SlideShare a Scribd company logo
1 of 84
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu komponen NUSP-2 yang tertuang dalam Loan Agreement adalah
“Pembangunan Permukiman Kumuh” sebagai upaya meningkatkan kualitas kawasan
permukiman kumuh. Pelaksanaan pembangunan kawasan harus selaras dengan
rencana pembangunan kota. Kegiatan pembangunan permukiman kumuh dilakukan
melalui 2 (dua) penanganan, yaitu penanganan dengan skala lingkungan dan skala
kawasan.
Pelaksanaan pembangunan permukiman kumuh skala lingkungan dilaksanakan sendiri
oleh masyarakat melalui BKM/LKM. Sebelum pelaksanaan pembangunan terlebih
dahulu dilakukan serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan perencanaan
untukmenghasilkan DokumenRencanaAksi PerbaikanLingkungan/RAPL(Neigborhood
Upgrading Action Plan/NUAP). Dokumen RAPL/NUAP harus dikonsolidasikan terlebih
dahulu dengan Rencana Aksi Penanganan Kumuh Kota/RAPKK (Slum Improvement
Action Plan/SIAP).Dokumen RAPL/NUAP yang telah dikonsolidasikan dan telah
diverifikasi olehLCOdisepakati olehmasyarakatmelaluiforumMusyawarahKelurahan
III.Kesepakatantersebutjugaterkaitdenganpenetapan kegiatanprioritaspenanganan
setiap tahunnya. Dokumen RAPL/NUAP selanjutnya disampaikan kepada Project
Management Unit (PMU) dan Asian Development Bank (ADB) untuk mendapat
persetujuan.
Berdasarkan dokumen RAPL/NUAP dan kegiatan prioritas penanganan yang telah
disepakati olehmasyarakat, ditindaklanjuti denganmenyusundokumenRencanaKerja
Masyarakat (RKM) atau Community Action Plan(CAP). Dokumen ini berisi rencana
pelaksanaan pembangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta desain dan rencana
operasi dan pemeliharaannya. Dokumen ini disusun secara partisipatif dengan
melibatkan masyarakat, termasuk kaum perempuan, yang dikoordinasikan oleh
BKM/LKM melalui Tim Inti Perencanaan Partisipatif(TIPP) bersama KelompokSwadaya
Masyarakat (KSM), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan perwakilan
masyarakat lainnya dengan pendampingan dari Community Advisor (CA).
2
1.2 Tujuan
Tujuandisusunnyapetunjukteknispenyusunan RKMini adalahuntuk menjadipanduan
bagi pelaku ditingkat masyarakat dalam merencanakan kegiatanpenanganan kawasan
kumuh skala lingkungan yang selaras dengan rencana penanganan kumuh skala
kawasan dan skala kota.
1.3 Sasaran
Sasaran yang diharapkan dengan adanya petunjuk teknis penyusunan RKM yaitu:
a. Tersusunnya dokumen RKM sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan
infrastruktur di tingkat kelurahan;
b. Tersusunnya dokumen DED dan RAB;
c. Tersusunnya rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan infrastruktur;
d. Tersusunnya rencana penggunaan dana untuk pekerjaan infrastruktur;
e. Tersusunnya rencana pengadaan barang dan jasa masyarakat;
f. Tersusunnya rencana kontribusi (swadaya) masyarakat, baik dalam bentuk in-kind
maupun in-cash;
g. Tersusunnya penapisan awal dan dokumen safeguard yang dibutuhkan;
h. Rencana pemanfaatan dan pemeliharaan (O&P) infrastruktur.
1.4 Ruang Lingkup
Petunjuk teknis penyusunan RKM mencakup penyepakatan jadwal penyusunan RKM,
perancangan teknis rinci, penyusunan rencana anggaran biaya, pembuatan jadwal
pelaksanaan pekerjaan, dan rencana pengadaan barang penyusunan rencana operasi
dan pemeliharaan.
1.5 Manfaat
Manfaat petunjukteknispenyusunan RKMbagi parapelaku dijelaskanpadaTabel 1.1di
bawah ini.
3
Tabel 1.1
Manfaat Petunjuk Teknis Penyusunan RKM
No. Pelaku Manfaat
1 BKM/LKM Acuan dalampenyusunan dokumen RKM
2 Community Advisor (CA) Acuan dalammemberikan pendampingan
kepada BKM/LKM
3 City Coordinator (CC) Acuandalamkoordinasi dan pengendalian
pelaksanaan
4 Regional Management Consultant
(RMC)
Acuan dalammelakukan pengawasan,
pemantauan dan pemeriksaan dokumen
5 National Management Consultant
(NMC)
Acuan dalammelakukan pengawasan,
pemantauan dan pemeriksaan dokumen
6 Satker Kota/Kabupaten Acuan dalampencairan dana dan
pengawasan pelaksanaan infrastruktur
7 Local Coordinating Office (LCO) Acuan dalampemeriksaan dan
penyelarasan rencanapembangunan
denganrencana penanganan kumuh
8 Project Managament Unit (PMU) Acuan dalampengendalian dan penyaluran
dana bantuan
4
BAB II
PENGERTIAN DAN KETENTUAN
2.1 Pengertian
Rencana Kerja Masyarakat (RKM) merupakan dokumen perencanaan pembangunan
penanganan kumuh skala lingkungan untuk satu tahun yang disusun oleh masyarakat.
Dokumen RKM berisi tentang penjelasan kegiatan yang menjadi prioritas untuk
dilaksanakan, DED dan RAB, rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan, rencana
penggunaan dana,rencanapengadaanbarang dan jasamasyarakat,rencana kontribusi
(swadaya) masyarakat, baik dalam bentuk in-kind maupun in-cash, serta rencana
pemanfaatan dan pemeliharaan (O&P) infrastruktur.
Pemilihan kegiatan yang menjadi prioritas untuk ditangani pada setiap tahunnya
didasarkan pada hasil analisis kebutuhan penanganan kumuh skala lingkungan yang
selaras dengan rencana penanganan kumuh skala kota dan kesepakatan masyarakat.
2.2 Ketentuan
Beberapa ketentuan yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
adalah sebagai berikut:
a. Jenis infrastruktur yang akan direncanakan dan dibangunadalah infrastruktur yang
menjadiprioritasdandapatdilaksanakanolehmasyarakat sesuaidenganhasilanalisis
kebutuhan/verifikasi NUAP oleh LCO dan PMU NUSP-2.
b. RKM disusun untuk setiap paket kontrak kegiatan masyarakat denganbatasan nilai
kontrak untuk 1 (satu) paket adalah sebesar US$ 40.000 atau ekivalen denganRp.
500.000.000. Paket kontrak tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur
termasukbiayaadministrasi pelaksanaan kegiatan sebesar 1,5% dari nilai kontrak.
c. Kegiatan pembangunan infrastruktur dibiayai oleh dana pinjaman ADB yang
disalurkankepadamasyarakatsebagai danaBantuanPemerintahuntukMasyarakat
(BPM).
d. Analisa harga satuan pekerjaan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 28 Tahun 2016.
e. Kegiatan yang diusulkan memenuhi persyaratan penapisan awal dan tersedia
dokumen safeguard yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan konstruksi; dan
f. Tipologi konstruksi dapat dilihat pada Tabel 2.1.
5
No Aspek Penanganan Skala Kawasan Skala Lingkungan
Kumpulan Perumahan kumuh yang mempunyai karakteristik
dan tipologi permasalahan permukiman yang sama dlam satu
kawasan deliniasi atau antar kawasan yang mempunyai fungsi
yang sama dalam satu sistem jaringan infrastruktur
Kelompok rumah dalam deliniasi permukiman kumuh yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan
1 Lingkup Layanan
Satu kesatuan Komponen infrastruktur bangunan gedung dan
pelengkapnya (sarana dan prasarana) yang berada satu atau
menghubungkan antar kawasan permukiman
Komponen infrasturktur bangunan gedung dan pelengkapnya
untuk memenuhi kebutuhan hunian dalam kawasan deliniasi
permukiman kumuh
2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis
3 Pengelolaan Oleh pemda (UPTD/BLUD) Oleh masyarakat
4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola
5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat
6 Klasifikasi NSD, Rusun, Rusus dan Relokasi Rumah Tidak Layak Huni
1 Lingkup Layanan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam
satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau
menghubungkan antar kawasan permukiman yang
membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke
eksisting sistem perkotaan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani
kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan
kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh
2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis
3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat
4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola
5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat
6 Klasifikasi Jalan : 2m s/d 5m Jalan : 0,8m s/d 3m
1 Lingkup Layanan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam
satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau
menghubungkan antar kawasan permukiman yang
membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke
eksisting sistem perkotaan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani
kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan
kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh
2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis
3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat
4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola
5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat
6 Klasifikasi Drainase : 0,6m s/d 2m Drainase : 0,3m s/d 0,6m
1 Lingkup Layanan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam
satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau
menghubungkan antar kawasan permukiman yang
membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke
eksisting sistem perkotaan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani
kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan
kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh
2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis
3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat
4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola
5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat
6 Klasifikasi Minimal layanan 150s/d 1000KK Minimal layanan 20s/d 150KK
1 Lingkup Layanan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam
satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau
menghubungkan antar kawasan permukiman yang
membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke
eksisting sistem perkotaan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani
kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan
kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh
2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis
3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat
4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola
5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat
6 Klasifikasi Minimal layanan 150s/d 1000KK Minimal layanan 10s/d 150KK
Jenis Infrastruktur Drainase
Pengertian
Jenis Infrastruktur Bangunan Perumahan
Jenis Infrastruktur Air Bersih
Jenis Infrastruktur Jalan
Jenis Infrastruktur Air Limbah (IPAL)
Tabel 2.1
Tipologi Konstruksi
6
No Aspek Penanganan Skala Kawasan Skala Lingkungan
Kumpulan Perumahan kumuh yang mempunyai karakteristik
dan tipologi permasalahan permukiman yang sama dlam satu
kawasan deliniasi atau antar kawasan yang mempunyai fungsi
yang sama dalam satu sistem jaringan infrastruktur
Kelompok rumah dalam deliniasi permukiman kumuh yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan
1 Lingkup Layanan
Sebagai komponen infrastruktur pelengkap IPAL atau
infrastruktur lainya yang berada dalam satu kawasan deliniasi
permukiman kumuh atau menghubungkan kawasan
permukiman yang membentuk sistem jaringan secara
langsung dan terhubung ke eksisting sistem perkotaan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani
kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan
kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh
2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis
3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat
4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola
5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat
6 Klasifikasi Minimal layanan 150s/d 1000KK Minimal layanan 10s/d 150KK
1 Lingkup Layanan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam
satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau
menghubungkan antar kawasan permukiman yang
membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke
eksisting sistem perkotaan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani
kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan
kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh
2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis
3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat
4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola
5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat
6 Klasifikasi Minimal layanan 250s/d 2500KK Minimal layanan 30s/d 250KK
1 Lingkup Layanan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam
satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau
menghubungkan antar kawasan permukiman yang
membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke
eksisting sistem perkotaan
Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani
kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan
kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh
2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis
3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat
4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola
5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat
6 Klasifikasi Minimal layanan 250s/d 2500KK Minimal layanan 30s/d 250KK
Jenis Infrastruktur Persampahan (TPS)
Jenis Infrastruktur Pengaman Kebakaran
Pengertian
Jenis Infrastruktur Air Limbah (MCK)
g. Pemanfaatan biaya administrasi
Biayaadministrasi pelaksanaankegiatan adalahsebesar1,5% dari nilai kontrak (RAB
dana BPM) hanya untuk membiayai administrasi kegiatan pembangunan
infrastrukturyangdilaksanakanoleh BKMselamapelaksanaankonstruksi, meliputi:
1. Biaya penyelenggaraan musyawarah/rapat;
2. Pembuatan papan nama proyek dan papan informasi;
3. Pelaporan (mingguan/bulanan/pertanggungjawaban);
4. Penggandaan/photocopy (dokumen,
laporanmingguan/bulanan/pertanggungjawaban,dll);
5. Pengadaan alat tulis kantor/ATK (kertas, pensil, pena, map dll);
6. Dokumentasi kegiatan(0%,50%, dan100%),hanyauntuk prosespencetakanfoto;
7. Administrasi seperti materai; dan
7
8. Biaya trasportasi lapangan.
(Catatan:tidakbolehuntukmembelialatseperti komputer,mesinketik, kameradll).
h. Swadaya masyarakat ditentukan minimal sebesar 6% dari nilai paket kontrak
kegiatan,dapatberupain-kind (dalambentukmaterialdantenagakerja),danin-cash
(dalam bentuk uang).
8
BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN RKM
TahapanpenyusunanRKMdimulaidari musyawarahkelurahan III,dimanapadasaatitusudah
disepakati prioritas kegiatan yang akan ditangani, jadwal penyusunan RKM, dan
pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara (KPP). Secara rinci tahapan penyusunan RKM ditunjukkan pada gambar berikut
ini.
Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan RKM
MUSKEL III PENYEPAKATAN USULAN
KEGIATAN TAHUNAN
PENAPISAN AWAL
PENYUSUNAN DED/RAB
PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN
PEMAKETAN BARJAS
VERIFIKASI RMC
VERIFIKASI DAN
LEGALISASI OLEH SATKER
KAB./KOTA
 Penetapanharga satuan
material/bahan/alat/ten
aga kerja hasilsurvei
 Kesepakatan swadaya
masyarakat
 Peta Keterpaduan
 Profil Kegiatan
 Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan/Kurva – S
 Kesiapan Tenaga Kerja dan
Material/bahan
TahapPersiapanTahapPenyusunanTahapVerifikasi
RENCANA O & M
9
3.1 Tahap Persiapan
3.1.1. Musyawarah Kelurahan III
Kegiatan penyusunan dokumen RKMdimulai dengan pelaksanaan Musyawarah
Kelurahan III. Agenda musyawarah kelurahan III adalah:
a. Pemaparan hasil revisi NUAP yang telah disetujui LCO;
b. Penyepakatan rencana kegiatan prioritas tahunan;
c. Penyepakatan jadwal kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat
(RKM) yang akan dilaksanakanpadatahunberjalansesuai alokasi danayang
telah disetujui;
d. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
e. Pemilihandanpembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
Pada kegiatan ini juga disepakati jadwal penapisan awal terhadap rencana
kegiatan yang akan disusun RKMnya. Proses dan pendokumentasian kegiatan
Musyawarah Kelurahan III menggunakan Format RKM-1, RKM-2, dan RKM-3.
3.1.2. Penapisan Awal
a. Prinsip dasar pengamanan lingkungan
Program NUSP-2 diklasifikasikan dalam kategori B, hal ini berarti bahwa:
1. Potensi dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan program tidak
begitu signifikan, bersifat lokal, kebanyakan dapat diperbaiki; dan
2. Langkah mitigasi/pencegahan dampak sudah dirancang dan disiapkan
dalam kebanyakan kasus.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada saat pelaksanaan pendampingan
kegiatandimasyarakat,konsultan(RMC,terutamaCCdanCA) harusmenjamin
bahwa prinsip dasar pengamanan lingkungan harus menjadi perhatian
utama.Prinsip-prinsipdasarpengamananlingkunganprogramNUSP-2adalah:
1. Usulan kegiatan harus menghindari atau meminimalkan dampak
lingkungannegatif,danharusmencari desaindanmaterial alternatif untuk
meminimalkan dampak lingkungan negatif;
2. Usulan kegiatan harus menghindari wilayah-wilayahyang dilindungi yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan; dan
3. Setiap usulan kegiatan yang akan memiliki dampak lingkungan harus
dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah
mitigasi dampak.
10
b. Penapisan Awal
Tahapan kegiatan penapisan awal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. BKM dengan pendampingan oleh CC dan CA melakukan penapisan awal
untuk memastikan kegiatan yang ada dalam RKM tidak termasuk dalam
negative list. Penilaian terhadap daftar kegiatan terlarang (negatif list)
menggunakan Format RKM-31;
2. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji identifikasi dampak lingkungan
dan sosial menggunakan Format RKM-32;
3. Laporan hasil kegiatan penyaringan lingkungan dituangkan dalam Format
RKM-33;
4. Dokumen penapisan awal ini selanjutnya menjadi kelengkapan dokumen
RKM yang akan di verifikasi oleh RMC dan PPK Kab/Kota sebelum
dilegalisasi.
3.2 Tahap Penyusunan
3.2.1 Penyusunan DED dan RAB
a. Penyusunan DED
1). Penyediaan Tanah/Lahan
BKM-TIPP, KSM dan KPP dengan melibatkan masyarakat dan
pendampingan oleh CA melakukan survei terhadap tanah/lahan yang
akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tanah/lahan
disiapkan oleh masyarakat dan harus sudah mendapatkan persetujuan
dari pemilik tanah yang dilengkapi dokumen hibah/izin pakai yang
dituangkandalamsuratpernyataan hibah/izinpakai (FormatRKM-4).Izin
pakai atas tanah/lahan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur
sedikitnya dengan jangka waktu 20 tahun dan dituangkan dalam Format
RKM-4.
2). Survei Teknis
Survei teknisdilakukanuntukmemperolehdatakondisi dansituasi lokasi
pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Jenis data/informasi yang
diperlukan tergantung pada jenis infrastruktur yang akan dibangun.
Data/informasi tersebutselanjutnyaakandigunakandalammenentukan
desain/rancangan dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun.
Jenis data/informasi yang diperlukan, antara lain:
11
a) Jalan
 Kondisi tanah: keras, lunak, dll;
 Jenis pengguna jalan: orang, motor, mobil, dll;
 Lebar rata-rata dan panjang jalan yang rusak (sesuaikan dengan
hasil SKS); dan
 Kemiringan jalan: datar, landai dan curam.
b) Drainase
 Kesesuaian dengan master plandrainase;
 Fungsi drainase untukmengalirkan airhujan,limbahrumahtangga
serta sebagai saluran tepi jalan (sesuaikan dengan hasil SKS);
 Arah aliran air;
 Interkoneksi dengan drainase perkotaan;
 Elevasi dasar saluran pada titik awal dan akhir;
 Dimensi/ukuran saluran (sesuaikan dengan hasil SKS); dan
 Luas genangan (sesuaikan dengan hasil SKS).
c) AirMinum
 Kesesuaian dengan rencana induk sistem air minum;
 Sumber air minum: PDAM, sungai, mata air, dll;
 Elevasi titik awal sumber dengan daerah pelayanan;
 Jarak antara sumber air minum dengan daerah pelayanan; dan
 Debit sumber air minum.
d) Persampahan
 Kesesuaian dengan strategi sanitasi kota;
 Sumber sampah;
 Keberadaan pengelola sampah (sesuaikan dengan hasil SKS);
 Lokasi TPS/transfer depo;
 Kapasitas TPS/transfer depo;
 Kepemilikan wadah sampah;
 Rute truk pengangkut sampah; dan
 Frekuensi pengangkutan sampah.
e) IPAL
Sesuai hasil SKS, surveirumahtangga, dansinkronisasi denganstrategi
sanitasi kota/kabupaten.
f) PeneranganJalan Umum (PJU)
Keberadaan PJU dan Dimensi dan konstruksi PJU disekitar lokasi.
12
Pelaksanaan survei ini dilakukan oleh BKM-TIPP, KSM dan KPP dengan
melibatkan masyarakat dan pendampingan oleh CA. Apabila jenis
kegiatan yang akan disurvei cukup banyak maka sebaiknya dibagi atas
beberapa tim kerja sehingga proses survei dapat berlangsung lebih
efektif. Data atau informasi yang diperoleh dari hasil survei dan
pengukuran ini harus dicatat dan disimpan atau diarsipkan. Sebelum
pelaksanaan survei harus dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan
pihak kelurahan untuk mengurangi kendala yang terjadi pada saat
melakukan survei.
Kegiatansurveiteknisini, sekaligusmembuatdokumentasiataufotoawal
(0%), dan pengambilan titik koordinat pada lokasi yang akan dibangun
infrastrukturnya. Pengambilan foto awal dan jumlah titik koordinat
disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan
dibangun, misalnya untuk jalan, drainase, saluran irigasi, dan air
minumperpipaan dapat diambil pada beberapa titiklokasi (awal,tengah
dan akhir, dan tempat lain yang dianggap penting).
Bangunanseperti MCK,air minumnon-perpipaan,cukup diambil dari sisi
yang berbeda, yaitu sisi depan, samping, atau belakang. Penting untuk
diperhatikan bahwatitiklokasi danarahpengambilangambarkondisi 0%
ini nantinya akan menjadi lokasi pengambilan gambar pada saat
pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 25%, 50%, 75% dan 100%.
3) Perancangan Teknis Rinci
Perancangan teknis rinci didasarkan atas analisis hasil survei dan
spesifikasi atau ketentuan teknis. Kemudian dilakukan penggambaran
dan perhitungan biaya pembangunan yang dituangkan dalam bentuk
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mencakup jenis pekerjaan, volume,
dan jumlah harga pekerjaan. Sasaran kegiatan ini adalah untuk
menentukan persyaratan mutu infrastruktur sesuai kriteria dan
persyaratan teknis bangunan. Adapun indikator keluarannya adalah:
a) Diketahuinya tingkat pelayanan prasarana (siapa/apa dan berapa
banyak yang menggunakan) sesuai kebutuhan,termasukmengetahui
apakah ada keterkaitan kesatuan fungsi pelayanan dengan
infrastruktur lainnya;
13
b) Diketahuinya kelengkapan sistem/komponen bangunan sesuai
standar teknis bangunan tersebut;
c) Sistem jaringan infrastruktur (sistem aliran drainase, sistem jaringan
jalan, sistem perpipaan, sistem persampahan);
d) Adanyaperhitungandimensi konstruksi sesuai tingkatpelayanan(bila
perlu), termasuk bila kondisi tanah dasar tidak memadai;
e) Diketahuinyatataletak(termasukkeadaansekitar) dimanabangunan
akan dibuat sesuai kebutuhan;
f) Diketahuinya ukuran-ukuran bagian bangunan/konstruksi secara
detail, seperti tebal plesteran, ukuran daun pintu, ukuran
balok/kolom, ukuran papan lantai jembatan, tebal plat beton
jembatan/gorong-gorong, dindingpasangan½bata/batako,dll,sesuai
persyaratan teknis bangunan;
g) Diketahuinya ukuran-ukuran pokok bangunan (panjang,
tinggi/kedalaman, lebar/diameter), termasuk bangunan pelengkap
sesuai persyaratan teknis bangunan (bila ada);
h) Diketahuinyaorientasi bangunansesuaipersyaratanteknisbangunan;
i) Diketahuinya perbandingan campuran yang digunakan, misalnya
plesteran campuran 1 semen : 4 pasir, pondasi pasangan batu kali
camp. 1: 4, beton bertulang campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerikil,
pasangan bata/batako campuran 1 semen : 5 pasir, dll, sesuai
persyaratan teknis bangunan; dan
j) Diketahuinya jenis bahan yang digunakan, misalnya kuda-
kuda/gelagar/lantai kayu kelas II, atap seng/genteng beton, pipa air
minum kelas AW, dll.
Berdasarkan analisis hasilsurveikondisi lapangandimanabangunanakan
dibuat, dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan
maka dipilih alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Dalam
pemilihan desain harus mempertimbangkan kemungkinan dampak
lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan. Bila
bangunan yang dikehendaki cukup kompleks atau kondisi tanah kurang
memadai, harus dibuat perhitungan konstruksi untuk memperoleh
ukuran/komposisisuatukonstruksigunamenjaminkeamananbangunan.
Perencanaaninfrastrukturperlumempertimbangkanestetikalingkungan,
hasil desain ini kemudian dituangkan dalam gambar teknik/gambar
14
perencanaan. Selain kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada
beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi bagian dari proses
perancangan, yaitu:
a) Menentukan lingkup pekerjaan konstruksi
Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan
pekerjaan/kegiatan konstruksi yang harus dilakukan untuk
menghasilkan infrastruktur yang memenuhi persyaratan mutu sesuai
standar teknisyangtelahditetapkan. Kemudiandari setiappekerjaan
tersebut perlu diketahui kuantitas/volumenya, metode
pelaksanaannya dan urutan pelaksanaannya.
b) Menentukan/mengidentifikasi jenis pekerjaan konstruksi
Jenis pekerjaan konstruksi dapat diketahui dari gambar perencanaan
infrastruktur yang berisikan informasi mengenai gambar denah,
potongan, detail setiap bagian konstruksi dan spesifikasi teknisnya.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada tahap ini, meliputi
lingkup aktivitas dari setiap jenis pekerjaan, satuan pengukurannya,
batasan/syarat teknis kekuatannya seperti komposisi campurannya,
dimensi,persyaratanmaterial/peralatan,ketentuan/peraturanterkait
yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Hasil identifikasi ini
selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk tabel, seperti contoh tabel
berikut untuk pekerjaan pembuatan jalan sirtu.
Tabel 3.1
Contoh Data Identifikasi Pekerjaan
No. Item Pekerjaan Satuan
1 Pekerjaan penyiapan tanah dasar/badan jalan m²
2 Penimbunan badan jalan m³
3 Lapis pondasi bawah Kelas C (sirtu) m³
4 Galian tanah parit m³
5 Pekerjaan beton m³
6 Pekerjaan pasangan batu kali m3
Catatan:
15
 Perlu dipahami cakupan lingkup aktivitas dalam setiap jenis
pekerjaan,sehinggatidakterjadi pengulangan kegiatan/tumpang
tindih pembiayaan, misalnya pekerjaan galian tanah. Pekerjaan
galian tanah ini mencakup kegiatan membersihkan lokasi
pekerjaan, memasang patok/bouwplank,mendatangkan tenaga
kerja dan peralatan kerja, melaksanakan penggalian tanah,
membuang tanah bekas galian, dan pengamanan pekerjaan.
Dengan demikian,dalam daftar hasil identifikasi pekerjaan tidak
ada item pekerjaan pembuangan tanah bekas galian, tetapi
kegiatan tersebut telah diperhitungkan pada pembiayaan
pekerjaan galian tanah (tidakakan terjadi tumpang tindih
pembiayaan).
 Pekerjaan pembersihan lapangan harus dicantumkan sebagai
item pekerjaan tersendiri. Pembiayaannya diharapkan
merupakan kontribusi masyarakat.
 Pengadaan kantor/direksi keet, barak tenaga kerja, gudang
material dll, harus disediakan melalui swadaya masyarakat.
c) Menentukan kuantitas/volume jenis pekerjaan
Langkah-langkahperhitungankuantitas atauvolume pekerjaan adalah
sebagai berikut:
1) Persiapkan gambar rencana detail yang telah dibuat;
2) Persiapkanformulirperhitungankuantias atauvolume pekerjaan;
3) Buatdaftarinventarisasijenis-jenis(item)pekerjaan ataukegiatan
yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada
gambar rencana detail, termasuk satuan atau unitnya. Jenis
pekerjaan disusun berdasarkan urutan pelaksanaan pekerjaandi
lapangan, seperti pada Tabel 3.1;
4) Lakukan perhitungan kuantitas atau volume pekerjaan
5) Volume pekerjaan adalah besaran pekerjaan yang dihitung
menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Ketentuan
perhitungankuantitas atau volume tiap item pekerjaan adalah:
 Kuantitas pekerjaan harus dihitung berdasarkan rumus untuk
menghitung volume/isi (satuan m³, cm³ dll), luasan (m², ha),
danberdasarkanhargasatuanyang lazimdipakai (misalnyaper
m’);
16
 Dimensi/ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai
dengan ukuran pada gambar; dan
 Perhitungan kuantitas pekerjaan harus mudah dipahami oleh
masyarakat. Caramelakukanperhitungandapatdibuatformat
sederhana sebagaimana diperlihatkan pada Format RKM-6.
6) Buat rekapitulasi daftar kuantitas/volume seluruh pekerjaan
Daftar rekapitulasi ini berupa tabel yang mencantumkan jenis
pekerjaan, volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara
keseluruhanproyek, danharusdiverifikasi oleh CA bidangteknik.
Contohtabel rekapitulasi daftarkuantitaspekerjaandapatdilihat
pada Format RKM-7.
d) Menentukan metode/cara pelaksanaan pekerjaan
Metode atau cara kerja adalah cara bagaimana setiap kegiatan atau
pekerjaan akan dilaksanakan berdasarkan kondisi lokasi pekerjaan,
ketersediaan tenaga kerja, dan peralatan.
Data kondisi lokasi pekerjaan, ketersediaan tenaga kerja, dan
peralatan dapat diperoleh dari hasil survei yang telah dilakukan.
Berdasarkan kondisi lokasi, ketersediaan tenaga kerja, dan peralatan,
dapat ditentukan metode kerja yang akan dipakai, misalnya apakah
pelaksanaan kegiatan akan menggunakan tenaga manusia (tenaga
kerjamanual),ataumekanik, ataukombinasidari tenagamanusiadan
mekanik. Penentuanmetodekerjaharusmempertimbangkanvolume
pekerjaandan waktuyangtersedia,sehinggametode kerjayangdipilih
dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya tanpa mengurangi
mutu pekerjaan.
Dalam pelaksanaan program NUSP-2, metode kerja secara manual
merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pekerjaan.
Penggunaan tenaga kerja harus sesuai kualifikasi pekerjaan dengan
tetap memprioritaskan pencapaian kualitas pekerjaan yang baik.
Pemanfaatantenagamekanikdapatdipakai jikapekerjaantidakdapat
dilakukan secara manual dengan pertimbangan utama pencapaian
mutu pekerjaan.
e) Menentukan urutan pekerjaan konstruksi
Pelaksanaanpembangunaninfrastrukturdilakukanberdasarkanlogika
konstruksi bangunan, dimana pekerjaan dilakukan secara berurutan
17
agar tercapai mutu konstruksi sesuai spesifikasi teknis, efisiensi biaya
dan waktu. Untuk mengecek urutan kegiatan pembangunan
infrastruktur,makaterhadapsetiapkegiatandapatdibuatpertanyaan:
 Apakah kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya?
 Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya?
Pada tabel berikut diberikan contoh lingkup kegiatan yang disusun
tidak berurutan dan berurutan pada pembuatan saluran drainase.
Tabel 3.2
Contoh Menentukan Urutan Kegiatan
No. Kegiatan Tidak Berurutan Kegiatan Berurutan
1 Pembersihan lapangan Pembersihan lapangan
2 Pemasangan bouwplank Pemasangan bouwplank
3 Urugan pasir dasar saluran Galian tanah
4 Galian tanah Urugan pasir dasar saluran
5 Urugan kembali bekas galian Pasangan batu kali
6 Pasangan batu kali Urugan kembali bekas galian
7 Meratakan dan pemadatan
urugan
Meratakan dan pemadatan
urugan8 Plesteran dan acian Plesteran dan acian
f) Gambar Teknis
Berdasarkan desain dan spesifikasi yang dirancang, dibuat gambar
teknis bangunan dengan mencantumkan spesifikasi berkenaan
dengan mutu dan dimensi bangunan yang akan dibangun. Semua
desain/gambar-gambarteknik danspesifikasiteknisyangdibuatharus
diverifikasiolehLCOdanRMC(CCdanCA).Hasil verifikasiini sekurang-
kurangnya harus memberikan jaminan bahwa rencana bangunan
dapat bermanfaat bagi warga miskin, kaum perempuan dan kaum
difabel, rencana teknis bangunan sesuai standar teknis (bangunan
dapat berfungsi optimal), menjamin keselamatan (kekuatan dan
keamanan) dan kesehatan warga pengguna, tidak menimbulkan
dampak negatif atas lingkungan dan sosial-budaya setempat, serta
mudah dan aman diakses oleh warga pengguna
bangunan/infrastruktur.Terdapat beberapa macam gambar rencana
yang dibuat pada tahap ini, yaitu:
1) Gambar peta rencana kebutuhan penanganan
18
Gambar 3.2 Contoh Peta Kebutuhan Penanganan
2) Gambar Peta Integrasi dengan sistem jaringan eksisting
Gambar 3.3 Contoh Peta Integrasi dengan sistem jaringan eksisting
3) Siteplan, dibuat untuk mengetahui tata letak, termasuk awal dan
akhir pekerjaan atau menjelaskan keadaan sekitar dimana sarana
dan prasarana akan dibangun dalam lingkup kewilayahan maupun
kawasan.
19
Gambar 3.4 Contoh Siteplan Kawasan
Gambar 3.5 Contoh Siteplan Jalan
4) Gambar Situasi – detail digunakan untuk mengetahui (membaca)
ukuran-ukuran pokok (panjang dan lebar) bangunan, termasuk
bangunan pelengkap (bila ada);
20
Gambar 3.6 Contoh Gambar Denah – Detil
5) Gambar potongan – detil digunakan untuk mengetahui bidang-
bidangmanayangterletakdimuka,sampingkiri/kanandanbelakang
bangunan atau infrastruktur;
Gambar 3.7 Contoh Gambar Potongan – Cross Section
21
Gambar 3.8 Contoh Gambar Potongan – Long Section Plat Duiker
Gambar…..Contoh Gambar Potongan – Long Section
Gambar 3.9 Contoh Gambar Tampak - Potongan Plat Duiker
a. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah kebutuhan biaya yang diperlukan
untuk menyelesaikan suatu bangunan berdasarkan perencanaan yang telah
dibuat. Pada program NUSP-2, pembiayaan usulan kegiatan infrastruktur
22
yang akan dibangun oleh masyarakat berasal dari dana NUSP-2/dana BPM
dan swadaya masyarakat. Dengan demikian, perhitungan RAB harus
mencantumkan besarnya sumber pembiayaan dari NUSP-2/dana BPM dan
swadayamasyarakat. Besarandanaswadayamasyarakatditentukanminimal
sebesar6% dari dana BPM. Dalam menyusun RencanaAnggaranBiaya(RAB)
harus memperhatikan:
 Penetapan harga satuan material/bahan dan tenaga kerja hasil survei;
 Swadaya masyarakat yang telah disepakati dan ditandatangani bersama
dalam Berita Acara kesepakatan.
Adapun manfaat dari RAB yaitu:
1. Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan kegiatan pembangunan infrastruktur;
2. Mengetahui jumlah/volume kebutuhantenagakerja,bahan,danalatyang
diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan;
3. Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan
prasarana, khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja,
bahan dan alat,baikmenyangkutjumlah,jenis,maupunhargasatuannya
masing-masing; dan
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dibuat dalam
dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan BKM.
Sedangkan Keluarandari penyusunan RABadalahsebagai berikut:
1. Tersedianya harga hasil surveiyang tidak melebihi harga satuan
kota/kabupaten sebagai acuan dalam perhitungan RAB proyek/sub-
proyek;
2. Tersedianya keseluruhan perhitungan/analisa volume tiap jenis
kebutuhanpekerjaan(tenagakerja/bahan/alat)sesuaidenganvolumenya
(termasuk kualitas) dan menggunakan referensi analisa harga (koefisien)
yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Tersedianyanilaikebutuhandana(RAB) per paketkegiatan sesuai dengan
volume kebutuhan (tenaga kerja/bahan/alat) setiap pekerjaan, termasuk
administrasi yang diperlukan;
4. Tersedianya nilai swadaya masyarakat yang disepakati; dan
5. Tersedianya informasi bagi masyarakat terkait dengan volume/kuantitas
kebutuhan dana (BPMdan swadaya), tenaga kerja, bahan, alat termasuk
23
administrasiyangdiperlukanuntukmelaksanakan/menyelesaikanseluruh
pembangunan infrastruktur.
Hal-hal yangharusdiperhatikandalampenyusunan RAByaitu:
1. RAB disusun oleh TIPP, yang dikoordinasikan oleh UPL, dengan
pendampingan dari CA;
2. RAB harus disusun secara teliti/hati-hati dan benar sehingga diperoleh
nilai RAB yang seimbang dengan biaya pelaksanaan pembangunan
prasaranayangtelahdirencanakan(RABrealistis),yaituperhitunganyang
tidak berlebihan (pemborosan) atau kekurangan dana (kualitas atau
kuantitas pekerjaan tidak dapat dipenuhi);
3. RAB bersifat terbuka, artinya siapapun warga boleh mengetahui RAB;
4. Dana BPM tidakdapat digunakanuntukmembiayai ganti rugi pengadaan
tanah/lahan, tanaman, bangunan, dan lain-lain;
5. Untuk memperbesar nilai manfaat infrastruktur, masyarakat dapat
melakukan penambahan volume pekerjaan dengan pembiayaan melalui
swadaya;
6. Kontribusi masyarakat dalam bentuk bahan/alat/tenaga kerja (in-kind)
harus dikonversikanmenjadi bentuk dana/biaya(uang) gunaperhitungan
RAB.
Langkah-langkahkegiatanpenyusunan RABadalahsebagi berikut:
1. Survei harga satuan bahan/alat dan upah
Tata cara pelaksanaan survei harga satuan bahan/alat dan upah yaitu:
a) KetuaTIPP membentuk timpelaksanasurveiyangberasaldari anggota
TIPP, KSM dan KPP. Jumlah anggota tim pelaksana survei minimal 3
(tiga) orang dan ganjil;
b) Tim pelaksana survei melakukan pendataan harga satuan
kota/kabupaten sebagai acuan harga satuan bahan/alat dan upah
(Format RKM-8);
c) Tim pelaksana survei melakukan survei harga satuan material/bahan
dan alat minimal di3 (tiga) toko/pemasok;
d) Timpelaksanasurveimelakukansurveihargasatuanupahtenagakerja
di 3 (tiga) lokasi/kelompok masyarakat (Format RKM-9);
e) Timpelaksanasurvei mencatatsemuainformasiyangdiperlukanuntuk
penentuan harga satuan; dan
24
f) Tim pelaksana survei melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah
dilaksanakan (Format RKM-10 dan Format RKM-11).
Data hasil survei hargasatuanmaterial/bahan,alatdanupahtenagakerja
selanjutnya ditetapkan melalui rembug warga, dengan tahapan sebagai
berikut:
a) KetuaTIPP menentukanwaktudantempatpelaksanaanrembugserta
menyampaikan undangan kepada lurah, BKM, anggota TIPP, anggota
KSM, anggota KPP, tokoh masyarakat dan CA (Format RKM-12);
b) Rembug dibuka oleh ketua TIPP sekaligus menjelaskan maksud dan
tujuan yang hendak dicapai;
c) Ketua TIPP selanjutnya menyampaikan laporan hasil survei harga
satuan yang telah dilakukan oleh tim survei, dan membagikannya
kepada seluruh peserta rembug sebagai panduan mengikuti
pembahasan dan penyepakatan harga satuan;
d) Pembahasan dan penyepakatan harga satuan per jenis
material/bahan, alat dan upah dipandu oleh BKM dan CA untuk
memperlancar jalannya rembug;
e) Kesepakatan harga satuan dituangkan dalam berita acara
menggunakan Format RKM-13 dan dibacakan kembali sebelum
ditandatangani;
f) Acara rembug ditutup oleh ketua TIPP; dan
g) Peserta rembug harus mengisi daftar hadir yang telah disiapkan
(Format RKM-14).
2. Survei swadaya masyarakat
a) Swadaya masyarakat merupakan kontribusi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan rasa kepedulian
terhadapkondisi wilayahnyadanrasa memiliki terhadapinfrastruktur
yang telah dibangun;
b) Sasarandari survei swadayamasyarakatadalahuntukmengetahui dan
meningkatkan keswadayaanmasyarakatdalam kontribusinyaterhadap
pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayahnya;
c) Indikatorkeluaran dari surveiswadayamasyarakat adalahdiketahuinya
siapa, apa saja bentuknya, dan berapa besarnya swadaya yang akan
diberikan oleh masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
25
Jenisdannilaidari swadayayang dikontribusikanolehmasyarakattidak
dibatasi;
d) Jenis swadaya masyarakat yang diperhitungkan dalam penyusunan
Rencana Anggaran Biaya (RAB), berupa komponen tenaga kerja,
bahan/material bangunan, peralatan kerja, dan dana tunai; dan
e) Waktu pelaksanaan survei swadaya masyarakat dapat dilaksanakan
bersamaan dengan survei calon tenaga kerja dan harga satuan
upah/bahan/alat.
Adapun tata cara pelaksanaan survei swadaya masyarakat yaitu:
a) Timsurvey melakukan survei swadayamasyarakatdenganmendatangi
atau mengadakan rembug terutama bagi warga yang bertempat
tinggal di sekitar lokasi kegiatan;
b) Timsurvey mengidentifikasijeniskontribusiyangdapatdisumbangkan
oleh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur;
c) Tim surveimemastikan bahwa masyarakat yang akan berkontribusi
benar-benar dapat berkontribusi; dan
d) Tim survei mencatat semua informasi yang diperlukan.
Adapun tata cara pelaksanaan rembug warga untuk survei swadaya
adalah sebagai berikut:
a) KetuaTIPP menentukanwaktudantempatpelaksanaanrembugserta
menyampaikan undangan kepada lurah, BKM, anggota TIPP, anggota
KPP, tokohmasyarakatdanpendampingmasyarakat/CA (FormatRKM-
18);
b) Rembug dibuka oleh ketua TIPP sekaligus menjelaskan maksud dan
tujuan yang hendak dicapai;
c) Ketua TIPP selanjutnya menyampaikan laporan hasil survey swadaya
masyarakatyangtelahdilakukanolehtim survei,danmembagikannya
kepada seluruh peserta rembug sebagai panduan mengikuti
pembahasan dan penyepakatan swadaya masyarakat;
d) Pembahasan dan penyepakatan swadaya masyarakat dipandu oleh
BKMdan CA untuk memperlancar jalannya rembug;
e) Rembug kesepakatan kesanggupan keswadayaan masyarakat
dituangkan dalam berita acara dan dibacakan kembali sebelum
ditandatangani (Format RKM-19);
26
f) Acara rembug ditutup oleh ketua TIPP;
g) Pesertarembugharusmengisidaftar hadir yang telah disiapkan; dan
h) Hasil rembugwargakesanggupanswadayamasyarakatdisosialisasikan
pada musyawarah kelurahan III.
3. Perhitungan RAB pekerjaan
Perhitungan RAB dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a) Menyiapkan daftar harga satuan upah/bahan/alat yang telah
disepakati;
b) Menyiapkan daftar hasil kesapakatan kesanggupan keswadyaan
masyarakat;
c) Melakukan perhitungan volume kebutuhan bahan/material, tenaga
kerja dan peralatan yang diperlukan (swadaya dan dana BPM);
d) Melakukan perhitungan RAB pekerjaan (swadaya dan dana BPM).
Perhitungan volume dan RAB pada poin c) dan d) secara rinci dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut :
a) Perhitungan volume kebutuhan bahan/material, tenaga kerja dan
peralatan, yaitu:
1) Perhitungan volume kebutuhan total pekerjaan;
Melakukan perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap
jenis pekerjaan.Jenis pekerjaan mengacu pada daftar kuantitas
pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. “Koefisien” dari setiap
jenis/macam tenaga kerja, material/bahan dan peralatan kerja
berdasarkan “koefisien” yang tercantum pada analisa harga
satuan pekerjaan (Permen PU no 28 Tahun 2016) dan gunakan
Format RKM-20;
2) Rekapitulasi kebutuhan total tenaga kerja, bahan dan alat yang
diperlukanuntukmenyelesaikanseluruhkegiatan/proyek (format
RKM-21). Prinsip perhitungannya adalah jumlah total masing-
masingkebutuhantiapjenis/macamtenagakerja,bahandanalat
yang dibutuhkan pada tiap jenis pekerjaan dijumlahkan untuk
seluruhjenispekerjaanyangada. Hasil perhitungandibuatdalam
satu daftarrekapitulasi kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat.
b) Perhitungan volumeswadayamasyarakat
27
1) Perhitungan jenisswadaya masyarakat berdasarkan hasil rembug
kesepakatan kesanggupan keswadayaan masyarakat dan
musyawarah kelurahan III;
2) Jenisswadayamasyarakatyangdiperhitungkandalampenyusunan
RAB, seperti contoh pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.3
Contoh Jenis Pekerjaan dan Jenis Swadaya
No. Jenis Pekerjaan Jenis Swadaya
1 Penyiapan dan pembersihan
lahan
Tanah/lahan,tenaga kerja,
alatdan konsumsi
2 Pengangkutan material Tenaga kerja,alatdan
konsumsi
3 Pengawasan Tenaga kerja (mandor)
4 Pelaporan Tenaga kerja
5 Dst…………..
3) Nilai swadaya masyarakat harus diperhitungkan dalam bentuk
uang, sehingga tenaga kerja, bahan/material bangunan, peralatan
kerja harus dikonversikan dalam bentuk uang;
4) Satuan untuktiapjenistenagakerja(mandor,tukang, danpekerja)
adalah dalam satuan HOK. Volume tenaga kerja dihitung
berdasarkan kesepakatan awal antara tenaga kerja dengan BKM.
Kesepakatan ini tidak perlu diformatkan, tetapi perlu diarsipkan.
Contoh:
(a) Koefisienselaludinyatakandalambentukangkabulat(1,2, dst)
atau angka pecahan (0,002 atau 0,03 dst);
(b)Angka koefisien dapat berbeda-beda untuk setiap jenis tenaga
kerja, bahan, alat serta untuk tiap jenis pekerjaan;
(c) Paket pekerjaan jalan memerlukan pekerja 50 HOK dan waktu
selama 7 hari;
(d)Berdasarkan survei tenaga kerja swadaya, terdapat 10 orang
pekerja;
(e) Tiga (3) orang pekerjabersediabekerjasatu(1) hari penuh(7-8
jam), tapihanyaselama2hari.Berarti jumlahpekerjadihitung=
(8 jam : 8jam) x (2 hari : 7 hari) x 3 orang = 0,86pekerja;
(f) Tujuh (7) orang pekerja dalam satu (1) hari hanya bersedia
bekerja selama 4 jam sampai pekerjaan selesai (selama 7 hari).
28
RAB VOLUME HARGA SATUAN
Jumlah pekerja dihitung = (4 jam : 8jam) x (7 hari: 7 hari) x 7
orang = 3,5 pekerja;
(g) Total pekerjayangtersediadari swadayamasyarakatadalah4,36
pekerjauntukpekerjaanjalandari jenispekerjaanlapispondasi
bawah.
5) Untuk memudahkan proses perhitungannya dapat menggunakan
formulir perhitungan rekapitulasi volume swadaya masyarakat
(Format RKM-22);
6) Hasil akhir dari seluruh kegiatan perhitungan swadaya adalah
diperolehnya gambaran tentang besarnya rencana swadaya
masyarakatyangakandiberikandalampelaksanaanpembangunan
infrastruktur.
c) Perhitungan volumedari danaBPM
Volume kebutuhan dana BPM dihitung dengan cara kebutuhan total
pekerjaan dikurangi kebutuhan swadaya masyarakat untuk masing-
masing komponen tenaga kerja, bahan dan alat yang sesuai (Format
RKM-23).
d) Perhitungan RAB
PerhitunganRABmencakupperhitunganRAB infrastrukturyangdirinci
untuk masing-masing sumber dana, yaitu swadaya masyarakat dan
danaBPM. ProsesperhitunganRABmencakup6(enam) langkah,yaitu:
 Analisahargasatuanpekerjaan;
 Analisahargasatuanpekerjaanswadayamasyarakat;
 AnalisahargasatuanpekerjaandanaBPM;
 PerhitunganRABswadayamasyarakat;
 PerhitunganRABdanaBPM; dan
 Rekapitulasi RAB(swadayadandanaBPM);
AdapunprinsipdasarperhitunganRAB yaitu:
= x
Perlu diperhatikan: Setiap jenis infrastruktur (jalan lingkungan, jalan
setapak, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan
29
peneranganjalanumum),harusmemilikiRABswadayadan danaBPM.
Misal:pembangunanjalanlingkungandandrainase,RAB swadayadan
dana BPM harus dibuat masing-masing untuk jalan lingkungan dan
drainase.
Setiap langkah perhitungan RAB dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) AnalisaHargaSatuanPekerjaan(AHSP)
Analisa harga satuan pekerjaandibutuhkanuntuk mengetahui harga
satuan setiap jenis pekerjaan per satuan volume, luas, panjang dan
sebagainya sesuai dengan analisa harga satuan pekerjaanPermen PU
no 28 tahun 2016 Bidang Cipta Karya, yang terdiri dari komponen
tenaga kerja (mandor, tukang dan pekerja), bahan dan alat (Lihat
Format RKM-24).
Cara perhitungan:
1) Tentukan “koefisien” komponen tenaga kerja, bahan dan alat
berdasakan jenis pekerjaan sesuai AHSP (Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Permen PU No 28 tahun 2016 Bidang Cipta Karya);
2) Isi harga satuan berdasarkan hasil kesepakatan;
3) Jumlah harga = koefisien x harga satuan;
4) Harga satuan pekerjaan = jumlahkan seluruh jumlah komponen.
b) Analisahargasatuanpekerjaanswadayamasyarakat
Secara prinsip perhitungan, analisa ini sama dengan AHSP secara
keseluruhan. Perbedaannya pada harga satuan upah tenaga kerja,
dimana harga satuan swadaya masyarakat berdasarkan kesepakatan
antara BKM dan tenaga kerja (warga) yang berkontribusi berupa
swadaya tenaga (Lihat Format RKM-25).
c) Analisahargasatuan pekerjaan danaBPM
Harga satuan untuk tenaga kerja, bahan dan alat berdasarkan hasil
survei yangtelah disepakati (Lihat Format RKM-26).
d) RencanaAnggaranBiaya(RAB) swadayamasyarakat
1) Harga satuansesuai AHSP swadayamasyarakat(LihatFormatRKM-
27).
2) Volume kegiatan pekerjaan dihitung berdasarkan jumlah
ketersediaan tenaga kerja swadaya.
30
Misal:untukmengerjakan100m³jenispekerjaantanahdibutuhkan
50 HOK, sedangkan ketersediaan tenaga kerja swadaya hanya 10
HOK. Maka volume kegiatanpekerjaan untuk swadaya masyarakat
= (10 HOK : 50 HOK) x 100 m³ = 20 m³;
3) Format RAB swadaya masyarakat dapat dilihat pada Format RKM-
27.
Gambar 3.10 Contoh RAB Swadaya
e) RencanaAnggaranBiaya(RAB) danaBPM
1) Volume RAB dana BPM dihitung dengan cara volume rekapitulasi
RAB dikurangi volume RAB swadaya masyarakat, sedangkan harga
satuan sesuai harga satuan pada Format RKM-26;
2) Jumlah RAB dana BPM ditambah dengan 1,5% dari jumlah biaya
keseluruhan (Lihat Format RKM-28).
Rencana Anggaran Biaya (RAB) BPM
FORMAT RKM-28
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
FORMAT RKM-27
31
Gambar 3.11 Contoh RAB BPM
32
Gambar 3.12 Lanjutan Contoh RAB BPM
f) Rekapitulasi RencanaAnggaranBiaya(RAB)
PerhitunganRAB dapat memakai FormatRKM-29, dengan penjelasan
sebagai berikut:
1) Kolom No: diisi nomor jenis pekerjaan;
2) Kolom jenis pekerjaan: diisi jenis pekerjaansesuai Format RKM-6
(misal: pekerjaan tanah) dan kegiatan pekerjaan (galian tanah,
mengangkut tanah, urugan kembali dll) serta pekerjaan lain-lain
yangdidalamnyadicantumkanbiaya administrasi sebesar1,5% dari
jumlah biaya keseluruhan;
3) Kolom satuan dan volume diisi sesuai Format RKM-7;
4) Kolom harga satuan diisi sesuai Format RKM-24;
5) Kolom jumlah diisi hasil perkalian volume dan harga satuan.
Rekapitulasi RAB BPM
FORMAT RKM-29
33
Gambar 3.13 Lanjutan Contoh Rekapitulasi RAB BPM
3.2.2 Penyusunan Rencana Pembangunan
a. Peta Keterpaduan
Penanganan permukiman kumuh dilakukan secara tuntas dengan
mempertimbangkan seluruh aspek dalam satu sistem kawasan yang
melibatkan berbagai pihak dan sumberdaya baik material, biaya, maupun
tenaga. Keterpaduan program berdasarkan hasil perumusan kebutuhan
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh digambarkan
melalui peta keterpaduan yang komprehensif. Melalui peta keterpaduan
tergambarkan penanganan yangtidakparsial,efisiendanterskenariodengan
baik. Peta keterpaduan memuat informasi:
 Deliniasi Kumuh;
 Segmentasi penanganan kumuh;
 Jenis dan lokasi penanganan;
 Sumber pembiayaan; dan
 Tahun pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
34
Gambar 3.14 Contoh Peta Keterpaduan Penanganan Kumuh
b. Profil Kegiatan
Bentuk uraian dapat berupa tabulasi yang berisikan aspek:
 Administratif:Provinsi,kota/kabupaten, kelurahan,RW/RT/lingkungan;
 Karakteristik fisik:luaskumuh,jeniskawasan,jenislingkungankawasan,
tipologi, kepemilikan lahan dan kesesuaian dengan RTRW;
 Kependudukan;
 Infrastruktur: jalan lingkungan, jalan setapak, drainase lingkungan,
penyediaan air minum, persampahan, air limbah rumah tangga dan
penerangan jalan umum.
 Peta deliniasi kawasan kumuh yang memuat rencana pembangunan
infrstruktur yang akan dilaksanakan;
c. Jadwal pelaksanaan Kegiatan
Secara sederhana jadwal pelaksanaan pekerjaan menggambarkan rencana
waktupelaksanaandari semuajeniskegiatanyangakandilaksanakandalam
pembangunan infrastruktur. Jadwal pelaksanaan pekerjaan pada dasarnya
memberikangambarantentangrencanawaktudanurut-urutanpelaksanaan
35
dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan
infrastruktur.
Sasaran kegiatan ini adalah diketahuinya jangka waktu pelaksanaan proyek
atau keseluruhan pekerjaan yang paling realistis dan tidak melampaui
batasanyang telahditetapkanolehprogram. Indikatorkeluarannya adalah:
 Adanyarencanawaktupelaksanaantiappekerjaansesuaidenganvolume
pekerjaanyangakandilaksanakan(tidakterlampaulamaataucepat); dan
 Adanya jadwal pelaksanaan proyek (keseluruhan pekerjaan) yang tidak
melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam master schedule
program.
Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini berisi:
 Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat;
 Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (durasi); dan
 Bobot kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai
suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang
dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa
diartikan makin besar bobot suatu kegiatanmaka makin besar pula nilai
pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa berupa nilai biaya atau
waktunya.
Bentuk jadwal pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan bentuk jadwal
yang sangat sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan
balok(barchart).Padaprinsipnyakegiatanyangakandilakukandigambarkan
dalam bentuk balok pada skala waktu. Adapun langkah-langkah
pembuatannya adalah sebagai berikut:
1) Tentukan/identifikasisemuajenis-jeniskegiatanyangakandilaksanakan;
2) Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut;
3) Tentukan volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya);
4) Tentukan/perkirakan “lamanyawaktusetiapjenis kegiatan(biasadisebut
jugadurasi)”.Satuandurasi ini dapatdinyatakandalamhari,minggu,dst;
5) Tentukan bobot masing-masing jenis kegiatan; dan
6) Gambarkan “waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk
bagan balok pada skala waktu.
36
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal pelaksanaan
pekerjaan
1) Urutan kegiatan
Dalam penyusunan jadwal pekerjaan, cara penulisan urutan kegiatan
lazimnya disusun/ditulisdari atas kebawah, sehingga secara sederhana
susunan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan
dilaksanakan setelah selesai kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor
diatasnya), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya (kegiatan
nomor dibawahnya).
Secara detail penjelasan bagaimana menentukan urutan pekerjaan
konstruksi dapat dilihat pada penjelasan menentukan lingkup pekerjaan
yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.
2) Waktu pelaksanaan kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan (durasi) adalah jumlah waktu (satuannya
dapat berupa hari, minggu dan seterusnya), yang diperlukan untuk
menyelesaikan suatu kegiatan. Untuk menentukan waktu pelaksanaan
dari suatu jenis kegiatan maka harus diketahui terlebih dahulu volume
kegiatanyangakandibuat(volumerencana),kemudiantentukanmetode
kerja apa yang akan dipakai.
Perananmetode kerjacukup pentingkarenaakan mempengaruhi durasi
pekerjaan. Kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia
(metode padat karya) dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat
berbeda. Metode mana yang akan digunakansangat tergantung pada
kondisi yang ada dilapangan, seperti ketersediaan tenaga kerja atau
peralatan, apakah memungkinkan bila menggunakan peralatan besar,
bisadipilihtenagakerja,atauperalatan,ataukombinasiantarakeduanya
(tenaga kerja dan peralatan).
Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya
adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis
kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan, dan
sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti
37
tukang atau mandor bangunan agar taksiran waktunya lebih mendekati
kenyataan dilapangan (lebih realistis).
Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan (durasi) untuk setiap
jenis kegiatan, dilakukan dengan memperkirakan langsung durasi setiap
itempekerjaanataudapatdilakukandenganlangkah-langkahpendekatan
perhitungan sederhana sebagai berikut:
a) Perludiketahui volume dari tiapjeniskegiatan,volume kegiatanyang
besar tentu akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama
dibandingkandengan volume yanglebihsedikit(dalamkondisi jumlah
tenaga kerja/alat yang tetap/sama);
b) Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan
tenaga kerja atau peralatan. Dari metode kerja yang dipilih,
selanjutnya perlu diketahui produktivitas/kemampuan kerja dari
setiaptenagakerjaatau peralatanyangakan digunakan.Kemampuan
kerja disini dapat diartikan sebagai jumlah volume pekerjaan yang
dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit peralatan
persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai
satuan hari atau jam kerja.
Sebagai contoh, kemampuan seorang tenaga kerja untuk menggali
tanah adalah3m3
perhari (6jam kerja). Waktuyangdibutuhkanuntuk
menyelesaikan galian tanah dapat diperhitungkan dengan membagi
volume galiandenganjumlahpekerjadanproduktivitasperhari. Perlu
ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang
akan digunakan atau yang tersedia. Dari jumlah tenaga kerja atau
peralatan ini dapat diketahui berapa volume pekerjaan yang akan
dihasilkan secara berkelompok dalam satu satuan waktu tertentu
(produktivitas kelompok). Misalnya, 4 orang tenaga kerja melakukan
pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa
dihasilkan adalah 12 m3
(4 org x 3 m3
).
c) Lakukan langkahsesuai cara poin2 diatasuntuk semuajeniskegiatan
proyek. Hal yang perlu diperhatikan adalah satuan waktu (durasi)
untuk semua jenis kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau
minggu.
38
3) Bobot kegiatan
Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan adalah dapat dibuat
prioritas pilihanterhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan
sebagai fokus atau pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan
kegiatannantinyatidakterlambat,kualitasbangunanbaik, danbiayayang
digunakan efisien (pengendalian perjenis kegiatan). Manfaat lainnya
adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dapat
digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau progres)
kegiatan dilapangan.
Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan
konstruksi/infrastrukturlazimnyadihitungdenganmengacupadajumlah
biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan dibagi jumlah total biaya, kemudian
hasil tersebutdikalikandengan100 (angka100 digunakankarenasatuan
bobot adalah prosen/per seratus). Jumlah keseluruhan bobot kegiatan
(proyek) harus sama dengan 100%.
Catatan: Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu
digunakan sebagai acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan
waktusetiapkegiatan(durasi)”agardibuatolehorang yangcukuppaham
seperti tukang/mandor sehingga durasi lebih realistis dan dapat
menghasilkan bobot yang juga realistis.
4) Menggambarkan bagan balok
Menggambarkan bagan balok atau diagram batang pada prinsipnya
adalah menggambarkan durasi setiap kegiatan secara
horizontal/mendatarpadaskalawaktuuntuktiapjeniskegiatan. Langkah
ini dilakukanmulai dari kegiatanpertamakemudiandiikuti olehkegiatan
berikutnya sampai kegiatan terakhir.
Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka
terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, antara lain:
a) Skalawaktu, adalahsemuakolom-kolomsatuanwaktuyangadapada
kolomjadwal pelaksanaan.Setiapkolommewakili satusatuanwaktu,
dan jumlahkolomdibuatsesuai jumlahsatuanwaktuyangdiperlukan
untuk melaksanakan semua jenis kegiatan proyek. Sebagai contoh,
39
suatu proyek akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan
menggunakan satuan waktu minggu, maka jumlah kolom mingguan
dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berurutan ke kanan
mewakili minggu I, minggu II, minggu III dan minggu IV;
b) Durasi,ataulamanyawaktuyangdibutuhkanuntuktiapjeniskegiatan,
digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat;
c) Waktumemulai, setiapjenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan
dapat dimulai pelaksanaannya dan merupakan titik awal membuat
bagan balok kegiatan tersebut;
d) Waktu selesai suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan
suatu jenis kegiatan, adalah ujung akhir dari bagan balok kegiatan
tersebut;
e) Cara penggambaran;
 Berdasarkan urutan kegiatan yang telah dibuat, maka
waktumemulai suatu kegiatan adalah sama dengan waktu
berakhirnyakegiatan sebelumnya atau memulai suatu
penggambaran balok suatu kegiatanadalah sejajar akhir/ujung
balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh pekerjaan pasangan
bouwplank dengan pekerjaan galian tanah); atau
 Pada suatuproyek yangterdiri dari banyakjeniskegiatan, namun
waktu pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan
penyelesaian, maka terkadang waktu memulai suatu kegiatan
tidak harus menunggu selesainya seluruh kegiatan sebelumnya
(biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat dimulai
menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi
seperti inidipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat
seperti berlapis (lihat contoh pekerjaan galian dengan urugan
pasir).
Contoh:
40
5) Menggambar Kurva “S”
KurvaS adalah kurva yang disusun untuk menunjukkan hubungan
antara nilai komulatif biaya atau jam-orang (man hours) yang telah
digunakan atau persentase (%) penyelesaianpekerjaan terhadapwaktu.
Dengan demikian, pada kurva S dapat digambarkan kemajuan volume
pekerjaan yang diselesaikan sepanjang berlangsungnya proyek atau
pekerjaan dalam bagian dari proyek.
Dengan membandingkan kurva S rencana dengan realisasi, maka akan
segera terlihat dengan jelas apabila terjadi penyimpangan (deviasi)
kemajuan proyek. Oleh karena kemampuannya yang dapat diandalkan
dalammelihatpenyimpangan-penyimpangandalam pelaksanaanproyek,
maka kurva S sering kali digunakan dalam pengendalian suatu proyek.
Pada kurvaS, sumbumendatarmenunjukkanwaktukalender,dansumbu
vertikal menunjukkan nilai komulatif biaya atau jam-orang atau
persentase penyelesaian pekerjaan.
Contoh cara membuat kurva “S” pada pekerjaan pondasi
a) Siapkan RAB pekerjaan pondasi
 Pekerjaan persiapan = Rp100.000,00;
 Pekerjaan galian = Rp150.000,00;
 Pekerjaan lantai kerja = Rp200.000,00;
 Pekerjaan Pasir urug = Rp150.000,00;
 Pekerjaan pasangan batu kali = Rp400.000,00;
 Pekerjaan urugan kembali = Rp100.000,00;
 Total harga seluruh pekerjaan pondasi = Rp1.100.000,00.
41
b) Perkirakan waktu penyelesaian pekerjaan pondasi
 Pekerjaan persiapan = 6 hari;
 Pekerjaan galian = 2 hari;
 Pekerjaan lantai kerja = 2 hari;
 Pekerjaan Pasir urug = 1 hari;
 Pekerjaan pasangan batu kali = 3 hari;
 Pekerjaan urugan kembali = 1 hari.
c) Hitung bobot pekerjaan
 Pekerjaan persiapan = (harga pekerjaan persiapan/harga total)
x 100%= (100.000/1.100.000) x 100% = 9,09%;
 Pekerjaan galian = (150.000/1.100.000) x 100% = 13,64%;
 Pekerjaan lantai kerja = 18,18%;
 Pekerjaan Pasir urug = 13,64%;
 Pekerjaan pasangan batu kali = 36,36%;
 Pekerjaan urugan kembali = 9,09%.
d) Membuat kurva S
Kurva S dibuat berdasarkan jumlahkomulatif bobot pekerjaan yang
direncanakan dapat diselesaikan pada suatu skala waktu (hari,
minggu atau bulan). Contoh di bawah ini adalah skala hari;
Kurva S
42
Gambar 3.15 Contoh Kurva S
c. Penyiapan Tenaga kerja
Informasi ketersediaan tenaga kerja proyek sangat pentingdiketahui dalam
perencanaanpelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini
terutama karena akan menjadi dasar pemilihan teknologi/metode kerja
pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain jumlah, kualifikasi tenaga
kerja juga sangat penting diketahui dari hasil survei, terutama untuk
memperoleh kepastian apakah kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan
olehtenagakerjayang ada, dan dapat diselesaikansesuai jadwal yangtelah
direncanakan. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja
(seperti mandor/ketua regu kerja, tukang, dan pekerja), perlu
dipertimbangkan guna menjamin cara pelaksanaan pekerjaan dapat
dilaksanakan secara benar sehingga dapat memenuhi kualitas infrastruktur
yang baik.
Sasaran dari survei calon tenaga kerja adalah untuk memperoleh calon
tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan yang akan
dilaksanakan. Adapun indikator keluarannya adalah diketahuinya atau
tercatatnya jumlah calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan
pekerjaan (swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar).
Daftar calon tenaga kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur dikelola oleh BKMyang diperoleh berdasarkan
hasil survei calon tenaga kerja (Format RKM-15 dan Format RKM-16).
Tenaga kerjayangakan terlibatdalampelaksanaanpekerjaandiprioritaskan
dan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, baik laki-laki
maupun perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan
43
dibatasi, kecuali bilamana berdasarkan hasil survei dilokasi kelurahan
tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan.
Dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja dan efektifitas
pelaksanaan,makaBKMdapatmenggunakanperalatanberatyangdidahului
dengan survei dan menyampaikan daftar peralatan berat yang akan
dipergunakan kepada masyarakat melalui rembuk warga.
Adapun tatacara pelaksanaan survei calon tenaga kerja yaitu:
a) Survei calon tenaga kerja dilakukan bersamaan dengan survei harga
satuan oleh tim survei yang sama;
b) Tim survei mengidentifikasi kebutuhan tenaga terampil atau dengan
kemampuantertentuyang nantinyaakandibiayai olehdanaBPMNUSP-2;
c) Tim survei mendatangi secara langsung calon tenaga kerja yang berasal
dari warga penerima manfaat dan menanyakan kesediannya menjadi
tenaga kerja;
d) Pada survei calon tenaga kerja swadaya, tim survei mendatangi secara
langsung calon tenaga kerja dari warga pemanfaat yang berkenan secara
sukarela membantu dalam pembangunan infrastruktur yang
direncanakan; dan
e) Tim survei mencatatkaninformasi/datayangdiperoleh (FormatRKM-17).
3.2.3 Penyusunan Rencana Pemaketan
a. Cara Pemaketan
1. Pemaketan harus sudah dilakukan pada waktu penyiapan dan
penyusunan RAB/RKM.
2. Tim pengadaanhanyamemverifikasi danmemvalidasi kembali kembali
hasil survei dan pemaketan pada saat penyiapan dan penyusunan
RAB/RKM, apakah masih valid:
 Mengidentifikasi ketersediaan barang di toko/pemasok (dari
jumlah barang, jenis-jenis barang, spesifikasi barang);
 Mengidentifikasi jaraklokasi toko/pemasokke lokasi proyekuntuk
menghitung biaya pengiriman yang include dalam harga barang.
b. MenyusunPemaketan
44
1. Mengelompokkan material yang dapat diadakan pada satu
toko/pemasok,Misal :semen,pasir,batu,besi dikelompokkandalam 1
(satu) paket dengan nilai 250 juta, maka metode yang dipilih adalah
pelelangan sederhana.
2. Menyusunjustifikasi(apabila rencanapemaketanlebihdari satupaket),
apabila :
 Material tidak dapat disediakan dalam satu pemasok;
 Material pabrikan yang mempunyai spesifikasi khusus;
 Material galianC yangdapat disediakanpemasok.
ContohPemaketan:
Paket Pengadaan Pemilihan Metode Justifikasi
1. Semen,
Pasir,Batu,
Besi
Nilai 250 juta:metode
lelangsederhana
Material dapat disediakanpadasatutoko
denganspesifikasi yangsesuaidanharga
yang relatif murah
2. Paving Nilai 100 juta:metode
penunjukanlangsung
Pavingtidak menjadi satupaketdengan
semen,pasir,batu,besi (walaupun
tersediaditoko),tetapi spesifikasinya
tidakmemenuhi,sehinggapavingakan
dibeli langsungke pabriktetapi dengan
pembanding.
3. Paku,ember,
benang,dll
Nilai 5 juta:belanja
langsung
Material pendukungdengannilaitotal
dibawah1 juta.
Pengadaan material dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam
buku petunjuk teknis pengadaan barangdan jasa. Rencana pengadaan
barangharusdicantumkandalamdokumenRKMdenganformatseperti yang
ditunjukkan pada Format RKM-30.
3.2.4 Rencana Operasi dan Pemeliharaan
a. Tujuan Kegiatan
Tujuan dari penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan adalah sebagai
berikut:
a) Agar infrastrukturyangdibanguntetapberfungsi sesuai dengankualitasdan
umur pelayanan yang direncanakan;
45
b) Menjamin terlaksananya kegiatan pemeliharaan secara tepat waktu dan
tepat sasaran, serta penghematan terhadap biaya pemeliharaan yang
dibutuhkan;
c) Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok/lembaga masyarakat
untukmengoperasikandanmengoptimalkankeberadaaninfrastrukturyang
telah dibangun oleh masyarakat sebagai sumberdaya serta untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan teknis
maupun non-teknis.
b. Hasil yang Diharapkan
Hasil yangdiharapkan dengandilakukannyapenyusunanrencanaoperasi dan
pemeliharaan adalah sebagai berikut:
a) Diterapkannya prinsip-prinsip program NUSP-2 dalam pelaksanaan
pembangunan secara partisipatif di masyarakat;
b) Terjaminnyafungsi infrastruktur yang telah dibangun secara
berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
kumuh;
c) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber
pembiayaan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur;
d) Meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan
dalam pengelolaan hasil kegiatan/pembangunan;
e) Tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan.
c. Tata KelolaPengoperasiandan PemeliharaanInfrastruktur
1) Ketentuanumum
a) Pembangunan infrastruktur dilokasi permukiman kumuh untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat harus didukung dengan
penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan yang realistis agar
menghasilkan efektivitas dan pelayanan yang berkelanjutan;
b) Penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan mengacu
pada jenis dan kegunaan sarana yang dibangun;
c) Operasi dan pemeliharaan infrastruktur harus terorganisasi
dengan baik dan ditunjang dengan tertib administrasi untuk
menciptakan pelayanan yang berkelanjutan;
46
d) Pengelolaan infrastruktur harus melibatkan seluruh lapisan
masyarakat pengguna dalam wadah kelembagaan dan
pengambilan keputusan agar menghasilkan partisipasi yang
lebih tinggi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
e) Kemudahan teknologi dan ketersediaan material didalam
perencanaanpembangunansaranaditujukanuntukmembantu
masyarakat agar mudah melaksanakan kegiatan operasi dan
pemeliharaan.
2) Pengorganisasiankegiatanoperasi danpemeliharaaninfrastruktur
Pembentukan kelompok masyarakat (KPP) melalui rembug warga
tingkat RT/RW/lingkungan yang akan mengatur penyelenggaraan
kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana yang dibangun.
d. Rencana operasi dan pemeliharaanyang tertuang dalam dokumenRKM,
meliputi:
1) Penjelasan lembaga penanggungjawab operasional dan pemeliharaan
beriukut struktur organisaisi dan peranya;
2) Rencana kerja operasional dan pemeliharaan infrastruktur/ prasarana
dan sarana:
 Rumusan kesepakatan mekanisme operasi dan pemeliharaan;
 Program kerja KPP berbasis pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan dengan berbagai pihak;
 Rencana pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan.
3.3 Tahap Verfikasi dan Legalisasi
Tahap verifikasi dan legalisasi merupakan tahapan penilaian kelayakan dan
persetujuan oleh RMC dan Satker Kab/Kota agar RKM yang disusun layak secara
teknis dan sesuai dengan skenario penuntasan kumuh yang ada pada dokumen
NUAP.
3.3.1. Verifikasi RMC
Maksud dari verifikasi adalah menilai kelayakan dokumen RKM baik dari aspek
kelengkapan maupun teknis serta kesesuaian dengan prioritas dan skenario
penuntasan kumuh yang ada pada dokumen NUAP. Verifikasi menggunakan
instrumen penilaian kelayakan dokumen NUAP, meliputi:
47
 Pendahuluan;
 Manfaat pembangunaninfrastrukturdalampengurangankumuh;
 keintegrasianinfrastruktur;
 Petalokasi kegiatan &PetaKeterpaduan;
 Perencanaanteknis (DED) danRencanan AnggaranBiaya(RAB) paket
kegiatan;
 RencanaPemaketan bahan/alat;
 Jadwal pekerjaan;
 Operasi danpemeliharaan;
 Penapisan awal;dan
 Dokumenpendukung.
Hasil verifikasi oleh RMC berupa catatan perbaikan dan disampaikan kepada CC
yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh CA untuk dilakukan perbaikan dokumen
RKM. Pada proses perbaikan CC melakukan pemantauan untuk memastikan
dilakukanprosesperbaikandokumenRKMsesuai hasil verifikasiRMCdan selesai
tepat waktu.
3.3.2. Verifikasi dan Legalisasi Satker Kab/Kota
Dokumen RKM yang telah diperbaiki selanjutnya dikonsolidasikan oleh CC dan
disampaikan kepada Satker Kab/Kota untuk diverifikasi dan mendapat
persetujuan. MekanismeverifikasimelaluipemaparanRKMolehBKMdidampingi
CA & CCdanselanjutnyadilakukan pembahasanolehSatkerKab/Kota.Aspekyang
dibahas meliputi:
a) Keseuaian dengan kebutuhan penanganan kumuh;
b) Skala prioritas penanganan;
c) Alokasi dana yang tersedia;
d) Kelayakan teknis; dan
e) Kontribusi serta tingkat partisipasi masyarakat.
Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara kesepakatan perbaikandan
rencana penyelesaiannya atau dilanjutkan dengan penandatangan oleh Satker
apabila dokumen RKMsudah dinyatakan layak.
48
3.4 Outline Dokumen NUAP
RencanaKegiatanMasyarakat/RKM(Community Action Plan/CAP)merupakandokumen
perencanaan pembangunan infrastruktur yang disusun secara partisipatif untuk
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Selain itu, RKM merupakan
salahsatuprasyaratutamadalamrangkapencairandanaBantuanLangsungMasyarakat
(BPM) untukpembangunaninfrastrukturdi tingkatkelurahan. Adapunisi dari dokumen
RKMmeliputi:
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
49
Uraian singkat mengenai permasalahan dan rencana penanganan kumuh,
pemilihanprioritas kegiatan, penjelasan pemilihanjenis konstruksi yang akan
dibangun.
1.2 Maksud
Uraian singkat mengenai maksud dari pembangunan infrastruktur di lokasi
kegiatan.
1.3 Tujuan
Uraian singkat mengenai tujuan dari pembangunan infrastruktur di lokasi
kegiatan.
2. Manfaat Pembangunan Infrastruktur Dalam Pengurangan Kumuh
Uraian singkat mengenai manfaat pembangunan infrastruktur. Sejauhmana
pembangunaninfrastrukturdapatmengurangi tingkatkekumuhandilokasikegiatan.
Misalnya, dari kumuh berat menjadi kumuh sedang,ringan atau tidak kumuh. Dari
kumuh sedang menjadi kumuh ringan atau tidak kumuh.
3. Keterintegrasian Infrastruktur
 Uraian singkat tentang keterintegrasian infrastruktur yang akan dibangun
dengan sistem jaringan infrastruktur kota.
 Peta Keterpaduaninfrastruktur(termasukrencanapembangunaninfrastruktur
tahun berjalan)
4. Profil Lokasi Kegiatan
Format Profil Lokasi kegiatan
No. Aspek Profil Lokasi Kegiatan
1 Administratif
Provinsi:…..............................................................................……
Kota/kabupaten:……………...........................................................
Kecamatan:…………………...............................................................
Kelurahan:………………...................................................................
50
No. Aspek Profil Lokasi Kegiatan
RT/RW/lingkungan :………......................................................……
2
Karakteristikfisik
lingkungan
Kawasan:………………………..(pusat/pinggiran kota)
Lingkungan Kawasan:………….......................................................
(perumahan/perdagangan/perkantoran/industri/pelabuhan)
Tipologi:…………………...................................................................
(sempadan jalan arteri, sempadan sungai, jalur kereta api, tepi
pantai/pesisir pantai)
Kepemilikan lahan:sebagian besar milik……………….....................
(masyarakat, negara, BUMN , dll)
Kesesuaian dengan RTRW: …………….............................................
(sesuai/tidak sesuai)
3 Kependudukan
Jumlah penduduk : …......jiwa;…..…KK; …….Laki; ….....Pr
Jumlah penduduk miskin : …..….KK
4 Infrastruktur
Jalan setapak:
 Panjang: …….m
 Lebar rerata: ……..m
 Konstruksi (sebagian besar): aspal/beton/paving
 Kondisi jalan (sebagian besar):
- (rusak, baik, sedang)
- Ada/tidak ada saluran tepi jalan
Jalan lingkungan:
 Panjang: …….m
 Lebar rerata: ……..m
 Kondisi jalan (sebagian besar):
- (rusak, baik, sedang)
- Ada/tidak ada saluran tepi jalan
Drainaselingkungan:
 Panjang: ……..m
 Lebar rerata: …….m
 Tinggi/dalam rerata: …..m
 Konstruksi (sebagian besar): batu bata/kali/beton, dll
 Kondisi drainase (sebagian besar): (rusak, baik, sedang)
Sistem penyediaan air minum:
 PDAM: ………. Sambungan Rumah (SR)
 Kran umum: ……..KK
 Sumur gali: ………KK
 Sumur bor: ……..KK
51
No. Aspek Profil Lokasi Kegiatan
 Lainnya: ……..KK
Sarana air limbah:
 Memiliki WC + tangki septik: ……KK
 Memiliki WC tanpa tangki septik: ……KK
 Menggunakan WC + ipal komunal: ……..KK
 Menggunakan MCK komunal: ……KK
 Tidak memiliki WC dan tidak menggunakan MCK komunal:
……KK
Persampahan:
 Pengelola (Tk. RT/RW): ada/tidak ada
 Pengumpulan: type, kapasitas dan jumlah unit
 Pengangkutan: type, kapasitas dan jumlah unit
 TPS: type, kapasitas dan jumlah unit
Penerangan Jalan Umum:
 Jenis Lampu Merkuri: ………unit; Kondisi:….…(baik,rusak,
hilang)
 Jenis Lampu TL/LED 40
Watt:………unit;Kondisi:…….........…(baik, rusak, hilang)
Peta Deliniasi Kawasan/Lingkungan Permukiman Kumuh
52
5. PenapisanAwal
Penjelasan mengenai penapisan awal dampak sosial dan lingkungan terkait dengan
adanya pembangunan infrastruktur. Sesuai format RKM-31, RKM-32 DAN RKM-33.
6. Perancangan Teknis dan Anggaran Biaya Paket Pekerjaan
6.1 Perancangan Teknis Rinci (DED)
Memuat penjelasan singkat rancangan sederhana dan gambar DED.
53
6.2 Data Paket Pekerjaan
Memuat informasi tentang:
a. Kota/kabupaten;
b. Kecamatan;
c. Kelurahan;
d. Nama BKM;
e. Nama paket pekerjaan;
f. Tipe dan konstruksi infrastruktur;
g. Volume pekerjaan;
h. Jangka waktu pelaksanaan;
i. Rencana Anggaran Biaya (RAB): Rekapitulasi RAB, RAB swadaya masyarakat
dan RAB dana BPM;
j. Luas penanganan kumuh;
k. Jumlah penerima manfaat;
l. Status tanah di lokasi kegiatan.
Format Data Paket pekerjaan
Kota/kabupaten : .........................................
Kecamatan : .........................................
Kelurahan : .........................................
Nama BKM : .........................................
Lokasi pekerjaan : RT/RW/Lingkungan ........................................
Nama paket pekerjaan : Jalan dan drainase (isi sesuai paket pek)
Tipe dankonstruksi :
1. jalan: tapak ; beton K 225
2. drainase : segi empat ; pasangbatu kali 1:4
Volume pekerjaan
: 1. jalan: panjang = 120 m; lebar = 1,5 m; tebal =
10 cm
:
2. drainase:panjang = 150 m; lebar = 40 cm; tinggi
= 50 cm
Jangka waktu pelaksanaan : ............... hari kalender
Rencana anggaran biaya : Total Rp. …………
54
Swadaya masyarakat Rp. ……………
DBPM Rp. ……………
Luas penanganan kumuh : ……………….Ha
Penerima manfaat :
Jumlah: …………KK
Miskin: ………….; KK Miskin : ………%
Status Tanah/Lahan Lokasi
Kegiatan
: ………………………………….
6.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
MemuatRABsecara rinci (FormatRKM-27,FormatRKM-28 danFormatRKM-29)
7. Rencana Pemaketan Bahan/Alat
Berisi rencana pengadaan bahan/alat sesuai format RKM-30
8. Rencana Jadwal Pekerjaan
Berisi rencanajadwal pekerjaan,termasukkurva-S(BentukTabel,lihatsubBabIII.3)
9. Operasi Dan Pemeliharaan
Uraian singkat mengenai operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang akan
dibangun
10. Dokumen safeguard yang dibutuhkan
11. PENUTUP
11. LAMPIRAN
a. PernyataanHibah/IzinPakai/IzinDilalui/Ganti Rugi (FormatRKM-4);
b. Daftar CalonTenagaKerja(FormatRKM-16);
c. BeritaAcara Hasil KesepakatanSwadayaMasyarakat (FormatRKM-19);
d. Daftar HadirRembugKesepakatanKesanggupanKeswadayaanMasyarakat
(FormatRKM-18);
e. Rekapitulasi DataSurvei HargaSatuanMaterial/BahanDanAlat (FormatRKM-
10);
f. Rekapitulasi DataSurvei HargaSatuanUpah TenagaKerja(FormatRKM-11);
55
g. BeritaAcara PenetapanHargaSatuan (FormatRKM-13);
h. Daftar HadirRembugPenetapanHargaSatuan (FormatRKM-14);
i. Rekapitulasi PerhitunganKuantitas/Volume Pekerjaan (FormatRKM-7);
j. Daftar RencanaPengadaan (FormatRKM-30);
k. Harga SatuanPekerjaanKota/Kabupaten yangDisahkanolehWalikota/Bupati;
l. Dokumensafeguardyangdibutuhkan.
LAMPIRAN
PROGRAM NASIONAL
PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH
56
KATALOG PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
57
a. Jalan Setapak
Jalan setapak adalah jalan penghubung antar rumah atau kelompok rumah penduduk
dengan lebar bervariasi antara 0,8 - 2 m
Varian a1
Konstruksi PavingBlock
Fungsi
Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar rumah atau kelompok rumah di
lingkungan permukiman.
Tingkat pelayanan
Mampu dilewati olehkendaraanrodaduadan pejalankaki tanpamengalami kesulitan
(lancar) pada saat hujan.
Untuklebar≤1,50 m akansangatmenyulitkanuntukdilewatigerobaksampahsehingga
perlu dipikirkan cara pengumpul sampah rumah tangga di lokasi permukimannya.
58
Karakter fisik
Lebar jalan ≥ 0.8 m, dengan damija 2 - 3 m, fondasi jalan adalah pasir batu (sirtu),
konstruksi utamanyaadalahpavingblokdenganberbagai motif danketebalanberkisar
antara 6-8 cm dengan karakteristik beton K-250. Konstruksi tepi menggunakan
pasangan bata merah atau beton sebagai pembatas (canstein).
Catatan
Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan
teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini.
Bahan/material mudahdidapatkan,tidakmembutuhkantenagakerja/tenagaahli yang
berpendidikan tinggi.
Varian a2
Konstruksi Rabat Beton (1 : 3 : 5)
Fungsi
Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar rumah atau kelompok rumah di
lingkungan permukiman.
Tingkat pelayanan
Mampu dilewati olehkendaraanrodaduadanpejalankakitanpamengalamikesulitan
(lancar) pada saat hujan.
Untuk lebar ≤ 1,50 m akan sangat menyulitkan untuk dilewati gerobak sampah
sehingga perlu dipikirkan cara pengumpulan sampah rumah tangga di lokasi
permukiman penduduk.
19
2
23
8
2
11
20
TANAH
ASLI
TANAH URUG
PASIRURUG
3 %
15
DINDING JEPIT
PAS.1/2 BATA AD.1:4
PLESTERAN +ACIAN KASAR
AD.1:4
20
SKALA 1:10
DETAIL C
TALIAIR 1/1
3
7
15l=<12030
P(PANJANG)
200
DINDING JEPITTALIAIR 2/1
TALIAIR 1/1
A
B BETON RABAT T =7CM (1:3:5)
FINISHING ACIAN KASAR
DENAH JALAN RABATBETON
120 11 9
3 %3 %
AS
6 %6 %
18
2
3
POTONG AN A -A
SKALA 1:20
SKALA 1:50
C
6 %
TANAH G ALIAN DIPADATKAN
URUG AN PASIR
BETON RABAT AD.1:3:5
FINISHING ACIAN KASAR
SKALA 1:10
POTONG AN B -B
TALIAIR 2/1
BAHU JALAN
BADAN JALAN
TALIAIR 1/1
DINDING JEPIT
BAHU JALAN
TANAH ASLI
21129
59
Karakter fisik
Lebarjalan≥ 0.8 m, dengandamija2- 3 m, fondasi jalanadalahpasirbatu(sirtu)yang
dipadatkan serta ditunjang oleh ballast pasir urug yang dipadatkan. Konstruksi
utamanya adalah rabat beton campuran (1 : 3 : 5) dengan ketebalan berkisar antara
10 - 15 cm dengan karakteristik beton B-o.
Catatan
Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan
teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini.
Bahan/material mudahdidapatkan dantidakmembutuhkantenagakerja/tenagaahli
yang berpendidikan tinggi.
Varian a3
Konstruksi Gertak Gantung
60
Fungsi
Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar rumah atau kelompok rumah di
lingkungan permukiman dengan karakteristikdi daerah rawa,tepian sungai, dan tepi
laut yang terpengaruh oleh pasang surut air.
Tingkat pelayanan
Mampu dilewati olehkendaraanrodaduadanpejalankakitanpamengalamikesulitan
(lancar).
Untuk lebar ≤ 1,50 m akan sangat menyulitkan untuk dilewati gerobak sampah
sehingga perlu dipikirkan cara pengumpulan sampah rumah tangga di lokasi
permukiman penduduk.
Karakteristik pelayanan
Lebar jalan ≥ 0.8 m. Konstruksi utamanya adalah rangka kayu besi atau bengkirai.
Catatan
Konstruksi ini dipilih karena lokasi permukiman penduduk berada di daerah rawa-
rawa, tepi sungai atau tepi lautdenganpengaruhpasang-surutair yang cukuptinggi.
Dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga
masyarakat dapat memelihara asset komponen ini. Bahan/material mudah
didapatkan, dan tidak membutuhkan tenaga kerja/tenaga ahli yang berpendidikan
tinggi.
Varian a4
Konstruksi Gertak GantungRabat Beton (1 : 3 : 5)
61
Fungsi
Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar rumah atau kelompok rumah di
lingkungan permukiman.
Tingkat pelayanan
Mampu dilewati olehkendaraanrodaduadan pejalankaki tanpamengalami kesulitan
(lancar) pada saat hujan.
Untuklebar≤1,50 m akansangatmenyulitkanuntukdilewatigerobaksampahsehingga
perlu dipikirkan cara pengumpulan sampah rumah tangga di lokasi permukiman
penduduk.
Karakter fisik
Lebar jalan ≥ 0.8 m,dengandamija2 - 3 m. Fondasi jalanadalahpasirbatu (sirtu) yang
dipadatkan serta ditunjang oleh ballast pasir urug yang dipadatkan. Konstruksi
utamanyaadalahrabatbetoncampuran(1 : 3 : 5) denganketebalanberkisarantara10
- 15 cm dengan karakteristik beton B-o.
Catatan
Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan
teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini.
Bahan/material mudah didapatkan, dan tidak membutuhkan tenaga kerja/tenaga ahli
yang berpendidikan tinggi.
62
b. Jalan Lingkungan
Adalahjalanpenghubungantarjalansetapakdenganjalankolektoryangmempunyailebar
antara 2 – 6 m dengan damija antara 4 – 9 m.
Varian b1
Konstruksi Paving Blok
Fungsi
Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar jalan setapak dengan jalan kolektor.
Tingkat pelayanan
Mampu dilewati oleh kendaraan roda empat atau lebih tanpa mengalami hambatan
(lancar) pada saat hujan. Dapat dilalui oleh kendaraan roda dua atau empat dengan
dua lajurdua arah tanpa kesulitan.
Karakter fisik
Fondasi jalanadalahpasirbatu(sirtu).Konstruksi utamanyaadalahpavingblokdengan
berbagai motif danketebalanberkisarantara6-8cmdengankarakteristikbetonK-250.
Konstruksi tepi menggunakan pasangan bata merah atau beton sebagai pembatas
(Canstein).
63
Catatan
Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan
teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini.
Bahan/material mudahdidapatkan, dantidakmembutuhkan tenagakerja/tenagaahli
yang berpendidikan tinggi.
Varian b2
Konstruksi Rabat Beton (1 : 3 : 5)
19
2
23
8
2
11
20
TANAH
ASLI
TANAH URUG
PASIRURUG
3 %
15
DINDING JEPIT
PAS.1/2BATA AD.1:4
PLESTERAN +ACIAN KASAR
AD.1:4
20
SKALA 1:10
DETAIL C
TALIAIR1/1
3
7
15l=<12030
P(PANJANG)
200
DINDING JEPITTALIAIR 2/1
TALIAIR 1/1
A
B BETON RABAT T =7CM (1:3:5)
FINISHING ACIAN KASAR
DENAH JALAN RABATBETON
120 11 9
3 %3 %
AS
6 %6 %
18
2
3
POTONGAN A -A
SKALA 1:20
SKALA 1:50
C
6 %
TANAH GALIAN DIPADATKAN
URUGAN PASIR
BETON RABAT AD.1:3:5
FINISHING ACIAN KASAR
SKALA 1:10
POTONGAN B-B
TALIAIR2/1
BAHU JALAN
BADAN JALAN
TALIAIR 1/1
DINDING JEPIT
BAHU JALAN
TANAH ASLI
21129
64
A
LAPISAN PENETRASI
DENAH JALAN LAPEN
SKALA 1:50
SKALA 1:10
DETAIL B
L=200-300
P(PANJANG )
3 %
200-300
POTONGAN A -A
b
15
5
5
6 %
SKALA 1:20
A S
3 %
6 %
A BU BA TU T =1CM
PRIMECOA T (A SPA L CA IR)
BA H U JA LA N
TA NA H A SLI
PRIMECOA T (A SPA L CA IR)
SPLIT 1/2 T =2 CMDIPA DA TKA N
BA TU POKOK UK.3/5 T =5 CMDIA PDA TKA N
BA TU BELA H UK.10/15 DIPA DA TKA N
URUG A N PA SIRT =5 CMDIPA DA TKA N
TA NA H G A LIA N T =25 CMDIPA DA TKA N
2 1
6 %
3 %
2
5
15
5
1
25
SPLIT 1/2 T =2 CMDIPA DA TKA N
A BU BA TU T =1CM
PRIMECOA T (A SPA L CA IR)
PRIMECOA T (A SPA L CA IR)
TA NA H G A LIA N T =25 CMDIPA DA TKA N
URUG A N PA SIRT =5 CMDIPA DA TKA N
BA TU POKOK UK.3/5 T =5 CMDIA PDA TKA N
BA TU BELA H UK.10/15 DIPA DA TKA N
Fungsi
Berfungsi sebagai prasaranapenghubung antar jalan setapak dengan jalan kolektor.
Tingkat pelayanan
Mampu dilewati oleh kendaraan roda empat atau lebih tanpa mengalami hambatan
(lancar) pada saat hujan. Dapat dilalui oleh kendaraan roda dua atau empat dengan
dua lajurdua arah tanpa kesulitan.
Karakter fisik:
Fondasi jalan adalah pasir batu (sirtu) yang dipadatkan serta ditunjang oleh ballast
pasirurug yang dipadatkan.Konstruksi utamanyaadalahrabatbetoncampuran (1 : 3
: 5) dengan ketebalan berkisar antara 10 - 15 cm dengan karakteristik beton B-o.
Catatan:
Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan
teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini.
Bahan/material mudahdidapatkan, dantidakmembutuhkantenagakerja/tenagaahli
yang berpendidikan tinggi.
Varian b3
Konstruksi Lapis Penetrasi (LAPEN)
65
Fungsi
Berfungsi sebagai prasaranapenghubung antar jalan setapak dengan jalan kolektor.
Tingkat pelayanan
Mampu dilewati oleh kendaraan roda empat atau lebih tanpa mengalami hambatan
(lancar) pada saat hujan. Dapat dilalui oleh kendaraan roda dua atau empat dengan
dua lajurdua arah tanpa kesulitan.
Karakter fisik
Fondasi jalan adalah agregat base klas B yang dipadatkan serta konstruksi telford,
lapisan penutupnya adalah lapis penetrasi dengan ketebalan nominal 5 cm.
Penggunaanmesingilasharusdisesuaikandenganlebarjalanyangadayaituantara 1
ton sampai dengan6 ton. Aspal yangdigunakanumumnyaadalah aspal jenisPEN 60-
70.
Catatan
Konstruksi lapenini kurangbegitutahanterhadapairhujan dan mudahditembusair.
Pemadatan konstruksi base kurang baik dan akan cepat sekali menyebabkan
konstruksi penutupnya (lapen) hancur. Oleh sebab itu pelaksana pekerjaan lapen
harus dikerjakan oleh orang yang sudah berpengalaman (kontraktor). Metode
pemeliharaankonstruksi ini agaksulit.Kendalalainadalahmasalahkelangkaanaspal
di pasaran.
c. Jembatan
Jembatan sederhana untuk lalu lintas ringan volume rendah direncanakan dengan
pembebanan: beban merata 300 kg/m2 dan beban kendaraan ringan roda 4 : as depan
1,5 ton dan as belakang 3,5 ton.
1. Syarat minimumruangbebas
a) Tinggi jagaan minimum, tinggi bebas minimum terhadap banjir 50 tahunan
direncanakan sebagai berikut:
Kondisi Sifat Aliran Air/Sungai
Tinggi Jagaan dari
Muka Air Banjir (MAB)
Daerah Datar
Tenang 0,6 m
Deras 1,0 m
Daerah Perbukitan
Tenang 1,0 m
Deras 1,5 m
Irigasi Tenang 0,5 m
b) Ruang bebas untuk lalu lintas air dibawah jembatan harus disediakan sesuai
kebutuhanlalulintasyangbersangkutan(misalnyauntuklalu lintas perahu, dsb).
66
2. Bangunan bawah jembatan
Bagian jembatan yang berfungsi memikul bangunan atas jembatan dan
meneruskannya ketanah, pada umumnya berada di dalam tanah, seperti: kepala
jembatan, pilar, pondasi dan sayap jembatan. Jembatan untuk kendaraan beban
ringan umumnya menggunakan pondasi langsung, kecuali jika tanahnya
lembek/gambut menggunakan tiang pancang kayu.
a) Pondasi langsung pasangan batu kali
b) Pondasi tiang pancang kayu untuk tanah lembek/gambut.
Jikatanahnya lembek/gambut,pondasi jembatankayudapatmenggunakantiang
pancang kayu.
1) Kayu yang digunakan harus kayu mutu klas kuat I. Ukuran kayu:
(a) Ukuran balok kayu persegi 15 x 15 cm s/d 30 x 30 cm;
(b) Ukuran kayu gelondongan/bulat, diameter 24cm s/d 34cm;
2) Kedalaman pancang yang disyaratkan minimal 3 m dan maksimum 6m;
67
POTONG AN A -A
SKALA 1:10
SALURAN U 20CM
PASANGAN ROLLAG BATA
P(PANJANG )
DENAH SALURAN U 20CM
SKALA 1:20
A
22
20
22
64(L)
40
3
33
5
2
5
222022
20 24 20
BETON AD.1:3:5
T =5 CM
TANAH GALIAN
DIPADATKAN
PASIR URUG T =2 CM
PAS.ROLLAG BATA
AD.1:4
PLESTER +ACIAN
AD.1:4
PLAT DEUKER T =8CM
AD.1:2:3  10-200MM
TANAH ASLI
PASANGAN 1/2 BATATALIAIR 2 CM
3) Rumus Engineering News, pemukulan tiang pancang dengan gravitasi:
4) Ujung tiang pancang kayu diruncingkan dan diberi sepatu (kepala tiang
pancang),dipancangkandengancaradipukuldenganpalubetonberat80-100kg
(ukuran 30x30x50cm), dengan tinggi jatuh 50-100cm;
5) Penghentian pemancangan apabila pada 10 kali pemukulan terakhir dengan
tinggi jatuh 100cm, jumlah penurunan kumulatif 5cm;
6) Penyambungantiangpancangdengancarasambunganlidah(memotong kedua
ujungtiang pada ujungnyasetebal ½tebal tiangdenganpanjangsambungan 3
kali tebal tiang), kemudian diklem dengan plat besi 3cmx0,3cm dan diikat
dengan kawat diameter 3mm atau diperkuat denganpaku.
7) Diatas tiang dipasang balok kayu 30x30cm yang menghubungkan 2 tiang
pancangdengan caradiklemdenganplatataumenggunakan pakupengapitdari
besi beton 6mm.
d. Drainase Mikro
Drainase mikro merupakan komponen kegiatan perbaikan infrastruktur di lingkungan
permukiman yang berfungsi sebagai penyalur air buangan rumah tangga serta
penampungairhujandari permukaanperkerasanjalansetapakmaupunjalanlingkungan,
dan bukan sebagai konstruksi pembuangan air limbah rumah tangga.
Varian d1
Konstruksi pasangan batu bata
68
PLA T DEUKER T=8CM
AD.1:2:3  10-200MM
PA S.BA TU BELA H A D.
1:4
TA NA H G A LIA N DIPA DA TKA N
PASIRURUG T =2 cm
POTONGAN A -A
SKALA 1:10
PLAT BETON SALURAN
20
DENAH SALBATU BELAH U-30CM
SKALA 1:20
P(PANJANG)
25
20 30
A
TANAH ASLI
45
15
2
PA SA NG A N BA TU BELA H
2025
5
70(L) 30
20
20
PLESTERA N +A CIA N
AD.1:4
TA LIA IR2 CM
3
Fungsi
Berfungsi sebagai penyalur air buangan rumah tangga serta penampung air hujan di
permukaan jalan setapak.
Tingkat pelayanan
Pelayanan tingkat lokal, terutama sepanjang jalan setapak dengan lebar ≤ 2,00 m.
Karakter fisik
Penggunaankonstruksi ini biasanyadigunakanpadajalansetapakdengan lebar ≤ 1,50
m. Pasangan batu bata yang digunakan menggunakan campuran (1 pc : 2 kpr : 3 psr).
Konstruksi ini umumnya untuk type 30 cm.
Catatan
Konstruksi ini sangatmudahdikerjakan(workable) dantidakmemerlukantenaga kerja
dengan skill yang tinggi. Material yang digunakan pada umumnya sangat mudah
didapatkan.Pemeliharaannya juga sangat mudah serta tidak memerlukan biaya yang
besar. Padaumumnyahanyaberupapembersihankotoransertaperbaikankecil secara
rutin.
Varian d2
Konstruksi pasangan batu kali (1 : 4)
69
Fungsi
Berfungsi sebagai penyalurairbuangan rumah tangga serta penampungairhujan dari
permukaan jalan setapak dan jalan lingkungan.
Tingkat pelayanan
Pelayanan lokal sepanjang jalan setapak atau jalan lingkungan menuju saluran tersier.
Dibangun pada jalan dengan lebar ≥ 1,50 m.
Karakter fisik
Penggunaankonstruksiumumnyauntuktype 50dan80. Menggunakankonstruksi batu
kali atau batugunung dengancampuran(1 : 4). Konstruksi ini lebihbaikdanlebihkuat
dari konstruksi batu bata.
Catatan
Pelaksanaan konstruksi ini tidak memerlukan tenaga kerja dengan skill yang tinggi,
cukup menggunakan tukang batu yang ada di wilayah permukiman kumuh.
Pemeliharaannya sangat mudah, hanya membersihkan kotoran yang menyumbat
saluran serta perbaikan kecil secara berkala dan biaya yang murah.
Varian d3
Konstruksi pasangan cor beton
Fungsi
Berfungsi sebagai penyalurairbuanganrumah tangga serta penampungairhujan dari
permukaan jalan setapak dan jalan lingkungan.
Tingkat pelayanan
Pelayanan lokal sepanjang jalan setapak atau jalan lingkungan menuju saluran tersier.
Dibangunpadajalandenganlebar ≥3,00 m. Drainase jenisinibiasanyadigunakanpada
jalan-jalan dengan volume lalulintas yang cukup padat serta beban ganda yang cukup
besar.
70
Karakter fisik
Konstruksi ini menggunakan tulangan dengan Ø 12 mm dan campuran beton dengan
karakteristik K-125.
Catatan
Konstruksi ini lebihbaikdari konstruksi batubata maupunkonstruksi batu kali,namun
memerlukan biaya investasi yang lebih tinggi. Biaya pemeliharaannya lebih rendah.
Konstruksi ini memerlukan tenaga kerja/tukang dengan skill yang baik, sehingga
diperlukan pengawasan khusus dalam pelaksanaan fisiknya.
d. Sanitasi (MCK,IPAL)
1. MCK
Fasilitas sanitasi lingkungan, guna keperluan mandi, cuci dan kakus untuk umum
(komunal), type 2 kamar mandi, 3 kamar mandi, sumur dalam/bor untuk sumber air
bersih, tower dan tandon fiber kap. 1 m3.
Varian e1
FasilitasMandi Cuci & Kakus (MCK) Umum
71
Fungsi
Tempat mandi, cuci, dan kakus yang digunakan secara bersama-sama (komunal).
Apabilaairbersihyangtersediadapatdigunakansebagai airbersih/minummakadapat
dimanfaatkan/didistribusikan ke rumah-rumah penduduk melalui pipa distribusi.
Tingkat pelayanan
Pelayanan maksimum hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).
Karakteristik fisik
Konstruksi pondasi dari batu kali (1:4), slof, dan kolom beton bertulang sederhana,
rangka atap kayu dengan penutup genting atau seng, lantai keramik atau rabat beton
(!:3:5).
Catatan
Type MCK harus diperhitungkandenganjumlahjiwayangakanmemanfaatkanfasilitas
MCK tersebut.Komponenkegiatanini dapatdikerjakanolehmasyarakatsetempatdan
tidak memerlukan teknologi khusus (tinggi).
Varian e2
SeptikTank Komunal
Fungsi
72
Sebagai pengumpul buangan air kotor (limbah tinja manusia) secara komunal.
Tingkat pelayanan
Satu septic tankdapat melayani 10 – 20 jamban keluarga.
Karakteristik fisik
Konstruksi terbuat dari batu bata kedap air dengan campuran (1 : 3) dan campuran
trasram untuk lisan kedap air. Setiap satu septic tankharus dilengkapi dengan satu
peresapan.SambunganpipadistribusimenggunakanpipaPVC Ø5”dengansambungan
rumah tangga Ø 3”. Sambungan dari rumah tangga ke saluran distribusi harus
mempunyai kemiringan ≥ 2%.
Catatan
Konstruksi ini sama dengan pembuatan konstruksi MCK umum, tidak memerlukan
teknologi tinggi, dan masyarakat dapat melaksanakan dengan swakelola.
2. IPAL
a) Tangki Septik
Proses pengolahan air limbah rumah tangga yang memanfaatkan tangki
septicmerupakan proses pengendapan dan stabilisasi secara anaerobik. Tangki
septikdianggapsebagai pengolahanprimer,dikarenakantangki septiktidakefektif
untuk mengurangi bakteri dan virus yang terkandung dalam air limbah rumah
tangga. Sehingga perlu adanya pengolahan lanjutan agar air limbah hasil olahan
dapat dibuang ke badan air penerima.
Tangki septik terdiri dari dua ruangan, dimana ruang pertama merupakan ruang
pengendapan lumpur dengan volume ruang berkisar 40 – 70% dari keseluruhan
volume tangki septik.Ruangkeduamerupakanruangpengendapanuntukmaterial
padat yang tidak terendapkan di ruang pertama. Perbandingan panjang ruang
pertama dan kedua dapat dilihat pada gambar.
Gambar : Tangki Septik Konvensional
73
Gambar : Tangki Septik Modifikasi
b. Tangki SeptikBersusun (AnaerobicBaffledReactor/ABR)
Tangki septik bersusun (Anaerobic Baffled Reactor, ABR) adalah teknologi tangki
septikyangdiperbaiki denganmenambahdindingpenyekatgunamemperpanjang
waktu kontak. Peningkatan waktu kontak dengan biomas aktif menghasilkan
perbaikan pengolahan. Meskipun demikian masih perlu adanya pengolahan
sekunder dari efluen tangki septik bersusun (ABR) sebelum dibuang ke badan air
penerima. ABR dirancang agar alirannya turun naik seperti terlihat pada gambar.
Gambar Tangki Septik Bersusun (Anaerobic Baffled Reactor/ABR)
74
Beberapa persyaratan perencanaan dan teknis yang harus dipenuhi:
1. Tidak boleh dipasang pada daerah yang memiliki permukaan air tanah tinggi;
2. Jalan masuk ke lokasi ABR harus dapat dilalui truk tinja;
3. Jumlah minimal ruangan = 4 buah;
4. Tinggi/kedalaman = 1 – 3 meter;
5. Jarak baffle = 15 – 20 cm;
6. Panjang setiap ruangan baffled septic tank (L) = 0,5 – 0,6 tinggi/kedalaman;
7. Parameteryangsangatpentingpadaperhitungandimensi ABRadalahkecepatan
aliran keatas (up-flow velocity) tidak lebih dari 2 m/jam.
c. AnaerobicUpflowFilter(AUF)
Anaerobic upflow filter(AUF) merupakan proses pengolahan air limbah dengan
metode mengalirkanairlimbahke atas melalui mediafilteranaerobik.SistemAUF
memiliki waktudetensi yangpanjangdan akan menghasilkan efluen anaerob.AUF
biasanya digunakan untuk mengolah air limbah yang telah diolah sebelumnya dan
perlu adanya pengolahan lanjutan untuk menghasilkan efluen standar.
Gambar Anaerobic Upflow Filter (AUF)
d. Tangki Biofilter
Dinamakan tangki biofilter karena proses yang terjadi disebut biofiltrasi yang
merupakan pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk
“menangkap” polutan dan secara biologis mendegradasi polutan didalamnya.
Teknologi biofiltrasi secara umum dapat dibagi menjadi dua (2) kelompok, yaitu:
1. Sistem konvensional, dimana mikroorganisme menempel secara alami pada
media kontak;
2. Sistem modern, penempelan mikroorganisme dilakukan secara buatan pada
material polimer. Mikroorganisme ditempelkan pada media kontak atau
diperangkap dalam suatu membran, sehingga dapat lebih meningkatkan
penyisihanBODdanpadatantersuspensidibandingkandengansistembiofiltrasi
konvensional.
75
Pada saat ini tersedia tangki biofilter fabrikan yang terbuat dari bahan fiberglas.
Persyaratan umum, bahan dan konstruksi tangki biofilter adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan lahan untuk penempatan tangki biofilter;
2. Hasil olahan (efluen) dari tangki biofilter harus dialirkan ke saluran pembuang
atau didaur ulang;
3. Lokasi tangki biofilterharusmudah dijangkaudalampembangunan,operasidan
pemeliharaan;
4. Air limbah yang memiliki kandungan minyak dan lemak tinggi harus
dipasang/dilengkapi unitpenangkaplemaksebelumairlimbahmasuk(inlet) ke
bangunan tangki biofilter;
5. Tangki biofilterterbuatdari bahankedapairdantahankorosiseperti:fibergelas,
pasangan bata, beton, dan bahan kedap lainnya;
6. Tangki biofilter terdiri dari minimal 3 kompartemen, yang dilengkapi dengan
manhole;
7. Di setiap kompartemen diisi dengan media kontaktor, yang masing-masing
karakteristiknya berbeda;
8. Kompartementerakhirdigunakanuntukmenampungairyang akandialirkanke
pipa outlet;
9. Dinding tangki anaerobik harus berbentuk elips dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Titik puncak elips berada pada pertengahan dinding.
b) Sudut-sudutnya tidak boleh tegak lurus.
10.Biofilter tipe aerobik harus mempunyai dinding segiempat yang datar, kecuali
pada sisi lebar bagian bawah dibuat miring kearah dalam tangki dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Sudut-sudutnya tidak boleh tegak lurus.
b) Pada bagian dalam tangki aerobikdilengkapi denganjaringanpipapenyedia
udara.
Gambar Tangki Biofilter Fabrikan
76
e. Persampahan
Fasilitas transportasi dan pengumpulan sampah rumah tangga menuju Tempat
Penampungan Sampah Sementara (TPS)
Varian f1
Bak Sampah Rumah Tangga
Fungsi
Berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah sementara tingkat rumah
tangga.
Tingkat pelayanan
Satu bak untuk satu keluarga dengan 5 jiwa.
Karakter fisik
Konstruksi bak sampah rumah tangga ini menggunakan konstruksi batu bata
dengan campuran (1 pc : 2 Kpr : 3 Psr). Umumnya untuk menghindari bau yang
kurang sedap. Konstruksi ini diberi penutup dari kayu atau seng. Lantai bak
sampah dibuatagak miring(2%) untukmenghilangkanairdari sisa-sisasampah,
sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat.
Dapat jugamenggunakankonstruksi tongsampahdari plastikbekasyangbanyak
dipasarkan di pasar barang-barang bekas dengan harga yang cukup murah.
Catatan
Pelaksanaan konstruksi ini sangat mudah dan tidak memerlukan tenaga kerja
dengan skil yang tinggi, serta pemeliharaannya juga mudah dan murah.
Varian f2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2

More Related Content

What's hot

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiKhalid Mustafa
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Gremons
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
 
Gambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainaseGambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainaseinfosanitasi
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...Anjas Asmara, S.Si
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatinfosanitasi
 
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedung
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedungPedoman persyaratan teknis bangunan gedung
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedunginfosanitasi
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
 
Draft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisewDraft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisewlihin01
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negaraheru sutono, iai
 
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipalPedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipalinfosanitasi
 
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Bagus ardian
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1infosanitasi
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
 

What's hot (20)

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
 
Gambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainaseGambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainase
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 
Sni 6774 2008.air bersih
Sni 6774 2008.air bersihSni 6774 2008.air bersih
Sni 6774 2008.air bersih
 
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
P.102 pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha danatau kegiatan...
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
 
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedung
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedungPedoman persyaratan teknis bangunan gedung
Pedoman persyaratan teknis bangunan gedung
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 
Draft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisewDraft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisew
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
 
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipalPedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
 
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
 

Viewers also liked

Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2Bagus ardian
 
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)Bagus ardian
 
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMReview dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMBagus ardian
 
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPReview Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPBagus ardian
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanBagus ardian
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUAdvisory Specialist for P2KP
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiBagus ardian
 
Model Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan KumuhModel Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan KumuhBagus ardian
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bandar Lampung
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bandar LampungSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bandar Lampung
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bandar LampungBagus ardian
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Bagus ardian
 
Sistem prasarana kota
Sistem prasarana kotaSistem prasarana kota
Sistem prasarana kotaBagus ardian
 
Bab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi programBab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi programsumbodho sumbodho
 
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015Advisory Specialist for P2KP
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat -Opsi Teknologi Sanitasi Daerah...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat -Opsi Teknologi Sanitasi Daerah...Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat -Opsi Teknologi Sanitasi Daerah...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat -Opsi Teknologi Sanitasi Daerah...Joy Irman
 
Peran fasilitator pembangunan
Peran fasilitator pembangunanPeran fasilitator pembangunan
Peran fasilitator pembangunanBagus ardian
 
Best Practise NUSP-2 Kelurahan Tipar Kota Sukabumi
Best Practise NUSP-2 Kelurahan Tipar Kota SukabumiBest Practise NUSP-2 Kelurahan Tipar Kota Sukabumi
Best Practise NUSP-2 Kelurahan Tipar Kota SukabumiBagus ardian
 
Rumah Tinggal Kwitang
Rumah Tinggal KwitangRumah Tinggal Kwitang
Rumah Tinggal KwitangBagus ardian
 
Penyediaan Rumah Layak Huni
Penyediaan Rumah Layak Huni Penyediaan Rumah Layak Huni
Penyediaan Rumah Layak Huni Bagus ardian
 
Mengelola resiko sebagai kunci menjalankan bisnis
Mengelola resiko sebagai kunci menjalankan bisnisMengelola resiko sebagai kunci menjalankan bisnis
Mengelola resiko sebagai kunci menjalankan bisnisAbdul Muis Saladin
 

Viewers also liked (20)

Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
 
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2 (Dokumen)
 
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMReview dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
 
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAPReview Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
Review Dokumen Perencanaan Skala Lingkungan - NUAP
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
 
Model Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan KumuhModel Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bandar Lampung
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bandar LampungSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bandar Lampung
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bandar Lampung
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
 
Sistem prasarana kota
Sistem prasarana kotaSistem prasarana kota
Sistem prasarana kota
 
Bab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi programBab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi program
 
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
 
Pola tata ruang
Pola tata ruangPola tata ruang
Pola tata ruang
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat -Opsi Teknologi Sanitasi Daerah...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat -Opsi Teknologi Sanitasi Daerah...Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat -Opsi Teknologi Sanitasi Daerah...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat -Opsi Teknologi Sanitasi Daerah...
 
Peran fasilitator pembangunan
Peran fasilitator pembangunanPeran fasilitator pembangunan
Peran fasilitator pembangunan
 
Best Practise NUSP-2 Kelurahan Tipar Kota Sukabumi
Best Practise NUSP-2 Kelurahan Tipar Kota SukabumiBest Practise NUSP-2 Kelurahan Tipar Kota Sukabumi
Best Practise NUSP-2 Kelurahan Tipar Kota Sukabumi
 
Rumah Tinggal Kwitang
Rumah Tinggal KwitangRumah Tinggal Kwitang
Rumah Tinggal Kwitang
 
Penyediaan Rumah Layak Huni
Penyediaan Rumah Layak Huni Penyediaan Rumah Layak Huni
Penyediaan Rumah Layak Huni
 
Mengelola resiko sebagai kunci menjalankan bisnis
Mengelola resiko sebagai kunci menjalankan bisnisMengelola resiko sebagai kunci menjalankan bisnis
Mengelola resiko sebagai kunci menjalankan bisnis
 

Similar to Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2

Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
 
Petunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastruktur
Petunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastrukturPetunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastruktur
Petunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastrukturSHINTA LILIANA
 
Permen pu no. 6 th.2007 tt pedoman rtbl
Permen pu  no. 6 th.2007 tt pedoman rtblPermen pu  no. 6 th.2007 tt pedoman rtbl
Permen pu no. 6 th.2007 tt pedoman rtblDeki Zulkarnain
 
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-1102. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11lihin01
 
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainaseIsyyatul Aufa
 
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.docrtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.docardhanes002
 
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunanBab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunanNendi Subakti
 
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...joihot
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.docbambang480612
 
Integrasi klhs & pelibatan masyarakat
Integrasi klhs & pelibatan masyarakatIntegrasi klhs & pelibatan masyarakat
Integrasi klhs & pelibatan masyarakatalizias_boys
 
#4 Pengelolaan dan Pembiayaan Infrastruktur.pdf
#4 Pengelolaan dan Pembiayaan Infrastruktur.pdf#4 Pengelolaan dan Pembiayaan Infrastruktur.pdf
#4 Pengelolaan dan Pembiayaan Infrastruktur.pdfxiaodery
 
Profil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota PasuruanProfil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota Pasuruankomunikasiosp
 
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...TPRP Strategic Partner
 
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Imm Ida
 

Similar to Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2 (20)

Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
 
3. buku infra nd revisi final
3. buku infra nd revisi final3. buku infra nd revisi final
3. buku infra nd revisi final
 
Petunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastruktur
Petunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastrukturPetunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastruktur
Petunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastruktur
 
Permen pu no. 6 th.2007 tt pedoman rtbl
Permen pu  no. 6 th.2007 tt pedoman rtblPermen pu  no. 6 th.2007 tt pedoman rtbl
Permen pu no. 6 th.2007 tt pedoman rtbl
 
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-1102. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11
 
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
 
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
 
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.docrtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
rtbl PENDEKATAN, METODOLOGI & PROGRAM KERJA.doc
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunanBab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
 
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
 
Sos dak 2012 infrastruktur
Sos dak 2012   infrastrukturSos dak 2012   infrastruktur
Sos dak 2012 infrastruktur
 
Prim program design document 26 feb 2013
Prim program design document 26 feb 2013Prim program design document 26 feb 2013
Prim program design document 26 feb 2013
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
 
RTBL_abbf72.pdf
RTBL_abbf72.pdfRTBL_abbf72.pdf
RTBL_abbf72.pdf
 
Integrasi klhs & pelibatan masyarakat
Integrasi klhs & pelibatan masyarakatIntegrasi klhs & pelibatan masyarakat
Integrasi klhs & pelibatan masyarakat
 
#4 Pengelolaan dan Pembiayaan Infrastruktur.pdf
#4 Pengelolaan dan Pembiayaan Infrastruktur.pdf#4 Pengelolaan dan Pembiayaan Infrastruktur.pdf
#4 Pengelolaan dan Pembiayaan Infrastruktur.pdf
 
Profil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota PasuruanProfil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota Pasuruan
 
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
Paparan Rapat Koordinasi Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan (KMW-P) Pen...
 
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
 

More from Bagus ardian

Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptxRakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptxBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfBagus ardian
 
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Bagus ardian
 
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERLAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERBagus ardian
 
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPPetunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPBagus ardian
 
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Bagus ardian
 
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021Bagus ardian
 
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Bagus ardian
 
Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Bagus ardian
 
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Bagus ardian
 
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Bagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasResume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoResume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariBagus ardian
 
New Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasNew Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasBagus ardian
 
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019Bagus ardian
 
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoKarya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoBagus ardian
 

More from Bagus ardian (20)

Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptxRakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
Rakor POKJA CIP NUDP - Tangerang Selatan 14112023.pptx
 
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
 
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
 
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERLAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
 
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPPetunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
 
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
 
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
 
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
 
Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent
 
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
 
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasResume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoResume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
 
New Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasNew Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. Kapuas
 
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
 
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoKarya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
 

Recently uploaded

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 

Recently uploaded (7)

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 

Petunjuk Teknis Penyusunan RKM/CAP - NUSP2

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu komponen NUSP-2 yang tertuang dalam Loan Agreement adalah “Pembangunan Permukiman Kumuh” sebagai upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh. Pelaksanaan pembangunan kawasan harus selaras dengan rencana pembangunan kota. Kegiatan pembangunan permukiman kumuh dilakukan melalui 2 (dua) penanganan, yaitu penanganan dengan skala lingkungan dan skala kawasan. Pelaksanaan pembangunan permukiman kumuh skala lingkungan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui BKM/LKM. Sebelum pelaksanaan pembangunan terlebih dahulu dilakukan serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan perencanaan untukmenghasilkan DokumenRencanaAksi PerbaikanLingkungan/RAPL(Neigborhood Upgrading Action Plan/NUAP). Dokumen RAPL/NUAP harus dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Rencana Aksi Penanganan Kumuh Kota/RAPKK (Slum Improvement Action Plan/SIAP).Dokumen RAPL/NUAP yang telah dikonsolidasikan dan telah diverifikasi olehLCOdisepakati olehmasyarakatmelaluiforumMusyawarahKelurahan III.Kesepakatantersebutjugaterkaitdenganpenetapan kegiatanprioritaspenanganan setiap tahunnya. Dokumen RAPL/NUAP selanjutnya disampaikan kepada Project Management Unit (PMU) dan Asian Development Bank (ADB) untuk mendapat persetujuan. Berdasarkan dokumen RAPL/NUAP dan kegiatan prioritas penanganan yang telah disepakati olehmasyarakat, ditindaklanjuti denganmenyusundokumenRencanaKerja Masyarakat (RKM) atau Community Action Plan(CAP). Dokumen ini berisi rencana pelaksanaan pembangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta desain dan rencana operasi dan pemeliharaannya. Dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, termasuk kaum perempuan, yang dikoordinasikan oleh BKM/LKM melalui Tim Inti Perencanaan Partisipatif(TIPP) bersama KelompokSwadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan perwakilan masyarakat lainnya dengan pendampingan dari Community Advisor (CA).
  • 2. 2 1.2 Tujuan Tujuandisusunnyapetunjukteknispenyusunan RKMini adalahuntuk menjadipanduan bagi pelaku ditingkat masyarakat dalam merencanakan kegiatanpenanganan kawasan kumuh skala lingkungan yang selaras dengan rencana penanganan kumuh skala kawasan dan skala kota. 1.3 Sasaran Sasaran yang diharapkan dengan adanya petunjuk teknis penyusunan RKM yaitu: a. Tersusunnya dokumen RKM sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan; b. Tersusunnya dokumen DED dan RAB; c. Tersusunnya rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan infrastruktur; d. Tersusunnya rencana penggunaan dana untuk pekerjaan infrastruktur; e. Tersusunnya rencana pengadaan barang dan jasa masyarakat; f. Tersusunnya rencana kontribusi (swadaya) masyarakat, baik dalam bentuk in-kind maupun in-cash; g. Tersusunnya penapisan awal dan dokumen safeguard yang dibutuhkan; h. Rencana pemanfaatan dan pemeliharaan (O&P) infrastruktur. 1.4 Ruang Lingkup Petunjuk teknis penyusunan RKM mencakup penyepakatan jadwal penyusunan RKM, perancangan teknis rinci, penyusunan rencana anggaran biaya, pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan rencana pengadaan barang penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan. 1.5 Manfaat Manfaat petunjukteknispenyusunan RKMbagi parapelaku dijelaskanpadaTabel 1.1di bawah ini.
  • 3. 3 Tabel 1.1 Manfaat Petunjuk Teknis Penyusunan RKM No. Pelaku Manfaat 1 BKM/LKM Acuan dalampenyusunan dokumen RKM 2 Community Advisor (CA) Acuan dalammemberikan pendampingan kepada BKM/LKM 3 City Coordinator (CC) Acuandalamkoordinasi dan pengendalian pelaksanaan 4 Regional Management Consultant (RMC) Acuan dalammelakukan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan dokumen 5 National Management Consultant (NMC) Acuan dalammelakukan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan dokumen 6 Satker Kota/Kabupaten Acuan dalampencairan dana dan pengawasan pelaksanaan infrastruktur 7 Local Coordinating Office (LCO) Acuan dalampemeriksaan dan penyelarasan rencanapembangunan denganrencana penanganan kumuh 8 Project Managament Unit (PMU) Acuan dalampengendalian dan penyaluran dana bantuan
  • 4. 4 BAB II PENGERTIAN DAN KETENTUAN 2.1 Pengertian Rencana Kerja Masyarakat (RKM) merupakan dokumen perencanaan pembangunan penanganan kumuh skala lingkungan untuk satu tahun yang disusun oleh masyarakat. Dokumen RKM berisi tentang penjelasan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan, DED dan RAB, rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan, rencana penggunaan dana,rencanapengadaanbarang dan jasamasyarakat,rencana kontribusi (swadaya) masyarakat, baik dalam bentuk in-kind maupun in-cash, serta rencana pemanfaatan dan pemeliharaan (O&P) infrastruktur. Pemilihan kegiatan yang menjadi prioritas untuk ditangani pada setiap tahunnya didasarkan pada hasil analisis kebutuhan penanganan kumuh skala lingkungan yang selaras dengan rencana penanganan kumuh skala kota dan kesepakatan masyarakat. 2.2 Ketentuan Beberapa ketentuan yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) adalah sebagai berikut: a. Jenis infrastruktur yang akan direncanakan dan dibangunadalah infrastruktur yang menjadiprioritasdandapatdilaksanakanolehmasyarakat sesuaidenganhasilanalisis kebutuhan/verifikasi NUAP oleh LCO dan PMU NUSP-2. b. RKM disusun untuk setiap paket kontrak kegiatan masyarakat denganbatasan nilai kontrak untuk 1 (satu) paket adalah sebesar US$ 40.000 atau ekivalen denganRp. 500.000.000. Paket kontrak tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur termasukbiayaadministrasi pelaksanaan kegiatan sebesar 1,5% dari nilai kontrak. c. Kegiatan pembangunan infrastruktur dibiayai oleh dana pinjaman ADB yang disalurkankepadamasyarakatsebagai danaBantuanPemerintahuntukMasyarakat (BPM). d. Analisa harga satuan pekerjaan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2016. e. Kegiatan yang diusulkan memenuhi persyaratan penapisan awal dan tersedia dokumen safeguard yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan konstruksi; dan f. Tipologi konstruksi dapat dilihat pada Tabel 2.1.
  • 5. 5 No Aspek Penanganan Skala Kawasan Skala Lingkungan Kumpulan Perumahan kumuh yang mempunyai karakteristik dan tipologi permasalahan permukiman yang sama dlam satu kawasan deliniasi atau antar kawasan yang mempunyai fungsi yang sama dalam satu sistem jaringan infrastruktur Kelompok rumah dalam deliniasi permukiman kumuh yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan 1 Lingkup Layanan Satu kesatuan Komponen infrastruktur bangunan gedung dan pelengkapnya (sarana dan prasarana) yang berada satu atau menghubungkan antar kawasan permukiman Komponen infrasturktur bangunan gedung dan pelengkapnya untuk memenuhi kebutuhan hunian dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh 2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis 3 Pengelolaan Oleh pemda (UPTD/BLUD) Oleh masyarakat 4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola 5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat 6 Klasifikasi NSD, Rusun, Rusus dan Relokasi Rumah Tidak Layak Huni 1 Lingkup Layanan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau menghubungkan antar kawasan permukiman yang membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke eksisting sistem perkotaan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh 2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis 3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat 4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola 5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat 6 Klasifikasi Jalan : 2m s/d 5m Jalan : 0,8m s/d 3m 1 Lingkup Layanan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau menghubungkan antar kawasan permukiman yang membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke eksisting sistem perkotaan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh 2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis 3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat 4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola 5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat 6 Klasifikasi Drainase : 0,6m s/d 2m Drainase : 0,3m s/d 0,6m 1 Lingkup Layanan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau menghubungkan antar kawasan permukiman yang membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke eksisting sistem perkotaan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh 2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis 3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat 4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola 5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat 6 Klasifikasi Minimal layanan 150s/d 1000KK Minimal layanan 20s/d 150KK 1 Lingkup Layanan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau menghubungkan antar kawasan permukiman yang membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke eksisting sistem perkotaan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh 2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis 3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat 4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola 5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat 6 Klasifikasi Minimal layanan 150s/d 1000KK Minimal layanan 10s/d 150KK Jenis Infrastruktur Drainase Pengertian Jenis Infrastruktur Bangunan Perumahan Jenis Infrastruktur Air Bersih Jenis Infrastruktur Jalan Jenis Infrastruktur Air Limbah (IPAL) Tabel 2.1 Tipologi Konstruksi
  • 6. 6 No Aspek Penanganan Skala Kawasan Skala Lingkungan Kumpulan Perumahan kumuh yang mempunyai karakteristik dan tipologi permasalahan permukiman yang sama dlam satu kawasan deliniasi atau antar kawasan yang mempunyai fungsi yang sama dalam satu sistem jaringan infrastruktur Kelompok rumah dalam deliniasi permukiman kumuh yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan 1 Lingkup Layanan Sebagai komponen infrastruktur pelengkap IPAL atau infrastruktur lainya yang berada dalam satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau menghubungkan kawasan permukiman yang membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke eksisting sistem perkotaan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh 2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis 3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat 4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola 5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat 6 Klasifikasi Minimal layanan 150s/d 1000KK Minimal layanan 10s/d 150KK 1 Lingkup Layanan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau menghubungkan antar kawasan permukiman yang membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke eksisting sistem perkotaan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh 2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis 3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat 4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola 5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat 6 Klasifikasi Minimal layanan 250s/d 2500KK Minimal layanan 30s/d 250KK 1 Lingkup Layanan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang berada dalam satu kawasan deliniasi permukiman kumuh atau menghubungkan antar kawasan permukiman yang membentuk sistem jaringan secara langsung dan terhubung ke eksisting sistem perkotaan Komponen infrastruktur dan pelengkapnya yang melayani kumpulan rumah dan terhubung kedalam sistem jaringan kawasan, dalam kawasan deliniasi permukiman kumuh 2 Lingkup Perencanaan Komplek berupa Masterplan kawasan dan Design Teknis Sederhana berupa Siteplan dan Design Teknis 3 Pengelolaan Oleh pemda (sistem jaringan Kota) Oleh masyarakat 4 Pelaksanaan Dilaksanakan secara kontraktual Dilaksanakan secara swakelola 5 Jenis Konstruksi Spesifikasi dan Teknis Khusus Mudah dilaksanakan oleh masyarakat 6 Klasifikasi Minimal layanan 250s/d 2500KK Minimal layanan 30s/d 250KK Jenis Infrastruktur Persampahan (TPS) Jenis Infrastruktur Pengaman Kebakaran Pengertian Jenis Infrastruktur Air Limbah (MCK) g. Pemanfaatan biaya administrasi Biayaadministrasi pelaksanaankegiatan adalahsebesar1,5% dari nilai kontrak (RAB dana BPM) hanya untuk membiayai administrasi kegiatan pembangunan infrastrukturyangdilaksanakanoleh BKMselamapelaksanaankonstruksi, meliputi: 1. Biaya penyelenggaraan musyawarah/rapat; 2. Pembuatan papan nama proyek dan papan informasi; 3. Pelaporan (mingguan/bulanan/pertanggungjawaban); 4. Penggandaan/photocopy (dokumen, laporanmingguan/bulanan/pertanggungjawaban,dll); 5. Pengadaan alat tulis kantor/ATK (kertas, pensil, pena, map dll); 6. Dokumentasi kegiatan(0%,50%, dan100%),hanyauntuk prosespencetakanfoto; 7. Administrasi seperti materai; dan
  • 7. 7 8. Biaya trasportasi lapangan. (Catatan:tidakbolehuntukmembelialatseperti komputer,mesinketik, kameradll). h. Swadaya masyarakat ditentukan minimal sebesar 6% dari nilai paket kontrak kegiatan,dapatberupain-kind (dalambentukmaterialdantenagakerja),danin-cash (dalam bentuk uang).
  • 8. 8 BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RKM TahapanpenyusunanRKMdimulaidari musyawarahkelurahan III,dimanapadasaatitusudah disepakati prioritas kegiatan yang akan ditangani, jadwal penyusunan RKM, dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Secara rinci tahapan penyusunan RKM ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan RKM MUSKEL III PENYEPAKATAN USULAN KEGIATAN TAHUNAN PENAPISAN AWAL PENYUSUNAN DED/RAB PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN PEMAKETAN BARJAS VERIFIKASI RMC VERIFIKASI DAN LEGALISASI OLEH SATKER KAB./KOTA  Penetapanharga satuan material/bahan/alat/ten aga kerja hasilsurvei  Kesepakatan swadaya masyarakat  Peta Keterpaduan  Profil Kegiatan  Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Kurva – S  Kesiapan Tenaga Kerja dan Material/bahan TahapPersiapanTahapPenyusunanTahapVerifikasi RENCANA O & M
  • 9. 9 3.1 Tahap Persiapan 3.1.1. Musyawarah Kelurahan III Kegiatan penyusunan dokumen RKMdimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan III. Agenda musyawarah kelurahan III adalah: a. Pemaparan hasil revisi NUAP yang telah disetujui LCO; b. Penyepakatan rencana kegiatan prioritas tahunan; c. Penyepakatan jadwal kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang akan dilaksanakanpadatahunberjalansesuai alokasi danayang telah disetujui; d. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); e. Pemilihandanpembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Pada kegiatan ini juga disepakati jadwal penapisan awal terhadap rencana kegiatan yang akan disusun RKMnya. Proses dan pendokumentasian kegiatan Musyawarah Kelurahan III menggunakan Format RKM-1, RKM-2, dan RKM-3. 3.1.2. Penapisan Awal a. Prinsip dasar pengamanan lingkungan Program NUSP-2 diklasifikasikan dalam kategori B, hal ini berarti bahwa: 1. Potensi dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan program tidak begitu signifikan, bersifat lokal, kebanyakan dapat diperbaiki; dan 2. Langkah mitigasi/pencegahan dampak sudah dirancang dan disiapkan dalam kebanyakan kasus. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada saat pelaksanaan pendampingan kegiatandimasyarakat,konsultan(RMC,terutamaCCdanCA) harusmenjamin bahwa prinsip dasar pengamanan lingkungan harus menjadi perhatian utama.Prinsip-prinsipdasarpengamananlingkunganprogramNUSP-2adalah: 1. Usulan kegiatan harus menghindari atau meminimalkan dampak lingkungannegatif,danharusmencari desaindanmaterial alternatif untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif; 2. Usulan kegiatan harus menghindari wilayah-wilayahyang dilindungi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan; dan 3. Setiap usulan kegiatan yang akan memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak.
  • 10. 10 b. Penapisan Awal Tahapan kegiatan penapisan awal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. BKM dengan pendampingan oleh CC dan CA melakukan penapisan awal untuk memastikan kegiatan yang ada dalam RKM tidak termasuk dalam negative list. Penilaian terhadap daftar kegiatan terlarang (negatif list) menggunakan Format RKM-31; 2. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji identifikasi dampak lingkungan dan sosial menggunakan Format RKM-32; 3. Laporan hasil kegiatan penyaringan lingkungan dituangkan dalam Format RKM-33; 4. Dokumen penapisan awal ini selanjutnya menjadi kelengkapan dokumen RKM yang akan di verifikasi oleh RMC dan PPK Kab/Kota sebelum dilegalisasi. 3.2 Tahap Penyusunan 3.2.1 Penyusunan DED dan RAB a. Penyusunan DED 1). Penyediaan Tanah/Lahan BKM-TIPP, KSM dan KPP dengan melibatkan masyarakat dan pendampingan oleh CA melakukan survei terhadap tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tanah/lahan disiapkan oleh masyarakat dan harus sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah yang dilengkapi dokumen hibah/izin pakai yang dituangkandalamsuratpernyataan hibah/izinpakai (FormatRKM-4).Izin pakai atas tanah/lahan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur sedikitnya dengan jangka waktu 20 tahun dan dituangkan dalam Format RKM-4. 2). Survei Teknis Survei teknisdilakukanuntukmemperolehdatakondisi dansituasi lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Jenis data/informasi yang diperlukan tergantung pada jenis infrastruktur yang akan dibangun. Data/informasi tersebutselanjutnyaakandigunakandalammenentukan desain/rancangan dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun. Jenis data/informasi yang diperlukan, antara lain:
  • 11. 11 a) Jalan  Kondisi tanah: keras, lunak, dll;  Jenis pengguna jalan: orang, motor, mobil, dll;  Lebar rata-rata dan panjang jalan yang rusak (sesuaikan dengan hasil SKS); dan  Kemiringan jalan: datar, landai dan curam. b) Drainase  Kesesuaian dengan master plandrainase;  Fungsi drainase untukmengalirkan airhujan,limbahrumahtangga serta sebagai saluran tepi jalan (sesuaikan dengan hasil SKS);  Arah aliran air;  Interkoneksi dengan drainase perkotaan;  Elevasi dasar saluran pada titik awal dan akhir;  Dimensi/ukuran saluran (sesuaikan dengan hasil SKS); dan  Luas genangan (sesuaikan dengan hasil SKS). c) AirMinum  Kesesuaian dengan rencana induk sistem air minum;  Sumber air minum: PDAM, sungai, mata air, dll;  Elevasi titik awal sumber dengan daerah pelayanan;  Jarak antara sumber air minum dengan daerah pelayanan; dan  Debit sumber air minum. d) Persampahan  Kesesuaian dengan strategi sanitasi kota;  Sumber sampah;  Keberadaan pengelola sampah (sesuaikan dengan hasil SKS);  Lokasi TPS/transfer depo;  Kapasitas TPS/transfer depo;  Kepemilikan wadah sampah;  Rute truk pengangkut sampah; dan  Frekuensi pengangkutan sampah. e) IPAL Sesuai hasil SKS, surveirumahtangga, dansinkronisasi denganstrategi sanitasi kota/kabupaten. f) PeneranganJalan Umum (PJU) Keberadaan PJU dan Dimensi dan konstruksi PJU disekitar lokasi.
  • 12. 12 Pelaksanaan survei ini dilakukan oleh BKM-TIPP, KSM dan KPP dengan melibatkan masyarakat dan pendampingan oleh CA. Apabila jenis kegiatan yang akan disurvei cukup banyak maka sebaiknya dibagi atas beberapa tim kerja sehingga proses survei dapat berlangsung lebih efektif. Data atau informasi yang diperoleh dari hasil survei dan pengukuran ini harus dicatat dan disimpan atau diarsipkan. Sebelum pelaksanaan survei harus dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak kelurahan untuk mengurangi kendala yang terjadi pada saat melakukan survei. Kegiatansurveiteknisini, sekaligusmembuatdokumentasiataufotoawal (0%), dan pengambilan titik koordinat pada lokasi yang akan dibangun infrastrukturnya. Pengambilan foto awal dan jumlah titik koordinat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan dibangun, misalnya untuk jalan, drainase, saluran irigasi, dan air minumperpipaan dapat diambil pada beberapa titiklokasi (awal,tengah dan akhir, dan tempat lain yang dianggap penting). Bangunanseperti MCK,air minumnon-perpipaan,cukup diambil dari sisi yang berbeda, yaitu sisi depan, samping, atau belakang. Penting untuk diperhatikan bahwatitiklokasi danarahpengambilangambarkondisi 0% ini nantinya akan menjadi lokasi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 25%, 50%, 75% dan 100%. 3) Perancangan Teknis Rinci Perancangan teknis rinci didasarkan atas analisis hasil survei dan spesifikasi atau ketentuan teknis. Kemudian dilakukan penggambaran dan perhitungan biaya pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mencakup jenis pekerjaan, volume, dan jumlah harga pekerjaan. Sasaran kegiatan ini adalah untuk menentukan persyaratan mutu infrastruktur sesuai kriteria dan persyaratan teknis bangunan. Adapun indikator keluarannya adalah: a) Diketahuinya tingkat pelayanan prasarana (siapa/apa dan berapa banyak yang menggunakan) sesuai kebutuhan,termasukmengetahui apakah ada keterkaitan kesatuan fungsi pelayanan dengan infrastruktur lainnya;
  • 13. 13 b) Diketahuinya kelengkapan sistem/komponen bangunan sesuai standar teknis bangunan tersebut; c) Sistem jaringan infrastruktur (sistem aliran drainase, sistem jaringan jalan, sistem perpipaan, sistem persampahan); d) Adanyaperhitungandimensi konstruksi sesuai tingkatpelayanan(bila perlu), termasuk bila kondisi tanah dasar tidak memadai; e) Diketahuinyatataletak(termasukkeadaansekitar) dimanabangunan akan dibuat sesuai kebutuhan; f) Diketahuinya ukuran-ukuran bagian bangunan/konstruksi secara detail, seperti tebal plesteran, ukuran daun pintu, ukuran balok/kolom, ukuran papan lantai jembatan, tebal plat beton jembatan/gorong-gorong, dindingpasangan½bata/batako,dll,sesuai persyaratan teknis bangunan; g) Diketahuinya ukuran-ukuran pokok bangunan (panjang, tinggi/kedalaman, lebar/diameter), termasuk bangunan pelengkap sesuai persyaratan teknis bangunan (bila ada); h) Diketahuinyaorientasi bangunansesuaipersyaratanteknisbangunan; i) Diketahuinya perbandingan campuran yang digunakan, misalnya plesteran campuran 1 semen : 4 pasir, pondasi pasangan batu kali camp. 1: 4, beton bertulang campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerikil, pasangan bata/batako campuran 1 semen : 5 pasir, dll, sesuai persyaratan teknis bangunan; dan j) Diketahuinya jenis bahan yang digunakan, misalnya kuda- kuda/gelagar/lantai kayu kelas II, atap seng/genteng beton, pipa air minum kelas AW, dll. Berdasarkan analisis hasilsurveikondisi lapangandimanabangunanakan dibuat, dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Dalam pemilihan desain harus mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan. Bila bangunan yang dikehendaki cukup kompleks atau kondisi tanah kurang memadai, harus dibuat perhitungan konstruksi untuk memperoleh ukuran/komposisisuatukonstruksigunamenjaminkeamananbangunan. Perencanaaninfrastrukturperlumempertimbangkanestetikalingkungan, hasil desain ini kemudian dituangkan dalam gambar teknik/gambar
  • 14. 14 perencanaan. Selain kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi bagian dari proses perancangan, yaitu: a) Menentukan lingkup pekerjaan konstruksi Lingkup pekerjaan konstruksi/proyek adalah keseluruhan pekerjaan/kegiatan konstruksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan infrastruktur yang memenuhi persyaratan mutu sesuai standar teknisyangtelahditetapkan. Kemudiandari setiappekerjaan tersebut perlu diketahui kuantitas/volumenya, metode pelaksanaannya dan urutan pelaksanaannya. b) Menentukan/mengidentifikasi jenis pekerjaan konstruksi Jenis pekerjaan konstruksi dapat diketahui dari gambar perencanaan infrastruktur yang berisikan informasi mengenai gambar denah, potongan, detail setiap bagian konstruksi dan spesifikasi teknisnya. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada tahap ini, meliputi lingkup aktivitas dari setiap jenis pekerjaan, satuan pengukurannya, batasan/syarat teknis kekuatannya seperti komposisi campurannya, dimensi,persyaratanmaterial/peralatan,ketentuan/peraturanterkait yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Hasil identifikasi ini selanjutnya dapat dibuat dalam bentuk tabel, seperti contoh tabel berikut untuk pekerjaan pembuatan jalan sirtu. Tabel 3.1 Contoh Data Identifikasi Pekerjaan No. Item Pekerjaan Satuan 1 Pekerjaan penyiapan tanah dasar/badan jalan m² 2 Penimbunan badan jalan m³ 3 Lapis pondasi bawah Kelas C (sirtu) m³ 4 Galian tanah parit m³ 5 Pekerjaan beton m³ 6 Pekerjaan pasangan batu kali m3 Catatan:
  • 15. 15  Perlu dipahami cakupan lingkup aktivitas dalam setiap jenis pekerjaan,sehinggatidakterjadi pengulangan kegiatan/tumpang tindih pembiayaan, misalnya pekerjaan galian tanah. Pekerjaan galian tanah ini mencakup kegiatan membersihkan lokasi pekerjaan, memasang patok/bouwplank,mendatangkan tenaga kerja dan peralatan kerja, melaksanakan penggalian tanah, membuang tanah bekas galian, dan pengamanan pekerjaan. Dengan demikian,dalam daftar hasil identifikasi pekerjaan tidak ada item pekerjaan pembuangan tanah bekas galian, tetapi kegiatan tersebut telah diperhitungkan pada pembiayaan pekerjaan galian tanah (tidakakan terjadi tumpang tindih pembiayaan).  Pekerjaan pembersihan lapangan harus dicantumkan sebagai item pekerjaan tersendiri. Pembiayaannya diharapkan merupakan kontribusi masyarakat.  Pengadaan kantor/direksi keet, barak tenaga kerja, gudang material dll, harus disediakan melalui swadaya masyarakat. c) Menentukan kuantitas/volume jenis pekerjaan Langkah-langkahperhitungankuantitas atauvolume pekerjaan adalah sebagai berikut: 1) Persiapkan gambar rencana detail yang telah dibuat; 2) Persiapkanformulirperhitungankuantias atauvolume pekerjaan; 3) Buatdaftarinventarisasijenis-jenis(item)pekerjaan ataukegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada gambar rencana detail, termasuk satuan atau unitnya. Jenis pekerjaan disusun berdasarkan urutan pelaksanaan pekerjaandi lapangan, seperti pada Tabel 3.1; 4) Lakukan perhitungan kuantitas atau volume pekerjaan 5) Volume pekerjaan adalah besaran pekerjaan yang dihitung menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Ketentuan perhitungankuantitas atau volume tiap item pekerjaan adalah:  Kuantitas pekerjaan harus dihitung berdasarkan rumus untuk menghitung volume/isi (satuan m³, cm³ dll), luasan (m², ha), danberdasarkanhargasatuanyang lazimdipakai (misalnyaper m’);
  • 16. 16  Dimensi/ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai dengan ukuran pada gambar; dan  Perhitungan kuantitas pekerjaan harus mudah dipahami oleh masyarakat. Caramelakukanperhitungandapatdibuatformat sederhana sebagaimana diperlihatkan pada Format RKM-6. 6) Buat rekapitulasi daftar kuantitas/volume seluruh pekerjaan Daftar rekapitulasi ini berupa tabel yang mencantumkan jenis pekerjaan, volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhanproyek, danharusdiverifikasi oleh CA bidangteknik. Contohtabel rekapitulasi daftarkuantitaspekerjaandapatdilihat pada Format RKM-7. d) Menentukan metode/cara pelaksanaan pekerjaan Metode atau cara kerja adalah cara bagaimana setiap kegiatan atau pekerjaan akan dilaksanakan berdasarkan kondisi lokasi pekerjaan, ketersediaan tenaga kerja, dan peralatan. Data kondisi lokasi pekerjaan, ketersediaan tenaga kerja, dan peralatan dapat diperoleh dari hasil survei yang telah dilakukan. Berdasarkan kondisi lokasi, ketersediaan tenaga kerja, dan peralatan, dapat ditentukan metode kerja yang akan dipakai, misalnya apakah pelaksanaan kegiatan akan menggunakan tenaga manusia (tenaga kerjamanual),ataumekanik, ataukombinasidari tenagamanusiadan mekanik. Penentuanmetodekerjaharusmempertimbangkanvolume pekerjaandan waktuyangtersedia,sehinggametode kerjayangdipilih dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya tanpa mengurangi mutu pekerjaan. Dalam pelaksanaan program NUSP-2, metode kerja secara manual merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan tenaga kerja harus sesuai kualifikasi pekerjaan dengan tetap memprioritaskan pencapaian kualitas pekerjaan yang baik. Pemanfaatantenagamekanikdapatdipakai jikapekerjaantidakdapat dilakukan secara manual dengan pertimbangan utama pencapaian mutu pekerjaan. e) Menentukan urutan pekerjaan konstruksi Pelaksanaanpembangunaninfrastrukturdilakukanberdasarkanlogika konstruksi bangunan, dimana pekerjaan dilakukan secara berurutan
  • 17. 17 agar tercapai mutu konstruksi sesuai spesifikasi teknis, efisiensi biaya dan waktu. Untuk mengecek urutan kegiatan pembangunan infrastruktur,makaterhadapsetiapkegiatandapatdibuatpertanyaan:  Apakah kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya?  Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikutnya? Pada tabel berikut diberikan contoh lingkup kegiatan yang disusun tidak berurutan dan berurutan pada pembuatan saluran drainase. Tabel 3.2 Contoh Menentukan Urutan Kegiatan No. Kegiatan Tidak Berurutan Kegiatan Berurutan 1 Pembersihan lapangan Pembersihan lapangan 2 Pemasangan bouwplank Pemasangan bouwplank 3 Urugan pasir dasar saluran Galian tanah 4 Galian tanah Urugan pasir dasar saluran 5 Urugan kembali bekas galian Pasangan batu kali 6 Pasangan batu kali Urugan kembali bekas galian 7 Meratakan dan pemadatan urugan Meratakan dan pemadatan urugan8 Plesteran dan acian Plesteran dan acian f) Gambar Teknis Berdasarkan desain dan spesifikasi yang dirancang, dibuat gambar teknis bangunan dengan mencantumkan spesifikasi berkenaan dengan mutu dan dimensi bangunan yang akan dibangun. Semua desain/gambar-gambarteknik danspesifikasiteknisyangdibuatharus diverifikasiolehLCOdanRMC(CCdanCA).Hasil verifikasiini sekurang- kurangnya harus memberikan jaminan bahwa rencana bangunan dapat bermanfaat bagi warga miskin, kaum perempuan dan kaum difabel, rencana teknis bangunan sesuai standar teknis (bangunan dapat berfungsi optimal), menjamin keselamatan (kekuatan dan keamanan) dan kesehatan warga pengguna, tidak menimbulkan dampak negatif atas lingkungan dan sosial-budaya setempat, serta mudah dan aman diakses oleh warga pengguna bangunan/infrastruktur.Terdapat beberapa macam gambar rencana yang dibuat pada tahap ini, yaitu: 1) Gambar peta rencana kebutuhan penanganan
  • 18. 18 Gambar 3.2 Contoh Peta Kebutuhan Penanganan 2) Gambar Peta Integrasi dengan sistem jaringan eksisting Gambar 3.3 Contoh Peta Integrasi dengan sistem jaringan eksisting 3) Siteplan, dibuat untuk mengetahui tata letak, termasuk awal dan akhir pekerjaan atau menjelaskan keadaan sekitar dimana sarana dan prasarana akan dibangun dalam lingkup kewilayahan maupun kawasan.
  • 19. 19 Gambar 3.4 Contoh Siteplan Kawasan Gambar 3.5 Contoh Siteplan Jalan 4) Gambar Situasi – detail digunakan untuk mengetahui (membaca) ukuran-ukuran pokok (panjang dan lebar) bangunan, termasuk bangunan pelengkap (bila ada);
  • 20. 20 Gambar 3.6 Contoh Gambar Denah – Detil 5) Gambar potongan – detil digunakan untuk mengetahui bidang- bidangmanayangterletakdimuka,sampingkiri/kanandanbelakang bangunan atau infrastruktur; Gambar 3.7 Contoh Gambar Potongan – Cross Section
  • 21. 21 Gambar 3.8 Contoh Gambar Potongan – Long Section Plat Duiker Gambar…..Contoh Gambar Potongan – Long Section Gambar 3.9 Contoh Gambar Tampak - Potongan Plat Duiker a. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu bangunan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Pada program NUSP-2, pembiayaan usulan kegiatan infrastruktur
  • 22. 22 yang akan dibangun oleh masyarakat berasal dari dana NUSP-2/dana BPM dan swadaya masyarakat. Dengan demikian, perhitungan RAB harus mencantumkan besarnya sumber pembiayaan dari NUSP-2/dana BPM dan swadayamasyarakat. Besarandanaswadayamasyarakatditentukanminimal sebesar6% dari dana BPM. Dalam menyusun RencanaAnggaranBiaya(RAB) harus memperhatikan:  Penetapan harga satuan material/bahan dan tenaga kerja hasil survei;  Swadaya masyarakat yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dalam Berita Acara kesepakatan. Adapun manfaat dari RAB yaitu: 1. Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan infrastruktur; 2. Mengetahui jumlah/volume kebutuhantenagakerja,bahan,danalatyang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan; 3. Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja, bahan dan alat,baikmenyangkutjumlah,jenis,maupunhargasatuannya masing-masing; dan 4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dibuat dalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan BKM. Sedangkan Keluarandari penyusunan RABadalahsebagai berikut: 1. Tersedianya harga hasil surveiyang tidak melebihi harga satuan kota/kabupaten sebagai acuan dalam perhitungan RAB proyek/sub- proyek; 2. Tersedianya keseluruhan perhitungan/analisa volume tiap jenis kebutuhanpekerjaan(tenagakerja/bahan/alat)sesuaidenganvolumenya (termasuk kualitas) dan menggunakan referensi analisa harga (koefisien) yang dapat dipertanggungjawabkan; 3. Tersedianyanilaikebutuhandana(RAB) per paketkegiatan sesuai dengan volume kebutuhan (tenaga kerja/bahan/alat) setiap pekerjaan, termasuk administrasi yang diperlukan; 4. Tersedianya nilai swadaya masyarakat yang disepakati; dan 5. Tersedianya informasi bagi masyarakat terkait dengan volume/kuantitas kebutuhan dana (BPMdan swadaya), tenaga kerja, bahan, alat termasuk
  • 23. 23 administrasiyangdiperlukanuntukmelaksanakan/menyelesaikanseluruh pembangunan infrastruktur. Hal-hal yangharusdiperhatikandalampenyusunan RAByaitu: 1. RAB disusun oleh TIPP, yang dikoordinasikan oleh UPL, dengan pendampingan dari CA; 2. RAB harus disusun secara teliti/hati-hati dan benar sehingga diperoleh nilai RAB yang seimbang dengan biaya pelaksanaan pembangunan prasaranayangtelahdirencanakan(RABrealistis),yaituperhitunganyang tidak berlebihan (pemborosan) atau kekurangan dana (kualitas atau kuantitas pekerjaan tidak dapat dipenuhi); 3. RAB bersifat terbuka, artinya siapapun warga boleh mengetahui RAB; 4. Dana BPM tidakdapat digunakanuntukmembiayai ganti rugi pengadaan tanah/lahan, tanaman, bangunan, dan lain-lain; 5. Untuk memperbesar nilai manfaat infrastruktur, masyarakat dapat melakukan penambahan volume pekerjaan dengan pembiayaan melalui swadaya; 6. Kontribusi masyarakat dalam bentuk bahan/alat/tenaga kerja (in-kind) harus dikonversikanmenjadi bentuk dana/biaya(uang) gunaperhitungan RAB. Langkah-langkahkegiatanpenyusunan RABadalahsebagi berikut: 1. Survei harga satuan bahan/alat dan upah Tata cara pelaksanaan survei harga satuan bahan/alat dan upah yaitu: a) KetuaTIPP membentuk timpelaksanasurveiyangberasaldari anggota TIPP, KSM dan KPP. Jumlah anggota tim pelaksana survei minimal 3 (tiga) orang dan ganjil; b) Tim pelaksana survei melakukan pendataan harga satuan kota/kabupaten sebagai acuan harga satuan bahan/alat dan upah (Format RKM-8); c) Tim pelaksana survei melakukan survei harga satuan material/bahan dan alat minimal di3 (tiga) toko/pemasok; d) Timpelaksanasurveimelakukansurveihargasatuanupahtenagakerja di 3 (tiga) lokasi/kelompok masyarakat (Format RKM-9); e) Timpelaksanasurvei mencatatsemuainformasiyangdiperlukanuntuk penentuan harga satuan; dan
  • 24. 24 f) Tim pelaksana survei melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah dilaksanakan (Format RKM-10 dan Format RKM-11). Data hasil survei hargasatuanmaterial/bahan,alatdanupahtenagakerja selanjutnya ditetapkan melalui rembug warga, dengan tahapan sebagai berikut: a) KetuaTIPP menentukanwaktudantempatpelaksanaanrembugserta menyampaikan undangan kepada lurah, BKM, anggota TIPP, anggota KSM, anggota KPP, tokoh masyarakat dan CA (Format RKM-12); b) Rembug dibuka oleh ketua TIPP sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan yang hendak dicapai; c) Ketua TIPP selanjutnya menyampaikan laporan hasil survei harga satuan yang telah dilakukan oleh tim survei, dan membagikannya kepada seluruh peserta rembug sebagai panduan mengikuti pembahasan dan penyepakatan harga satuan; d) Pembahasan dan penyepakatan harga satuan per jenis material/bahan, alat dan upah dipandu oleh BKM dan CA untuk memperlancar jalannya rembug; e) Kesepakatan harga satuan dituangkan dalam berita acara menggunakan Format RKM-13 dan dibacakan kembali sebelum ditandatangani; f) Acara rembug ditutup oleh ketua TIPP; dan g) Peserta rembug harus mengisi daftar hadir yang telah disiapkan (Format RKM-14). 2. Survei swadaya masyarakat a) Swadaya masyarakat merupakan kontribusi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadapkondisi wilayahnyadanrasa memiliki terhadapinfrastruktur yang telah dibangun; b) Sasarandari survei swadayamasyarakatadalahuntukmengetahui dan meningkatkan keswadayaanmasyarakatdalam kontribusinyaterhadap pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayahnya; c) Indikatorkeluaran dari surveiswadayamasyarakat adalahdiketahuinya siapa, apa saja bentuknya, dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
  • 25. 25 Jenisdannilaidari swadayayang dikontribusikanolehmasyarakattidak dibatasi; d) Jenis swadaya masyarakat yang diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), berupa komponen tenaga kerja, bahan/material bangunan, peralatan kerja, dan dana tunai; dan e) Waktu pelaksanaan survei swadaya masyarakat dapat dilaksanakan bersamaan dengan survei calon tenaga kerja dan harga satuan upah/bahan/alat. Adapun tata cara pelaksanaan survei swadaya masyarakat yaitu: a) Timsurvey melakukan survei swadayamasyarakatdenganmendatangi atau mengadakan rembug terutama bagi warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi kegiatan; b) Timsurvey mengidentifikasijeniskontribusiyangdapatdisumbangkan oleh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur; c) Tim surveimemastikan bahwa masyarakat yang akan berkontribusi benar-benar dapat berkontribusi; dan d) Tim survei mencatat semua informasi yang diperlukan. Adapun tata cara pelaksanaan rembug warga untuk survei swadaya adalah sebagai berikut: a) KetuaTIPP menentukanwaktudantempatpelaksanaanrembugserta menyampaikan undangan kepada lurah, BKM, anggota TIPP, anggota KPP, tokohmasyarakatdanpendampingmasyarakat/CA (FormatRKM- 18); b) Rembug dibuka oleh ketua TIPP sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan yang hendak dicapai; c) Ketua TIPP selanjutnya menyampaikan laporan hasil survey swadaya masyarakatyangtelahdilakukanolehtim survei,danmembagikannya kepada seluruh peserta rembug sebagai panduan mengikuti pembahasan dan penyepakatan swadaya masyarakat; d) Pembahasan dan penyepakatan swadaya masyarakat dipandu oleh BKMdan CA untuk memperlancar jalannya rembug; e) Rembug kesepakatan kesanggupan keswadayaan masyarakat dituangkan dalam berita acara dan dibacakan kembali sebelum ditandatangani (Format RKM-19);
  • 26. 26 f) Acara rembug ditutup oleh ketua TIPP; g) Pesertarembugharusmengisidaftar hadir yang telah disiapkan; dan h) Hasil rembugwargakesanggupanswadayamasyarakatdisosialisasikan pada musyawarah kelurahan III. 3. Perhitungan RAB pekerjaan Perhitungan RAB dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a) Menyiapkan daftar harga satuan upah/bahan/alat yang telah disepakati; b) Menyiapkan daftar hasil kesapakatan kesanggupan keswadyaan masyarakat; c) Melakukan perhitungan volume kebutuhan bahan/material, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan (swadaya dan dana BPM); d) Melakukan perhitungan RAB pekerjaan (swadaya dan dana BPM). Perhitungan volume dan RAB pada poin c) dan d) secara rinci dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a) Perhitungan volume kebutuhan bahan/material, tenaga kerja dan peralatan, yaitu: 1) Perhitungan volume kebutuhan total pekerjaan; Melakukan perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan.Jenis pekerjaan mengacu pada daftar kuantitas pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. “Koefisien” dari setiap jenis/macam tenaga kerja, material/bahan dan peralatan kerja berdasarkan “koefisien” yang tercantum pada analisa harga satuan pekerjaan (Permen PU no 28 Tahun 2016) dan gunakan Format RKM-20; 2) Rekapitulasi kebutuhan total tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukanuntukmenyelesaikanseluruhkegiatan/proyek (format RKM-21). Prinsip perhitungannya adalah jumlah total masing- masingkebutuhantiapjenis/macamtenagakerja,bahandanalat yang dibutuhkan pada tiap jenis pekerjaan dijumlahkan untuk seluruhjenispekerjaanyangada. Hasil perhitungandibuatdalam satu daftarrekapitulasi kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat. b) Perhitungan volumeswadayamasyarakat
  • 27. 27 1) Perhitungan jenisswadaya masyarakat berdasarkan hasil rembug kesepakatan kesanggupan keswadayaan masyarakat dan musyawarah kelurahan III; 2) Jenisswadayamasyarakatyangdiperhitungkandalampenyusunan RAB, seperti contoh pada tabel dibawah ini: Tabel 3.3 Contoh Jenis Pekerjaan dan Jenis Swadaya No. Jenis Pekerjaan Jenis Swadaya 1 Penyiapan dan pembersihan lahan Tanah/lahan,tenaga kerja, alatdan konsumsi 2 Pengangkutan material Tenaga kerja,alatdan konsumsi 3 Pengawasan Tenaga kerja (mandor) 4 Pelaporan Tenaga kerja 5 Dst………….. 3) Nilai swadaya masyarakat harus diperhitungkan dalam bentuk uang, sehingga tenaga kerja, bahan/material bangunan, peralatan kerja harus dikonversikan dalam bentuk uang; 4) Satuan untuktiapjenistenagakerja(mandor,tukang, danpekerja) adalah dalam satuan HOK. Volume tenaga kerja dihitung berdasarkan kesepakatan awal antara tenaga kerja dengan BKM. Kesepakatan ini tidak perlu diformatkan, tetapi perlu diarsipkan. Contoh: (a) Koefisienselaludinyatakandalambentukangkabulat(1,2, dst) atau angka pecahan (0,002 atau 0,03 dst); (b)Angka koefisien dapat berbeda-beda untuk setiap jenis tenaga kerja, bahan, alat serta untuk tiap jenis pekerjaan; (c) Paket pekerjaan jalan memerlukan pekerja 50 HOK dan waktu selama 7 hari; (d)Berdasarkan survei tenaga kerja swadaya, terdapat 10 orang pekerja; (e) Tiga (3) orang pekerjabersediabekerjasatu(1) hari penuh(7-8 jam), tapihanyaselama2hari.Berarti jumlahpekerjadihitung= (8 jam : 8jam) x (2 hari : 7 hari) x 3 orang = 0,86pekerja; (f) Tujuh (7) orang pekerja dalam satu (1) hari hanya bersedia bekerja selama 4 jam sampai pekerjaan selesai (selama 7 hari).
  • 28. 28 RAB VOLUME HARGA SATUAN Jumlah pekerja dihitung = (4 jam : 8jam) x (7 hari: 7 hari) x 7 orang = 3,5 pekerja; (g) Total pekerjayangtersediadari swadayamasyarakatadalah4,36 pekerjauntukpekerjaanjalandari jenispekerjaanlapispondasi bawah. 5) Untuk memudahkan proses perhitungannya dapat menggunakan formulir perhitungan rekapitulasi volume swadaya masyarakat (Format RKM-22); 6) Hasil akhir dari seluruh kegiatan perhitungan swadaya adalah diperolehnya gambaran tentang besarnya rencana swadaya masyarakatyangakandiberikandalampelaksanaanpembangunan infrastruktur. c) Perhitungan volumedari danaBPM Volume kebutuhan dana BPM dihitung dengan cara kebutuhan total pekerjaan dikurangi kebutuhan swadaya masyarakat untuk masing- masing komponen tenaga kerja, bahan dan alat yang sesuai (Format RKM-23). d) Perhitungan RAB PerhitunganRABmencakupperhitunganRAB infrastrukturyangdirinci untuk masing-masing sumber dana, yaitu swadaya masyarakat dan danaBPM. ProsesperhitunganRABmencakup6(enam) langkah,yaitu:  Analisahargasatuanpekerjaan;  Analisahargasatuanpekerjaanswadayamasyarakat;  AnalisahargasatuanpekerjaandanaBPM;  PerhitunganRABswadayamasyarakat;  PerhitunganRABdanaBPM; dan  Rekapitulasi RAB(swadayadandanaBPM); AdapunprinsipdasarperhitunganRAB yaitu: = x Perlu diperhatikan: Setiap jenis infrastruktur (jalan lingkungan, jalan setapak, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan
  • 29. 29 peneranganjalanumum),harusmemilikiRABswadayadan danaBPM. Misal:pembangunanjalanlingkungandandrainase,RAB swadayadan dana BPM harus dibuat masing-masing untuk jalan lingkungan dan drainase. Setiap langkah perhitungan RAB dapat dijelaskan sebagai berikut: a) AnalisaHargaSatuanPekerjaan(AHSP) Analisa harga satuan pekerjaandibutuhkanuntuk mengetahui harga satuan setiap jenis pekerjaan per satuan volume, luas, panjang dan sebagainya sesuai dengan analisa harga satuan pekerjaanPermen PU no 28 tahun 2016 Bidang Cipta Karya, yang terdiri dari komponen tenaga kerja (mandor, tukang dan pekerja), bahan dan alat (Lihat Format RKM-24). Cara perhitungan: 1) Tentukan “koefisien” komponen tenaga kerja, bahan dan alat berdasakan jenis pekerjaan sesuai AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan Permen PU No 28 tahun 2016 Bidang Cipta Karya); 2) Isi harga satuan berdasarkan hasil kesepakatan; 3) Jumlah harga = koefisien x harga satuan; 4) Harga satuan pekerjaan = jumlahkan seluruh jumlah komponen. b) Analisahargasatuanpekerjaanswadayamasyarakat Secara prinsip perhitungan, analisa ini sama dengan AHSP secara keseluruhan. Perbedaannya pada harga satuan upah tenaga kerja, dimana harga satuan swadaya masyarakat berdasarkan kesepakatan antara BKM dan tenaga kerja (warga) yang berkontribusi berupa swadaya tenaga (Lihat Format RKM-25). c) Analisahargasatuan pekerjaan danaBPM Harga satuan untuk tenaga kerja, bahan dan alat berdasarkan hasil survei yangtelah disepakati (Lihat Format RKM-26). d) RencanaAnggaranBiaya(RAB) swadayamasyarakat 1) Harga satuansesuai AHSP swadayamasyarakat(LihatFormatRKM- 27). 2) Volume kegiatan pekerjaan dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan tenaga kerja swadaya.
  • 30. 30 Misal:untukmengerjakan100m³jenispekerjaantanahdibutuhkan 50 HOK, sedangkan ketersediaan tenaga kerja swadaya hanya 10 HOK. Maka volume kegiatanpekerjaan untuk swadaya masyarakat = (10 HOK : 50 HOK) x 100 m³ = 20 m³; 3) Format RAB swadaya masyarakat dapat dilihat pada Format RKM- 27. Gambar 3.10 Contoh RAB Swadaya e) RencanaAnggaranBiaya(RAB) danaBPM 1) Volume RAB dana BPM dihitung dengan cara volume rekapitulasi RAB dikurangi volume RAB swadaya masyarakat, sedangkan harga satuan sesuai harga satuan pada Format RKM-26; 2) Jumlah RAB dana BPM ditambah dengan 1,5% dari jumlah biaya keseluruhan (Lihat Format RKM-28). Rencana Anggaran Biaya (RAB) BPM FORMAT RKM-28 Rencana Anggaran Biaya (RAB) FORMAT RKM-27
  • 32. 32 Gambar 3.12 Lanjutan Contoh RAB BPM f) Rekapitulasi RencanaAnggaranBiaya(RAB) PerhitunganRAB dapat memakai FormatRKM-29, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Kolom No: diisi nomor jenis pekerjaan; 2) Kolom jenis pekerjaan: diisi jenis pekerjaansesuai Format RKM-6 (misal: pekerjaan tanah) dan kegiatan pekerjaan (galian tanah, mengangkut tanah, urugan kembali dll) serta pekerjaan lain-lain yangdidalamnyadicantumkanbiaya administrasi sebesar1,5% dari jumlah biaya keseluruhan; 3) Kolom satuan dan volume diisi sesuai Format RKM-7; 4) Kolom harga satuan diisi sesuai Format RKM-24; 5) Kolom jumlah diisi hasil perkalian volume dan harga satuan. Rekapitulasi RAB BPM FORMAT RKM-29
  • 33. 33 Gambar 3.13 Lanjutan Contoh Rekapitulasi RAB BPM 3.2.2 Penyusunan Rencana Pembangunan a. Peta Keterpaduan Penanganan permukiman kumuh dilakukan secara tuntas dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam satu sistem kawasan yang melibatkan berbagai pihak dan sumberdaya baik material, biaya, maupun tenaga. Keterpaduan program berdasarkan hasil perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh digambarkan melalui peta keterpaduan yang komprehensif. Melalui peta keterpaduan tergambarkan penanganan yangtidakparsial,efisiendanterskenariodengan baik. Peta keterpaduan memuat informasi:  Deliniasi Kumuh;  Segmentasi penanganan kumuh;  Jenis dan lokasi penanganan;  Sumber pembiayaan; dan  Tahun pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
  • 34. 34 Gambar 3.14 Contoh Peta Keterpaduan Penanganan Kumuh b. Profil Kegiatan Bentuk uraian dapat berupa tabulasi yang berisikan aspek:  Administratif:Provinsi,kota/kabupaten, kelurahan,RW/RT/lingkungan;  Karakteristik fisik:luaskumuh,jeniskawasan,jenislingkungankawasan, tipologi, kepemilikan lahan dan kesesuaian dengan RTRW;  Kependudukan;  Infrastruktur: jalan lingkungan, jalan setapak, drainase lingkungan, penyediaan air minum, persampahan, air limbah rumah tangga dan penerangan jalan umum.  Peta deliniasi kawasan kumuh yang memuat rencana pembangunan infrstruktur yang akan dilaksanakan; c. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Secara sederhana jadwal pelaksanaan pekerjaan menggambarkan rencana waktupelaksanaandari semuajeniskegiatanyangakandilaksanakandalam pembangunan infrastruktur. Jadwal pelaksanaan pekerjaan pada dasarnya memberikangambarantentangrencanawaktudanurut-urutanpelaksanaan
  • 35. 35 dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur. Sasaran kegiatan ini adalah diketahuinya jangka waktu pelaksanaan proyek atau keseluruhan pekerjaan yang paling realistis dan tidak melampaui batasanyang telahditetapkanolehprogram. Indikatorkeluarannya adalah:  Adanyarencanawaktupelaksanaantiappekerjaansesuaidenganvolume pekerjaanyangakandilaksanakan(tidakterlampaulamaataucepat); dan  Adanya jadwal pelaksanaan proyek (keseluruhan pekerjaan) yang tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam master schedule program. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini berisi:  Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;  Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat;  Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (durasi); dan  Bobot kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan makin besar bobot suatu kegiatanmaka makin besar pula nilai pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa berupa nilai biaya atau waktunya. Bentuk jadwal pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan bentuk jadwal yang sangat sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok(barchart).Padaprinsipnyakegiatanyangakandilakukandigambarkan dalam bentuk balok pada skala waktu. Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut: 1) Tentukan/identifikasisemuajenis-jeniskegiatanyangakandilaksanakan; 2) Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut; 3) Tentukan volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya); 4) Tentukan/perkirakan “lamanyawaktusetiapjenis kegiatan(biasadisebut jugadurasi)”.Satuandurasi ini dapatdinyatakandalamhari,minggu,dst; 5) Tentukan bobot masing-masing jenis kegiatan; dan 6) Gambarkan “waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk bagan balok pada skala waktu.
  • 36. 36 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan 1) Urutan kegiatan Dalam penyusunan jadwal pekerjaan, cara penulisan urutan kegiatan lazimnya disusun/ditulisdari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya). Secara detail penjelasan bagaimana menentukan urutan pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada penjelasan menentukan lingkup pekerjaan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. 2) Waktu pelaksanaan kegiatan Waktu pelaksanaan kegiatan (durasi) adalah jumlah waktu (satuannya dapat berupa hari, minggu dan seterusnya), yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka harus diketahui terlebih dahulu volume kegiatanyangakandibuat(volumerencana),kemudiantentukanmetode kerja apa yang akan dipakai. Perananmetode kerjacukup pentingkarenaakan mempengaruhi durasi pekerjaan. Kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya) dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan digunakansangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan, seperti ketersediaan tenaga kerja atau peralatan, apakah memungkinkan bila menggunakan peralatan besar, bisadipilihtenagakerja,atauperalatan,ataukombinasiantarakeduanya (tenaga kerja dan peralatan). Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti
  • 37. 37 tukang atau mandor bangunan agar taksiran waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis). Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan (durasi) untuk setiap jenis kegiatan, dilakukan dengan memperkirakan langsung durasi setiap itempekerjaanataudapatdilakukandenganlangkah-langkahpendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut: a) Perludiketahui volume dari tiapjeniskegiatan,volume kegiatanyang besar tentu akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkandengan volume yanglebihsedikit(dalamkondisi jumlah tenaga kerja/alat yang tetap/sama); b) Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja atau peralatan. Dari metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui produktivitas/kemampuan kerja dari setiaptenagakerjaatau peralatanyangakan digunakan.Kemampuan kerja disini dapat diartikan sebagai jumlah volume pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan hari atau jam kerja. Sebagai contoh, kemampuan seorang tenaga kerja untuk menggali tanah adalah3m3 perhari (6jam kerja). Waktuyangdibutuhkanuntuk menyelesaikan galian tanah dapat diperhitungkan dengan membagi volume galiandenganjumlahpekerjadanproduktivitasperhari. Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan digunakan atau yang tersedia. Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkelompok dalam satu satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya, 4 orang tenaga kerja melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 m3 ). c) Lakukan langkahsesuai cara poin2 diatasuntuk semuajeniskegiatan proyek. Hal yang perlu diperhatikan adalah satuan waktu (durasi) untuk semua jenis kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu.
  • 38. 38 3) Bobot kegiatan Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan adalah dapat dibuat prioritas pilihanterhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan sebagai fokus atau pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan kegiatannantinyatidakterlambat,kualitasbangunanbaik, danbiayayang digunakan efisien (pengendalian perjenis kegiatan). Manfaat lainnya adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau progres) kegiatan dilapangan. Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/infrastrukturlazimnyadihitungdenganmengacupadajumlah biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan dibagi jumlah total biaya, kemudian hasil tersebutdikalikandengan100 (angka100 digunakankarenasatuan bobot adalah prosen/per seratus). Jumlah keseluruhan bobot kegiatan (proyek) harus sama dengan 100%. Catatan: Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu digunakan sebagai acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan waktusetiapkegiatan(durasi)”agardibuatolehorang yangcukuppaham seperti tukang/mandor sehingga durasi lebih realistis dan dapat menghasilkan bobot yang juga realistis. 4) Menggambarkan bagan balok Menggambarkan bagan balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatarpadaskalawaktuuntuktiapjeniskegiatan. Langkah ini dilakukanmulai dari kegiatanpertamakemudiandiikuti olehkegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir. Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, antara lain: a) Skalawaktu, adalahsemuakolom-kolomsatuanwaktuyangadapada kolomjadwal pelaksanaan.Setiapkolommewakili satusatuanwaktu, dan jumlahkolomdibuatsesuai jumlahsatuanwaktuyangdiperlukan untuk melaksanakan semua jenis kegiatan proyek. Sebagai contoh,
  • 39. 39 suatu proyek akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan menggunakan satuan waktu minggu, maka jumlah kolom mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berurutan ke kanan mewakili minggu I, minggu II, minggu III dan minggu IV; b) Durasi,ataulamanyawaktuyangdibutuhkanuntuktiapjeniskegiatan, digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat; c) Waktumemulai, setiapjenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat dimulai pelaksanaannya dan merupakan titik awal membuat bagan balok kegiatan tersebut; d) Waktu selesai suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis kegiatan, adalah ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut; e) Cara penggambaran;  Berdasarkan urutan kegiatan yang telah dibuat, maka waktumemulai suatu kegiatan adalah sama dengan waktu berakhirnyakegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok suatu kegiatanadalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh pekerjaan pasangan bouwplank dengan pekerjaan galian tanah); atau  Pada suatuproyek yangterdiri dari banyakjeniskegiatan, namun waktu pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian, maka terkadang waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu selesainya seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti inidipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat seperti berlapis (lihat contoh pekerjaan galian dengan urugan pasir). Contoh:
  • 40. 40 5) Menggambar Kurva “S” KurvaS adalah kurva yang disusun untuk menunjukkan hubungan antara nilai komulatif biaya atau jam-orang (man hours) yang telah digunakan atau persentase (%) penyelesaianpekerjaan terhadapwaktu. Dengan demikian, pada kurva S dapat digambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang berlangsungnya proyek atau pekerjaan dalam bagian dari proyek. Dengan membandingkan kurva S rencana dengan realisasi, maka akan segera terlihat dengan jelas apabila terjadi penyimpangan (deviasi) kemajuan proyek. Oleh karena kemampuannya yang dapat diandalkan dalammelihatpenyimpangan-penyimpangandalam pelaksanaanproyek, maka kurva S sering kali digunakan dalam pengendalian suatu proyek. Pada kurvaS, sumbumendatarmenunjukkanwaktukalender,dansumbu vertikal menunjukkan nilai komulatif biaya atau jam-orang atau persentase penyelesaian pekerjaan. Contoh cara membuat kurva “S” pada pekerjaan pondasi a) Siapkan RAB pekerjaan pondasi  Pekerjaan persiapan = Rp100.000,00;  Pekerjaan galian = Rp150.000,00;  Pekerjaan lantai kerja = Rp200.000,00;  Pekerjaan Pasir urug = Rp150.000,00;  Pekerjaan pasangan batu kali = Rp400.000,00;  Pekerjaan urugan kembali = Rp100.000,00;  Total harga seluruh pekerjaan pondasi = Rp1.100.000,00.
  • 41. 41 b) Perkirakan waktu penyelesaian pekerjaan pondasi  Pekerjaan persiapan = 6 hari;  Pekerjaan galian = 2 hari;  Pekerjaan lantai kerja = 2 hari;  Pekerjaan Pasir urug = 1 hari;  Pekerjaan pasangan batu kali = 3 hari;  Pekerjaan urugan kembali = 1 hari. c) Hitung bobot pekerjaan  Pekerjaan persiapan = (harga pekerjaan persiapan/harga total) x 100%= (100.000/1.100.000) x 100% = 9,09%;  Pekerjaan galian = (150.000/1.100.000) x 100% = 13,64%;  Pekerjaan lantai kerja = 18,18%;  Pekerjaan Pasir urug = 13,64%;  Pekerjaan pasangan batu kali = 36,36%;  Pekerjaan urugan kembali = 9,09%. d) Membuat kurva S Kurva S dibuat berdasarkan jumlahkomulatif bobot pekerjaan yang direncanakan dapat diselesaikan pada suatu skala waktu (hari, minggu atau bulan). Contoh di bawah ini adalah skala hari; Kurva S
  • 42. 42 Gambar 3.15 Contoh Kurva S c. Penyiapan Tenaga kerja Informasi ketersediaan tenaga kerja proyek sangat pentingdiketahui dalam perencanaanpelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini terutama karena akan menjadi dasar pemilihan teknologi/metode kerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain jumlah, kualifikasi tenaga kerja juga sangat penting diketahui dari hasil survei, terutama untuk memperoleh kepastian apakah kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan olehtenagakerjayang ada, dan dapat diselesaikansesuai jadwal yangtelah direncanakan. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja (seperti mandor/ketua regu kerja, tukang, dan pekerja), perlu dipertimbangkan guna menjamin cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar sehingga dapat memenuhi kualitas infrastruktur yang baik. Sasaran dari survei calon tenaga kerja adalah untuk memperoleh calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun indikator keluarannya adalah diketahuinya atau tercatatnya jumlah calon tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan pekerjaan (swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar). Daftar calon tenaga kerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dikelola oleh BKMyang diperoleh berdasarkan hasil survei calon tenaga kerja (Format RKM-15 dan Format RKM-16). Tenaga kerjayangakan terlibatdalampelaksanaanpekerjaandiprioritaskan dan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat, baik laki-laki maupun perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan
  • 43. 43 dibatasi, kecuali bilamana berdasarkan hasil survei dilokasi kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja dan efektifitas pelaksanaan,makaBKMdapatmenggunakanperalatanberatyangdidahului dengan survei dan menyampaikan daftar peralatan berat yang akan dipergunakan kepada masyarakat melalui rembuk warga. Adapun tatacara pelaksanaan survei calon tenaga kerja yaitu: a) Survei calon tenaga kerja dilakukan bersamaan dengan survei harga satuan oleh tim survei yang sama; b) Tim survei mengidentifikasi kebutuhan tenaga terampil atau dengan kemampuantertentuyang nantinyaakandibiayai olehdanaBPMNUSP-2; c) Tim survei mendatangi secara langsung calon tenaga kerja yang berasal dari warga penerima manfaat dan menanyakan kesediannya menjadi tenaga kerja; d) Pada survei calon tenaga kerja swadaya, tim survei mendatangi secara langsung calon tenaga kerja dari warga pemanfaat yang berkenan secara sukarela membantu dalam pembangunan infrastruktur yang direncanakan; dan e) Tim survei mencatatkaninformasi/datayangdiperoleh (FormatRKM-17). 3.2.3 Penyusunan Rencana Pemaketan a. Cara Pemaketan 1. Pemaketan harus sudah dilakukan pada waktu penyiapan dan penyusunan RAB/RKM. 2. Tim pengadaanhanyamemverifikasi danmemvalidasi kembali kembali hasil survei dan pemaketan pada saat penyiapan dan penyusunan RAB/RKM, apakah masih valid:  Mengidentifikasi ketersediaan barang di toko/pemasok (dari jumlah barang, jenis-jenis barang, spesifikasi barang);  Mengidentifikasi jaraklokasi toko/pemasokke lokasi proyekuntuk menghitung biaya pengiriman yang include dalam harga barang. b. MenyusunPemaketan
  • 44. 44 1. Mengelompokkan material yang dapat diadakan pada satu toko/pemasok,Misal :semen,pasir,batu,besi dikelompokkandalam 1 (satu) paket dengan nilai 250 juta, maka metode yang dipilih adalah pelelangan sederhana. 2. Menyusunjustifikasi(apabila rencanapemaketanlebihdari satupaket), apabila :  Material tidak dapat disediakan dalam satu pemasok;  Material pabrikan yang mempunyai spesifikasi khusus;  Material galianC yangdapat disediakanpemasok. ContohPemaketan: Paket Pengadaan Pemilihan Metode Justifikasi 1. Semen, Pasir,Batu, Besi Nilai 250 juta:metode lelangsederhana Material dapat disediakanpadasatutoko denganspesifikasi yangsesuaidanharga yang relatif murah 2. Paving Nilai 100 juta:metode penunjukanlangsung Pavingtidak menjadi satupaketdengan semen,pasir,batu,besi (walaupun tersediaditoko),tetapi spesifikasinya tidakmemenuhi,sehinggapavingakan dibeli langsungke pabriktetapi dengan pembanding. 3. Paku,ember, benang,dll Nilai 5 juta:belanja langsung Material pendukungdengannilaitotal dibawah1 juta. Pengadaan material dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam buku petunjuk teknis pengadaan barangdan jasa. Rencana pengadaan barangharusdicantumkandalamdokumenRKMdenganformatseperti yang ditunjukkan pada Format RKM-30. 3.2.4 Rencana Operasi dan Pemeliharaan a. Tujuan Kegiatan Tujuan dari penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan adalah sebagai berikut: a) Agar infrastrukturyangdibanguntetapberfungsi sesuai dengankualitasdan umur pelayanan yang direncanakan;
  • 45. 45 b) Menjamin terlaksananya kegiatan pemeliharaan secara tepat waktu dan tepat sasaran, serta penghematan terhadap biaya pemeliharaan yang dibutuhkan; c) Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok/lembaga masyarakat untukmengoperasikandanmengoptimalkankeberadaaninfrastrukturyang telah dibangun oleh masyarakat sebagai sumberdaya serta untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan teknis maupun non-teknis. b. Hasil yang Diharapkan Hasil yangdiharapkan dengandilakukannyapenyusunanrencanaoperasi dan pemeliharaan adalah sebagai berikut: a) Diterapkannya prinsip-prinsip program NUSP-2 dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat; b) Terjaminnyafungsi infrastruktur yang telah dibangun secara berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh; c) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pembiayaan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur; d) Meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam pengelolaan hasil kegiatan/pembangunan; e) Tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. c. Tata KelolaPengoperasiandan PemeliharaanInfrastruktur 1) Ketentuanumum a) Pembangunan infrastruktur dilokasi permukiman kumuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus didukung dengan penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan yang realistis agar menghasilkan efektivitas dan pelayanan yang berkelanjutan; b) Penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan mengacu pada jenis dan kegunaan sarana yang dibangun; c) Operasi dan pemeliharaan infrastruktur harus terorganisasi dengan baik dan ditunjang dengan tertib administrasi untuk menciptakan pelayanan yang berkelanjutan;
  • 46. 46 d) Pengelolaan infrastruktur harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat pengguna dalam wadah kelembagaan dan pengambilan keputusan agar menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; e) Kemudahan teknologi dan ketersediaan material didalam perencanaanpembangunansaranaditujukanuntukmembantu masyarakat agar mudah melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan. 2) Pengorganisasiankegiatanoperasi danpemeliharaaninfrastruktur Pembentukan kelompok masyarakat (KPP) melalui rembug warga tingkat RT/RW/lingkungan yang akan mengatur penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana yang dibangun. d. Rencana operasi dan pemeliharaanyang tertuang dalam dokumenRKM, meliputi: 1) Penjelasan lembaga penanggungjawab operasional dan pemeliharaan beriukut struktur organisaisi dan peranya; 2) Rencana kerja operasional dan pemeliharaan infrastruktur/ prasarana dan sarana:  Rumusan kesepakatan mekanisme operasi dan pemeliharaan;  Program kerja KPP berbasis pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak;  Rencana pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan. 3.3 Tahap Verfikasi dan Legalisasi Tahap verifikasi dan legalisasi merupakan tahapan penilaian kelayakan dan persetujuan oleh RMC dan Satker Kab/Kota agar RKM yang disusun layak secara teknis dan sesuai dengan skenario penuntasan kumuh yang ada pada dokumen NUAP. 3.3.1. Verifikasi RMC Maksud dari verifikasi adalah menilai kelayakan dokumen RKM baik dari aspek kelengkapan maupun teknis serta kesesuaian dengan prioritas dan skenario penuntasan kumuh yang ada pada dokumen NUAP. Verifikasi menggunakan instrumen penilaian kelayakan dokumen NUAP, meliputi:
  • 47. 47  Pendahuluan;  Manfaat pembangunaninfrastrukturdalampengurangankumuh;  keintegrasianinfrastruktur;  Petalokasi kegiatan &PetaKeterpaduan;  Perencanaanteknis (DED) danRencanan AnggaranBiaya(RAB) paket kegiatan;  RencanaPemaketan bahan/alat;  Jadwal pekerjaan;  Operasi danpemeliharaan;  Penapisan awal;dan  Dokumenpendukung. Hasil verifikasi oleh RMC berupa catatan perbaikan dan disampaikan kepada CC yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh CA untuk dilakukan perbaikan dokumen RKM. Pada proses perbaikan CC melakukan pemantauan untuk memastikan dilakukanprosesperbaikandokumenRKMsesuai hasil verifikasiRMCdan selesai tepat waktu. 3.3.2. Verifikasi dan Legalisasi Satker Kab/Kota Dokumen RKM yang telah diperbaiki selanjutnya dikonsolidasikan oleh CC dan disampaikan kepada Satker Kab/Kota untuk diverifikasi dan mendapat persetujuan. MekanismeverifikasimelaluipemaparanRKMolehBKMdidampingi CA & CCdanselanjutnyadilakukan pembahasanolehSatkerKab/Kota.Aspekyang dibahas meliputi: a) Keseuaian dengan kebutuhan penanganan kumuh; b) Skala prioritas penanganan; c) Alokasi dana yang tersedia; d) Kelayakan teknis; dan e) Kontribusi serta tingkat partisipasi masyarakat. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara kesepakatan perbaikandan rencana penyelesaiannya atau dilanjutkan dengan penandatangan oleh Satker apabila dokumen RKMsudah dinyatakan layak.
  • 48. 48 3.4 Outline Dokumen NUAP RencanaKegiatanMasyarakat/RKM(Community Action Plan/CAP)merupakandokumen perencanaan pembangunan infrastruktur yang disusun secara partisipatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Selain itu, RKM merupakan salahsatuprasyaratutamadalamrangkapencairandanaBantuanLangsungMasyarakat (BPM) untukpembangunaninfrastrukturdi tingkatkelurahan. Adapunisi dari dokumen RKMmeliputi: 1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
  • 49. 49 Uraian singkat mengenai permasalahan dan rencana penanganan kumuh, pemilihanprioritas kegiatan, penjelasan pemilihanjenis konstruksi yang akan dibangun. 1.2 Maksud Uraian singkat mengenai maksud dari pembangunan infrastruktur di lokasi kegiatan. 1.3 Tujuan Uraian singkat mengenai tujuan dari pembangunan infrastruktur di lokasi kegiatan. 2. Manfaat Pembangunan Infrastruktur Dalam Pengurangan Kumuh Uraian singkat mengenai manfaat pembangunan infrastruktur. Sejauhmana pembangunaninfrastrukturdapatmengurangi tingkatkekumuhandilokasikegiatan. Misalnya, dari kumuh berat menjadi kumuh sedang,ringan atau tidak kumuh. Dari kumuh sedang menjadi kumuh ringan atau tidak kumuh. 3. Keterintegrasian Infrastruktur  Uraian singkat tentang keterintegrasian infrastruktur yang akan dibangun dengan sistem jaringan infrastruktur kota.  Peta Keterpaduaninfrastruktur(termasukrencanapembangunaninfrastruktur tahun berjalan) 4. Profil Lokasi Kegiatan Format Profil Lokasi kegiatan No. Aspek Profil Lokasi Kegiatan 1 Administratif Provinsi:…..............................................................................…… Kota/kabupaten:……………........................................................... Kecamatan:…………………............................................................... Kelurahan:………………...................................................................
  • 50. 50 No. Aspek Profil Lokasi Kegiatan RT/RW/lingkungan :………......................................................…… 2 Karakteristikfisik lingkungan Kawasan:………………………..(pusat/pinggiran kota) Lingkungan Kawasan:…………....................................................... (perumahan/perdagangan/perkantoran/industri/pelabuhan) Tipologi:…………………................................................................... (sempadan jalan arteri, sempadan sungai, jalur kereta api, tepi pantai/pesisir pantai) Kepemilikan lahan:sebagian besar milik………………..................... (masyarakat, negara, BUMN , dll) Kesesuaian dengan RTRW: ……………............................................. (sesuai/tidak sesuai) 3 Kependudukan Jumlah penduduk : …......jiwa;…..…KK; …….Laki; ….....Pr Jumlah penduduk miskin : …..….KK 4 Infrastruktur Jalan setapak:  Panjang: …….m  Lebar rerata: ……..m  Konstruksi (sebagian besar): aspal/beton/paving  Kondisi jalan (sebagian besar): - (rusak, baik, sedang) - Ada/tidak ada saluran tepi jalan Jalan lingkungan:  Panjang: …….m  Lebar rerata: ……..m  Kondisi jalan (sebagian besar): - (rusak, baik, sedang) - Ada/tidak ada saluran tepi jalan Drainaselingkungan:  Panjang: ……..m  Lebar rerata: …….m  Tinggi/dalam rerata: …..m  Konstruksi (sebagian besar): batu bata/kali/beton, dll  Kondisi drainase (sebagian besar): (rusak, baik, sedang) Sistem penyediaan air minum:  PDAM: ………. Sambungan Rumah (SR)  Kran umum: ……..KK  Sumur gali: ………KK  Sumur bor: ……..KK
  • 51. 51 No. Aspek Profil Lokasi Kegiatan  Lainnya: ……..KK Sarana air limbah:  Memiliki WC + tangki septik: ……KK  Memiliki WC tanpa tangki septik: ……KK  Menggunakan WC + ipal komunal: ……..KK  Menggunakan MCK komunal: ……KK  Tidak memiliki WC dan tidak menggunakan MCK komunal: ……KK Persampahan:  Pengelola (Tk. RT/RW): ada/tidak ada  Pengumpulan: type, kapasitas dan jumlah unit  Pengangkutan: type, kapasitas dan jumlah unit  TPS: type, kapasitas dan jumlah unit Penerangan Jalan Umum:  Jenis Lampu Merkuri: ………unit; Kondisi:….…(baik,rusak, hilang)  Jenis Lampu TL/LED 40 Watt:………unit;Kondisi:…….........…(baik, rusak, hilang) Peta Deliniasi Kawasan/Lingkungan Permukiman Kumuh
  • 52. 52 5. PenapisanAwal Penjelasan mengenai penapisan awal dampak sosial dan lingkungan terkait dengan adanya pembangunan infrastruktur. Sesuai format RKM-31, RKM-32 DAN RKM-33. 6. Perancangan Teknis dan Anggaran Biaya Paket Pekerjaan 6.1 Perancangan Teknis Rinci (DED) Memuat penjelasan singkat rancangan sederhana dan gambar DED.
  • 53. 53 6.2 Data Paket Pekerjaan Memuat informasi tentang: a. Kota/kabupaten; b. Kecamatan; c. Kelurahan; d. Nama BKM; e. Nama paket pekerjaan; f. Tipe dan konstruksi infrastruktur; g. Volume pekerjaan; h. Jangka waktu pelaksanaan; i. Rencana Anggaran Biaya (RAB): Rekapitulasi RAB, RAB swadaya masyarakat dan RAB dana BPM; j. Luas penanganan kumuh; k. Jumlah penerima manfaat; l. Status tanah di lokasi kegiatan. Format Data Paket pekerjaan Kota/kabupaten : ......................................... Kecamatan : ......................................... Kelurahan : ......................................... Nama BKM : ......................................... Lokasi pekerjaan : RT/RW/Lingkungan ........................................ Nama paket pekerjaan : Jalan dan drainase (isi sesuai paket pek) Tipe dankonstruksi : 1. jalan: tapak ; beton K 225 2. drainase : segi empat ; pasangbatu kali 1:4 Volume pekerjaan : 1. jalan: panjang = 120 m; lebar = 1,5 m; tebal = 10 cm : 2. drainase:panjang = 150 m; lebar = 40 cm; tinggi = 50 cm Jangka waktu pelaksanaan : ............... hari kalender Rencana anggaran biaya : Total Rp. …………
  • 54. 54 Swadaya masyarakat Rp. …………… DBPM Rp. …………… Luas penanganan kumuh : ……………….Ha Penerima manfaat : Jumlah: …………KK Miskin: ………….; KK Miskin : ………% Status Tanah/Lahan Lokasi Kegiatan : …………………………………. 6.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) MemuatRABsecara rinci (FormatRKM-27,FormatRKM-28 danFormatRKM-29) 7. Rencana Pemaketan Bahan/Alat Berisi rencana pengadaan bahan/alat sesuai format RKM-30 8. Rencana Jadwal Pekerjaan Berisi rencanajadwal pekerjaan,termasukkurva-S(BentukTabel,lihatsubBabIII.3) 9. Operasi Dan Pemeliharaan Uraian singkat mengenai operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang akan dibangun 10. Dokumen safeguard yang dibutuhkan 11. PENUTUP 11. LAMPIRAN a. PernyataanHibah/IzinPakai/IzinDilalui/Ganti Rugi (FormatRKM-4); b. Daftar CalonTenagaKerja(FormatRKM-16); c. BeritaAcara Hasil KesepakatanSwadayaMasyarakat (FormatRKM-19); d. Daftar HadirRembugKesepakatanKesanggupanKeswadayaanMasyarakat (FormatRKM-18); e. Rekapitulasi DataSurvei HargaSatuanMaterial/BahanDanAlat (FormatRKM- 10); f. Rekapitulasi DataSurvei HargaSatuanUpah TenagaKerja(FormatRKM-11);
  • 55. 55 g. BeritaAcara PenetapanHargaSatuan (FormatRKM-13); h. Daftar HadirRembugPenetapanHargaSatuan (FormatRKM-14); i. Rekapitulasi PerhitunganKuantitas/Volume Pekerjaan (FormatRKM-7); j. Daftar RencanaPengadaan (FormatRKM-30); k. Harga SatuanPekerjaanKota/Kabupaten yangDisahkanolehWalikota/Bupati; l. Dokumensafeguardyangdibutuhkan. LAMPIRAN PROGRAM NASIONAL PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
  • 57. 57 a. Jalan Setapak Jalan setapak adalah jalan penghubung antar rumah atau kelompok rumah penduduk dengan lebar bervariasi antara 0,8 - 2 m Varian a1 Konstruksi PavingBlock Fungsi Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar rumah atau kelompok rumah di lingkungan permukiman. Tingkat pelayanan Mampu dilewati olehkendaraanrodaduadan pejalankaki tanpamengalami kesulitan (lancar) pada saat hujan. Untuklebar≤1,50 m akansangatmenyulitkanuntukdilewatigerobaksampahsehingga perlu dipikirkan cara pengumpul sampah rumah tangga di lokasi permukimannya.
  • 58. 58 Karakter fisik Lebar jalan ≥ 0.8 m, dengan damija 2 - 3 m, fondasi jalan adalah pasir batu (sirtu), konstruksi utamanyaadalahpavingblokdenganberbagai motif danketebalanberkisar antara 6-8 cm dengan karakteristik beton K-250. Konstruksi tepi menggunakan pasangan bata merah atau beton sebagai pembatas (canstein). Catatan Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini. Bahan/material mudahdidapatkan,tidakmembutuhkantenagakerja/tenagaahli yang berpendidikan tinggi. Varian a2 Konstruksi Rabat Beton (1 : 3 : 5) Fungsi Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar rumah atau kelompok rumah di lingkungan permukiman. Tingkat pelayanan Mampu dilewati olehkendaraanrodaduadanpejalankakitanpamengalamikesulitan (lancar) pada saat hujan. Untuk lebar ≤ 1,50 m akan sangat menyulitkan untuk dilewati gerobak sampah sehingga perlu dipikirkan cara pengumpulan sampah rumah tangga di lokasi permukiman penduduk. 19 2 23 8 2 11 20 TANAH ASLI TANAH URUG PASIRURUG 3 % 15 DINDING JEPIT PAS.1/2 BATA AD.1:4 PLESTERAN +ACIAN KASAR AD.1:4 20 SKALA 1:10 DETAIL C TALIAIR 1/1 3 7 15l=<12030 P(PANJANG) 200 DINDING JEPITTALIAIR 2/1 TALIAIR 1/1 A B BETON RABAT T =7CM (1:3:5) FINISHING ACIAN KASAR DENAH JALAN RABATBETON 120 11 9 3 %3 % AS 6 %6 % 18 2 3 POTONG AN A -A SKALA 1:20 SKALA 1:50 C 6 % TANAH G ALIAN DIPADATKAN URUG AN PASIR BETON RABAT AD.1:3:5 FINISHING ACIAN KASAR SKALA 1:10 POTONG AN B -B TALIAIR 2/1 BAHU JALAN BADAN JALAN TALIAIR 1/1 DINDING JEPIT BAHU JALAN TANAH ASLI 21129
  • 59. 59 Karakter fisik Lebarjalan≥ 0.8 m, dengandamija2- 3 m, fondasi jalanadalahpasirbatu(sirtu)yang dipadatkan serta ditunjang oleh ballast pasir urug yang dipadatkan. Konstruksi utamanya adalah rabat beton campuran (1 : 3 : 5) dengan ketebalan berkisar antara 10 - 15 cm dengan karakteristik beton B-o. Catatan Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini. Bahan/material mudahdidapatkan dantidakmembutuhkantenagakerja/tenagaahli yang berpendidikan tinggi. Varian a3 Konstruksi Gertak Gantung
  • 60. 60 Fungsi Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar rumah atau kelompok rumah di lingkungan permukiman dengan karakteristikdi daerah rawa,tepian sungai, dan tepi laut yang terpengaruh oleh pasang surut air. Tingkat pelayanan Mampu dilewati olehkendaraanrodaduadanpejalankakitanpamengalamikesulitan (lancar). Untuk lebar ≤ 1,50 m akan sangat menyulitkan untuk dilewati gerobak sampah sehingga perlu dipikirkan cara pengumpulan sampah rumah tangga di lokasi permukiman penduduk. Karakteristik pelayanan Lebar jalan ≥ 0.8 m. Konstruksi utamanya adalah rangka kayu besi atau bengkirai. Catatan Konstruksi ini dipilih karena lokasi permukiman penduduk berada di daerah rawa- rawa, tepi sungai atau tepi lautdenganpengaruhpasang-surutair yang cukuptinggi. Dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini. Bahan/material mudah didapatkan, dan tidak membutuhkan tenaga kerja/tenaga ahli yang berpendidikan tinggi. Varian a4 Konstruksi Gertak GantungRabat Beton (1 : 3 : 5)
  • 61. 61 Fungsi Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar rumah atau kelompok rumah di lingkungan permukiman. Tingkat pelayanan Mampu dilewati olehkendaraanrodaduadan pejalankaki tanpamengalami kesulitan (lancar) pada saat hujan. Untuklebar≤1,50 m akansangatmenyulitkanuntukdilewatigerobaksampahsehingga perlu dipikirkan cara pengumpulan sampah rumah tangga di lokasi permukiman penduduk. Karakter fisik Lebar jalan ≥ 0.8 m,dengandamija2 - 3 m. Fondasi jalanadalahpasirbatu (sirtu) yang dipadatkan serta ditunjang oleh ballast pasir urug yang dipadatkan. Konstruksi utamanyaadalahrabatbetoncampuran(1 : 3 : 5) denganketebalanberkisarantara10 - 15 cm dengan karakteristik beton B-o. Catatan Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini. Bahan/material mudah didapatkan, dan tidak membutuhkan tenaga kerja/tenaga ahli yang berpendidikan tinggi.
  • 62. 62 b. Jalan Lingkungan Adalahjalanpenghubungantarjalansetapakdenganjalankolektoryangmempunyailebar antara 2 – 6 m dengan damija antara 4 – 9 m. Varian b1 Konstruksi Paving Blok Fungsi Berfungsi sebagai prasarana penghubung antar jalan setapak dengan jalan kolektor. Tingkat pelayanan Mampu dilewati oleh kendaraan roda empat atau lebih tanpa mengalami hambatan (lancar) pada saat hujan. Dapat dilalui oleh kendaraan roda dua atau empat dengan dua lajurdua arah tanpa kesulitan. Karakter fisik Fondasi jalanadalahpasirbatu(sirtu).Konstruksi utamanyaadalahpavingblokdengan berbagai motif danketebalanberkisarantara6-8cmdengankarakteristikbetonK-250. Konstruksi tepi menggunakan pasangan bata merah atau beton sebagai pembatas (Canstein).
  • 63. 63 Catatan Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini. Bahan/material mudahdidapatkan, dantidakmembutuhkan tenagakerja/tenagaahli yang berpendidikan tinggi. Varian b2 Konstruksi Rabat Beton (1 : 3 : 5) 19 2 23 8 2 11 20 TANAH ASLI TANAH URUG PASIRURUG 3 % 15 DINDING JEPIT PAS.1/2BATA AD.1:4 PLESTERAN +ACIAN KASAR AD.1:4 20 SKALA 1:10 DETAIL C TALIAIR1/1 3 7 15l=<12030 P(PANJANG) 200 DINDING JEPITTALIAIR 2/1 TALIAIR 1/1 A B BETON RABAT T =7CM (1:3:5) FINISHING ACIAN KASAR DENAH JALAN RABATBETON 120 11 9 3 %3 % AS 6 %6 % 18 2 3 POTONGAN A -A SKALA 1:20 SKALA 1:50 C 6 % TANAH GALIAN DIPADATKAN URUGAN PASIR BETON RABAT AD.1:3:5 FINISHING ACIAN KASAR SKALA 1:10 POTONGAN B-B TALIAIR2/1 BAHU JALAN BADAN JALAN TALIAIR 1/1 DINDING JEPIT BAHU JALAN TANAH ASLI 21129
  • 64. 64 A LAPISAN PENETRASI DENAH JALAN LAPEN SKALA 1:50 SKALA 1:10 DETAIL B L=200-300 P(PANJANG ) 3 % 200-300 POTONGAN A -A b 15 5 5 6 % SKALA 1:20 A S 3 % 6 % A BU BA TU T =1CM PRIMECOA T (A SPA L CA IR) BA H U JA LA N TA NA H A SLI PRIMECOA T (A SPA L CA IR) SPLIT 1/2 T =2 CMDIPA DA TKA N BA TU POKOK UK.3/5 T =5 CMDIA PDA TKA N BA TU BELA H UK.10/15 DIPA DA TKA N URUG A N PA SIRT =5 CMDIPA DA TKA N TA NA H G A LIA N T =25 CMDIPA DA TKA N 2 1 6 % 3 % 2 5 15 5 1 25 SPLIT 1/2 T =2 CMDIPA DA TKA N A BU BA TU T =1CM PRIMECOA T (A SPA L CA IR) PRIMECOA T (A SPA L CA IR) TA NA H G A LIA N T =25 CMDIPA DA TKA N URUG A N PA SIRT =5 CMDIPA DA TKA N BA TU POKOK UK.3/5 T =5 CMDIA PDA TKA N BA TU BELA H UK.10/15 DIPA DA TKA N Fungsi Berfungsi sebagai prasaranapenghubung antar jalan setapak dengan jalan kolektor. Tingkat pelayanan Mampu dilewati oleh kendaraan roda empat atau lebih tanpa mengalami hambatan (lancar) pada saat hujan. Dapat dilalui oleh kendaraan roda dua atau empat dengan dua lajurdua arah tanpa kesulitan. Karakter fisik: Fondasi jalan adalah pasir batu (sirtu) yang dipadatkan serta ditunjang oleh ballast pasirurug yang dipadatkan.Konstruksi utamanyaadalahrabatbetoncampuran (1 : 3 : 5) dengan ketebalan berkisar antara 10 - 15 cm dengan karakteristik beton B-o. Catatan: Konstruksi ini dipilih karena dari sisi pemeliharaan sangat mudah, tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga masyarakat dapat memelihara asset komponen ini. Bahan/material mudahdidapatkan, dantidakmembutuhkantenagakerja/tenagaahli yang berpendidikan tinggi. Varian b3 Konstruksi Lapis Penetrasi (LAPEN)
  • 65. 65 Fungsi Berfungsi sebagai prasaranapenghubung antar jalan setapak dengan jalan kolektor. Tingkat pelayanan Mampu dilewati oleh kendaraan roda empat atau lebih tanpa mengalami hambatan (lancar) pada saat hujan. Dapat dilalui oleh kendaraan roda dua atau empat dengan dua lajurdua arah tanpa kesulitan. Karakter fisik Fondasi jalan adalah agregat base klas B yang dipadatkan serta konstruksi telford, lapisan penutupnya adalah lapis penetrasi dengan ketebalan nominal 5 cm. Penggunaanmesingilasharusdisesuaikandenganlebarjalanyangadayaituantara 1 ton sampai dengan6 ton. Aspal yangdigunakanumumnyaadalah aspal jenisPEN 60- 70. Catatan Konstruksi lapenini kurangbegitutahanterhadapairhujan dan mudahditembusair. Pemadatan konstruksi base kurang baik dan akan cepat sekali menyebabkan konstruksi penutupnya (lapen) hancur. Oleh sebab itu pelaksana pekerjaan lapen harus dikerjakan oleh orang yang sudah berpengalaman (kontraktor). Metode pemeliharaankonstruksi ini agaksulit.Kendalalainadalahmasalahkelangkaanaspal di pasaran. c. Jembatan Jembatan sederhana untuk lalu lintas ringan volume rendah direncanakan dengan pembebanan: beban merata 300 kg/m2 dan beban kendaraan ringan roda 4 : as depan 1,5 ton dan as belakang 3,5 ton. 1. Syarat minimumruangbebas a) Tinggi jagaan minimum, tinggi bebas minimum terhadap banjir 50 tahunan direncanakan sebagai berikut: Kondisi Sifat Aliran Air/Sungai Tinggi Jagaan dari Muka Air Banjir (MAB) Daerah Datar Tenang 0,6 m Deras 1,0 m Daerah Perbukitan Tenang 1,0 m Deras 1,5 m Irigasi Tenang 0,5 m b) Ruang bebas untuk lalu lintas air dibawah jembatan harus disediakan sesuai kebutuhanlalulintasyangbersangkutan(misalnyauntuklalu lintas perahu, dsb).
  • 66. 66 2. Bangunan bawah jembatan Bagian jembatan yang berfungsi memikul bangunan atas jembatan dan meneruskannya ketanah, pada umumnya berada di dalam tanah, seperti: kepala jembatan, pilar, pondasi dan sayap jembatan. Jembatan untuk kendaraan beban ringan umumnya menggunakan pondasi langsung, kecuali jika tanahnya lembek/gambut menggunakan tiang pancang kayu. a) Pondasi langsung pasangan batu kali b) Pondasi tiang pancang kayu untuk tanah lembek/gambut. Jikatanahnya lembek/gambut,pondasi jembatankayudapatmenggunakantiang pancang kayu. 1) Kayu yang digunakan harus kayu mutu klas kuat I. Ukuran kayu: (a) Ukuran balok kayu persegi 15 x 15 cm s/d 30 x 30 cm; (b) Ukuran kayu gelondongan/bulat, diameter 24cm s/d 34cm; 2) Kedalaman pancang yang disyaratkan minimal 3 m dan maksimum 6m;
  • 67. 67 POTONG AN A -A SKALA 1:10 SALURAN U 20CM PASANGAN ROLLAG BATA P(PANJANG ) DENAH SALURAN U 20CM SKALA 1:20 A 22 20 22 64(L) 40 3 33 5 2 5 222022 20 24 20 BETON AD.1:3:5 T =5 CM TANAH GALIAN DIPADATKAN PASIR URUG T =2 CM PAS.ROLLAG BATA AD.1:4 PLESTER +ACIAN AD.1:4 PLAT DEUKER T =8CM AD.1:2:3  10-200MM TANAH ASLI PASANGAN 1/2 BATATALIAIR 2 CM 3) Rumus Engineering News, pemukulan tiang pancang dengan gravitasi: 4) Ujung tiang pancang kayu diruncingkan dan diberi sepatu (kepala tiang pancang),dipancangkandengancaradipukuldenganpalubetonberat80-100kg (ukuran 30x30x50cm), dengan tinggi jatuh 50-100cm; 5) Penghentian pemancangan apabila pada 10 kali pemukulan terakhir dengan tinggi jatuh 100cm, jumlah penurunan kumulatif 5cm; 6) Penyambungantiangpancangdengancarasambunganlidah(memotong kedua ujungtiang pada ujungnyasetebal ½tebal tiangdenganpanjangsambungan 3 kali tebal tiang), kemudian diklem dengan plat besi 3cmx0,3cm dan diikat dengan kawat diameter 3mm atau diperkuat denganpaku. 7) Diatas tiang dipasang balok kayu 30x30cm yang menghubungkan 2 tiang pancangdengan caradiklemdenganplatataumenggunakan pakupengapitdari besi beton 6mm. d. Drainase Mikro Drainase mikro merupakan komponen kegiatan perbaikan infrastruktur di lingkungan permukiman yang berfungsi sebagai penyalur air buangan rumah tangga serta penampungairhujandari permukaanperkerasanjalansetapakmaupunjalanlingkungan, dan bukan sebagai konstruksi pembuangan air limbah rumah tangga. Varian d1 Konstruksi pasangan batu bata
  • 68. 68 PLA T DEUKER T=8CM AD.1:2:3  10-200MM PA S.BA TU BELA H A D. 1:4 TA NA H G A LIA N DIPA DA TKA N PASIRURUG T =2 cm POTONGAN A -A SKALA 1:10 PLAT BETON SALURAN 20 DENAH SALBATU BELAH U-30CM SKALA 1:20 P(PANJANG) 25 20 30 A TANAH ASLI 45 15 2 PA SA NG A N BA TU BELA H 2025 5 70(L) 30 20 20 PLESTERA N +A CIA N AD.1:4 TA LIA IR2 CM 3 Fungsi Berfungsi sebagai penyalur air buangan rumah tangga serta penampung air hujan di permukaan jalan setapak. Tingkat pelayanan Pelayanan tingkat lokal, terutama sepanjang jalan setapak dengan lebar ≤ 2,00 m. Karakter fisik Penggunaankonstruksi ini biasanyadigunakanpadajalansetapakdengan lebar ≤ 1,50 m. Pasangan batu bata yang digunakan menggunakan campuran (1 pc : 2 kpr : 3 psr). Konstruksi ini umumnya untuk type 30 cm. Catatan Konstruksi ini sangatmudahdikerjakan(workable) dantidakmemerlukantenaga kerja dengan skill yang tinggi. Material yang digunakan pada umumnya sangat mudah didapatkan.Pemeliharaannya juga sangat mudah serta tidak memerlukan biaya yang besar. Padaumumnyahanyaberupapembersihankotoransertaperbaikankecil secara rutin. Varian d2 Konstruksi pasangan batu kali (1 : 4)
  • 69. 69 Fungsi Berfungsi sebagai penyalurairbuangan rumah tangga serta penampungairhujan dari permukaan jalan setapak dan jalan lingkungan. Tingkat pelayanan Pelayanan lokal sepanjang jalan setapak atau jalan lingkungan menuju saluran tersier. Dibangun pada jalan dengan lebar ≥ 1,50 m. Karakter fisik Penggunaankonstruksiumumnyauntuktype 50dan80. Menggunakankonstruksi batu kali atau batugunung dengancampuran(1 : 4). Konstruksi ini lebihbaikdanlebihkuat dari konstruksi batu bata. Catatan Pelaksanaan konstruksi ini tidak memerlukan tenaga kerja dengan skill yang tinggi, cukup menggunakan tukang batu yang ada di wilayah permukiman kumuh. Pemeliharaannya sangat mudah, hanya membersihkan kotoran yang menyumbat saluran serta perbaikan kecil secara berkala dan biaya yang murah. Varian d3 Konstruksi pasangan cor beton Fungsi Berfungsi sebagai penyalurairbuanganrumah tangga serta penampungairhujan dari permukaan jalan setapak dan jalan lingkungan. Tingkat pelayanan Pelayanan lokal sepanjang jalan setapak atau jalan lingkungan menuju saluran tersier. Dibangunpadajalandenganlebar ≥3,00 m. Drainase jenisinibiasanyadigunakanpada jalan-jalan dengan volume lalulintas yang cukup padat serta beban ganda yang cukup besar.
  • 70. 70 Karakter fisik Konstruksi ini menggunakan tulangan dengan Ø 12 mm dan campuran beton dengan karakteristik K-125. Catatan Konstruksi ini lebihbaikdari konstruksi batubata maupunkonstruksi batu kali,namun memerlukan biaya investasi yang lebih tinggi. Biaya pemeliharaannya lebih rendah. Konstruksi ini memerlukan tenaga kerja/tukang dengan skill yang baik, sehingga diperlukan pengawasan khusus dalam pelaksanaan fisiknya. d. Sanitasi (MCK,IPAL) 1. MCK Fasilitas sanitasi lingkungan, guna keperluan mandi, cuci dan kakus untuk umum (komunal), type 2 kamar mandi, 3 kamar mandi, sumur dalam/bor untuk sumber air bersih, tower dan tandon fiber kap. 1 m3. Varian e1 FasilitasMandi Cuci & Kakus (MCK) Umum
  • 71. 71 Fungsi Tempat mandi, cuci, dan kakus yang digunakan secara bersama-sama (komunal). Apabilaairbersihyangtersediadapatdigunakansebagai airbersih/minummakadapat dimanfaatkan/didistribusikan ke rumah-rumah penduduk melalui pipa distribusi. Tingkat pelayanan Pelayanan maksimum hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Karakteristik fisik Konstruksi pondasi dari batu kali (1:4), slof, dan kolom beton bertulang sederhana, rangka atap kayu dengan penutup genting atau seng, lantai keramik atau rabat beton (!:3:5). Catatan Type MCK harus diperhitungkandenganjumlahjiwayangakanmemanfaatkanfasilitas MCK tersebut.Komponenkegiatanini dapatdikerjakanolehmasyarakatsetempatdan tidak memerlukan teknologi khusus (tinggi). Varian e2 SeptikTank Komunal Fungsi
  • 72. 72 Sebagai pengumpul buangan air kotor (limbah tinja manusia) secara komunal. Tingkat pelayanan Satu septic tankdapat melayani 10 – 20 jamban keluarga. Karakteristik fisik Konstruksi terbuat dari batu bata kedap air dengan campuran (1 : 3) dan campuran trasram untuk lisan kedap air. Setiap satu septic tankharus dilengkapi dengan satu peresapan.SambunganpipadistribusimenggunakanpipaPVC Ø5”dengansambungan rumah tangga Ø 3”. Sambungan dari rumah tangga ke saluran distribusi harus mempunyai kemiringan ≥ 2%. Catatan Konstruksi ini sama dengan pembuatan konstruksi MCK umum, tidak memerlukan teknologi tinggi, dan masyarakat dapat melaksanakan dengan swakelola. 2. IPAL a) Tangki Septik Proses pengolahan air limbah rumah tangga yang memanfaatkan tangki septicmerupakan proses pengendapan dan stabilisasi secara anaerobik. Tangki septikdianggapsebagai pengolahanprimer,dikarenakantangki septiktidakefektif untuk mengurangi bakteri dan virus yang terkandung dalam air limbah rumah tangga. Sehingga perlu adanya pengolahan lanjutan agar air limbah hasil olahan dapat dibuang ke badan air penerima. Tangki septik terdiri dari dua ruangan, dimana ruang pertama merupakan ruang pengendapan lumpur dengan volume ruang berkisar 40 – 70% dari keseluruhan volume tangki septik.Ruangkeduamerupakanruangpengendapanuntukmaterial padat yang tidak terendapkan di ruang pertama. Perbandingan panjang ruang pertama dan kedua dapat dilihat pada gambar. Gambar : Tangki Septik Konvensional
  • 73. 73 Gambar : Tangki Septik Modifikasi b. Tangki SeptikBersusun (AnaerobicBaffledReactor/ABR) Tangki septik bersusun (Anaerobic Baffled Reactor, ABR) adalah teknologi tangki septikyangdiperbaiki denganmenambahdindingpenyekatgunamemperpanjang waktu kontak. Peningkatan waktu kontak dengan biomas aktif menghasilkan perbaikan pengolahan. Meskipun demikian masih perlu adanya pengolahan sekunder dari efluen tangki septik bersusun (ABR) sebelum dibuang ke badan air penerima. ABR dirancang agar alirannya turun naik seperti terlihat pada gambar. Gambar Tangki Septik Bersusun (Anaerobic Baffled Reactor/ABR)
  • 74. 74 Beberapa persyaratan perencanaan dan teknis yang harus dipenuhi: 1. Tidak boleh dipasang pada daerah yang memiliki permukaan air tanah tinggi; 2. Jalan masuk ke lokasi ABR harus dapat dilalui truk tinja; 3. Jumlah minimal ruangan = 4 buah; 4. Tinggi/kedalaman = 1 – 3 meter; 5. Jarak baffle = 15 – 20 cm; 6. Panjang setiap ruangan baffled septic tank (L) = 0,5 – 0,6 tinggi/kedalaman; 7. Parameteryangsangatpentingpadaperhitungandimensi ABRadalahkecepatan aliran keatas (up-flow velocity) tidak lebih dari 2 m/jam. c. AnaerobicUpflowFilter(AUF) Anaerobic upflow filter(AUF) merupakan proses pengolahan air limbah dengan metode mengalirkanairlimbahke atas melalui mediafilteranaerobik.SistemAUF memiliki waktudetensi yangpanjangdan akan menghasilkan efluen anaerob.AUF biasanya digunakan untuk mengolah air limbah yang telah diolah sebelumnya dan perlu adanya pengolahan lanjutan untuk menghasilkan efluen standar. Gambar Anaerobic Upflow Filter (AUF) d. Tangki Biofilter Dinamakan tangki biofilter karena proses yang terjadi disebut biofiltrasi yang merupakan pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk “menangkap” polutan dan secara biologis mendegradasi polutan didalamnya. Teknologi biofiltrasi secara umum dapat dibagi menjadi dua (2) kelompok, yaitu: 1. Sistem konvensional, dimana mikroorganisme menempel secara alami pada media kontak; 2. Sistem modern, penempelan mikroorganisme dilakukan secara buatan pada material polimer. Mikroorganisme ditempelkan pada media kontak atau diperangkap dalam suatu membran, sehingga dapat lebih meningkatkan penyisihanBODdanpadatantersuspensidibandingkandengansistembiofiltrasi konvensional.
  • 75. 75 Pada saat ini tersedia tangki biofilter fabrikan yang terbuat dari bahan fiberglas. Persyaratan umum, bahan dan konstruksi tangki biofilter adalah sebagai berikut: 1. Ketersediaan lahan untuk penempatan tangki biofilter; 2. Hasil olahan (efluen) dari tangki biofilter harus dialirkan ke saluran pembuang atau didaur ulang; 3. Lokasi tangki biofilterharusmudah dijangkaudalampembangunan,operasidan pemeliharaan; 4. Air limbah yang memiliki kandungan minyak dan lemak tinggi harus dipasang/dilengkapi unitpenangkaplemaksebelumairlimbahmasuk(inlet) ke bangunan tangki biofilter; 5. Tangki biofilterterbuatdari bahankedapairdantahankorosiseperti:fibergelas, pasangan bata, beton, dan bahan kedap lainnya; 6. Tangki biofilter terdiri dari minimal 3 kompartemen, yang dilengkapi dengan manhole; 7. Di setiap kompartemen diisi dengan media kontaktor, yang masing-masing karakteristiknya berbeda; 8. Kompartementerakhirdigunakanuntukmenampungairyang akandialirkanke pipa outlet; 9. Dinding tangki anaerobik harus berbentuk elips dengan ketentuan sebagai berikut: a) Titik puncak elips berada pada pertengahan dinding. b) Sudut-sudutnya tidak boleh tegak lurus. 10.Biofilter tipe aerobik harus mempunyai dinding segiempat yang datar, kecuali pada sisi lebar bagian bawah dibuat miring kearah dalam tangki dengan ketentuan sebagai berikut: a) Sudut-sudutnya tidak boleh tegak lurus. b) Pada bagian dalam tangki aerobikdilengkapi denganjaringanpipapenyedia udara. Gambar Tangki Biofilter Fabrikan
  • 76. 76 e. Persampahan Fasilitas transportasi dan pengumpulan sampah rumah tangga menuju Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Varian f1 Bak Sampah Rumah Tangga Fungsi Berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah sementara tingkat rumah tangga. Tingkat pelayanan Satu bak untuk satu keluarga dengan 5 jiwa. Karakter fisik Konstruksi bak sampah rumah tangga ini menggunakan konstruksi batu bata dengan campuran (1 pc : 2 Kpr : 3 Psr). Umumnya untuk menghindari bau yang kurang sedap. Konstruksi ini diberi penutup dari kayu atau seng. Lantai bak sampah dibuatagak miring(2%) untukmenghilangkanairdari sisa-sisasampah, sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat. Dapat jugamenggunakankonstruksi tongsampahdari plastikbekasyangbanyak dipasarkan di pasar barang-barang bekas dengan harga yang cukup murah. Catatan Pelaksanaan konstruksi ini sangat mudah dan tidak memerlukan tenaga kerja dengan skil yang tinggi, serta pemeliharaannya juga mudah dan murah. Varian f2