Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev

Penanganan Kumuh berbasis masyarakat dan pemerintah daerah

  • Login to see the comments

20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev

  1. 1. Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh 2015-2019 dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  2. 2. Amanat UUD’45 Pasal 28H Ayat 1 : “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” UU No.1 Tahun 2011 : Penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang Strategi Pelaksanaan Kebijakan Implementasi Percepatan Penanganan Kumuh Perkotaan 2016-2019 Revitalisasi BKM MembanguMembangu n Sistemn Sistem FasilitasiFasilitasi PemdaPemda Fasilitasi Komunitas (berbasis Masyarakat) Arahan Kebijakan DJCK: TUSI Dit.PKP : Permen PUPR No 15 Tahun 2015 Peningkatan Peran Pemda sbg Nakhoda Latar Belakang & Kebijakan RPJMN 2015-2019 : tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen
  3. 3. Pendampingan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Kementerian PUPR di 30 Kab/Kota Lokasi Prioritas Keterpaduan Program Penanganan Kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi peran BKM dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU) Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Strategi Percepatan Penanganan Kumuh
  4. 4. 54. 000 Ha* 2004 54. 000 Ha* 2004 57. 800 Ha* 2009 57. 800 Ha* 2009 38.431 Ha** 2014 38.431 Ha** 2014 0 % 2019 0 % 2019 35.291 Ha*** 2015 35.291 Ha*** 2015 Baseline Kumuh Luas kumuh di lokasi yang memiliki BKM 23,473 Ha Luas kumuh yang belum memiliki BKM sebesar 11,818 Ha Dilaksanakan melalui Satker Provinsi & Satker Strategis Apabila ditangani melalui BKM, akan memberikan kontribusi 66,5% Percepatan Penangan Kumuh Peran Strategis BKM Dalam Percepatan Penanganan Kumuh
  5. 5. Z GAMBARAN UMUM NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) / PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) 2016-2021
  6. 6.  Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019, adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat.  Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan National Slum Up-grading Program (NSUP) atau Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) periode 2016-2020;  Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Penguatan Peran Pemda sebagai Nakhoda dan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota  Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. LATAR BELAKANG
  7. 7. Prinsip Dasar Program KOTAKU Perencanaan Yang Komprehensif Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Partisipatif, Kreatif dan Inovatif Tatakelola Kepemerintahan Yang Baik Investasi Penanganan Kumuh PrinsipPrinsip DasarDasar Pemda Sebagai Nakhoda Revitalisasi Peran BKM/LKM Pengelolaan Lingkungan Sosial yang menjamin keberlanjutan
  8. 8. LOAN AIIB WILAYAH 2 - AIIB PROVINSI : 34 KAB/KOTA : 269 KEL/DESA : 11.067 KWS.KUMUH (Ha) : 23.474 LOKASI NSUP NSUP - KOTAKU PROVINSI : 15 KAB/KOTA : 116 KEL/DESA : 4.923 KWS KUMUH (Ha) : 11.218 WILAYAH 1- IDB PROVINSI : 19 KAB/KOTA : 153 KEL/DESA : 6.144 KWS KUMUH (Ha) : 12.256 WILAYAH 2 - WB
  9. 9. MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUAN MAKSUDMAKSUDMAKSUDMAKSUD TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN 1. Memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah 1. Memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh 2. Penguatan kapasitas pemda untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) 3. Memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (Sustainable livelihoods)
  10. 10. 1. Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat, dalam rangka Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan Revitalisasi Peran BKM yang mendukung partisipasi aktif dalam percepatan penanganan kumuh di wilayahnya; 2. Pemda sebagai Nakhoda, untuk berperan sebagai regulator, fasilitator, enabler dan steering dalam penanganan kumuh dan gerkaan 100-0-100 di wilayahnya; 3. Kolaborasi Sinergis, terutama membangun kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dengan pemda dan swasta (CSR), termasuk penguatan Pokja Permukiman Kota. 4. Tridaya, kegiatan penanganan kumuh dan pencegahan meluasnya kumuh di perkotaan dilakukan secara komprehensif, antara penanganan fisik/infrastruktur, pengembangan ekonomi (Local Economic Development) dan kegiatan sosial (aturan bersama, perubahan sikap & perilaku, PHBS, dll); Pendekatan Program KOTAKU
  11. 11. Komponen Program
  12. 12. 2016 2017-2021 Pemetaan Swadaya utk Profil Kumuh & Perencanaan Partisipatif Penanganan kumuh Kegiatan Infrastruktur Pencegahan &/ Sustainable Livelihood di 8.473 Kel/Desa Pelaksanaan Kegiatan ND/PLPBK untuk Investasi Infrastruktur Penanganan Kumuh di 2.594 Kel/Desa LOKASI PENANGANAN KUMUH/ PENINGKATAN KUALITAS Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Kota di 169 Kota/Kab LOKASI PENCEGAHAN KUMUH Pemetaan Swadaya & Perencanaan Partisipatif Investasi Infrastruktur Penanganan Kumuh di 100 Kota/Kab PROGRAM PENANGANAN KUMUH PROGRAM PENCEGAHAN KUMUH Lingkup Program Kegiatan Pengelolaan untuk mencegah menjadi kumuh kembali
  13. 13. Investasi Infrastruktur Kota (Kolaborasi) Investasi Infrastruktur Kota (50 Kota selektif) Wilayah 1 - IDB Wilayah 2 – WB & AIIB LOKASI PENANGANAN KUMUH/ PENINGKATAN KUALITAS LOKASI PENCEGAHAN KUMUH KEGIATAN DAN INVESTASI PROGRAM KOTAKU Investasi Infrastruktur Kota (50 Kota selektif) Investasi Infrastruktur ND (di Kelurahan kumuh di 50 Kota) Investasi Pengemb. Kapasitas Livelihood (di Kelurahan kumuh di 50 Kota) Investasi Infrastruktur ND (di Kelurahan kumuh di 50 Kota) Investasi Pengemb. Kapasitas Livelihood (di Kelurahan kumuh di 50 Kota) Replikasi BDC (seleksi 15 Kota baru) dan Vocational Training Produk Unggulan BDC (15 Kota lama) Investasi Infrastruktur Kota (Kolaborasi) Infrastruktur & Services Masy. Tkt.Kelurahan Infrastruktur & Services Masy. Tkt. Kelurahan
  14. 14. 1. Penerbitan berbagai peraturan daerah dan Surat Keputusan Walikota/ Bupati yang terkait dengan peningkatan kualitas permukiman, seperti Perda Tata Ruang, Perda BG, SK Kumuh, Pokja PKP, Memorandum Program, dll 2. Mendukung penguatan peran dan fungsi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) serta Pokja Pengadaan; 3. Memfasilitasi upaya revitalisasi peran BKM untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya 4. Penyediaan profil permukiman kumuh yang dilengkapi dengan peta dasar digital berskala dan drone untuk keakuratan data Kumuh, dengan basis baseline profil wilayah yg disusun masyarakat; 5.Penyusunan SIAP/RP2KP-KP, Master Plan, dan DED tepat waktu sesuai ketentuan, dengan basis Tata Ruang, kebijakan pembangunan kota dan perencanaan permukiman yang disusun masyarakat; 6. Mendukung kontribusi kemitraan program dan pendanaan sesuai ketentuan Program Kotaku; 7. Melakukan pengendalian dan pengawasan intensif agar kinerja program Kotaku dapat tercapai secara maksimal; 8. Pengaturan pemanfaatan dan fasilitasi pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun; 9. Serta bentuk peran, dukungan dan kontribusi lain yang ditetapkan dalam Pedoman dan petunjuk teknis Program KOTAKU Fasilitasi Peran dan Dukungan Pemda
  15. 15. PENDATAAN PROFIL KUMUH PERENCANAAN Pendataan Partisipatif oleh Masyarakat Survey dan Finalisasi Data Kumuh hasil Masy. Oleh Konsultan & Pemda SK Walikota/Bupati ttg Profil Kumuh Perencanaan Partisipatif oleh Masyarakat Perencanaan Kota (RP2KP-KP/SIAP), oleh konsultan RP2KP-KP & Pemda SK Walikota/Bupati ttg Perencanaan RP2KP-KP/SIAP Sosialisasi, Penyadaran, Penyiapan Masy. & Kelembagaan Pekerjaan Fisik/Konstruksi Monitoring dan Pengendalian Serah terima hasil pekerjaan/asset Pemanfaatan dan Pemeliharaan Penyediaan Infrastruktur 100-0-100 berbasis masyarakat Meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat (ekonomi, sosial, dll) untuk mandiri memenuhi akses 100-0-100 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENCEGAHAN & PENGELOLAAN KUMUH Pemda & Dit. PKP NSUP/KOTAKU Pemda & Konsultan Pemda & Dit. PKP NSUP/KOTAKU Kon.RKP & Pemda NSUP/KOTAKU Kontraktor & Pemda Masyarakat & Pemda Kontraktor & Masy Kotaku+Pemda+Masy NSUP/KOTAKU Kotaku+Pemda+Masy Fasilitasi Sinergi Penanganan Kumuh
  16. 16. TARGET FASILITASI PROGRAM KOTAKU TARGET SKALA KELURAHAN SKALA KOTA Sosialisasi Muatan gerakan 100-0-100 dan Revitalisasi Peran BKM dlm penanganan kumuh Muatan gerakan 100-0-100 dan Orientasi Pemda sbg Nakhoda penanganan kumuh Pemetaan Kumuh Baseline 100-0-100 (by name by adress) & Delinasi Kumuh SK Walikota ttg Profil Kumuh berdasarkan Baseline 100-0-100 Road Map Penanganan Kumuh Tersusun Road Map penanganan kumuh 2016- 2019 di tingkat kelurahan Tersusun Road Map penanganan kumuh 2016- 2019 di tingkat Kota Perencanaan Program Tersusun RPLP dan RTPLP serta DED utk Program ND dan Proposal utk Livelihood SK Walikota ttg RP2KPKP (SIAP) berbasis RPLP dan RTPLP Memorandum Program Penyepakatan perencanaan sumber dana program untuk pembiayaan RPLP & RTPLP SK Walikota perencanaan sumber dana program utk pembiayaan RP2KPKP/SIAP Perencanaan Teknis Tersusun DED-DED untuk Program ND dan Proposal2 untuk Program Livelihood Tersusun DED-DED utk investasi Infrastruktur kota & kolaborasi kota, pembiayaan dari Pemda Kelembagaan 1. Revitalisasi Peran BKM dalam percepatan penanganan kumuh 2. Berfungsi KSM-KSM kegiatan infrastruktur, livelihood, kolaborasi kota dan O & P 1. SK walikota dan berfungsinya Pokja PKP, BDC dan Federasi UPK 2. SK Walikota pembentukan & berfungsinya Pokja Kolaborasi (untuk kolaborasi kota) Pendanaan Pendanaan RPLP & RTPLP dari non-program adl 75% dr total biaya RPLP & RTPLP Pendanaan RP2KPKP/SIAP dari non-program adl 75% dr total biaya Kolaborasi 75% kegiatan RPLP & RTPLP bersumber dari kolaborasi (channeling), in cash & in kind 75% kegiatan RP2KPKP/SIAP bersumber dari kolaborasi (channeling), in cash & in kind Key Performance Indicators Road Map KPI 2016-2020 skala kelurahan seluruhnya tercapai Road Map KPI 2016-2020 skala Kota seluruhnya tercapai
  17. 17. TERIMA KASIHTERIMA KASIH

×