SlideShare a Scribd company logo

Surat Edaran

•
•
H
HumasRudenimKupang

Pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal

Government & Nonprofit
1 of 3
Download to read offline
Surat Edaran
Surat Edaran
Surat Edaran

Recommended

DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfDOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfHumasRudenimKupang
 
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...HumasRudenimKupang
 
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfHumasRudenimKupang
 
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfLAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfHumasRudenimKupang
 
Sop Inovasi SLAIN
Sop Inovasi SLAINSop Inovasi SLAIN
Sop Inovasi SLAINHumasRudenimKupang
 
Sop Inovasi D'CAR
Sop Inovasi D'CARSop Inovasi D'CAR
Sop Inovasi D'CARHumasRudenimKupang
 
Sop Inovasi Laru
Sop Inovasi LaruSop Inovasi Laru
Sop Inovasi LaruHumasRudenimKupang
 
Sop pengaduan
Sop pengaduanSop pengaduan
Sop pengaduanHumasRudenimKupang
 

Recommended

DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfDOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfHumasRudenimKupang
 
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...HumasRudenimKupang
 
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfHumasRudenimKupang
 
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfLAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfHumasRudenimKupang
 
Sop Inovasi SLAIN
Sop Inovasi SLAINSop Inovasi SLAIN
Sop Inovasi SLAINHumasRudenimKupang
 
Sop Inovasi D'CAR
Sop Inovasi D'CARSop Inovasi D'CAR
Sop Inovasi D'CARHumasRudenimKupang
 
Sop Inovasi Laru
Sop Inovasi LaruSop Inovasi Laru
Sop Inovasi LaruHumasRudenimKupang
 
Sop pengaduan
Sop pengaduanSop pengaduan
Sop pengaduanHumasRudenimKupang
 
Sop pendetensian
Sop pendetensianSop pendetensian
Sop pendetensianHumasRudenimKupang
 
Sop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenimSop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenimHumasRudenimKupang
 
Sop kunjungan
Sop kunjunganSop kunjungan
Sop kunjunganHumasRudenimKupang
 
Peraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimPeraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimHumasRudenimKupang
 
Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri HumasRudenimKupang
 
Surat Edaran
Surat EdaranSurat Edaran
Surat EdaranHumasRudenimKupang
 
Peraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimPeraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimHumasRudenimKupang
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimHumasRudenimKupang
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimHumasRudenimKupang
 
Peraturan Dirjen
Peraturan DirjenPeraturan Dirjen
Peraturan DirjenHumasRudenimKupang
 
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021HumasRudenimKupang
 
Peraturan Dirjen Imigrasi
Peraturan Dirjen Imigrasi Peraturan Dirjen Imigrasi
Peraturan Dirjen Imigrasi HumasRudenimKupang
 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....HumasRudenimKupang
 
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001HumasRudenimKupang
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 HumasRudenimKupang
 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011HumasRudenimKupang
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 HumasRudenimKupang
 
Perpres Nomor 125 Tahun 2016
Perpres Nomor 125 Tahun 2016Perpres Nomor 125 Tahun 2016
Perpres Nomor 125 Tahun 2016HumasRudenimKupang
 
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013 Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013 HumasRudenimKupang
 
PP nomor 31 tahun 2013
PP nomor 31 tahun 2013PP nomor 31 tahun 2013
PP nomor 31 tahun 2013HumasRudenimKupang
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 

More Related Content

More from HumasRudenimKupang

Sop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenimSop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenimHumasRudenimKupang
 
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021HumasRudenimKupang
 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....HumasRudenimKupang
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 HumasRudenimKupang
 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011HumasRudenimKupang
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 HumasRudenimKupang
 
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013 Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013 HumasRudenimKupang
 

More from HumasRudenimKupang (20)

Sop pendetensian
Sop pendetensianSop pendetensian
Sop pendetensian
 
Sop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenimSop pemindahan deteni antar rudenim
Sop pemindahan deteni antar rudenim
 
Sop kunjungan
Sop kunjunganSop kunjungan
Sop kunjungan
 
Peraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimPeraturan Dirjenim
Peraturan Dirjenim
 
Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri
 
Surat Edaran
Surat EdaranSurat Edaran
Surat Edaran
 
Peraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimPeraturan Dirjenim
Peraturan Dirjenim
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan Dirjenim
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan Dirjenim
 
Peraturan Dirjen
Peraturan DirjenPeraturan Dirjen
Peraturan Dirjen
 
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
 
Peraturan Dirjen Imigrasi
Peraturan Dirjen Imigrasi Peraturan Dirjen Imigrasi
Peraturan Dirjen Imigrasi
 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
 
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
 
Perpres Nomor 125 Tahun 2016
Perpres Nomor 125 Tahun 2016Perpres Nomor 125 Tahun 2016
Perpres Nomor 125 Tahun 2016
 
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013 Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
 
PP nomor 31 tahun 2013
PP nomor 31 tahun 2013PP nomor 31 tahun 2013
PP nomor 31 tahun 2013
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 

Recently uploaded (6)

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset