Dokumen tersebut membahas pentingnya peran lembaga litbang dan kajian dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Saat ini, kontribusi riset dan kajian masih lemah dalam pembuatan kebijakan karena berbagai hambatan seperti anggaran riset yang kecil, kurangnya kerja sama antar lembaga, dan kurangnya kapasitas SDM. Dokumen ini menyarankan perlu adanya transformasi kelembagaan
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Disampaikan pada Webinar Penataan Kelembagaan Kelitbangan, diselenggarakan oleh BPP Kemendagri
Jakarta, 12 Agustus 2021
Disampaikan pada Diskusi Penelitian “Improving Legal Framework and Institutional Arrangement of Mission-Oriented Organization such as Think Tank in Indonesia”, kolaborasi BRIN dengan STEPI Korea
Jakarta, 22 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kuliah Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman
Samarinda, 25 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Disampaikan pada Webinar Penataan Kelembagaan Kelitbangan, diselenggarakan oleh BPP Kemendagri
Jakarta, 12 Agustus 2021
Disampaikan pada Diskusi Penelitian “Improving Legal Framework and Institutional Arrangement of Mission-Oriented Organization such as Think Tank in Indonesia”, kolaborasi BRIN dengan STEPI Korea
Jakarta, 22 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kuliah Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman
Samarinda, 25 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Uji Coba Panduan Utilisasi AK oleh JPT di Kementerian Kesehatan
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Relevansi Dekonsentrasi di Era Desentralisasi: Studi Efektivitas Pengelolaan ...Tri Widodo W. UTOMO
Ujian Tertutup Disertasi S3 pada Program Pacsasarjana,
Pendidikan Doktor (S3) Administrasi Publik
UGM Yogyakarta
Tri Widodo W. Utomo
07/264426/SMU/493
Yogyakarta, 30 April 2015
Disampaikan pada Pelatihan Evidence-Based Policy Making bagi Pegawai BPOM
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Sosialisasi JFAK di Lingkungan Badan POM RI
Jakarta, 23 Juli 2020
Disampaikan pada Rapat Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI
Jakarta, 2 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
sistem kerja kolaborasi menjadi kebutuhan dan tuntutan saat ini, bagaimana dengan dunia riset, bagaimana BRIN bisa mewujudkannya? berikut satu tawaran kedepan. mari berdiskusi dan belajar untuk riset yang lebih maju.
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Materi paparan kuliah lapangan daring bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang kondisi riil pada dunia kerja, kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan.
Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Jakarta, 22 April 2021
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus AAKI 2019-2022
Jakarta, 4 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Issu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAKTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Refreshment bagi JF Analis Kebijakan Hasil Penyetaraan Jabatan di Lingkungan LAN-RI
Jakarta, 10 Mei 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Uji Coba Panduan Utilisasi AK oleh JPT di Kementerian Kesehatan
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Relevansi Dekonsentrasi di Era Desentralisasi: Studi Efektivitas Pengelolaan ...Tri Widodo W. UTOMO
Ujian Tertutup Disertasi S3 pada Program Pacsasarjana,
Pendidikan Doktor (S3) Administrasi Publik
UGM Yogyakarta
Tri Widodo W. Utomo
07/264426/SMU/493
Yogyakarta, 30 April 2015
Disampaikan pada Pelatihan Evidence-Based Policy Making bagi Pegawai BPOM
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Sosialisasi JFAK di Lingkungan Badan POM RI
Jakarta, 23 Juli 2020
Disampaikan pada Rapat Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI
Jakarta, 2 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
sistem kerja kolaborasi menjadi kebutuhan dan tuntutan saat ini, bagaimana dengan dunia riset, bagaimana BRIN bisa mewujudkannya? berikut satu tawaran kedepan. mari berdiskusi dan belajar untuk riset yang lebih maju.
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Materi paparan kuliah lapangan daring bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang kondisi riil pada dunia kerja, kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan.
Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Jakarta, 22 April 2021
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus AAKI 2019-2022
Jakarta, 4 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Issu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAKTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Refreshment bagi JF Analis Kebijakan Hasil Penyetaraan Jabatan di Lingkungan LAN-RI
Jakarta, 10 Mei 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada “FGD Informasi Pengumpulan Usulan Kajian Kebijakan Tahun 2023”, diselenggarakan oleh Pusat PSK-ATRP Kementerian ATR/BPN
Jakarta, 16 November 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Pembentukan BRIN utk mengkoordinasikan kegiatan litbangjirap telah memunculkan masalah terkait terjadinya mobilitas Peneliti dari K/L ke BRIN. Solusi yg diambil adl dilakukannya kolaborasi riset tanpa diikuti mobilisasi Peneliti.
Buku Proker Strategis Carek ITS 2015-2019 by Joni HermanaDhani Sancok
Buku ringkasan program kerja strategis calon rektor ITS 2015-2019 sebagai bahan presentasi di sidang rapat senat tanggal 7 januari 2014 oleh Prof. Ir. Joni Hermana. MScEs. Ph.D.
semoga bermanfaat dan mohon doa restu mari kita wujudkan #ITSRumahKitaBersama :)
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Disampaikan untuk Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI
Jakarta, 9 Mei 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Lsp3 i membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi indonesiaLSP3I
Sejak tahun 2008, LSP3I ikut ambil andil berpartisipasi langsung dalam membangun dan memajukan mutu pendidikan tinggi Indonesia dengan menjadi Mitra Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam bidang kajian, studi, dan riset mutu pendidikan tinggi Indonesia. Bersama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, LSP3I mendukung kegiatan peningkatan manajemen mutu pendidikan tinggi Indonesia dengan terus menerus melaksanakan kegiatan kajian, studi dan riset tentang mutu pendidikan tinggi di Indonesia. LSP3I ikut menjadi saksi dari proses peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan tinggi Indonesia. LSP3I senantiasa siap siaga dalam memberikan ABDI. KARYA. KARSA dengan semangat, keceriaan hingga tangis haru untuk sebuah obsesi dan impian mewujudkan MUTU PENDIDIKAN TINGGI Indonesia.
Replikasi: Mendorong Inovasi Sebagai Gerakan Skala NasionalTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Forum Apresiasi dan Replikasi Inovasi
Jakarta, 30 Oktober 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan PemerintahTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi Peningkatan Penilaian Kualitas Kebijakan di Kementerian PUPR”
Jakarta, 11 April 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Ngara LAN-RI
Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RIDadang Solihin
Penguatan misi Lemhannas RI dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan internasional, regional, dan nasional melalui pengkajian strategis.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara
LAN-‐RI
Disampaikan pada Rakor Renbang Penguatan
Debidjianstrat Lemhannas RI
Jakarta,
25
Oktober 2021
Sebagai Center of Excellence Kajian Bidang
Ketahanan Nasional
2. Potret Litbang/Kajian
di Indonesia
Indonesia
2015 Korea
2015
Sumber:
1. Perpres No.
38/2018
Tentang RIRN
2017-‐2045.
2. LT.
Handoko,
“Kebijakan Transformasi Kelitbangan”,
Webinar
Penataan Kelembagaan Litbang,
12
Agustus 2021.
§ Dana
Riset relatif kecil &
tersebar
didominasi pendanaan pemerintah
§ Agenda
riset nasional yang
belum
terintegrasi;
§ Lemahnya koordinasi antar lembaga
penelitian;
§ Jumlah Lembaga
Litbang Pemerintah
yang
banyak dan
tersebar Total
329
lembaga litbang Pemerintah Pusat
o 101
lembaga litbang di
LPNK.
o 228
di
K/L.
o 1977
Lembaga
Penelitian PT.
3. Urgensi Litbang/Kajian bagi Organisasi
ü Mengapa kapal tsb (organisasi)
terjebak dalam badai (VUCA)?
ü Apakah badai tsb tidak bisa
diprediksikan?
ü Tidak adakah data2 yang
bisa
diolah untuk menghasilkan
alternatif kebijakan,
sehingga
dapat diambil langkah antisipatif
atau keputusan untuk
menghindarkan badai tsb?
Fungsi Think-tank akan dapat
mencegah terjadinya VUCA
4. Fenomena Kemiskinan Global
“Countries
become
poor
not
as
a
result
of
a
curse
or
fate,
but
as
a
result
of
a
failure
to
make
good
policies”
The
Miracle
of
South
Korea
Pemerintahan yang
inklusif
(demokratis)
Meritokrasi
How
to
Make
Good
Policies?
Good
governance
Kebijakan publik yang
inklusif
Perlu dukungan kajian &
kebijakan berbasis bukti!
5. Organisasi Think Tank & Kemajuan Negara
Negara
Jumlah Think
Tank
Organizations
US 1.836
China 435
UK 288
India 280
Jerman 195
France 180
Rusia 122
Japan 109
Italia 97
Korea
Selatan 35
Indonesia 27
Singapura 12
Sumber:
McGann,
2017
6. Peran Lembaga Litbang/Kajian/Think-tank di Indonesia
Penguatan
Jejaring Riset
Meningkatkan
kontribusi riset
dalam
pembangunan yang
berkelanjutan
Membangun
kapabilitas riset
untuk mendukung
evidence-‐based
policy
Agenda
Percepatan
Pertumbuhan
Ekonomi
Agenda
Penyelesaian
Masalah Bangsa
Agenda
Pembangunan
Berkelanjutan
Agenda
Kemandirian IPTEK
Nasional
Target
Makro Pembangunan
Indonesia
2020-‐2024:
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
Tingkat
Kemiskinan (%)
Gini ratio
(Indeks)
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
(%)
IPM
(Nilai)
5,4
– 6,0
6,5
– 7,0
0,370
-‐ 0,374
4,0
– 4,6
75,54
Penguatan Ketahanan Nasional
*)
Sumber:
Bappenas,
2019
7. Peran Lembaga Litbang/Kajian/Think-tank di Indonesia
Hilir
Hulu
Riset Publikasi
Advokasi Formulasi Kebijakan
Evidence-‐based
policy
(repositori pengetahuan)
(produksi pengetahuan)
Hubungan langsung yang
tidak berorientasi pada kebijakan à bukan Think
Tank
Fungsi Think
Tank
8. Lemahnya Kontribusi Riset dalam Pembuatan Kebijakan
Berkarir di
dunia riset belum
menjadi pilihan karir yang
dipandang menguntungkan bagi
SDM
Indonesia
Berkarier di
dunia riset
• Orientasi universitas masih rendah
terhadap riset,
market-‐oriented
• Bureaucratic
constraints
• Dana
penelitian yang
minim,
imbalance
dengan biaya mengajar (teaching)
Universitas belum
mengembangkan tradisi riset
Dana
riset yang
sangat sedikit.
Orientasi anggaran untuk riset
sangat minim
(0,2%
GDP,
2016)
Funding
for
research
Minimnya keberadaan knowledge
broker/intermediaries
yang
menjembatani riset dan kebijakan
kepada pengambil kebijakan.
kalaupun
ada,
kapasitasnya belum memadai.
Ketiadaan Knowledge
Broker/
Intermediaries
Pembuat kebijakan tidak melihat temuan
penelitian sebagai pusat pengambilan
keputusan mereka.
Karena bukti teknis
dipandang kurang penting daripada bukti
politik (Rose
2017)
Tradisi Pengetahuan bagi Kebijakan
• Balitbang belum diposisikan sebagai unit
strategis yang
menyediakan bahan2
pembuatan kebijakan
• Kapasitas SDM
Balitbang masih rendah
• Anggaran litbang yang
sangat terbatas
Peran Balitbang Pemerintah Kurang Efektif
Sumber:
Prasetiamartati,
Carden,
Ruhanawati,
Rakhmani,
Nugroho,
(2018)
9. Strategi Penguatan Lembaga Litbang/Kajian
Transformasi menjadi lembaga kajian
kebijakan yang
berfokus pada
penguatan analisis kebijakan untuk
menghasilkan kebijakan-‐kebijakan
yang
tepat
Transformasi Kelembagaan
Membiasakan diri menjadi lembaga
pemikir dengan budaya akademik dan
budaya mutu yang
kokoh,
mengandalkan
evidence
dibanding opini,
berorientasi
pembelajaran berkelanjutan.
Transformasi Kultural
-‐ Meningkatkan kapasitas SDM,
lembaga,
metodoogi,
dan anggaran.
-‐ Menjalin kerja sama dengan lembaga-‐
lembaga penelitian (Universitas,
BRIN,
lembaga think
tank
NGO,
dll untuk
memproduksi pengetahuan dan
produk kebijakan
Peningkatan Kapasitas
Berfokus pada penguatan
peran Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan
Transformasi SDM
10. Peran Analis/Peneliti Kebijakan dlm Knowledge Production
a
two-‐way
process
of
sharing
knowledge
between
different
groups
of
people
or
networks
Knowledge
Exchange
a
two-‐way
exchange
of
knowledge
about
a
policy
issue
or
problem
that
can
foster
collective
learning
Knowledge
Brokering
the
process
of
ensuring
that
knowledge
is
available
by
collecting
and
storing
different
types
of
knowledge,
to
be
accessed
when
needed
Knowledge
Management
a
one-‐way
process
of
sharing
knowledge
which
can
involve
the
mutual
exploration
of
a
policy
issue
or
problem
Knowledge
Transfer
the
process
of
translating
knowledge
from
one
format
to
another
so
that
the
receiver
can
understand
it
Knowledge
Translation
a
two-‐way
process
that
makes
use
of
the
existing
stock
of
knowledge
to
create
new
knowledge
that
contributes
to
fostering
policy
change
Knowledge
Mobilization
Sumber:
Pellini,
Pramusinto,
&
Fatonie,
2018
11. Membangun Ekosistem Litbang/Kajian
REFORM
Mendorong penguatan
kolaborasi riset kebijakan
dengan lembaga-‐lembaga
riset/kajian lainnya (PRI
–
Policy
Research
Institutions).
Research
collaboration
Mengurangi hambatan-‐
hambatan administratif dalam
litbang.
Reduce
Bureaucratic
contraints
• Mendorong kepemimpinan yang
berorientasi riset/kajian untuk kebijakan.
• Experimenting
and
learning
about
data
innovation
for
policy.
• Menjadikan jabatan peneliti,
analis
kebijakan (etc)
sebagai profesi yang
menjanjikan.
Reform
in
Research
Culture
Reformasi penganggaran untuk riset
dan kajian dengan meningkatkan
anggaran riset baik di
Balitbang
maupun universitas.
Reform
in
Funding
for
research