Dokumen ini membahas hasil review dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yaitu SIAP, NUAP, dan RKM di 20 kota/kabupaten wilayah NUSP-2. Secara umum hasil review menunjukkan bahwa kebanyakan dokumen masih perlu penajaman substansi dan penyempurnaan format sesuai pedoman. Beberapa kota dinilai sangat tidak layak dan perlu revisi mendalam.
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
SIAP-NUAP-RKM
1. REVIEW DAN EVALUASI
DOKUMEN SIAP, NUAP dan RKM
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE - II
Bogor, 29 Agustus 2016
Disampaikan pada Acara :
Pembekalan Teknis Pengendalian dan Penyusunan Laporan
Neighborhod Upgrading and Shelter Project Phase II
Disampaikan Oleh :
Bagus Ardian. ST. MT
2. CAKUPAN PRESENTASI REVIEW DAN EVALUASI
DOKUMEN PERENCANAAN SIAP, NUAP DAN RKM
1. Kebijakan Penajaman Perencanaan
Penanganan Permukiman Kumuh (SIAP,
NUAP dan RKM)
2. Hasil Review Dokumen SIAP, NUAP dan
RKM di 20 Kota/Kabupaten
3. Substansi Penajaman Dokumen
Perencanaan Penanganan Permukiman
Kumuh (SIAP, NUAP dan RKM)
4. Pelaksanaan Desk Penajaman Substansi
Dokumen SIAP
4. KEBIJAKAN PENAJAMAN DOKUMEN PERENCANAAN
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (SIAP, NUAP dan RKM)
01
KOLABORASI merupakan Platform Program Penanganan Permukiman Kumuh,
dimana sinergi antara stakeholder pembangunan (Pusat, Daerah, Swasta dan
Masyarakat) dan sinergi pengganggaran menjadi penting dalam rangka
pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh yang Optimal,
SIAP, NUAP dan RKM merupakan Dokumen Pedoman Rencana Penanganan
(Peningkatan dan Pencegahan) Permukiman Kumuh yang dilaksanakan secara
Partisipatif, Terpadu dan Menyeluruh (komprehensif),
Target Tahun 2016 Dokumen SIAP pada 20 Kota/Kab Lokasi NUSP-2 sudah
mendapatkan Legalitas dari Pemerintah Daerah (LCO), menjadi acuan
Perencanaan yang mensinergikan semua potensi dalam rangka Percepatan
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan,
Perlu Komitmen bersama antara Pemda, Konsultan, dan Masyarakat dalam
memperkuat atau memberikan penajaman Dokumen SIAP, NUAP dan RKM
sehingga memberikan pola perencanaan yang terarah, terintegrasi, efektif dan
berkelanjutan,
Penajaman Dokumen SIAP, NUAP dan RKM diarahkan untuk memperdalam
substansinya dengan tidak merubah kerangka dokumen yang ada, referensi
penajaman kedalaman substansi dapat mengikuti dokumen RP2KPKP.
5. KEBIJAKAN PENAJAMAN DOKUMEN PERENCANAAN
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (SIAP, NUAP dan RKM)
02
SIAP
SLUM IMPROVEMENT ACTION
PLAN
• Dokumen rencana aksi penangan
permukiman kumuh skala kota/kabupaten,
• Memuat : kegiatan yang difasilitasi oleh
NUSP2 (TA 2015, TA 2016 dan usulan
kegiatan TA 2017) serta kegiatan dengan
sumber pendanaan lainnya
• Dokumen perencanaan lain yang sudah
tersedia melalui fasilitasi NUSP-2 harus
terakomodir dalam dokumen SIAP
Executive Summary dan DED kegiatan
Skala Kawasan TA 2016
NUAP
RKM TA 2015-2016Executive
Summary &
DED Skala
Kawasan
NUAP, RKM,
PLPBK, dst
Dokumen
perencanaan
penanganan
kumuh lainnya
6. KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
SIAP (Slum Improvement Action Plan)
Dokumen perencanaan dan strategi penanganan permukiman kumuh secara komprehensive skala kota,
berdasarkan SK Kumuh yang ditetapkan Walikota/Bupati
Output berupa rencana aksi penanganan permukiman kumuh TA 2015-2019 (multi sektor, multi stakeholders dan
multi pendanaan), serta DED untuk tahun 2016
SIAP turut memuat strategi penanganan kawasan dengan status lahan ilegal (contoh strategi yang dapat diusulkan :
relokasi ke NSD, penerbitan legalitas dengan status HGB, dst)
NUAP (Neighborhood Upgrading Action Plan)
Dokumen perencanan penangan lingkungan permukiman kumuh pada tingkat kelurahan
Disusun untuk pelaksanaan kegiatan ditingkat masyarakat yang dengan jangka waktu penanganan 3-5
tahunan
NUAP yang telah tersusun pada TA 2015 serta hasil review NUAP harus terakomodir dalam SIAP.
RKM (Rencana Kerja Masyarakat)
Merupakan dokumen yang disusun secara tahunan sebagai acuan masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas skala lngkungan.
RKM disusun dengan mengacu pada NUAP
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2016 dimana kegiatan di tingkat masyarakat
akan dilakukan dalam 2 siklus / paket, maka RKM untuk kedua paket tersebut sebaiknya
disusun sekaligus
03
8. CAPAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP
(SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) PADA WILAYAH NUSP-2
04
Keterangan RMC West RMC Central RMC East
Draft Dok. SIAP 6 8 6
Uji Publik 4 - -
Pengesahan LCO - - -
352.85 Ha
224.05 Ha
92.46 Ha
63.55 Ha
381.98 Ha
58.87 Ha
41.43 Ha
200.74 Ha
1 Kt; 6 Kel
227.67 Ha
215.18 Ha
314.74 Ha
101.25 Ha
42.51 Ha
1 Kt; 15 Kel
1 Kt; 10 Kel
1 Kt; 9 Kel
146.12 Ha
530.05 Ha
1 Kt; 20 Kel
1 Kt; 16 Kel
155.55 Ha
2 Kota; 24 Kel
1 Kt; 11 Kel
1 Kt; 9 Kel
2 Kab/Kt; 18 Kel
1 Kt; 11 Kel
3 Kab/Kt; 25 Kel
1 Kt; 4 Kel
1 Kt; 5 Kel
PETA SEBARAN LOKASI
KUMUH NUSP-2
TOTAL = 3,110.75 Ha
1 Kt; 12 Kel
1 Kt; 7 Kel
9. HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP
05
No Wilayah RMC Kota/Kab Hasil Review Dokumen SIAP
1 West Bandar Lampung Layak Dengan Catatan
2 West Bengkulu Layak Dengan Catatan
3 West Batam Sangat Tidak Layak
4 West Tanjung Jabung Barat Layak Dengan Catatan
5 West Palembang Tidak Layak
6 West Tanjung Balai Tidak Layak
7 Central Semarang Layak
8 Central Pekalongan Layak
9 Central Pasuruan Tidak Layak
10 Central Serang Tidak Layak
11 Central Sukabumi Layak Dengan Catatan
12 Central Banjarmasin Tidak Layak
13 Central Kapuas Sangat Tidak Layak
14 Central Palangka Raya Layak
15 East Makassar Sangat Tidak Layak
16 East Palopo Sangat Tidak Layak
17 East Bone Tidak Layak
18 East Kendari Sangat Tidak Layak
19 East Ambon Tidak Layak
20 East Bima Layak Dengan Catatan
10. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP
06
• Penulisan tidak sesuai dengan outline yang baku dari Juknis Dokumen SIAP,
• Masih menggambarkan secara umum kondisi makro program NUSP belum menukik
kedalam permasalahan dominan permukiman kumuh di Kota Setempat,
• Belum mengkaji secara detail aturan atau produk hukum dalam mendukung program
permukiman di kota setempat dan kebutuhan atau rekomendasi mengenai kebutuhan
produk hukum tentang penanganan permukiman kumuh belum ada (Review SK,
Perencanaan Sektoral atau Perda),
• Profil permukiman dan kondisi faktual permukiman kota hasil dari data baseline, SKS
dan yang lainya belum semuanya menjadi rujukan dalam identifikasi permasalahan,
• Belum menetapkan tipologi permukiman kumuh secara khusus di lingkup wilayah
kota,
• Pola pembentuk kawasan kumuh juga belum secara detail dibahas pola
pembentukanya,
11. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP
07
• Pola penilaian dan scoring perlu ditambahkan dengan standar yang di keluarkan oleh
bankim dalam menghitung prioritas kawasan kumuh,
• Strategi dan skenario penanganan masih banyak yang belum tersusun dengan benar
karena tidak memperhatikan permasalahan kota keseluruhan sehingga road map
penanganan permukiman kumuh tidak muncul dalam pembahasan di Dokumen SIAP,
• Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan exsisting dengan rencana skenario 0%
kumuh belum teridentifikasi dengan lengkap,
• Identifikasi kebutuhan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman
juga belum terpetakan dan mengedepankan pola membangun KOLABORASI dalam
Percepatan penanganan permukiman kumuh di kota, yang nantinya menjadi dasar
penentuan prioritas program sampai dengan tahun 2019,
• Memorandum program dan Consolidate Investmen Plan masih menggambarkan pola
keinginan belum menggambarkan pola penanganan skala kawasan prioritas.
12. HASIL REVIEW DOKUMEN NUAP
08
No Wilayah RMC Kota/Kab Hasil Review Dokumen NUAP
1 West Bandar Lampung Layak Dengan Catatan
2 West Bengkulu Layak Dengan Catatan
3 West Batam Layak Dengan Catatan
4 West Tanjung Jabung Barat Layak Dengan Catatan
5 West Palembang Layak Dengan Catatan
6 West Tanjung Balai Layak Dengan Catatan
7 Central Semarang Layak Dengan Catatan
8 Central Pekalongan Layak Dengan Catatan
9 Central Pasuruan Layak Dengan Catatan
10 Central Serang Layak Dengan Catatan
11 Central Sukabumi Layak Dengan Catatan
12 Central Banjarmasin Layak Dengan Catatan
13 Central Kapuas Layak Dengan Catatan
14 Central Palangka Raya Layak Dengan Catatan
15 East Makassar Layak Dengan Catatan
16 East Palopo Layak Dengan Catatan
17 East Bone Layak Dengan Catatan
18 East Kendari Layak Dengan Catatan
19 East Ambon Layak Dengan Catatan
20 East Bima Layak Dengan Catatan
13. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN NUAP
PERMASALAHAN UMUM
• Penggunaan format tabel pada setiap bab masih ada yang belum sesuai Juknis NUAP,
PROFIL KELURAHAN DAN KAWASAN
• Terdapat ketidaklengkapan data pada gambaran umum wilayah,
• Belum ada penjelasan permasalahan kondisi infrastruktur pada profil kelurahan ,
• Pendetailan data pada tabel profil kumuh belum rinci dampai dengan tingkat RT,
• Peta deliniasi, peta rencana lokasi pembangunan infrastruktur dan peta integrasi infrastruktur dengan sistem
kota/eksisting belum memadai
ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
• Rumusan faktor dominan penyebab kumuh belum tergambarkan dengan jelas,
• Belum ada rumusan rekomendasi dan kendala terhadap penyebab kumuh,
• Belum ada Skenario penanganan kumuh 2015-2017,
• Penjelasan alasan pemilihan jenis infrastruktur dan konstruksi,
• Integrasi masing-masing infrastrktur dengan sistem kota/eksisting,
• Belum ada penjelasanan dasar penentuan prioritas kegiatan,
RENCANA AKSI PERBAIKAN LINGKUNGAN
• Belum ada alasan mengapa pelakanan kegiatan dilakukan oleh masyarakat atau pmerintah/pihak ke 3,
• Belum ada penjelasana alasan rencana pelaksanaan kegiatan per tahun anggaran,
• Kondisi yang diharapkan dan proyeksi status kekumuhan belum sesuai dengan penanganan yang direncanakan
09
14. HASIL REVIEW DOKUMEN RKM
10
No Wilayah RMC Kota/Kab Hasil Review Dokumen RKM
1 West Bandar Lampung Layak Dengan Catatan
2 West Bengkulu Layak Dengan Catatan
3 West Batam Layak Dengan Catatan
4 West Tanjung Jabung Barat Tidak Layak
5 West Palembang Layak Dengan Catatan
6 West Tanjung Balai Tidak Layak
7 Central Semarang Layak Dengan Catatan
8 Central Pekalongan Layak Dengan Catatan
9 Central Pasuruan Layak Dengan Catatan
10 Central Serang Layak Dengan Catatan
11 Central Sukabumi Layak Dengan Catatan
12 Central Banjarmasin Layak Dengan Catatan
13 Central Kapuas Layak Dengan Catatan
14 Central Palangka Raya Layak Dengan Catatan
15 East Makassar Layak Dengan Catatan
16 East Palopo Layak Dengan Catatan
17 East Bone Layak Dengan Catatan
18 East Kendari Layak Dengan Catatan
19 East Ambon Layak Dengan Catatan
20 East Bima Layak Dengan Catatan
15. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN RKM
11
UMUM
• Penggunaan format tabel pada setiap bab masih ada yang belum sesuai dengan
Juknis RKM terutama pada format RAB.
MANFAAT PEMBANGUNAN
• Belum ada penjelasan yang memadai tentang permasalahan dan rencana
penanganan kumuh, pemilihan prioritas kegiatan dan pemilihan jenis
konstruksi yang akan dibangun.
PETA LOKASI DAN INTEGRASI
• Kelengkapan Peta deliniasi, peta rencana lokasi pembangunan infrastruktur
dan peta integrasi infrastruktur dengan sistem kota/eksisting,
• Belum tergambarkan Integrasi masing-masing infrastrktur dengan sistem
kota/eksisting,
• Ketidaksesuaian hasil survei harga dengan BA kesepakatan penentuan harga
satuan.
16. CATATAN HASIL REVIEW DOKUMEN RKM
12
PERENCANAAN TEKNIS DAN BIAYA
• Gambar teknis belum tersedia secara lengkap,
• RAB belum dipisahkan antara RAB swadaya dan RAB BPM,
• RAB Swadaya masih belum sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis.
• Swadaya masyarakat yang terutang dalam BA kesepakatan swadaya belum sesuai/
terakomodir dalam RAB Swadaya yang disusun,
• Belum ada rencana pemaketan, yang tertuang dalam RKM hanya daftar
barang/material yang akan dilelangkan
• Gambar situasi belum memadai sehingga belum bisa menggambarkan rencana
lokasi pembangunan infrastruktur secara jelas,
• Komposisi perempuan sebagai calon tenaga kerja belum teridentifikasi secara
lemgkap,
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
• Perlu direncanakan lembaga penanggungjawab operasional dan pemeliharaan
sarana serta rencana kerja operasional dan pemeliharaan infrastruktu/prasarana
dan sarana termasuk pembiayaan.
18. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN RP2KPKP/SIAP
13
PERLUNYAMELAKUKANPENANGANANKAWASAN
PERMUKIMANKUMUHPERKOTAAN
KEBUTUHANPENANGANANKAWASANPERMUKIMAN
KUMUHMENJADI 0%YANGDITARGETKANDALAM RPJMN
2015-2019
PERMASALAHANKUMUHPERKOTAAN
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi
kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
kualitas saranadan prasaranayang tidak memenuhi syarat
AMANATUNDANG-UNDANGNO1 TAHUN2011 TENTANG
PERUMAHANDANKAWASANPERMUKIMAN
Pencegahanterhadap
munculnya kawasan
permukimankumuh
Peningkatankualitas
kawasanpermukiman
kumuh
RP2KPKP
Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan
berdasarkan SKKumuh
Rencanadan strategi penanganan melalui pencegahan
dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian
permasalahan permukiman kumuh perkotaan
Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen
bersamapemangku kepentingan
SEBAGAI INSTRUMENPERENCANAANTEKNIS
PENANGANANKUMUH
Perkuatan pemerintah kabupaten/kotamelalui pelibatan
aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh
Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman
kumuhmelalui polaaksi partisipatif (RencanaKerja
Masyarakat)
Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh
diselenggarakan oleh kelompok swadayamasyarakat
bersamapemerintah daerah
RP2KPKP/SIA
P
/SIAP
19. PERMEN PUPR NO 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
14
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
Indikator Permukiman Kumuh
Pencegahan Terhadap Perumahan
Kumuh
dan Permukiman Kumuh
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Perizinan
Standar Teknis
Kelaikan Fungsi
Pendampingan
Pelayanan Informasi
Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Penetapan Lokasi
Pola Penanganan
Pengelolaan
Peremajaan
Pemukiman Kembali
1)
2)
3)
a.
b
c
Kriteria Bangunan
Gedung
Kriteria Jalan Lingkungan
Kriteria Penyediaan Air
Minum
Kriteria Drainase
Lingkungan
Kriteria Pengelolaan Air
Limbah
Kriteria Pengelolaan
Persampahan
Kriteria Pengamanan
Kebakaran
1
4
5
6
7
2
3
Pemugaran
Ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
20. KEDUDUKAN RP2KPKP/SIAP DALAM KERANGKA
PEMBANGUNAN KOTA/KABUPATEN
15
UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG
PERDA
RTRW PROVINSI
PERDA RTRW
KABUPATEN/KOTA
PERDA RDTR
KAW PERKOTAAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2010
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
RP3KP
PROVINSI
RP3KP
KABUPATEN/KOTA
PERBUP/PERWAL
RENCANA KAWASAN
PERMUKIMAN (RKP)
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 88 TAHUN 2014
PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
RPJPN 2005-2025
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 2 TAHUN 2015
RPJMN 2015-2019
PERDA RPJPD DAN
RPJMD KABUPATEN/
KOTA
PERDA
RPJPD DAN RPJMD
PROVINSI
RPI2JM
KABUPATEN/KOTA
UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 201 TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas 15 (lima
belas) Haatau lebih
PROVINSI
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh)
Hasampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
KABUPATEN/KOTA
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas dibawah 10
(sepuluh) Ha
PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
SK Bupati/Walikotatentang
Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman
Kumuh
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HUNIAN
PERKOTAAN
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HUNIAN
PERDESAAN
PERENCANAAN TEMPAT
KEGIATAN PENDUKUNG
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
RencanaPencegahan
dan Peningkatan
Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan
RP2KPKP
Rencana
Penanganan
Permukiman
TematikLainnya
RencanaPenanganan
Permukiman Rawan
Bencana
RencanaPenanganan
Permukiman
Perbatasan Negara
RencanaPenanganan
Permukiman Perdesaan
Potensial
RENCANA SEKTOR
(SSK, RISPAM, RISPAH,
Masterplan Air
Minum, Masterplan
Drainase, RTBL)
SPPIP/RP2KP
&
RPKPP
mengamanatkan
diturunkan
diacu
Keterangan:
RP2KPKP/SIAP
21. KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKP/SIAP
16
TARGET0%
KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH 2019
ISU
STRATEGIS
KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG TERKAIT
DENGAN PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
KEBUTUHAN
PENANGANAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH
ARAH KEBIJAKANDAN
STRATEGI
PENINGKATAN KUALITAS
PENCEGAHAN
STRATEGI
PENANGANAN
SKALA KAWASAN
PRIORITAS
STRATEGI
PENANGANAN
SKALA KOTA
KEBUTUHANPROGRAM
DANKEGIATAN
SKALA KAWASAN PRIORITAS
KEBUTUHANPROGRAM
DANKEGIATAN
SKALA KOTA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
SKALA KAWASAN
PRIORITAS
PROGRAM DAN
KEGIATAN
SKALA KOTA
KONDISI
EKSISTING
PERMASALAHAN
PERMUKIMAN
KUMUH
PROGRAM DAN
KEGIATAN
KAWASAN
PENGEMBANGAN
TAHAP 1
READINESSCRITERIA
PENDANAAN, KESIAPAN LAHAN, KESIAPAN
MASYARAKAT, KOMITMEN PEMERINTAH
DAERAH, KEBIJAKAN PEMDA, DSB
22. FORMULASI HASIL PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI
DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN
17
Keterangan :
1. Berdasarkan kondisi kekumuhan
a. Kumuh Berat, nilai 71 – 95
b. Kumuh Sedang, nilai 45 – 70
c. Kumuh Ringan, nilai 19 – 44
2. Berdasarkan pertimbangan lain :
a. Pertimbangan lain tinggi , nilai 11 -15
b. Pertimbangan lain sedang, nilai 6 - 10
c. Pertimbangan lain rendah, nilai 1 - 5
3. Berdasarkan pertimbangan lain :
a. Status tanah legal, nilai posistif (+)
b. Status tanah tidak legal, nilai negatif (-)
27. PELAKSANAAN DESK
21
SENIN
29/06/2016
SELASA
30/06/2016
Pembahasan catatan hasil evaluasi SIAP dan rencana
tindak lanjut yang diperlukan
Pembahasan catatan hasil evaluasi NUAP, RKM Siklus 1,
persiapan RKM Siklus 2, usulan kegiatan skala kawasan
TA 2017 dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)
DESK 1 DESK 2 DESK 3
West Region Central Region East Region
Lantai 5 Lantai 6 Lantai 5
28. PELAKSANAAN DESK
22
KOTA/KAB PETUGAS DESK
RMC PPK / NMC
Batam Susita Basuki
Tanjung Balai Yudo Ariyanto Fauzan
Bengkulu Dani Budiyana Bayu / Sabran
Tanjung Jabung Barat Alkat Bayu
Palembang Arpani Fauzan / Viktor
Bandar Lampung Mustahada Basuki
Serang Marno Bagus
Sukabumi Harry S Bagus
Pasuruan Setia Riskan
Pekalongan Setyadi / Virgie
Semarang Setyadi / Virgie
Banjarmasin Adi I Dedi
Palangkaraya Titin Rusdin
Kapuas Bejo Dedi / Edi
Makassar Ahmad Niko
Kendari Bambang Lilik
Palopo Haerudin Lilik / Tanuda
Ambon Gustang Samy
Bone Ammas Son / Izudin