arah kebijakan dak 2023

1. ARAH KEBIJAKAN DAK TAHUN 2023
SE-PROVINSI SUMATERA BARAT
1
Direktorat Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas
16 Juni 2022

2. 2
KAIDAH-KAIDAH PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK
DALAM UU NO.1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD
Implikasi:
• DAK bersifat Penugasan sehingga harus memiliki lokasi prioritas selektif (tidak ada
jenis “regular” atau dialokasikan untuk seluruh daerah). Perlu dipetakan bidang
SPM yang diintervensi melalui DAU (yang ditentukan penggunaannya) agar tidak
duplikasi.
• Ada penetapan target kinerja per-daerah
• Sinergi berbagai sumber pendanaan, termasuk kebijakan tematik terintegrasi
Perbedaan DAK Reguler dan Penugasan
• DAK Reguler: diperuntukkan bagi seluruh
daerah untuk mencapai target SPM.
• DAK Penugasan: daerah penerima selektif,
sesuai prioritas dan tematik berdasarkan
konsep THIS.
a. Jenis: DAK Fisik, Non Fisik dan Hibah.
b. Bersifat penugasan sesuai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya
(kebijakan KEM-PPKF, arahan Presiden dan ketentuan lain dalam perundangan). Kegiatan- kegiatan dalam
rangka pemenuhan SPM yang sebelumnya didanai melalui skema DAK Reguler akan didukung melalui “bagian
DAU yang ditentukan penggunaannya”.
c. Dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dianggarkan secara tahunan.
d. Tidak ada kewajiban dana pendamping 10%.
e. Pengalihan Belanja K/L yang menjadi urusan daerah ke DAK jika daerah berkinerja baik.
f. Perencanaan dan pengalokasian DAK disinergikan dengan pendanaan lain.

3. Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023
Tema RKP Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Percepatan
pembangunan
infrastruktur
dasar antara
lain: air bersih
dan sanitasi
Percepatan
penghapusan
kemiskinan
ekstrem
Peningkatan
kualitas SDM:
kesehatan dan
pendidikan
Penanggulangan
pengangguran
disertai dengan
peningkatan
decent job
Mendorong
pemulihan
dunia usaha
Revitalisasi
industri dan
penguatan riset
terapan
Pembangunan
rendah karbon
dan transisi
energi
(respon terhadap
perubahan iklim)
Arah Kebijakan
Pembangunan
Ibu Kota
Nusantara
Keterangan:
Arah kebijakan RKP yang didukung oleh DAK
3

4. Dukungan MP:
o MP Food Estate (Kawasan
Sentra Produksi Pangan)
Dukungan MP:
o MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
o MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu
dan Stunting
o MP Refomasi Pendidikan Keterampilan
Dukungan MP:
o MP Destinasi Pariwisata Prioritas
o MP Pengelolaan Terpadu UMKM
Dukungan MP:
o MP Reformasi Sistem Kesehatan
Nasional
o MP Percepatan Penurunan Kematian
Ibu dan Stunting
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan
Tema RKP:
Peningkatankualitas SDM:kesehatan dan
pendidikan
• Sistem Kesehatan
• Pendidikan (Sistem Pendidikan dan
Pendidikan Karakter)
Indikator yang didukung melalui DAK:
o Prevalensi stunting pada balita
o Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
o Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15
Tahun ke Atas
o Tingkat penyelesaian Pendidikan
o Akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
dan Akreditasi RS
o Nilai budaya literasi
o Angka kematian ibu
Mendorong pemulihan dunia usaha
• Revitalisasi pariwisata
• Pengembangan UMKM
Indikator yang didukung melalui DAK:
o Pertumbuhan Wirausaha
o Kontribusi PDB Pariwisata
o Tenaga kerja pariwisata
o Tenaga kerja industri
Percepatan pembangunan infrastruktur
dasar: air bersih dan sanitasi
• Penyediaan air bersih dan sanitasi
• Penyediaan Rumah Layak Huni
Indikator yang didukung melalui DAK:
o % rumah tangga yang menempati hunian
dengan akses sanitasi (air limbah
domestik) layak dan aman
o % rumah tangga yang menempati hunian
dengan akses air minum layak
Arah kebijakan RKP yang didukung DAK
Percepatanpenghapusan
kemiskinan ekstrem
• Modernisasi Pertanian
• Pemerataan Pembangunan
Indikator yang didukung melalui
DAK:
o Penghapusan kemiskinan
ekstrem
o Nilai Tukar Petani /Nelayan
1 2 3 4
• Tematik Pengembangan
Food Estate
• Tematik Penguatan
Kawasan Sentra Produksi
Pangan (Pertanian,
Perikanan, dan Hewani)
DAK Kesehatan dan Pendidikan
Tematik DAK
Penguatan Destinasi Pariwisata
Prioritas
• DAK Air Minum dan Sanitasi
• Tematik Pengentasan
Permukiman Kumuh Terpadu
Sumber: Paparan Bapak Menteri PPN/kepala Bappenas pada Kick Off Meeting RKP 2023, diolah
4

5. PENAJAMAN KEBIJAKAN DAK TAHUN 2023
Fokus Perbaikan DAK Tahun 2023:
SUBSTANSI KEBIJAKAN
1. Penajaman konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial.
Bertujuan memperbesar dampak DAK Fisik dalam mendukung tematik
tertentu untuk mencapai outcome tematik, dengan sasaran yang
spesifik dan dapat diselesaikan pada tahun 2023/2024.
Fokus Perbaikan DAK Tahun 2023:
PROSES BISNIS
4. Pencantuman Target dan Cascading PN-MP per-bidang/subbidang dalam
RKP.
Menjalankan amanat UU HKPD mengenai target kinerja DAK serta
memperkuat sinergi DAK per-bidang/subbidang dengan PN hingga MP.
Implikasinya percepatan penginformasian pagu indikatif per-bidang/subbidang
sebagai acuan penentuan target.
7. Penguatan Analisis Kewilayahan.
Penguatan penentuan lokasi prioritas hingga lokus sesuai analisis
kewilayahan dan potensi wilayah.
8. Perbaikan Tata Kelola Pengalokasian Per-Bidang dan Per-Daerah.
Mendorong penatakelolaan pengalokasian DAK per-bidang/subbidang dan
per-daerah yang lebih tepat sasaran, akuntabel dan transparan.
3. Penajaman kegiatan sehingga berorientasi hasil yang berdampak
langsung pada pembangunan daerah dan mencapai target nasional.
Refocusing menu kegiatan pada DAK Fisik dengan menghindari menu
bersifat rutin, tidak terkait langsung dan dampaknya kurang signifikan.
2. Pengurangan dan Pemilihan daerah lokasi prioritas DAK Fisik
lebih selektif.
Lokasi prioritas sedikit untuk menjamin konsep ketuntasan.
Lokasi prioritas juga diidentifikasi hingga lokus (kecamatan/desa) untuk
mendukung penerapan konsep spasial.
Identifikasi lokus dilakukan PJ tematik sejak awal.
5. Optimalisasi Sinergi Pendanaan dengan Sumber Pendanaan Lainnya
agar memberikan dampak signifikan pada outcome pembangunan. Termasuk
mengidentifikasi Dana K/L yang merupakan kewenangan daerah untuk
dialihkan ke DAK, serta mengintegrasikan hibah dalam DAK.
6. Peningkatan Efektifitas Pengambilan Keputusan.
Penyusunan regulasi spesifik mengenai pembagian peran, kedudukan &
tugas masing-masing pihak sehingga lebih efektif dalam pengambilan
keputusan.
5

6. Arah Kebijakan DAK Fisik & Non-Fisik Tahun 2023
Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur Pendidikan dan
Kesehatan serta mendukung tematik tertentu sesuai dengan
Prioritas Nasional (PN)
Mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik yang berorientasi hasil dan
berdampak langsung pada pembangunan daerah dan PN berbasis
pada capaian target kinerja
Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan
holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome
yang optimal
Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web
dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga
pemantauan dan evaluasi DAK
Meningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui
penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas
pengawasan
Memperkuat sinergi pemanfaatan dan efisiensi belanja DAK Fisik
dengan kegiatan yang didukung baik APBD, APBN maupun
sumber pendanaan lainnya.
Melanjutkan penyediaan dan pemerataan
operasionalisasi layanan Pendidikan dan
Kesehatan sesuai target Prioritas Nasional
Memperkuat dukungan pendanaan bagi
pencapaian Prioritas Nasional
Meningkatkan sinergi pendanaan DAK Non-
Fisik dengan sumber pendanaan lainnya.
DAK Fisik DAK Non-Fisik
6

7. Bidang Pendidikan
(termasuk Perpustakaan)
Bidang Kesehatan
(termasuk KB)
Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM
Berkualitas dan Berdaya Saing
Mendukung PN 3 Meningkatkan
SDM Berkualitas dan Berdaya
Saing
Bidang Jalan
Mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar.
KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2023 (1/2)
Fokus pada dukungan MP Percepatan
Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
Bidang Air Minum
Bidang Sanitasi
Fokus pada dukungan MP Percepatan
Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
FOKUS DI DAERAH STUNTING
Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia
Mendukung Peningkatan Konektivitas Daerah
7
Lokpri 2023
Pendidikan: 542 provinsi/kab/kota, dengan
penajaman pada jumlah sekolah yang
diprioritaskan sesuai dengan Dapodik
Perpustakaan: 3 provinsi, 107 kab/kota
(dahulu 34 provinsi, 508 kab/kota)
Lokpri 2023
Kesehatan: 537 prov/kab/kota
**) setiap menu maksimal 250 kab/kota
KB: 293 kab/kota (dahulu 506 kab/kota)
Penanganan di 246 kab/kota lokus
intervensi stunting
Lokpri 2023: 15 Provinsi dan 286 Kab/ Kota (dahulu 491 daerah)
Lokpri 2023: 246 kab/kota lokus intervensi stunting
DAK Penugasan dalam rangka penuntasan pencapaian sasaran
Penajaman kriteria lokpri, antara lain:
• Diperuntukkan bagi daerah yang memiliki
kemantapan jalan daerah dibawah 75%

8. 1. DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 4. DAK Tematik Pengembangan Food Estate (FE)
3. DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di
Daerah Afirmasi
5. DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi
Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (KSPP)
2. DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
Pertanian Irigasi Kehutanan
Jala
n
Transportasi
Perdesaan
Transportasi
Perairan
Jala
n
Infrastruktur Energi
Terbarukan (IET)
IKM
Pariwisata Jalan
Lingkungan
Hidup
Perdagangan
UMKM
Air Minum Sanitasi Perumahan dan
Permukiman
Pertanian Irigasi Kelautan
Perikanan
Jala
n
KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2023 (2/2)
Mendukung Pemulihan Ekonomi
dan Pembangunan Infrastruktur
Mendukung Ketahanan
Pangan
8
Lokpri 2023: 78
Kab/Kota (dahulu
93 kab/kota)
Lokpri 2023: 29 Kab/Kota
di 16 provinsi
Lokpri 2023:
16 Prov, 84 Kab/Kota
(dahulu 83 kab/kota)
Lokpri 2023:
Inti: 5 Prov, 7 Kab/Kota,
Penyangga: 1 Prov, 41
Kab/Kota
Lokpri 2023:
32 Prov, 100 Kab/Kota
DAK Penugasan berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
Lokpri 2022 (Tematik FE dan KSPP):
31 prov dan 288 kab/kota

9. KEBIJAKAN DAK NON-FISIK TAHUN 2023
Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Kesetaraan
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD)
Dana Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Museum dan Taman
Budaya
Tunjangan Khusus
Guru PNSD di
Daerah Khusus
Tunjangan Profesi
Guru (TPG) PNSD
Tambahan
Penghasilan
(Tamsil) Guru PNSD
Bantuan Operasional
Keluarga Berencana
(BOKB)
Bantuan
Operasional
Kesehatan (BOK)
Pelayanan
Kepariwisataan
Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Sentra IKM
Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
Peningkatan
Kapasitas
KUKM
(PK2UKM)
Fasilitasi
Penanaman
Modal
Perlindungan
Perempuan dan
Anak (PPA)
Operasionalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan Mendukung Pencapaian Target PN dan MP*
*DAK NF jenis (1) Pelayanan Kepariwisataan; (2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan
sentra IKM; serta (3) Peningkatan Kapasitas KUKM ditujukan untuk mendukung DAK Fisik
2022 atau disesuaikan dengan kebutuhan desain MP
(Contoh DAK NF Pelayanan Kepariwisataan 2023 diberikan pada DTW yang diintervensi
tahun 2022)
DAK NF jenis (1) Fasilitasi Penanaman Modal; (2) PPA; (3) Ketahanan Pangan dan
Pertanian; dan (4) BLPS ditujukan sesuai arahan Presiden/Sidang Kabinet
** Menunggu konfirmasi kesiapan
9
Biaya Layanan
Pengolahan
Sampah (BLPS)**

10. 10
BIDANG
Provinsi
Sumatera
Barat
Kab.
Kepulauan
Mentawai
Kab.
Pesisir
Selatan
Kab. Solok
Kab.
Sijunjung
Kab. Tanah
Datar
Kab.
Padang
Pariaman
Kab. Agam
Kab. Lima
Puluh Kota
Kab.
Pasaman
Kab. Solok
Selatan
Kab.
Dharmasra
ya
Kab.
Pasaman
Barat
Kota
Padang
Kota Solok
Kota
Sawahlunto
Kota
Padang
Panjang
Kota Bukit
Tinggi
Kota
Payakumb
uh
Kota
Pariaman
Pendidikan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
08-Perpustakaan Daerah √ √ √ √ √ √
Kesehatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
04 - Subbidang KB √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jalan
01 - Jalan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
02 - Jalan - Tematik Penguatan
Destinasi Pariwisata Prioritas
√ √ √ √ √
03 - Jalan - Tematik Peningkatan
Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah
Afirmasi
√ √
04 - Jalan - Tematik Pengembangan
Food Estate
05 - Jalan - Tematik Penguatan
Kawasan Sentra Produksi Pangan
(Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
√ √ √ √
Air Minum
01 - Air Minum - Tematik Pengentasan
Permukiman Kumuh Terpadu
02 – Air Minum
Sanitasi
01 – Sanitasi - Tematik Pengentasan
Permukiman Kumuh Terpadu
02 – Sanitasi
Perumahan dan Permukiman
Irigasi
01-Irigasi - Tematik Pengembangan
Food Estate
02-Irigasi - Tematik Penguatan
Kawasan Sentra Produksi Pangan
(Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
√ √ √ √
10
Daftar Lokasi Prioritas Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

11. 11
BIDANG
Provinsi
Sumatera
Barat
Kab.
Kepulauan
Mentawai
Kab.
Pesisir
Selatan
Kab. Solok
Kab.
Sijunjung
Kab. Tanah
Datar
Kab.
Padang
Pariaman
Kab. Agam
Kab. Lima
Puluh Kota
Kab.
Pasaman
Kab. Solok
Selatan
Kab.
Dharmasra
ya
Kab.
Pasaman
Barat
Kota
Padang
Kota Solok
Kota
Sawahlunto
Kota
Padang
Panjang
Kota Bukit
Tinggi
Kota
Payakumb
uh
Kota
Pariaman
Pertanian
01-Pertanian- Tematik Pengembangan
Food Estate
02-Pertanian - Tematik Penguatan
Kawasan Sentra Produksi Pangan
(Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
√ √ √ √
Kelautan dan Perikanan √ √ √ √
Perdagangan √ √ √ √
Industri Kecil dan Menengah √ √ √ √
Pariwisata √ √ √ √
Lingkungan Hidup √ √ √ √ √
Transportasi Perairan √ √
Transportasi Perdesaan √
Kehutanan
Usaha Mikro, Kecil dan Menegah √ √ √ √
11
Daftar Lokasi Prioritas Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

12. TIMELINE PERENCANAAN -
PENGANGGARAN DAK FISIK TAHUN
1. Januari
Penyusunan Rancangan
Arah Kebijakan DAK
Tahun 2023
2. Februari
Penyusunan Rancangan
Arah Kebijakan DAK
Tahun 2023
3. Maret
Rapim dan Penetapan Arah
Kebijakan DAK (M5)
7. Juli
• Verifikasi Usulan DAK Fisik
(7– 14 Juli)
• TM Pra Penilaian Awal
(M2 Juli)
• Penilaian Awal Usulan DAK
Fisik (7 – 21 Juli)
• TM Penilaian Awal (22 –
29 Juli)
8. Agustus
• Sinkronisasi dan
Harmonisasi (1-26 Agustus)
• Penilaian Akhir (29 Agustus
-2 September)
9. September
• TM Pengalokasian DAK
Fisik (M1)
• Proses Pengalokasian (M2 )
• Pembahasan dengan DPR-
RI dan Penetapan Alokasi
per Daerah
6. Juni
• Sosialisasi 6 Juni
• Input usulan 6 Juni – 6 Juli
• Pembicaraan Pendahuluan DPR
(23 Juni 2022)
5. Mei
• Finalisasi MM DAK (9 – 13 Mei)
• Persiapan dan Pengembangan
Aplikasi KRISNA (23-27 Mei)
4. April
• Sosialisasi Kebijakan di
Pemerintah Pusat (8 April)
• MM Tematik dan Bidang DAK
Fisik & NonFisik (11-28 April)
12. Desember
Penetapan Rencana
Kegiatan (RK) DAK Fisik
Tahun 2023
11. November
Penyusunan Rencana
Kegiatan (RK) DAK Fisik
Tahun 2023
10. Oktober
• Informasi pagu alokasi
per-daerah
• Persiapan penyusunan
Rencana Kegiatan (RK)
DAK Fisik Tahun 2023
12
*tentatif

13. 1. Lokpri bukan merupakan kepastian mendapat alokasi. Pengalokasian
mempertimbangan :
a. Intervensi yang sudah dilakukan, urgensi penanganan dan rencana
tahapan penuntasan DAK
b. Kelengkapan dan Kesiapan pelaksanaan
2. Lokus dan besaran volume. Tahun 2023, Bappenas akan lebih melihat
penentuan lokus dan volume proyek sesuai dengan tahapan penuntasan
DAK dalam kondisi pagu yang terbatas
MENJADI PERHATIAN
13

14. dit.pd@bappenas.go.id
(021) 390 5643
ext. 3316
Menara Bappenas Lantai 9
Jln. HR. Rasuna Said Kav. B-1
Terima kasih