakan upaya terstruktur dan sistematis
dalam mengembangkan dan menggunakan
pengetahuan yang dimiliki untuk membantu
proses pengambilan keputusan bagi
peningkatan kinerja organisasi. Aktivitas
dalam knowledge management meliputi
upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan
dan pengambilan kembali, penggunaan
dan penyebaran, serta evaluasi dan
penyempurnaan terhadap pengetahuan
sebagai aset intelektual organisasi.
Smart Learning Infrastructure
Merupakan sarana dan prasarana yang mampu
memudahkan proses pengembangan kompetensi.
Smart Learning Infrastructure dapat berupa kelas pintar
(smart classroom) dan sistem aplikasi manajemen
pengetahuan (knowledge management).
School
Merupakan unit yang menangani
pelaksanaan pengembangan
kompetensi sumber daya manusia
untuk menciptakan efisiensi dalam
pelaksanaan tugas serta optimalisasi
pencapaian target kinerja dan tujuan
organisasi. Unit ini terdiri atas Sekolah
Kompetensi (Competency School) )
yaitu Pusdiklat dan BDK di BPPK dan
Sekolah Pemasok Kader (Supplier
Development School) yaitu Politeknik
Keuangan Negara STAN.
College
Merupakan unit yang berperan
dalam penyelenggaraan
pengembangan kompetensi di
bidang keuangan negara untuk
menjalin kerja sama dengan para
pemangku kepentingan. Unit ini
terdiri atas Pusat Aliansi dan Kerja
Sama (Alliance and Partnership
Centre) dan Pusat Budaya
Organisasi (Organization Culture
Centre).
Academy
Merupakan unit yang berperan dalam
penyelenggaraan pendidikan dan/ atau
pelatihan untuk menciptakan keunggulan
kompetitif. Unit ini terdiri atas Akademi
Bisnis Utama (Business Academy), Institut
Pengembangan Bakat dan Kepemimpinan
(Leadership & Talent Development Institute)
dan Pusat Penelitian (Organizational Research
Centre).
Learning Solution Architecture
Merupakan seperangkat rencana dan
pengaturan mata pembelajaran dan
metode pembelajaran untuk mencapai
efisiensi, keterkaitan dan kesesuaian, serta
keunggulan kompetitif sebagai solusi atas
kebutuhan pembelajaran.
Learning Solution Delivery System
Merupakan pelaksanaan atas metode
pembelajaran yang paling tepat sesuai
dengan Arsitektur Solusi Pembelajaran dalam
penyelenggaraan pengembangan kompetensi
berdasarkan hasil analisis terhadap jenis
kompetensi, kondisi lingkungan, dan karakteristik
peserta.
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
14
C
O
R
P
O
R
A
T
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
15
Knowledge
Management
Bekerja sama
dengan Komite
Operasional
Chairman
(Menteri Keuangan)
Vice Chairman
(Wakil Menteri
Keuangan)
Rep. Unit
Pengelola SDM
(Sekretaris Jenderal)
Rep. Unit
JPT Madya
(Pejabat Eselon I)
Individual
Member
(Staf Ahli Menteri)
SGO
KO M ITE PENGARAH
KOMITE OPERASIONAL
CEO
(Kepala BPPK)
COO
(Sekretaris BPPK)
Departemen Operasi
Executive Officers
(Kepala Pusat dan
Direktur PKN STAN)
Regional Office
(Kepala Balai Diklat)
LEARNING
COUNC IL
MEETING
Current Issue
Minimal 1x
setahun (Feb)
Kebutuhan
t dan t+1
Keterangan:
= Supervisi
= Koordinasi
Tata Kelola
Kemenkeu CorpU
Komite Pengarah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan
strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan
manajemen pengetahuan (knowledge management)
Komite Operasional memiliki tugas untuk merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kompetensi sumber
daya manusia dan menyusun kebijakan manajemen pengetahuan
(knowledge management).
Pengembangan kompetensi sumber daya manusia bukan hanya
merupakan tanggung jawab BPPK sebagai Unit Pengelola
pembelajaran namun seluruh Unit Eselon I sebagai Unit Pengguna
pembelajaran juga memiliki peran yang sangat besar untuk dapat
menghasilkan kegiatan pembelajaran yang mampu menunjang
pencapaian target kinerja organisasi.
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
17
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
16
Learning
Organisation
Peran Unit Eselon I
dalam
Pembelajaran
Learning Value Chain
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
18
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
19
Menciptakan Pengetahuan
Learning Organisation harus memiliki lingkungan yang
mendorong terciptanya ide-ide baru yang kreatif. Di sinilah
peran penting dari divisi penelitian dan pengembangan
yang harus mampu berinovasi untuk mendapatkan
keunggulan kompetitif organisasi.
Memperoleh Pengetahuan
Menafsirkan Pengetahuan
Mengubah Perilaku
Learning Organisation menyadari
bahwa pengetahuan yang ada
dalam organisasi mungkin
tidaklah cukup. Di luar organisasi
sangat dimungkinkan adanya
pengetahuan-pengetahuan baru
yang mungkin akan bermanfaat
untuk diterapkan. Oleh sebab itu,
Learning Organisation selalu aktif
untuk mengumpulkan sumber-
sumber pengetahuan dari luar
organisasi baik itu dari artikel,
jurnal ilmiah, pakar, benchmarking
maupun sumber-sumber lainnya.
Banyaknya sumber pengetahuan
ataupun ide-ide kreatif tidak akan
berarti bila sebuah organisasi tidak
mampu memberikan makna dan
menafsirkan pengetahuan dan
ide kreatif secara akurat. Learning
Organisation mampu melakukan
penafsiran pengetahuan secara
akurat yang akan bermanfaat
dalam merumuskan perubahan
apa yang harus dilakukan di dalam
internal organisasi.
Mentransfer Pengetahuan
Pengetahuan tidak boleh berhenti pada
beberapa orang saja di dalam organisasi.
Learning Organisation mampu menyebarkan
pengetahuan dan ide-ide baru dengan cepat ke
seluruh organisasi sehingga mampu membawa
manfaat yang lebih besar bagi organisasi.
Mempertahankan Pengetahuan
Seorang yang memiliki pengalaman bekerja
bertahun-tahun di organisasi dan telah
mencapai level tertentu sudah sewajarnya
memiliki pengetahuan yang berharga bagi
organisasi. Sebuah Learning Organisation
mampu menerapkan manajemen
pengetahuan yang baik sehingga dapat
mempertahankan pengetahuan dari
pegawai senior untuk tetap berada di dalam
diorganisasi meskipun pegawai senior
tersebut telah resign atau pensiun.
Pengetahuan yang dimiliki sebuah organisasi
tanpa adanya perubahan dalam cara
menyelesaikan pekerjaan tidak akan menjamin
kesuksesan organisasi. Pengetahuan adalah
potensi yang perlu dimanifestasikan melalui
tindakan nyata sehingga organisasi dapat
memperoleh keunggulan kompetitif.
Apa itu Learning
Organisation?
Learning Organisation adalah organisasi yang terampil dalam
menciptakan, memperoleh, menafsirkan, mentransfer dan
mempertahankan pengetahuan serta mampu merubah perilaku,
cara kerja, proses bisnis dan strategi sebagai cerminan dari level dan
kapasitas pengetahuan dan wawasan yang baru (Garvin, 2000).
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
20
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
21
Kemenkeu sebagai
Learning Organisation
Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-140/PP/2017 mendefinisikan
Learning Organisation sebagai organisasi yang secara terus
menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu
terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara
kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih
baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara
organisasi dan individu di dalamnya.
Arahan Wakil Menteri
Keuangan
Usulan Kepala BPPK Persetujuan Menteri dan
Wakil Menteri
Pengukuran Tingkat
Implementasi Learning
Organisastion
Learning Organisation adalah tempat dimana orang-orang pada
semua level/tingkat, baik secara individu maupun bersama,
melakukan peningkatan kapasitas mereka untuk menghasilkan
manfaat yang akan menjadi perhatian mereka atau sesuai keinginan
mereka.
Wakil Menteri Keuangan
menyampaikan arahan kepada
BPPK untuk menyusun indikator
kinerja utama terhadap
implementasi knowledge
management yang dilakukan
oleh seluruh unit Eselon I dan
dikoordinasikan oleh BPPK.
Hal ini disampaikan pada
Rapat Pimpinan Kementerian
Keuangan dalam rangka
Refinement Kontrak Kinerja
dan Piagam Manajemen Risiko
Kemenkeu-Wide-One yang
diselengarakan pada 27 Januari
2020.
Kepala BPPK dalam
forum Rapat Pimpinan
Kementerian Keuangan yang
diselenggarakan pada 28-29
Januari 2020, mengajukan
usulan untuk mengukur
capaian Kemenkeu CorpU
secara menyeluruh. Tidak
hanya implementasi Knowledge
Management, melainkan
juga mengukur input, proses,
output/outcome dari strategi
Kemenkeu Corporate University
melalui indikator kinerja utama
“Tingkat Implementasi Learning
Organisation”
Di forum yang sama, Menteri
Keuangan dan Wakil Menteri
Keuangan menyetujui usulan
Kepala BPPK dan kemudian
memberikan amanah kepada
BPPK untuk menyusun
mekanisme pengukuran
implementasi Kemenkeu CorpU
yang di wujudkan dengan
capaian Tingkat Implementasi
Learning Organisation di setiap
unit Eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan.
Tingkat Implementasi learning
organisation merupakan nilai
yang merepresentasikan
tingkat implementasi unit kerja
di lingkungan Kementerian
Keuangan sebagai learning
organisation. IKU ini bertujuan
untuk mengukur sejauh mana
kualitas Kemenkeu sebagai
Learning Organisation dengan
dukungan strategi Kemenkeu
Corporate university berdasarkan
KMK-924/KMK.011/2018
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
22
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
23
10Komponen
Pengukuran
IKU Tingkat Implementasi
Learning Organisation
Masing-masing komponen memiliki 3 indikator,
sehingga secara total terdapat 30 indikator.
1. Strategic Fit & Management Commitment
2. Learning Function Organisation
3. Learning Spaces
4. Learning Solutions
5. Leaders Participation in Learning Process
6. Learners
7. Knowledge Sharing Culture
10. Learner’s
Performance
8. Feedback
9. Learning
Value Chains
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
24
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
25
Metode
Pengukuran IKU
Formula :
40%
Hasil Rata-Rata
Penilaian Komite
30%
Hasil Rata-Rata
Survey
30%
Hasil Rata-Rata
Self Assessment
+ +
Penilaian
Komite
Self
Assessment
Survey
Dilakukan
oleh komite
(BPPK) dengan
menggunakan data
yang dimiliki oleh
Sekretariat BPPK
dan Pusdiklat.
Dilakukan oleh Unit
yang membidangi
Pengembangan
Pegawai di setiap
Eselon I dan unit
sampel dengan
data yang dimiliki
sendiri dan kertas
kerja dari BPPK
Diisi oleh setiap
pegawai pada
Sekretariat Unit
Eselon I dan Unit
Kerja yang menjadi
Sampel
Timeline
Pengukuran
Survey
September-Oktober
Self Assessment
Oktober-November
Penilaian
November-Desember
Pelaporan
Desember
V ---
V ---
V ---
18 Pertanyaan Survey
Unit Sampel :
1.	 Satu unit Eselon II yang memiliki tusi
pengelolaan SDM level unit Eselon I
2.	 Satu unit Eselon II yang berlokasi di pusat
(Direktorat/Pusat)
3.	 Satu unit Kantor Wilayah (hanya bagi UE1 yang
memiliki Kanwil)
4.	 Satu kantor pelayanan/UPT Eselon III di
Jawa (hanya bagi UE1 yang memiliki kantor
pelayanan/UPT)
5.	 Satu kantor pelayanan/UPT Eselon III di luar
Jawa (hanya bagi UE1 yang memiliki kantor
pelayanan/UPT)
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
26
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
27
Kode Pertanyaan Alternatif Jawaban
3.a.1 Pada saat berada di kantor, Fasilitas di unit kerja (termasuk,
tapi tidak terbatas pada: komputer/laptop, jaringan internet)
memadai untuk mengakses media pembelajaran dan berb-
agi pengetahuan (misalnya KLC).
•	 Tidak ada yang
difasilitasi kantor
•	 Semua difasilitasi
oleh kantor
3.a.2 Unit kerja memberikan kesempatan pada setiap pegawai
untuk mengakses Kemenkeu Learning Center (KLC) dan
Knowledge management system (KMS) lainnya pada jam
kerja.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
3.a.3 Unit kerja memberikan informasi terkait adanya Kemenkeu
Learning Center (Open Access Course, Knowledge, Course)
dan knowledge management system lainnya.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
3.b.1 Unit kerja mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan
kompetensi, misalnya melalui pelatihan, IHT, e-learning,
seminar, studi banding, coaching, mentoring, atau belajar
mandiri.
•	 Tidak mendorong
•	 Sangat mendorong
3.b.2 Unit kerja menciptakan iklim yang mendukung kesadaran
akan pentingnya belajar
•	 Tidak mendukung
•	 Sangat mendukung
3.b.3 Unit kerja memberikan kesempatan pada setiap pegawai
untuk mengikuti e-learning pada jam kerja
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
3.c.1 Unit memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk
melakukan kegiatan pendokumentasian pengetahuan
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
3.c.2 Unit kerja melaksanakan dokumentasi pengetahuan
(capture knowledge) untuk pegawai yang akan pindah/
pensiun
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
3.c.3 Unit kerja memiliki sarana pendokumentasian dan
penyimpanan dokumen pengetahuan, misalnya video
kamera, local storage, cloud storage, aplikasi editing video.
•	 Tidak memadai
•	 Memadai
Daftar Pertanyaan
Survey
Kode Pertanyaan Alternatif Jawaban
6.a.1 Unit kerja memberikan kemudahan kepada pegawai untuk
memilih jenis pengembangan kompetensi individu (contoh:
pelatihan, e-learning, bimtek, sosialisasi)
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
6.a.2 Unit kerja memfasilitasi kebutuhan pembelajaran yang
diusulkan oleh setiap pegawai yang sesuai dengan TUSI
pegawainya.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
6.a.3 Atasan langsung turut berperan aktif dalam pelaksanaan
proses pembelajaran.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
7.b.1 Terdapat kegiatan berbagi informasi/pengetahuan secara
rutin di unit kerja.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
7.b.2 Unit kerja mewajibkan kegiatan berbagi pengetahuan
jika ada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan/
pelatihan/seminar/workshop/lokakarya/sarasehan.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
7.b.3 Unit kerja memfasilitasi kegiatan knowledge sharing dalam
rangka pemecahan masalah.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
7.c.1 Unit kerja memberikan kesempatan pada setiap pegawai
dalam menyampaikan pendapat.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
7.c.2 Unit kerja menyediakan sarana/media untuk setiap
pegawai menyampaikan pendapat atau ide-ide baru.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
7.c.3 Atasan dan rekan-rekan di unit kerja menghormati
perbedaan pendapat.
•	 Tidak pernah
•	 Selalu
Penjelasan Indikator
Komponen Pengukuran IKU
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
28
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
29
1.	 Strategic Fit and Management Commitment
	 Komponen ini untuk mengukur strategi dan komitmen pimpinan
unit Eselon I terhadap pembelajaran untuk menuju menjadi
Learning Organisation.
	 Pembelajaran mengacu pada PMK 216/PMK.01/2018 terkait
Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Keterlibatan
pimpinan unit
Eselon I dalam
memberikan
arahan pembe-
lajaran dalam
rangka peningka-
tan kompetensi
dan pengelolaan
pengetahuan untuk
pencapaian kinerja
Terdapat arahan
Pimpinan Unit Eselon
I terkait dengan arah
kebijakan pembelaja-
ran dalam pencapa-
ian kinerja strategis
pada Rapim/Rakor/
dsb.
Self
Assessment
Terdapat arahan pada
kegiatan yang dibuk-
tikan dengan daftar
hadir, paparan, Notula,
atau rekaman
(Jan-Juli 2020) (100)
-	Januari-Juli (100)
-	Agustus (50)
-	 Setelah Agustus (25)
-	Tidak terdapat arah-
an (0)
2 Komitmen pelak-
sanaan hasil AKP
berupa Kesesuaian
realisasi pelatihan
dibandingkan
dengan Letter of
Commitment
Ketepatan hasil AKP
reguler terhadap
realisasi pembelaja-
ran di BPPK. Realisasi
pembelajaran di
BPPK termasuk AKP
Reguler, Mandatory,
dan Open Acces)
(AKP regular yang di-
gantikan dengan AKP
Insidentil yang lebih
strategis dihitung
sebagai AKP yang
tepat)
Penilaian
Komite
3 Komitmen kese-
larasan pengem-
bangan kompeten-
si SDM terhadap
perencanaan kin-
erja strategik unit
eselon I
Kesesuaian dokumen
AKP Strategis den-
gan program kerja
strategis unit bisnis
(Renstra/Renja) dan
hasil LCM
Penilaian
Komite
Realisasi pelatihan
di Semantik
X 100
Hasil AKP Reguler
AKP Strategis yang
sesuai dengan arahan
di LCM dan/atau
Program strategik
Renstra/Renja
X 100
Arahan di LCM dan/
atau Program strategik
Renstra/Renja
Penjelasan Indikator
Komponen Pengukuran IKU
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
30
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
31
2.	 Learning Function Organisation
	 Komponen ini mengukur peran dari learning partners dan
skill group owner di setiap unit eselon I dalam memfasilitasi
pembelajaran dan manajemen pengetahuan bagi seluruh
pegawainya.
	 Learning partners (PIC pembelajaran) adalah fungsi dan jabatan
baik secara struktur maupun adhoc yang berperan penting
terhadap proses distribusi/komunikasi pembelajaran pegawai
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
evaluasi dan manajemen pengetahuan di unit kerja.
	 Skill Group Owner (Pemilik Rumpun Keahlian) atau disebut
juga sebagai SME mempuyai tugas membantu Unit Eselon
I dalam melaksanakan AKP dan berkontribusi dalam proses
pembelajaran yang dikelola oleh BPPK.
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Berperannya
learning partners
(PIC pembela-
jaran)
Peran learning partners
(PIC pembelajaran)
dalam aktifitas:
1. Monitoring
pengembangan
kompetensi pegawai
2. Administrasi
penugasan peserta
pelatihan
3. Penugasan pegawai
sebagai SGO/
Narasumber/Pengajar
dalam kegiatan
pembelajaran, dan
4. Komunikasi dalam
rangka evaluasi
pascapembelajaran
Self
Assessment
- Terdapat empat aktvi-
tas (100)
- Hanya terdapat tiga
aktifitas (90)
- Hanya terdapat dua
aktifitas (80)
- Hanya terdapat satu
aktifitas (50)
- Tidak aktifitas yang
dilakukan (0)
2 b. Berperannya
SGO/SME pada
proses pembe-
lajaran
Kontribusi SGO/SME
dalam learning value
chains (dari proses
perencanaan sampai
dengan evaluasi)
Self
Assessment
3 c. Berperannya
unit kerja dalam
mendokumenta-
sikan penge-
tahuan yang
dilakukan oleh
pegawai
Pemanfaatan dokumen
pengetahuan yang
didokumentasikan oleh
unit kerja baik yang
inisiasinya dari unit kerja
maupun dari pegawai
sendiri
Self
Assessment
-	Dokumen pengeta-
huan yang didoku-
mentasikan sudah
dimanfaatkan (100)
-	Sudah terdapat
dokumen pengeta-
huan yang diinisiasi
oleh unit kerja dan
pegawai (80)
-	Sudah terdapat do-
kumen pengetahuan
yang diinisiasi oleh
unit kerja (70)
- Tidak memiliki doku-
men pengetahuan (0)
Program pembelajaran
yang difasilitasi oleh
SGO/SME
X 100
Jumlah Undangan
pembahasan learning
value chains
Penjelasan Indikator
Komponen Pengukuran IKU
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
32
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
33
3.	 Learning Spaces
	 Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur di setiap unit Eselon
I untuk mengakses LKMS (KLC) dan/atau KMS unit Eselon
I, termasuk kebijakan terhadap kesempatan belajar dan
mendokumentasikan pengetahuan bagi pegawai di lokasi kerja.
	 Learning and Knowledge Management System (LKMS) adalah
platform pembelajaran dan berbagi pengetahuan dengan moda
online yaitu utamanya adalah Kemenkeu Learning Center (KLC)
yang merupakan gabungan dari learning management system
(e-learning) dan knowledge management system (platform
berbagi pengetahuan).
	 Knowledge Management System (KMS) adalah platform berbagi
pengetahuan yang dapat dikelola oleh internal unit Eselon I,
antara lain beatrix 24 (KMS BKF) dan kompatriot (KMS DJP).
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Tingkat kemu-
dahan pegawai
dalam men-
gakses LKMS
dan/atau KMS
melalui fasilitas
kantor
Persepsi pegawai
terhadap kemu-
dahan mengakses
LKMS dan/atau
KMS (dari sisi sara-
na dan prasarana
kantor)
Survey 3 pertanyaan survey:
3.a.1 , 3.a.2 , 3.a.3
skala 0-10
Nilai = Rata-rata hasil survey x 10.
2 Kesempatan
belajar pega-
wai di tempat
kerja (waktu)
Persepsi pegawai
terhadap kesem-
patan pegawai
untuk belajar di
tempat kerja (mis-
alnya e-learning
atau penugasan
belajar mandiri
lainnya) (dari sisi
waktu yang dise-
diakan)
Survey 3 pertanyaan survey:
3.b.1 , 3.b.2 , 3.b.3
skala 0-10
Nilai = Rata-rata hasil survey x 10.
3 Kesempatan
pegawai dalam
mendoku-
mentasikan
(capture) peng-
etahuan
Persepsi pegawai
terhadap kelel-
uasaan pegawai
untuk mengambil
peran sebagai
penyusun doku-
men pengetahuan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
Survey 3 pertanyaan survey:
3.c.1 , 3.c.2 , 3.c.3
skala 0-10
Nilai = Rata-rata hasil survey x 10.
Penjelasan Indikator
Komponen Pengukuran IKU
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
34
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
35
4.	 Learning Solutions
	 Komponen ini mengukur seberapa jauh keterlibatan unit eselon I
dalam beberapa metode pembelajaran yaitu, structured learning,
social learning, dan learning while working bagi pegawainya.
	 Structured learning adalah pengembangan kompetensi melalui
metode ceramah dalam berbagai pelatihan di dalam kelas
(klasikal) maupun di luar kelas, seperti pelatihan teknis, pelatihan
jarak jauh dan/atau e-learning.
	 Social learning/learning from others adalah aktivitas
pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun
melalui bimbingan di luar kelas, melalui interaksi atau dengan
mengobservasi pihak/orang lain, seperti coaching & mentoring
(di luar Dialog Kinerja Individu), dan benchmarking.
	 Learning from experiences/learning while working adalah
aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik
langsung seperti magang/praktik kerja, detasering (secondment),
action learning, gugus tugas, tugas tambahan, pertukaran antara
pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah, perluasan pekerjaan (job
enlargement), dan pengayaan pekerjaan (job enrichment).
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Penerapan struc-
tured learning di
Unit Eselon I
Persentase
pegawai yang
mengikuti struc-
tured learning
Self
Assessment
2 Penerapan social
learning/learning
from others
Persentase
pegawai yang
mengikuti social
learning
Self
Assessment
3 Penerapan
learning from
experiences/
learning while
working
Persentase
pegawai yang
mengikuti learning
while working
Self
Assessment
Nilai maksimal ketika 30% dari
total pegawai telah menerap-
kan learning from experience/
learning while working
Jumlah Sertifikat
(bukti mengikuti)
X 100
Jumlah Penugasan
sesuai ST
Jumlah Pegawai
yang mengikuti
social learning
X 100
Jumlah pegawai
Jumlah Pegawai
yang mengikuti
learning while working
X 333
Jumlah pegawai
Penjelasan Indikator
Komponen Pengukuran IKU
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
36
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
37
5.	 Leaders Participation in Learning Process
	 Komponen bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi
pimpinan dalam proses pembelajaran di unit melalui leaders as
teachers, leaders as coaches dan Leaders as learning participants.
	 Leaders as teachers adalah pejabat struktural/fungsional yang
menjadi penceramah pada pelatihan, pengajar pada pelatihan,
pengajar pada PKN STAN dan menjadi narasumber workshop di
BPPK. Selain itu dapat juga menjadi narasumber pada kegiatan
Sosialisasi/Bimtek/kegiatan lain yang dapat diselenggarakan
sendiri oleh Unit Eselon I.
	 Leaders as coaches adalah pejabat struktural/fungsional yang
berperan aktif dalam membimbing bawahannya baik pada saat
proses pelatihan ataupun pada saat melaksanakan pekerjaan di
Unit kerja. Tidak termasuk kegiatan DKI.
	 Leaders as learning participants adalah pejabat struktural/
fungsional yang mengikuti kegiatan untuk menambah
kompetensi sesuai dengan kategori pada PMK 216/PMK.01/2018
terkait dengan manajemen pengembangan SDM.
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Apakah ada
Leaders as
teachers pada
unit
Persentase
leaders as teacher
pada unit.
Eselon I dan II:
100% mengajar
Eselon III dan
IV: minimal 50%
mengajar.
Self
Assessment
'Rata-rata Nilai komponen
a dan b. Jika komponen a
tidak ada, maka hanya nilai
komponen b.
Komponen a:
Komponen b:
nilai maksimal komponen b
adalah 100.
2 Apakah ada
Leaders as
coaches pada
unit
Persentase lead-
ers as coaches
pada unit
Self
Assessment
3 Apakah ada
Leaders as learn-
ing participants
pada unit
Persentase lead-
ers as learning
participants
Self
Assessment
Jumlah leaders
(Eselon I-II)
yang mengajar
X 100
Jumlah leaders
(Eselon I-II)
Jumlah leaders
(Eselon III-IV
yang mengajar
X 200
Jumlah leaders
(Eselon III-IV
Jumlah leaders
yang menjadi coach
X 100
Jumlah leaders
Jumlah leaders
yang menjadi learning
participants
X 100
Jumlah leaders
Penjelasan Indikator
Komponen Pengukuran IKU
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
38
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
39
6.	 Learners
	 Komponen ini bertujuan untuk mengukur keleluasaan pegawai
dalam memperoleh pembelajaran, kesesuaian kebutuhan
pembelajaran. Untuk tingkat implementasi kompetensi hasil
pembelajaran dan kesesuaian peserta terhadap kompetensi
adalah menggunakan data yang berasal dari pelatihan strategis
yang dilakukan evaluasi sampai dengan level 3 dan/atau 4
sebagaimana kesepakatan antara unit eselon I dengan BPPK.
	
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Tingkat
kemudahan
setiap pegawai
mendapatkan
pembelajaran
yang dibutuhkan
(accessible)
Persepsi pegawai
terhadap tingkat
kemudahan
dalam mendapat-
kan pembelajaran
yang dibutuhkan
Survey 3 pertanyaan survey:
6.a.1 , 6.a.2 , 6.a.3
skala 0-10
Nilai = Rata-rata hasil survey
x 10.
2 Tingkat
kesesuaian
kompetensi
peserta dalam
menjalankan
tugas dan
fungsi terhadap
kompetensi
pembelajaran
yang diikuti oleh
peserta (relevan)
Persentase kes-
esuaian peserta
yang ditugaskan
mengikuti pelati-
han. Peserta yang
sesuai adalah
peserta yang
menerapkan hasil
pembelajarannya.
Penilaian
Komite
Nilai:
-jika ≥80%, nilai 100
-jika 60-79,99%, nilai 70
-jika 20-59,99%, nilai 30
-jika <20%, nilai 0
3 Tingkat pening-
katan perilaku
kerja peserta
pelatihan
Persentase
perserta yang
mengalami pen-
ingkatan perilaku
kerja.
Penilaian
Komite
Peserta Pelatihan yang
menerapkan hasil
pembelajaran
X 100
Peserta Pelatihan yang
mengikuti Epaspem
Peserta Pelatihan yang
lolos sampai level 3
X 100
Peserta Epaspem
7.	 Knowledge sharing culture
	 Komponen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana budaya
berbagi pengetahuan dan saling menghargai keberagaman
pendapat berlangsung di unit kerja. Selain budaya berbagi
pengetahuan, komponen ini juga bertujuan untuk mengukur
tingkat kesesuaian implementasi Manajemen Pengetahuan di
Kementerian Keuangan. Enam proses manajemen pengetahuan
meliputi identifikasi, dokumentasi (knowledge capture),
pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan dan pemantauan.
Termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan conference,
workshop, seminar.
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Tingkat
kesesuaian
implementasi
manajemen
pengetahuan di
unit kerja den-
gan 6 proses
manajemen
pengetahuan
Kelengkapan
proses mana-
jemen peng-
etahuan yang
dilakukan oleh
unit kerja
Self
Assessment
2 Adanya budaya
berbagi peng-
etahuan di unit
kerja
Persepsi pegawai
terhadap budaya
berbagi peng-
etahuan di unit
kerjanya
Survey 3 pertanyaan survey:
7.b.1 , 7.b.2 , 7.b.3
skala 0-10
Nilai = Rata-rata hasil survey
x 10.
3 Keleluasaan
dan kemudahan
menyampaikan
pendapat
(menghargai
perbedaan)
Persepsi pegawai
terhadap kelelu-
asaan dan kemu-
dahan menyam-
paikan pendapat
dan menghargai
perbedaan di unit
kerjanya
Survey 3 pertanyaan survey:
7.c.1 , 7.c.2 , 7.c.3
skala 0-10
Nilai = Rata-rata hasil survey
x 10.
Jumlah Tahapan KM
yang sudah dilakukan
X 100
6
Penjelasan Indikator
Komponen Pengukuran IKU
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
40
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
41
8.	 Feedback
	 Komponen ini bertujuan untuk mengukur kegiatan improvement
atas umpan balik yang diberikan. Pejabat unit Eselon I yang
mengelola kinerja organisasi dan pengembangan pegawai
adalah Manajer Kinerja Organisasi (MKO) dan Pejabat yang
menjalankan fungsi pengembagan SDM.
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Pemahaman
atas komponen
penilaian IKU
oleh pejabat
unit Eselon I
yang men-
gelola kinerja
organisasi dan
pengemban-
gan pegawai
Pemahaman unit
eselon I atas pen-
gukuran IKU ini
NA tahun 2020 belum masuk ke
perhitungan IKU
2 Monitoring atas
pencapaian
kinerja LO
Keaktifan
menanyakan dan
mengisi check-
list/kertas kerja
NA tahun 2020 belum masuk ke
perhitungan IKU
3 Melakukan
tindak lanjut
Proses tindak
lanjut atas target
yang belum
tercapai
NA tahun 2020 belum masuk ke
perhitungan IKU
9.	 Learning Value Chains
	 Komponen itu bertujuan untuk mengukur komitmen dan sinergi
unit Eselon I terhadap proses pembelajaran yang dikelola oleh
BPPK.
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Kontribusi unit
Eselon I dalam
proses AKP
1. kehadiran pada
proses Harmoni-
sasi Akhir; dan
2. kontribusi
(menyampaikan
bahan AKP);
dalam proses
AKP
Penilaian
Komite
-	Hadir dan menyampaikan
kebutuhan strategis
pengembangan kompe-
tensi unitnya (100)
-	Hadir, tetapi tidak men-
yampaikan kebutuhan
strategis pengembangan
kompetensi unitnya (50)
-	Tidak hadir (0)
Nilai kehadiran diberi layer
tergantung yang datang.
2 Kontribusi unit
Eselon I dalam
proses meny-
usun ISD
Kehadiran
narasumber yang
berkompeten
dalam proses
penyusunan In-
structional System
Design (Kurikulum
pembelajaran)
Kompetensi
narasumber
dapat dilihat dari
penetapan SGO
yang dilakukan
oleh Unit Eselon I.
Penilaian
Komite
3 Kontribusi
unit Eselon I
dalam proses
penyelengga-
raan pembela-
jaran (learning
delivery) dan
evaluasi
1. kehadiran; dan
2. kontribusi
(dikatakan sesuai
kompetensinya
ketika nilai pen-
guasaan materi di
evajar minimal 4)
dalam proses
pembelajaran
dan evaluasi
Penilaian
Komite
-	Hadir dan sesuai dengan
kompetensinya (100)
-	Hadir, tetapi tidak sesuai
kompetensi (50)
-	Tidak hadir (0)
Nilai akhir adalah rata-rata
nilai seluruh kegiatan yang
dinilai.
Jumlah Pembahasan
ISD yang dihadiri
narasumber
berkompeten
X 100
Jumlah Undangan
Pembahasan ISD ke
Unit Eselon I
Penjelasan Indikator
Komponen Pengukuran IKU
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
42
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
43
10.	Learners Performance
	 Komponen ini bertujuan untuk mengukur performa peserta
pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dalam rangka
menjadi strategi dalam menghadapi business issue. Penilaian
peningkatan kinerja alumni setelah pelatihan menggunakan data
yang berasal dari pelatihan di BPPK yang dilakukan evaluasi level
4 sebagaimana kesepakatan antara unit Eselon I dengan BPPK.
	 Bussiness issue adalah isu-isu strategis yang erat kaitannya
dengan perubahan kinerja (naik/turun) atau adanya tugas
dan fungsi baru yang dimiliki oleh unit kerja. Sementara,
pengembangan karir adalah langkah-langkah penyiapan
pegawai dalam rangka promosi, mutasi, atau rotasi.
No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi
1 Peningkatan
kinerja alumni
setelah pela-
tihan
Persentase alum-
ni pelatihan yang
meningkat kiner-
janya diband-
ingkan dengan
seluruh jumlah
peserta pelatihan
tersebut
Penilaian
Komite
2 Adanya learning
outcome yang
terkait dan
menjadi bagian
solusi dari busi-
ness issue
Persentase pela-
tihan strategis
yang telah men-
jadi bagian solusi
dari business is-
sue dibandingkan
dengan jumlah
seluruh pelatihan
strategis.
Self
Assessment
3 Adanya keter-
kaitan antara
learning dengan
pengembangan
karir
awareness
keterkaitan
learning dengan
pengembangan
karir pegawai
Self
Assessment
Ketersediaan dokumen
SKTJ (atau dokumen lain
yang menyatakan posisi ter-
tentu hanya boleh diduduki
oleh pegawai yang telah
memenuhi persyaratan
pengembangan kompetensi
tertentu)
-	Lengkap (100)
-	Tersedia (90)
-	Tidak tersedia (0)
Jumlah alumni
pelatihaan yang
meningkat kinerjanya
X 100
Jumlah peserta
pelatihan level 4 yang
menerapkan
Jumlah pelatihan
strategis yang telah
menjadi bagian solusi
dari business issue
X 100
Jumlah pelatihan
strategis
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
44
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
45
Peraturan
Terkait
1.PP NOMOR 17 TAHUN 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil ditetapkan untuk mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan
pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan
pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
Pengembangan kompetensi PNS secara khusus diatur dalam pasal
203. Dalam pasal ini pengembangan kompetensi didefinisikan
sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS
dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan
karier.
Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk
diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan
memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi
PNS yang bersangkutan. Setiap PNS diwajibkan untuk melakukan
pengembangan kompetensi sedikitnya 20 (dua puluh) jam
pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Karena pengembangan kompetensi
merupakan suatu keharusan bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh
Indonesia, pengembangan kompetensi menjadi area yang
strategis sehingga PP Nomor 17 Tahun 2020 pasal 203 ayat (4a)
mengamanatkan agar pengembangan kompetensi dilaksanakan
melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate
university).
Peraturan
Terkait
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
46
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
47
2. KMK NOMOR 924/KMK.01/2018
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.01/2018 tentang
Kementerian Keuangan Corporate University menetapkan Kemenkeu
CorpU sebagai strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi
sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi
dan misi Kementerian Keuangan melalui perwujudan keterkaitan
dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan
nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen
pengetahuan (knowledge management). Pelaksanaan Kemenkeu
CorpU tersebut mencakup bentuk pengembangan kompetensi
sumber daya manusia, House of Kemenkeu CorpU dan Tata Kelola
Kemenkeu CorpU sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian I di
atas.
3. PMK NOMOR 45/PMK.011/2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang
Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan
Kementerian Keuangan ditetapkan untuk meningkatkan
pengembangan pegawai Kementerian Keuangan agar mampu
mendukung pencapaian target kinerja organisasi, perlu
diselenggarakan mekanisme pembelajaran yang terintegrasi,
terarah dan berkesinambungan dengan melalui analisis atas
kebutuhan pembelajaran yang akan menjadi acuan dalam
mengembangkan program pembelajaran yang aplikatif, relevan,
mudah diakses dan berdampak tinggi sesuai dengan kebutuhan
strategis organisasi, jabatan dan individu yang selaras dengan
Human Capital Development Plan di lingkungan Kementerian
Keuangan.
Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat
AKP adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia dengan program
Pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan
oleh Unit Pengelola dan Unit Pengguna serta berkoordinasi dengan
Sekretariat Jenderal. Unit Pengelola adalah Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas mengelola
Pembelajaran di bidang keuangan negara. Unit Pengguna
adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas melaksanakan AKP bersama Unit Pengelola.
AKP terdiri atas AKP Reguler dan AKP Insidental. AKP Reguler
adalah AKP yang dilaksanakan secara terjadwal sebelum tahun
pembelajaran berjalan yang terdiri atas AKP Strategis, AKP
Jabatan dan AKP Individu sedangkan AKP Insidental adalah AKP
yang dilaksanakan sepanjang tahun pembelajaran berjalan untuk
memenuhi kebutuhan strategis, jabatan, atau individu.
AKP Strategis adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian kebutuhan strategis dan target kinerja Unit Pengguna.
AKP Jabatan adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung
pemenuhan kompetensi pemangku jabatan pada Unit Pengguna.
AKP Individu adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung
pengembangan kompetensi individu dan memenuhi kesenjangan
kinerja dengan target kinerja jabatan.
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
48
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
49
Berikut ini adalah Gambar 1 yang mengilustrasikan lini masa nalisis
kebutuhan pembelajaran:
Gambar 1 Lini Masa Analisis Kebutuhan Pembelajaran
Pemenuhan hasil AKP dilaksanakan melalui jalur pembelajaran
yang dikelola oleh Unit Pengelola dan dapat bekerja sama dengan
Unit Pengguna. Jalur Pembelajaran dilaksanakan melalui jalur
pembelajaran klasikal dan non klasikal.
Jalur pembelajaran klasikal, yang merupakan proses pembelajaran
melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas
yang sama. Pembelajaran melalui jalur klasikal dilakukan antara
lain melalui program pelatihan, seminar, kursus, penataran dan
pengembangan sumber daya manusia lain. Pembelajaran melalui
jalur klasikal dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Pengguna,
kecuali pelatihan, kursus dan penataran yang hanya dapat
dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
Jalur pembelajaran nonklasikal merupakan proses Pembelajaran
yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama. Pembelajaran
melalui jalur nonklasikal dilakukan antara lain melalui program
e-leaming, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang
atau (on the job learning), pertukaran pegawai negeri sipil dengan
pegawai swasta dan pengembangan sumber daya manusia lain.
Pembelajaran melalui jalur nonklasikal tersebut dapat dilaksanakan
secara mandiri oleh Unit Pengguna, kecuali e-leaming dan pelatihan
jarak jauh yang hanya dapat dilaksanakan oleh Unit Pengelola.
4.PMK NOMOR 216/PMK.01/2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang
Manajemen Pengembangan Sumber daya Manuasia di Lingkungan
Kementerian Keuangan ditetapkan untuk memberikan pedoman
pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil
dan mewujudkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan
yang kompeten dan mampu mendukung pencapaian tujuan
dan strategi organisasi. PMK Nomor 216/PMK.01/2018 disusun
berdasarkan arsitektur kepemimpinan sesuai program Leaders
Factory Kementerian Keuangan. Leaders Factory adalah program
pengelolaan sumber daya manusia yang berupa pengembangan
dan/atau penempatan bagi mahasiswa dan lulusan Prodi I, Prodi
III, dan Prodi IV, serta Pegawai. Leaders Factory diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang
Leaders Factory di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Manajemen Pengembangan SDM adalah mekanisme
pengembangan Kompetensi yang mengacu pada arsitektur
kepemimpinan (leadership framework) dengan memperhatikan
jenjang Jabatan, box pemetaan Pegawai, serta kesenjangan
(gap) kompetensi dan kinerja Pegawai yang diselaraskan dengan
kebutuhan organisasi. Ruang lingkup Manajemen Pengembangan
SDM terdiri atas Infrastruktur Pengembangan Kompetensi dan
Implementasi pengembangan Kompetensi. Pada Pasal 4 disebutkan
bahwa Kemenkeu CorpU menjadi salah satu Infrastruktur
Pengembangan Kompetensi di samping 7 Infrastruktur lainnya
yaitu Arsitektur Kepemimpinan (Leadership Framework), Sistem
Penilaian Kompetensi, Sistem Penilaian Kinerja, Pemetaan Pegawai,
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
50
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
51
Metode Pengembangan, Direktori Pengembangan dan Pelaku
Pengembangan.
Kemenkeu CorpU merupakan strategi pelaksanaan pengembangan
Kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian
dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui
perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara Pendidikan,
Pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja
yang didukung dengan manajemen pengetahuan (knowledge
management). Penerapan Kemenkeu CorpU mengacu pada KMK
924/KMK.01/2018 tentang Kementerian Keuangan Corporate
University.
5.PMK NOMOR 226/PMK.01/2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2019 tentang
Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan
ditetapkan untuk mendukung proses pembelajaran, tukar
pengalaman, menjaga Aset Intelektual organisasi dan berbagi
pengetahuan yang efektif di lingkungan Kementerian Keuangan
sesuai dengan grand design reformasi birokrasi 2010-2025 yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Manajemen
Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam
mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki
melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian,
penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan
sebagai Aset Intelektual organisasi. Aset Intelektual adalah
Pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta telah diterjemahkan
ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami,
dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi
pegawai maupun organisasi.
Proses Manajemen Pengetahuan dilaksanakan berdasarkan
arahan kebijakan strategis Komite Pengarah Kemenkeu CorpU di
dalam pertemuan Learning Council. Learning Council merupakan
organ yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategis
pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan
dan kesesuaian (link and match) dengan target kinerja Kementerian
Keuangan. Pertemuan Learning Council dilaksanakan minimal satu
kali dalam satu tahun untuk membahas kebijakan pengembangan
kompetensi untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang serta
untuk membahas issue-issue strategis lainnya yang mengarah pada
pengembangan kompetensi.
Proses Manajemen Pengetahuan yang terdiri dari identifikasi,
dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan,
dan penerapan pengetahuan dilaksanakan oleh Pelaku Manajemen
Pengetahuan tingkat Kementerian Keuangan dan Pelaku
Manajemen Pengetahuan tingkat Unit Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya. Khusus untuk proses dokumentasi dapat juga dilakukan
oleh Penyusun Aset Intelektual.
Penyebarluasan dilakukan melalui penyediaan Aset Intelektual
pada laman antar muka Software KMS untuk dapat diakses
oleh Pengguna Software KMS. Penyebarluasan Aset Intelektual
dilakukan setelah melalui proses penjaminan mutu oleh Panitia
Penjaminan Mutu yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pelaku
Manajemen Pengetahuan Tingkat Unit Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya dengan jumlah anggota paling sedikit adalah 3 orang.
Komposisi keanggotaan Panitia Penjaminan Mutu yang berasal dari
Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Unit Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari seluruh jumlah
anggota sedangkan 1/3 lainnya berasal dari Pelaku Manajemen
Pengetahuan tingkat Kementerian Keuangan.
Panitia Penjaminan Mutu bertugas untuk memastikan kesahihan
dan kelayakan Aset Intelektual dan menentukan level akses Aset
Intelektual. Kesahihan dan kelayakan Aset Intelektual ditentukan
melalui kriteria sebagai berikut:
1.	 inovatif;
2.	 bermanfaat bagi Pengguna Software KMS;
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
52
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
53
3.	 memberikan solusi atas permasalahan/pekerjaan tertentu; dan/
atau
4.	 mempercepat proses penyelesaian suatu pekerjaan.
Level akses Aset Intelektual terdiri atas:
1.	 Level 1 (secret): hanya dapat didistribusikanj disebarluaskan pada
individu tertentu.
2.	 Level 2 (confidential): hanya dapat didistribusikan/
disebarluaskan kepada internal Unit Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yang menyusun Aset Intelektual.
3.	 Level 3 (shareable): hanya dapat didistribusikan/ disebarluaskan
kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan
4.	 Level 4 (public): dapat didistribusikan/disebarluaskan kepada
seluruh masyarakat.
6. IMK NOMOR 436/IMK.01/2012
Instruksi Menteri Keuangan RI Nomor 436/IMK.01/2012 Tentang
Kewajiban Mengajar Bagi Eselon I Dan Pejabat Eselon II Di
Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dalam rangka
peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia
terkait pemutakhiran kompetensi keuangan dan kekayaan Negara
melalui isu-isu aktual dan terkini secara efektif. Dalam IMK ini,
seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) di lingkungan
Kementerian Keuangan yang terdiri dari Sekretaris Jenderal,
para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala/Ketua
Badan, para Staf Ahli Menteri diwajibkan untuk mengajar di BPPK
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Sedangkan untuk
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) diwajibkan untuk untuk
mengajar di BPPK sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
IMK Nomor 436/IMK.01/2012 ini tentunya selaras dengan program
Leader as Teacher yang digagas dalam Kementerian Keuangan
CorpU. Leader as Teacher adalah upaya transfer knowledge, wisdom,
dan pengalaman para pimpinan kepada para pegawai Kementerian
Keuangan. Knowledge, wisdom dan pengalaman dari pimpinan bisa
mendorong para pegawai Kementerian Keuangan menyelesaikan
pekerjaan dengan lebih baik dan juga berperilaku lebih bijak dalam
kondisi apapun.
7.KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-140/
PP/2017
Keputusan Kepala BPPK KEP-140/PP/2017 tentang cetak biru
Kementerian Keuangan Corporate University ditetapkan untuk
memberikan pedoman pelaksanaan Kemenkeu CorpU. Cetak Biru
Kemenkeu CorpU digunakan sebagai:
1.	 Pedoman arah kebijakan dan strategi Kemenkeu CorpU;
2.	 Pedoman dalam penyusunan arsitektur knowledge management;
3.	 Pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian
Keuangan yang terkait dengan strategi Kemenkeu CorpU;
4.	 Pedoman target waktu implemetasi Kemenkeu CorpU.
Terdapat perbedaan yang signifikan antara training center dan
corporate university. Perbedaan mendasar antara training center dan
corporate university adalah pada fokus pembelajarannya. Training
center hanya berfokus pada pemenuhan kesenjangan kompetensi
individu, sedangkan corporate university berfokus pada strategic
organization issue dan business performance. Corporate University
menggunakan strategi pembelajaran terintegrasi yang tidak hanya
mengelola structured learning namun juga mengelola learning from
other, dan workplace integrated learning/learning from experience.
Corporate University diharapkan mampu mendukung pencapaian
visi Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi penggerak utama
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif,
dan berkeadilan di abad ke-21”. Oleh sebab itu, dalam Keputusan
Kepala BPPK KEP-140/PP/2017 ditetapkan langkah-langkah menuju
Kemenkeu CorpU sebagai berikut:
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
54
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
55
No
Langkah-Langkah Menuju
Kemenkeu CorpU
Capaian s.d. 2020
1 Penetapan Logo Kemenkeu CorpU Langkah ini telah dicapai dengan ditetapkann-
ya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/
KMK.011/2017 tentang Logo Kementerian
Keuangan Corporate University.
2 Perbaikan Mekanisme Identifikasi
Kebutuhan Diklat (IKD)
Telah disusun Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman
Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkun-
gan Kementerian Keuangan menggantikan
PMK 37/PMK.012/2014 tentang Identifikasi
Kebutuhan Diklat. PMK ini memuat AKP Strate-
gis, AKP Jabatan dan AKP Individual yang lebih
komprehensif dibandingkan analisis IKD yang
hanya menitikberatkan pada satu metode.
3 Perbaikan Mekanisme Penyusunan
Kurikulum.
Telah ditetapkan Peraturan Kepala BPPK No-
mor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain
Pembelajaran di Lingkungan Kementerian
Keuangan.
4 Perbaikan ketentuan penyelengga-
raan diktat (Improvement of Delivery&
Deployment).
Penetapan Peraturan Kepala BPPK Nomor
PER-2/PP/2019 tentang Pedoman E-learning
5 Perbaikan Mekanisme Learning Im-
pact Measurement.
Telah ditetapkan Peraturan Kepala BPPK
Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman
Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kemen-
terian Keuangan dan Peraturan Kepala BPPK
Nomor PER-1/PP/2018 Pedoman Evaluasi
Pascapembelajaran di Lingkungan Kementeri-
an Keuangan.
6 Learning Quality System. Learning quality system adalah mekanisme
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan
yang diselenggarakan oleh BPPK selaku
penyelenggara pendidikan dan pelatihan
untuk memastikan terpenuhinya pelatihan
yang terstandar dengan kualitas yang terjaga
dalam memenuhi kepuasan peserta pelatihan
dan mencapai target kinerja dari Eselon I di
Kementerian Keuangan. Telah ditetapkan
Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-97/
PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembela-
jaran di Lingkungan BPPK.
7 Menetapkan struktur governance
Kemenkeu CorpU
Telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kemente-
rian Keuangan Corporate University, Keputusan
Kepala BPPK Nomor 140/PP/2017 tentang
Cetak Biru Kementerian Keuangan Corporate
University, dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 563/KMK.011/2017 tentang Logo Ke-
menterian Keuangan Corporate University.
No
Langkah-Langkah Menuju
Kemenkeu CorpU
Capaian s.d. 2020
8 Manajemen Talenta Telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan
Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Nomor-
9 /PP/2018 Tentang Manajemen Talenta Di
Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelati-
han Keuangan dalarn rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen
Talenta di Lingkungan Kernenterian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nornor 161/PMK.01/2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 Tentang
Manajernen Talent Kementerian Keuangan.
9 Menginisiasi retired faculty program
dan leader as teacher
Retired Faculty Program adalah kapitalisasi
pengetahuan, khususnya tacit knowledge,
yang dimiliki oleh para pegawai/pejabat senior
yang memiliki kompetensi khusus. Leader as
teacher adalah transfer knowledge, wisdom,
dan pengalaman para pimpinan kepada
para pegawai Kementerian Keuangan. Telah
dilakukan pelatihan untuk 626 orang leader as
teacher dan 91 orang Retired Prominent Faculty.
10 Pembangunan Learning Organisation Learning Organisation (learning organization)
adalah organisasi yang secara terus menerus
dan terencana memfasilitasi anggotanya agar
mampu terus menerus berkembang dan men-
transformasi diri baik secara kolektif maupun
individual dalam usaha mencapai hasil yang
lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang
dirasakan bersama antara organisasi dan
individu di dalamnya.
11 Penyusunan Pola Pembelajaran
(Learning Journey)
BPPK telah mengidentifikasi dan menyusun
pola pembelajaran (learning journey) untuk
crucial job Kementerian Keuangan. Learning
journey adalah serangkaian pembelajaran yang
diperlukan oleh suatu jabatan yang ditentu-
kan berdasarkan kebutuhan kompetensi dari
tiap jabatan. BPPK telah menetapkan Standar
Kompetensi Teknis Manajemen Kediklatan di
Lingkungan BPPK dalam Keputusan Kepala
BPPK Nomor KEP-139/PP/2017.
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
56
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
57
No
Langkah-Langkah Menuju
Kemenkeu CorpU
Capaian s.d. 2020
12 Leadership and Culture Academy BPPK telah mengajukan Rancangan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan yang didalamnya memuat agenda
transformasi Pusdiklat PSDM menjadi Pus-
diklat Kepemimpinan dan Budaya Organisasi
dengan penguatan pembelajaran kepemi-
mpinan (leadership and talent), pembelajaran
pembentukan karakter (pre-service learning)
dan pembelajaran budaya organisasi (kom-
petensi sosial kultural, nilai-nilai Kemenkeu)
serta penguatan pengelolaan beasiswa (semi
tailored-post graduate programs dan executive
training) melalui penyelarasan dengan kebija-
kan manajemen talenta.
13 Pengembangan Aplikasi Knowledge
Management System (KMS).
Pengembangan KMS yang sudah dimulai dari
tahun 2015 dengan menyusun konsep dan
melakukan pelatihan terkait KMS. Kemen-
keu Learning Center (KLC) sebagai platform
knowledge management system (KMS) dan
learning management system (LMS) Kement-
erian Keuangan telah go live pada tanggal 31
Maret 2017.
14 Sosialisasi Kemenkeu CorpU Sosialisasi Kemenkeu CorpU telah dilakukan
oleh BPPK melalui berbagai bentuk media
komunikasi. Sosialisasi yang bersifat tatap
muka langsung telah beberapa kali diadakan,
diantaranya Roadshow Kepala BPPK di seluruh
unit BPPK pada tahun 2017, Sosialisasi CorpU
pada acara Ministry Goes to PKN STAN pada
tahun 2018 dan Paparan pada Lomba terkait
Kemenkeu Corpu di LAN pada tahun 2019.
Selain itu BPPK juga aktif melakukan sosialisasi
Kemenkeu Corpu dengan menyusun video
profil Kemenkeu CorpU, leaflet, poster, wallpa-
per, media sosial dan landing page Kemenkeu
CorpU.
No
Langkah-Langkah Menuju
Kemenkeu CorpU
Capaian s.d. 2020
15 Competency Gap Index (CGI) Competency Gap adalah selisih antara nilai
kompetensi teknis seorang pegawai diband-
ingkan dengan Standar Kompetensi Teknis
Jabatan-nya. Competency Gap Index (CGI) mer-
upakan indeks yang menunjukkan persentase
pegawai yang telah memenuhi standar teknis
jabatan dibandingkan dengan jumlah pegawai
yang telah diassess.Competency Gap maksimal
pada setiap jabatan adalah 30%. Pada tahun
2018, BPPK menargetkan 100% pejabat Eselon
III dan Eselon IV yang diambil sebagai sampel
memiliki CGI <30%. Dari 159 pejabat eselon III
dan IV di lingkungan BPPK, telah dilakukan
Assessment Kompetensi Teknis (AKT) kepada
61 orang diantaranya. Jumlah pejabat dengan
CGI (Competency Gap Index)<30% adalah
sebanyak 60 pejabat sedangkan yang tidak
memenuhi ambang batas CGI (>30%) hanya 1
orang pejabat sehingga capian keseluruhan
adalah 98,36%.
16 Smart Classroom Telah ditetapkan Keputusan Kepala BPPK
Nomor KEP-148/PP/2017 tentang Pedoman
Standar Ruang Kelas Pintar (Smart Classroom)
di Lingkungan BPPK. Pada tahun 2017 telah
diselesaikan pembangunan smart classroom di
Pusdiklat KNPK.
17 Akselerasi Implementasi Corporate
University
Pada tahun 2016, BPPK menyusun delapan
program pelatihan solutif dan kontributif
dengan dampak yang tinggi (killer programs)
sebagai piloting dalam rangka akselerasi
implementasi Kemenkeu Corporate University,
yaitu:
a.	 Diklat Sertifikasi Keuangan Syariah
b.	 Diklat ADIK Berbasis Logic Model
c.	 Diklat Kebijakan Publik
d.	 Diklat Account Representative
e.	 Diklat Chief Service Officer
f.	 Diklat Pemindai Kabin Cargo
g.	 Diklat Pengelolaan BMN
h.	 Diklat Pengujian Tagihan
Selain itu, dalam rangka akselerasi Kemenkeu
Corpu pada tahun 2016, BPPK membentuk
shadow structure yang terdiri atas perwujudan
elemen-elemen dalam House of Kemenkeu
Corpu sehingga struktur organisasi BPPK
tidak mengalami perubahan. Seiring dengan
penguatan implementasi Kemenkeu Corpu,
fungsi-fungsi dalam shadow structure tersebut
direncanakan untuk diformalkan ke dalam
suatu struktur organisasi BPPK untuk memas-
tikan elemen-elemen dalam Kemenkeu Corpu
dilaksanakan secara komprehensif.
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
58
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
59
8. PERATURAN KEPALA BPPK NOMOR PER-4/
PP/2017
Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman
Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan
merupakan pedoman bagi unit-unit di lingkungan Kementerian
Keuangan dalam mengembangkan pembelajaran yang berkualitas,
memiliki struktur desain pembelajaran yang jelas dan mengarah
kepada pencapaian kompetensi. Desain Pembelajaran adalah
seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran yang berisi
tujuan, sasaran, deskripsi, silabi mata pelajaran dan metode
Pembelajaran. Komponen Desain Pembelajaran untuk bentuk
pembelajaran klasikal paling kurang terdiri atas Kerangka Acuan
Program (KAP), Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP),
Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan Kerangka Naskah Soal (KNS).
KAP Pembelajaran adalah informasi program pembelajaran yang
memuat deskripsi singkat, standar kompetensi, kompetensi
dasar, lama pembelajaran efektif, daftar mata pelajaran, jenjang,
persyaratan peserta, kualifikasi fasilitator, bentuk evaluasi, dan
akomodasi. GBPP adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu
mata pelajaran yang disusun secara sistemik dan mencakup
nama program pembelajaran, nama mata pelajaran, jumlah jam
pembelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi
pokok/sub materi pokok, metode dan media serta sumber bahan.
SAP adalah rincian pembelajaran untuk lingkup satu atau beberapa
kali pertemuan yang disusun secara sistematik dan mencakup
nama program pembelajaran, nama mata pelajaran, jumlah jam
pembelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi
pokok/sub materi pokok, metode dan media, sumber bahan,
tahapan kegiatan Pembelajaran serta evaluasi pembelajaran.
KNS adalah suatu dokumen yang memuat informasi mengenai
komposisi, bentuk, dan jumlah soal yang akan digunakan dalam
menyusun Rancangan Naskah Soal.
Desain Pembelajaran disusun oleh Widyaiswara di lingkungan
BPPK sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian masing-masing.
Penyusunan Desain Pembelajaran harus melibatkan Unit Pengguna
yaitu Bagian Pengembangan SDM dan SGO di Unit Pengguna.
Bagian Pengembangan SDM di Unit Pengguna memberi
masukan untuk kebutuhan peningkatan kompetensi (competency
issue) sumber daya manusia, khususnya untuk pembelajaran
yang bertujuan memenuhi AKP Jabatan. Sedangkan SGO di
Unit Pengguna memberi masukan kesesuaian antara Desain
Pembelajaran dengan kebutuhan strategis (learning outcome),
kebutuhan performansi (learning output), dan kebutuhan kompetensi
(learning goals).
Dengan adanya pedoman Desain Pembelajaran yang mengatur
setiap detil kompetensi, mata pelajaran, metode pembelajaran,
dan pengukuran hasil pembelajaran dan dengan adanya sinergi
antara BPPK dengan Bagian Pengembangan SDM dan SGO di Unit
Pengguna diharapkan layanan kualitas pembelajaran dapat terjaga
dan mampu mendukung sasaran pencapaian kinerja organisasi Unit
Pengguna secara maksimal.
9.PERATURAN KEPALA BPPK NOMOR PER-5/
PP/2017
Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 Tentang Pedoman
Evaluasi Pembelajaran Di Lingkungan Kementerian Keuangan
ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai metode
evaluasi pembelajaran yang tepat dan terarah dalam rangka
mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
yang mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan.
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran memiliki tujuan pokok antara lain:
1.	 Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta, bertujuan untuk menilai
tingkat peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti
pembelajaran.
2.	 Evaluasi Penyelenggaraan dan Evaluasi Pengajar, bertujuan
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
60
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
61
untuk mengetahui:
1.	 tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan
pembelajaran di BPPK;
2.	 tingkat kepuasan peserta terhadap kemampuan pengajar
menyampaikan materi pada program pembelajaran BPPK;
3.	 Faktor-faktor yang harus diperbaiki untuk memenuhi
kepuasan peserta.
Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk
membantu perencanaan, perbaikan dan pengembangan serta
penyempurnaan suatu kegiatan. Evaluasi diperlukan untuk
memberikan informasi terkait ketercapaian tujuan suatu kegiatan.
Evaluasi pembelajaran saat ini menggunakan model evaluasi
Kirkpatrick. Dalam model tersebut terdapat empat level evaluasi
yang menggambarkan urutan sebuah alur evaluasi program
pembelajaran. Setiap level dalam model evaluasi ini sangat penting
dan mempengaruhi level berikutnya. Keempat level evaluasi itu
adalah:
1.	 Level 1 – Reaction
	 Evaluasi pada level ini mengukur bagaimana peserta
pembelajaran bereaksi terhadap pembelajaran yang diikuti, atau
dengan kata lain mengukur kepuasan peserta pembelajaran
(customer satisfaction).
2.	 Level 2 – Learning
	 Level ini mengukur proses belajar dalam pembelajaran, yaitu
terjadinya transfer pengetahuan (transfer of learning), dengan
kata lain mengukur sejauh mana pembelajaran terjadi. Evaluasi
Level 2 terdiri atas Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Pengajar
dan Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta.
	 Evaluasi Penyelenggaraan merupakan penilaian dan
pengukuran unsur akademis dan non akademis dari kegiatan
penyelenggaraan Pembelajaran oleh peserta. Sedangkan
Evaluasi Pengajar merupakan penilaian peserta terhadap
pengetahuan dan kemampuan pengajar dalam menyampaikan
materi. Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta dilaksanakan melalui
mekanisme penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan dan
sikap peserta dalam mengikuti pembelajaran.
3.	 Level 3 – Behavior
	 Level tiga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
pengetahuan dan keterampilan diterapkan dalam pekerjaan dan
dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah
peserta mengikuti pembelajaran.
4.	 Level 4 – Results
	 Result dapat diartikan sebagai hasil akhir yang terjadi setelah
peserta mengikuti pembelajaran. Level 4 dapat dilakukan setelah
pengukuran level 3 (Behaviour). Untuk menentukan apakah
suatu kegiatan pelatihan memberikan dampak yang signifikan
atau tidak terhadap pencapaian target kinerja organisasi, suatu
pelatihan perlu dilakukan evaluasi Kirkpatrick hingga level 4.
Pengukuran level 4 dilakukan antara lain dengan mengevaluasi
capaian leading indicator, desired result, isolasi/group control,
trend lines dan penilaian dari atasan. Evaluasi dilakukan 3-5 bulan
setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan.
10.PERATURAN KEPALA NOMOR BPPK PER-1/
PP/2018
Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman
Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan
ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam mengukur keberhasilan
pembelajaran untuk memberikan dampak tinggi bagi pencapaian
target organisasi yang menjadi karakteristik Kemenkeu CorpU.
Evaluasi Pascapembelajaran adalah evaluasi yang dilaksanakan
setelah peserta Pembelajaran kembali ke unit kerja masing-masing,
untuk mengetahui penerapan hasil Pembelajaran dalam pekerjaan
dan dampak Pembelajaran terhadap kinerja pegawai. Evaluasi
Pascapembelajaran dilakukan untuk program pelatihan dan/atau
e-learning di lingkungan Kementerian Keuangan.
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
62
P
E
R
A
T
U
R
A
N
T
E
R
K
A
I
T
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
63
BPPK menggunakan model evaluasi Kirkpatrick dalam
melaksanakan Evaluasi Pascapembelajaran. Model evaluasi ini
terdiri dari 4 level, dimana setiap level dalam model evaluasi ini
mempengaruhi level berikutnya sebagaimana dijelaskan pula dalam
pembahasan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 di atas.
Evaluasi Pascapembelajaran terdiri atas evaluasi implementasi hasil
Pembelajaran dan/atau evaluasi dampak Pembelajaran. Evaluasi
implementasi hasil Pembelajaran bertujuan untuk mengetahui
penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam
Pembelajaran. Evaluasi implementasi hasil Pembelajaran dilakukan
pada alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.	 memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai pada Evaluasi
Hasil Pembelajaran Peserta;
2.	 berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri untuk
mengimplementasikan materi Pembelajaran; dan
3.	 melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi Pembelajaran
yang diikuti.
Pengukuran implementasi hasil pembelajaran dilakukan secara
360° yaitu kepada alumni, atasan alumni, dan/ atau rekan/bawahan
alumni. Dalam hal diperlukan, pengukuran dapat juga dilakukan
kepada pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya.
Sedangkan evaluasi dampak Pembelajaran bertujuan untuk
mengetahui adanya peningkatan kinerja sebagai hasil dari
Pembelajaran. Evaluasi Dampak Pembelajaran dilakukan pada
alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.	 Telah dilakukan evaluasi implementasi hasil Pembelajaran;
2.	 Memiliki target kinerja yang terukur; dan
3.	 Melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi Pembelajaran
yang diikuti.
Evaluasi Dampak Pembelajaran dilakukan pada peserta yang
berhasil mengimplementasikan hasil pembelajaran dengan
menggunakan Indikator Utama yang mencerminkan capaian
keberhasilan Pembelajaran. Indikator Utama dalam mengukur
peningkatan kinerja setelah pembelajaran dapat mencakup
waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain.
Pengukuran untuk evaluasi level 4 dilakukan kepada alumni dan
atasan. Apabila diperlukan, pengukuran dapat juga dilakukan
kepada pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Teknis,
detail, data, dan indikator utama sebagai instrument pengukuran
evaluasi level 4 dituangkan pada kolom bentuk evaluasi dalam
desain pembelajaran.
Selama tahun 2018 terdapat 12 program pelatihan telah dievaluasi
dengan tool evaluasi Kirkpatrick level 4 dengan melibatkan Unit
Eselon I serta mengumpulkan data kinerja alumni pelatihan
sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Dari 189 peserta yang
dievaluasi, 173 (91,35%) diantaranya mengalami peningkatan kinerja.
Pada tahun 2019, terdapat 23 program pelatihan yang alumninya
dievaluasi sampai dengan level 4 Kirkpatrick, dimana dari 629
alumni yang menjadi objek evaluasi, 604 (96,03%) diantaranya
menunjukkan peningkatan kinerja. Sedangkan pada tahun 2020,
hingga semester I telah ada 12 pelatihan yang dievaluasi dengan
tool evaluasi Kirkpatrick level 4. Hasilnya, dari 640 alumni yang
menjadi objek evaluasi, 636 (99,38%) diantaranya telah mengalami
peningkatan kinerja.
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
64
P
E
N
U
T
U
P
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
65
Kemenkeu CorpU bukan hanya BPPK melainkan seluruh
elemen di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain menjadi
tanggung jawab BPPK sebagai Unit Pengelola, setiap Unit Eselon
I sebagai Unit Pengguna memiliki peran serta yang besar dalam
menerapkan pembelajaran Kemenkeu CorpU yang mampu
menunjang pencapaian visi Kementerian Keuangan. Dalam setiap
tahapan learning value chain dari analysis, design, development,
implementation dan evaluation terdapat peran dari seluruh Unit
Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Demikian pula halnya jika kita ingin mewujudkan Kementerian
Keuangan sebagai Learning Organisation. Peran dari setiap elemen
di lingkungan Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan. Learning
Organisation adalah tempat dimana orang-orang pada semua
level/tingkat, baik secara individu maupun bersama, melakukan
peningkatan kapasitas mereka untuk menghasilkan manfaat yang
akan menjadi perhatian mereka atau sesuai keinginan mereka.
Untuk melakukan penyempurnaan strategi dan kebijakan
dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai
Learning Organisation, langkah pertama yang dapat dilakukan
oleh seluruh Unit di lingkungan Kementerian Keuangan adalah
dengan melakukan evaluasi dan refleksi tentang apa yang telah
dilakukan hingga saat ini. Evaluasi dan refleksi ini dapat dilakukan
melalui Pengukuran Tingkat Implementasi Learning Organisation
sebagaimana yang telah dijabarkan pada Buku ini.
BPPK berharap kehadiran Buku ini dapat memberikan sedikit
pencerahan terkait konsep Kemenkeu CorpU dan learning
organisation yang menjadi agenda bersama di lingkungan
Kementerian Keuangan. Selain itu BPPK juga berharap, sinergi
antara BPPK dengan seluruh elemen di lingkungan Kementerian
Keuangan menjadi semakin kuat dalam rangka mewujudkan visi
Kementerian Keuangan “menjadi penggerak utama pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan
berkeadilan di abad ke-21”.
Penutup
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
K
E
U
A
N
G
A
N
S
E
B
A
G
A
I
L
E
A
R
N
I
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
O
N
66
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N
sebagai
Learning
Organisation
#
B
E
L
A
J
A
R
T
A
N
A
B
A
T
A
S
Badan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Keuangan
2020
Panduan Untuk Memahami
Peran Setiap Unit Organisasi

More Related Content

What's hot

Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Dr. Zar Rdj
 
CV Narasumber/Fasilitator a.n. KANAIDI, SE., M.Si., cSAP
CV Narasumber/Fasilitator a.n. KANAIDI, SE., M.Si., cSAPCV Narasumber/Fasilitator a.n. KANAIDI, SE., M.Si., cSAP
CV Narasumber/Fasilitator a.n. KANAIDI, SE., M.Si., cSAP
Kanaidi ken
 
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
Dr. Zar Rdj
 
Contoh Job Analysis
Contoh Job AnalysisContoh Job Analysis
Contoh Job Analysis
Trisnadi Wijaya
 
Coaching workshop for coach.share
Coaching workshop for coach.shareCoaching workshop for coach.share
Coaching workshop for coach.share
luluina
 
Laporan analisis kebutuhan pelatihan balai besar pelatihan kesehatan ciloto
Laporan analisis kebutuhan pelatihan balai besar pelatihan kesehatan cilotoLaporan analisis kebutuhan pelatihan balai besar pelatihan kesehatan ciloto
Laporan analisis kebutuhan pelatihan balai besar pelatihan kesehatan ciloto
rickygunawan84
 
Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)
Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)
Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)
Tri Widodo W. UTOMO
 
Corpu Development Awareness for BOD-1 PT KAI.pdf
Corpu Development Awareness for BOD-1 PT KAI.pdfCorpu Development Awareness for BOD-1 PT KAI.pdf
Corpu Development Awareness for BOD-1 PT KAI.pdf
John Sihotang, Dr, MM, Ir
 
9 hal penting dalam pelatihan sdm
9 hal penting dalam pelatihan sdm9 hal penting dalam pelatihan sdm
9 hal penting dalam pelatihan sdm
Faztrack Consulting
 
Pendekatan Praktis Manajemen Talenta
Pendekatan Praktis Manajemen TalentaPendekatan Praktis Manajemen Talenta
Pendekatan Praktis Manajemen Talenta
Seta Wicaksana
 
Konsep kompetensi
Konsep kompetensiKonsep kompetensi
Konsep kompetensi
Septiyana Yana
 
Manpower Planning dan Workload Analysis
Manpower Planning dan Workload Analysis Manpower Planning dan Workload Analysis
Manpower Planning dan Workload Analysis
Yodhia Antariksa
 
Implementasi Praktis HR Strategy
Implementasi Praktis HR StrategyImplementasi Praktis HR Strategy
Implementasi Praktis HR Strategy
Seta Wicaksana
 
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
temanna #LABEDDU
 
Pendekatan manajemen strategis dalam pemerintahan (bagian 2, Analisis SWOT).ppt
Pendekatan manajemen strategis dalam pemerintahan (bagian 2, Analisis SWOT).pptPendekatan manajemen strategis dalam pemerintahan (bagian 2, Analisis SWOT).ppt
Pendekatan manajemen strategis dalam pemerintahan (bagian 2, Analisis SWOT).ppt
Mulya33
 
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Bayu Wahyudi
 
Perencanaan pelatihan dan pengembangan
Perencanaan pelatihan dan pengembanganPerencanaan pelatihan dan pengembangan
Perencanaan pelatihan dan pengembangan
pelatihan human capital
 
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRDStandar Operasional Prosedur (SOP) HRD
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD
Aswel Darussamin
 
JENIS PELATIHAN
JENIS PELATIHAN JENIS PELATIHAN
JENIS PELATIHAN
lastri Silalahi
 

What's hot (20)

Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
 
CV Narasumber/Fasilitator a.n. KANAIDI, SE., M.Si., cSAP
CV Narasumber/Fasilitator a.n. KANAIDI, SE., M.Si., cSAPCV Narasumber/Fasilitator a.n. KANAIDI, SE., M.Si., cSAP
CV Narasumber/Fasilitator a.n. KANAIDI, SE., M.Si., cSAP
 
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
 
Contoh Job Analysis
Contoh Job AnalysisContoh Job Analysis
Contoh Job Analysis
 
Coaching workshop for coach.share
Coaching workshop for coach.shareCoaching workshop for coach.share
Coaching workshop for coach.share
 
Laporan analisis kebutuhan pelatihan balai besar pelatihan kesehatan ciloto
Laporan analisis kebutuhan pelatihan balai besar pelatihan kesehatan cilotoLaporan analisis kebutuhan pelatihan balai besar pelatihan kesehatan ciloto
Laporan analisis kebutuhan pelatihan balai besar pelatihan kesehatan ciloto
 
Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)
Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)
Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)
 
Corpu Development Awareness for BOD-1 PT KAI.pdf
Corpu Development Awareness for BOD-1 PT KAI.pdfCorpu Development Awareness for BOD-1 PT KAI.pdf
Corpu Development Awareness for BOD-1 PT KAI.pdf
 
9 hal penting dalam pelatihan sdm
9 hal penting dalam pelatihan sdm9 hal penting dalam pelatihan sdm
9 hal penting dalam pelatihan sdm
 
Pendekatan Praktis Manajemen Talenta
Pendekatan Praktis Manajemen TalentaPendekatan Praktis Manajemen Talenta
Pendekatan Praktis Manajemen Talenta
 
Konsep kompetensi
Konsep kompetensiKonsep kompetensi
Konsep kompetensi
 
Manpower Planning dan Workload Analysis
Manpower Planning dan Workload Analysis Manpower Planning dan Workload Analysis
Manpower Planning dan Workload Analysis
 
Implementasi Praktis HR Strategy
Implementasi Praktis HR StrategyImplementasi Praktis HR Strategy
Implementasi Praktis HR Strategy
 
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
 
Evaluasi kinerja (18 1-07)
Evaluasi kinerja (18 1-07)Evaluasi kinerja (18 1-07)
Evaluasi kinerja (18 1-07)
 
Pendekatan manajemen strategis dalam pemerintahan (bagian 2, Analisis SWOT).ppt
Pendekatan manajemen strategis dalam pemerintahan (bagian 2, Analisis SWOT).pptPendekatan manajemen strategis dalam pemerintahan (bagian 2, Analisis SWOT).ppt
Pendekatan manajemen strategis dalam pemerintahan (bagian 2, Analisis SWOT).ppt
 
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
 
Perencanaan pelatihan dan pengembangan
Perencanaan pelatihan dan pengembanganPerencanaan pelatihan dan pengembangan
Perencanaan pelatihan dan pengembangan
 
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRDStandar Operasional Prosedur (SOP) HRD
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD
 
JENIS PELATIHAN
JENIS PELATIHAN JENIS PELATIHAN
JENIS PELATIHAN
 

Similar to Buku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdf

2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf
2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf
2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf
National Institute of Public Administration, Republic of Indonesia
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
Sutny_Wulan_Sary_Puasa
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
Sujatmiko Wibowo
 
Corporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas Dunia
Corporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas DuniaCorporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas Dunia
Corporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas Dunia
National Institute of Administration Public
 
Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf
Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdfBuku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf
Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf
Mas S2
 
3 pendahuluan, profil, ketua
3 pendahuluan, profil, ketua3 pendahuluan, profil, ketua
3 pendahuluan, profil, ketua
Yusuf Abdurrosyid
 
12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN
KutsiyatinMSi
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Coach RFIRMANS
 
Naskah Memorandum Kabid PPI
Naskah Memorandum Kabid PPINaskah Memorandum Kabid PPI
Naskah Memorandum Kabid PPI
dadang trisutalaksana
 
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
rianasoraya
 
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdfBuku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
fransmitter
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdf
iadiputro
 
Takwim IPN 2023.pdf
Takwim IPN 2023.pdfTakwim IPN 2023.pdf
Takwim IPN 2023.pdf
syednizamsyedomar
 
PMK-45.pdf
PMK-45.pdfPMK-45.pdf
PMK-45.pdf
Akuhuruf
 
PROPOSAL PKL KELOMPOK DINDA, SYAVIRA, VIKA (4).pdf
PROPOSAL PKL KELOMPOK DINDA, SYAVIRA, VIKA (4).pdfPROPOSAL PKL KELOMPOK DINDA, SYAVIRA, VIKA (4).pdf
PROPOSAL PKL KELOMPOK DINDA, SYAVIRA, VIKA (4).pdf
PutriWulandari481542
 
1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf
1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf
677-Article Text-2780-1-10-20181029.pdf
677-Article Text-2780-1-10-20181029.pdf677-Article Text-2780-1-10-20181029.pdf
677-Article Text-2780-1-10-20181029.pdf
reifhahsan
 
Buku panduan tmk merentas kurikulum
Buku panduan tmk merentas kurikulumBuku panduan tmk merentas kurikulum
Buku panduan tmk merentas kurikulum
Wan Suhaimi Wan Setapa
 
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teknologi maklumat dan komunikasiTeknologi maklumat dan komunikasi
Teknologi maklumat dan komunikasi
Adila Dila
 
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teknologi maklumat dan komunikasiTeknologi maklumat dan komunikasi
Teknologi maklumat dan komunikasi
Sakeena Nordin
 

Similar to Buku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdf (20)

2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf
2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf
2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Corporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas Dunia
Corporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas DuniaCorporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas Dunia
Corporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas Dunia
 
Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf
Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdfBuku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf
Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf
 
3 pendahuluan, profil, ketua
3 pendahuluan, profil, ketua3 pendahuluan, profil, ketua
3 pendahuluan, profil, ketua
 
12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
Naskah Memorandum Kabid PPI
Naskah Memorandum Kabid PPINaskah Memorandum Kabid PPI
Naskah Memorandum Kabid PPI
 
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
 
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdfBuku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdf
 
Takwim IPN 2023.pdf
Takwim IPN 2023.pdfTakwim IPN 2023.pdf
Takwim IPN 2023.pdf
 
PMK-45.pdf
PMK-45.pdfPMK-45.pdf
PMK-45.pdf
 
PROPOSAL PKL KELOMPOK DINDA, SYAVIRA, VIKA (4).pdf
PROPOSAL PKL KELOMPOK DINDA, SYAVIRA, VIKA (4).pdfPROPOSAL PKL KELOMPOK DINDA, SYAVIRA, VIKA (4).pdf
PROPOSAL PKL KELOMPOK DINDA, SYAVIRA, VIKA (4).pdf
 
1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf
1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf
1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf
 
677-Article Text-2780-1-10-20181029.pdf
677-Article Text-2780-1-10-20181029.pdf677-Article Text-2780-1-10-20181029.pdf
677-Article Text-2780-1-10-20181029.pdf
 
Buku panduan tmk merentas kurikulum
Buku panduan tmk merentas kurikulumBuku panduan tmk merentas kurikulum
Buku panduan tmk merentas kurikulum
 
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teknologi maklumat dan komunikasiTeknologi maklumat dan komunikasi
Teknologi maklumat dan komunikasi
 
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teknologi maklumat dan komunikasiTeknologi maklumat dan komunikasi
Teknologi maklumat dan komunikasi
 

More from Akuhuruf

PER-4_PP_2017-1.pdf
PER-4_PP_2017-1.pdfPER-4_PP_2017-1.pdf
PER-4_PP_2017-1.pdf
Akuhuruf
 
Materi-Taksonomi-Hijau-resize_compressed.pdf
Materi-Taksonomi-Hijau-resize_compressed.pdfMateri-Taksonomi-Hijau-resize_compressed.pdf
Materi-Taksonomi-Hijau-resize_compressed.pdf
Akuhuruf
 
Panduan-Ergonomi-WFH-PEI-200514-OnlineVer.pdf
Panduan-Ergonomi-WFH-PEI-200514-OnlineVer.pdfPanduan-Ergonomi-WFH-PEI-200514-OnlineVer.pdf
Panduan-Ergonomi-WFH-PEI-200514-OnlineVer.pdf
Akuhuruf
 
ODOI-7-Maret-2022-Profesionalisme.pdf
ODOI-7-Maret-2022-Profesionalisme.pdfODOI-7-Maret-2022-Profesionalisme.pdf
ODOI-7-Maret-2022-Profesionalisme.pdf
Akuhuruf
 
Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdf
Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdfPengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdf
Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdf
Akuhuruf
 
CRS.pdf
CRS.pdfCRS.pdf
CRS.pdf
Akuhuruf
 
Mengelola-Emosi-Orang-Tua-Saat-Mendampingi-Anak-PJJ-Rheni-M..pdf
Mengelola-Emosi-Orang-Tua-Saat-Mendampingi-Anak-PJJ-Rheni-M..pdfMengelola-Emosi-Orang-Tua-Saat-Mendampingi-Anak-PJJ-Rheni-M..pdf
Mengelola-Emosi-Orang-Tua-Saat-Mendampingi-Anak-PJJ-Rheni-M..pdf
Akuhuruf
 
Hipertensi-Sharing-Experience.pdf
Hipertensi-Sharing-Experience.pdfHipertensi-Sharing-Experience.pdf
Hipertensi-Sharing-Experience.pdf
Akuhuruf
 
laut-bercerita (1).pdf
laut-bercerita (1).pdflaut-bercerita (1).pdf
laut-bercerita (1).pdf
Akuhuruf
 
S2-2021-449118-summary_id_compressed (1).pdf
S2-2021-449118-summary_id_compressed (1).pdfS2-2021-449118-summary_id_compressed (1).pdf
S2-2021-449118-summary_id_compressed (1).pdf
Akuhuruf
 
S2-2021-449118-complete_compressed (1).pdf
S2-2021-449118-complete_compressed (1).pdfS2-2021-449118-complete_compressed (1).pdf
S2-2021-449118-complete_compressed (1).pdf
Akuhuruf
 
Juknis-Rumbel_compressed.pdf
Juknis-Rumbel_compressed.pdfJuknis-Rumbel_compressed.pdf
Juknis-Rumbel_compressed.pdf
Akuhuruf
 
PP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdf
PP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdfPP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdf
PP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdf
Akuhuruf
 
Kesediaan-Relokasi-by-yusuf_compressed.pdf
Kesediaan-Relokasi-by-yusuf_compressed.pdfKesediaan-Relokasi-by-yusuf_compressed.pdf
Kesediaan-Relokasi-by-yusuf_compressed.pdf
Akuhuruf
 
ODOI-Pilar.pdf
ODOI-Pilar.pdfODOI-Pilar.pdf
ODOI-Pilar.pdf
Akuhuruf
 
s40537-015-0030-3-data-analytics-a-survey.pdf
s40537-015-0030-3-data-analytics-a-survey.pdfs40537-015-0030-3-data-analytics-a-survey.pdf
s40537-015-0030-3-data-analytics-a-survey.pdf
Akuhuruf
 
big-data-analytics-and-iot-in-logistics-a-case-study-2018.pdf
big-data-analytics-and-iot-in-logistics-a-case-study-2018.pdfbig-data-analytics-and-iot-in-logistics-a-case-study-2018.pdf
big-data-analytics-and-iot-in-logistics-a-case-study-2018.pdf
Akuhuruf
 
Text-Analysis-Orange.pdf
Text-Analysis-Orange.pdfText-Analysis-Orange.pdf
Text-Analysis-Orange.pdf
Akuhuruf
 
pole2016-A-Recent-Study-of-Emerging-Tools.pdf
pole2016-A-Recent-Study-of-Emerging-Tools.pdfpole2016-A-Recent-Study-of-Emerging-Tools.pdf
pole2016-A-Recent-Study-of-Emerging-Tools.pdf
Akuhuruf
 
Hidroponik-Asik-di-Masa-Pandemik-Riza-S.-N.pdf
Hidroponik-Asik-di-Masa-Pandemik-Riza-S.-N.pdfHidroponik-Asik-di-Masa-Pandemik-Riza-S.-N.pdf
Hidroponik-Asik-di-Masa-Pandemik-Riza-S.-N.pdf
Akuhuruf
 

More from Akuhuruf (20)

PER-4_PP_2017-1.pdf
PER-4_PP_2017-1.pdfPER-4_PP_2017-1.pdf
PER-4_PP_2017-1.pdf
 
Materi-Taksonomi-Hijau-resize_compressed.pdf
Materi-Taksonomi-Hijau-resize_compressed.pdfMateri-Taksonomi-Hijau-resize_compressed.pdf
Materi-Taksonomi-Hijau-resize_compressed.pdf
 
Panduan-Ergonomi-WFH-PEI-200514-OnlineVer.pdf
Panduan-Ergonomi-WFH-PEI-200514-OnlineVer.pdfPanduan-Ergonomi-WFH-PEI-200514-OnlineVer.pdf
Panduan-Ergonomi-WFH-PEI-200514-OnlineVer.pdf
 
ODOI-7-Maret-2022-Profesionalisme.pdf
ODOI-7-Maret-2022-Profesionalisme.pdfODOI-7-Maret-2022-Profesionalisme.pdf
ODOI-7-Maret-2022-Profesionalisme.pdf
 
Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdf
Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdfPengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdf
Pengelolaan-Kinerja-Organisasi.pdf
 
CRS.pdf
CRS.pdfCRS.pdf
CRS.pdf
 
Mengelola-Emosi-Orang-Tua-Saat-Mendampingi-Anak-PJJ-Rheni-M..pdf
Mengelola-Emosi-Orang-Tua-Saat-Mendampingi-Anak-PJJ-Rheni-M..pdfMengelola-Emosi-Orang-Tua-Saat-Mendampingi-Anak-PJJ-Rheni-M..pdf
Mengelola-Emosi-Orang-Tua-Saat-Mendampingi-Anak-PJJ-Rheni-M..pdf
 
Hipertensi-Sharing-Experience.pdf
Hipertensi-Sharing-Experience.pdfHipertensi-Sharing-Experience.pdf
Hipertensi-Sharing-Experience.pdf
 
laut-bercerita (1).pdf
laut-bercerita (1).pdflaut-bercerita (1).pdf
laut-bercerita (1).pdf
 
S2-2021-449118-summary_id_compressed (1).pdf
S2-2021-449118-summary_id_compressed (1).pdfS2-2021-449118-summary_id_compressed (1).pdf
S2-2021-449118-summary_id_compressed (1).pdf
 
S2-2021-449118-complete_compressed (1).pdf
S2-2021-449118-complete_compressed (1).pdfS2-2021-449118-complete_compressed (1).pdf
S2-2021-449118-complete_compressed (1).pdf
 
Juknis-Rumbel_compressed.pdf
Juknis-Rumbel_compressed.pdfJuknis-Rumbel_compressed.pdf
Juknis-Rumbel_compressed.pdf
 
PP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdf
PP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdfPP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdf
PP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdf
 
Kesediaan-Relokasi-by-yusuf_compressed.pdf
Kesediaan-Relokasi-by-yusuf_compressed.pdfKesediaan-Relokasi-by-yusuf_compressed.pdf
Kesediaan-Relokasi-by-yusuf_compressed.pdf
 
ODOI-Pilar.pdf
ODOI-Pilar.pdfODOI-Pilar.pdf
ODOI-Pilar.pdf
 
s40537-015-0030-3-data-analytics-a-survey.pdf
s40537-015-0030-3-data-analytics-a-survey.pdfs40537-015-0030-3-data-analytics-a-survey.pdf
s40537-015-0030-3-data-analytics-a-survey.pdf
 
big-data-analytics-and-iot-in-logistics-a-case-study-2018.pdf
big-data-analytics-and-iot-in-logistics-a-case-study-2018.pdfbig-data-analytics-and-iot-in-logistics-a-case-study-2018.pdf
big-data-analytics-and-iot-in-logistics-a-case-study-2018.pdf
 
Text-Analysis-Orange.pdf
Text-Analysis-Orange.pdfText-Analysis-Orange.pdf
Text-Analysis-Orange.pdf
 
pole2016-A-Recent-Study-of-Emerging-Tools.pdf
pole2016-A-Recent-Study-of-Emerging-Tools.pdfpole2016-A-Recent-Study-of-Emerging-Tools.pdf
pole2016-A-Recent-Study-of-Emerging-Tools.pdf
 
Hidroponik-Asik-di-Masa-Pandemik-Riza-S.-N.pdf
Hidroponik-Asik-di-Masa-Pandemik-Riza-S.-N.pdfHidroponik-Asik-di-Masa-Pandemik-Riza-S.-N.pdf
Hidroponik-Asik-di-Masa-Pandemik-Riza-S.-N.pdf
 

Buku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdf

  • 1. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N sebagai Learning Organisation # B E L A J A R T A N A B A T A S Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 2020 Panduan Untuk Memahami Peran Setiap Unit Organisasi Dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Terkait
  • 2. D A F T A R I S I # B E L A J A R T A N A B A T A S 01 K E M E N T E R I A N K E U A N G A N sebagai Learning Organisation Panduan Untuk Memahami Peran Setiap Unit Organisasi Daftar Isi KATA PENGANTAR ABSTRAK CORPORATE UNIVERSITY Mengapa Corporate University ? CorpU sebagai IS RBTK ? Pembelajaran CorpU House of Kemenkeu CorpU Tata Kelola Kemenkeu CorpU Peran Unit Eselon I dalam Pembelajaran LEARNING ORGANISATION Apa Itu Learning Organisation ? Kemenkeu Sebagai Learning Organisation 10 Komponen Pengukuran IKU Tingkat Implementasi LO Metode Pengukuran IKU Daftar Pertanyaan Survey Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU PERATURAN TERKAIT 1. PP Nomor 17 tahun 2020 2. KMK Nomor 924/KMK.01/2018 3. PMK Nomor 45/PMK.011/2018 4. PMK Nomor 216/PMK.01/2018 5. PMK Nomor 226/PMK.01/2019 6. IMK Nomor 436/IMK.01/2012 7. Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-140/PP/2017 8. Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017 9. Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 10. Peraturan Kepala Nomor BPPK PER-1/PP/2018 PENUTUP 02 04 05 06 08 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 44 45 46 46 49 50 52 53 58 59 61 64
  • 3. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 02 K A T A P E N G A N T A R # B E L A J A R T A N A B A T A S 03 Puji syukur selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah kami dapat menyelesaikan penyusunan buku “Kementerian Keuangan Sebagai Learning Organisation” ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah bergerak maju bersama dalam mengawal pelaksanaan Kementerian Keuangan Corporate University (Kemenkeu CorpU). Pembaca yang budiman, sejak dilakukan kick off pada tahun 2015, Kemenkeu CorpU telah mendapatkan capaian-capaian yang patut dibanggakan dalam hal pengembangan kompetensi. Terselenggaranya berbagai jenis kegiatan pembelajaran baik yang bersifat structured learning seperti diklat-diklat killer program, diklat- diklat mandatory, e-learning, dan webinar, bersifat learning from others seperti KCU Talk, Community of Practice, Video Podcast dan Knowledge Sharing, maupun yang bersifat Learning form Experience seperti magang dan secondment. Dalam kerangka manajemen pengetahuan (knowledge management), Kemenkeu CorpU juga telah mendapatkan beberapa capaian diantaranya adalah dengan terbangunnya Learning and Knowledge Management System (LKMS) yaitu platform Kemenkeu Learning Center (KLC). Meskipun demikian, Kemenkeu CorpU tidak boleh berhenti untuk melakukan Kata Pengantar continuous improvement dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan yang unggul dan mampu mendorong pencapaian visi Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan di abad ke-21”. Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui Kemenkeu CorpU adalah terwujudnya Kementerian Keuangan sebagai Learning Organisation. Learning Organisation adalah organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, menafsirkan, mentransfer dan mempertahankan pengetahuan serta mampu merubah perilaku, cara kerja, proses bisnis dan strategi sebagai cerminan dari level dan kapasitas pengetahuan dan wawasan yang baru (Garvin, 2000). Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai apa itu Learning Organisation, bagaimana karakteristiknya dan bagaimana caranya untuk mengukur tingkat implementasi Learning Organisation. Bapak/Ibu yang kami hormati, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya-karya kami di masa yang akan datang. Selamat membaca dan selamat menjadi seorang pembelajar. Jakarta, 24 September 2020 Rionald Silaban Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
  • 4. C O R P O R A T E U N I V E R S I T Y # B E L A J A R T A N A B A T A S 05 K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 04 Abstrak Strategi Kemenkeu CorpU diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai Learning Organisation. Buku ini diterbitkan sebagai panduan implementasi Kementerian Keuangan sebagai Learning Organisation untuk memberikan pemahaman konsep Corporate University, Learning Organisation dan peraturan-peraturan yang relevan. Pokok bahasan Kemenkeu Corpu mencakup bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia, House of Kemenkeu CorpU dan Tata Kelola Kemenkeu CorpU. Pokok bahasan Learning Organisation meliputi konsep Learning Organisation, implementasi dan pengukuran tingkat implementasi Learning Organisation di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, buku ini juga memuat peran setiap elemen di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan Kemenkeu CorpU dan Kemenkeu sebagai Learning Organisation. Corporate University
  • 5. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 06 C O R P O R A T E U N I V E R S I T Y # B E L A J A R T A N A B A T A S 07 Mengapa Corporate University? ” Keadaan terburuk dari pengembangan corporate university adalah ketika (institusi pendidikan tersebut) hanya sekedar menjadi badan pendidikan dan pelatihan dengan nama yang megah (namun tanpa ada aktivitas berarti di dalamnya).” Martijn Rodemaker (Corporate University: Drivers of the Learning Organization) “
  • 6. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 08 C O R P O R A T E U N I V E R S I T Y # B E L A J A R T A N A B A T A S 09 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan menetapkan Corporate University sebagai salah satu tema sentral dalam IS RBTK. Kemenkeu CorpU merupakan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan (knowledge management). Jiwa Reformasi Tema Sentral Tema Inisiatif RBTK (Core Functions) Inisiatif Strategis Outcome Tematik CorpU Sebagai IS RBTK P e n e r i m a a n Perbe n d a h a r a a n 5 Pengamanan pajak atas belanja pemerintah 6 Modernisasi Sistem Informasi DJP 7 Joint Program DJBC - DJP 8 Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi 9 Optimalisasi PNBP 20 Pengelolaan Dana Pensiun 19 Sinkronisasi Penganggaran Pusat & Daerah 18 Perbaikan Kualitas Belanja Pendidikan & Kesehatan 17 Belanja Negara Efisien & Efektif 10 Pengelolaan Keuangan Terintegrasi 11 Likuiditas Keuangan Negara 12 SBN Ritel Online 13 Penjaminan Obligasi Infrastruktur 14 Optimalisasi Pengelolaan Aset 15 Optimalisasi Investasi Pemerintah 16 Sinergi Pengawasan Anggaran BUN & ICOFR Penganggaran L e aders Factory K e b i j a k a n F i s k a l 1 Penguatan Budaya Kemenkeu 4 I n t e g r a s i 3 K em enkeu Belanja Negara yang Efektif dan Ef isien P e n d a p a t a n N e g a r a y a n g O ptim al Pengelolaan Ke u a n g a n N e g a r a y a n g A k u n t a b e l 2 Corporate University
  • 7. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 10 C O R P O R A T E U N I V E R S I T Y # B E L A J A R T A N A B A T A S 11 Perbedaan mendasar antara training center dan corporate university adalah pada fokus pembelajarannya. Training center hanya berfokus pada pemenuhan kesenjangan kompetensi individu, sedangkan corporate university berfokus pada strategic organization issue dan business performance. Structured Learning Learning from Experience Learning from Others 10 20 70 CLASSROOM LEA RNING 1. Pendidikan 2. Pelatihan 3. Kursus 4. Penataran 5. Seminar/ Konferensi/ Sarasehan 6. Workshop/ Lokakarya 7. Bimbingan Teknis 8. Sosialisasi 9. Outbound LEA RNING FROM OTHERS 1. Coaching 2. Mentoring 3. Community of Practice (KM) 4. Benchmarking 5. Job Shadowing LEA RNING FROM EXPERIENCE 1. Magang/ Praktik Kerja 2. Secondment 3. Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/BUMD 4. Action Learning 5. Job Enlargement 6. Job Enrichment 7. Task Fotce 8. Assignment E-LEA RNING 1. Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) 2. Belajar Mandiri 3. Synchronous E-Learning 4. Asynchronous E-Learning SELF LED LEA RNING 1. Books, Article, Journal 2. Video -Podcast (KM) 3. Expert Directories (KM) ONLINE COM M UNITIES 1. Blog, Vlog 2. Forum Diskusi 3. Digital Collaboration Online In Person Fokus pada kesenjangan kompetensi individu Fokus pada strategic organization issue dan business performance Training center Corporate university Pembelajaran CorpU Model pembelajaran yang digunakan dalam Kemenkeu CorpU adalah model pembelajaran terintegrasi yang memadukan berbagai jenis channel pembelajaran baik yang berupa structured learning, learning from others, maupun learning from experience. Dengan demikian, di dalam Kemenkeu Corpu, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. #BELAJARTANPABATAS
  • 8. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 12 C O R P O R A T E U N I V E R S I T Y # B E L A J A R T A N A B A T A S 13 House of Kemenkeu CorpU Learning Strategy Governance Merupakan landasan implementasi Kemenkeu CorpU, yaitu KMK Nomor 924/ KMK.011/2018 yang menjelaskan mengenai bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia, House of Kemenkeu CorpU, pola tata kelola implementasi Kemenkeu CorpU. Learning Focus Merupakan kumpulan kompetensi yang menjadi prioritas bagi masing-masing jabatan yang terhubung, terintegrasi dan mendukung tujuan strategis organisasi. Knowledge Management Merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Aktivitas dalam knowledge management meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi. Smart Learning Infrastructure Merupakan sarana dan prasarana yang mampu memudahkan proses pengembangan kompetensi. Smart Learning Infrastructure dapat berupa kelas pintar (smart classroom) dan sistem aplikasi manajemen pengetahuan (knowledge management). School Merupakan unit yang menangani pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta optimalisasi pencapaian target kinerja dan tujuan organisasi. Unit ini terdiri atas Sekolah Kompetensi (Competency School) ) yaitu Pusdiklat dan BDK di BPPK dan Sekolah Pemasok Kader (Supplier Development School) yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN. College Merupakan unit yang berperan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara untuk menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Unit ini terdiri atas Pusat Aliansi dan Kerja Sama (Alliance and Partnership Centre) dan Pusat Budaya Organisasi (Organization Culture Centre). Academy Merupakan unit yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan/ atau pelatihan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Unit ini terdiri atas Akademi Bisnis Utama (Business Academy), Institut Pengembangan Bakat dan Kepemimpinan (Leadership & Talent Development Institute) dan Pusat Penelitian (Organizational Research Centre). Learning Solution Architecture Merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mata pembelajaran dan metode pembelajaran untuk mencapai efisiensi, keterkaitan dan kesesuaian, serta keunggulan kompetitif sebagai solusi atas kebutuhan pembelajaran. Learning Solution Delivery System Merupakan pelaksanaan atas metode pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan Arsitektur Solusi Pembelajaran dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil analisis terhadap jenis kompetensi, kondisi lingkungan, dan karakteristik peserta.
  • 9. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 14 C O R P O R A T E U N I V E R S I T Y # B E L A J A R T A N A B A T A S 15 Knowledge Management Bekerja sama dengan Komite Operasional Chairman (Menteri Keuangan) Vice Chairman (Wakil Menteri Keuangan) Rep. Unit Pengelola SDM (Sekretaris Jenderal) Rep. Unit JPT Madya (Pejabat Eselon I) Individual Member (Staf Ahli Menteri) SGO KO M ITE PENGARAH KOMITE OPERASIONAL CEO (Kepala BPPK) COO (Sekretaris BPPK) Departemen Operasi Executive Officers (Kepala Pusat dan Direktur PKN STAN) Regional Office (Kepala Balai Diklat) LEARNING COUNC IL MEETING Current Issue Minimal 1x setahun (Feb) Kebutuhan t dan t+1 Keterangan: = Supervisi = Koordinasi Tata Kelola Kemenkeu CorpU Komite Pengarah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan (knowledge management) Komite Operasional memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan menyusun kebijakan manajemen pengetahuan (knowledge management). Pengembangan kompetensi sumber daya manusia bukan hanya merupakan tanggung jawab BPPK sebagai Unit Pengelola pembelajaran namun seluruh Unit Eselon I sebagai Unit Pengguna pembelajaran juga memiliki peran yang sangat besar untuk dapat menghasilkan kegiatan pembelajaran yang mampu menunjang pencapaian target kinerja organisasi.
  • 11. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 18 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 19 Menciptakan Pengetahuan Learning Organisation harus memiliki lingkungan yang mendorong terciptanya ide-ide baru yang kreatif. Di sinilah peran penting dari divisi penelitian dan pengembangan yang harus mampu berinovasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif organisasi. Memperoleh Pengetahuan Menafsirkan Pengetahuan Mengubah Perilaku Learning Organisation menyadari bahwa pengetahuan yang ada dalam organisasi mungkin tidaklah cukup. Di luar organisasi sangat dimungkinkan adanya pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin akan bermanfaat untuk diterapkan. Oleh sebab itu, Learning Organisation selalu aktif untuk mengumpulkan sumber- sumber pengetahuan dari luar organisasi baik itu dari artikel, jurnal ilmiah, pakar, benchmarking maupun sumber-sumber lainnya. Banyaknya sumber pengetahuan ataupun ide-ide kreatif tidak akan berarti bila sebuah organisasi tidak mampu memberikan makna dan menafsirkan pengetahuan dan ide kreatif secara akurat. Learning Organisation mampu melakukan penafsiran pengetahuan secara akurat yang akan bermanfaat dalam merumuskan perubahan apa yang harus dilakukan di dalam internal organisasi. Mentransfer Pengetahuan Pengetahuan tidak boleh berhenti pada beberapa orang saja di dalam organisasi. Learning Organisation mampu menyebarkan pengetahuan dan ide-ide baru dengan cepat ke seluruh organisasi sehingga mampu membawa manfaat yang lebih besar bagi organisasi. Mempertahankan Pengetahuan Seorang yang memiliki pengalaman bekerja bertahun-tahun di organisasi dan telah mencapai level tertentu sudah sewajarnya memiliki pengetahuan yang berharga bagi organisasi. Sebuah Learning Organisation mampu menerapkan manajemen pengetahuan yang baik sehingga dapat mempertahankan pengetahuan dari pegawai senior untuk tetap berada di dalam diorganisasi meskipun pegawai senior tersebut telah resign atau pensiun. Pengetahuan yang dimiliki sebuah organisasi tanpa adanya perubahan dalam cara menyelesaikan pekerjaan tidak akan menjamin kesuksesan organisasi. Pengetahuan adalah potensi yang perlu dimanifestasikan melalui tindakan nyata sehingga organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Apa itu Learning Organisation? Learning Organisation adalah organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, menafsirkan, mentransfer dan mempertahankan pengetahuan serta mampu merubah perilaku, cara kerja, proses bisnis dan strategi sebagai cerminan dari level dan kapasitas pengetahuan dan wawasan yang baru (Garvin, 2000).
  • 12. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 20 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 21 Kemenkeu sebagai Learning Organisation Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-140/PP/2017 mendefinisikan Learning Organisation sebagai organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Arahan Wakil Menteri Keuangan Usulan Kepala BPPK Persetujuan Menteri dan Wakil Menteri Pengukuran Tingkat Implementasi Learning Organisastion Learning Organisation adalah tempat dimana orang-orang pada semua level/tingkat, baik secara individu maupun bersama, melakukan peningkatan kapasitas mereka untuk menghasilkan manfaat yang akan menjadi perhatian mereka atau sesuai keinginan mereka. Wakil Menteri Keuangan menyampaikan arahan kepada BPPK untuk menyusun indikator kinerja utama terhadap implementasi knowledge management yang dilakukan oleh seluruh unit Eselon I dan dikoordinasikan oleh BPPK. Hal ini disampaikan pada Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dalam rangka Refinement Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu-Wide-One yang diselengarakan pada 27 Januari 2020. Kepala BPPK dalam forum Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan pada 28-29 Januari 2020, mengajukan usulan untuk mengukur capaian Kemenkeu CorpU secara menyeluruh. Tidak hanya implementasi Knowledge Management, melainkan juga mengukur input, proses, output/outcome dari strategi Kemenkeu Corporate University melalui indikator kinerja utama “Tingkat Implementasi Learning Organisation” Di forum yang sama, Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan menyetujui usulan Kepala BPPK dan kemudian memberikan amanah kepada BPPK untuk menyusun mekanisme pengukuran implementasi Kemenkeu CorpU yang di wujudkan dengan capaian Tingkat Implementasi Learning Organisation di setiap unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Tingkat Implementasi learning organisation merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai learning organisation. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Kemenkeu sebagai Learning Organisation dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate university berdasarkan KMK-924/KMK.011/2018
  • 13. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 22 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 23 10Komponen Pengukuran IKU Tingkat Implementasi Learning Organisation Masing-masing komponen memiliki 3 indikator, sehingga secara total terdapat 30 indikator. 1. Strategic Fit & Management Commitment 2. Learning Function Organisation 3. Learning Spaces 4. Learning Solutions 5. Leaders Participation in Learning Process 6. Learners 7. Knowledge Sharing Culture 10. Learner’s Performance 8. Feedback 9. Learning Value Chains
  • 14. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 24 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 25 Metode Pengukuran IKU Formula : 40% Hasil Rata-Rata Penilaian Komite 30% Hasil Rata-Rata Survey 30% Hasil Rata-Rata Self Assessment + + Penilaian Komite Self Assessment Survey Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat. Dilakukan oleh Unit yang membidangi Pengembangan Pegawai di setiap Eselon I dan unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK Diisi oleh setiap pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel Timeline Pengukuran Survey September-Oktober Self Assessment Oktober-November Penilaian November-Desember Pelaporan Desember V --- V --- V --- 18 Pertanyaan Survey Unit Sampel : 1. Satu unit Eselon II yang memiliki tusi pengelolaan SDM level unit Eselon I 2. Satu unit Eselon II yang berlokasi di pusat (Direktorat/Pusat) 3. Satu unit Kantor Wilayah (hanya bagi UE1 yang memiliki Kanwil) 4. Satu kantor pelayanan/UPT Eselon III di Jawa (hanya bagi UE1 yang memiliki kantor pelayanan/UPT) 5. Satu kantor pelayanan/UPT Eselon III di luar Jawa (hanya bagi UE1 yang memiliki kantor pelayanan/UPT)
  • 15. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 26 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 27 Kode Pertanyaan Alternatif Jawaban 3.a.1 Pada saat berada di kantor, Fasilitas di unit kerja (termasuk, tapi tidak terbatas pada: komputer/laptop, jaringan internet) memadai untuk mengakses media pembelajaran dan berb- agi pengetahuan (misalnya KLC). • Tidak ada yang difasilitasi kantor • Semua difasilitasi oleh kantor 3.a.2 Unit kerja memberikan kesempatan pada setiap pegawai untuk mengakses Kemenkeu Learning Center (KLC) dan Knowledge management system (KMS) lainnya pada jam kerja. • Tidak pernah • Selalu 3.a.3 Unit kerja memberikan informasi terkait adanya Kemenkeu Learning Center (Open Access Course, Knowledge, Course) dan knowledge management system lainnya. • Tidak pernah • Selalu 3.b.1 Unit kerja mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensi, misalnya melalui pelatihan, IHT, e-learning, seminar, studi banding, coaching, mentoring, atau belajar mandiri. • Tidak mendorong • Sangat mendorong 3.b.2 Unit kerja menciptakan iklim yang mendukung kesadaran akan pentingnya belajar • Tidak mendukung • Sangat mendukung 3.b.3 Unit kerja memberikan kesempatan pada setiap pegawai untuk mengikuti e-learning pada jam kerja • Tidak pernah • Selalu 3.c.1 Unit memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk melakukan kegiatan pendokumentasian pengetahuan • Tidak pernah • Selalu 3.c.2 Unit kerja melaksanakan dokumentasi pengetahuan (capture knowledge) untuk pegawai yang akan pindah/ pensiun • Tidak pernah • Selalu 3.c.3 Unit kerja memiliki sarana pendokumentasian dan penyimpanan dokumen pengetahuan, misalnya video kamera, local storage, cloud storage, aplikasi editing video. • Tidak memadai • Memadai Daftar Pertanyaan Survey Kode Pertanyaan Alternatif Jawaban 6.a.1 Unit kerja memberikan kemudahan kepada pegawai untuk memilih jenis pengembangan kompetensi individu (contoh: pelatihan, e-learning, bimtek, sosialisasi) • Tidak pernah • Selalu 6.a.2 Unit kerja memfasilitasi kebutuhan pembelajaran yang diusulkan oleh setiap pegawai yang sesuai dengan TUSI pegawainya. • Tidak pernah • Selalu 6.a.3 Atasan langsung turut berperan aktif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. • Tidak pernah • Selalu 7.b.1 Terdapat kegiatan berbagi informasi/pengetahuan secara rutin di unit kerja. • Tidak pernah • Selalu 7.b.2 Unit kerja mewajibkan kegiatan berbagi pengetahuan jika ada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan/ pelatihan/seminar/workshop/lokakarya/sarasehan. • Tidak pernah • Selalu 7.b.3 Unit kerja memfasilitasi kegiatan knowledge sharing dalam rangka pemecahan masalah. • Tidak pernah • Selalu 7.c.1 Unit kerja memberikan kesempatan pada setiap pegawai dalam menyampaikan pendapat. • Tidak pernah • Selalu 7.c.2 Unit kerja menyediakan sarana/media untuk setiap pegawai menyampaikan pendapat atau ide-ide baru. • Tidak pernah • Selalu 7.c.3 Atasan dan rekan-rekan di unit kerja menghormati perbedaan pendapat. • Tidak pernah • Selalu
  • 16. Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 28 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 29 1. Strategic Fit and Management Commitment Komponen ini untuk mengukur strategi dan komitmen pimpinan unit Eselon I terhadap pembelajaran untuk menuju menjadi Learning Organisation. Pembelajaran mengacu pada PMK 216/PMK.01/2018 terkait Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan. No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Keterlibatan pimpinan unit Eselon I dalam memberikan arahan pembe- lajaran dalam rangka peningka- tan kompetensi dan pengelolaan pengetahuan untuk pencapaian kinerja Terdapat arahan Pimpinan Unit Eselon I terkait dengan arah kebijakan pembelaja- ran dalam pencapa- ian kinerja strategis pada Rapim/Rakor/ dsb. Self Assessment Terdapat arahan pada kegiatan yang dibuk- tikan dengan daftar hadir, paparan, Notula, atau rekaman (Jan-Juli 2020) (100) - Januari-Juli (100) - Agustus (50) - Setelah Agustus (25) - Tidak terdapat arah- an (0) 2 Komitmen pelak- sanaan hasil AKP berupa Kesesuaian realisasi pelatihan dibandingkan dengan Letter of Commitment Ketepatan hasil AKP reguler terhadap realisasi pembelaja- ran di BPPK. Realisasi pembelajaran di BPPK termasuk AKP Reguler, Mandatory, dan Open Acces) (AKP regular yang di- gantikan dengan AKP Insidentil yang lebih strategis dihitung sebagai AKP yang tepat) Penilaian Komite 3 Komitmen kese- larasan pengem- bangan kompeten- si SDM terhadap perencanaan kin- erja strategik unit eselon I Kesesuaian dokumen AKP Strategis den- gan program kerja strategis unit bisnis (Renstra/Renja) dan hasil LCM Penilaian Komite Realisasi pelatihan di Semantik X 100 Hasil AKP Reguler AKP Strategis yang sesuai dengan arahan di LCM dan/atau Program strategik Renstra/Renja X 100 Arahan di LCM dan/ atau Program strategik Renstra/Renja
  • 17. Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 30 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 31 2. Learning Function Organisation Komponen ini mengukur peran dari learning partners dan skill group owner di setiap unit eselon I dalam memfasilitasi pembelajaran dan manajemen pengetahuan bagi seluruh pegawainya. Learning partners (PIC pembelajaran) adalah fungsi dan jabatan baik secara struktur maupun adhoc yang berperan penting terhadap proses distribusi/komunikasi pembelajaran pegawai mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan manajemen pengetahuan di unit kerja. Skill Group Owner (Pemilik Rumpun Keahlian) atau disebut juga sebagai SME mempuyai tugas membantu Unit Eselon I dalam melaksanakan AKP dan berkontribusi dalam proses pembelajaran yang dikelola oleh BPPK. No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Berperannya learning partners (PIC pembela- jaran) Peran learning partners (PIC pembelajaran) dalam aktifitas: 1. Monitoring pengembangan kompetensi pegawai 2. Administrasi penugasan peserta pelatihan 3. Penugasan pegawai sebagai SGO/ Narasumber/Pengajar dalam kegiatan pembelajaran, dan 4. Komunikasi dalam rangka evaluasi pascapembelajaran Self Assessment - Terdapat empat aktvi- tas (100) - Hanya terdapat tiga aktifitas (90) - Hanya terdapat dua aktifitas (80) - Hanya terdapat satu aktifitas (50) - Tidak aktifitas yang dilakukan (0) 2 b. Berperannya SGO/SME pada proses pembe- lajaran Kontribusi SGO/SME dalam learning value chains (dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi) Self Assessment 3 c. Berperannya unit kerja dalam mendokumenta- sikan penge- tahuan yang dilakukan oleh pegawai Pemanfaatan dokumen pengetahuan yang didokumentasikan oleh unit kerja baik yang inisiasinya dari unit kerja maupun dari pegawai sendiri Self Assessment - Dokumen pengeta- huan yang didoku- mentasikan sudah dimanfaatkan (100) - Sudah terdapat dokumen pengeta- huan yang diinisiasi oleh unit kerja dan pegawai (80) - Sudah terdapat do- kumen pengetahuan yang diinisiasi oleh unit kerja (70) - Tidak memiliki doku- men pengetahuan (0) Program pembelajaran yang difasilitasi oleh SGO/SME X 100 Jumlah Undangan pembahasan learning value chains
  • 18. Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 32 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 33 3. Learning Spaces Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur di setiap unit Eselon I untuk mengakses LKMS (KLC) dan/atau KMS unit Eselon I, termasuk kebijakan terhadap kesempatan belajar dan mendokumentasikan pengetahuan bagi pegawai di lokasi kerja. Learning and Knowledge Management System (LKMS) adalah platform pembelajaran dan berbagi pengetahuan dengan moda online yaitu utamanya adalah Kemenkeu Learning Center (KLC) yang merupakan gabungan dari learning management system (e-learning) dan knowledge management system (platform berbagi pengetahuan). Knowledge Management System (KMS) adalah platform berbagi pengetahuan yang dapat dikelola oleh internal unit Eselon I, antara lain beatrix 24 (KMS BKF) dan kompatriot (KMS DJP). No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Tingkat kemu- dahan pegawai dalam men- gakses LKMS dan/atau KMS melalui fasilitas kantor Persepsi pegawai terhadap kemu- dahan mengakses LKMS dan/atau KMS (dari sisi sara- na dan prasarana kantor) Survey 3 pertanyaan survey: 3.a.1 , 3.a.2 , 3.a.3 skala 0-10 Nilai = Rata-rata hasil survey x 10. 2 Kesempatan belajar pega- wai di tempat kerja (waktu) Persepsi pegawai terhadap kesem- patan pegawai untuk belajar di tempat kerja (mis- alnya e-learning atau penugasan belajar mandiri lainnya) (dari sisi waktu yang dise- diakan) Survey 3 pertanyaan survey: 3.b.1 , 3.b.2 , 3.b.3 skala 0-10 Nilai = Rata-rata hasil survey x 10. 3 Kesempatan pegawai dalam mendoku- mentasikan (capture) peng- etahuan Persepsi pegawai terhadap kelel- uasaan pegawai untuk mengambil peran sebagai penyusun doku- men pengetahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Survey 3 pertanyaan survey: 3.c.1 , 3.c.2 , 3.c.3 skala 0-10 Nilai = Rata-rata hasil survey x 10.
  • 19. Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 34 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 35 4. Learning Solutions Komponen ini mengukur seberapa jauh keterlibatan unit eselon I dalam beberapa metode pembelajaran yaitu, structured learning, social learning, dan learning while working bagi pegawainya. Structured learning adalah pengembangan kompetensi melalui metode ceramah dalam berbagai pelatihan di dalam kelas (klasikal) maupun di luar kelas, seperti pelatihan teknis, pelatihan jarak jauh dan/atau e-learning. Social learning/learning from others adalah aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun melalui bimbingan di luar kelas, melalui interaksi atau dengan mengobservasi pihak/orang lain, seperti coaching & mentoring (di luar Dialog Kinerja Individu), dan benchmarking. Learning from experiences/learning while working adalah aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung seperti magang/praktik kerja, detasering (secondment), action learning, gugus tugas, tugas tambahan, pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, perluasan pekerjaan (job enlargement), dan pengayaan pekerjaan (job enrichment). No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Penerapan struc- tured learning di Unit Eselon I Persentase pegawai yang mengikuti struc- tured learning Self Assessment 2 Penerapan social learning/learning from others Persentase pegawai yang mengikuti social learning Self Assessment 3 Penerapan learning from experiences/ learning while working Persentase pegawai yang mengikuti learning while working Self Assessment Nilai maksimal ketika 30% dari total pegawai telah menerap- kan learning from experience/ learning while working Jumlah Sertifikat (bukti mengikuti) X 100 Jumlah Penugasan sesuai ST Jumlah Pegawai yang mengikuti social learning X 100 Jumlah pegawai Jumlah Pegawai yang mengikuti learning while working X 333 Jumlah pegawai
  • 20. Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 36 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 37 5. Leaders Participation in Learning Process Komponen bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi pimpinan dalam proses pembelajaran di unit melalui leaders as teachers, leaders as coaches dan Leaders as learning participants. Leaders as teachers adalah pejabat struktural/fungsional yang menjadi penceramah pada pelatihan, pengajar pada pelatihan, pengajar pada PKN STAN dan menjadi narasumber workshop di BPPK. Selain itu dapat juga menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi/Bimtek/kegiatan lain yang dapat diselenggarakan sendiri oleh Unit Eselon I. Leaders as coaches adalah pejabat struktural/fungsional yang berperan aktif dalam membimbing bawahannya baik pada saat proses pelatihan ataupun pada saat melaksanakan pekerjaan di Unit kerja. Tidak termasuk kegiatan DKI. Leaders as learning participants adalah pejabat struktural/ fungsional yang mengikuti kegiatan untuk menambah kompetensi sesuai dengan kategori pada PMK 216/PMK.01/2018 terkait dengan manajemen pengembangan SDM. No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Apakah ada Leaders as teachers pada unit Persentase leaders as teacher pada unit. Eselon I dan II: 100% mengajar Eselon III dan IV: minimal 50% mengajar. Self Assessment 'Rata-rata Nilai komponen a dan b. Jika komponen a tidak ada, maka hanya nilai komponen b. Komponen a: Komponen b: nilai maksimal komponen b adalah 100. 2 Apakah ada Leaders as coaches pada unit Persentase lead- ers as coaches pada unit Self Assessment 3 Apakah ada Leaders as learn- ing participants pada unit Persentase lead- ers as learning participants Self Assessment Jumlah leaders (Eselon I-II) yang mengajar X 100 Jumlah leaders (Eselon I-II) Jumlah leaders (Eselon III-IV yang mengajar X 200 Jumlah leaders (Eselon III-IV Jumlah leaders yang menjadi coach X 100 Jumlah leaders Jumlah leaders yang menjadi learning participants X 100 Jumlah leaders
  • 21. Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 38 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 39 6. Learners Komponen ini bertujuan untuk mengukur keleluasaan pegawai dalam memperoleh pembelajaran, kesesuaian kebutuhan pembelajaran. Untuk tingkat implementasi kompetensi hasil pembelajaran dan kesesuaian peserta terhadap kompetensi adalah menggunakan data yang berasal dari pelatihan strategis yang dilakukan evaluasi sampai dengan level 3 dan/atau 4 sebagaimana kesepakatan antara unit eselon I dengan BPPK. No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Tingkat kemudahan setiap pegawai mendapatkan pembelajaran yang dibutuhkan (accessible) Persepsi pegawai terhadap tingkat kemudahan dalam mendapat- kan pembelajaran yang dibutuhkan Survey 3 pertanyaan survey: 6.a.1 , 6.a.2 , 6.a.3 skala 0-10 Nilai = Rata-rata hasil survey x 10. 2 Tingkat kesesuaian kompetensi peserta dalam menjalankan tugas dan fungsi terhadap kompetensi pembelajaran yang diikuti oleh peserta (relevan) Persentase kes- esuaian peserta yang ditugaskan mengikuti pelati- han. Peserta yang sesuai adalah peserta yang menerapkan hasil pembelajarannya. Penilaian Komite Nilai: -jika ≥80%, nilai 100 -jika 60-79,99%, nilai 70 -jika 20-59,99%, nilai 30 -jika <20%, nilai 0 3 Tingkat pening- katan perilaku kerja peserta pelatihan Persentase perserta yang mengalami pen- ingkatan perilaku kerja. Penilaian Komite Peserta Pelatihan yang menerapkan hasil pembelajaran X 100 Peserta Pelatihan yang mengikuti Epaspem Peserta Pelatihan yang lolos sampai level 3 X 100 Peserta Epaspem 7. Knowledge sharing culture Komponen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana budaya berbagi pengetahuan dan saling menghargai keberagaman pendapat berlangsung di unit kerja. Selain budaya berbagi pengetahuan, komponen ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian implementasi Manajemen Pengetahuan di Kementerian Keuangan. Enam proses manajemen pengetahuan meliputi identifikasi, dokumentasi (knowledge capture), pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan dan pemantauan. Termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan conference, workshop, seminar. No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Tingkat kesesuaian implementasi manajemen pengetahuan di unit kerja den- gan 6 proses manajemen pengetahuan Kelengkapan proses mana- jemen peng- etahuan yang dilakukan oleh unit kerja Self Assessment 2 Adanya budaya berbagi peng- etahuan di unit kerja Persepsi pegawai terhadap budaya berbagi peng- etahuan di unit kerjanya Survey 3 pertanyaan survey: 7.b.1 , 7.b.2 , 7.b.3 skala 0-10 Nilai = Rata-rata hasil survey x 10. 3 Keleluasaan dan kemudahan menyampaikan pendapat (menghargai perbedaan) Persepsi pegawai terhadap kelelu- asaan dan kemu- dahan menyam- paikan pendapat dan menghargai perbedaan di unit kerjanya Survey 3 pertanyaan survey: 7.c.1 , 7.c.2 , 7.c.3 skala 0-10 Nilai = Rata-rata hasil survey x 10. Jumlah Tahapan KM yang sudah dilakukan X 100 6
  • 22. Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 40 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 41 8. Feedback Komponen ini bertujuan untuk mengukur kegiatan improvement atas umpan balik yang diberikan. Pejabat unit Eselon I yang mengelola kinerja organisasi dan pengembangan pegawai adalah Manajer Kinerja Organisasi (MKO) dan Pejabat yang menjalankan fungsi pengembagan SDM. No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Pemahaman atas komponen penilaian IKU oleh pejabat unit Eselon I yang men- gelola kinerja organisasi dan pengemban- gan pegawai Pemahaman unit eselon I atas pen- gukuran IKU ini NA tahun 2020 belum masuk ke perhitungan IKU 2 Monitoring atas pencapaian kinerja LO Keaktifan menanyakan dan mengisi check- list/kertas kerja NA tahun 2020 belum masuk ke perhitungan IKU 3 Melakukan tindak lanjut Proses tindak lanjut atas target yang belum tercapai NA tahun 2020 belum masuk ke perhitungan IKU 9. Learning Value Chains Komponen itu bertujuan untuk mengukur komitmen dan sinergi unit Eselon I terhadap proses pembelajaran yang dikelola oleh BPPK. No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Kontribusi unit Eselon I dalam proses AKP 1. kehadiran pada proses Harmoni- sasi Akhir; dan 2. kontribusi (menyampaikan bahan AKP); dalam proses AKP Penilaian Komite - Hadir dan menyampaikan kebutuhan strategis pengembangan kompe- tensi unitnya (100) - Hadir, tetapi tidak men- yampaikan kebutuhan strategis pengembangan kompetensi unitnya (50) - Tidak hadir (0) Nilai kehadiran diberi layer tergantung yang datang. 2 Kontribusi unit Eselon I dalam proses meny- usun ISD Kehadiran narasumber yang berkompeten dalam proses penyusunan In- structional System Design (Kurikulum pembelajaran) Kompetensi narasumber dapat dilihat dari penetapan SGO yang dilakukan oleh Unit Eselon I. Penilaian Komite 3 Kontribusi unit Eselon I dalam proses penyelengga- raan pembela- jaran (learning delivery) dan evaluasi 1. kehadiran; dan 2. kontribusi (dikatakan sesuai kompetensinya ketika nilai pen- guasaan materi di evajar minimal 4) dalam proses pembelajaran dan evaluasi Penilaian Komite - Hadir dan sesuai dengan kompetensinya (100) - Hadir, tetapi tidak sesuai kompetensi (50) - Tidak hadir (0) Nilai akhir adalah rata-rata nilai seluruh kegiatan yang dinilai. Jumlah Pembahasan ISD yang dihadiri narasumber berkompeten X 100 Jumlah Undangan Pembahasan ISD ke Unit Eselon I
  • 23. Penjelasan Indikator Komponen Pengukuran IKU K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 42 L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N # B E L A J A R T A N A B A T A S 43 10. Learners Performance Komponen ini bertujuan untuk mengukur performa peserta pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dalam rangka menjadi strategi dalam menghadapi business issue. Penilaian peningkatan kinerja alumni setelah pelatihan menggunakan data yang berasal dari pelatihan di BPPK yang dilakukan evaluasi level 4 sebagaimana kesepakatan antara unit Eselon I dengan BPPK. Bussiness issue adalah isu-isu strategis yang erat kaitannya dengan perubahan kinerja (naik/turun) atau adanya tugas dan fungsi baru yang dimiliki oleh unit kerja. Sementara, pengembangan karir adalah langkah-langkah penyiapan pegawai dalam rangka promosi, mutasi, atau rotasi. No Indikator Kriteria Penilaian Metode Formulasi 1 Peningkatan kinerja alumni setelah pela- tihan Persentase alum- ni pelatihan yang meningkat kiner- janya diband- ingkan dengan seluruh jumlah peserta pelatihan tersebut Penilaian Komite 2 Adanya learning outcome yang terkait dan menjadi bagian solusi dari busi- ness issue Persentase pela- tihan strategis yang telah men- jadi bagian solusi dari business is- sue dibandingkan dengan jumlah seluruh pelatihan strategis. Self Assessment 3 Adanya keter- kaitan antara learning dengan pengembangan karir awareness keterkaitan learning dengan pengembangan karir pegawai Self Assessment Ketersediaan dokumen SKTJ (atau dokumen lain yang menyatakan posisi ter- tentu hanya boleh diduduki oleh pegawai yang telah memenuhi persyaratan pengembangan kompetensi tertentu) - Lengkap (100) - Tersedia (90) - Tidak tersedia (0) Jumlah alumni pelatihaan yang meningkat kinerjanya X 100 Jumlah peserta pelatihan level 4 yang menerapkan Jumlah pelatihan strategis yang telah menjadi bagian solusi dari business issue X 100 Jumlah pelatihan strategis
  • 24. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 44 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 45 Peraturan Terkait 1.PP NOMOR 17 TAHUN 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pengembangan kompetensi PNS secara khusus diatur dalam pasal 203. Dalam pasal ini pengembangan kompetensi didefinisikan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Setiap PNS diwajibkan untuk melakukan pengembangan kompetensi sedikitnya 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Karena pengembangan kompetensi merupakan suatu keharusan bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia, pengembangan kompetensi menjadi area yang strategis sehingga PP Nomor 17 Tahun 2020 pasal 203 ayat (4a) mengamanatkan agar pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university). Peraturan Terkait
  • 25. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 46 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 47 2. KMK NOMOR 924/KMK.01/2018 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.01/2018 tentang Kementerian Keuangan Corporate University menetapkan Kemenkeu CorpU sebagai strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan (knowledge management). Pelaksanaan Kemenkeu CorpU tersebut mencakup bentuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia, House of Kemenkeu CorpU dan Tata Kelola Kemenkeu CorpU sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian I di atas. 3. PMK NOMOR 45/PMK.011/2018 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan untuk meningkatkan pengembangan pegawai Kementerian Keuangan agar mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi, perlu diselenggarakan mekanisme pembelajaran yang terintegrasi, terarah dan berkesinambungan dengan melalui analisis atas kebutuhan pembelajaran yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan program pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses dan berdampak tinggi sesuai dengan kebutuhan strategis organisasi, jabatan dan individu yang selaras dengan Human Capital Development Plan di lingkungan Kementerian Keuangan. Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat AKP adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program Pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Unit Pengguna serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal. Unit Pengelola adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas mengelola Pembelajaran di bidang keuangan negara. Unit Pengguna adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan AKP bersama Unit Pengelola. AKP terdiri atas AKP Reguler dan AKP Insidental. AKP Reguler adalah AKP yang dilaksanakan secara terjadwal sebelum tahun pembelajaran berjalan yang terdiri atas AKP Strategis, AKP Jabatan dan AKP Individu sedangkan AKP Insidental adalah AKP yang dilaksanakan sepanjang tahun pembelajaran berjalan untuk memenuhi kebutuhan strategis, jabatan, atau individu. AKP Strategis adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kebutuhan strategis dan target kinerja Unit Pengguna. AKP Jabatan adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kompetensi pemangku jabatan pada Unit Pengguna. AKP Individu adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kompetensi individu dan memenuhi kesenjangan kinerja dengan target kinerja jabatan.
  • 26. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 48 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 49 Berikut ini adalah Gambar 1 yang mengilustrasikan lini masa nalisis kebutuhan pembelajaran: Gambar 1 Lini Masa Analisis Kebutuhan Pembelajaran Pemenuhan hasil AKP dilaksanakan melalui jalur pembelajaran yang dikelola oleh Unit Pengelola dan dapat bekerja sama dengan Unit Pengguna. Jalur Pembelajaran dilaksanakan melalui jalur pembelajaran klasikal dan non klasikal. Jalur pembelajaran klasikal, yang merupakan proses pembelajaran melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama. Pembelajaran melalui jalur klasikal dilakukan antara lain melalui program pelatihan, seminar, kursus, penataran dan pengembangan sumber daya manusia lain. Pembelajaran melalui jalur klasikal dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Pengguna, kecuali pelatihan, kursus dan penataran yang hanya dapat dilaksanakan oleh Unit Pengelola. Jalur pembelajaran nonklasikal merupakan proses Pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama. Pembelajaran melalui jalur nonklasikal dilakukan antara lain melalui program e-leaming, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang atau (on the job learning), pertukaran pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta dan pengembangan sumber daya manusia lain. Pembelajaran melalui jalur nonklasikal tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Pengguna, kecuali e-leaming dan pelatihan jarak jauh yang hanya dapat dilaksanakan oleh Unit Pengelola. 4.PMK NOMOR 216/PMK.01/2018 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber daya Manuasia di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan mewujudkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang kompeten dan mampu mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisasi. PMK Nomor 216/PMK.01/2018 disusun berdasarkan arsitektur kepemimpinan sesuai program Leaders Factory Kementerian Keuangan. Leaders Factory adalah program pengelolaan sumber daya manusia yang berupa pengembangan dan/atau penempatan bagi mahasiswa dan lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV, serta Pegawai. Leaders Factory diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang Leaders Factory di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Pengembangan SDM adalah mekanisme pengembangan Kompetensi yang mengacu pada arsitektur kepemimpinan (leadership framework) dengan memperhatikan jenjang Jabatan, box pemetaan Pegawai, serta kesenjangan (gap) kompetensi dan kinerja Pegawai yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi. Ruang lingkup Manajemen Pengembangan SDM terdiri atas Infrastruktur Pengembangan Kompetensi dan Implementasi pengembangan Kompetensi. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kemenkeu CorpU menjadi salah satu Infrastruktur Pengembangan Kompetensi di samping 7 Infrastruktur lainnya yaitu Arsitektur Kepemimpinan (Leadership Framework), Sistem Penilaian Kompetensi, Sistem Penilaian Kinerja, Pemetaan Pegawai,
  • 27. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 50 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 51 Metode Pengembangan, Direktori Pengembangan dan Pelaku Pengembangan. Kemenkeu CorpU merupakan strategi pelaksanaan pengembangan Kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara Pendidikan, Pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan manajemen pengetahuan (knowledge management). Penerapan Kemenkeu CorpU mengacu pada KMK 924/KMK.01/2018 tentang Kementerian Keuangan Corporate University. 5.PMK NOMOR 226/PMK.01/2019 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan untuk mendukung proses pembelajaran, tukar pengalaman, menjaga Aset Intelektual organisasi dan berbagi pengetahuan yang efektif di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan grand design reformasi birokrasi 2010-2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai Aset Intelektual organisasi. Aset Intelektual adalah Pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta telah diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi pegawai maupun organisasi. Proses Manajemen Pengetahuan dilaksanakan berdasarkan arahan kebijakan strategis Komite Pengarah Kemenkeu CorpU di dalam pertemuan Learning Council. Learning Council merupakan organ yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategis pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian (link and match) dengan target kinerja Kementerian Keuangan. Pertemuan Learning Council dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun untuk membahas kebijakan pengembangan kompetensi untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang serta untuk membahas issue-issue strategis lainnya yang mengarah pada pengembangan kompetensi. Proses Manajemen Pengetahuan yang terdiri dari identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan dilaksanakan oleh Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Kementerian Keuangan dan Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Khusus untuk proses dokumentasi dapat juga dilakukan oleh Penyusun Aset Intelektual. Penyebarluasan dilakukan melalui penyediaan Aset Intelektual pada laman antar muka Software KMS untuk dapat diakses oleh Pengguna Software KMS. Penyebarluasan Aset Intelektual dilakukan setelah melalui proses penjaminan mutu oleh Panitia Penjaminan Mutu yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pelaku Manajemen Pengetahuan Tingkat Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan jumlah anggota paling sedikit adalah 3 orang. Komposisi keanggotaan Panitia Penjaminan Mutu yang berasal dari Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari seluruh jumlah anggota sedangkan 1/3 lainnya berasal dari Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Kementerian Keuangan. Panitia Penjaminan Mutu bertugas untuk memastikan kesahihan dan kelayakan Aset Intelektual dan menentukan level akses Aset Intelektual. Kesahihan dan kelayakan Aset Intelektual ditentukan melalui kriteria sebagai berikut: 1. inovatif; 2. bermanfaat bagi Pengguna Software KMS;
  • 28. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 52 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 53 3. memberikan solusi atas permasalahan/pekerjaan tertentu; dan/ atau 4. mempercepat proses penyelesaian suatu pekerjaan. Level akses Aset Intelektual terdiri atas: 1. Level 1 (secret): hanya dapat didistribusikanj disebarluaskan pada individu tertentu. 2. Level 2 (confidential): hanya dapat didistribusikan/ disebarluaskan kepada internal Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang menyusun Aset Intelektual. 3. Level 3 (shareable): hanya dapat didistribusikan/ disebarluaskan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan 4. Level 4 (public): dapat didistribusikan/disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. 6. IMK NOMOR 436/IMK.01/2012 Instruksi Menteri Keuangan RI Nomor 436/IMK.01/2012 Tentang Kewajiban Mengajar Bagi Eselon I Dan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia terkait pemutakhiran kompetensi keuangan dan kekayaan Negara melalui isu-isu aktual dan terkini secara efektif. Dalam IMK ini, seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala/Ketua Badan, para Staf Ahli Menteri diwajibkan untuk mengajar di BPPK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Sedangkan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) diwajibkan untuk untuk mengajar di BPPK sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. IMK Nomor 436/IMK.01/2012 ini tentunya selaras dengan program Leader as Teacher yang digagas dalam Kementerian Keuangan CorpU. Leader as Teacher adalah upaya transfer knowledge, wisdom, dan pengalaman para pimpinan kepada para pegawai Kementerian Keuangan. Knowledge, wisdom dan pengalaman dari pimpinan bisa mendorong para pegawai Kementerian Keuangan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik dan juga berperilaku lebih bijak dalam kondisi apapun. 7.KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-140/ PP/2017 Keputusan Kepala BPPK KEP-140/PP/2017 tentang cetak biru Kementerian Keuangan Corporate University ditetapkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Kemenkeu CorpU. Cetak Biru Kemenkeu CorpU digunakan sebagai: 1. Pedoman arah kebijakan dan strategi Kemenkeu CorpU; 2. Pedoman dalam penyusunan arsitektur knowledge management; 3. Pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dengan strategi Kemenkeu CorpU; 4. Pedoman target waktu implemetasi Kemenkeu CorpU. Terdapat perbedaan yang signifikan antara training center dan corporate university. Perbedaan mendasar antara training center dan corporate university adalah pada fokus pembelajarannya. Training center hanya berfokus pada pemenuhan kesenjangan kompetensi individu, sedangkan corporate university berfokus pada strategic organization issue dan business performance. Corporate University menggunakan strategi pembelajaran terintegrasi yang tidak hanya mengelola structured learning namun juga mengelola learning from other, dan workplace integrated learning/learning from experience. Corporate University diharapkan mampu mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21”. Oleh sebab itu, dalam Keputusan Kepala BPPK KEP-140/PP/2017 ditetapkan langkah-langkah menuju Kemenkeu CorpU sebagai berikut:
  • 29. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 54 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 55 No Langkah-Langkah Menuju Kemenkeu CorpU Capaian s.d. 2020 1 Penetapan Logo Kemenkeu CorpU Langkah ini telah dicapai dengan ditetapkann- ya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/ KMK.011/2017 tentang Logo Kementerian Keuangan Corporate University. 2 Perbaikan Mekanisme Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) Telah disusun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkun- gan Kementerian Keuangan menggantikan PMK 37/PMK.012/2014 tentang Identifikasi Kebutuhan Diklat. PMK ini memuat AKP Strate- gis, AKP Jabatan dan AKP Individual yang lebih komprehensif dibandingkan analisis IKD yang hanya menitikberatkan pada satu metode. 3 Perbaikan Mekanisme Penyusunan Kurikulum. Telah ditetapkan Peraturan Kepala BPPK No- mor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. 4 Perbaikan ketentuan penyelengga- raan diktat (Improvement of Delivery& Deployment). Penetapan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-2/PP/2019 tentang Pedoman E-learning 5 Perbaikan Mekanisme Learning Im- pact Measurement. Telah ditetapkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kemen- terian Keuangan dan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-1/PP/2018 Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementeri- an Keuangan. 6 Learning Quality System. Learning quality system adalah mekanisme sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh BPPK selaku penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk memastikan terpenuhinya pelatihan yang terstandar dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pelatihan dan mencapai target kinerja dari Eselon I di Kementerian Keuangan. Telah ditetapkan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-97/ PP/2018 tentang Penjaminan Mutu Pembela- jaran di Lingkungan BPPK. 7 Menetapkan struktur governance Kemenkeu CorpU Telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kemente- rian Keuangan Corporate University, Keputusan Kepala BPPK Nomor 140/PP/2017 tentang Cetak Biru Kementerian Keuangan Corporate University, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.011/2017 tentang Logo Ke- menterian Keuangan Corporate University. No Langkah-Langkah Menuju Kemenkeu CorpU Capaian s.d. 2020 8 Manajemen Talenta Telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Nomor- 9 /PP/2018 Tentang Manajemen Talenta Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelati- han Keuangan dalarn rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Kernenterian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 Tentang Manajernen Talent Kementerian Keuangan. 9 Menginisiasi retired faculty program dan leader as teacher Retired Faculty Program adalah kapitalisasi pengetahuan, khususnya tacit knowledge, yang dimiliki oleh para pegawai/pejabat senior yang memiliki kompetensi khusus. Leader as teacher adalah transfer knowledge, wisdom, dan pengalaman para pimpinan kepada para pegawai Kementerian Keuangan. Telah dilakukan pelatihan untuk 626 orang leader as teacher dan 91 orang Retired Prominent Faculty. 10 Pembangunan Learning Organisation Learning Organisation (learning organization) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan men- transformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. 11 Penyusunan Pola Pembelajaran (Learning Journey) BPPK telah mengidentifikasi dan menyusun pola pembelajaran (learning journey) untuk crucial job Kementerian Keuangan. Learning journey adalah serangkaian pembelajaran yang diperlukan oleh suatu jabatan yang ditentu- kan berdasarkan kebutuhan kompetensi dari tiap jabatan. BPPK telah menetapkan Standar Kompetensi Teknis Manajemen Kediklatan di Lingkungan BPPK dalam Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-139/PP/2017.
  • 30. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 56 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 57 No Langkah-Langkah Menuju Kemenkeu CorpU Capaian s.d. 2020 12 Leadership and Culture Academy BPPK telah mengajukan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang didalamnya memuat agenda transformasi Pusdiklat PSDM menjadi Pus- diklat Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dengan penguatan pembelajaran kepemi- mpinan (leadership and talent), pembelajaran pembentukan karakter (pre-service learning) dan pembelajaran budaya organisasi (kom- petensi sosial kultural, nilai-nilai Kemenkeu) serta penguatan pengelolaan beasiswa (semi tailored-post graduate programs dan executive training) melalui penyelarasan dengan kebija- kan manajemen talenta. 13 Pengembangan Aplikasi Knowledge Management System (KMS). Pengembangan KMS yang sudah dimulai dari tahun 2015 dengan menyusun konsep dan melakukan pelatihan terkait KMS. Kemen- keu Learning Center (KLC) sebagai platform knowledge management system (KMS) dan learning management system (LMS) Kement- erian Keuangan telah go live pada tanggal 31 Maret 2017. 14 Sosialisasi Kemenkeu CorpU Sosialisasi Kemenkeu CorpU telah dilakukan oleh BPPK melalui berbagai bentuk media komunikasi. Sosialisasi yang bersifat tatap muka langsung telah beberapa kali diadakan, diantaranya Roadshow Kepala BPPK di seluruh unit BPPK pada tahun 2017, Sosialisasi CorpU pada acara Ministry Goes to PKN STAN pada tahun 2018 dan Paparan pada Lomba terkait Kemenkeu Corpu di LAN pada tahun 2019. Selain itu BPPK juga aktif melakukan sosialisasi Kemenkeu Corpu dengan menyusun video profil Kemenkeu CorpU, leaflet, poster, wallpa- per, media sosial dan landing page Kemenkeu CorpU. No Langkah-Langkah Menuju Kemenkeu CorpU Capaian s.d. 2020 15 Competency Gap Index (CGI) Competency Gap adalah selisih antara nilai kompetensi teknis seorang pegawai diband- ingkan dengan Standar Kompetensi Teknis Jabatan-nya. Competency Gap Index (CGI) mer- upakan indeks yang menunjukkan persentase pegawai yang telah memenuhi standar teknis jabatan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang telah diassess.Competency Gap maksimal pada setiap jabatan adalah 30%. Pada tahun 2018, BPPK menargetkan 100% pejabat Eselon III dan Eselon IV yang diambil sebagai sampel memiliki CGI <30%. Dari 159 pejabat eselon III dan IV di lingkungan BPPK, telah dilakukan Assessment Kompetensi Teknis (AKT) kepada 61 orang diantaranya. Jumlah pejabat dengan CGI (Competency Gap Index)<30% adalah sebanyak 60 pejabat sedangkan yang tidak memenuhi ambang batas CGI (>30%) hanya 1 orang pejabat sehingga capian keseluruhan adalah 98,36%. 16 Smart Classroom Telah ditetapkan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-148/PP/2017 tentang Pedoman Standar Ruang Kelas Pintar (Smart Classroom) di Lingkungan BPPK. Pada tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan smart classroom di Pusdiklat KNPK. 17 Akselerasi Implementasi Corporate University Pada tahun 2016, BPPK menyusun delapan program pelatihan solutif dan kontributif dengan dampak yang tinggi (killer programs) sebagai piloting dalam rangka akselerasi implementasi Kemenkeu Corporate University, yaitu: a. Diklat Sertifikasi Keuangan Syariah b. Diklat ADIK Berbasis Logic Model c. Diklat Kebijakan Publik d. Diklat Account Representative e. Diklat Chief Service Officer f. Diklat Pemindai Kabin Cargo g. Diklat Pengelolaan BMN h. Diklat Pengujian Tagihan Selain itu, dalam rangka akselerasi Kemenkeu Corpu pada tahun 2016, BPPK membentuk shadow structure yang terdiri atas perwujudan elemen-elemen dalam House of Kemenkeu Corpu sehingga struktur organisasi BPPK tidak mengalami perubahan. Seiring dengan penguatan implementasi Kemenkeu Corpu, fungsi-fungsi dalam shadow structure tersebut direncanakan untuk diformalkan ke dalam suatu struktur organisasi BPPK untuk memas- tikan elemen-elemen dalam Kemenkeu Corpu dilaksanakan secara komprehensif.
  • 31. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 58 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 59 8. PERATURAN KEPALA BPPK NOMOR PER-4/ PP/2017 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan merupakan pedoman bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengembangkan pembelajaran yang berkualitas, memiliki struktur desain pembelajaran yang jelas dan mengarah kepada pencapaian kompetensi. Desain Pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran yang berisi tujuan, sasaran, deskripsi, silabi mata pelajaran dan metode Pembelajaran. Komponen Desain Pembelajaran untuk bentuk pembelajaran klasikal paling kurang terdiri atas Kerangka Acuan Program (KAP), Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan Kerangka Naskah Soal (KNS). KAP Pembelajaran adalah informasi program pembelajaran yang memuat deskripsi singkat, standar kompetensi, kompetensi dasar, lama pembelajaran efektif, daftar mata pelajaran, jenjang, persyaratan peserta, kualifikasi fasilitator, bentuk evaluasi, dan akomodasi. GBPP adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu mata pelajaran yang disusun secara sistemik dan mencakup nama program pembelajaran, nama mata pelajaran, jumlah jam pembelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media serta sumber bahan. SAP adalah rincian pembelajaran untuk lingkup satu atau beberapa kali pertemuan yang disusun secara sistematik dan mencakup nama program pembelajaran, nama mata pelajaran, jumlah jam pembelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media, sumber bahan, tahapan kegiatan Pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. KNS adalah suatu dokumen yang memuat informasi mengenai komposisi, bentuk, dan jumlah soal yang akan digunakan dalam menyusun Rancangan Naskah Soal. Desain Pembelajaran disusun oleh Widyaiswara di lingkungan BPPK sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian masing-masing. Penyusunan Desain Pembelajaran harus melibatkan Unit Pengguna yaitu Bagian Pengembangan SDM dan SGO di Unit Pengguna. Bagian Pengembangan SDM di Unit Pengguna memberi masukan untuk kebutuhan peningkatan kompetensi (competency issue) sumber daya manusia, khususnya untuk pembelajaran yang bertujuan memenuhi AKP Jabatan. Sedangkan SGO di Unit Pengguna memberi masukan kesesuaian antara Desain Pembelajaran dengan kebutuhan strategis (learning outcome), kebutuhan performansi (learning output), dan kebutuhan kompetensi (learning goals). Dengan adanya pedoman Desain Pembelajaran yang mengatur setiap detil kompetensi, mata pelajaran, metode pembelajaran, dan pengukuran hasil pembelajaran dan dengan adanya sinergi antara BPPK dengan Bagian Pengembangan SDM dan SGO di Unit Pengguna diharapkan layanan kualitas pembelajaran dapat terjaga dan mampu mendukung sasaran pencapaian kinerja organisasi Unit Pengguna secara maksimal. 9.PERATURAN KEPALA BPPK NOMOR PER-5/ PP/2017 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran Di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai metode evaluasi pembelajaran yang tepat dan terarah dalam rangka mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran memiliki tujuan pokok antara lain: 1. Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta, bertujuan untuk menilai tingkat peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti pembelajaran. 2. Evaluasi Penyelenggaraan dan Evaluasi Pengajar, bertujuan
  • 32. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 60 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 61 untuk mengetahui: 1. tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran di BPPK; 2. tingkat kepuasan peserta terhadap kemampuan pengajar menyampaikan materi pada program pembelajaran BPPK; 3. Faktor-faktor yang harus diperbaiki untuk memenuhi kepuasan peserta. Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan, perbaikan dan pengembangan serta penyempurnaan suatu kegiatan. Evaluasi diperlukan untuk memberikan informasi terkait ketercapaian tujuan suatu kegiatan. Evaluasi pembelajaran saat ini menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Dalam model tersebut terdapat empat level evaluasi yang menggambarkan urutan sebuah alur evaluasi program pembelajaran. Setiap level dalam model evaluasi ini sangat penting dan mempengaruhi level berikutnya. Keempat level evaluasi itu adalah: 1. Level 1 – Reaction Evaluasi pada level ini mengukur bagaimana peserta pembelajaran bereaksi terhadap pembelajaran yang diikuti, atau dengan kata lain mengukur kepuasan peserta pembelajaran (customer satisfaction). 2. Level 2 – Learning Level ini mengukur proses belajar dalam pembelajaran, yaitu terjadinya transfer pengetahuan (transfer of learning), dengan kata lain mengukur sejauh mana pembelajaran terjadi. Evaluasi Level 2 terdiri atas Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Pengajar dan Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta. Evaluasi Penyelenggaraan merupakan penilaian dan pengukuran unsur akademis dan non akademis dari kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran oleh peserta. Sedangkan Evaluasi Pengajar merupakan penilaian peserta terhadap pengetahuan dan kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi. Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam mengikuti pembelajaran. 3. Level 3 – Behavior Level tiga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan diterapkan dalam pekerjaan dan dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah peserta mengikuti pembelajaran. 4. Level 4 – Results Result dapat diartikan sebagai hasil akhir yang terjadi setelah peserta mengikuti pembelajaran. Level 4 dapat dilakukan setelah pengukuran level 3 (Behaviour). Untuk menentukan apakah suatu kegiatan pelatihan memberikan dampak yang signifikan atau tidak terhadap pencapaian target kinerja organisasi, suatu pelatihan perlu dilakukan evaluasi Kirkpatrick hingga level 4. Pengukuran level 4 dilakukan antara lain dengan mengevaluasi capaian leading indicator, desired result, isolasi/group control, trend lines dan penilaian dari atasan. Evaluasi dilakukan 3-5 bulan setelah pegawai selesai mengikuti pelatihan. 10.PERATURAN KEPALA NOMOR BPPK PER-1/ PP/2018 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam mengukur keberhasilan pembelajaran untuk memberikan dampak tinggi bagi pencapaian target organisasi yang menjadi karakteristik Kemenkeu CorpU. Evaluasi Pascapembelajaran adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah peserta Pembelajaran kembali ke unit kerja masing-masing, untuk mengetahui penerapan hasil Pembelajaran dalam pekerjaan dan dampak Pembelajaran terhadap kinerja pegawai. Evaluasi Pascapembelajaran dilakukan untuk program pelatihan dan/atau e-learning di lingkungan Kementerian Keuangan.
  • 33. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 62 P E R A T U R A N T E R K A I T # B E L A J A R T A N A B A T A S 63 BPPK menggunakan model evaluasi Kirkpatrick dalam melaksanakan Evaluasi Pascapembelajaran. Model evaluasi ini terdiri dari 4 level, dimana setiap level dalam model evaluasi ini mempengaruhi level berikutnya sebagaimana dijelaskan pula dalam pembahasan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2017 di atas. Evaluasi Pascapembelajaran terdiri atas evaluasi implementasi hasil Pembelajaran dan/atau evaluasi dampak Pembelajaran. Evaluasi implementasi hasil Pembelajaran bertujuan untuk mengetahui penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam Pembelajaran. Evaluasi implementasi hasil Pembelajaran dilakukan pada alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai pada Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta; 2. berkomitmen dan memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan materi Pembelajaran; dan 3. melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi Pembelajaran yang diikuti. Pengukuran implementasi hasil pembelajaran dilakukan secara 360° yaitu kepada alumni, atasan alumni, dan/ atau rekan/bawahan alumni. Dalam hal diperlukan, pengukuran dapat juga dilakukan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan evaluasi dampak Pembelajaran bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan kinerja sebagai hasil dari Pembelajaran. Evaluasi Dampak Pembelajaran dilakukan pada alumni yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Telah dilakukan evaluasi implementasi hasil Pembelajaran; 2. Memiliki target kinerja yang terukur; dan 3. Melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi Pembelajaran yang diikuti. Evaluasi Dampak Pembelajaran dilakukan pada peserta yang berhasil mengimplementasikan hasil pembelajaran dengan menggunakan Indikator Utama yang mencerminkan capaian keberhasilan Pembelajaran. Indikator Utama dalam mengukur peningkatan kinerja setelah pembelajaran dapat mencakup waktu, kualitas, biaya, pendapatan, hasil pekerjaan, dan lain-lain. Pengukuran untuk evaluasi level 4 dilakukan kepada alumni dan atasan. Apabila diperlukan, pengukuran dapat juga dilakukan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Teknis, detail, data, dan indikator utama sebagai instrument pengukuran evaluasi level 4 dituangkan pada kolom bentuk evaluasi dalam desain pembelajaran. Selama tahun 2018 terdapat 12 program pelatihan telah dievaluasi dengan tool evaluasi Kirkpatrick level 4 dengan melibatkan Unit Eselon I serta mengumpulkan data kinerja alumni pelatihan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Dari 189 peserta yang dievaluasi, 173 (91,35%) diantaranya mengalami peningkatan kinerja. Pada tahun 2019, terdapat 23 program pelatihan yang alumninya dievaluasi sampai dengan level 4 Kirkpatrick, dimana dari 629 alumni yang menjadi objek evaluasi, 604 (96,03%) diantaranya menunjukkan peningkatan kinerja. Sedangkan pada tahun 2020, hingga semester I telah ada 12 pelatihan yang dievaluasi dengan tool evaluasi Kirkpatrick level 4. Hasilnya, dari 640 alumni yang menjadi objek evaluasi, 636 (99,38%) diantaranya telah mengalami peningkatan kinerja.
  • 34. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 64 P E N U T U P # B E L A J A R T A N A B A T A S 65 Kemenkeu CorpU bukan hanya BPPK melainkan seluruh elemen di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain menjadi tanggung jawab BPPK sebagai Unit Pengelola, setiap Unit Eselon I sebagai Unit Pengguna memiliki peran serta yang besar dalam menerapkan pembelajaran Kemenkeu CorpU yang mampu menunjang pencapaian visi Kementerian Keuangan. Dalam setiap tahapan learning value chain dari analysis, design, development, implementation dan evaluation terdapat peran dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Demikian pula halnya jika kita ingin mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai Learning Organisation. Peran dari setiap elemen di lingkungan Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan. Learning Organisation adalah tempat dimana orang-orang pada semua level/tingkat, baik secara individu maupun bersama, melakukan peningkatan kapasitas mereka untuk menghasilkan manfaat yang akan menjadi perhatian mereka atau sesuai keinginan mereka. Untuk melakukan penyempurnaan strategi dan kebijakan dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai Learning Organisation, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh seluruh Unit di lingkungan Kementerian Keuangan adalah dengan melakukan evaluasi dan refleksi tentang apa yang telah dilakukan hingga saat ini. Evaluasi dan refleksi ini dapat dilakukan melalui Pengukuran Tingkat Implementasi Learning Organisation sebagaimana yang telah dijabarkan pada Buku ini. BPPK berharap kehadiran Buku ini dapat memberikan sedikit pencerahan terkait konsep Kemenkeu CorpU dan learning organisation yang menjadi agenda bersama di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu BPPK juga berharap, sinergi antara BPPK dengan seluruh elemen di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi semakin kuat dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Keuangan “menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di abad ke-21”. Penutup
  • 35. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N S E B A G A I L E A R N I N G O R G A N I S A T I O N 66 K E M E N T E R I A N K E U A N G A N sebagai Learning Organisation # B E L A J A R T A N A B A T A S Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 2020 Panduan Untuk Memahami Peran Setiap Unit Organisasi