SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINITRASI PEMERINTAHAN
(SOPAP)
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
NAMA SOPAP:
1.
2.
3.
4.
1. SOP Pengawasan Administrasi Pengungsi
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
KETERKAITAN:
DASAR HUKUM :
2. Komputer
3. Printer
4. Stempel Dinas
1. Alat Tulis Kantor
NIP. 197305201994031001
Heksa Asik Soepriadi, S.H
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Rumah Detensi
lmigrasi;
2. Mengetahui alur registrasi Deteni;
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dan memiliki kemampuan bahasa asing minimal
Bahasa lnggris;
4. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer;
5. Memahami panduan operasional aplikasi registrasi Deteni dalam Sistem lnformasi Manajemen
Keimigrasian;
6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
7. Memiliki kemampuan administratif; dan
8. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan, seksi, subbagian, subseksi dan urusan terkait.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi
lmigrasi
W22.IMI-GR.03.03-
23 FEBRUARI 2021
24 FEBRUARI 2021
24 FEBRUARI 2021
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses registrasi Deteni Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik. tidak
sesuai dengan output yang direncanakan atau terhambat dan tidak dapat diregistrasi lebih lanjut.
PERINGATAN :
Tercatat dan terarsipkan
NOMOR SOPAP
TANGGAL PEMBUATAN
Layanan Penggantian Kartu Pengungsi Karena Hilang/Rusak
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Perpres 125 Tahun 2016 tentang pengungsi luar negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;
Pengungsi Petugas Karudenim Kelengkapan Waktu Output
1 Melaporkan kehilangan atau kerusakan kartu pengungsi
ke Rudenim Kupang
- 5 Menit
laporan kehilangan atau kerusakan kartu diterima
petugas
2 Melakukan wawancara
Alat tulis,
komputer
30 Menit Terselenggaranya wawancara
3 Membuat berita acara pemeriksaan Alat tulis,
komputer
10 Menit Adanya berita acara kehilangan atau kerusakan
4 Menandatangani BAP Alat tulis,
komputer
2 Menit
Pengungsi dan Petugas telah menandatangani
berita acara pemeriksaan
5 Mencetak kartu pengungsi yang baru Alat tulis,
komputer
1 Menit Kartu pengungsi yang baru tercetak
6 Menyerahkan kepada Karudenim untuk ditanda tangani
Kartu pengungsi 5 Menit Kartu pengungsi diserahkan ke Karudenim
7 Menandatangani kartu pengungsi yang baru
Kartu pengungsi 1 Menit Karudenim menandatangani kartu pengungsi
8 Menerakan stempel dinas pada kartu pengungsi
Kartu pengungsi,
stempel dinas
1 Menit
Kartu pengungsi telah ditanda tangani dan di
stempel
9 Menyerahkan kartu pengungsi
Kartu pengungsi 1 Menit Kartu pengungsi diserahkan
10 Menerima kartu pengungsi
Kartu pengungsi 1 Menit Kartu pengungsi diterima
11 Meninggalkan Rudenim Kupang Pengungsi kembali ke shelter dengan membawa
kartu pengungsi yang baru
12 Selesai
Mengetahui,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang
Heksa Asik Soepriadi, S.H
NIP. 197305201994031001
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Layanan Penggantian Kartu Pengungsi Karena Hilang/Rusak
No Kegiatan
PELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN

More Related Content

More from HumasRudenimKupang

DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfDOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfHumasRudenimKupang
 
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...HumasRudenimKupang
 
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfHumasRudenimKupang
 
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021HumasRudenimKupang
 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....HumasRudenimKupang
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 HumasRudenimKupang
 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011HumasRudenimKupang
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 HumasRudenimKupang
 
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013 Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013 HumasRudenimKupang
 

More from HumasRudenimKupang (20)

DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfDOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
 
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
 
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
 
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfLAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
 
Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri
 
Surat Edaran
Surat EdaranSurat Edaran
Surat Edaran
 
Peraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimPeraturan Dirjenim
Peraturan Dirjenim
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan Dirjenim
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan Dirjenim
 
Surat Edaran
Surat EdaranSurat Edaran
Surat Edaran
 
Peraturan Dirjen
Peraturan DirjenPeraturan Dirjen
Peraturan Dirjen
 
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
 
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
 
Perpres Nomor 125 Tahun 2016
Perpres Nomor 125 Tahun 2016Perpres Nomor 125 Tahun 2016
Perpres Nomor 125 Tahun 2016
 
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013 Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
 
PP nomor 31 tahun 2013
PP nomor 31 tahun 2013PP nomor 31 tahun 2013
PP nomor 31 tahun 2013
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 

Recently uploaded (6)

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 

Sop Inovasi D'CAR

  • 1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINITRASI PEMERINTAHAN (SOPAP) RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG NAMA SOPAP: 1. 2. 3. 4. 1. SOP Pengawasan Administrasi Pengungsi PENCATATAN DAN PENDAFTARAN : KETERKAITAN: DASAR HUKUM : 2. Komputer 3. Printer 4. Stempel Dinas 1. Alat Tulis Kantor NIP. 197305201994031001 Heksa Asik Soepriadi, S.H TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Rumah Detensi lmigrasi; 2. Mengetahui alur registrasi Deteni; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dan memiliki kemampuan bahasa asing minimal Bahasa lnggris; 4. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; 5. Memahami panduan operasional aplikasi registrasi Deteni dalam Sistem lnformasi Manajemen Keimigrasian; 6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait; 7. Memiliki kemampuan administratif; dan 8. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan, seksi, subbagian, subseksi dan urusan terkait. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi lmigrasi W22.IMI-GR.03.03- 23 FEBRUARI 2021 24 FEBRUARI 2021 24 FEBRUARI 2021 KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses registrasi Deteni Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik. tidak sesuai dengan output yang direncanakan atau terhambat dan tidak dapat diregistrasi lebih lanjut. PERINGATAN : Tercatat dan terarsipkan NOMOR SOPAP TANGGAL PEMBUATAN Layanan Penggantian Kartu Pengungsi Karena Hilang/Rusak Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Perpres 125 Tahun 2016 tentang pengungsi luar negeri Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  • 2. Pengungsi Petugas Karudenim Kelengkapan Waktu Output 1 Melaporkan kehilangan atau kerusakan kartu pengungsi ke Rudenim Kupang - 5 Menit laporan kehilangan atau kerusakan kartu diterima petugas 2 Melakukan wawancara Alat tulis, komputer 30 Menit Terselenggaranya wawancara 3 Membuat berita acara pemeriksaan Alat tulis, komputer 10 Menit Adanya berita acara kehilangan atau kerusakan 4 Menandatangani BAP Alat tulis, komputer 2 Menit Pengungsi dan Petugas telah menandatangani berita acara pemeriksaan 5 Mencetak kartu pengungsi yang baru Alat tulis, komputer 1 Menit Kartu pengungsi yang baru tercetak 6 Menyerahkan kepada Karudenim untuk ditanda tangani Kartu pengungsi 5 Menit Kartu pengungsi diserahkan ke Karudenim 7 Menandatangani kartu pengungsi yang baru Kartu pengungsi 1 Menit Karudenim menandatangani kartu pengungsi 8 Menerakan stempel dinas pada kartu pengungsi Kartu pengungsi, stempel dinas 1 Menit Kartu pengungsi telah ditanda tangani dan di stempel 9 Menyerahkan kartu pengungsi Kartu pengungsi 1 Menit Kartu pengungsi diserahkan 10 Menerima kartu pengungsi Kartu pengungsi 1 Menit Kartu pengungsi diterima 11 Meninggalkan Rudenim Kupang Pengungsi kembali ke shelter dengan membawa kartu pengungsi yang baru 12 Selesai Mengetahui, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang Heksa Asik Soepriadi, S.H NIP. 197305201994031001 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Layanan Penggantian Kartu Pengungsi Karena Hilang/Rusak No Kegiatan PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN