SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR
WILAYAH NUSA TENGGARATIMUR
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
Nomor SOP W22.IMI.OT.02.02 – 160a
Tanggal Pembuatan 14 Februari 2019
Tanggal Revisi 24 Februari 2021
Tanggal Efektif 25 Februari 2021
Disahkan Oleh
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang
Heksa A. Soepriadi
NIP. 19730520 199403 1 001
UNIT KERJA
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG NAMA SOP SOP Pendetensian
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Pegawai yang mampu berbahasa asing
2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik
3. Pegawai yang memahami dokumen perjalanan (paspor dsb)
4. Pegawai yang memahami administrasi pendetensian orang asing
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi
Imigrasi.
4. Peraturan , Dirjen Imigrasi No. IMI-1917-OT.02.01 Th. 2013
tentang StandarOperasional Prosedur Rudenim
5. Peraturan Dirjen Imigrasi No. F-1002.PR.02.10 Th. 2006 tentang
Tata Cara Pendetensian Orang Asing
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan / Dokumen
SOP Pemulangan dan Deportasi
1. Berita Acara Serah
Terima
2. BAP
3. BAPEN
4. Paspor
5. TAK
6. Buku Register
7. Kamera
8. Formulir Sidik Jari
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini jika tidak dijalankan maka fungsi keimigrasian terhadap orang
asing yang melanggar peraturan keimigrasian tidak berjalan maksimal.
Pencatatan dan Pendataan Deteni ke dalam buku regiter 2P1 serta melakukan pengambilan foto
dan sidik jari
SOP PENDETENSIAN
NO: W22.IMI.OT.02.02 – 160a
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
Jln. Bumi III–Oesapa Selatan, Penfui-Kota Kupang
Telp. : (0380) 8081392-881023, Fax : (0380) 881023
Email: umum.rudenimkupang@gmail.com
K e p a l a,
Heksa A. Soepriadi
NIP. 19730520 199403 1 001

More Related Content

What's hot

Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-iiHIMTI
 
ORGANISASI POLRI.pdf
ORGANISASI POLRI.pdfORGANISASI POLRI.pdf
ORGANISASI POLRI.pdfcipta73
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
Manajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli editManajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli editkwanhaeli
 
Pembangunan Bidang Agama 2023 .pdf
Pembangunan Bidang Agama 2023 .pdfPembangunan Bidang Agama 2023 .pdf
Pembangunan Bidang Agama 2023 .pdfmadyaashari1
 
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiCabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiIntelektual Aceh
 
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Yapiter Marpi
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKPUninNibiSaputra
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1temanna #LABEDDU
 
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptxwahyu120222
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahannurul khaiva
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumHamdi Se-Abad
 
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanBuku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanAnggit T A W
 
proses penyusunan perkada
proses penyusunan perkadaproses penyusunan perkada
proses penyusunan perkadazuhrimail
 

What's hot (20)

Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
13 wawasan-kebangsaan-gol-i-ii
 
ORGANISASI POLRI.pdf
ORGANISASI POLRI.pdfORGANISASI POLRI.pdf
ORGANISASI POLRI.pdf
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
Manajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli editManajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli edit
 
Pembangunan Bidang Agama 2023 .pdf
Pembangunan Bidang Agama 2023 .pdfPembangunan Bidang Agama 2023 .pdf
Pembangunan Bidang Agama 2023 .pdf
 
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiCabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
 
Etika pemerintahan
Etika pemerintahanEtika pemerintahan
Etika pemerintahan
 
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uts sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
 
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
 
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanBuku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
 
Bentuk negara & pemerintahan
Bentuk negara & pemerintahanBentuk negara & pemerintahan
Bentuk negara & pemerintahan
 
proses penyusunan perkada
proses penyusunan perkadaproses penyusunan perkada
proses penyusunan perkada
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
P4gn pelajar
P4gn pelajarP4gn pelajar
P4gn pelajar
 

Similar to Sop pendetensian

Sop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenimSop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenimHumasRudenimKupang
 
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri Iwan S
 
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported casebewedja
 
Edaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNAEdaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNACIkumparan
 
030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx
030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx
030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptxORMASKOTATEGAL
 
PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020CIkumparan
 
PMDN Nomor 73 Tahun 202 tentang-Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
PMDN Nomor 73 Tahun 202 tentang-Pencatatan Nama pada Dokumen KependudukanPMDN Nomor 73 Tahun 202 tentang-Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
PMDN Nomor 73 Tahun 202 tentang-Pencatatan Nama pada Dokumen KependudukanCIkumparan
 
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Bajang Perdana
 
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdfSOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdfHardikaSetiady
 
Proses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
Proses pendaftaran-pindah-datang-pendudukProses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
Proses pendaftaran-pindah-datang-pendudukEviana Sulistianingrum
 
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdfDitjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdfNanang Kurniawan
 
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docxrezassadapp
 

Similar to Sop pendetensian (17)

Sop kunjungan
Sop kunjunganSop kunjungan
Sop kunjungan
 
Sop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenimSop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenim
 
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
 
Sop Inovasi Laru
Sop Inovasi LaruSop Inovasi Laru
Sop Inovasi Laru
 
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case
 
Edaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNAEdaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNA
 
Paspor dan TKI.pptx
Paspor dan TKI.pptxPaspor dan TKI.pptx
Paspor dan TKI.pptx
 
030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx
030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx
030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx
 
PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020
 
PMDN Nomor 73 Tahun 202 tentang-Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
PMDN Nomor 73 Tahun 202 tentang-Pencatatan Nama pada Dokumen KependudukanPMDN Nomor 73 Tahun 202 tentang-Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
PMDN Nomor 73 Tahun 202 tentang-Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
 
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
 
Permen no.8 th_2016
Permen no.8 th_2016Permen no.8 th_2016
Permen no.8 th_2016
 
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdfSOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
SOP Pelayanan Rekomendasi.pdf
 
Proses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
Proses pendaftaran-pindah-datang-pendudukProses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
Proses pendaftaran-pindah-datang-penduduk
 
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdfDitjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
 
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
01...SOP Pelayanan Penerbitan KK 2019.docx
 
Sop Inovasi SLAIN
Sop Inovasi SLAINSop Inovasi SLAIN
Sop Inovasi SLAIN
 

More from HumasRudenimKupang

DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfDOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfHumasRudenimKupang
 
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...HumasRudenimKupang
 
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfHumasRudenimKupang
 
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021HumasRudenimKupang
 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....HumasRudenimKupang
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 HumasRudenimKupang
 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011HumasRudenimKupang
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 HumasRudenimKupang
 

More from HumasRudenimKupang (20)

DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfDOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
 
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
 
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
 
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfLAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
 
Sop Inovasi D'CAR
Sop Inovasi D'CARSop Inovasi D'CAR
Sop Inovasi D'CAR
 
Sop pengaduan
Sop pengaduanSop pengaduan
Sop pengaduan
 
Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri
 
Surat Edaran
Surat EdaranSurat Edaran
Surat Edaran
 
Peraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimPeraturan Dirjenim
Peraturan Dirjenim
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan Dirjenim
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan Dirjenim
 
Surat Edaran
Surat EdaranSurat Edaran
Surat Edaran
 
Peraturan Dirjen
Peraturan DirjenPeraturan Dirjen
Peraturan Dirjen
 
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
 
Peraturan Dirjen Imigrasi
Peraturan Dirjen Imigrasi Peraturan Dirjen Imigrasi
Peraturan Dirjen Imigrasi
 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
 
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 

Recently uploaded (14)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 

Sop pendetensian

  • 1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARATIMUR RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG Nomor SOP W22.IMI.OT.02.02 – 160a Tanggal Pembuatan 14 Februari 2019 Tanggal Revisi 24 Februari 2021 Tanggal Efektif 25 Februari 2021 Disahkan Oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang Heksa A. Soepriadi NIP. 19730520 199403 1 001 UNIT KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG NAMA SOP SOP Pendetensian Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu berbahasa asing 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik 3. Pegawai yang memahami dokumen perjalanan (paspor dsb) 4. Pegawai yang memahami administrasi pendetensian orang asing 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi. 4. Peraturan , Dirjen Imigrasi No. IMI-1917-OT.02.01 Th. 2013 tentang StandarOperasional Prosedur Rudenim 5. Peraturan Dirjen Imigrasi No. F-1002.PR.02.10 Th. 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan / Dokumen SOP Pemulangan dan Deportasi 1. Berita Acara Serah Terima 2. BAP 3. BAPEN 4. Paspor 5. TAK 6. Buku Register 7. Kamera 8. Formulir Sidik Jari Peringatan Pencatatan dan Pendataan SOP ini jika tidak dijalankan maka fungsi keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian tidak berjalan maksimal. Pencatatan dan Pendataan Deteni ke dalam buku regiter 2P1 serta melakukan pengambilan foto dan sidik jari
  • 2. SOP PENDETENSIAN NO: W22.IMI.OT.02.02 – 160a KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG Jln. Bumi III–Oesapa Selatan, Penfui-Kota Kupang Telp. : (0380) 8081392-881023, Fax : (0380) 881023 Email: umum.rudenimkupang@gmail.com K e p a l a, Heksa A. Soepriadi NIP. 19730520 199403 1 001