Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar

versi Oktober 2016

  • Be the first to comment

20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar

  1. 1. Bogor, 17 Oktober 2016
  2. 2. PROGRAM KOTA TANPA KUMUH  Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020.  KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan geraan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
  3. 3.  Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019, adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat.  Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan National Slum Up-grading Program (NSUP) atau Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) periode 2016-2020;  Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan (1) Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, (2) Penguatan Peran Pemda sebagai Nakhoda dan (3) Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota  Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. LATAR BELAKANG
  4. 4. UU No.1 Tahun 2011 : “Penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang” Strategi Pelaksanaan Kebijakan Implementasi Percepatan Penanganan Kumuh Perkotaan 2016-2019 Revitalisasi Peran BKM Membangun Sistem Fasilitasi Pemda Fasilitasi Komunitas (berbasis Masyarakat) Arahan Kebijakan DJCK: TUSI Dit.PKP : Permen PUPR No 15 Tahun 2015 Peningkatan Peran Pemda sbg Nakhoda RPJMN 2015-2019 : “Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 %” Amanat UUD 45 Pasal 28H Ayat 1 : “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” KEBIJAKAN
  5. 5. 57. 800 Ha* 2009 38.431 Ha** 2014 0 % 201935.291 Ha*** 2015 Baseline Kumuh Luas kumuh di lokasi yang memiliki BKM 23,473 Ha Luas kumuh yang belum memiliki BKM sebesar 11,818 Ha Dilaksanakan melalui Satker Provinsi & Satker Strategis Apabila ditangani melalui BKM, akan TURUT memberikan kontribusi 66,5% Percepatan Penangan Kumuh PERAN STRATEGIS BKM DALAM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 2004 54 Ha
  6. 6. Tujuan Program Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan  Menurunnya luas permukiman kumuh;  Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;  Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);  Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan  Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Tujuan Antara TUJUAN
  7. 7. LOKASI 6 Kota Lokasi Kolaborasi – Udma Habitat
  8. 8. KOMPONEN-1 Pengembangan Kelembagaan & Kebijakan KOMPONEN-2 Integrasi Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat KOMPONEN-3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Perkotaan di Kawasan Kumuh: - Infrastruktur Primer dan Sekunder, termasuk dukungan pengembangan pusat usaha di Kab/Kota terpilih- - Infrastruktur tersier atau infrastruktur lingkungan, termasuk dukungan penghidupan berkelanjutan- KOMPONEN-5 Dukungan untuk Kondisi Darurat Bencana KOMPONEN-4 Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis KOMPONEN PROGRAM
  9. 9. 2016 2017-2021 Pemetaan Swadaya utk Profil Kumuh & Perencanaan Partisipatif Penanganan kumuh Kegiatan Infrastruktur Pencegahan &/ Sustainable Livelihood di 8.473 Kel/Desa Pelaksanaan Kegiatan ND/PLPBK untuk Investasi Infrastruktur Penanganan Kumuh di 2.594 Kel/Desa LOKASI PENANGANAN KUMUH/ PENINGKATAN KUALITAS Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Kota di 169 Kota/Kab LOKASI PENCEGAHAN KUMUH Pemetaan Swadaya & Perencanaan Partisipatif Investasi Infrastruktur Penanganan Kumuh di 100 Kota/Kab PROGRAM PENANGANAN KUMUH PROGRAM PENCEGAHAN KUMUH Kegiatan Pengelolaan untuk mencegah menjadi kumuh kembali LINGKUP PROGRAM
  10. 10. SUMBER PENDANAAN NO URAIAN KOTAKU NUSP-2 1 Number Loan - *) 3122-INO 2 Donor 1) Islamic Development Bank (IDB); 2) World Bank (WB) dan 3) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Asian Development Bank (ADB) 3 Loan Signed - *) 23 April 2014 4 Loan Efectiveness - *) 17 Juli 2014 5 Loan Closing Date - *) 30 Juni 2018 6 Implementation Periode **) WB & AIB = 2016 - 2021 IDB = 2016 - 2020 2015 – 2017 7 Project Cost/Loan Size (USD : million) **) 1. Donor (Bank) : USD 763,0 juta 2. Pemerintah Pusat : USD 658,0 juta 3. Pemda/Masyarakat : USD 687,0 juta TOTAL : USD 2.108,0 juta : Rp 28,3 trilyun 1 USD = Rp 13.400,- 1. Donor (Bank) : USD 74,4 juta 2. Pemerintah Pusat : USD 6,4 juta 3. Pemda Kab/Kota : USD15,2 juta 4. Masyarakat : USD 6,0 juta TOTAL : USD 102,0 juta : Rp 1,4 trilyun 1 USD = Rp 13.400,-
  11. 11. Bogor, 17 Oktober 2016
  12. 12. PROFIL LOKASI KOLABORASI-KEMITRAAN HABITAT JMLLOKASI PENCEGAHAN JMLLOKASI KUMUH KORKOT FASILITATOR TOTAL 1 KOTABANDAACEH 49 40 778,81 9 51 60 22 SoftfileSIAP - BelumSK 462,73 2 KOTABOGOR 52 16 120,00 6 41 47 17 SoftfileSIAP - SKPokjaPKP 93,64 3 KOTAMALANG 28 29 608,60 5 30 35 4 Sudah Sudah Proses 98,45 4 KOTAMATARAM 25 25 303,57 10 31 41 - Sudah Sudah Proses 305,57 5 KOTABANJARMASIN - 52 709,70 8 31 39 5 revisi Proses SKPokjaPKP 549,70 6 KOTAPALU 31 14 85,16 9 33 42 13 Sudah Sudah SKPokjaPKP 79,51 185 176 2.606 47 217 264 61 - - - 1.589,60 POKJAPKP/ LEMBAGA SEJENIS JMLTOTALKEL_DESA PERSONILPENDAMPING UPDATELUAS KUMUH(Ha) JML LUAS KUMUH(Ha) SesuaiSK Wlkt/Bup KAWASAN PRIORITAS PEMDA DOKUMEN RP2KPKP RANPERDA KUMUH No KABUPATEN/KOTA
  13. 13. PROFIL LOKASI KUMUH KOTA BOGOR Kecamatan dt bangkim Luas SK final Kelurahan Lokasi Kawasan Luas Kotaku Kriteria Sk 5 91,64 129,86 17 129,86 Bogor Barat 2,24 2,24 Gunung Batu 1 2,24 Kumuh Sedang 1,93 1,93 Menteng 2 1,93 Kumuh Sedang 20,22 Pasir Jaya 3 20,22 Kumuh Sedang Bogor Selatan 4,00 4,00 Batu Tulis 4 4,00 Kumuh Sedang 8,88 8,88 Bojongkerta 5 8,88 Kumuh Sedang 4,00 4,00 Kertamaya 6 4,00 Kumuh Sedang 15,21 15,21 Mulyaharja 7 15,21 Kumuh Sedang 5,51 5,51 Sukasari 8 5,51 Kumuh Sedang Bogor Tengah 7,40 7,40 Babakan Pasar 9 7,40 Kumuh Sedang 3,93 3,93 Cibogor 10 3,93 Kumuh Sedang 6,44 6,44 Ciw aringin 11 6,44 Kumuh Sedang 9,85 9,85 Paledang 12 9,85 Kumuh Sedang 0,54 0,54 Panaragan 13 0,54 Kumuh Sedang 0,84 0,84 Sempur 14 0,84 Kumuh Sedang Bogor Utara 5,83 5,83 Cibuluh 15 5,83 Kumuh Sedang 14,50 32,50 Cimahpar 16 32,50 Kumuh Sedang Tanah Sereal 0,54 0,54 Kedung Jaya 17 0,54 Kumuh Sedang Lokasi Program Kotaku Kriteria Luas )Ha)Kecamatan Data Bangkim Luas Up to Date SK KUMUH
  14. 14. ISU STRATEGIS PERAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN 1. Transformasi Visi Pembangunan Kota menjadi visi Pembangunan masyarakat atau keselarasan visi Pemda dengan visi masyarakat; 2. Dukungan Regulasi Pemerintah Kota/Kabupaten terkait Penanganan Kumuh dan Pembangunan Kota (Ranpeda dan SK Penanganan Kumuh, RP2KPKP, Perda BG, Regulasi lahan permukiman, RTH dan Ruang Publik, Kawasan heritage, Tata Ruang, serta regulasi dan kebijakan lainnya. 3. Peningkatan Kapasitas Pemda sebagai Nakhoda Penanganan Kumuh dan Pembangunan Permukiman di Perkotaan. 4. Optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang ada untuk percepatan pembangunan kota dan permukiman (antara lain: Instrumen DAK, Dana Desa, APBD, CSR, KKN Tematik, Pengabdian Masyarakat, Bhakti sosial, dll); 5. Optimalisasi peran Pemda dalam membangun kolaborasi antar stakeholder, antar program dan antar angggaran untuk ekskalasi pembangunan permukiman khususnya dan pembangunan Kota umumnya;
  15. 15. USULAN LINGKUP KOLABORASI KOTAKU-UDMA Pengesahan Perda-Perda terkait Pembangunan Permukiman, antara lain: Perda Tata Ruang, Perda Penanganan Kumuh, Perda BG, Perda Ruang Publik, dll SK-SK Walikota/bupati terkait pembangunan permukiman dan kota, Kelembagaan, Kolaborasi, dll Alokasi anggaran dan program APBD untuk pembangunan permukiman dan kota, dll Kolaborasi Perencanaan, Partisipasi, Pendanaan, Program, Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi serta Operasi dan Pemeliharaan, dll Dukungan CSR sektor swasta, KKN Tematik dan Pengabdian Masyarakat Universitas, Bhakti Sosial Asosiasi Profesi, kampanye Publik Media Massa untuk mendukung Pembangunan Permukiman di kawasan prioritas; Dll Kolaborasi Pemda, Pokja PKP, UDMA, KOTAKU dan Stakeholder lain secara sinergis dan intensif pada satu kawasan pilot Quick win penuntasan kumuh Sumber daya dan dana dari Pemda, UDMA, KOTAKU serta stakeholder lainnya akan difokuskan pada kawasan pilot Quick Win tersebut. Lokasi Pilot Quick Win akan menjadi model atau percontohan penanganan kumuh bagi Pemda untuk kawasan lainnya ataupun lesson learned bagi kota-kota lainnya Pendampingan Pemda dalam Regulasi dan Kebijakan Pembangunan Kota dan Kawasan permukiman Pendampingan Pemda dalam membangun KOLABORASI antar Stakeholder pembangunan Kota dan Kawasan Permukiman Penguatan Kapasitas Pemda dan Pokja PKP dalam pembangunan Kota dan kawasan Permukiman Pilot Quick Win satu kawasan di setiap kota sebagai etalase Penanganan kumuh secara Tuntas dan Terfokus serta Kolaboratif Training of Trainee (TOT) bagi Aparat-aparat Pemda sebagai Pemandu Nasional untuk Pembangunan Permukiman dan Kota; Pelatihan penguatan kapasitas Pokja PKP dalam membangun Kolaborasi pembangunan permukiman dan Kota Pelatihan, Workshop dan Bentuk-bentuk Capacity building Pemda lainnya yang mendukung Peran Pemda serta KOLABORASI stakeholder pembangunan permukiman dan Kota
  16. 16. Bogor, 17 Oktober 2016
  17. 17. TATA PERMUKIMAN - TAMAN KAMPUNG Kelurahan Kampung Bandar, Kec Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
  18. 18. KARANGWARU RIVERSIDE Kelurahan KarangWaru, Kota Yogjakarta, Provinsi DIY
  19. 19. NGAMPILAN YOGJAKARTA Kelurahan Ngampilan, Kota Yogjakarta, Provinsi DIY
  20. 20. KAMPUNG HIJAU Kelurahan Dinoyo, Kec. Lowok Waru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
  21. 21. TATA KAMPUNG – SUNGAI BERSIH Kelurahan Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
  22. 22. KAMPUNG ZONA KECE Desa Waruroyom, Kec. Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
  23. 23. KAMPUNG WISATA Desa Pasir Mulya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
  24. 24. TATA PERMUKIMAN DI BOGOR – JAWA BARAT Panaragan, Kota Bogor
  25. 25. TATA PERMUKIMAN DI BOGOR – JAWA BARAT Babakan Pasar, Kota Bogor
  26. 26. TATA PERMUKIMAN DI BOGOR – JAWA BARAT Pengelolaan Sampah

×