SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
BENTUK NEGARA & PEMERINTAHAN



   SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
TRIAS POLITICA




  EKSEKUTIF       LEGISLATIF       YUDIKATIF




                                  KEKUASAAN u/
KEKUASAAN u/     KEKUASAAN
                                MENGAKKAN PER-UU
MELAKSANAKAN     u/ MEMBUAT
                                   (KEKUASAAN
   PER-UU           PER-UU
                                   PERADILAN)
SISTEM PEMERINTAHAN


HAMID S ATTAMIMI



 DALAM SISTEM PEMERINTAHAN TERDAPAT BAGIAN-
   BAGIAN PEMERINTAHAN YANG MASING-MASING
          MEMPUNYAI TUGAS & FUNGSI.
KESELURUHAN BAGIAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YG
     PADU & BEKERJA SAMA SECARA RASIONAL
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM
ARTI PALING LUAS
                  MELIHAT HUBUNGAN YG TERJADI ANTARA NEGARA–
                                   RAKYAT



SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
DALAM ARTI LUAS
                  MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR SEMUA
                         ORGAN NEGARA ; PUSAT-DAERAH



SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
DALAM ARTI SEMPIT
                      MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR
                     SEBAGIAN ORGAN NEGARA DI TINGKAT PUSAT,
                       KHUSUSNYA HUB. EKSEKUTIF - LEGISLATIF
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
    SISTEM             SISTEM                 SISTEM
PEMERINTAHAN        PEMERINTAHAN          PEMERINTAHAN
    NEGARA             NEGARA                 NEGARA
 (PALING LUAS)         (LUAS)                (SEMPIT)

                                                SISTEM
   MONARKHI             KESATUAN
                                             PARLEMENTER
                                                SISTEM
   ARISTOKRASI          SERIKAT
                                              PEMISAHAN
                                              KEKUASAAN
   DEMOKRASI           KONFEDERALIS             SISTEM
                                             PEMERINTAHAN
                                             BADAN PEKERJA


  MENURUT DOKTRIN HUKUM TATA NEGARA YG ADA DALAM KONSTITUSI
CORAK SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA
BERDASARKAN BENTUK
NEGARA
                      BENTUK NEGARA MENGACU PADA
                  PEMBAGIAN & HUBUNGAN KEKUASAAN
                      ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH




BANGUNAN        BANGUNAN             SERIKAT
 NEGARA          NEGARA              NEGARA-
KESATUAN         SERIKAT             NEGARA
(UNITARIS)      (FEDERAL)         (KONFEDERALIS)
KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN




   SISTEM         SISTEM           SISTEM
PARLEMENTER     PRESIDENSIIL    PEMERINTAHAN
                                BADAN PEKERJA

                  AMERIKA
  INGGRIS                               SWISS
                  SERIKAT
SISTEM
PARLEMENTER      PARLEMEN ( LEGISLATIF) MEMPUNYAI KEDUDUKAN
                       LEBIH TINGGI DARIPADA EKSEKUTIF.
                   PARLEMEN DAPAT MEMBUBARKAN EKSEKUTIF
                         MELALUI MOSI TIDAK PERCAYA

SISTEM
PRESIDENSIIL     PARLEMEN & EKSEKUTIF MEMPUNYAI KEDUDUKAN
                SAMA & TIDAK DAPAT SALING MENJATUHKAN, ADANYA
                     CHECK&BALANCES DLM MELAKSANAKAN
                                 KEWENANGAN


SISTEM
PEMERINTAHAN
                 SISTEM PEMERINTAHAN DGN PENGAWASAN RAKYAT
BADAN PEKERJA         EKSEKUTIF MERUPAKAN BAGIAN YG TDK
                    TERPISAHKAN DR PARLEMEN. PARLEMEN TDK
                 DIBERIKAN WEWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN
                      KEPADA EKSEKUTIF SHG YG MENGAWASI
                      PARLEMEN&EKSEKUTIF ADALAH RAKYAT
GARIS HORIZONTAL




  ORGANISASI SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA



                      GARIS VERTIKAL
ORGANISASI SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA
    DALAM GARIS
    HORIZONTAL


    KEKUASAAN              KEKUASAAN MEMBENTUK UU
    LEGISLATIF        DISERAHKAN KE LEMBAGA PERWAKILAN
                              RAKYAT / PARLEMEN

    KEKUASAAN
    EKSEKUTIF         • KEKUASAAN MENJALANKAN UU
                        KEKUASAAN DILAKUKAN PEMERINTAH
                        PRESIDEN/PM & STRUKTUR KEBAWAH

    KEKUASAAN
    YUDIKATIF         • KEKUASAAN MELAKSANAKAN PERADILAN
                        • DILAKUKAN BADAN PERADILAN DGN
                             SUSUNAN BERTINGKAT SESUAI
                        KEWENANGAN TINGKATAN & BERPUNCAK
                                       DI MA
ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM GARIS
                     VERTIKAL

                      INTINYA
                       PADA
                     BANGUNAN
                      NEGARA




    BANGUN                                BANGUN
    NEGARA                                NEGARA
    SERIKAT                              KESATUAN




MASING2 BANGUN NEGARA MEMILIKI SATUAN PEMERINTAHAN YG
        LEBIH RENDAH DI BAWAH PEMERINTAH PUSAT

More Related Content

What's hot

4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Uiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraDnr Creatives
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukumSeptiani Dwi Rahayu
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaAnna Rinjana
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanrizka_pratiwi
 

What's hot (20)

4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
Teori Konstitusi
Teori KonstitusiTeori Konstitusi
Teori Konstitusi
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
 
Trias politika
Trias politikaTrias politika
Trias politika
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
 
Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
 

Viewers also liked

Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktatorEfrina Heny
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanNonik Setyanik
 
Kekuasaan negara
Kekuasaan negaraKekuasaan negara
Kekuasaan negarakangjarkom
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaIndoGrafis
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahKesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahDadang Solihin
 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanBentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanTihul Aliefany
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
 

Viewers also liked (7)

Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktator
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
Kekuasaan negara
Kekuasaan negaraKekuasaan negara
Kekuasaan negara
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di duniaBentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
Bentuk negara & sistem pemerintahan di dunia
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahKesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanBentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
 

Similar to BentukNegara

Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysiaBab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysiaBoulevard IT Superstore
 
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPeran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatFrans Dione
 
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5  Sejarah SPMBab 7-ting-5  Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPMnurul othman
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5seniy25
 
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Adlin Salsain
 
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Adlin Salsain
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA akhdi romli
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMAAkhdi Romli
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptGustiZain
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptSatriaYudha1412
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptRukhulAmin3
 

Similar to BentukNegara (12)

Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysiaBab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
Bab 7 -_sistem_pemerintahan_dan_pentadbiran_negara_malaysia
 
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPeran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
 
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5  Sejarah SPMBab 7-ting-5  Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5
 
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
 
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
Malaysia kekal berdaulat rumusan p1
 
Hukum perizinan
Hukum perizinanHukum perizinan
Hukum perizinan
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.ppt
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.ppt
 
Materi Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.pptMateri Kuliah OL SHI.ppt
Materi Kuliah OL SHI.ppt
 

Recently uploaded

Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikThomasAntonWibowo
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 

Recently uploaded (20)

Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 

BentukNegara

  • 1. BENTUK NEGARA & PEMERINTAHAN SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
  • 2. TRIAS POLITICA EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF KEKUASAAN u/ KEKUASAAN u/ KEKUASAAN MENGAKKAN PER-UU MELAKSANAKAN u/ MEMBUAT (KEKUASAAN PER-UU PER-UU PERADILAN)
  • 3. SISTEM PEMERINTAHAN HAMID S ATTAMIMI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN TERDAPAT BAGIAN- BAGIAN PEMERINTAHAN YANG MASING-MASING MEMPUNYAI TUGAS & FUNGSI. KESELURUHAN BAGIAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YG PADU & BEKERJA SAMA SECARA RASIONAL
  • 4. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI PALING LUAS MELIHAT HUBUNGAN YG TERJADI ANTARA NEGARA– RAKYAT SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI LUAS MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR SEMUA ORGAN NEGARA ; PUSAT-DAERAH SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI SEMPIT MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR SEBAGIAN ORGAN NEGARA DI TINGKAT PUSAT, KHUSUSNYA HUB. EKSEKUTIF - LEGISLATIF
  • 5. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA SISTEM SISTEM SISTEM PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN NEGARA NEGARA NEGARA (PALING LUAS) (LUAS) (SEMPIT) SISTEM MONARKHI KESATUAN PARLEMENTER SISTEM ARISTOKRASI SERIKAT PEMISAHAN KEKUASAAN DEMOKRASI KONFEDERALIS SISTEM PEMERINTAHAN BADAN PEKERJA MENURUT DOKTRIN HUKUM TATA NEGARA YG ADA DALAM KONSTITUSI
  • 6. CORAK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN BENTUK NEGARA BENTUK NEGARA MENGACU PADA PEMBAGIAN & HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH BANGUNAN BANGUNAN SERIKAT NEGARA NEGARA NEGARA- KESATUAN SERIKAT NEGARA (UNITARIS) (FEDERAL) (KONFEDERALIS)
  • 7. KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM SISTEM SISTEM PARLEMENTER PRESIDENSIIL PEMERINTAHAN BADAN PEKERJA AMERIKA INGGRIS SWISS SERIKAT
  • 8. SISTEM PARLEMENTER PARLEMEN ( LEGISLATIF) MEMPUNYAI KEDUDUKAN LEBIH TINGGI DARIPADA EKSEKUTIF. PARLEMEN DAPAT MEMBUBARKAN EKSEKUTIF MELALUI MOSI TIDAK PERCAYA SISTEM PRESIDENSIIL PARLEMEN & EKSEKUTIF MEMPUNYAI KEDUDUKAN SAMA & TIDAK DAPAT SALING MENJATUHKAN, ADANYA CHECK&BALANCES DLM MELAKSANAKAN KEWENANGAN SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DGN PENGAWASAN RAKYAT BADAN PEKERJA EKSEKUTIF MERUPAKAN BAGIAN YG TDK TERPISAHKAN DR PARLEMEN. PARLEMEN TDK DIBERIKAN WEWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA EKSEKUTIF SHG YG MENGAWASI PARLEMEN&EKSEKUTIF ADALAH RAKYAT
  • 9. GARIS HORIZONTAL ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA GARIS VERTIKAL
  • 10. ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM GARIS HORIZONTAL KEKUASAAN KEKUASAAN MEMBENTUK UU LEGISLATIF DISERAHKAN KE LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT / PARLEMEN KEKUASAAN EKSEKUTIF • KEKUASAAN MENJALANKAN UU KEKUASAAN DILAKUKAN PEMERINTAH PRESIDEN/PM & STRUKTUR KEBAWAH KEKUASAAN YUDIKATIF • KEKUASAAN MELAKSANAKAN PERADILAN • DILAKUKAN BADAN PERADILAN DGN SUSUNAN BERTINGKAT SESUAI KEWENANGAN TINGKATAN & BERPUNCAK DI MA
  • 11. ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM GARIS VERTIKAL INTINYA PADA BANGUNAN NEGARA BANGUN BANGUN NEGARA NEGARA SERIKAT KESATUAN MASING2 BANGUN NEGARA MEMILIKI SATUAN PEMERINTAHAN YG LEBIH RENDAH DI BAWAH PEMERINTAH PUSAT