Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)

Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kota/Kabupaten

  • Be the first to comment

Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)

  1. 1. PENJELASAN TEKNIS PENAJAMAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE - II Tanggerang, 8 Agustus 2016 Disampaikan pada Acara : Pembekalan Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Neighborhod Upgrading and Shelter Project Phase II Disampaikan Oleh : Bagus Ardian. ST. MT
  2. 2. CAKUPAN PRESENTASI PENAJAMAN DOKUMEN SIAP 1. Penjelasan Umum Tentang Dokumen SIAP 2. Kebijakan Penajaman Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kota 3. Menyandingkan Dokumen SIAP dan RP2KPKP 4. Strategi Penajaman Dokumen SIAP
  3. 3. PENJELASAN UMUM DOKUMEN SIAP
  4. 4. SUBSTANSI DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) 01  SIAP merupakan dokumen Perencanaan Terpadu di Tingkat Kota dalam Rangka Penanganan Permukiman Kumuh yang berisikan Rumusan Strategis, Kebutuhan Program dan Investasi untuk mewujudkan Permukiman yang Bebas Kumuh.  Dokumen SIAP merupakan dokumen Terpadu dan Menyeluruh (komprehensif), tidak hanya berisikan rencana kegiatan bersifat Fisik namun mencakup juga kegiatan Non Fisik Seperti Peningkatan Kapasitas/Pemberdayaan, Sosial dan Ekonomi (SEL). DOKUMEN SIAP • Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan • Profil Permukiman Kumuh Perkotaan • Strategi Pencapaian Kota Bebas Kumuh • Program Peningkatan dan Pencegahan Kumuh Baru • Rencana Aksi Penanganan Kumuh Perkotaan
  5. 5. KEDUDUKAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) 02
  6. 6. ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) 03
  7. 7. CAPAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) PADA WILAYAH NUSP-2 04 Keterangan RMC West RMC Central RMC East Proses 2 8 6 Uji Publik 4 - - Pengesahan LCO - - - 352.85 Ha 224.05 Ha 92.46 Ha 63.55 Ha 381.98 Ha 58.87 Ha 41.43 Ha 200.74 Ha 1 Kt; 6 Kel 227.67 Ha 215.18 Ha 314.74 Ha 101.25 Ha 42.51 Ha 1 Kt; 15 Kel 1 Kt; 10 Kel 1 Kt; 9 Kel 146.12 Ha 530.05 Ha 1 Kt; 20 Kel 1 Kt; 16 Kel 155.55 Ha 2 Kota; 24 Kel 1 Kt; 11 Kel 1 Kt; 9 Kel 2 Kab/Kt; 18 Kel 1 Kt; 11 Kel 3 Kab/Kt; 25 Kel 1 Kt; 4 Kel 1 Kt; 5 Kel PETA SEBARAN LOKASI KUMUH NUSP-2 TOTAL = 3,110.75 Ha 1 Kt; 12 Kel 1 Kt; 7 Kel
  8. 8. KEBIJAKAN PENAJAMAN PERENCANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA
  9. 9. KEBIJAKAN PENAJAMAN DOKUMEN PERENCANAAN SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN) 05  KOLABORASI merupakan Platform Program Penanganan Permukiman Kumuh, dimana sinergi antara stakeholder pembangunan (Pusat, Daerah, Swasta dan Masyarakat) dan sinergi pengganggaran menjadi penting dalam rangka pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh yang Optimal,  SIAP merupakan Dokumen Pedoman Rencana Penanganan (Peningkatan dan Pencegahan) Permukiman Kumuh Kota/Kab yang dilaksanakan secara Partisipatif, Terpadu dan Menyeluruh (komprehensif),  Target Tahun 2016 Dokumen SIAP pada 20 Kota/Kab Lokasi NUSP-2 sudah mendapatkan Legalitas dari Pemerintah Daerah (LCO), menjadi acuan Perencanaan yang mensinergikan semua potensi dalam rangka Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan,  Perlu memperkuat atau memberikan penajaman Dokumen SIAP sehingga memberikan pola perencanaan yang terarah, terintegrasi, efektif dan berkelanjutan,  Penajaman Dokumen SIAP diarahkan untuk memperdalam substansinya dengan tidak merubah kerangka dokumen SIAP, referensi penajaman kedalaman substansi dapat mengikuti dokumen RP2KPKP.
  10. 10. KERANGKA PIKIR STRATEGI PENAJAMAN DOKUMEN SIAP 06 SIAP ISUE STRATEGIS Permasalahan Permukiman PROFIL PERMUKIMAN KUMUH SKENARIO PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH KEBUTUHAN PROGRAM & KEGIATAN MEMORANDUM PROGRAM CONSOLIDATION INVESTMEN PLAN (NUSP) DED KAWASAN PRIORITAS Isue Strategis Pembangunan: - Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan - Sasaran Pembangunan - Infrastruktur, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan - Strategi Pembangunan Kota - Produk Hukum (permukiman) Permasalahan Permukiman: - Kelengkapan data Permukiman (peta) - Kelengkapan data Permasalahan Permukiman (peta) - Produk Hukum (permukiman) sektoral Profil Permukiman Kumuh: - Kelengkapan data permukiman kumuh hasil SK Waklikota/Bupati - Verifikasi dan Validasi data permukiman kumuh hasil NUAP, Baseline 100-0-100 dan pendataan sejenis - Tipologi Permukiman dan Konstelasi Permukiman Kumuh - Penetapan dan Identifikasi kelembagaan dalam proses penanganan permukiman kumuh Skenario Penanganan Permukiman: - Konsep Strategi penanganan pemukiman kumuh - Strategi dan Skenario Penanganan permukiman kumuh - Roadmap Menuju Kota Bebas Kumuh - Program dan Kegiatan Komprehensif Kebutuhan Program Peningkatan dan Pencegahan Kumuh Baru: - Inventarisasi Program Multi Sektor dan Multi Kelembagaan Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh - Rencana Program dan Investasi penanganan Permukiman Kumuh
  11. 11. SANDINGAN DOKUMEN SIAP DAN RP2KPKP 07 KETERANGAN DOK SIAP DOK RP2KPKP Pelaksana Konsultan Konsultan Pengawalan LCO Pokja PKP Durasi Penyusunan 6 Bulan 6 Bulan Sumber data Base Line 100-0-100, SKS, Produk Hukum Permukiman Base Line 100-0-100, SKS, Produk Hukum Permukiman Tujuan Sebagai dokumen perencanaan penanganan kumuh Sebagai dokumen perencanaan penanganan kumuh Pola Penyusunan Partisipatif, teknokratik dan Buttom UP – Top Buttom Partisipatif, teknokratik dan Buttom UP – Top Buttom Isi Dokumen Pendahuluan, overview kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, profil kumuh, skenario penanganan, kebutuhan program peningkatan dan pencegahan kumuh baru, rencana aksi penanganan permukiman kumuh, DED Skala kawasan Pendahuluan, Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, Gambaran Awal Profil Permukiman Kumuh Kota, Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, Rencana Detail Konsep Design Kawasan Penanganan Prioritas.
  12. 12. TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKP 08
  13. 13. HASIL REVIEW DOKUMEN SIAP 09 “Secara pemenuhan kerangka sudah sebagian besar mengikuti pedoman, namun kedalaman pembahasan dan rumusan belum tajam”  Isu strategis dan permasalahan masih bersifat umum  belum memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan penyebab kumuh dan permasalahan dominan yang terjadi pada kawasan permukiman,  Belum ada rumusan kebijakan yang diusulkan berupa konsep dan pola penanganan permukiman kumuh,  Profil kumuh  data belum lengkap dan valid  Skenario penanganan dan road map dalam rangka Kota bebas Kumuh belum ada, jika ada belum mengimplementasikan rumusan kebijakan secara makro kota,  Potensi kelembagaan dalam proses penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya terpetakan, sehingga dorongan percepatan penanganan kurang,  Program investasi masih sebatas pola memenuhi keiginan, belum terskenario dengan baik dengan pola segmenasi kawasan prioritas utama sebagai intervensi penanganan awal Program Penanganan Permukiman Kumuh
  14. 14. STRATEGI PENAJAMAN DOKUMEN SIAP
  15. 15. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 10 ISUE STRATEGIS PEMBANGUNAN • INFRASTRUKTUR • SOSIAL • EKONOMI • KELEMBAGAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN • OVERVIEW KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN • MATRIX KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH • OVERVIEW KEBIJAKAN SEKTORAL PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH • MATRIX KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KUMUH • RUMUSAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Infrastruktur: 1. Masalah Utama Perkotaan (kumuh, kemiskinan, Kebencanaan) 2. Kondisi Umum Perkotaan 3. Pengembangan Wilayah 4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sosial: 1. Masalah perkembangan penduduk berkaitan dengan hak dasar 2. Kondisi sosial, pedidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan 3. Pola hidup bersih dan sehat di permukiman Ekonomi: 1. Pendapatan daerah dan masyarakat 2. Potensi pengembangan ekonomi suatu daerah 3. Pelayanan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan Kelembagaan: 1. Kondisi kelembagaan dalam penanganan permukiman 2. Pola hubungan atau kemitraan yang berkembang 3. Potensi pengembangan kelembagaan (produk hukum, visi misi, tujuan, strategi, rencana dan program kegiatan) (produk hukum, visi misi, tujuan, strategi, rencana dan program kegiatan) Rumusan Kebijakan: a. Rekomendasi rumusan kebijakan dan strategi penanganan kumuh perkotaan b. Rekomendasi terhadap kebutuhan peraturan daerah penanganan permukiman kumuh c. Rekomendasi terhadap pemutakhiran atau penyusunan dokumen perencanaan teknis penanganan permukiman kumuh
  16. 16. CONTOH OVERVIEW KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 11
  17. 17. CONTOH RUMUSAN HASIL OVERVIEW KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 12
  18. 18. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN 13 •Petetapan lokasi dan sebaran permukiman kumuh •Verifikasi lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh •Tipologi kawasan permukiman kumuh •Korelasi antar permukiman kumuh Sebaran Permukiman Kumuh •Profil permukiman kumuh hasil verifikasi dan korelasi lokasi permukiman kumuh •Profil permukiman kumuh sesuai format NUSP Profil Permukiman Kumuh •Identifikasi kelembagaan yang berperan dalam pembangunan dan penanganan permukiman kumuh •Peran dan fungsi kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh Profil Kelembagaan Dalam Rangka Penanganan Permukiman Kumuh
  19. 19. PENETAPAN LOKASI DAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH PROSES PENETAPAN LOKASI Permen PU No.2 Tahun 2016 (Pasal 15-24) 14
  20. 20. CONTOH KEGIATAN PENETAPAN LOKASI DAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH 15 1 • Koordinasi melalui rembug warga di masing- masing kelurahan, pembentukan tim yang terdiri atas tim pokjanis, tim konsultan, kelurahan, BKM & tokoh masyarakat 2 • Verifikasi lokasi kumuh berdasarkan SK dengan tim di masing-masing kelurahan, serta memetakan kembali lokasi kumuh 3 • Survey Kampung Sendiri, memverifikasi lokasi dan kondisi permukiman dan infrastruktur, sekaligus melakukan pemetaan kebutuhan penanganan pembangunan 4 • Penyepakatan kawasan permukiman kumuh hasil verifikasi yang diperkuat dengan penandatanganan Berita Acara 5 • Perumusan program penanganan kawasan permukiman kumuh yang disepakati oleh masyarakat, kelurahan, bkm dan tim pokjanis SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014 : Luas Kawasan Kumuh adalah 467.62 Ha Hasil Verifikasi: Luas Kawasan Kumuh adalah 359.53 Ha
  21. 21. CONTOH TEMATIK PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN 16
  22. 22. CONTOH PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KAWASAN LUAS (HA) TINGKAT KUMUH TIPOLOGI PERMASALAHAN KAWASAN A Kawasan Karangasem 13.24 SEDANG Kawasan kumuh padat perkotaan Sosial :  Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat Ekonomi :  Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan) Fisik :  Sanitasi resiko sedang  Kepadatan bangunan tinggi  Ketidakteraturan bangunan  Tingginya jumlah RTLH  Terdapat bangunan yang berada di atas saluran  Masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat B Kawasan Sondakan 5.47 SEDANG  Kawasan kumuh padat perkotaan  Kawasan kumuh bantaran sungai Sosial :  Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat Ekonomi :  Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan) Fisik :  Kawasan rawan genangan  Sanitasi resiko tinggi  RTLH  Ketidakteraturan bangunan  Tidak adanya pengelolaan limbah batik  Kepadatan bangunan tinggi C Kawasan Pajang 2.31 RINGAN Kumuh padat perkotaan Sosial :  Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat Ekonomi :  Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan) Fisik :  Sanitasi resiko sedang  RTLH  Ketidakteraturan bangunan  Kepadatan bangunan tinggi  Tidak adanya pengelolaan persampahan dan air limbah 17
  23. 23. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Tipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh Permen PU No.2 Tahun 2016 (Pasal 13-14) 18
  24. 24. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN 19 Proses Verifikasi dan Validasi mengedepankan partisipasi (dari hasil NUAP dan Baseline 100-0-100) dan Peran Pemda sebagai Nahkoda Kesamaan Tipologi Kawasan Kumuh •Kesamaan Karakteristik •Permukiman yang diatur dalam RTRW •Karakteristik Kumuh yang disepakati dan ditetapkan pemda Lokasi dengan jarak yang berdekatan •Lokasi kumuh ditingkat lingkungan yang berdekatan •Mempermudah penanganan masalah dengan sistem Pembentuk Sistem atau Jaringan Infrastruktur •Permasalahan infrastruktur yang membentuk suatu sistem jaringan •Penanganan skala kawasan yang terpadu dan berkelanjutan
  25. 25. CONTOH PROFIL PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN 20
  26. 26. STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH 21 •Penilaian prioritas kawasan permukiman kumuh •Identifikasi faktor dominan penyebab kumuh •Potensi dan kendala dalam penanganan permukiman kumuh Konsep strategi penanganan permukiman kumuh •Skema penanganan pencapaian kota bebas kumuh2015-2019 •Target penanganan pencapaian Kota bebas kumuh 2015-2019 Strategi penanganan dan skenario pencapaian Kota Bebas Kumuh •Peta jalan yang menggambarkan Konsep dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh dalam Kerangka Pencapaian 100-0-100 Road Map Pencapaian Kota Bebas Kumuh •Kebutuhan pogram dan kegiatan peningkatan kualitas penanganan permukiman kumuh •Kebutuhan program dan kegiatan pencegahan penanganan permukiman kumuh Program dan Kegiatan Komprehensif
  27. 27. CONTOH KONSEP DAN SKENARIO PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 22 KONSEP PENANGANAN: Pengurangan luasan kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas
  28. 28. FORMAT PENILAIAN KAWASAN PRIORITAS 23
  29. 29. SKEMA HASIL PENILAIAN KAWASAN PRIORITAS 24
  30. 30. CONTOH MATRIX STRATEGI DAN POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 25
  31. 31. CONTOH SKENARIO PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 26
  32. 32. CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH 27 Kawasan Kumuh Legal (SLUM) PEMUGARAN  Perbaikan RTLH menjadi layak huni  Rehabilitasi infrastruktur  Preservasi & pengendalian Kawasan Kumuh Ilegal (SQUATTERS) PEREMAJAAN KAWASAN Penataan kembali kawasan ex- relokasi sesuai dengan fungsinya PERMUKIMAN KEMBALI Relokasi – Resettlement ke Rusunawa PEREMAJAAN KAWASAN Penataan kembali kawasan Konsolidasi Lahan KAWASAN KUMUH KOTA SURAKARTA PENCEGAHAN PENANGANAN BANJIR KOTA
  33. 33. CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH 28
  34. 34. CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH 29
  35. 35. CONTOH RUMUSAN STRATEGI PENCAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH 30
  36. 36. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU 31 •invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya) •menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program eksisting •rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan PROGRAM PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS •invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya) •menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program eksisting •rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN •invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya) •menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program eksisting •rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL •invetarisasi program dan kegiatan eksisting (APBD, APBN, atau lainya) •menjelaskan keterkaitan kebutuhan program dengan program eksisting •rencana pemenuhan program berdasarkan kebutuhan PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
  37. 37. CONTOH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU 32
  38. 38. CONTOH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENCEGAHAN TIMBULNYA KUMUH BARU STRATEGI PROGRAM PENANGANAN SUB PROGRAM LOKASI VOLUME PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA (Rp) SUMBER PENDANAAN PELAKSANA RENCANA TAHUN PELAKSANAAN 2016 2017 2018 2019 1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni Pemberdayaan Komunitas Perumahan - Identifikasi sektor-sektor ekonomi strategis Kota Surakarta Ls 250.000.000,00 APBD BAPPEDA - Stimulan peningkatan sektor ekonomi strategis Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DISPERINDAG/ DINAS KOPERASI DAN UMKM - Fasilitasi kredit mikro pembangunan ekonomi Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD - Fasilitasi infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD 2 Penanganan banjir dan genangan dalam sistem kota dan lingkungan permukiman Penanganan dan Pengendalian Banjir dan Genangan - Penyusunan database drainase kota Kota Surakarta Ls 350.000.000,00 APBD DPU - Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase utama kota Kota Surakarta Ls 1.500.000.000.00 APBN BBWS - Mendorong pembangunan sumur resapan dan jaringan biopori Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD DPU 3 Meningkatkan jumlah rumah layak huni Peningkatan Rumah Layak Huni - Penyusunan database RTLH Kota Surakarta Ls 350.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DINAS TATA RUANG/ BAPERMAS PB PA & KB - Fasilitasi kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD/ SWASTA DINAS KOPERASI DAN UMKM / LEMBAGA PERBANKAN - Sosialisasi rumah sehat dan layak huni Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD DPU/ BAPERMAS PB PA & KB/ DINAS KESEHATAN 4 Meningkatkan akses terhadap infrastruktur Program Pengembangan Infrastruktur - Fasilitasi kredit mikro pembangunan infrastruktur kawasan Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD/ SWASTA DINAS KOPERASI DAN UMKM / LEMBAGA PERBANKAN 5 Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni yang legal Program Pengembangan Perumahan - Pembangunan Rusunawa Kelurahan Semanggi 2 Unit Twin Block 8.000.000.000,00 APBN KEMENPUPR Kelurahan Kadipiro 1 Unit Twin Block 4.000.000.000,00 Kelurahan Mojosongo 1 Unit Twin Block 4.000.000.000,00 - Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian dan perlindungan hukum Kota Surakarta Ls APBD BPN/ DINAS TATA RUANG - Pembentukan lembaga keuangan masyarakat non-bank dalam pembiayaan perumahan (koperasi, arisan) Kota Surakarta Ls 500.000.000,00 APBD/ SWASTA DINAS KOPERASI DAN UMKM / LEMBAGA PERBANKAN - Fasilitasi kredit pembiayaan rumah Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD/ SWASTA DINAS KOPERASI DAN UMKM / LEMBAGA PERBANKAN 6 Peningkatan edukasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan permukiman Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang - Penyusunan norma, standar dan kriteria pembangunan perumahan permukiman kota Kota Surakarta Ls 250.000.000,00 APBD BAPPEDA - Penyusunan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang Kota Surakarta Ls 250.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DINAS TATA RUANG - Pengawasan Pemanfaatan ruang Kota Surakarta Ls 1.000.000.000,00 APBD BAPPEDA/ DINAS TATA RUANG 33
  39. 39. RENCANA INVESTASI 34 • menjelaskan penyusunan memorandum program sudah berdasarkan kebutuhan penanganan, kolaborasi penanganan dan skenario program • matrix memorandum pogram yang memuat kegiatan dan investasi untuk lingkungan, sosial, ekonomi dan peningkatan kapasitas RENCANA PROGRAM / MEMORANDUM PROGRAM • menjelaskan penyusunan rencana investasi yang akan dibiayai oleh NUSP berdasarkan memorandum program • matrix rencana inventasi/rencana penganggaran program NUSP RENCANA INVESTASI
  40. 40. RENCANA INVESTASI 35 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A. 1 Review rencana tata ruang kota Kota Tanjungbalai 155,889 60,529 Paket 1 NSPK 300 300 1 300 2 Penanganan Permukiman yang padat dan cenderung kumuh a Program pemeliharaan lingkungan permukiman Kota Tanjungbalai Paket 6 Paket 500 3.000 6 3.000 b Program revitalisasi kawasan permukiman yang cenderung kumuh Kota Tanjungbalai Paket 5 Kelurahan 1.000 5.000 2 2.000 3 3.000 c Program renovasi rumah yang tidak layak huni 7.842 Unit 20 156.840 7.842 156.840 1. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Datuk Bandar 97,45 2.078 unit 2. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Datuk Bandar Timur 109,62 576 unit 3. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Sei Tualang Raso 86,96 1.619 unit 4. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Teluk Nibung 98,33 2.026 unit 5. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Tanjung Balai Selatan 12,4 544 unit 6. Perbaikan rumah tidak layak huni Kec. Tanjung Balai Utara 23,25 999 unit 3 Penataan terhadap permukiman padat di sempadan sungai a Program pengendalian pembangunan permukiman di sempadan sungai Kota Tanjungbalai Paket 1 Perda 300 300 b Program penataan permukiman di sempadan sungai 1.079 Unit 65 70.135 1.079 70.135 1. Pembangunan rumah deret tipe 45 Sirantau 30,56 370 Unit 2. Pembangunan rumah deret tipe 45 Beting Kuala Kapias 14,8 40 Unit 3. Pembangunan rumah deret tipe 45 Pantai Burung 8,97 492 Unit 4. Pembangunan rumah deret tipe 45 Kuala Silo Bestari 3,79 157 Unit 5. Pembangunan rumah deret tipe 45 Sejahtera 1,29 20 Unit 4 Pembangunan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) a Program pembangunan permukiman di kawasan yang belum terbangun Selat Tanjung Medan, Sei Raja 2 Kawasan 5.000 10.000 2 10.000 c Program pembangunan twin block rumah susun Sei Raja 1.600 4 4 Unit 2.500 10.000 4 10.000 255.575 2.300 3.000 249.975 - - - - - - 2019 Vol. Biaya NO. Vol.Biaya Total Tahun Luas Wilayah terlayani KOTA Volume Total 3 SUB-SEKTOR PERMUKIMAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Permukiman Keterangan MASY. Instansi Pelak-sanaBiaya 2015Biay a Vol.Biaya Vol. RUPIAH MURNI PINJAMAN PROV. APBN SWASTA /KODE AKUN/KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) Estimasi Outcome Jml. Penduduk terlayani 2016 2017 2018 Satua n Output Kebutuhan Penanganan Menyeluruh Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Jumlah Vol.
  41. 41. RENCANA INVESTASI 36
  42. 42. RENCANA INVESTASI 37
  43. 43. RENCANA INVESTASI 38
  44. 44. RENCANA INVESTASI 39
  45. 45. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA 40

×