SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR
WILAYAH NUSA TENGGARATIMUR
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
Nomor SOP W22.IMI.OT.02.02 – 158a
Tanggal Pembuatan 14 Februari 2019
Tanggal Revisi 24 Februari 2021
Tanggal Efektif 25 Februari 2021
Disahkan Oleh
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang
Heksa A. Soepriadi
NIP. 19730520 199403 1 001
UNIT KERJA
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG NAMA SOP SOP Pemindahan Deteni Antar Rudenim
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Pegawai yang mampu berbahasa asing
2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik
3. Pegawai yang memahami administrasi pendetensian orang asing
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan
Pengungsi dari Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi
Imigrasi.
5. Peraturan Dirjen Imigrasi No. F-1002.PR.02.10 Th. 2006 tentang
Tata Cara Pendetensian Orang Asing
6. Peraturan , Dirjen Imigrasi No. IMI-1917-OT.02.01 Th. 2013
tentang StandarOperasional Prosedur Rudenim
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan / Dokumen
SOP Pendetensian
Laporan Pemindahan Deteni Antar
Rudenim
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini wajib dijalankan agar proses pemindahan deteni antar Rudenim
dapat berjalan dengan baik
Pencatatan dan pendataan pemindahan deteni antar sel dimasukkan kedalam buku register 2P4
SOP PEMINDAHAN DETENI ANTAR RUDENIM
NO: W22.IMI.OT.02.02 – 158a
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
Jln. Bumi III–Oesapa Selatan, Penfui-Kota Kupang
Telp. : (0380) 8081392-881023, Fax : (0380) 881023
Email: umum.rudenimkupang@gmail.com
K e p a l a,
Heksa A. Soepriadi
NIP. 19730520 199403 1 001

More Related Content

What's hot

Perbarengan ConcursusSamenloop.pptx
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptxPerbarengan ConcursusSamenloop.pptx
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptx
Suijinheki
 

What's hot (20)

Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Set up and operation of branch office
Set up and operation of branch officeSet up and operation of branch office
Set up and operation of branch office
 
Hukum tentang Surat Berharga
Hukum tentang Surat BerhargaHukum tentang Surat Berharga
Hukum tentang Surat Berharga
 
E-BERPADU PRESENTASI.pptx
E-BERPADU PRESENTASI.pptxE-BERPADU PRESENTASI.pptx
E-BERPADU PRESENTASI.pptx
 
Hukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajakHukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajak
 
Pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana
Pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidanaPengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana
Pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana
 
Contoh kasus mediasi_penal Hukum Pidana Fenti Anita Sari
Contoh kasus mediasi_penal Hukum Pidana Fenti Anita SariContoh kasus mediasi_penal Hukum Pidana Fenti Anita Sari
Contoh kasus mediasi_penal Hukum Pidana Fenti Anita Sari
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 
Surat keterangan nikah sirri
Surat keterangan nikah sirriSurat keterangan nikah sirri
Surat keterangan nikah sirri
 
modelo de mandatos
modelo de mandatosmodelo de mandatos
modelo de mandatos
 
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUALHAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
 
Manajemen Law Firm BAB 4 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 4 Muhammad Wahyu Manajemen Law Firm BAB 4 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 4 Muhammad Wahyu
 
KHI (kompilasi hukum islam)
KHI (kompilasi hukum islam)KHI (kompilasi hukum islam)
KHI (kompilasi hukum islam)
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Transfer of property avinash
Transfer of property avinashTransfer of property avinash
Transfer of property avinash
 
repliek
repliekrepliek
repliek
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
Cuadro comparativo entre el documento público y privado
Cuadro comparativo entre el documento público y privadoCuadro comparativo entre el documento público y privado
Cuadro comparativo entre el documento público y privado
 
Ley divorcio del Estado de Guerrero
Ley divorcio del Estado de GuerreroLey divorcio del Estado de Guerrero
Ley divorcio del Estado de Guerrero
 
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptx
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptxPerbarengan ConcursusSamenloop.pptx
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptx
 

Similar to Sop pemindahan deteni antar rudenim

Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Bajang Perdana
 

Similar to Sop pemindahan deteni antar rudenim (11)

Sop kunjungan
Sop kunjunganSop kunjungan
Sop kunjungan
 
Sop Inovasi Laru
Sop Inovasi LaruSop Inovasi Laru
Sop Inovasi Laru
 
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case
2022 jan pembatasan sementara orang asing imported case
 
Sop Inovasi SLAIN
Sop Inovasi SLAINSop Inovasi SLAIN
Sop Inovasi SLAIN
 
Edaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNAEdaran Larangan Masuk WNA
Edaran Larangan Masuk WNA
 
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
 
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
 
030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx
030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx
030123 BAHAN DITJEN POLPUM - PAK DIRJEN.pptx
 
Peraturan Dirjen
Peraturan DirjenPeraturan Dirjen
Peraturan Dirjen
 
PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020
 
Sop Inovasi D'CAR
Sop Inovasi D'CARSop Inovasi D'CAR
Sop Inovasi D'CAR
 

More from HumasRudenimKupang

More from HumasRudenimKupang (20)

DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdfDOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
DOKUMEN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG.pdf
 
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
Kepmenkumham Jenis Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Pemberian Visa Dalam Mas...
 
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdfPemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.pdf
 
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdfLAKIP RUDENIM FIX.pdf
LAKIP RUDENIM FIX.pdf
 
Sop pengaduan
Sop pengaduanSop pengaduan
Sop pengaduan
 
Peraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimPeraturan Dirjenim
Peraturan Dirjenim
 
Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri
 
Surat Edaran
Surat EdaranSurat Edaran
Surat Edaran
 
Peraturan Dirjenim
Peraturan DirjenimPeraturan Dirjenim
Peraturan Dirjenim
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan Dirjenim
 
Keputusan Dirjenim
Keputusan DirjenimKeputusan Dirjenim
Keputusan Dirjenim
 
Surat Edaran
Surat EdaranSurat Edaran
Surat Edaran
 
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
Standar Layanan Rudenim Kupang 2021
 
Peraturan Dirjen Imigrasi
Peraturan Dirjen Imigrasi Peraturan Dirjen Imigrasi
Peraturan Dirjen Imigrasi
 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....
 
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001Keppres Nomor 111 Tahun 2001
Keppres Nomor 111 Tahun 2001
 
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
Penjelasan Atas UU Nomor 6 Tahun 2011
 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
 
Perpres Nomor 125 Tahun 2016
Perpres Nomor 125 Tahun 2016Perpres Nomor 125 Tahun 2016
Perpres Nomor 125 Tahun 2016
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 

Sop pemindahan deteni antar rudenim

  • 1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARATIMUR RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG Nomor SOP W22.IMI.OT.02.02 – 158a Tanggal Pembuatan 14 Februari 2019 Tanggal Revisi 24 Februari 2021 Tanggal Efektif 25 Februari 2021 Disahkan Oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang Heksa A. Soepriadi NIP. 19730520 199403 1 001 UNIT KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG NAMA SOP SOP Pemindahan Deteni Antar Rudenim Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Pegawai yang mampu berbahasa asing 2. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik 3. Pegawai yang memahami administrasi pendetensian orang asing 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi. 5. Peraturan Dirjen Imigrasi No. F-1002.PR.02.10 Th. 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing 6. Peraturan , Dirjen Imigrasi No. IMI-1917-OT.02.01 Th. 2013 tentang StandarOperasional Prosedur Rudenim Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan / Dokumen SOP Pendetensian Laporan Pemindahan Deteni Antar Rudenim Peringatan Pencatatan dan Pendataan SOP ini wajib dijalankan agar proses pemindahan deteni antar Rudenim dapat berjalan dengan baik Pencatatan dan pendataan pemindahan deteni antar sel dimasukkan kedalam buku register 2P4
  • 2. SOP PEMINDAHAN DETENI ANTAR RUDENIM NO: W22.IMI.OT.02.02 – 158a KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG Jln. Bumi III–Oesapa Selatan, Penfui-Kota Kupang Telp. : (0380) 8081392-881023, Fax : (0380) 881023 Email: umum.rudenimkupang@gmail.com K e p a l a, Heksa A. Soepriadi NIP. 19730520 199403 1 001