SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Sosialisasi Tata Naskah
Dinas
Dasar Hukum
1
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009
Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan
2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
3
Peraturan Walikota Padang Nomor 30
Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
4
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2010
tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Pengertian
Naskah Dinas
Adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan
atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan pemerintah
daerah
Tata Naskah Dinas
Adalah pengelolaan informasi tertulis yang
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan,
pengamanan, pengabsahan, distribusi dan
penyimpanan naskah dinas serta media yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan
Asas Tata Naskah Dinas
Asas Efisien dan
Efektif
• Penyederhanaan dalam
penulisan
• Penggunaan Bahasa
Indonesia yang baik, benar
dan lugas
Asas Pembakuan
Dilakukan melalui tata cara dan
bentuk yang telah dibakukan
Asas Akuntabilitas
Penyelenggaraan TND dapat
dipertanggungjawabkan dari segi
isi, format, prosedur,
kewenangan, keabsahan dan
dokumentasi
Asas Keterkaitan
TND diselenggarakan dalam
satu kesatuan sistem
Asas Kecepatan dan
Ketepatan
Diselenggrakan tepat waktu dan
tepat sasaran
Asas Keamanan
Penyelenggaraan TND harus
aman secara fisik dan substansi
Prinsip Penyelenggaraan Naskah Dinas
Ketelitian
Diselenggarakan secara teliti dan
cermat dari bentuk, susunan
pengetikan, isi, struktur, kaidah
bahasa dan penerapan kaidah ejaan
dalam pengetikan
Kejelasan
Diselenggarakan dengan
memperhatikan kejelasan aspek fisik
dan materi dengan mengutamakan
metode yang cepat dan tepat
Singkat dan Padat
Diselenggarakan dengan
menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar
Logis dan Meyakinkan
Diselenggarakan secara runtut dan
logis, meyakinkan serta struktur
kalimat harus lengkap dan efektif
Penyelenggaraan Naskah Dinas
Kecepatan
Proses
Pengelolaan
Surat Keluar
Tingkat
Keamanan
Pengelolaa
n
Surat
Masuk
Penggunaa
n
Kertas
Surat
Pengetikan
Sarana
Administrasi
&
Komunikasi
Perkantoran
Warna dan
Kualitas
Kertas
Tingkat Keamanan Surat
Surat Biasa
Merupakan surat yang materi
dan sifatnya biasa namun tidak
dapat disampaikan kepada yang
tidak berhak
B
Surat Penting
Merupakan surat yang tingkat
keamanan isi surat perlu
mendapat perhatian penerima
surat
P Surat Sangat
Rahasia
Merupakan surat yang materi
dan sifatnya memiliki tingkat
keamanan yang tinggi, erat
hubungannya dengan rahasia
negara, kemanan dan
keselamatan negara
SR
Surat Konfidensial
Merupakan surat yang materi
dan sifatnya memiliki tingkat
keamanan sedang yang
berdampak kepada
terhambatnya jalannya
pemerintahan dan
pembangunan
K
Surat Rahasia
Merupakan surat yang materi
dan sifatnya memiliki tingkat
kemanan yang tinggi berdampak
kepada kerugian negara,
disintegrasi bangsa
R
Kecepatan Proses Surat
Amat segera/kilat
Dengan batas waktu 24
jam setelah surat
diterima
Segera
Dengan batas waktu
2x24 jam setelah surat
diterima
Penting
Dengan batas waktu
3x24 jam setelah surat
diterima
Biasa
Dengan batas waktu
maksimum 5 hari kerja
setelah surat diterima
Penggunaan Kertas Surat
Kertas
Kertas yang digunakan
untuk naskah dinas adalah
HVS 80 gram
Surat berlambang
Penyediaan surat
berlambang negara
berwarna kuning emas atau
logo daerah berwarna
dicetak diatas kertas 80
gram
Ukuran kertas
Ukuran kertas yang
digunakan untuk makalah,
piper dan laporan adalah A4
(210x297mm)
Penggunaan kertas
Penggunaan Kertas HVS
diatas 80 gram atau jenis lain
hanya terbatas untuk jenis
naskah dinas yang
mempunyai nilai keasaman
tertentu dan nilai kegunaan
dalam waktu lama
Ukuran kertas surat
Ukuran kertas yang
digunakan untuk surat-
menyurat adalah folio/F4
(215x330mm)
Ukuran kertas
Ukuran kertas yang
digunakan untuk pidato
adalah A5(165x215mm)
Pengetikan sarana
administrasi dan komunikasi
perkantoran
Warna dan Kualitas
kertas
Arial 12 atau disesuaikan dengan
kebutuhan
Bookman Old Style 12 untuk naskah dinas
produk hukum
Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan
berwarna putih dengan kualitas baik
beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan
pejabat
(1)Atas nama yang disingkat a.n.
merupakan jenis pelimpahan wewenang
dalam hubungan internal antara atasan
kepada pejabat setingkat dibawahnya,
contoh :
a.n. KEPALA DINAS
SEKRETARIS,
NAMA
Pangkat
NIP.
(2) Untuk beliau yang disingkat u.b.
merupakan jenis pelimpahan wewenang
dalam hubungan internal antara atasan
kepada pejabat dua tingkat dibawahnya
Contoh:
a.n. KEPALA DINAS
SEKRETARIS
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI,
NAMA
Pangkat
NIP.
beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan
pejabat
(1)Pelaksana tugas yang disingkat
Plt merupakan pejabat sementara
pada jabatan tertentu yang
mendapat pelimpahan wewenang
penandatanganan naskah dinas,
karena pejabat definitif belum
dilantik
(2)Plt diangkat dengan keputusan
kepala SKPD atau keputusan
gubernur atau keputusan walikota
dan berlaku paling lama 1 tahun
Contoh :
Plt. KEPALA DINAS
SEKRETARIS DINAS
NAMA
(1)Pelaksanaan tugas harian atau
yang disingkat Plh merupakan
pejabat sementara pada jabatan
tertentu yang mendapat
pelimpahan wewenang
penandatanganan naskah dinas,
karena pejabat definitf
berhalangan sementara
(2)Plh diangkat dengan keputusan
kepala SKPD atau keputusan
walikota dan paling lama 3 (tiga)
bulan
Contoh:
Plh. KEPALA DINAS
SEKRETARIS DINAS
NAMA
beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan
pejabat
(1)Penjabat yang disingkat Pj.
merupakan pejabat sementara untuk
jabatan walikota
(2)Penjabat melaksanakan tugas
pemerintahan pada daerah tertentu
sampai dengan pelantikan definitif
Contoh:
Pj. WALIKOTA PADANG
NAMA
01
02
03
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas
Tinta naskah dinas
Tinta yang digunakan untuk
naskah dinas berwarna hitam
.
Tinda penandatanganan
Tinta yang digunakan untuk
penandatanganan dan paraf naskah
dinas berwarna biru tua
.
Tinta keamanan naskah
dinas
Tinta yang dipergunakan untuk
keperluan keamanan naskah dinas
berwarna merah
ABOUT US
Stempel
Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan
stempel perangkat daerah adalah 4cm;
Ukuran garis tengah lingkaran tengh stempel jabatan dan
perangkat daerah adalah 3,8cm;
Ukuran garis tengah dalam stempel jabatan dan
perangkat daerah adalah 2,7 cm;
Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran
dalam maksimal 1 cm
Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta
berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda
tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas
1 cm
2,7 cm
3,8 cm
4 cm
ABOUT US
Stempel
Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas
Perbandingan huruf
Perbandingan huruf pada kop naskah
dinas antara tulisan nama pemerintah
daerah dan nama satuan perangkat
daerah adalah 3:4
Tulisan nama Pemda
Tulisan nama pemerintah daerah
dengan huruf arial 14
Tulisan nama SKPD
Tulisan nama satuan kerja perangkat
daerah dengan huruf arial 18
ABOUT US
Contoh KOP Surat
PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KESEHATAN
Jalan Bagindo Aziz Chan KM 15 By Pass Aia Pacah Kota Padang 25176, Telepon (0751) 462619
Email: dkkpadang@gmail.com; diskes@padang.go.id Laman: www.dinkes.padang.go.id
PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KURANJI
Jalan Raya Kuranji Kecamatan Kuranji 25157, Telepon (0751) 498888
Email: puskesmaskuranji@gmail.com
Contoh Format Surat

More Related Content

What's hot

Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentDeddy Supriady Bratakusumah
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaFormasi Org
 
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)M. Adli
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVSujud Marwoto
 
Contoh rancangan aktualisasi
Contoh rancangan aktualisasiContoh rancangan aktualisasi
Contoh rancangan aktualisasiAgus Triono
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnAgus Triono
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdIrwanTiro
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasokyjooo
 
Bahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasBahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasIlham Ismail
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAdhy Nosho
 
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanLembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanyayan ruyandi
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiArdi Susanto
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 

What's hot (20)

Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada Desa
 
Kasi trantib
Kasi trantibKasi trantib
Kasi trantib
 
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
SLIDE TND 22.ppt
SLIDE TND 22.pptSLIDE TND 22.ppt
SLIDE TND 22.ppt
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IVLaporan proyek perubahan Diklat PIM IV
Laporan proyek perubahan Diklat PIM IV
 
Contoh rancangan aktualisasi
Contoh rancangan aktualisasiContoh rancangan aktualisasi
Contoh rancangan aktualisasi
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppd
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
 
Bahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinasBahan tata naskah dinas
Bahan tata naskah dinas
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerah
 
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawabanLembar verifikasi surat pertanggungjawaban
Lembar verifikasi surat pertanggungjawaban
 
Standar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan BupatiStandar Drafting Keputusan Bupati
Standar Drafting Keputusan Bupati
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 

Similar to TATA NASKAH DINAS

PERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).pptPERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).pptPencariCuan1
 
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdfBAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdfnurfahrigdrive
 
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptxssusera2b8eb
 
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.pptBAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.pptawliakamil
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku registerDede Subhan
 
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
01-penciptaan-naskah-dinas.pptMiftahulMunir14
 
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.pptpedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.pptyosephwalidularham
 
2.2. TATA NASKAH.pdf
2.2. TATA NASKAH.pdf2.2. TATA NASKAH.pdf
2.2. TATA NASKAH.pdfinfokekinian
 
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdftata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdfArifinOfficial1
 
Tata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagriTata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagriIlham Ismail
 
Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)Hironimus Atok
 
TATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptxTATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptxmangarahon
 
Hasil Rakonda PKK Bidang Administrasi
Hasil Rakonda PKK  Bidang Administrasi Hasil Rakonda PKK  Bidang Administrasi
Hasil Rakonda PKK Bidang Administrasi Winda Girsang
 
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdfSOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdfTriana Wahyu Saputri
 
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehKesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehLeo Dri
 
Tata Naskah Dinas Umum Arsip Nasional Republik Indonesia
Tata Naskah Dinas Umum Arsip Nasional Republik IndonesiaTata Naskah Dinas Umum Arsip Nasional Republik Indonesia
Tata Naskah Dinas Umum Arsip Nasional Republik Indonesiafreeaulia
 

Similar to TATA NASKAH DINAS (20)

PERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).pptPERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).ppt
 
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdfBAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
BAHAN TAYANG (PEMDA).pdf
 
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
2.Tata Naskah kab tebo (Desa).pptx
 
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.pptBAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
BAHAN PAPARAN DIKLAT ANALIS KEIMIGRASIAN 2 DES 2020 BADIKLAT JATENG.ppt
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku register
 
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
01-penciptaan-naskah-dinas.ppt
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
KEBIJAKAN TND 3_2021.pptx
KEBIJAKAN TND 3_2021.pptxKEBIJAKAN TND 3_2021.pptx
KEBIJAKAN TND 3_2021.pptx
 
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.pptpedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
pedoman-tata-naskah-dinas-2016_.ppt
 
2.2. TATA NASKAH.pdf
2.2. TATA NASKAH.pdf2.2. TATA NASKAH.pdf
2.2. TATA NASKAH.pdf
 
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdftata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
 
Tata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagriTata naskah dinas kemendagri
Tata naskah dinas kemendagri
 
Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)
 
TATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptxTATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptx
 
Hasil Rakonda PKK Bidang Administrasi
Hasil Rakonda PKK  Bidang Administrasi Hasil Rakonda PKK  Bidang Administrasi
Hasil Rakonda PKK Bidang Administrasi
 
Tatacara persuratan
Tatacara persuratanTatacara persuratan
Tatacara persuratan
 
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdfSOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
SOSIALISASI PERGUB 99 TH 2021 (Final).pdf
 
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehKesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
 
Tata Naskah Dinas Umum Arsip Nasional Republik Indonesia
Tata Naskah Dinas Umum Arsip Nasional Republik IndonesiaTata Naskah Dinas Umum Arsip Nasional Republik Indonesia
Tata Naskah Dinas Umum Arsip Nasional Republik Indonesia
 

TATA NASKAH DINAS

  • 2. Dasar Hukum 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 3 Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 4 Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
  • 3. Pengertian Naskah Dinas Adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah Tata Naskah Dinas Adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan
  • 4. Asas Tata Naskah Dinas Asas Efisien dan Efektif • Penyederhanaan dalam penulisan • Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas Asas Pembakuan Dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan Asas Akuntabilitas Penyelenggaraan TND dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi Asas Keterkaitan TND diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem Asas Kecepatan dan Ketepatan Diselenggrakan tepat waktu dan tepat sasaran Asas Keamanan Penyelenggaraan TND harus aman secara fisik dan substansi
  • 5. Prinsip Penyelenggaraan Naskah Dinas Ketelitian Diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan dalam pengetikan Kejelasan Diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat Singkat dan Padat Diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Logis dan Meyakinkan Diselenggarakan secara runtut dan logis, meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif
  • 6. Penyelenggaraan Naskah Dinas Kecepatan Proses Pengelolaan Surat Keluar Tingkat Keamanan Pengelolaa n Surat Masuk Penggunaa n Kertas Surat Pengetikan Sarana Administrasi & Komunikasi Perkantoran Warna dan Kualitas Kertas
  • 7. Tingkat Keamanan Surat Surat Biasa Merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak B Surat Penting Merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat P Surat Sangat Rahasia Merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, kemanan dan keselamatan negara SR Surat Konfidensial Merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan K Surat Rahasia Merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat kemanan yang tinggi berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa R
  • 8. Kecepatan Proses Surat Amat segera/kilat Dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima Segera Dengan batas waktu 2x24 jam setelah surat diterima Penting Dengan batas waktu 3x24 jam setelah surat diterima Biasa Dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima
  • 9. Penggunaan Kertas Surat Kertas Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram Surat berlambang Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak diatas kertas 80 gram Ukuran kertas Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210x297mm) Penggunaan kertas Penggunaan Kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama Ukuran kertas surat Ukuran kertas yang digunakan untuk surat- menyurat adalah folio/F4 (215x330mm) Ukuran kertas Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5(165x215mm)
  • 10. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran Warna dan Kualitas kertas Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan Bookman Old Style 12 untuk naskah dinas produk hukum Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan berwarna putih dengan kualitas baik
  • 11. beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan pejabat (1)Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya, contoh : a.n. KEPALA DINAS SEKRETARIS, NAMA Pangkat NIP. (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya Contoh: a.n. KEPALA DINAS SEKRETARIS u.b. ASISTEN ADMINISTRASI, NAMA Pangkat NIP.
  • 12. beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan pejabat (1)Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik (2)Plt diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan walikota dan berlaku paling lama 1 tahun Contoh : Plt. KEPALA DINAS SEKRETARIS DINAS NAMA (1)Pelaksanaan tugas harian atau yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitf berhalangan sementara (2)Plh diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan walikota dan paling lama 3 (tiga) bulan Contoh: Plh. KEPALA DINAS SEKRETARIS DINAS NAMA
  • 13. beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan pejabat (1)Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan walikota (2)Penjabat melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan definitif Contoh: Pj. WALIKOTA PADANG NAMA
  • 14. 01 02 03 Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas Tinta naskah dinas Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam . Tinda penandatanganan Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua . Tinta keamanan naskah dinas Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah
  • 15. ABOUT US Stempel Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4cm; Ukuran garis tengah lingkaran tengh stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8cm; Ukuran garis tengah dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas 1 cm 2,7 cm 3,8 cm 4 cm
  • 17. Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas Perbandingan huruf Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan perangkat daerah adalah 3:4 Tulisan nama Pemda Tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14 Tulisan nama SKPD Tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18
  • 18. ABOUT US Contoh KOP Surat PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KESEHATAN Jalan Bagindo Aziz Chan KM 15 By Pass Aia Pacah Kota Padang 25176, Telepon (0751) 462619 Email: dkkpadang@gmail.com; diskes@padang.go.id Laman: www.dinkes.padang.go.id PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KURANJI Jalan Raya Kuranji Kecamatan Kuranji 25157, Telepon (0751) 498888 Email: puskesmaskuranji@gmail.com