Proses pendaftaran-pindah-datang-penduduk

1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PINDAH DATANG PENDUDUK
DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESI
Disampaikan Oleh :
Kasubdit Perpindahan Penduduk Inter dan Intra Daerah

2.  Perpindahan penduduk baik dalam wilayah
NKRI maupun perpindahan penduduk ke luar
negeri atau sebaliknya merupakan hak asasi
manusia yang sudah dijamin oleh UUD
Th. 1945 dan UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.
 Namun demikian negara berhak menertibkan
perpindahan penduduk tersebut dengan
melakukan pendaftaran yang diatur dalam UU
No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
I.I. PENDAHULUANPENDAHULUAN

3. Lanj. Latar BelakangLanj. Latar Belakang
 Pendaftaran perpindahan penduduk tersebut
perlu dilakukan dengan pertimbangan :
a. Banyak penduduk yang tinggal di luar DKI
Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Bekasi,
Depok dan Karawang, namun masih
memiliki KTP DKI Jakarta. Hal tersebut
tidak sesuai asas domisili.
b. Masih banyak penduduk yang tidak mau
melaporkan kepindahannya dari daerah asal,
sehingga pada saat pindah tidak memiliki
Surat Keterangan Pindah.

4. Lanj. Latar BelakangLanj. Latar Belakang
c. Untuk memberikan kepastian atas
kepemilikan dokumen berupa KK dan KTP,
sesuai dengan domisili atau tempat tinggal
penduduk.
d. Untuk mencegah adanya kepemilikan KK dan
KTP ganda.
e. Pemerintah/Pemda memerlukan data
penduduk yang valid, yang direkam dalam
Database Kependudukan.
f. Database Kependudukan tersebut bermanfaat
untuk perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan, pelayanan publik oleh sektor
lain dan lain-lain.

5. B.B. PENGERTIANPENGERTIAN
1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia
dan Orang Asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang bukan Warga
Negara Indonesia.

6. Lanj. PengertianLanj. Pengertian
4. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang
dialami Penduduk yang harus dilaporkan
karena membawa akibat terhadap penerbitan
atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan/atau Surat Keterangan
Kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal
terbatas menjadi tinggal tetap.
5. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga.

7. Lanj. PengertianLanj. Pengertian
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas
resmi Penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang
diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang terbatas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
8. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang
diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal
menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

8. Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
(diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Pasal 15 s/d Pasal 17)
Pindah
Datang
Penduduk
Penduduk Orang Asing
(Pasal 17)
Transmigrasi
(Pasal 16)
Warga Negara Indonesia
(Pasal 15)
C. RUANG LINGKUP

9. II. TATA CARA PENDAFTARAN PINDAH DATANG
PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NKRI
INSTANSI PELAKSANA
Daerah Asal
Penerbitan
Srt Ket. Pindah
INSTANSI PELAKSANA
Daerah Tujuan
Penerbitan
Srt Ket. Pindah Datang
SKPD
digunakan
sebagai
dasar
penerbitan
KK / KTP
Pddk WNI
Membawa
SKP
Melapor
Melapor
Pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang
baru untuk lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan
yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun.

10.  Kepala Keluarga;
 Kepala Keluarga dan seluruh anggota
keluarga;
 Kepala Keluarga dan sebagian anggota
keluarga;
 Anggota keluarga.
 Klasifikasi Perpindahan Penduduk :
 Jenis Kepindahan :
1. dalam satu desa/kelurahan;
2. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
3. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
4. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
5. antar provinsi dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

11.  Surat Pengantar RT/RW;
 KK;
 KTP; dan/atau
 Surat Keterangan Pindah (Surat Keterangan
Pindah berlaku selama 30 hari kerja).
 Persyaratan Pelaporan Pendaftaran Perpindahan
Penduduk WNI :

12. A. KLASIFIKASI 1
(dalam satu desa/kelurahan)
Pddk melaporkan kepada
Kades/Lurah membawa
persyaratan
Kades / Lurah
 Pddk mengisi dan menandatangani
Formulir Permohonan Pindah;
 Petugas registrasi mencatat dalam
Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa
Penting (BHPKPP), melakukan
verifikasi dan validasi data
penduduk;
 Kades/Lurah atas nama Kepala
Instansi Pelaksana menerbitkan
dan menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang;
 Petugas registrasi mencatat dalam
BIP dan BMP.
Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar :
 Proses penerbitan KK bagi yang tidak pindah;
 Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
 Perekaman ke dalam database kependudukan.
WNI

13. B. KLASIFIKASI 2
(antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan)
1. Daerah Asal
Pddk melaporkan kepada
Kades/Lurah membawa
persyaratan
Kades / Lurah
 Pddk mengisi dan menandatangani
Formulir Permohonan Pindah;
 Petugas registrasi mencatat dalam
BHPKPP, melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk;
 Kades/Lurah atas nama Kepala
Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan
Pindah;
 Petugas registrasi mencatat dalam
BIP dan BMP;
 Surat Keterangan Pindah diserahkan
kepada penduduk untuk dilaporkan
kepada Kepala desa/lurah tujuan.
Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar :
 Proses penerbitan KK bagi yang tidak pindah;
 Perekaman ke dalam database kependudukan;
 Pencabutan KTP lama dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
 Surat Keterangan Pindah berfungsi sebagai pengganti KTP lama.

14. 2. Daerah Tujuan
Pddk melaporkan kepada
Kades/Lurah membawa :
 Surat Keterangan Pindah
Kades / Lurah
 Pddk mengisi dan menandatangani
Formulir Permohonan Pindah Datang;
 Petugas registrasi mencatat dalam
BHPKPP, melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk;
 Kades/Lurah atas nama Kepala
Instansi Pelaksana menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan
Pindah Datang;
Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar :
 Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
 Perekaman ke dalam database kependudukan.
Lanj. Klasifikasi 2Lanj. Klasifikasi 2

15. .. Klasifikasi 3Klasifikasi 3
(antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota)(antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota)
1. Daerah Asal
Pddk
melaporkan
kepada
Kades/ Lurah
membawa
persyaratan
Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar :
 Proses penerbitan KK bagi yang tidak pindah;
 Perekaman ke dalam database kependudukan;
 Pencabutan KTP lama dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
 Surat Keterangan Pindah berfungsi sebagai pengganti KTP lama.
 Peduduk mengisi dan
menandatangani Formulir
Permohonan Pindah;
 Petugas registrasi mencatat
dalam BHPKPP, melakukan
verifikasi dan validasi data
penduduk;
 Kades/Lurah menandatangani
Surat Pengantar Pindah
RT/RW;
 Petugas registrasi mencatat
dalam BIP dan BMP;
 Formulir Permohonan Pindah
dan Surat Pengantar Pindah
diserahkan kepada penduduk
untuk diteruskan ke camat.
Kades / Lurah Camat
 Petugas melakukan verifikasi
dan validasi data penduduk;
 Camat atas nama Kepala
Instansi Pelaksana
menerbitkan dan
menandatangani Surat
Keterangan Pindah; dan
 Surat Keterangan Pindah
diserahkan kepada penduduk
untuk dilaporkan ke daerah
tujuan.

16. 2. Daerah Tujuan
Pddk
melaporkan
kepada Kades/
Lurah membawa
Surat
Keterangan
Pindah
Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar :
 Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 Perekaman ke dalam database kependudukan.
 Peduduk mengisi dan
menandatangani Formulir
Permohonan Pindah Datang;
 Petugas registrasi mencatat
dalam BHPKPP, melakukan
verifikasi dan validasi data
penduduk;
 Kepala desa/lurah
menandatangani Formulir
Permohonan Pindah Datang
dan menyerahkan kepada
penduduk untuk diteruskan
ke camat.
Kades / Lurah Camat
 Petugas melakukan
verifikasi dan validasi data
penduduk;
 Camat atas nama Kepala
Instansi Pelaksana
menerbitkan dan
menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang.
Lanj. Klasifikasi 3Lanj. Klasifikasi 3

17. Klasifikasi 4 dan 5Klasifikasi 4 dan 5
(antar kab/kota dalam satu Provinsi dan antar(antar kab/kota dalam satu Provinsi dan antar
Provinsi dalam wilayah NKRI)Provinsi dalam wilayah NKRI)
1. Daerah Asal
Pddk
melaporkan
kepada
Kades/ Lurah
membawa
persyaratan
Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar :
 Proses penerbitan KK bagi yang tidak pindah;
 Perekaman ke dalam database kependudukan;
 Pencabutan KTP lama dilakukan oleh Instansi Pelaksana
di daerah asal;
 Surat Keterangan Pindah berfungsi sebagai pengganti
KTP lama.
 Peduduk mengisi dan
menandatangani Formulir
Permohonan Pindah;
 Petugas registrasi mencatat
dalam BHPKPP, melakukan
verifikasi dan validasi data
penduduk;
 Kades/Lurah menandatangani
Surat Pengantar Pindah antar
kab/kota dan antar provinsi;
 Petugas registrasi mencatat
dalam BIP dan BMP;
 Formulir Permohonan Pindah
dan Surat Pengantar Pindah
diserahkan kepada penduduk
untuk diteruskan ke camat.
Kades / Lurah
 Petugas melakukan verifikasi
dan validasi data penduduk;
 Camat menandatangani Surat
Pengantar Pindah antar
kab/kota dan antar provinsi;
 Petugas menyampaikan
Formulir Permohonan Pindah;
 Dan Surat pengantar Pindah
kepada Kepala Instansi
Pelaksana sebagai dasar
penerbitan Surat Keterangan
Pindah.
Kepala Instansi Pelaksana
Camat
Kepala Instansi Pelaksana
menerbitkan dan menandatangani
Surat Keterangan Pindah serta
menyerahkan kepada pddk untuk
dilaporkan ke daerah tujuan.

18. 2. Daerah Tujuan
Pddk
melaporkan
kepada
Kades/ Lurah
membawa
Surat
Keterangan
Pindah
Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar :
 Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
 Perekaman ke dalam database kependudukan.
 Peduduk mengisi dan
menandatangani Formulir
Permohonan Pindah Datang;
 Petugas registrasi mencatat
dalam BHPKPP, melakukan
verifikasi dan validasi data
penduduk;
 Kades/Lurah menandatangani
Formulir Permohonan Pindah
Datang dan menyerahkan kepada
penduduk untuk diteruskan ke
camat.
Kades / Lurah
 Petugas melakukan verifikasi
dan validasi data penduduk;
 Camat menandatangani Formulir
Permohonan Pindah Datang
dan menyampaikan kepada
Kepala Instansi Pelaksana
sebagai dasar penerbitan Surat
Keterangan Pindah Datang.
Kepala Instansi Pelaksana
Camat
Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan
dan menandatangani Surat Keterangan
Pindah Datang.
Lanj. KlasifikasiLanj. Klasifikasi
4 dan 54 dan 5

19. III. PENDAFTARAN PENDUDUK YANG
BERTRANSMIGRASI
 Persyaratan :
 Surat Pengantar RT/RW;
 KK;
 KTP;
 Kartu Seleksi Calon Transmigran;
 Surat Keterangan Pindah; dan
 Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
 Klasifikasi Perpindahan Penduduk :
1. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan ;
2. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
3. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
4. antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

20.  Pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang
bertransmigrasi wajib diselenggarakan oleh
Instansi Pelaksana (Pasal 16 Undang-Undang
No. 23 Th. 2006).
 Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan
Pindah Datang diterbitkan paling lambat 14 hari
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan
(Pasal 69 ayat (1) butir b dan c,
Undang-Undang No. 23 Th. 2006) .

21. IV. TATA CARA PENDAFTARAN PINDAH DATANG
ORANG ASING DALAM WILAYAH NKRI
INSTANSI PELAKSANA
Daerah Asal
Penerbitan
Srt Ket. Pindah Datang
INSTANSI PELAKSANA
Daerah Tujuan
Menandatangani
Srt Ket. Pindah Datang
SKPD
digunakan
sebagai
dasar
penerbitan
KK/KTP
atau SKTT
Pddk OA yg memiliki
Izin Tinggal Terbatas/
Izin Tinggal Tetap
Melapor
Membawa
SKPD paling
lambat 30 hari
sejak terbit
SKPD
Melapor

22.  Persyaratan pelaporan OA yang memiliki Izin Tinggal
Tetap :
 KK;
 KTP;
 foto copy Paspor;
 foto copy Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian.
 Klasifikasi Perpindahan Orang Asing (OA) :
1. dalam kabupaten/kota;
2. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
3. antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
 Persyaratan pelaporan OA yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas :
 Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 foto copy Paspor;
 foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian.

23. A. Dalam satu Kabupaten/Kota
Kepala Instansi Pelaksana
 Orang Asing mengisi dan
menandatangani Formulir Surat
Keterangan Pindah Datang;
 Petugas melakukan verifikasi
dan validasi data;
 Kepala Instansi Pelaksana
menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang;
 Petugas merekam data dalam
database kependudukan dan
menyampaikan lembar ke 2
Surat Keterangan Pindah
Datang kepada kepala
desa/lurah tempat tinggal asal.
Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar :
 Penerbitan KK bagi yang tidak pindah;
 Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap;
 Pencabutan KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal lama dilakukan oleh
Instansi Pelaksana.
OA yg memiliki Izin
Tinggal Terbatas/Izin
Tinggal Tetap
melapor kepada
Instansi Pelaksana
membawa
persyaratan
Setelah mendapat
Surat Keterangan Tempat
Tinggal, KK dan KTP dengan
alamat baru, melaporkan
kepindahannya kepada
camat, kepala desa/lurah
dan RT/RW

24. B. Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi
Kepala Instansi Pelaksana
 Orang Asing mengisi
dan menandatangani Formulir
Surat Keterangan Pindah
Datang;
 Petugas melakukan verifikasi
dan validasi data;
 Kepala Instansi Pelaksana
menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang
dan menyerahkan kepada
Orang Asing untuk dilaporkan
ke daerah tujuan;
 Petugas merekam data dalam
database kependudukan.
Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar :
 Penerbitan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang tidak pindah;
 Pencabutan KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal lama dilakukan oleh
Instansi Pelaksana di daerah asal;
 Surat Keterangan Pindah Datang berfungsi sebagai pengganti KTP atau Surat
Keterangan Tempat Tinggal lama.
1. Daerah Asal
OA yg memiliki Izin
Tinggal Terbatas/Izin
Tinggal Tetap
melapor kepada
Instansi Pelaksana
membawa
persyaratan

25. Kepala Instansi Pelaksana
 Petugas melakukan verifikasi
dan validasi data;
 Kepala Instansi Pelaksana
menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang;
 Petugas merekam data dalam
database kependudukan.
Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar :
 Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang
memiliki KTP;
 Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi
Orang Asing yang memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
2. Daerah Tujuan
Lanjutan Pindat OA antar Kab/Kota
dan antar Prov
Setelah mendapat
Surat Keterangan Tempat
Tinggal, KK dan KTP dengan
alamat baru, melaporkan
kepindahannya kepada
Camat dan kepala desa/lurah
di daerah tujuan
OA yg memiliki Izin
Tinggal
Terbatas/Izin
Tinggal Tetap
melapor kepada
Instansi Pelaksana
membawa Surat
Keterangan Pindah
Datang

26. SEMOGA TUHAN YME MEMBERKAHI
KITA DALAM PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI
SALAH SATU UPAYA DALAM
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.
V. PENUTUPV. PENUTUP