1. Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
Lokasi Keterpaduan dan
Penyusunan RKA-KL Tahun 2015
Jakarta, 1- 3 September 2014

2. Outline
1. Lokasi Keterpaduan 2015
1. Kriteria Penetapan Lokasi Prioritas Keterpaduan Tahun 2015
2. Lokasi Keterpaduan Permukiman Kumuh
2. Rencana Kegiatan Tahun 2015
1. Alokasi Anggaran Dit. Bangkim 2015
2. RKP Dit. Bangkim Tahun 2015
3. Penyesuaian Struktur Program 2015 - 2019
4. Penjelasan Struktur Program 2015 - 2019
3. Penyusunan Anggaran 2015
1. MekanismePenelitian RKA-KL
2. Struktur Anggaran RKA-KL
3. Contoh Perekaman RKA-KL

3. Lokasi Keterpaduan 2015
1
 Kriteria Penetapan Lokasi Prioritas
Keterpaduan Tahun 2015
 Lokasi Keterpaduan Permukiman Kumuh

4. Kriteria Penetapan Lokasi Prioritas Keterpaduan Tahun 2015
Prioritas Kluster A + B dan kesesuaian KSK
SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh
Klasifikasi Kumuh Berat
Penetapan Lokasi
64 Kabupaten/Kota
Leadership/Komitmen Pemerintah Daerah
Hasil verifikasi/validasi data dari satker provinsi
Angka luasan kumuh yang tidak ekstrim
Terdapat Kebutuhan AM, PLP, dan Bangkim
Evaluasi Kegiatan Tahun 2014 4

5. LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH
No Provinsi
Prioritas 1 Delivery Program
Kumuh Prioritas 2 Delivery Program
Kumuh
Kabupaten/ Kota Nama Kawasan Klaster Luas
(Ha) Kabupaten/ Kota Nama Kawasan Klaster Luas
(Ha)
1 NAD Kota Sabang Cot Ba'u A 10,30 Kota Langsa Gp. Telaga Tujuh A 5,04
2 Sumatera Utara Kota Medan Medan Belawan A Kota Tanjung Balai Bunga Tanjung B 6,53
3 Sumatera Barat Kota Padang Kawasan Jati, Kec. Padang Timur A 2,10 Kab. Agam Padang Lua A 23,80
4 Riau Kota Pekanbaru Kec. Lima Puluh, Kec. Rumbai
Pesisir, Senapelan A 46,58 Kab. Indragiri Hulu Rengat & Pasir Penyu C 46,17
5 Kepulauan Riau Kab. Bintan Kampung Keke & Belakang Pasar A 20,72 Kab. Natuna Bunguran Timur B 60,00
6 Jambi Kab. Batanghari Kec. Muara Bulian A 7,80 Kab. Kerinci Batang Sangir A 21,39
7 Sumatera
Selatan Kota Palembang Ilir Timur 1, 2 dan Ilir Barat 2 A 104,28 Kota Lubuk Linggau Mesat Seni, Mesat Jaya, & Muara
Enim (Kec. Lubuk Linggau Timur) B 12,38
8 Bangka
Belitung
Kota Pangkal
Pinang
Kel. Samabung Lama Kec. Bukit Intan
& Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam A 28,71 Kab. Bangka Barat Muntok B 12,33
9 Bengkulu Kota Bengkulu Rawa Makmur A 7,84 Kab. Rejang Lebong Curup A 8,09
10 Lampung Kab. Lampung
Timur Labuhan Maringgai A 82,45 Kab. Pringsewu Pringsewu & Pegelaran A 35,60
11 Jawa Barat Kota Bogor Kawasan Mulyaharja A 15,21 Kota Cirebon Lemah Wungkuk A 33,61
12 Banten Kab. Pandeglang Kawasan Labuan A 19,28 Kab. Serang Ciruas A 4,56
13 Jawa Tengah Kota Semarang Semarang Utara A 66,21 Kab. Grobogan Purwodadi A 17,30
14 DI Yogyakarta Kota Yogyakarta Pringgokusuman, Pakuncen,
Tegalrejo, Notoprajan, & Ngampilan A 17,36 Kab. Sleman Sinduadi, Gedongan A 12,75
15 Jawa Timur Kota Malang Blimbing A 97,49 Kota Pasuruan Kel. Panggung Rejo, Ngemplak
Rejo, & Trajeng A 30,66
TOTAL 526,33 330,21

6. LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH
No Provinsi
Prioritas 1 Delivery Program Kumuh Prioritas 2 Delivery program Kumuh
Kabupaten/ Kota Nama Kawasan Klaster Luas (Ha) Kabupaten/ Kota Nama Kawasan Klaster Luas (Ha)
16 Bali Kab. Tabanan Kediri A Kab. Bangli Sukawati B
17 Nusa Tenggara
Barat Kota Bima Tolodara A 23,80 Kab. Lombok Tengah Bantaran Sungai Jangkok A 11,70
18 Nusa Tenggara
Timur Kab. Belu Atambua A 11,30 Kota Kupang Oesapa 12,60
19 Kalimantan Barat Kota Pontianak Kel. Benua Melayu
Laut A 12,90 Kota. Singkawang Roban A 11,50
20 Kalimantan Tengah Kab. Sukamara Kota Lama A Kota Palangkaraya Kawasan Jalan Mendawai - 10,10
21 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Belitung dan Kuin A 11,50 Kab. Kotabaru Kws. Dirgahayu Rampa A 24,60
22 Kalimantan Timur Kota Balikpapan Muara Rapak A 16,60 Kota Samarinda Sei Kapih A
23 Sulawesi Utara Kota Manado Kawasan Tuminting - 18,30 Kota Bitung Kawasan Girian A 18,40
24 Gorontalo Kota Gorontalo Siendeng A 20,00 Kab. Pohuwatu Kawasan Pohuwatu A
25 Sulawesi Tengah Kota Palu Tondo A 11,50 Kab. Parigi Mountong Kawasan Parigi A 13,00
26 Sulawesi Selatan Kota Makassar Pattingaloang
Cambaya - 16,10 Kab. Barru Kawasan Garongkong Limpo
Majang A 13,60
27 Sulawesi Barat Kab. Mamuju Binanga A 13,01 Kab. Majene Kawasan Banggae B 12,72
28 Sulawesi Tenggara Kab Kolaka Lamokato A 11,80 Kab. Wakatobi Pongo A 19,33
29 Maluku Kota Ambon Benteng A 12,10 Kota Tual Laimu A
30 Maluku Utara Kota Ternate Mangga dua A 12,20 Kab. Halmahera
Tengah Fidi Jaya A 21,32
31 Papua Kota. Jayapura Imbi - 24,08 Kab.Merauke Karang Indah B 11,36
32 Papua Barat Kab. Manokwari Anggrem Borobudur A 15,63 Kab. Sorong Aimas B
TOTAL 230,82 180,23

7. Rencana Kegiatan Tahun 2015
2
 Alokasi Anggaran Dit. Bangkim 2015
 Sandingan Penyesuaian Struktur Program
Tahun 2015 – 2019
 Catatan Penyusunan Program 2015
 Penjelasan Struktur Program 2015 - 2019

8. RKP Bidang Cipta Karya Tahun 2015
Penyesuai
an PHLN
Vol Jumlah Vol Alokasi
(RM)
Alokasi
(PHLN) Vol RM PHLN Jumlah Vol RM PHLN Jumlah
III DIT BANGKIM 3.847,77 - - 3.430,24 417,53 3.847,77 3.430,2 417,53 3.847,77 (21,01)
1 Layanan Perkantoran Bulan 12 66,30 12 66,30 - 66,30 12 66,3 - 66,29 -
2
Peraturan
Pengembangan
Permukiman
NSPK 2 15,00 2 15,00 - 15,00 2 15,0 - 15,00 -
3
Lap Pembinaan
Pengembangan
Permukiman
Laporan 68 87,00 68 87,00 - 87,00 106 100,5 - 100,50 38 (21,01)
4
Lap Pengawasan
Pengembangan
Permukiman
Laporan 38 13,50 38 13,50 - 13,50 -
5
Infrastruktur Kawasan
Permukiman Perkotaan
Kawasan 285 944,95 285 733,45 211,50 944,95 285 733,4 211,50 944,95 -
6
Rusunawa Beserta
Infrastruktur
Pendukungnya
Unit 4.800 770,00
4800/
~48 TB
770,00 - 770,00 22 770,0 - 770,00 (26)
7
Infrastruktur Kawasan
Permukiman
Perdesaan
Kawasan 203 605,00 203 605,00 - 605,00 203 605,0 - 605,00 -
8
Infrastruktur
Pendukung Keg.
Ekonomi & Sosial
(RISE)
Kecamatan 237 221,02 237 15,00 206,02 221,02 237 15,0 206,02 221,02 -
9
Pembangunan
infrastruktur
perdesaan (PPIP)
Desa 3.900 1.125,00 3.900 1.125,00 - 1.125,00 875 1.125,0 - 1.125,00 (3.025)
No Program / Kegiatan /
Output Satuan
RKP 2015
(sesuai SE Pagu
Indikatif)
Usulan RKP 2015 sesuai Surat Menteri PU
Selisih
Thd
Sasaran
RKP
Usulan
Penye
suaian
Tambahan
Hasil TM
lanjutan
Penyesuaian
RKA KL 2015
(Pagu Anggaran)
Rencana Kegiatan Tahun 2015 8

9. Sandingan Penyesuaian Struktur Program Tahun 2015 - 2019
9

10. Catatan Penyusunan Program 2015
 Penyesuaian target dan alokasi per Output akibat
pemanfaatan sebagian alokasi 2015 untuk kegiatan lanjutan
MYC 2014 Pembangunan Rusunawa sebagai dampak
pemotongan anggaran 2014.
 Rencana pengalihan alokasi dana desa dalam rangka
implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa sebesar Rp 975
Milyar (3.900 Desa)
 Apabila kebutuhan pemenuhan kegiatan di atas menggunakan
alokasi baseline sesuai SE Pagu Anggaran akan menyebabkan
pengurangan anggaran dan target output RKP 2015 yaitu:
 Pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) sebanyak
3.900 desa.
10

11. Penjelasan Struktur Program 2015 - 2019
Kerangka kebijakan penyelenggaraan pembangunan
permukiman tahun 2015-2019
 Menjaga koridor amanat UU No1/2011 dan UU No 20/2011
dalam Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.
 Mewujudkan fungsi pengendalian yang merupakan bentuk
Pembinaan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam lingkup Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman.
 Merupakan struktur peran pengaturan, pembinaan, pengawasan
dan pembangunan dalam mewujudkan permukiman yang layak
huni dan berkelanjutan.

12. Peraturan Pengembangan Permukiman
 Merupakan konsep pengaturan dalam lingkup
penyelenggaraan kawasan permukiman.
 Menjadi kebutuhan akan payung pengaturan dari koridor
amanat UU no 1/2011 dan UU No 20/2011 dalam
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.
 Mewujudkan fungsi pengendalian melalui bentuk-bentuk
pengaturan kinerja Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Perkotaan, Perdesaan dan Kawasan Khusus.
 Meyiapkan konsep kampanye publik pada skala Pemerintah,
Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan
kawasan permukiman
 Melakukan pemberdayaan pelaku berupa tenaga terlatih
dan terdidik dalam penyelenggaraan kawasan permukiman

13. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan
Permukiman
 Merupakan konsep pembinaan dan pengawasan dalam
lingkup penyelenggaraan kawasan permukiman.
 Mewujudkan fungsi pembinaan melalui bentuk-bentuk
pendampingan kinerja dalam:
a. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan
penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai amanat
undang-undang (RP2KP).
b. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan
penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai tipologi
permukiman (perkotaan dan perdesaan)
c. Melakukan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas,
dan perkuatan kinerja kelembagaan pelaku kegiatan
(pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam
penyelenggaraan kawasan permukiman

14. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Perkotaan
 Merupakan konsep pelaksanaan dalam lingkup penyelenggaraan kawasan
permukiman pada lingkungan hunian perkotaan
 Menjadi kebutuhan dari upaya percepatan target perencanaan permukiman
dan pembangunan permukiman kota tanpa kumuh.
 Menempatkan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh sebagai payung
penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan
 Melakukan peremajaan kawasan permukiman bersifat menyeluruh dalam
kerangka
 pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung dan/atau mendorong
terwujudnya TRIDAYA
 Melakukan pemugaran/perbaikan bersifat sebagian/parsial dalam kerangka
pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung dan/atau mendorong
terwujudnya kualitas pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
 Melakukan Penyusunan Rencana pada upaya percepatan target Permukiman
kota tanpa kumuh berupa dukungan fasilitasi pembangunan Rumah Susun
Sewa dan/atau Rumah Tapak termasuk pembangunan infrastruktur
pendukungnya.

15. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Perdesaan
 Merupakan konsep pelaksanaan dalam lingkup penyelenggaraan
kawasan permukiman pada lingkungan hunian Perdesaan.
 Menjadikan penyelenggaraan kawasan permukiman perdesaan
memiliki kemampu an mendukung/mendorong terwujudnya
kawasan permukiman perdesaan yang potensial sesuai dengan
rencana tata ruang, pengembangan komoditas unggulan,
memiliki kelayakan keberlanjutan
 Melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung/mendorong
kesiapan kawasan permukiman perdesaan sebagai Kawasan
Minapolitan, Kawasan Agropolitan dan Kawasan Strategis
Kabupaten.
 Melakukan pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam kerangka
pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman
perdesaan yang berbasis komunitas pemukim di perdesaan
termasuk melakukan sosialisasi/deseminasi/publikasi

16. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Khusus
 Merupakan konsep pelaksanaan dalam lingkup
penyelenggaraan kawasan permukiman pada
lingkungan hunian dengan karakter khusus sesuai
dengan kebijakan Pemerintah.
 Melakukan pembangunan infrastruktur untuk
mendukung prosedur pencegahan dan
penyelamatan masyarakat pada daerah-daerah
rawan bencana
 Melakukan pembangunan infrastruktur pada kawasan
yang memiliki karakter khusus sebagai kawasan
perbatasan/pulau terluar/terpencil sesuai dengan
kebijakan pemerintah.

17. Penyusunan Anggaran 2015
4
 Materi Penelitian RKAKL
 Poses Penelitian RKAKL
 Struktur Anggaran RKAKL
 Aturan Penulisan Sub Komponen
 Format pengisian RKAKL
 Catatan

18. Materi Penelitian RKAKL 2015
Materi penelitian yang perlu disiapkan oleh masing-masing Satker di koordinasikan oleh
Unit Eselon 2 sejalan dengan proses penajaman RKA-K/L sebagaimana butir 1 (satu) di
atas adalah:
1. Format A, B, C dan D RKA-K/L (Rekap per Eselon 2 dan per Satker),
2. Format 2, 3 RKA-K/L (Rekap per Eselon 2 dan per Satker),
3. Kertas Kerja RKA-K/L per Satker,
4. Matriks Pagu Anggaran (Satuan 3) per Satker,
5. Matriks Pemetaan Output (Rekap Per Eselon 2 dan Breakdown per Satker),
6. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
per Paket Pekerjaan
7. Dalam terdapat usulan kegiatan Tahun Jamak, maka perlu melampirkan
kelengkapan-kelengkapan usulan kegiatan berupa; 1). Ringkasan Pendanaan Per
Tahun, 2). TOR dan RAB, 3). Kajian Teknis, 4). Jadwal Pelaksanaan, 5). Surat
Kelayakan Teknis dan 6). SPTJM
8. Dalam hal terdapat usulan perbaikan/renovasi kantor, maka perlu melampirkan
dokumen analisa teknis dari Dit Penataan Bangunan dan Lingkungan
9. Dalam hal terdapat usulan pengadaan kendaraan bermotor, maka perlu
melampirkan Risalah Lelang beserta TOR pengadaan kendaraan bermotor
10. Materi penelitian di atas, akan dituangkan dalam Dokumen Catatan Hasil
Penelitian dan Reviu Awal (CHPRA) seluruh Satuan Kerja (Format CHPRA dapat
dilihat pada lampiran 3).
18

19. Proses Penelitian RKAKL 2015
PETUGAS
PENDAMPING (BIRO
PKLN & ITJEN)
TIM
PENELITI
TIM PENELITI/
STAF RENTEK
1 FORUM PENELITIAN
Penelitian KK, RKA Satker & Kelengkapan
Dokumen Pendukung
Forum penelitian akan dibagi menjadi
beberapa Desk per- Satker
Forum penelitian dihadiri oleh:
KESEPAKATAN HASIL PENELITIAN
(CHPRA-CATATAN HASIL
PENELITIAN DAN REVIU AWAL)
Tim Peneliti dari Dit Bina Program
Tim Peneliti Perwakilan Dit. Sektor
Satker Terkait,
Randal Propinsi, serta
Petugas Pendamping dari Biro
SATKER
TERKAIT
SATKER
RANDAL
PENANDATANGAN KESEPAKATAN
HASIL PENELITIAN 2
19
CHPRA ditandatangani oleh :
KA SATKER
KETUA TIM PENELITI (sebagai perwakilan
Dit Bina Program),
ANGGOTA TIM PENELITI (sebagai
perwakilan Dit Sektor/ Unit Eselon 2
Pembina Satker)
KA SATKER TERKAIT
KA SATKER RANDAL
HASIL PENELITIAN 3
Penyimpanan Dokumen Hasil Penelitian :
Satu Bundel KA SATKER
Satu Bundel untuk Dit Bina Program
Dua Bundel untuk Unit Eselon 2 Pembina
DOKUMEN HASIL
PENELITIAN PENDOKUMENTASIAN KESEPAKATAN
Sekretariat

20. Struktur Anggaran RKAKL 2015
Perekaman lokasi
Kab/Kota yang semula
berada pada level output
digeser menjadi berada
pada level sub
komponen
20

21. Aturan Penulisan Sub Komponen
untuk Kegiatan Fisik
List Kodefikasi Sub Komponen / Kodefikasi Kab/Kota
KODE SUB KOMPONEN
ACEH
AA KAB. ACEH SELATAN
AB KAB. ACEH TENGGARA
AC KAB. ACEH TIMUR
AD KAB. ACEH TENGAH
AE KAB. ACEH BARAT
AF KAB. ACEH BESAR
AG KAB. PIDIE
AH KAB. ACEH UTARA
AI KAB. SIMEULUE
AJ KAB. ACEH SINGKIL
AK KAB. BIREUN
KODE SUB KOMPONEN
SUMATERA BARAT
CE KAB. PESISIR SELATAN
CF KAB. SOLOK
CG KAB. SAWAHLUNTOSINJUNJUNG
CH KAB. TANAH DATAR
CI KAB. PADANG PARIAMAN
CJ KAB. AGAM
CK KAB. LIMA PULUH KOTO
CL KAB. PASAMAN
CM KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
CN KAB. DHARMASRAYA
CO KAB. SOLOK SELATAN
KODE SUB KOMPONEN
RIAU
CX KAB. KAMPAR
CY KAB. INDRAGIRI HULU
CZ KAB. BENGKALIS
DA KAB. INDRAGIRI HILIR
DB KAB. PELALAWAN
DC KAB. ROKAN HULU
DD KAB. ROKAN HILIR
DE KAB. SIAK
DF KAB. KUANTAN SINGINGI
DG KAB. KEPULAUAN MERANTI
DH KOTA PEKANBARU
DI KOTA DUMAI
KODE SUB KOMPONEN
SUMATERA UTARA
AX KAB. TAPANULI TENGAH
AY KAB. TAPANULI UTARA
AZ KAB. TAPANULI SELATAN
BA KAB. NIAS
BB KAB. LANGKAT
BC KAB. KARO
BD KAB. DELI SERDANG
BE KAB. SIMALUNGUN
BF KAB. ASAHAN
BG KAB. LABUAN BATU
BH KAB. DAIRI
BI KAB. TOBA SAMOSIR
BJ KAB. MANDAILING NATAL
21
Contoh : Kodefikasi Sub Komponen untuk
Kegiatan Fisik
AL KAB. ACEH BARAT DAYA
AM KAB. GAYO LUES
AN KAB. ACEH JAYA
AO KAB. NAGAN RAYA
AP KAB. ACEH TAMIANG
AQ KAB. BENER MERIAH
AR KAB. PIDIE JAYA
AS KOTA BANDA ACEH
AT KOTA SABANG
AU KOTA LHOKSEUMAWE
AV KOTA LANGSA
AW KOTA SUBULUSSALAM
CP KAB. PASAMAN BARAT
CQ KOTA PADANG
CR KOTA SOLOK
CS KOTA SAWAH LUNTO
CT KOTA PADANG PANJANG
CU KOTA BUKITTINGI
CV KOTA PAYAKUMBUH
CW KOTA PARIAMAN
KEPULAUAN RIAU
DJ KAB. BINTAN
DK KAB. KARIMUN
DL KAB. NATUNA
DM KAB. LINGGA
DN KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
DO KOTA BATAM
DP KOTA TANJUNG PINANG
BK KAB. NIAS SELATAN
BL KAB. PAKPAK BARAT
BM KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
BN KAB. SAMOSIR
BO KAB. SERDANG BEDAGAI
BP KAB. BATUBARA
BQ KAB. PADANG LAWAS UTARA
BR KAB. PADANG LAWAS
BS KAB. LABUAN BATU SELATAN
BT KAB. LABUAN BATU UTARA
BU KAB. NIAS UTARA
BV KAB. NIAS BARAT
BW KOTA MEDAN
BX KOTA PEMATANG SIANTAR
BY KOTA SIBOLGA
BZ KOTA TANJUNG BALAI
CA KOTA BINJAI
CB KOTA TEBING TINGGI
CC KOTA PADANG SIDEMPUAN
CD KOTA GUNUNG SITOLI

22. Aturan Penggunaan Output
Aplikasi RKA-KL saat ini
belum mengakomodir
Struktur angaran yang
baru sesuai dengan
Renstra DJCK 2015-2019

23. Penulisan Output
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman
Perubahan Nama Output
Perubahan Nama
Sub Output
Perubahan Nama
Komponen
Penambahan Nama
Sub Output

24. Penulisan Output
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Perubahan Nama
Sub Output
Volume output
menggunakan (Hektar)
Perubahan Nama
Komponen
Penulisan Pemaketan
pekerjaan

25. Penulisan Output
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
Perubahan Nama
Sub Output
Volume output
menggunakan (Hektar)
Perubahan Nama
Komponen
Penulisan Pemaketan
pekerjaan

26. Catatan Penyusunan RKAKL TA 2015
1. Diwajibkan menggunakan SBM (Standar Biaya Masukan) contoh :
Honorarium kasatker, sewa kendaraan, uang harian dll
2. Penulisan harus sesuai dengan struktur Anggaran yang akan
diterapkan sebagai acuan penajaman RKA-K/L Tahun 2015. contoh :
Output, Sub Output, Komponen dan Sub Komponen.
3. Alokasi Prakiraan Maju dalam aplikasi RKAKL per Satker wajib di isi
dengan baik sehingga total alokasi sesuai dengan Prakiraan Maju
dalam dokumen perencanaan (RKP)
4. Pencantuman Volume output sesuai dengan rincian/detail kegiatan
contoh: hektar, laporan dll
5. Pagu anggaran layanan perkantoran menggunakan acuan tahun 2014

27. TERIMA KASIH