Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan kinerja pegawai ASN berdasarkan PermenPANRB No. 6/2022. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan-perubahan pada sistem pengelolaan kinerja pegawai ASN yang diatur dalam PermenPANRB No. 6/2022 dibandingkan dengan PermenPANRB No. 8/2021, antara lain perubahan pada format SKP, penilaian kinerja, dan hubungan antara SKP dengan JF serta angka kredit.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS dan hukuman disiplin bagi pelanggaran disiplin, termasuk jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan. Pelanggaran dibedakan menjadi ringan, sedang dan berat, dengan sanksi berupa teguran, pengurangan tunjangan hingga pemberhentian. Juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kepemimpinan pemerintahan dan teori-teori kepemimpinan. Beberapa teori kepemimpinan yang dijelaskan antara lain teori sifat, lingkungan, pribadi dan situasi, humanistik, tukar menukar, serta interaksi dan harapan. Dokumen juga menjelaskan pendekatan dan gaya kepemimpinan pemerintahan serta sifat penting bagi pemimpin.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan kinerja pegawai ASN berdasarkan PermenPANRB No. 6/2022. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan-perubahan pada sistem pengelolaan kinerja pegawai ASN yang diatur dalam PermenPANRB No. 6/2022 dibandingkan dengan PermenPANRB No. 8/2021, antara lain perubahan pada format SKP, penilaian kinerja, dan hubungan antara SKP dengan JF serta angka kredit.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS dan hukuman disiplin bagi pelanggaran disiplin, termasuk jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan. Pelanggaran dibedakan menjadi ringan, sedang dan berat, dengan sanksi berupa teguran, pengurangan tunjangan hingga pemberhentian. Juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kepemimpinan pemerintahan dan teori-teori kepemimpinan. Beberapa teori kepemimpinan yang dijelaskan antara lain teori sifat, lingkungan, pribadi dan situasi, humanistik, tukar menukar, serta interaksi dan harapan. Dokumen juga menjelaskan pendekatan dan gaya kepemimpinan pemerintahan serta sifat penting bagi pemimpin.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia aparatur negara di Indonesia, khususnya manajemen talenta. Terdapat penjelasan mengenai penyelenggaraan manajemen talenta mulai dari identifikasi jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, strategi akuisisi, hingga penetapan kelompok rencana suksesi baik di tingkat nasional maupun instansi. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan manajemen talenta aparatur neg
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi peran jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah, meliputi pengembangan kompetensi, sertifikasi, pembentukan tim penilai, dan kolaborasi antar analis kebijakan maupun jabatan fungsional lain. Tujuannya adalah meningkatkan peran analis kebijakan dalam siklus kebijakan di tingkat instansi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Dokumen tersebut membahas pengembangan program Pelatihan Kepimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepimpinan Pengawas (PKP) untuk memenuhi standar kompetensi jabatan berdasarkan peraturan terbaru. Program PKA dan PKP diintegrasikan dengan Diklat Pimpemdagri untuk meningkatkan kompetensi manajerial pegawai negeri sipil.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya integritas bagi pemimpin. Integritas didefinisikan tidak hanya sebagai tidak korupsi tetapi juga meliputi perilaku-perilaku seperti menepati komitmen, memiliki kendali diri, menjadi teladan, berorientasi pada mutu, bertanggung jawab atas tugas, berani mengambil risiko, dan mencintai pekerjaan. Integritas diperlukan untuk membangun sistem pemerintahan
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Seminar Mewujudkan Administrator Publik yang Berintegritas di Era Pemerintahan Baru
Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta
28 November 2014
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan aparatur negara di Indonesia, mencakup megatrend global, tantangan pemerataan pembangunan daerah, dan perubahan model kerja birokrasi akibat revolusi digital.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik, mulai dari pengertian, ciri, tipe, tujuan pembuatan, tanggapan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perumusan, hingga proses pembuatan kebijakan publik. Secara ringkas, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan, perumusan, penerapan, dan evalu
Melalui sertifikasi kompetensi pemerintahan, pegawai ASN harus jadi pelopor meminimalisir meluasnya musibah lima tahunan pasca pilkada dimana tim sukses tampil menjadi pejabat birokrasi pelayan masyarakat di daerah tanpa bekal kompetensi yang memadai
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
This document discusses disciplinary issues for civil servants in Indonesia. It outlines the duties and prohibitions for civil servants according to regulations. It also describes the types of disciplinary violations and sanctions under the new Government Regulation No. 94 of 2021, including changes made to disciplinary sanctions. Majelis Kode Etik or the Ethics Council that handles ethics violations is also explained.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang definisi, jenis, status, fungsi, hak dan kewajiban, serta lembaga-lembaga terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara seperti Komisi Aparatur Sipil Negara.
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia aparatur negara di Indonesia, khususnya manajemen talenta. Terdapat penjelasan mengenai penyelenggaraan manajemen talenta mulai dari identifikasi jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, strategi akuisisi, hingga penetapan kelompok rencana suksesi baik di tingkat nasional maupun instansi. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan manajemen talenta aparatur neg
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi peran jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah, meliputi pengembangan kompetensi, sertifikasi, pembentukan tim penilai, dan kolaborasi antar analis kebijakan maupun jabatan fungsional lain. Tujuannya adalah meningkatkan peran analis kebijakan dalam siklus kebijakan di tingkat instansi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Dokumen tersebut membahas pengembangan program Pelatihan Kepimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepimpinan Pengawas (PKP) untuk memenuhi standar kompetensi jabatan berdasarkan peraturan terbaru. Program PKA dan PKP diintegrasikan dengan Diklat Pimpemdagri untuk meningkatkan kompetensi manajerial pegawai negeri sipil.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya integritas bagi pemimpin. Integritas didefinisikan tidak hanya sebagai tidak korupsi tetapi juga meliputi perilaku-perilaku seperti menepati komitmen, memiliki kendali diri, menjadi teladan, berorientasi pada mutu, bertanggung jawab atas tugas, berani mengambil risiko, dan mencintai pekerjaan. Integritas diperlukan untuk membangun sistem pemerintahan
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Seminar Mewujudkan Administrator Publik yang Berintegritas di Era Pemerintahan Baru
Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta
28 November 2014
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan aparatur negara di Indonesia, mencakup megatrend global, tantangan pemerataan pembangunan daerah, dan perubahan model kerja birokrasi akibat revolusi digital.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik, mulai dari pengertian, ciri, tipe, tujuan pembuatan, tanggapan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perumusan, hingga proses pembuatan kebijakan publik. Secara ringkas, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan, perumusan, penerapan, dan evalu
Melalui sertifikasi kompetensi pemerintahan, pegawai ASN harus jadi pelopor meminimalisir meluasnya musibah lima tahunan pasca pilkada dimana tim sukses tampil menjadi pejabat birokrasi pelayan masyarakat di daerah tanpa bekal kompetensi yang memadai
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
This document discusses disciplinary issues for civil servants in Indonesia. It outlines the duties and prohibitions for civil servants according to regulations. It also describes the types of disciplinary violations and sanctions under the new Government Regulation No. 94 of 2021, including changes made to disciplinary sanctions. Majelis Kode Etik or the Ethics Council that handles ethics violations is also explained.
1. Sebagian besar proyek inovasi yang dilakukan alumni Diklatpim berlanjut karena dukungan pimpinan dan dimasukkan ke dalam program kegiatan instansi. Faktor penghambatnya adalah mutasi alumni dan keterbatasan anggaran.
2. Diklatpim berdampak pada perubahan cara berpikir dan bekerja alumni, serta kemampuan mereka dalam membangun tim dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
3. Proyek-proyek inov
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan proses penyusunan anggaran (budgeting) perusahaan. Secara singkat, anggaran perusahaan adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk seluruh kegiatan perusahaan yang akan datang. Proses penyusunan anggaran meliputi identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, analisis, penyusunan draft, hingga diseminasi hasil akhir.
Percepatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Forum Monitoring & Evaluasi Rencana Kerja RB Kementerian ESDM
Yogyakarta, 26 Oktober 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Bahan Tayang_Mekop dan IMP_PKB Non ASN_edit 2023.pptxDedeAgus7
Dokumen tersebut membahas mekanisme operasional program Bangga Kencana di tingkat lapangan, meliputi konsep dasar mekanisme operasional, pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan program Bangga Kencana, konsep dasar IMP, pengembangan dan pengelolaan IMP. Juga dibahas pemangku kepentingan dan hubungan kerja dalam manajemen operasional program, serta prioritas penggunaan dana desa terkait program Bangga Kencana.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan proses penyusunan anggaran perusahaan (budgeting), mulai dari pendefinisian anggaran, unsur-unsur dan jenis anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, sampai proses penyusunan anggaran secara rinci."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan proses penyusunan anggaran perusahaan (budgeting), mulai dari pendefinisian anggaran, unsur-unsur dan jenis anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, sampai proses penyusunan anggaran secara rinci."
Dokumen ini memberikan ringkasan program latihan untuk pegawai dan staf Bahagian Teknologi Pendidikan dan Rangkaian untuk tahun 2014. Program latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan staf agar dapat mencapai visi dan misi bahagian tersebut dalam meneraju transformasi generasi melalui teknologi pendidikan. Program latihan akan meliputi pelbagai domain seperti kepimpinan, komunikasi, dan pengintegrasian te
Dokumen tersebut membahas rencana kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat tahun 2016, mencakup pemetaan mutu satuan PAUD dan program Dikmas, pengembangan model dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta fasilitasi penjaminan mutu dan akreditasi."
Disampaikan pada Pelatihan Teknis Pengembangan Kapasitas bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD LAN
Dr. Tri Widodo WU., SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara RI
Samarinda, 10 Juni 2024
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge
Sharing
bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM
RI
Jakarta,
21
April
2021
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS
PROFESIONAL
Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi
Negara
LAN-‐RI
5. Pengalaman RB LAN (cq. DKKIAN): Agen Perubahan
Gugus
Tugas
Bidang
Pelayanan
Gugus
Tugas
Bidang
Internal
Business
Process
Gugus
Tugas
Bidang
Organisasi &
Sumber Daya Manusia
7. Gugus Tugas Bidang “Pelayanan”
Kemanfaatan Hasil
Kajian Kebijakan
Administrasi Negara
bagi Stakeholders
Pelayanan pertemuan dan diskusi
kebutuhan kajian kebijakan
dengan stakeholder,<
Pelayanan<permohonan<
perkonsultasian<dan<advokasi<
kajian<kebijakan<dari<Stakeholders
Pelayanan<informasi<hasil<kajian<
pada<stakeholders
Forum<kebijakan veteran<10;<Stakeholders<
meeting,<FGD<online
Pelaksanan<kajian<kebijakan<
berbasis<kebutuhan<stakeholders
Bimbingan<teknis,<bantuan<teknis,<
Offline:<cetakan hasil
kajian,<artikel,<eHpaper
Kementerian/lembaga/<
pemerintah daerah
Laporan kajian,<Policy<
paper,<Policy<brief,<Policy<
note<dan<pengembangan
digital<research
Sistem
informasi
hasil kajian
(New<Siska)
Online<:<Instagram,<Youtube,<Webinar
Kementerian/lembaga/<
pemerintah daerah
Masyarakat
Kementerian/lembaga/<
pemerintah daerah
RUANG<REFORM OUTPUT PENERIMA<MANFAAT
OUTCOME
8. Gugus Tugas Bidang “Pelayanan”
Indeks Utilisasi
Analis Kebijakan
Perumusan kebijakan pembinaan,6
dan penilaian kinerjaJFAK
Integrasi6layanan6SISAKA6dengan6
layanan6ASN6Unggul
Pelayanan keluhan stakeholders66
atas layanan fasilitasi pembinaan
JFAK
Sistem6pembinaan,6serta66penilaian6
kinerja6JFAK6yang6berbasis6kebutuhan6
stakeholders
Pelayanan6konsultasi6pembinaan6
dan6pengembangan6kompetensi6
pemangku6JFAK
konten6terkait6pembinaan6JFAK6sudah6
masuk6dalam6aplikasi6ASN6Unggul6
(pelatihan6AK,6DUPAK,6Uji6Kompetensi)
#SEDULUR#
Sistem Pengaduan dan6Jalur
Komunikasi PUSAKA;6
#LSP#6
Lembaga6Sertifikasi Profesi
Pemangku JFAK
Kementerian/lembaga
KOMPAK6(Komunikasi6
dan6Media6Pembinaan6
Analis6Kebijakan),6Dupak6
AK6online, SISAKA6
(Sistem6
Informasi6
Analis6
Kebijakan)
Pemangku JFAK
Kementerian/lembaga
Pemangku JFAK
Kementerian/lembaga
RUANG6REFORM OUTPUT PENERIMA6MANFAAT
OUTCOME
9. Gugus Tugas Bidang “Pelayanan”
Kemanfaatan Hasil
Inovasi
Administrasi
Negara bagi
Stakeholders
Pengembangan9model9inovasi9
administrasi9negara9berbasis9
kebutuhan9stakeholders
Pelayanan9permohonan9
perkonsultasian9dan9advokasi9
pengembangan99inovasi9
adminstrasi9negara9dari9
Stakeholders
pelayanan9pembinaan9
pengembangan9inovasi9bagi9
stakeholders
FGD9Model/konsep9inovasi9sektoral9
dengan9K/L/pemerintah9daerah9terkait9
(klasikal/online)
Pelayanan9informasi9inovasi9
administrasi9negara9pada9
stakeholders
Laboratorium9Inovasi9(klasikal9dan9
online);9Workshop9of9Champion9
Innovation9(WCI)
Offline9:9manual9
laboratorium9inovasi,9
referensi9inovasi
Kementerian/Lembaga/9
Pemerintah Daerah:9
Ditjendukcapil,9Dinas
Dukcapil,9Akademisi
Database9inovasi,9
direktori9inovasi,9berita9
inovasi,9majalah9Inagara9
Magz9(cetak9dan9
elektronik)
Ino_Land99
(sistem9
informasi9
akselerasi9
inovasi9
publik9
terintegrasi)
Online9:9Dialog9Inovasi9(kepariwisataan,9
adminduk),9Youtube,9Instagram,9WAG
InovatorKementerian/9
Lembaga/9Pemerintah
Daerah9
Unit9Kerja Pengelola
InovasiDaerah:99Bappeda/9
Balitbang/Bagian
Organisasi
Dinas9pariwisata,9Dinas9
Dukcapil,9akademisi,9
InovatorKementerian/9
Lembaga /9Pemerintah
Daerah9
RUANG9REFORM OUTPUT PENERIMA9MANFAAT
OUTCOME
10. Gugus Tugas Bidang “Internal Business Process”
NO.
REFORM(/(INOVASI(BIDANG(
INTERNAL(BUSINESS(PROCESS
TARGET(OUTPUT PROGRESS'PENCAPAIAN(OUTPUT
RENCANA TINDAK(
LANJUT
KET
1 Perbaikan business+ process+dan SOP+
masing4masing pusat (PK2AN,+PIAN,+
dan PUSAKA)
• Dokumen+SOP • Terinentarisasinya kebutuhan perbaikan
SOP
• Koordinasi dengan
Biro+Hukum dan+
Humas
2 Mengembangkan konsep tata kelola
pengkajian kebijakan terintegrasi di+
lingkungan+LAN,+dalam+sistem
informasi
• Pedoman+tata+kelola+kajian+
kebijakan+terintegrasi+di+
lingkungan+LAN
• Tersusunnya pedoman tata kelola kajian
kebijakan terintegrasi di+lingkungan LAN
• Koordinasi dengan Biro+Hukum
• Koordinasi dengan
Biro+Hukum LAN
3 Inisiasi pengembangan proses bisnis
tata kelola pengkajian kebijakan
terintegrasi(perencanaan hingga
pemanfaatan)+di+lingkungan LAN
• Sistem informasi tata kelola
kajian kebijakan terintegrasidi+
lingkungan LAN
• Tersusunnya desain sistem tata kelola
kebijakan terintegrasi
• Tersusunnya Mockup+sementara
• Tersusunnya user+manual
• Koordinasi dengan
PUSDATIN+untuk
teknis
pengembangan
selanjutnya
4 Pengrintegrasian+Sistim Informasi
Analis Kebijakan dengan+ASN+
Unggul+
Integrasisystem+pelatihan JFAK+
(CAK,+KAK+dan+Pelaithan teknis
JFAK+lainnya)
• Pelatihan CAK,+KAK,+dan+pelatihan teknis
lain+telah dilaksanakan dengan
mengoptimalkan LMS+ASN+Unggul
• Koordinasi dengan
pusdatin untuk
pengembangan
Sistem informasi AK
5 Penyusunan Panduan+
Pendayagunaan+Jabatan+Fungsional+
Analis+Kebijakan+(Utilization+of+
JFAK)
Adopsi panduan oleh+para+
pimpinan di+lingkungan K/L/D+
• Panduan+telah disetujui oleh+Kepala LAN • Diseminasi
panduan
11. Gugus Tugas Bidang “Internal Business Process”
NO.
REFORM(/(INOVASI(BIDANG(
INTERNAL(BUSINESS(PROCESS
TARGET(OUTPUT
PROGRESS'PENCAPAIAN(
OUTPUT
RENCANA TINDAK(LANJUT KET
6 Virtual(public(Lecture(JFAK • Media(
belajar/pengembangan
kompetensi JFAK(yang(dapat
diakses secara luas dan(gratis(
oleh(JFAK
• 18(kali(sesi kuliah umum
dalam setahun
• 2(kali(sesi public(lecture
• Antusiasme yang(sangat tinggi,(
sekitar 1700(partisipan dalam
tial sesi dari berbagai K/L/D,(
Universitas dll
• Penyelenggaran sesi berikutnya
• Penyusunan proceeding(tiap2(
sesi public(lecture
• Adopsi ke dalam materi
pengembangan kompetensi JFAK
7 Jurnal Analis Kebijakan • JurnaL AK(yang(tersertifikasi
nasional
Penyempurnaan tata(kelola jurnal
dan(penguatan unsur penting
(penambahan reviewer)
• Penyiapan sertifikasi nasional
Jurnal
8 Pengintegrasian Sistem Layanan
Analis Kebijakan dengan(Sistem(
ASN(Unggul
Integrasilayanan PUSAKA(dgn
system(ASN(Unggul
• Update(system(layanan pusaka • Koordinasi dengan Pusdatin
untuk perceparan
pengembangan system(layanan
pusakan
9 Pengembangan panduan(dalam(
melaksanakan(inovasi(secara(on(
line((inoland)(
Tersedianya panduan online(
pelaksanaan inovasi
• Draft(panduan layanan inovasi • Finalisasi draft((panduan
10 Pengembangan instrumen(
kegiatan(untuk(mendorong(
semangat(berinovasi(melalui(
kegiatan(lomba(inovasi(di(
lingkungan(LAN(dan(pemberian(
penghargaan(‘INAGARA(Award”(
Pedoman/guide(line(
keikutsertaan dalam INAGARA(
AWARD
• DRAFT(pedoman
12. Gugus Tugas Bidang “Organisasi dan SDM”
NO.
REFORM(/(INOVASI(BIDANG(
INTERNAL(BUSINESS(PROCESS
TARGET(OUTPUT PROGRESS'PENCAPAIAN(OUTPUT
RENCANA TINDAK(
LANJUT
KET
1 Melaksanakan(Knowledge(
Sharing(Antar(Pegawai(
Transfer(of(knowledge(
diantara pegawai
Setiap 1(bulan sekali Peningkatan
intensitasdan
keberlanjutan
kegiatan
2 Mengefektifkan(
pengembangan(kompetensi(
pegawai(dengan(menerapkan(
coaching(dan(mentoring
Pengembangan
kompetensi pegawai
Secara rutin sebagai bagian pelaksanaan
tugas rutin
Peningkatan
intensitasdan
keberlanjutan
kegiatan
3 Memfasilitasi(“Inspiration(
Corner”(sebagai(tempat(
berdiskusi(dan(menyampaian(
gagasan(dan((inspirasi((
Penyampaian gagasan
atau inspirasi untuk
perubahan
Setiap 1(bulan sekali Peningkatan
intensitasdan
keberlanjutan
kegiatan
4 Jumat bersemangat Olaharga Bersama(
dilanjutkan ngariung
sejenak untuk
membangun
keakraban lintas unit(
kerja dan(pegawai
Olah raga(Bersama(tiap jumat dalam 3(
bulan terakhir
Peningkatan kualitas
kegiatan
13. Budaya Perubahan / Habituasi Inovasi
Kompetisi Inovasi Internal
(5
Besar)
2019 2020
Judul Inovasi Unit
Kerja Judul Inovasi Unit
Kerja
Akselerasi
Semangat
Berinovasi
Melalui
Aplikasi Inoline
Puslatbang
PKASN
GESIT!
Bicube Poltek STIA
LAN
Jakarta
"DiLan"
Pusbin JF
Bangkom ASN
(Pendaftaran Pelatihan WI
Online)
Pusbin JF
Bangkom
CIV
(Coaching
Inovasi
Virtual)
PIAN
Inovasi
Perpustakaan
STIA
LAN
Jakarta
Poltek STIA
LAN
Jakarta
Data
Science
dalam
Pengkajian Kebijakan
PK2AN
SIREVA
(Sistem Informasi
Perencanaan &
Evaluasi Program)
Biro
Renaku QR
Code
BMN Puslatbang
KDOD
Sistem
Informasi
Kehadiran
dan
Tunjangan
Kinerja Pegawai
Biro
SDMU LAN
GROW
(L-‐GROW) Puslatbang
KMP
14. Apresiasi Inovasi (Top 45 KIPP)
Keputusan Menteri PANRB
No.
192/2020
Keputusan Menteri PANRB
No.
18/2019
2020
2019
17. Story Telling di
Ruang Keluarga
Satu pohon yang
terkait dengan akarnya dapat
menghancurkan truk besar yang
membawa ratusan
pohon yang
tercabut dari akarnya.
Jika ingin menjadi pemimpin yang
kuat,
selalulah
berakar pada anak buah dan orang-‐orang
yang
harus dilayani.
Filosofi Pohon
18. Membangun Trust, Menjaga Semangat & Merawat Kebersamaan …
! Masamune dan Muramasa adalah ahli pedang
terbaik di2Jepang,2yang2dipercaya hidup pada akhir
abad ke7132M.
! Keduanya terlibat persaingan untuk menentukan
siapa pembuat pedang yang2lebih hebat.2Dalam
sebuah versi,2diceritakan bahwa masing7masing
pedang buatan Masamune dan Murasama dan
diletakkan di2atas sungai untuk menguji kualitasnya.
! Pedang Muramasa memotong semua yang2
bersentuhan dengan bilahnya.2Sebaliknya,2pedang
Masamune hanya memotong daun yang2
mengambang,2dan memotong secara lembut.
! Muramasa merasa menang karena pedangnya lebih
tajam,2namun penilaian ada di2tangan seorang
bhikku.2Bhikkhu itu memutuskan bahwa kualitas
pedang Masamune lebih tinggi daripada milik
Muramasa,2karena pedang Muramasa adalah
ciptaan yang2jahat dan haus darah,2karena pedang
itu memotong segalanya tanpa pandang bulu.
Pedang Masamune dan Pedang Muramasa adalah produk
inovasi teknologi yang2paling2canggih dimasanya,2bahkan
sampai sekarang.2Namun yang2membedakan keduanya adalah
”pembuatnya”.2Masamune membuat pedangnya didasari niat
tulus,2dan tujuan untuk menghasilkan manfaat yang2jelas.
" Membangun MANUSIA.jauh lebih penting dari pada
sekedar menghasilkan INOVASI.sebanyak mungkin.
19.
20. Ilustrasi Pemain yang Tidak Terbatas …
“Tenis adalahpelajaran
hidup bagisaya.3Tenis telah
membentuk karaktersaya
sebagaiatlet dan3manusia,3
melalui semua proses3yang3
saya jalani.3Itulah sebabnya,3
membuat rekor tak lagi
menjadi target3utama”
Kompas,(26+02+2020,(hal.(19
Nama: Novac Djokovic
Lahir: 22(Mei(1987(di(
Beograd,(Serbia.
Tinggal:-Monte(Carlo,(
Monaco.
Tinggi:-1,88(m((6(ft(2(in).
Prestasi:-18(Grand(Slam;(
279(pekan Peringkat 1(
sejak 04+07+2004((s/d(
Jan(2020).