Dokumen tersebut membahas implikasi transformasi kelembagaan Balitbang menjadi Badan Kebijakan dan Kajian Terapan (BKT) terhadap peran dan kebutuhan pembinaan Analis Kebijakan. Implikasi tersebut meliputi pengembangan kompetensi, pembentukan tim penilaian, perencanaan pengembangan karir, pemanfaatan dan kerja sama antar analis kebijakan. Dokumen ini juga membandingkan peran dan kompetensi penel

1. Implikasi Transformasi Kelembagaan
Balitbang menjadi BKT terhadap Peran
dan Kebutuhan Pembinaan AK
Dr. Tri Widodo W Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI

2. Balitbang
Peneliti
Metodologi Penelitian
BKT
Analis Kebijakan
Analisis Kebijakan
Bentuk
Kelembagaan
SDM Utama
Metode Kerja
(Implikasi Integrasi Litbangjirap)
Transformasi Kelembagaan

3. KONDISI SEBELUM
PENGALIHAN
JPT Madya
JPT Pratama
Administrator
(Eselon III)
Pengawas
(Eselon IV)
Pelaksana
(Eselon V)
Koordinator
KONDISI SETELAH
PENGALIHAN
JPT Madya
JPT Pratama
Kelompok
Jabatan
Fungsional
▪ Bilamana dibutuhkan, dapat ditunjuk koordinator oleh
Pratama melalui rekomendasi dari pimpinan unit
JPT
kerja
berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan serta
mempertimbangkan beban kerja unit.
▪ Tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pada
satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan
uraian fungsi.
▪ Memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan
pelaksana dalam melaksanakan tugas dengan dibantu oleh sub-
koordinator.
▪ Perlu perubahan mekanisme tata kerja dalam organisasi Jabatan
Fungsional Ahli Madya sebagai koordinator.
▪ Kesetaraan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan dalam
jenjang jabatan yang akan diduduki.
TRANSFORMASI (PENYEDERHANAAN) BIROKRASI
Sumber:Kemenpan dan RB, 2021
Mayoritas
beralih ke AK!

4. Perbandingan Peneliti & Analis Kebijakan
DIMENSI / ASPEK PENELITI ANALIS KEBIJAKAN
Tujuan Dasar Mengembangkan ilmu pengetahuan Meningkatkan kualitas kebijakan
Jenis Aktivitas Pure research & applied research Policy research / study / analysis
Produk / Karya KTI (buku, jurnal) dan prototype Naskah kebijakan (policy paper, brief,
note, policy draft)
Indikator Keberhasilan Publikasi/konferensi; research expo Agenda legislasi dan/atau perubahan
kebijakan
Organisasi & Utilisasi Terkonsentrasi di unit Kajian/ Litbang
tertentu
Terdistribusi di seluruh unit yang ada
fungsi perumusan kebijakan
Kompetensi Tidak ada kompetensi politis Kompetensi analisis saja tidak cukup,
butuh kompetensi politis

5. Logika Analisis Kebijakan
Agenda
Setting
Policy
Alternative
Policy
Appraisal
Policy
Recommen
dation
Proses mengenali
masalah & menentukan
fokus/prioritas
Proses mengevaluasi
hasil dan kinerja
kebijakan yang berlaku
Proses mengembangkan
pilihankebijakan dan
kelebihan/kekurangannya
Proses merumuskan aksi
kebijakan secara lebih
operasional
Policy Problems/
Issues
Policy Output &
Performance Policy Options Policy Action
Perlu ValidasiHulu-Hilir

6. Implikasi Pembinaan bagi JF Analis Kebijakan – 1
1. Pengembangan Kompetensi
 Memastikan AK memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.
 Mengikutsertakan AK dalam pelatihan sesuai amanat Permenpan RB No. 17/2021 pasal 22.
2. Pembentukan TPI
 Mempercepat layanan penilaian Angka Kredit bagi AK dengan pangkat IV-b kebawah.
 Komposisi TPI terdiri dari pejabat terkait urusan SDM dan AK.
 Calon anggota TPI harus ikut dan lulus Bimtek TPI.
3. Perencanaan Pengembangan Karir
 Perlu pemetaan periode kenaikan jenjang, dan disiapkan formasi sesuai kebutuhan.
 Perlu pemetaan tingkat Pendidikan, dan disiapkan program Tugas/Ijin Belajar, mengingat
kenaikan ke jenjang Madya mensyaratkan S2 dan ke jenjang Utara mensyaratkan S3.

7. Implikasi Pembinaan bagi JF Analis Kebijakan – 2
4. Pemanfaatan AK
 Mengingat jumlahnya yang cukup banyak, maka pembagian tugas yang proporsional dan
terstruktur menjadi sangat urgen.
 Bentuk pemanfaatan: memberikan tugas, melibatkan dalam aktivitas tertentu, menjadikan
hasil kerja AK sebagai bagian pengambilan keputusan pimpinan.
5. Pembiasaan Bekerja dalam Kelompok (squad team)
 Kekurangan SDM di suatu unit dapat diatasi dengan bekerja dalam bentuk tim (AK tidak
hanya bekerja di 1 unit tertentu saja).
 Pimpinan AK memegang peran penting untuk melakukan “orkestrasi risorsis”.
6. Membentuk AAKI Komisariat
 Sebagai media komunikasi, sharing informasi, dan kanalisasi aspirasi antara AK dengan AAKI.
Instansi Pembina, atau stakeholder lain.
 Perlu koordinasi dengan AAKI.

8. Kompetensi JFAK
Kompetensi Inti
Kompetensi
Dasar
Kompetensi
Spesialis
Kemampuan
Analisis
1. Pengetahuan substansi kebijakan Publik
2. Metode riset
3. Teknik dan analisis kebijakan
4. Kemampuan menulis dan publikasi.
5. Pengetahuan bidang pekerjaan
1. Manajemen Diri
2. Membangun
Tim
Penyusunan
Saran Kebijakan
Kemampuan
Politis
1. Konteks politik (dinamika politik dan
budaya birokrasi)
2. Regulasi dan legislasi
3. Komunikasi
4. Membangun jejaring (networking)
5. Presentasi
1. Konsultasi
Publik
2. Partnership
Sumber: Peraturan Kepala LAN No. 31 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi JFAK

9. Peran JPT dalam Pemanfaatan JFAK

10. Jenis Pekerjaan JFAK

11. AK sebagai Squad System
Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kemenpan RB, 2021
 Struktur organisasi berbasis pada
kinerja dan lebih
mengedepankan pada output
dan keahlian.
 Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.
 Dilakukan perubahan
manajemen kerja, pola kerja,
tanggung jawab, dan tanggung
gugat dalam unit organisasi.

12. Kolaborasi Antar JF dalam Organisasi
(contoh)

13. Referensi Kebijakan untuk Pembinaan JFAK
Perencanaan
1. Perkalan No. 31 Tahun 2014
tentang Standar Kompetensi
JFAK
2. Perkalan No. 32 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan
Formasi JFAK
3. Perkalan No. 9 Tahun 2017
tentang Pengangkatan PNS ke
dalam JFAK melalui Inpassing
4. Permenpan RB No. 42 Tahun
2018 tentang Pengangkatan
PNS dalam JF melalui
Penyesuaian/Inpassing
Pengangkatan
1. Perkalan No. 33 Tahun
2014 tentang Pedoman
Pengangkatan Ke dalam
JFAK melalui
Penyesuaian/ Inpassing
2. Perkalan No. 15 Tahun
2016 tentang Petunjuk
Teknis Uji Kompetensi
JFAK
Pengembangan
1. Perkalan No. 33
Tahun 2015
tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Pelatihan JFAK
Penilaian
1. Perkalan No.27 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan
JFAK dan Penilaian Kualitas
Hasil Kerja AK
2. Perkalan No. 14 Tahun 2016
tentang Juknis Penilaian
Kualitas Hasil Kegiatan AK
3. Perlan No. 28 Tahun 2017
tentang Pedoman KTI Bagi AK
4. Perlan No. 22 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Kerja
Tim Penilai JFAK dan Tata Cara
Penilaian Angka Kredit JFAK
Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN No.16 Tahun 2014 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB No.45 Tahun 2013
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

14. TERIMA
KASIH
analiskebijakan@gmail.com
Komunitas Analis Kebijakan
pusakalan
Jendela Analis Kebijakan