1. Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. 2. Dokumen tersebut meninjau progres monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap 162 peraturan daerah, dengan 40% sudah dievaluasi. 3. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah bangunan gedung dan merencanakan roadmap untuk menangani permasalahan ter

1. Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah
Bangunan Gedung
Presentasi Akhir
15 Desember 2014
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. MATERI PAPARAN
1. Pendahuluan
2. Progres Monitoring Dan Evaluasi PERDA
Bangunan Gedung
3. Daftar Permasalahan
4. Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 2

3. PENDAHULUAN
1. Sejak diundangkannya UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 28/2002, hingga saat ini baru 48,9% kabupaten kota
yang telah menerbitkan Perda Bangunan Gedung atau sama dengan 246
Kabupaten/Kota;
2. Dalam penerapan (implementasi) peraturan daerah bangunan gedungnya,
kabupaten/kota masih banyak yang belum mampu baik secara teknis dan
sumber daya manusia secara menyeluruh;
3. Oleh karenanya diperlukan peranan pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi upaya pembinaan kepada aparat agar mampu
mengimplementasikan terutama terkait komponen amanat undang-undang
bangunan gedung yakni IMB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan
Gedung.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 3
Latar Belakang Pekerjaan

4. PENDAHULUAN
MAKSUD PEKERJAAN:
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap substansi PERDA BG
Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi PERDA BG;
3. Menggali sejauhmana permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam
implementasi PERDA BG.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 4
Maksud dan Tujuan Pekerjaan
TUJUAN PEKERJAAN:
1. Terlaksananya percepatan pelaksanaan PERDA BG;
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PERDA BG;
3. Tersusunnya masukan pengkayaan substansi monitoring dan evaluasi dari
peserta workshop;
4. Terpetakannya hasil monitoring dan evaluasi PERDA BG;
5. Terselenggaranya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di
kabupaten/kota

5. PENDAHULUAN
1. Digunakannya Modul Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Bangunan Gedung;
2. Terkumpulnya hasil Monitoring dan Evaluasi secara lengkap
mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh kab/kota
sasaran dari Konsultan Individual Provinsi;
3. Tersusunnya hasil pemetaan dan kajian monev penyelenggaraan
bangunan gedung dan rekomendasi penanganan permasalahan
penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-masing
kab/kota sasaran secara spesifik;
4. Tersusunnya usulan roadmap/peta jalan kegiatan penanganan
permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-
masing kab/kota sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 5
Keluaran

6. PENDAHULUAN
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 6
Metodologi
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8
1. Uji Coba;
2. Survei
1. Diskusi/
Pertemuan
Para Pakar,
Profesional ;
2. Diskusi Tim
Ahli KME
1. Koordinasi
ke KI, SNVT
PBL;
2. Pengerjaan
Desk KME;
3. Email/Web
Base
1. Analisis
Kesesuaian
Substansi
PERDA BG;
2. Analisis
implementas
i PERDA BG.
1. Tipologi
Evaluasi
format
grafik/teks
kab/kota
2. Tipologi
Evaluasi
format grafik
Provinsi
1. Penyampaia
n hasil
evaluasi
substansi
PERDA BG;
2. Penyampaia
n hasil
implementas
i
1. Kunjungan
ke SNVT PBL
yang
mengalami
kendala;
2. Monitoring
& Evaluasi
dengan KI
Finalisasi
Roadmap 3
tahun
mendatang
METODA
Masukan
perbaikan
modul
Masukan
perbaikan modul
dan final Modul
evaluasi
substansi dan
implementasi
Hasil evaluasi
substansi perda
BG dan
implementasi P
BG
Kesimpulan awal
terhadap 160
PERDA BG
Kab/Kota
Tipologi
permasalahan
implementasi
PERDA BG
Hasil evaluasi
substansi dan
implementasi
PERDA BG
Terselesaikannya
permasalahan di
SNVT Provinsi
Road Map 3
Tahun
Mendatang
KELUARAN
KEGIATAN
100% 40% 40% 40% 100% 100% 40%100%

7. PENDAHULUAN
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 7
Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi
No Provinsi
Jumlah
Kab/Kota
Jumlah
Kab/Kota sdh
Perda
Target 2014
(Sasaran)
1 Nanggroe Aceh Darussalam 23 6 2
2 Sumatera Utara 33 2 0
3 Sumatera Barat 19 15 13
4 Riau 12 4 6
5 Kepulauan Riau 7 3 3
6 Bangka Belitung 7 2 1
7 Sumatera Selatan 16 3 2
8 Jambi 11 4 3
9 Bengkulu 10 6 3
10 Lampung 15 5 1
11 Banten 8 6 4
12 DKI Jakarta 1 1 1
13 Jawa Barat 27 15 9
14 Jawa Tengah 35 25 21
15 DI Yogyakarta 5 5 5
16 Jawa Timur 38 16 10
Jumlah 84
No Provinsi
Jumlah
Kab/Kota
Jumlah
Kab/Kota sdh
Perda
Target 2014
(Sasaran)
17 Bali 9 4 4
18 Nusa Tenggara Barat 10 6 6
19 Nusa Tenggara Timur 22 10 10
20 Kalimantan Barat 14 6 6
21 Kalimantan Selatan 13 10 6
22 Kalimantan Tengah 14 9 5
23 Kalimantan Timur 10 3 0
24 Kalimantan Utara 5 1 1
25 Sulawesi Barat 6 2 1
26 Sulawesi Tengah 12 6 5
27 Sulawesi Selatan 24 19 16
28 Sulawesi Utara 15 6 0
29 Sulawesi Tenggara 13 9 9
30 Gorontalo 6 2 1
31 Maluku 11 3 0
32 Maluku Utara 10 2 0
33 Papua 29 7 7
34 Papua Barat 13 3 1
Jumlah 78
1. Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi meliputi 34 Provinsi dengan jumlah
kabupaten dan kota sebanyak 163.
2. Wilayah cakupan tersebut adalah kabupaten/kota yang PERDA Bangunan Gedungnya
dikeluarkan (lahir) pada tahun 2004, 2006 s/d 2014

8. PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 8
Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
73%
27%
Grafik Kesesuaian Substansi di 66
Kab/Kota Sesuai Amanat UU PBG
Belum Sesuai (Tidak Lengkap) Sesuai (Lengkap: IMB+SLF+TABG+PDTBG)
66
64
33
64
0 10 20 30 40 50 60 70
IMB
SLF
TABG
PDTBG
Progres Evaluasi Substansi PERDA
BG di 66 Kab/Kota
66 Kab/Kota
100%
97%
50%
97%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
IMB
SLF
TABG
PDTBG
Grafik Persentase
Kesesuaian
Amanat UU P BG
di 66 Kab/Kota
Sumber: Tim Penyusun, 2014 Sumber: Tim Penyusun, 2014
Sumber: Tim Penyusun, 2014

9. PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 9
Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
1. Jumlah Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang telah terkoleksi dalam bentuk softcopy dan
harcopy = 162 Kab/Kota;
2. Progres pekerjaan konsultan manajemen evaluasi mencapai 40% atau sama dengan 66 kab/kota.
3. Jumlah perda bangunan dan gedung yang masih dievaluasi mencapai 60% atau sama dengan 97
Kab/Kota.
4. Pekerjaan konsultan manajemen monitoring dan evaluasi masih akan terus berlangsung hingga
selesainya seluruh kegiatan.
66
97
0
20
40
60
80
100
120
Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi
Progres Monitoring dan Evaluasi
Jumlah
40%
60%
0%
20%
40%
60%
80%
Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi
Progres Monitoring dan Evaluasi
(%)
%

10. PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 10
Grafik Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
2
0
13
6
3
1
2
3 3
1
4
1
9
21
5
10
4
6
10
6 6
5
0
1 1
5
16
0
9
1
0 0
7
1
2
0
5
1
3
1 1 1 1
0
3
1
3
11
3
6
0
2
1
4
3
4
0
1 1 1
2
0
2
0 0 0
1 1
NanggroeAcehDarussalam
SumateraUtara
SumateraBarat
Riau
KepulauanRiau
BangkaBelitung
SumateraSelatan
Jambi
Bengkulu
Lampung
Banten
DKIJakarta
JawaBarat
JawaTengah
DIYogyakarta
JawaTimur
Bali
NusaTenggaraBarat
NusaTenggaraTimur
KalimantanBarat
KalimantanSelatan
KalimantanTengah
KalimantanTimur
KalimantanUtara
SulawesiBarat
SulawesiTengah
SulawesiSelatan
SulawesiUtara
SulawesiTenggara
Gorontalo
Maluku
MalukuUtara
Papua
PapuaBarat
Target 2014 (Sasaran) Selesai Monev

11. PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 11
Grafik Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
75%
100%
68%
75%
0%
88%
75%
88% 88%
100%
54%
0%
73%
68%
50%
61%
100%
75%
93%
46%
75% 75%
100%
25%
50%
88% 84%
100%
83%
100%100%100%
83%
75%
Grafik Monitoring dan Evaluasi Substansi Perda BG di Indonesia
% Lengkap % Tidaklengkap
IMB SLF TABG PDTBG√ √√√

12. PETA MASALAH
1. Belum adanya tenaga ahli di Kabupaten/Kota, yang sesuai sehingga
banyak daerah yang belum membentuk TABG;
2. Belum implementatif amanat UU BB soal IMB, SLF, TABG dan PDTBG
yang disebabkan permasalahan pemehaman terhadap substansi SLF,
TABG dan PDTBG, serta permasalahan kualitas SDM di kelembagaan
BG;
3. Permasalahan anggaran untuk implementasi, seperti pembiayaan tim ahli
bangunan gedung;
4. Belum dipahaminya manfaat dilaksanakannya pendataan bangunan
gedung;
5. Kurangnya personil kelembagaan dalam implementasi IMB/SLF sesuai
harapan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya kualitas/kuantitas
pelayanan;
6. Masih adanya kabupaten/kota yang tidak melibatkan dinas teknis dalam
pemberian ijin IMB;
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 12
Daftar Masalah

13. ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 13
ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG
Kab/kota Tahun Perda
Badan
Perijinan
Payung Hukum Kelembagaan Tipologi Fasilitasi/Non
Fasilitasi
Roadmap 3 Tahun Mendatang
Tipologi Jenis Fasilitasi
IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kab. Lamongan 2007 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Ponorogo 2010 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Gresik 2011 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Ngawi 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG
Kab. Jombang 2011 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Tulungagung 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG
Kab. Bangkalan 2012 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Kediri 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG
Kab. Sidoarjo 2013 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Pacitan 2012 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kota Probolinggo 2008 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kota Surabaya 2009 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kota Blitar 2011 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kota Malang 2004 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG
Kota Madiun 2010 Na 1 1 0 1 1 0 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG PH & KG KG
Kota Pasuruan 2012 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Keterangan:
ILF = Implementatif (Pada Perda diatur, dan diimplementatifkan pada kelembagaan/operasional)
TLF
= Tidak Implementatif (Pada Perda diatur/tidak diatur, dan/atau pada kelembagaan
(operasional)/tidak operasional)
PH = Payung Hukum
KG = Kelembagaan
Fasilitasi = Difasilitasi oleh pusat melalui Dit PBL-CK
SISIL = Konfirmasi melalui Quesioner Online
Asumsi I = Semua perda yang keluar pada tahun 2012 ke atas dan tidak mengatur soal SLF, TABG, PDTBG
Asumsi 2
= Semua hasil analisis kesesuaian substansi perda BG yang tidak mengatur SLF, TABG dan
PDTBG
Sumber: Tim Penyusun, 2014
Usulan Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan PERDA Bangunan Gedung
N
o
Perda
BG
Kelembagaan/Oper
asionalisasi
Tipologi
1 Diatur Operatif Implementatif
2 Tidak
diatur
Operatif Tidak
Implementatif
3 Diatur Tdk operatif Tdk
implementatif
Konsep Peluang Tipologi
Roadmap/Peta Jalan P BG
Sumber: Tim Penyusun, 2014

14. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Hasil monitoring dan evaluasi substansi dan kelembagaan implementasi
penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, masih ditemukan adanya
ketidaksesuaian substansi dan tidak adanya tindaklanjut implementasi
kelembagaan/operasionalisas didaerah sesuai amanat UU BG dan PP BG;
2. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap temuan tidak diaturnya komponen amanat
UU terkait SLF, TABG dan PDTBG di PERDA kabupaten/kota, perlu mendapat
fasilitasi berupa pendampingan penyusunan Raperbup/raperwal terkait TABG, SLF
dan Pendataan Bangunan Gedung;
3. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi TIDAK
IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasi, perlu mendapat fasilitasi
tata cara pembentukan kelembagaan yang EFEKTIF dan EFISIEN sesuai petunjuk
teknis yang ada;
4. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi
IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasinya, perlu mendapat
penghargaan dan percontohan nasional.
5. Hasil monitoring dan evaluasi serta diskusi workshop masih diperlukannya sosialisasi
petunjuk teknis amanat UU BG terkait IMB, SLF, TABG dan TABG.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 14
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

15. Terima Kasih,
Mohon Masukan dan Saran
Tim Ahli : (Leader) Herwin Siregar, (Co-Leader) Tiar
Pandapotan Purba, (Statistic) Azwar, (Asistant)
Sandargo, (Civil) Indranirwan, (Architect) Efdal,
(Law) Didi, (Asistant) Gregi Sandy
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT