SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
ETIKA PEMERINTAHAN
sebagai
BAHAN KULIAH
Disusun Oleh:
HADI SUBROTO
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI
KAMPUS PAPUA
Curriculum VitaeCurriculum Vitae
Nama: HADI SUBROTO
Lahir: BANYUWANGI, JATIM
ISTRI SATU
ANAK 4 LAKI 3 PUTRI 1
Pekerjaan: DOSEN IPDN KAMPUS PAPUA
Alamat: Jl. ANGKASA INDAH NO. 5
JAYAPURA-PAPUA
ETIKA PEMERINTAHAN
 PEMBELAJARAN SECARA INDIVIDU DAN KELOMPOK
 LIMA TAHAP METODE PEMBELAJARAN BERSTRUKTUR:
(Alami – Kemukakan - Olah - Simpulkan dan Aplikasikan = AKOSA )
 MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOMUNIKASI (INTERAKTIF) :
Antara Mahasiswa dan Mahasiswa
Antara Mahasiswa dan Pembimbing/Dosen
MAHASISWA DOSEN
MAHASISWA
METODE
PEMBELAJARAN
SECARA RINGKAS
BEBERAPA PENGERTIAN MENGENAI ETIKA DAN
MORALITAS, SERTA PRINSIP-2 ETIKA DLM KEHIDUPAN
MANUSIA
1. ETIKA SCR UMUM DPT DIARTIKAN SBG NILAI-NILAI NORMATIF ATAU POLA
PERILAKU SSORG ATAU SESUATU BADAN/LEMBAGA/ORGN SBG SUATU
KELAZIMAN YG DPT DITERIMA UMUM DLM INTERAKSI DGN
LINGKUNGANNYA.
2. MORALITAS LBH MENGACU KPD NILAI-NILAI NORMATIF YG MENJADI
KEYAKINAN DLM DIRI SESEORANG ATAU SESUATU BADAN/LEMBAGA/ORGN
YG MENJADI FAKTOR PENDORONG UTK MLKKAN ATAU TDK MLKKAN
SESUATU. MORALITAS SSORG DPT MENJADI FAKTOR PENDORONG
TERBENTUKNYA PERILAKU YG SESUAI DGN ETIKA, TTP NILAI-NILAI
MORALITAS SSORG MUNGKIN SAJA BERTENTANGAN DGN NILAI ETIKA YG
BERLAKU DLM LINGKUNGANNYA.
3. SCR KONSEPTUAL, ETIKA MRPK BAGIAN DR DISIPLIN ILMU FILSAFAT YG
BERFOKUS PD NILAI-NILAI YG DIYAKINI & DIANUT OLEH MAC BESERTA
PEMBENARANNYA, TMSK NILAI-NILAI HIDUP & HUKUK-2 YG MENGATUR
TINGKAH LAKU MAC. SCR KONSEPTUAL, ISTILAH ETIKA MMLK
KECENDERUNGAN DIPANDANG SBG SUATU SISTEM NILAI APA YG BAIK &
BURUK BG MAC. & MASY. DLM IMPLEMENTASINYA, PENGGUNAAN ISTILAH
ETIKA BANYAK DIKEMBANGKAN DLM SUATU SISTEM ORGN SBG NORMA-2
YG MENGATUR & MENGUKUR PROFESIONALISME SSORG.
LANJUTAN
4. SEDANGKAN MORAL & MORALITAS SCR KONSEPTUAL
MENARUH PENEKANAN KPD KARAKTER ATAU SIFAT-2
INDIVIDU YG KHUSUS, DILUAR KETAATAN KPD PERATURAN
YG BERSIFAT EKSTERNAL. KONSEP MORALITAS LBH
ABSTRAK DP NILAI-2 ATAU HUKUM YG MENGATUR MAC.
MORALITAS DIMAKSUDKAN UTK MENENMTUKAN SAMPAI
SBRP JAUH SSORG MMLK DORONGAN UTK MLKKAN
TINDAKAN SESUAI DGN PRINSIP-2 ETIKA. TINGKAT
MORALITAS SSORG AKAN DIPENGARUHI OLEH LATAR
BELAKANG BUDAYA, PENDIDIKAN, PENGALAMAN, &
KARAKTER INDIVIDU ADLH SEBAGIAN DIANTARA FAKTOR-2
YG MEMPENGARUHI TINGKAT MORALITAS SSORG.
5. TERBENTUKNYA ETIKA SBG NILAI-NILAI FILOSOFISYG
BERLAKU & DIYAKINI DLM PERGAULAN HIDUP MAC. DLM
LINGKUNGANNYA, SCR UMUM DILANDASI OLEH PRINSIP-2
YG DIARAHKAN UTK MENJADI TERCIPTANYA KEINDAHAN,
PERSAMAAN, KEBAIKAN, KEADILAN, KEBEBASAN, &
KEBENARAN BG SETIAP ORG.
SEHARUSNYA
ANDA MELIHAT …? ORG
1
7 8
6 5 3
2
4
8
SEKIAN
SEKIAN

More Related Content

What's hot

Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikDian Herdiana
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tri Widodo W. UTOMO
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Kepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahanKepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahanDidi Suryadi
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant NugrohoRingkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant NugrohoTri Widodo W. UTOMO
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISiti Sahati
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaStRahmawatiAPabittei
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Kepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahanKepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahan
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant NugrohoRingkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 

Similar to ETIKA PEMERINTAHAN

fdokumen.com_metodologi-penelitian-sosial-562d0d36ab050.ppt
fdokumen.com_metodologi-penelitian-sosial-562d0d36ab050.pptfdokumen.com_metodologi-penelitian-sosial-562d0d36ab050.ppt
fdokumen.com_metodologi-penelitian-sosial-562d0d36ab050.pptZainal78
 
1.Membangun budaya organisasi rev1_ 14 okt19.pptx
1.Membangun budaya organisasi rev1_ 14 okt19.pptx1.Membangun budaya organisasi rev1_ 14 okt19.pptx
1.Membangun budaya organisasi rev1_ 14 okt19.pptxYustanaWayan
 
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptxPAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptxMuhammadArif274992
 
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdfpaparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdfInteltekSeruyan
 
Belajar dan pembelajaran_sd
Belajar dan pembelajaran_sdBelajar dan pembelajaran_sd
Belajar dan pembelajaran_sdRhezaNaufal1
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 3.2 PEMIMPIN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 3.2 PEMIMPIN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA...JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 3.2 PEMIMPIN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 3.2 PEMIMPIN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA...IstiqomahMschannel
 
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iii
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iiiEtika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iii
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iiiHettyPermatawati
 
Prinsip Dasar Kepramukaan & Metode Kepramukaan
Prinsip Dasar Kepramukaan & Metode KepramukaanPrinsip Dasar Kepramukaan & Metode Kepramukaan
Prinsip Dasar Kepramukaan & Metode KepramukaanSoedy
 
Tutor, pedagogi, andragogi
Tutor, pedagogi, andragogiTutor, pedagogi, andragogi
Tutor, pedagogi, andragogiguesta30b50
 
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptxadminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptxAdrianChanel1
 
Kejurulatihan bola jaring
Kejurulatihan bola jaringKejurulatihan bola jaring
Kejurulatihan bola jaringitaadam
 
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2andi nurlelasari as
 
Bahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptx
Bahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptxBahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptx
Bahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptxRahmatPurnomo8
 
KODE ETIK KEDOKTERAN.pptx
KODE ETIK KEDOKTERAN.pptxKODE ETIK KEDOKTERAN.pptx
KODE ETIK KEDOKTERAN.pptxFariezAzzam
 
Workshop Penelutuan Kemenristekdikti
Workshop Penelutuan KemenristekdiktiWorkshop Penelutuan Kemenristekdikti
Workshop Penelutuan KemenristekdiktiPrayudi
 
rps etik hukes new[4964].pdf
rps etik hukes new[4964].pdfrps etik hukes new[4964].pdf
rps etik hukes new[4964].pdfyusuf fatah
 
Draf Sesi 2, 4
Draf Sesi 2, 4Draf Sesi 2, 4
Draf Sesi 2, 4mohdkholil
 
Bahan Tayang Agenda I PKP Angkatan 6_2023.pdf
Bahan Tayang Agenda  I PKP Angkatan 6_2023.pdfBahan Tayang Agenda  I PKP Angkatan 6_2023.pdf
Bahan Tayang Agenda I PKP Angkatan 6_2023.pdfGregoriusMtae
 

Similar to ETIKA PEMERINTAHAN (20)

7. PDK MK.pptx
7. PDK MK.pptx7. PDK MK.pptx
7. PDK MK.pptx
 
fdokumen.com_metodologi-penelitian-sosial-562d0d36ab050.ppt
fdokumen.com_metodologi-penelitian-sosial-562d0d36ab050.pptfdokumen.com_metodologi-penelitian-sosial-562d0d36ab050.ppt
fdokumen.com_metodologi-penelitian-sosial-562d0d36ab050.ppt
 
1.Membangun budaya organisasi rev1_ 14 okt19.pptx
1.Membangun budaya organisasi rev1_ 14 okt19.pptx1.Membangun budaya organisasi rev1_ 14 okt19.pptx
1.Membangun budaya organisasi rev1_ 14 okt19.pptx
 
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptxPAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
PAPARAN MENANGKAL RADIKALISME & MENJAGA KEUTUHAN NKRI (1).pptx
 
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdfpaparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pdf
 
Belajar dan pembelajaran_sd
Belajar dan pembelajaran_sdBelajar dan pembelajaran_sd
Belajar dan pembelajaran_sd
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 3.2 PEMIMPIN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 3.2 PEMIMPIN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA...JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 3.2 PEMIMPIN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 3.2 PEMIMPIN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA...
 
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iii
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iiiEtika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iii
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iii
 
Prinsip Dasar Kepramukaan & Metode Kepramukaan
Prinsip Dasar Kepramukaan & Metode KepramukaanPrinsip Dasar Kepramukaan & Metode Kepramukaan
Prinsip Dasar Kepramukaan & Metode Kepramukaan
 
Tutor, pedagogi, andragogi
Tutor, pedagogi, andragogiTutor, pedagogi, andragogi
Tutor, pedagogi, andragogi
 
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptxadminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
 
Kejurulatihan bola jaring
Kejurulatihan bola jaringKejurulatihan bola jaring
Kejurulatihan bola jaring
 
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
Kumpulan panduan simlitabmas 2014 2
 
Bahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptx
Bahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptxBahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptx
Bahan Paparan Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja FIX.pptx
 
KODE ETIK KEDOKTERAN.pptx
KODE ETIK KEDOKTERAN.pptxKODE ETIK KEDOKTERAN.pptx
KODE ETIK KEDOKTERAN.pptx
 
Workshop Penelutuan Kemenristekdikti
Workshop Penelutuan KemenristekdiktiWorkshop Penelutuan Kemenristekdikti
Workshop Penelutuan Kemenristekdikti
 
rps etik hukes new[4964].pdf
rps etik hukes new[4964].pdfrps etik hukes new[4964].pdf
rps etik hukes new[4964].pdf
 
Perubahan kbk
Perubahan kbkPerubahan kbk
Perubahan kbk
 
Draf Sesi 2, 4
Draf Sesi 2, 4Draf Sesi 2, 4
Draf Sesi 2, 4
 
Bahan Tayang Agenda I PKP Angkatan 6_2023.pdf
Bahan Tayang Agenda  I PKP Angkatan 6_2023.pdfBahan Tayang Agenda  I PKP Angkatan 6_2023.pdf
Bahan Tayang Agenda I PKP Angkatan 6_2023.pdf
 

More from Transmission Music Group

Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENTransmission Music Group
 
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoyateory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoyaTransmission Music Group
 
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPPembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPTransmission Music Group
 
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...Transmission Music Group
 

More from Transmission Music Group (20)

Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
 
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoyateory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
teory-teori Pembaharuan Pemerintah Daerah - by Ornes kogoya
 
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPPembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
 
Teori teori pembaharuan pem-da -all teory
Teori teori pembaharuan pem-da -all teoryTeori teori pembaharuan pem-da -all teory
Teori teori pembaharuan pem-da -all teory
 
Reinventing Government
Reinventing GovernmentReinventing Government
Reinventing Government
 
Annurev orgpsych-032414-111449
Annurev orgpsych-032414-111449Annurev orgpsych-032414-111449
Annurev orgpsych-032414-111449
 
2623054
26230542623054
2623054
 
1992825
19928251992825
1992825
 
1959589
19595891959589
1959589
 
03. modul-3-mps-bl-2012 revisi
03. modul-3-mps-bl-2012 revisi03. modul-3-mps-bl-2012 revisi
03. modul-3-mps-bl-2012 revisi
 
Pamong praja 6
Pamong praja 6Pamong praja 6
Pamong praja 6
 
Pamong praja 5
Pamong praja 5Pamong praja 5
Pamong praja 5
 
Pamong praja 4
Pamong praja 4Pamong praja 4
Pamong praja 4
 
Pamong praja 3
Pamong praja 3Pamong praja 3
Pamong praja 3
 
Pamong praja 2
Pamong praja 2Pamong praja 2
Pamong praja 2
 
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Dasar dasar managemen
Dasar dasar managemenDasar dasar managemen
Dasar dasar managemen
 
Analisis wilayah
Analisis wilayahAnalisis wilayah
Analisis wilayah
 
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
Implementasi entrepreneurial-government-dan-kinerja-pemerintah-daerah-suatu-t...
 

ETIKA PEMERINTAHAN

  • 1. ETIKA PEMERINTAHAN sebagai BAHAN KULIAH Disusun Oleh: HADI SUBROTO INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS PAPUA
  • 2. Curriculum VitaeCurriculum Vitae Nama: HADI SUBROTO Lahir: BANYUWANGI, JATIM ISTRI SATU ANAK 4 LAKI 3 PUTRI 1 Pekerjaan: DOSEN IPDN KAMPUS PAPUA Alamat: Jl. ANGKASA INDAH NO. 5 JAYAPURA-PAPUA
  • 3.
  • 5.  PEMBELAJARAN SECARA INDIVIDU DAN KELOMPOK  LIMA TAHAP METODE PEMBELAJARAN BERSTRUKTUR: (Alami – Kemukakan - Olah - Simpulkan dan Aplikasikan = AKOSA )  MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOMUNIKASI (INTERAKTIF) : Antara Mahasiswa dan Mahasiswa Antara Mahasiswa dan Pembimbing/Dosen MAHASISWA DOSEN MAHASISWA METODE PEMBELAJARAN
  • 6. SECARA RINGKAS BEBERAPA PENGERTIAN MENGENAI ETIKA DAN MORALITAS, SERTA PRINSIP-2 ETIKA DLM KEHIDUPAN MANUSIA 1. ETIKA SCR UMUM DPT DIARTIKAN SBG NILAI-NILAI NORMATIF ATAU POLA PERILAKU SSORG ATAU SESUATU BADAN/LEMBAGA/ORGN SBG SUATU KELAZIMAN YG DPT DITERIMA UMUM DLM INTERAKSI DGN LINGKUNGANNYA. 2. MORALITAS LBH MENGACU KPD NILAI-NILAI NORMATIF YG MENJADI KEYAKINAN DLM DIRI SESEORANG ATAU SESUATU BADAN/LEMBAGA/ORGN YG MENJADI FAKTOR PENDORONG UTK MLKKAN ATAU TDK MLKKAN SESUATU. MORALITAS SSORG DPT MENJADI FAKTOR PENDORONG TERBENTUKNYA PERILAKU YG SESUAI DGN ETIKA, TTP NILAI-NILAI MORALITAS SSORG MUNGKIN SAJA BERTENTANGAN DGN NILAI ETIKA YG BERLAKU DLM LINGKUNGANNYA. 3. SCR KONSEPTUAL, ETIKA MRPK BAGIAN DR DISIPLIN ILMU FILSAFAT YG BERFOKUS PD NILAI-NILAI YG DIYAKINI & DIANUT OLEH MAC BESERTA PEMBENARANNYA, TMSK NILAI-NILAI HIDUP & HUKUK-2 YG MENGATUR TINGKAH LAKU MAC. SCR KONSEPTUAL, ISTILAH ETIKA MMLK KECENDERUNGAN DIPANDANG SBG SUATU SISTEM NILAI APA YG BAIK & BURUK BG MAC. & MASY. DLM IMPLEMENTASINYA, PENGGUNAAN ISTILAH ETIKA BANYAK DIKEMBANGKAN DLM SUATU SISTEM ORGN SBG NORMA-2 YG MENGATUR & MENGUKUR PROFESIONALISME SSORG.
  • 7. LANJUTAN 4. SEDANGKAN MORAL & MORALITAS SCR KONSEPTUAL MENARUH PENEKANAN KPD KARAKTER ATAU SIFAT-2 INDIVIDU YG KHUSUS, DILUAR KETAATAN KPD PERATURAN YG BERSIFAT EKSTERNAL. KONSEP MORALITAS LBH ABSTRAK DP NILAI-2 ATAU HUKUM YG MENGATUR MAC. MORALITAS DIMAKSUDKAN UTK MENENMTUKAN SAMPAI SBRP JAUH SSORG MMLK DORONGAN UTK MLKKAN TINDAKAN SESUAI DGN PRINSIP-2 ETIKA. TINGKAT MORALITAS SSORG AKAN DIPENGARUHI OLEH LATAR BELAKANG BUDAYA, PENDIDIKAN, PENGALAMAN, & KARAKTER INDIVIDU ADLH SEBAGIAN DIANTARA FAKTOR-2 YG MEMPENGARUHI TINGKAT MORALITAS SSORG. 5. TERBENTUKNYA ETIKA SBG NILAI-NILAI FILOSOFISYG BERLAKU & DIYAKINI DLM PERGAULAN HIDUP MAC. DLM LINGKUNGANNYA, SCR UMUM DILANDASI OLEH PRINSIP-2 YG DIARAHKAN UTK MENJADI TERCIPTANYA KEINDAHAN, PERSAMAAN, KEBAIKAN, KEADILAN, KEBEBASAN, & KEBENARAN BG SETIAP ORG.
  • 8. SEHARUSNYA ANDA MELIHAT …? ORG 1 7 8 6 5 3 2 4 8