SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
REVIEW DAN EVALUASI
DOKUMEN SIAP, NUAP dan RKM
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE - II
Bogor, 29 Agustus 2016
Disampaikan pada Acara :
Pembekalan Teknis Pengendalian dan Penyusunan Laporan
Neighborhod Upgrading and Shelter Project Phase II
Disampaikan Oleh :
Bagus Ardian. ST. MT
CAKUPAN PRESENTASI REVIEW DAN EVALUASI
DOKUMEN PERENCANAAN SIAP, NUAP DAN RKM
1. Kebijakan Penajaman Perencanaan
Penanganan Permukiman Kumuh (SIAP,
NUAP dan RKM)
2. Hasil Review Dokumen SIAP, NUAP dan
RKM di 20 Kota/Kabupaten
3. Substansi Penajaman Dokumen
Perencanaan Penanganan Permukiman
Kumuh (SIAP, NUAP dan RKM)
4. Pelaksanaan Desk Penajaman Substansi
Dokumen SIAP
Kebijakan Penajaman Perencanaan Penanganan
Permukiman Kumuh (SIAP, NUAP dan RKM)
KEBIJAKAN PENAJAMAN DOKUMEN PERENCANAAN
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (SIAP, NUAP dan RKM)
01
 KOLABORASI merupakan Platform Program Penanganan Permukiman Kumuh,
dimana sinergi antara stakeholder pembangunan (Pusat, Daerah, Swasta dan
Masyarakat) dan sinergi pengganggaran menjadi penting dalam rangka
pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh yang Optimal,
 SIAP, NUAP dan RKM merupakan Dokumen Pedoman Rencana Penanganan
(Peningkatan dan Pencegahan) Permukiman Kumuh yang dilaksanakan secara
Partisipatif, Terpadu dan Menyeluruh (komprehensif),
 Target Tahun 2016 Dokumen SIAP pada 20 Kota/Kab Lokasi NUSP-2 sudah
mendapatkan Legalitas dari Pemerintah Daerah (LCO), menjadi acuan
Perencanaan yang mensinergikan semua potensi dalam rangka Percepatan
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan,
 Perlu Komitmen bersama antara Pemda, Konsultan, dan Masyarakat dalam
memperkuat atau memberikan penajaman Dokumen SIAP, NUAP dan RKM
sehingga memberikan pola perencanaan yang terarah, terintegrasi, efektif dan
berkelanjutan,
 Penajaman Dokumen SIAP, NUAP dan RKM diarahkan untuk memperdalam
substansinya dengan tidak merubah kerangka dokumen yang ada, referensi
penajaman kedalaman substansi dapat mengikuti dokumen RP2KPKP.
KEBIJAKAN PENAJAMAN DOKUMEN PERENCANAAN
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (SIAP, NUAP dan RKM)
02
SIAP
SLUM IMPROVEMENT ACTION
PLAN
• Dokumen rencana aksi penangan
permukiman kumuh skala kota/kabupaten,
• Memuat : kegiatan yang difasilitasi oleh
NUSP2 (TA 2015, TA 2016 dan usulan
kegiatan TA 2017) serta kegiatan dengan
sumber pendanaan lainnya
• Dokumen perencanaan lain yang sudah
tersedia melalui fasilitasi NUSP-2 harus
terakomodir dalam dokumen SIAP
 Executive Summary dan DED kegiatan
Skala Kawasan TA 2016
 NUAP
 RKM TA 2015-2016Executive
Summary &
DED Skala
Kawasan
NUAP, RKM,
PLPBK, dst
Dokumen
perencanaan
penanganan
kumuh lainnya
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
SIAP (Slum Improvement Action Plan)
 Dokumen perencanaan dan strategi penanganan permukiman kumuh secara komprehensive skala kota,
berdasarkan SK Kumuh yang ditetapkan Walikota/Bupati
 Output berupa rencana aksi penanganan permukiman kumuh TA 2015-2019 (multi sektor, multi stakeholders dan
multi pendanaan), serta DED untuk tahun 2016
 SIAP turut memuat strategi penanganan kawasan dengan status lahan ilegal (contoh strategi yang dapat diusulkan :
relokasi ke NSD, penerbitan legalitas dengan status HGB, dst)
NUAP (Neighborhood Upgrading Action Plan)
 Dokumen perencanan penangan lingkungan permukiman kumuh pada tingkat kelurahan
 Disusun untuk pelaksanaan kegiatan ditingkat masyarakat yang dengan jangka waktu penanganan 3-5
tahunan
 NUAP yang telah tersusun pada TA 2015 serta hasil review NUAP harus terakomodir dalam SIAP.
RKM (Rencana Kerja Masyarakat)
 Merupakan dokumen yang disusun secara tahunan sebagai acuan masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas skala lngkungan.
 RKM disusun dengan mengacu pada NUAP
 Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2016 dimana kegiatan di tingkat masyarakat
akan dilakukan dalam 2 siklus / paket, maka RKM untuk kedua paket tersebut sebaiknya
disusun sekaligus
03
Hasil Review Dokumen SIAP, NUAP dan RKM
di 20 Kota/Kabupaten
CAPAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP
(SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) PADA WILAYAH NUSP-2
04
Keterangan RMC West RMC Central RMC East
Draft Dok. SIAP 6 8 6
Uji Publik 4 - -
Pengesahan LCO - - -
352.85 Ha
224.05 Ha
92.46 Ha
63.55 Ha
381.98 Ha
58.87 Ha
41.43 Ha
200.74 Ha
1 Kt; 6 Kel
227.67 Ha
215.18 Ha
314.74 Ha
101.25 Ha
42.51 Ha
1 Kt; 15 Kel
1 Kt; 10 Kel
1 Kt; 9 Kel
146.12 Ha
530.05 Ha
1 Kt; 20 Kel
1 Kt; 16 Kel
155.55 Ha
2 Kota; 24 Kel
1 Kt; 11 Kel
1 Kt; 9 Kel
2 Kab/Kt; 18 Kel
1 Kt; 11 Kel
3 Kab/Kt; 25 Kel
1 Kt; 4 Kel
1 Kt; 5 Kel
PETA SEBARAN LOKASI
KUMUH NUSP-2
TOTAL = 3,110.75 Ha
1 Kt; 12 Kel
1 Kt; 7 Kel
HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP
05
No Wilayah RMC Kota/Kab Hasil Review Dokumen SIAP
1 West Bandar Lampung Layak Dengan Catatan
2 West Bengkulu Layak Dengan Catatan
3 West Batam Sangat Tidak Layak
4 West Tanjung Jabung Barat Layak Dengan Catatan
5 West Palembang Tidak Layak
6 West Tanjung Balai Tidak Layak
7 Central Semarang Layak
8 Central Pekalongan Layak
9 Central Pasuruan Tidak Layak
10 Central Serang Tidak Layak
11 Central Sukabumi Layak Dengan Catatan
12 Central Banjarmasin Tidak Layak
13 Central Kapuas Sangat Tidak Layak
14 Central Palangka Raya Layak
15 East Makassar Sangat Tidak Layak
16 East Palopo Sangat Tidak Layak
17 East Bone Tidak Layak
18 East Kendari Sangat Tidak Layak
19 East Ambon Tidak Layak
20 East Bima Layak Dengan Catatan
CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP
06
• Penulisan tidak sesuai dengan outline yang baku dari Juknis Dokumen SIAP,
• Masih menggambarkan secara umum kondisi makro program NUSP belum menukik
kedalam permasalahan dominan permukiman kumuh di Kota Setempat,
• Belum mengkaji secara detail aturan atau produk hukum dalam mendukung program
permukiman di kota setempat dan kebutuhan atau rekomendasi mengenai kebutuhan
produk hukum tentang penanganan permukiman kumuh belum ada (Review SK,
Perencanaan Sektoral atau Perda),
• Profil permukiman dan kondisi faktual permukiman kota hasil dari data baseline, SKS
dan yang lainya belum semuanya menjadi rujukan dalam identifikasi permasalahan,
• Belum menetapkan tipologi permukiman kumuh secara khusus di lingkup wilayah
kota,
• Pola pembentuk kawasan kumuh juga belum secara detail dibahas pola
pembentukanya,
CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP
07
• Pola penilaian dan scoring perlu ditambahkan dengan standar yang di keluarkan oleh
bankim dalam menghitung prioritas kawasan kumuh,
• Strategi dan skenario penanganan masih banyak yang belum tersusun dengan benar
karena tidak memperhatikan permasalahan kota keseluruhan sehingga road map
penanganan permukiman kumuh tidak muncul dalam pembahasan di Dokumen SIAP,
• Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan exsisting dengan rencana skenario 0%
kumuh belum teridentifikasi dengan lengkap,
• Identifikasi kebutuhan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman
juga belum terpetakan dan mengedepankan pola membangun KOLABORASI dalam
Percepatan penanganan permukiman kumuh di kota, yang nantinya menjadi dasar
penentuan prioritas program sampai dengan tahun 2019,
• Memorandum program dan Consolidate Investmen Plan masih menggambarkan pola
keinginan belum menggambarkan pola penanganan skala kawasan prioritas.
HASIL REVIEW DOKUMEN NUAP
08
No Wilayah RMC Kota/Kab Hasil Review Dokumen NUAP
1 West Bandar Lampung Layak Dengan Catatan
2 West Bengkulu Layak Dengan Catatan
3 West Batam Layak Dengan Catatan
4 West Tanjung Jabung Barat Layak Dengan Catatan
5 West Palembang Layak Dengan Catatan
6 West Tanjung Balai Layak Dengan Catatan
7 Central Semarang Layak Dengan Catatan
8 Central Pekalongan Layak Dengan Catatan
9 Central Pasuruan Layak Dengan Catatan
10 Central Serang Layak Dengan Catatan
11 Central Sukabumi Layak Dengan Catatan
12 Central Banjarmasin Layak Dengan Catatan
13 Central Kapuas Layak Dengan Catatan
14 Central Palangka Raya Layak Dengan Catatan
15 East Makassar Layak Dengan Catatan
16 East Palopo Layak Dengan Catatan
17 East Bone Layak Dengan Catatan
18 East Kendari Layak Dengan Catatan
19 East Ambon Layak Dengan Catatan
20 East Bima Layak Dengan Catatan
CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN NUAP
PERMASALAHAN UMUM
• Penggunaan format tabel pada setiap bab masih ada yang belum sesuai Juknis NUAP,
PROFIL KELURAHAN DAN KAWASAN
• Terdapat ketidaklengkapan data pada gambaran umum wilayah,
• Belum ada penjelasan permasalahan kondisi infrastruktur pada profil kelurahan ,
• Pendetailan data pada tabel profil kumuh belum rinci dampai dengan tingkat RT,
• Peta deliniasi, peta rencana lokasi pembangunan infrastruktur dan peta integrasi infrastruktur dengan sistem
kota/eksisting belum memadai
ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
• Rumusan faktor dominan penyebab kumuh belum tergambarkan dengan jelas,
• Belum ada rumusan rekomendasi dan kendala terhadap penyebab kumuh,
• Belum ada Skenario penanganan kumuh 2015-2017,
• Penjelasan alasan pemilihan jenis infrastruktur dan konstruksi,
• Integrasi masing-masing infrastrktur dengan sistem kota/eksisting,
• Belum ada penjelasanan dasar penentuan prioritas kegiatan,
RENCANA AKSI PERBAIKAN LINGKUNGAN
• Belum ada alasan mengapa pelakanan kegiatan dilakukan oleh masyarakat atau pmerintah/pihak ke 3,
• Belum ada penjelasana alasan rencana pelaksanaan kegiatan per tahun anggaran,
• Kondisi yang diharapkan dan proyeksi status kekumuhan belum sesuai dengan penanganan yang direncanakan
09
HASIL REVIEW DOKUMEN RKM
10
No Wilayah RMC Kota/Kab Hasil Review Dokumen RKM
1 West Bandar Lampung Layak Dengan Catatan
2 West Bengkulu Layak Dengan Catatan
3 West Batam Layak Dengan Catatan
4 West Tanjung Jabung Barat Tidak Layak
5 West Palembang Layak Dengan Catatan
6 West Tanjung Balai Tidak Layak
7 Central Semarang Layak Dengan Catatan
8 Central Pekalongan Layak Dengan Catatan
9 Central Pasuruan Layak Dengan Catatan
10 Central Serang Layak Dengan Catatan
11 Central Sukabumi Layak Dengan Catatan
12 Central Banjarmasin Layak Dengan Catatan
13 Central Kapuas Layak Dengan Catatan
14 Central Palangka Raya Layak Dengan Catatan
15 East Makassar Layak Dengan Catatan
16 East Palopo Layak Dengan Catatan
17 East Bone Layak Dengan Catatan
18 East Kendari Layak Dengan Catatan
19 East Ambon Layak Dengan Catatan
20 East Bima Layak Dengan Catatan
CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN RKM
11
UMUM
• Penggunaan format tabel pada setiap bab masih ada yang belum sesuai dengan
Juknis RKM terutama pada format RAB.
MANFAAT PEMBANGUNAN
• Belum ada penjelasan yang memadai tentang permasalahan dan rencana
penanganan kumuh, pemilihan prioritas kegiatan dan pemilihan jenis
konstruksi yang akan dibangun.
PETA LOKASI DAN INTEGRASI
• Kelengkapan Peta deliniasi, peta rencana lokasi pembangunan infrastruktur
dan peta integrasi infrastruktur dengan sistem kota/eksisting,
• Belum tergambarkan Integrasi masing-masing infrastrktur dengan sistem
kota/eksisting,
• Ketidaksesuaian hasil survei harga dengan BA kesepakatan penentuan harga
satuan.
CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN RKM
12
PERENCANAAN TEKNIS DAN BIAYA
• Gambar teknis belum tersedia secara lengkap,
• RAB belum dipisahkan antara RAB swadaya dan RAB BPM,
• RAB Swadaya masih belum sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis.
• Swadaya masyarakat yang terutang dalam BA kesepakatan swadaya belum sesuai/
terakomodir dalam RAB Swadaya yang disusun,
• Belum ada rencana pemaketan, yang tertuang dalam RKM hanya daftar
barang/material yang akan dilelangkan
• Gambar situasi belum memadai sehingga belum bisa menggambarkan rencana
lokasi pembangunan infrastruktur secara jelas,
• Komposisi perempuan sebagai calon tenaga kerja belum teridentifikasi secara
lemgkap,
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
• Perlu direncanakan lembaga penanggungjawab operasional dan pemeliharaan
sarana serta rencana kerja operasional dan pemeliharaan infrastruktu/prasarana
dan sarana termasuk pembiayaan.
Substansi Penajaman Dokumen Perencanaan Penanganan
Permukiman Kumuh (SIAP, NUAP dan RKM)
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN RP2KPKP/SIAP
13
PERLUNYAMELAKUKANPENANGANANKAWASAN
PERMUKIMANKUMUHPERKOTAAN
KEBUTUHANPENANGANANKAWASANPERMUKIMAN
KUMUHMENJADI 0%YANGDITARGETKANDALAM RPJMN
2015-2019
PERMASALAHANKUMUHPERKOTAAN
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi
kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
kualitas saranadan prasaranayang tidak memenuhi syarat
AMANATUNDANG-UNDANGNO1 TAHUN2011 TENTANG
PERUMAHANDANKAWASANPERMUKIMAN
Pencegahanterhadap
munculnya kawasan
permukimankumuh
Peningkatankualitas
kawasanpermukiman
kumuh
RP2KPKP
Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan
berdasarkan SKKumuh
Rencanadan strategi penanganan melalui pencegahan
dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian
permasalahan permukiman kumuh perkotaan
Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen
bersamapemangku kepentingan
SEBAGAI INSTRUMENPERENCANAANTEKNIS
PENANGANANKUMUH
Perkuatan pemerintah kabupaten/kotamelalui pelibatan
aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh
Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman
kumuhmelalui polaaksi partisipatif (RencanaKerja
Masyarakat)
Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh
diselenggarakan oleh kelompok swadayamasyarakat
bersamapemerintah daerah
RP2KPKP/SIA
P
/SIAP
PERMEN PUPR NO 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
14
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
Indikator Permukiman Kumuh
Pencegahan Terhadap Perumahan
Kumuh
dan Permukiman Kumuh
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Perizinan
Standar Teknis
Kelaikan Fungsi
Pendampingan
Pelayanan Informasi
Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Penetapan Lokasi
Pola Penanganan
Pengelolaan
Peremajaan
Pemukiman Kembali
1)
2)
3)
a.
b
c
Kriteria Bangunan
Gedung
Kriteria Jalan Lingkungan
Kriteria Penyediaan Air
Minum
Kriteria Drainase
Lingkungan
Kriteria Pengelolaan Air
Limbah
Kriteria Pengelolaan
Persampahan
Kriteria Pengamanan
Kebakaran
1
4
5
6
7
2
3
Pemugaran
Ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
KEDUDUKAN RP2KPKP/SIAP DALAM KERANGKA
PEMBANGUNAN KOTA/KABUPATEN
15
UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG
PERDA
RTRW PROVINSI
PERDA RTRW
KABUPATEN/KOTA
PERDA RDTR
KAW PERKOTAAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2010
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
RP3KP
PROVINSI
RP3KP
KABUPATEN/KOTA
PERBUP/PERWAL
RENCANA KAWASAN
PERMUKIMAN (RKP)
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 88 TAHUN 2014
PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
RPJPN 2005-2025
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 2 TAHUN 2015
RPJMN 2015-2019
PERDA RPJPD DAN
RPJMD KABUPATEN/
KOTA
PERDA
RPJPD DAN RPJMD
PROVINSI
RPI2JM
KABUPATEN/KOTA
UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 201 TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas 15 (lima
belas) Haatau lebih
PROVINSI
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh)
Hasampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
KABUPATEN/KOTA
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas dibawah 10
(sepuluh) Ha
PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
SK Bupati/Walikotatentang
Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman
Kumuh
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HUNIAN
PERKOTAAN
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HUNIAN
PERDESAAN
PERENCANAAN TEMPAT
KEGIATAN PENDUKUNG
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
RencanaPencegahan
dan Peningkatan
Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan
RP2KPKP
Rencana
Penanganan
Permukiman
TematikLainnya
RencanaPenanganan
Permukiman Rawan
Bencana
RencanaPenanganan
Permukiman
Perbatasan Negara
RencanaPenanganan
Permukiman Perdesaan
Potensial
RENCANA SEKTOR
(SSK, RISPAM, RISPAH,
Masterplan Air
Minum, Masterplan
Drainase, RTBL)
SPPIP/RP2KP
&
RPKPP
mengamanatkan
diturunkan
diacu
Keterangan:
RP2KPKP/SIAP
KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKP/SIAP
16
TARGET0%
KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH 2019
ISU
STRATEGIS
KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG TERKAIT
DENGAN PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
KEBUTUHAN
PENANGANAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH
ARAH KEBIJAKANDAN
STRATEGI
PENINGKATAN KUALITAS
PENCEGAHAN
STRATEGI
PENANGANAN
SKALA KAWASAN
PRIORITAS
STRATEGI
PENANGANAN
SKALA KOTA
KEBUTUHANPROGRAM
DANKEGIATAN
SKALA KAWASAN PRIORITAS
KEBUTUHANPROGRAM
DANKEGIATAN
SKALA KOTA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
SKALA KAWASAN
PRIORITAS
PROGRAM DAN
KEGIATAN
SKALA KOTA
KONDISI
EKSISTING
PERMASALAHAN
PERMUKIMAN
KUMUH
PROGRAM DAN
KEGIATAN
KAWASAN
PENGEMBANGAN
TAHAP 1
READINESSCRITERIA
PENDANAAN, KESIAPAN LAHAN, KESIAPAN
MASYARAKAT, KOMITMEN PEMERINTAH
DAERAH, KEBIJAKAN PEMDA, DSB
FORMULASI HASIL PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI
DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN
17
Keterangan :
1. Berdasarkan kondisi kekumuhan
a. Kumuh Berat, nilai 71 – 95
b. Kumuh Sedang, nilai 45 – 70
c. Kumuh Ringan, nilai 19 – 44
2. Berdasarkan pertimbangan lain :
a. Pertimbangan lain tinggi , nilai 11 -15
b. Pertimbangan lain sedang, nilai 6 - 10
c. Pertimbangan lain rendah, nilai 1 - 5
3. Berdasarkan pertimbangan lain :
a. Status tanah legal, nilai posistif (+)
b. Status tanah tidak legal, nilai negatif (-)
KOLABORASI DALAM KERANGKA
PROGRAM DIT PKP
18
RP2KPKP
/SIAP
MEMORANDUM PROGRAM PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
19
INVESTASI NUSP-2 DALAM PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
20
PELAKSANAAN DESK PENAJAMAN
SUBSTANSI DOKUMEN SIAP
PELAKSANAAN DESK
21
SENIN
29/06/2016
SELASA
30/06/2016
Pembahasan catatan hasil evaluasi SIAP dan rencana
tindak lanjut yang diperlukan
Pembahasan catatan hasil evaluasi NUAP, RKM Siklus 1,
persiapan RKM Siklus 2, usulan kegiatan skala kawasan
TA 2017 dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)
DESK 1 DESK 2 DESK 3
West Region Central Region East Region
Lantai 5 Lantai 6 Lantai 5
PELAKSANAAN DESK
22
KOTA/KAB PETUGAS DESK
RMC PPK / NMC
Batam Susita Basuki
Tanjung Balai Yudo Ariyanto Fauzan
Bengkulu Dani Budiyana Bayu / Sabran
Tanjung Jabung Barat Alkat Bayu
Palembang Arpani Fauzan / Viktor
Bandar Lampung Mustahada Basuki
Serang Marno Bagus
Sukabumi Harry S Bagus
Pasuruan Setia Riskan
Pekalongan Setyadi / Virgie
Semarang Setyadi / Virgie
Banjarmasin Adi I Dedi
Palangkaraya Titin Rusdin
Kapuas Bejo Dedi / Edi
Makassar Ahmad Niko
Kendari Bambang Lilik
Palopo Haerudin Lilik / Tanuda
Ambon Gustang Samy
Bone Ammas Son / Izudin
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA

More Related Content

What's hot

Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangAria Syah
 
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan PracimantoroPresentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantorostudiopracimantoro
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklokmuhfidzilla
 
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)Joy Irman
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...Joy Irman
 
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase PerkotaanPola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase Perkotaaninfosanitasi
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanBagus ardian
 
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptxFeraEzaSafitri
 
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025 RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025 Probolinggo Property
 
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahPersyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase PerkotaanPermen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaaninfosanitasi
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoringYustus Rona
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanEkoWahyudi107
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 

What's hot (20)

Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruang
 
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan PracimantoroPresentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
 
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Skala Komunal, > 50 KK)
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...
 
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase PerkotaanPola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
 
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
220616 Bahan Arah Kebijakan DAK 2023 _Provinsi Sumatera Barat.pptx
 
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025 RPJPD  KOTA PROBOLINGGO  TAHUN 2005-2025
RPJPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
 
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahPersyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase PerkotaanPermen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaan
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 

Viewers also liked

Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Bagus ardian
 
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPReview Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPBagus ardian
 
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2Bagus ardian
 
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Bagus ardian
 
Materi Sosialisasi PKKPM P2B
Materi Sosialisasi PKKPM P2B Materi Sosialisasi PKKPM P2B
Materi Sosialisasi PKKPM P2B Agus hariyanto
 
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2Bagus ardian
 
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpBuku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpHendra Sumarja
 
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2Bagus ardian
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku revAdvisory Specialist for P2KP
 
Profil Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Kuningan Kota Semarang
Profil Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Kuningan Kota SemarangProfil Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Kuningan Kota Semarang
Profil Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Kuningan Kota SemarangBagus ardian
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUAdvisory Specialist for P2KP
 
Bab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi programBab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi programsumbodho sumbodho
 
Sistem prasarana kota
Sistem prasarana kotaSistem prasarana kota
Sistem prasarana kotaBagus ardian
 
Pentingnya Review, Revisi, Implementasi dan Pengawalan Key Performance Indica...
Pentingnya Review, Revisi, Implementasi dan Pengawalan Key Performance Indica...Pentingnya Review, Revisi, Implementasi dan Pengawalan Key Performance Indica...
Pentingnya Review, Revisi, Implementasi dan Pengawalan Key Performance Indica...M. Rojana Hamdan
 
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015Advisory Specialist for P2KP
 
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014infosanitasi
 
Peran fasilitator pembangunan
Peran fasilitator pembangunanPeran fasilitator pembangunan
Peran fasilitator pembangunanBagus ardian
 
NSD Kabupaten Kapuas
NSD Kabupaten KapuasNSD Kabupaten Kapuas
NSD Kabupaten KapuasBagus ardian
 
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaCara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaBagus ardian
 

Viewers also liked (20)

Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
 
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPReview Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
 
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
 
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
 
Materi Sosialisasi PKKPM P2B
Materi Sosialisasi PKKPM P2B Materi Sosialisasi PKKPM P2B
Materi Sosialisasi PKKPM P2B
 
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
 
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpBuku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
 
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
 
Pola tata ruang
Pola tata ruangPola tata ruang
Pola tata ruang
 
Profil Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Kuningan Kota Semarang
Profil Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Kuningan Kota SemarangProfil Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Kuningan Kota Semarang
Profil Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Kuningan Kota Semarang
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
 
Bab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi programBab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi program
 
Sistem prasarana kota
Sistem prasarana kotaSistem prasarana kota
Sistem prasarana kota
 
Pentingnya Review, Revisi, Implementasi dan Pengawalan Key Performance Indica...
Pentingnya Review, Revisi, Implementasi dan Pengawalan Key Performance Indica...Pentingnya Review, Revisi, Implementasi dan Pengawalan Key Performance Indica...
Pentingnya Review, Revisi, Implementasi dan Pengawalan Key Performance Indica...
 
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
 
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
 
Peran fasilitator pembangunan
Peran fasilitator pembangunanPeran fasilitator pembangunan
Peran fasilitator pembangunan
 
NSD Kabupaten Kapuas
NSD Kabupaten KapuasNSD Kabupaten Kapuas
NSD Kabupaten Kapuas
 
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhanaCara pembuatan peta gis secara sederhana
Cara pembuatan peta gis secara sederhana
 

Similar to SIAP-NUAP-RKM

Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...TPRP Strategic Partner
 
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di ...
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di ...Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di ...
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di ...TPRP Strategic Partner
 
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)Bagus ardian
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxArifinSuzanto1
 
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung di i...
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung di i...Presentasi akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung di i...
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung di i...TPRP Strategic Partner
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 
Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongirhamuddin
 
Capaian Program KOTAKU DKI jakarta
Capaian Program KOTAKU DKI jakartaCapaian Program KOTAKU DKI jakarta
Capaian Program KOTAKU DKI jakartaDedi Alfaridi
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggokomunikasiosp
 
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08Sutardjo ( Mang Ojo )
 
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya MakassarJulian209999
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabarAdvisory Specialist for P2KP
 
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfPra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfBagongBopeng
 
Profile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota ProbolinggoProfile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota Probolinggokomunikasiosp
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 

Similar to SIAP-NUAP-RKM (20)

Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
 
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di ...
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di ...Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di ...
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di ...
 
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
 
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung di i...
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung di i...Presentasi akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung di i...
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung di i...
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampong
 
Capaian Program KOTAKU DKI jakarta
Capaian Program KOTAKU DKI jakartaCapaian Program KOTAKU DKI jakarta
Capaian Program KOTAKU DKI jakarta
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
 
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
Bahan bintek pentaloka p3k desa-pdt 5nop08
 
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
 
Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi
 Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi
Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfPra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
 
Rerfgere
RerfgereRerfgere
Rerfgere
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
Profile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota ProbolinggoProfile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota Probolinggo
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 

More from Bagus ardian

Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptxRakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptxBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfBagus ardian
 
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Bagus ardian
 
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERLAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERBagus ardian
 
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPPetunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPBagus ardian
 
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Bagus ardian
 
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021Bagus ardian
 
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Bagus ardian
 
Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Bagus ardian
 
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Bagus ardian
 
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Bagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasResume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoResume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariBagus ardian
 
New Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasNew Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasBagus ardian
 
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019Bagus ardian
 
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoKarya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoBagus ardian
 

More from Bagus ardian (20)

Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptxRakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
 
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
 
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
 
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERLAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
 
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPPetunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
 
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
 
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
 
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
 
Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent
 
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
 
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasResume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoResume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
 
New Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasNew Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. Kapuas
 
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
 
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoKarya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (9)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

SIAP-NUAP-RKM

  • 1. REVIEW DAN EVALUASI DOKUMEN SIAP, NUAP dan RKM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE - II Bogor, 29 Agustus 2016 Disampaikan pada Acara : Pembekalan Teknis Pengendalian dan Penyusunan Laporan Neighborhod Upgrading and Shelter Project Phase II Disampaikan Oleh : Bagus Ardian. ST. MT
  • 2. CAKUPAN PRESENTASI REVIEW DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN SIAP, NUAP DAN RKM 1. Kebijakan Penajaman Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh (SIAP, NUAP dan RKM) 2. Hasil Review Dokumen SIAP, NUAP dan RKM di 20 Kota/Kabupaten 3. Substansi Penajaman Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh (SIAP, NUAP dan RKM) 4. Pelaksanaan Desk Penajaman Substansi Dokumen SIAP
  • 3. Kebijakan Penajaman Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh (SIAP, NUAP dan RKM)
  • 4. KEBIJAKAN PENAJAMAN DOKUMEN PERENCANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (SIAP, NUAP dan RKM) 01  KOLABORASI merupakan Platform Program Penanganan Permukiman Kumuh, dimana sinergi antara stakeholder pembangunan (Pusat, Daerah, Swasta dan Masyarakat) dan sinergi pengganggaran menjadi penting dalam rangka pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh yang Optimal,  SIAP, NUAP dan RKM merupakan Dokumen Pedoman Rencana Penanganan (Peningkatan dan Pencegahan) Permukiman Kumuh yang dilaksanakan secara Partisipatif, Terpadu dan Menyeluruh (komprehensif),  Target Tahun 2016 Dokumen SIAP pada 20 Kota/Kab Lokasi NUSP-2 sudah mendapatkan Legalitas dari Pemerintah Daerah (LCO), menjadi acuan Perencanaan yang mensinergikan semua potensi dalam rangka Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan,  Perlu Komitmen bersama antara Pemda, Konsultan, dan Masyarakat dalam memperkuat atau memberikan penajaman Dokumen SIAP, NUAP dan RKM sehingga memberikan pola perencanaan yang terarah, terintegrasi, efektif dan berkelanjutan,  Penajaman Dokumen SIAP, NUAP dan RKM diarahkan untuk memperdalam substansinya dengan tidak merubah kerangka dokumen yang ada, referensi penajaman kedalaman substansi dapat mengikuti dokumen RP2KPKP.
  • 5. KEBIJAKAN PENAJAMAN DOKUMEN PERENCANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (SIAP, NUAP dan RKM) 02 SIAP SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN • Dokumen rencana aksi penangan permukiman kumuh skala kota/kabupaten, • Memuat : kegiatan yang difasilitasi oleh NUSP2 (TA 2015, TA 2016 dan usulan kegiatan TA 2017) serta kegiatan dengan sumber pendanaan lainnya • Dokumen perencanaan lain yang sudah tersedia melalui fasilitasi NUSP-2 harus terakomodir dalam dokumen SIAP  Executive Summary dan DED kegiatan Skala Kawasan TA 2016  NUAP  RKM TA 2015-2016Executive Summary & DED Skala Kawasan NUAP, RKM, PLPBK, dst Dokumen perencanaan penanganan kumuh lainnya
  • 6. KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SIAP (Slum Improvement Action Plan)  Dokumen perencanaan dan strategi penanganan permukiman kumuh secara komprehensive skala kota, berdasarkan SK Kumuh yang ditetapkan Walikota/Bupati  Output berupa rencana aksi penanganan permukiman kumuh TA 2015-2019 (multi sektor, multi stakeholders dan multi pendanaan), serta DED untuk tahun 2016  SIAP turut memuat strategi penanganan kawasan dengan status lahan ilegal (contoh strategi yang dapat diusulkan : relokasi ke NSD, penerbitan legalitas dengan status HGB, dst) NUAP (Neighborhood Upgrading Action Plan)  Dokumen perencanan penangan lingkungan permukiman kumuh pada tingkat kelurahan  Disusun untuk pelaksanaan kegiatan ditingkat masyarakat yang dengan jangka waktu penanganan 3-5 tahunan  NUAP yang telah tersusun pada TA 2015 serta hasil review NUAP harus terakomodir dalam SIAP. RKM (Rencana Kerja Masyarakat)  Merupakan dokumen yang disusun secara tahunan sebagai acuan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas skala lngkungan.  RKM disusun dengan mengacu pada NUAP  Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2016 dimana kegiatan di tingkat masyarakat akan dilakukan dalam 2 siklus / paket, maka RKM untuk kedua paket tersebut sebaiknya disusun sekaligus 03
  • 7. Hasil Review Dokumen SIAP, NUAP dan RKM di 20 Kota/Kabupaten
  • 8. CAPAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) PADA WILAYAH NUSP-2 04 Keterangan RMC West RMC Central RMC East Draft Dok. SIAP 6 8 6 Uji Publik 4 - - Pengesahan LCO - - - 352.85 Ha 224.05 Ha 92.46 Ha 63.55 Ha 381.98 Ha 58.87 Ha 41.43 Ha 200.74 Ha 1 Kt; 6 Kel 227.67 Ha 215.18 Ha 314.74 Ha 101.25 Ha 42.51 Ha 1 Kt; 15 Kel 1 Kt; 10 Kel 1 Kt; 9 Kel 146.12 Ha 530.05 Ha 1 Kt; 20 Kel 1 Kt; 16 Kel 155.55 Ha 2 Kota; 24 Kel 1 Kt; 11 Kel 1 Kt; 9 Kel 2 Kab/Kt; 18 Kel 1 Kt; 11 Kel 3 Kab/Kt; 25 Kel 1 Kt; 4 Kel 1 Kt; 5 Kel PETA SEBARAN LOKASI KUMUH NUSP-2 TOTAL = 3,110.75 Ha 1 Kt; 12 Kel 1 Kt; 7 Kel
  • 9. HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP 05 No Wilayah RMC Kota/Kab Hasil Review Dokumen SIAP 1 West Bandar Lampung Layak Dengan Catatan 2 West Bengkulu Layak Dengan Catatan 3 West Batam Sangat Tidak Layak 4 West Tanjung Jabung Barat Layak Dengan Catatan 5 West Palembang Tidak Layak 6 West Tanjung Balai Tidak Layak 7 Central Semarang Layak 8 Central Pekalongan Layak 9 Central Pasuruan Tidak Layak 10 Central Serang Tidak Layak 11 Central Sukabumi Layak Dengan Catatan 12 Central Banjarmasin Tidak Layak 13 Central Kapuas Sangat Tidak Layak 14 Central Palangka Raya Layak 15 East Makassar Sangat Tidak Layak 16 East Palopo Sangat Tidak Layak 17 East Bone Tidak Layak 18 East Kendari Sangat Tidak Layak 19 East Ambon Tidak Layak 20 East Bima Layak Dengan Catatan
  • 10. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP 06 • Penulisan tidak sesuai dengan outline yang baku dari Juknis Dokumen SIAP, • Masih menggambarkan secara umum kondisi makro program NUSP belum menukik kedalam permasalahan dominan permukiman kumuh di Kota Setempat, • Belum mengkaji secara detail aturan atau produk hukum dalam mendukung program permukiman di kota setempat dan kebutuhan atau rekomendasi mengenai kebutuhan produk hukum tentang penanganan permukiman kumuh belum ada (Review SK, Perencanaan Sektoral atau Perda), • Profil permukiman dan kondisi faktual permukiman kota hasil dari data baseline, SKS dan yang lainya belum semuanya menjadi rujukan dalam identifikasi permasalahan, • Belum menetapkan tipologi permukiman kumuh secara khusus di lingkup wilayah kota, • Pola pembentuk kawasan kumuh juga belum secara detail dibahas pola pembentukanya,
  • 11. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP 07 • Pola penilaian dan scoring perlu ditambahkan dengan standar yang di keluarkan oleh bankim dalam menghitung prioritas kawasan kumuh, • Strategi dan skenario penanganan masih banyak yang belum tersusun dengan benar karena tidak memperhatikan permasalahan kota keseluruhan sehingga road map penanganan permukiman kumuh tidak muncul dalam pembahasan di Dokumen SIAP, • Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan exsisting dengan rencana skenario 0% kumuh belum teridentifikasi dengan lengkap, • Identifikasi kebutuhan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman juga belum terpetakan dan mengedepankan pola membangun KOLABORASI dalam Percepatan penanganan permukiman kumuh di kota, yang nantinya menjadi dasar penentuan prioritas program sampai dengan tahun 2019, • Memorandum program dan Consolidate Investmen Plan masih menggambarkan pola keinginan belum menggambarkan pola penanganan skala kawasan prioritas.
  • 12. HASIL REVIEW DOKUMEN NUAP 08 No Wilayah RMC Kota/Kab Hasil Review Dokumen NUAP 1 West Bandar Lampung Layak Dengan Catatan 2 West Bengkulu Layak Dengan Catatan 3 West Batam Layak Dengan Catatan 4 West Tanjung Jabung Barat Layak Dengan Catatan 5 West Palembang Layak Dengan Catatan 6 West Tanjung Balai Layak Dengan Catatan 7 Central Semarang Layak Dengan Catatan 8 Central Pekalongan Layak Dengan Catatan 9 Central Pasuruan Layak Dengan Catatan 10 Central Serang Layak Dengan Catatan 11 Central Sukabumi Layak Dengan Catatan 12 Central Banjarmasin Layak Dengan Catatan 13 Central Kapuas Layak Dengan Catatan 14 Central Palangka Raya Layak Dengan Catatan 15 East Makassar Layak Dengan Catatan 16 East Palopo Layak Dengan Catatan 17 East Bone Layak Dengan Catatan 18 East Kendari Layak Dengan Catatan 19 East Ambon Layak Dengan Catatan 20 East Bima Layak Dengan Catatan
  • 13. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN NUAP PERMASALAHAN UMUM • Penggunaan format tabel pada setiap bab masih ada yang belum sesuai Juknis NUAP, PROFIL KELURAHAN DAN KAWASAN • Terdapat ketidaklengkapan data pada gambaran umum wilayah, • Belum ada penjelasan permasalahan kondisi infrastruktur pada profil kelurahan , • Pendetailan data pada tabel profil kumuh belum rinci dampai dengan tingkat RT, • Peta deliniasi, peta rencana lokasi pembangunan infrastruktur dan peta integrasi infrastruktur dengan sistem kota/eksisting belum memadai ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR • Rumusan faktor dominan penyebab kumuh belum tergambarkan dengan jelas, • Belum ada rumusan rekomendasi dan kendala terhadap penyebab kumuh, • Belum ada Skenario penanganan kumuh 2015-2017, • Penjelasan alasan pemilihan jenis infrastruktur dan konstruksi, • Integrasi masing-masing infrastrktur dengan sistem kota/eksisting, • Belum ada penjelasanan dasar penentuan prioritas kegiatan, RENCANA AKSI PERBAIKAN LINGKUNGAN • Belum ada alasan mengapa pelakanan kegiatan dilakukan oleh masyarakat atau pmerintah/pihak ke 3, • Belum ada penjelasana alasan rencana pelaksanaan kegiatan per tahun anggaran, • Kondisi yang diharapkan dan proyeksi status kekumuhan belum sesuai dengan penanganan yang direncanakan 09
  • 14. HASIL REVIEW DOKUMEN RKM 10 No Wilayah RMC Kota/Kab Hasil Review Dokumen RKM 1 West Bandar Lampung Layak Dengan Catatan 2 West Bengkulu Layak Dengan Catatan 3 West Batam Layak Dengan Catatan 4 West Tanjung Jabung Barat Tidak Layak 5 West Palembang Layak Dengan Catatan 6 West Tanjung Balai Tidak Layak 7 Central Semarang Layak Dengan Catatan 8 Central Pekalongan Layak Dengan Catatan 9 Central Pasuruan Layak Dengan Catatan 10 Central Serang Layak Dengan Catatan 11 Central Sukabumi Layak Dengan Catatan 12 Central Banjarmasin Layak Dengan Catatan 13 Central Kapuas Layak Dengan Catatan 14 Central Palangka Raya Layak Dengan Catatan 15 East Makassar Layak Dengan Catatan 16 East Palopo Layak Dengan Catatan 17 East Bone Layak Dengan Catatan 18 East Kendari Layak Dengan Catatan 19 East Ambon Layak Dengan Catatan 20 East Bima Layak Dengan Catatan
  • 15. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN RKM 11 UMUM • Penggunaan format tabel pada setiap bab masih ada yang belum sesuai dengan Juknis RKM terutama pada format RAB. MANFAAT PEMBANGUNAN • Belum ada penjelasan yang memadai tentang permasalahan dan rencana penanganan kumuh, pemilihan prioritas kegiatan dan pemilihan jenis konstruksi yang akan dibangun. PETA LOKASI DAN INTEGRASI • Kelengkapan Peta deliniasi, peta rencana lokasi pembangunan infrastruktur dan peta integrasi infrastruktur dengan sistem kota/eksisting, • Belum tergambarkan Integrasi masing-masing infrastrktur dengan sistem kota/eksisting, • Ketidaksesuaian hasil survei harga dengan BA kesepakatan penentuan harga satuan.
  • 16. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN RKM 12 PERENCANAAN TEKNIS DAN BIAYA • Gambar teknis belum tersedia secara lengkap, • RAB belum dipisahkan antara RAB swadaya dan RAB BPM, • RAB Swadaya masih belum sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis. • Swadaya masyarakat yang terutang dalam BA kesepakatan swadaya belum sesuai/ terakomodir dalam RAB Swadaya yang disusun, • Belum ada rencana pemaketan, yang tertuang dalam RKM hanya daftar barang/material yang akan dilelangkan • Gambar situasi belum memadai sehingga belum bisa menggambarkan rencana lokasi pembangunan infrastruktur secara jelas, • Komposisi perempuan sebagai calon tenaga kerja belum teridentifikasi secara lemgkap, OPERASI DAN PEMELIHARAAN • Perlu direncanakan lembaga penanggungjawab operasional dan pemeliharaan sarana serta rencana kerja operasional dan pemeliharaan infrastruktu/prasarana dan sarana termasuk pembiayaan.
  • 17. Substansi Penajaman Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh (SIAP, NUAP dan RKM)
  • 18. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN RP2KPKP/SIAP 13 PERLUNYAMELAKUKANPENANGANANKAWASAN PERMUKIMANKUMUHPERKOTAAN KEBUTUHANPENANGANANKAWASANPERMUKIMAN KUMUHMENJADI 0%YANGDITARGETKANDALAM RPJMN 2015-2019 PERMASALAHANKUMUHPERKOTAAN tingkat kepadatan bangunan yang tinggi kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat kualitas saranadan prasaranayang tidak memenuhi syarat AMANATUNDANG-UNDANGNO1 TAHUN2011 TENTANG PERUMAHANDANKAWASANPERMUKIMAN Pencegahanterhadap munculnya kawasan permukimankumuh Peningkatankualitas kawasanpermukiman kumuh RP2KPKP Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan berdasarkan SKKumuh Rencanadan strategi penanganan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh perkotaan Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersamapemangku kepentingan SEBAGAI INSTRUMENPERENCANAANTEKNIS PENANGANANKUMUH Perkuatan pemerintah kabupaten/kotamelalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman kumuhmelalui polaaksi partisipatif (RencanaKerja Masyarakat) Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh diselenggarakan oleh kelompok swadayamasyarakat bersamapemerintah daerah RP2KPKP/SIA P /SIAP
  • 19. PERMEN PUPR NO 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH 14 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Indikator Permukiman Kumuh Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perizinan Standar Teknis Kelaikan Fungsi Pendampingan Pelayanan Informasi Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Penetapan Lokasi Pola Penanganan Pengelolaan Peremajaan Pemukiman Kembali 1) 2) 3) a. b c Kriteria Bangunan Gedung Kriteria Jalan Lingkungan Kriteria Penyediaan Air Minum Kriteria Drainase Lingkungan Kriteria Pengelolaan Air Limbah Kriteria Pengelolaan Persampahan Kriteria Pengamanan Kebakaran 1 4 5 6 7 2 3 Pemugaran Ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
  • 20. KEDUDUKAN RP2KPKP/SIAP DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KOTA/KABUPATEN 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG PERDA RTRW PROVINSI PERDA RTRW KABUPATEN/KOTA PERDA RDTR KAW PERKOTAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RP3KP PROVINSI RP3KP KABUPATEN/KOTA PERBUP/PERWAL RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN (RKP) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2014 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2015 RPJMN 2015-2019 PERDA RPJPD DAN RPJMD KABUPATEN/ KOTA PERDA RPJPD DAN RPJMD PROVINSI RPI2JM KABUPATEN/KOTA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 201 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH PUSAT Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) Haatau lebih PROVINSI Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Hasampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha KABUPATEN/KOTA Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SK Bupati/Walikotatentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN PERENCANAAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG PERKOTAAN DAN PERDESAAN RencanaPencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan RP2KPKP Rencana Penanganan Permukiman TematikLainnya RencanaPenanganan Permukiman Rawan Bencana RencanaPenanganan Permukiman Perbatasan Negara RencanaPenanganan Permukiman Perdesaan Potensial RENCANA SEKTOR (SSK, RISPAM, RISPAH, Masterplan Air Minum, Masterplan Drainase, RTBL) SPPIP/RP2KP & RPKPP mengamanatkan diturunkan diacu Keterangan: RP2KPKP/SIAP
  • 21. KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKP/SIAP 16 TARGET0% KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2019 ISU STRATEGIS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG TERKAIT DENGAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KEBUTUHAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH ARAH KEBIJAKANDAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENCEGAHAN STRATEGI PENANGANAN SKALA KAWASAN PRIORITAS STRATEGI PENANGANAN SKALA KOTA KEBUTUHANPROGRAM DANKEGIATAN SKALA KAWASAN PRIORITAS KEBUTUHANPROGRAM DANKEGIATAN SKALA KOTA PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA KAWASAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA KOTA KONDISI EKSISTING PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM DAN KEGIATAN KAWASAN PENGEMBANGAN TAHAP 1 READINESSCRITERIA PENDANAAN, KESIAPAN LAHAN, KESIAPAN MASYARAKAT, KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH, KEBIJAKAN PEMDA, DSB
  • 22. FORMULASI HASIL PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN 17 Keterangan : 1. Berdasarkan kondisi kekumuhan a. Kumuh Berat, nilai 71 – 95 b. Kumuh Sedang, nilai 45 – 70 c. Kumuh Ringan, nilai 19 – 44 2. Berdasarkan pertimbangan lain : a. Pertimbangan lain tinggi , nilai 11 -15 b. Pertimbangan lain sedang, nilai 6 - 10 c. Pertimbangan lain rendah, nilai 1 - 5 3. Berdasarkan pertimbangan lain : a. Status tanah legal, nilai posistif (+) b. Status tanah tidak legal, nilai negatif (-)
  • 23. KOLABORASI DALAM KERANGKA PROGRAM DIT PKP 18 RP2KPKP /SIAP
  • 25. INVESTASI NUSP-2 DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN 20
  • 27. PELAKSANAAN DESK 21 SENIN 29/06/2016 SELASA 30/06/2016 Pembahasan catatan hasil evaluasi SIAP dan rencana tindak lanjut yang diperlukan Pembahasan catatan hasil evaluasi NUAP, RKM Siklus 1, persiapan RKM Siklus 2, usulan kegiatan skala kawasan TA 2017 dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) DESK 1 DESK 2 DESK 3 West Region Central Region East Region Lantai 5 Lantai 6 Lantai 5
  • 28. PELAKSANAAN DESK 22 KOTA/KAB PETUGAS DESK RMC PPK / NMC Batam Susita Basuki Tanjung Balai Yudo Ariyanto Fauzan Bengkulu Dani Budiyana Bayu / Sabran Tanjung Jabung Barat Alkat Bayu Palembang Arpani Fauzan / Viktor Bandar Lampung Mustahada Basuki Serang Marno Bagus Sukabumi Harry S Bagus Pasuruan Setia Riskan Pekalongan Setyadi / Virgie Semarang Setyadi / Virgie Banjarmasin Adi I Dedi Palangkaraya Titin Rusdin Kapuas Bejo Dedi / Edi Makassar Ahmad Niko Kendari Bambang Lilik Palopo Haerudin Lilik / Tanuda Ambon Gustang Samy Bone Ammas Son / Izudin
  • 29. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA