Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem database kependudukan dan KTP elektronik di Indonesia, termasuk kerangka hukum, instansi yang terlibat, mekanisme pemanfaatan data, contoh manfaat, dan perubahan kebijakan penting seperti KTP elektronik yang berlaku seumur hidup.

1. 1
PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN DATABASE KEPENDUDUKAN
DAN KTP-el SERTA PEMANFAATAN DAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh :
DIREKTUR PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2. 2
I. DASAR HUKUM
Hal-Hal Mengenai Warga
Negara dan Penduduk Diatur
dengan Undang Undang
UNDANG-UNDANG No. 23 TH
2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
PERPRES No. 112 Th. 2013
Tentang Perubahan ke IV Perpres
No. 26 Tahun 2009
PERPRES No. 26 TH 2009
Ttg Penerapan KTP Berbasis NIK
Secara nasional Sebgm Telah Diubah
Terakhir Dengan
Perpres No 126 Th 2012
PP No. 37 TH 2007
Ttg Pelaksanaan UU No.23 Tahun
2006 Sebgm Tlh Diubah Dgn PP No
102 Th 2012
UNDANG UNDANG DASAR 1945
PASAL 26 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG No. 24 TH
2013 TENTANG PERUBAHAN UU
NO. 23 TAHUN 2006

3. 3
II. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UU NOMOR 23
TAHUN 2006 & UU
NO. 24 TAHUN 2013
Pengelolaan dan Penyajian Data
Kependudukan secara nasional
merupakan kewenangan
Menteri Dalam Negeri
(Pasal 5)
Penyajian Data Kependudukan
skala Provinsi yg telah
dibersihkan oleh Kemendagri
merupakan kewenangan
Gubernur
(Pasal 6)
Penyajian Data Kependudukan
skala Kabupaten/Kota yg telah
dibersihkan oleh Kemendagri
merupakan kewenangan
Bupati/Walikota
(Pasal 7)
Penerbitan dokumen
kependudukan merupakan
kewenangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota
(Pasal 8)

4. 4
PENGELOLA KTP-el &
DATABASE KEPENDUDUKAN
BERBASISKAN NIK
TIM TEKNIS
MENTERI DALAM NEGERI
DIRJEN KEPENDUDUKAN &
PENCATATAN SIPIL
TIM TEKNIS
MENTERI / KEPALA
LEMBAGA
PEJABAT ESELON I /
SETINGKAT
INSTANSI PENGGUNA
MoU
Perjanjian
Kerja sama
Implementasi
III. MEKANISME PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN KTP-el

5. 5
1. Kementerian Hukum dan HAM
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kementrian BUMN
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional / Bappenas
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lembaga Pengguna yg Sudah MoU
1
IV. PERKEMBANGAN PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN KTP-el

6. 6
9. Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI)
10. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan
Kemiskinan Selaku Sekretaris Eksekutif Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan / TNP2K
11. Bank Indonesia
12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan
Lanjutan... Yang Sudah MoU

7. 7
13. Komisi Yudisial RI.
14. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
15. Badan Kepegawaian Nasional
(BKN)
16. Badan Narkotika Nasional
17. Kementerian Agama
18. Kementerian Sosial
19. Badan Pertanahan Nasional
Lanjutan... Yang Sudah MoU

8. 8
3. Lembaga Pengguna yg sudah PKS
1. PT. JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan)
2. PT. ASKES (BPJS Kesehatan)
3. DITJEN. PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN
4. DEPUTI SEKRETARIS WAKIL PRESIDEN BIDANG
KESRA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SELAKU TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN / TNP2K
5. BARESKRIM - POLRI
6. BANK BRI
7. BANK BNI
2
Lanjutan.. Perkembangan Pemanfaatan Data

9. 9
8. Bank MANDIRI
9. Sestama BNP2TKI
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
11. PT. Taspen
12. PT. Pegadaian
13. Deputi Bidang Pemberantasan, PPATK.
14. PT. Jasa Raharja
15. PT. Bank Central Asia Tbk
16. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI)
Lanjutan... Yang Sudah PKS

10. 10
17. PT. Indosat;
18. PT. Telekomunikasi Indonesia;
19. PT. Telekomunikasi Seluler;
20. PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia;
21. Bank Sumut;
22. Bank Nagari;
23. Bank Riau Kepri;
24. Bank Jambi;
25. Bank Sumsel Babel;
26. Bank Bengkulu;
27. Bank Lampung;
28. Bank DKI;
Lanjutan ... Yang Sudah PKS

11. 11
29. Bank BJB;
30. Bank Jateng;
31. Bank BPD DIY;
32. Bank Jatim
33. Bank Kaltim;
34. Bank Kalbar;
35. Bank Kalsel;
36. Bank Kalteng;
37. Bank Sulut;
Lanjutan ... Yang Sudah PKS

12. 12
38. Bank Sultra;
39. Bank Sulteng;
40. Bank Sulselbar;
41. Bank BPD Bali;
42. Bank NTT;
43. Bank NTB;
44. Bank Maluku;
45. Bank Papua
Lanjutan ... Yang Sudah PKS

13. 13
1. KPU berdasarkan amanat UU No. 8
Tahun 2012 (Tanpa MoU)
2. KPK untuk memenuhi kebutuhan
penegakan hukum (MoU sedang dalam
proses). Pada tahun 2013 telah
mengakses secara online data
kependudukan sebanyak 2.435 kali
Instansi Pengguna yang belum/tanpa MoU
tapi sudah mengakses/ menggunakan data
Kependudukan dari Kemendagri
3

14. 14
1. BPJS Ketenaga Kerjaan
Sebelum Kerja sama dgn Kementerian Dalam
Negeri, Pelayanan terhdp anggota BPJS yang
mengajukan claim memerlukan waktu sekitar
15 hari dan anggota tersebut memerlukan
kedatangannya 2 s/d 3 kali, tetapi setelah
bekerja sama dgn Kementerian Dalam Negeri
dgn mengonlinekan data dari Kemendagri ke
BPJS, maka pelayanan hanya memerlukan
waktu sekitar 5 menit dan hanya cukup 1 kali
kedatangan.
V. CONTOH MANFAAT NYATA YANG SUDAH
DIPEROLEH LEMBAGA PENGGUNA

15. 15
2. Kepolisian Republik Indonesia
a. Telah dapat membantu pihak Polri mempercepat
penangkapan 2 org teroris di Tangerang yg telah
merekam KTP-el dari 5 teroris yang sedang dicari.
Teroris tersebut dpt ditangkap 2 hari setelah
rekaman data dan sidik jarinya diserahkan oleh
Tim Teknis Kemendagri kpd Polri.
b. Telah dapat membantu pihak Polri untuk
mengetahui identitas jenazah yang tidak dikenal
antara lain : di Pandeglang jenazah yg ditemukan
pihak Polri seminggu sebelumnya, baru dpt
diketahui identitasnya setelah bekerja sama dgn
Tim Teknis Kemendagri (online atau offline).
Lanjutan V. ............

16. 16
3. Oleh BRI, mempercepat pelayanan
pembuatan buku tabungan dan
ATM dari 30 menit menjadi 4 menit,
tidak lagi memerlukan pengisian
formulir.
4. Pengecekan sidik jari telah dpt
dilakukan secara online di RS.
Polri, RSU. Cipto Mangunkusumo.
Lanjutan V. ............

17. 17
5. Pada tahun 2013 PPATK sudah
mengakses secara online data
kependudukan Kemendagri sebanyak
3.212 kali dlm rangka penelusuran
transaksi keuangan.
6. Melengkapi Data Penduduk Miskin
dengan NIK, NO. KK, Tanggal & Bulan
lahir, Alamat Lengkap, sehingga dapat di
akses dengan mengunakan NIK sebagai
kunci akses.
Lanjutan V. ............

18. 18
1. KTP-el Berlaku Seumur Hidup
Pemberlakuan KTP-el Seumur hidup diatur didalam 2 pasal
yaitu : Pasal 64 ayat 7 huruf a dan pasal 101 huruf c.
Dari 2 pasal tersebut, maka KTP-el yang diterbitkan setelah UU
Nomor 24 Tahun 2013 diundangkan (dalam KTP-elnya sudah
tercantum berlaku seumur hidup) maupun KTP-el yang sudah
diterbitkan sebelum UU Nomor 24 Tahun 2013 diundangkan
(walaupun di dalam KTP-el tersebut masih tertulis berlaku 5
tahun), semuanya berlaku seumur hidup. Dengan kata lain
KTP-el tidak memerlukan lagi perpanjangan. Apabila ada aparat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memproses
perpanjangan KTP-el, apalagi mengganti dengan KTP non
elektronik, merupakan tindakan melanggar UU dan merugikan
masyarakat.
VI. PERUBAHAN MENDASAR ADMINDUK
MELALUI UU NO. 24 TAHUN 2013

19. 19
2. KTP-el bagi Penduduk Yg
Pindah Alamat
Bagi penduduk yang telah memiliki
KTP-el, akan tetapi yang bersangkutan
pindah domisili (pindah alamat), maka
KTP-el dengan alamat yang lama baru
ditarik setelah KTP-el dengan alamat
yang baru tersedia.
Lanjutan.. VI. ............

20. 20
3.Pelayanan Gratis
Semua pelayanan administrasi
kependudukan dan penerbitan
dokumen kependudukan tidak
boleh dipungut biaya dari
masyarakat.
Lanjutan.. VI. ............

21. 21
4. Penggunaan Data Kependudukan
Kementerian Dalam Negeri
Data Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri merupakan satu-satunya data
kependudukan yang digunakan untuk
semua keperluan: alokasi anggaran,
pelayanan publik, perencanaan
pembangunan, pembangunan
demokrasi, penegakan hukum, dan
pencegahan kriminal.
Lanjutan.. VI. ............

22. 22
5. Pencetakan KTP elektronik
Pencetakan KTP-el tahun 2014
dan seterusnya diserahkan
kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
Lanjutan.. VI. ............

23. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI