Rencana Detail Tata Ruang Karawang

Executive Summary 1
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Dan Zoning Regulation Perkotaan Karawang Bagian Utara
1.1 LATAR BELAKANG
Kawasan perkotaan Karawang secara eksisting memang sudah
berkembang dan dikenal sebagai pusat pemerintahan Kabupaten
Karawang, perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan serta sebagian
lainnya merupakan pusat pengembangan industri di Kabupaten
Karawang.Agar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan
Karawang lebih fokus dan terperinci maka penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Perkotaan Karawang akan dilakukan bertahap sesuai dengan
skala prioritas dengan memperhatikan indikator perkembangan wilayah.
Dengan adanya penataan RDTR kawasan perkotaan kabupaten
karawangini di harapkan dapat menciptakan keserasian dan
keseimbangan lingkungan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna
pelayanan dalam upaya memanfaatkan ruang secara optimal.
Selain itu Penataan Ruang Wilayah tersebut dapat membantu
menetapkan prioritas pengembangan kota dan menjadi pedoman bagi

Executive Summary 2
tertib pembangunan dan tertib pengaturan ruang secara rinci. Bagi
pemerintah akan menjadi acuan dalam pemberian perijinan bagi
masyarakat dan pihak swasta merupakan acuan dalam pengembangan
dan perencanaan pada kawasan kota tersebut.
Dengan dibuatnya RDTR Kawasan Perkotaan Karawang diharapkan dapat
mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perkembangan Perkotaan
Karawang dalam mengatasi pertumbuhan dan permasalahan yang ada
serta memacu perkembangan wilayah-wilayah sekitar.Oleh sebab itu,
pada tahapan selanjutnya agar RDTR dapat operasional dilapangan
terutama sebagai perangkat pengendalian, maka untuk lebih
menjabarkan RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Karawang diperlukan
juga Peraturan Zonasinya.Peraturan zonasi tersebut, disusun untuk
mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang
disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan RDTR. Peraturan
zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan
pada setiap zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan
amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan,
koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan
sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk
mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Maksud :Dibuat Dokumen Penyusunan RDTR Perkotaan Karawang Bagian
Utara dalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan baik
bersifat fisik konstruksi maupun fisik non konstruksi, yang memuat
rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang baik seluruh
wilayah perkotaan maupun blok wilayah. Dengan melalui kajian
mengenai indikasi kebutuhan luasan dan batas wilayah berdasarkan hasil
analisa potensi dan permasalahan serta fenomena pembangunan yang
berkembang selama inidengan pelibatan peran serta masyarakat dan
aparat (OPD) setempat/ terkait, untuk penyiapan perwujudan ruang
dalam rangka program pembangunan kota untuk jangka waktu 5 (lima)
,10 (Sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendatang.
Tujuan dari kegiatan ini, adalah :
1. Terdefinisinya Kawasan Perkotaan Karawang Bagian Utara
2. Terakomodirnya kebutuhan-kebutuhan Kota Karawang Bagian
Utara dalam mengatasi pertumbuhandan permasalahan yang ada
di Kota Karawang dimasa mendatang;
3. Terciptanya perwujudan ruangkecamatan yang terpadu, serasi,
selaras, seimbang, berkelanjutan, berdayaguna dan berhasilguna;

Executive Summary 3
4. Berfungsinya hasil/produk perencanaan sebagai alat pengendali,
rujukan, referensi juga pedoman dalam memberikan rekomendasi
alokasi ruang bagi aparat (OPD) sekaligus informasi rencana
perkembangan pemanfaatan ruang bagi masyarakat pengguna;
5. Terjaganya konsistensi perwujudan ruang (melalui upaya
pengendalian pemanfaatan ruang) berikut terciptanya keterkaitan
antar kegiatan Kecamatan dengan RTRW Kabupaten secara efektif
dan efisien.
Dengandemikian, yang menjadi Sasaran untuk dapat mencapai tujuan
diatas, adalah :
a. Kompilasi data dan fakta (a.l. melalui jaring asmara atau menjaring
aspirasi dan kebutuhan masyarakat) terhadap berbagai aspek
(potensi dan permasalahan);
b. Kajian / analisis terhadap setiap aspek data dan fakta hasil
perolehan pada butir a diatas, baik secara internal dan eksternal,
sehingga diperoleh gambaran kecenderungan perkembangan
kegiatan wilayah terhadap pemanfaatan ruang yang selama ini
sudah dan akan terjadi;
c. Menentukan arah kebijakan alokasi pemanfaatan ruang secara
detailkecamatan berdasarkan hasil analisis kecenderungan
perkembangan sebagaimana tersebut pada butir b diatas;
d. Mengindikasikan batas optimal pengaruh kecenderungan
perkembangan tersebut guna penentuan batas dan luasan Kota
Kecamatan yang perlu disiapkan sebagai pusat perkembangan
kegiatan;
e. Rumusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)berdasarkan lingkup
batas wilayah kecamatan sebagaimana yang telah diindikasikan
diatas, yang meliputi : Tujuan pengembangan setiap kawasan
fungsional, Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan,
Pedoman pelaksanaan pembangunannya, dan Pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional;
Diskusi berkala dengan unsur masyarakat dan aparat setempat dalam
rangka asistensi tahapan produk, sehingga kelak hasil akhirnya
diharapkan cukup aspiratif dan implementatif sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat;
1.3 LINGKUP KEGIATAN
1.3.1 Lingkup Wiayah
Lingkup wilayah kegiatan penyusunan RDTR Perkotaan Karawang Bagian
Utara meliputi 2 wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan Karawang Barat
dan Kecamatan Karawang Timur yang merupakan kawasan yang memiliki
ciri perkotaan.

Executive Summary 4
1.3.2 Lingkup Substansi
Lingkup substansi RDTR Perkotaan Karawang Bagian Utara yang hendak
disusun adalah sebagai berikut :
1. Tujuan, yang menggambarkan nilai, kualitas dan kinerja yang akan
dicapai oleh pengembangan kawasan perkotaan
2. Kebijakan dan strategi, yang merupakan arah tindakan yang
ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang internal kawasan
serta jabarannya
3. Rencana Detail Pola Ruang
4. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan
5. Penetapan BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
6. Ketentuan Pemanfaatan Ruang
7. Peraturan Zonasi yang terdiri dari zoning text dan zoning map

Executive Summary 5
2.1 KEDUDUKAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI
Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota
harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu
disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut
merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota.
Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila
merupakan: a. kawasan yang mempunyai cirri perkotaan atau
direncanakan menjadi kawasan perkotaan; dan b. memenuhi kriteria
lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan dalam pedoman ini.
Kedudukan RDTR dalam sistem perencanaan tataruang dan sistem
perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.1
RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten perlu
dilengkapi dengan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang
kabupaten/kota. Dalam hal RTRW kabupaten/kota memerlukan RDTR,
maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan

Executive Summary 6
zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang
dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada
RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.
Dalam hal RTRW kabupaten/kota tidak memerlukan RDTR, peraturan
zonasi dapat disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada
maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten/kota. RDTR
merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional
sebagai penjabaran kegiatan kedalam wujud ruang yang memperhatikan
keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta
lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang
dalam kawasan fungsional tersebut.
RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan untuk suatu BWP tertentu. Dalam hal
RDTR tidak disusun atau RDTR telah ditetapkan sebagai perda namun
belum ada peraturan zonasinya sebelum keluarnya pedoman ini, maka
peraturan zonasi dapat disusun terpisah dan berisikan zoning map dan
zoning text untuk seluruh kawasan perkotaan baik yang sudah ada
maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten/kota.
Gambar 1
Kedudukan RDTR dan PZ Perkotaan Karawang Bagian Utara dalam
Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

Executive Summary 7
Gambar 2
Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Penataan Ruang
2.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RDTR
Kebijakan yang menjadi Dasar dalam Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Karawang Bagian Utara
adalah :
a. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
b. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
c. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung
d. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
e. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
f. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.
g. Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
h. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
i. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial.
j. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
k. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Executive Summary 8
n. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
q. Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/
Kota.
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Daerah.
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah.
2.3 KRITERIA DAN LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
RDTR DAN PERATURAN ZONASI
RDTR disusun apabila:
a. RTRW kabupaten/kota dinilai belum efektif sebagai acuan dalam
pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang karena tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000;
dan/atau
b. RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari
wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya.
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak
terpenuhi, maka dapat disusun peraturan zonasi, tanpa disertai dengan
penyusunan RDTR yang lengkap.
Wilayah perencanaan RDTR mencakup:
1. wilayah administrasi;
2. kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota/subwilayah kota;
3. bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan;
4. kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan
perkotaan; dan/atau
5. bagian dari wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan
pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.
Ilustrasi cakupan wilayah perencanaan RDTRdapat dilihat pada

Executive Summary 9
Gambar 3
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Wilayah Administrasi Kecamatan
Dalam Wilayah Kota
Gambar 4
Lingkup Wlayah RDTR Berdasarkan Kawasan Fungsional Seperti Bagian
Wilayah Kota/Subwilayah Kota
Gambar 5
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Bagian dari Kabupaten yang
Memiliki Ciri Perkotaan
Gambar 6
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Yang Memiliki Ciri Kawasan Perkotaan

Executive Summary 10
Gambar 7
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Bagian dari Wilayah
Kabupaten/Kota yang berupa Kawasan Pedesaan dan Direncanakan
Menjadi Kawasan Perkotaan
2.4 FUNGSI DAN MANFAAT RDTR DAN PERATURAN
ZONASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota bahwa fungsi dari RDTR dan peraturan
zonasi adalah sebagai berikut:
1. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota
berdasarkan RTRW;
2. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari
kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
3. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
5. Acuan dalam penyusunan RTBL.
Sedangkan manfaat dari RDTR dan peraturan zonasi adalah sebagai:
1. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan
fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
2. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta,
dan/atau masyarakat;
3. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian
wilayah sesuai dengan fungsinya di dalamstruktur ruang
kabupaten/kota secara keseluruhan; dan
4. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk
disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP.
2.5 TINJAUAN TERDAHAP RTRW KABUPATEN
KARAWANG
2.5.1 Sistem Pusat Kegiatan
Berdasarkan kebijakan RTRW Kabupaten Karawang, di Wilayah
Perencanaan yaitu Kecamatan Karawang Barat dan Karawang Timur

ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. PKL adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan.
PKL Karawang Barat dan PKL Karawang Timur membentuk Kawasan
Perkotaan Karawang yang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Karawang
Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur dan Klari. Untuk lebih
jelasnya mengenai sistem perkotaan di Kabupaten Karawang, dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.1 Sistem Perkotaan di Kabupaten Karawang
No Kecamatan Sistem Pusat Pelayaan
1 Karawang Barat PKL
2 Karawang Timur PKL
3 Cikampek PKL
4 Rengasdengklok PKL
5 Cilamaya Wetan PKL
6 Klari PPK
7 Purwasari PPK
8 Jatisari PPK
9 Telukjambe Barat PPK
10 Telukjambe Timur PPK
11 Kota Baru PPK
12 Tirtamulya PPK
13 Telagasari PPK
14 Lemahabang PPK
15 Majalaya PPK
16 Batujaya PPK
No Kecamatan Sistem Pusat Pelayaan
17 Pedes PPK
18 Cilamaya Kulon PPK
19 Pangkalan PPK
20 Tegalwaru PPK
21 Tempuran PPL
22 Banyusari PPL
23 Pakisjaya PPL
24 Ciampel PPL
25 Tirtajaya PPL
26 Cibuaya PPL
27 Cilebar PPL
28 Rawamerta PPL
29 Jayakerta PPL
30 Kutawaluya PPL
Sumber : RTRW Kab. Karawang
PKL Karawang Barat sebagai pusat kegiatan dengan cakupan pelayanan
seluruh wilayah Kabupaten dan diarahkan untuk pengembangan pusat
pemerintahan Kabupaten Karawang, permukiman perkotaan serta pintu
masuk atau interchange dari sistem jaringan jalan primer atau jalan tol.
PKL Karawang Timur sebagai pusat kegiatan dengan cakupan pelayanan
beberapa kecamatan di sekitarnya dan diarahkan untuk pengembangan
kawasan peruntukan industri, serta permukiman perkotaan.

2.5.2 Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang di Kabupaten Karawang berdasarkan RTRW tahun
2011-2013 terdiri atas rencana kawasan lindung dan rencana kawasan
budidaya
2.5.2.1 Rencana Kawasan Lindung
Kawasan lindung ditetapkan seluas kurang lebih 18,88% dari luas wilayah
Kabupaten, meliputi:
A. Kawasan Hutan Lindung
Kawasan hutan lindung di Kabupaten Karawang yaitu kawasan hutan
mangrove seluas kurang lebih 9.325,7 Ha, tersebar di:
1. Kecamatan Tirtajaya;
2. Kecamatan Cibuaya;
3. Kecamatan Batujaya;
4. Kecamatan Pakisjaya; dan
5. Kecamatan Cilamaya Wetan.
B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
yaitu kawasan resapan air. Kawasan resapan air seluas kurang lebih
23.107,2 Ha, terdapat di:
1. Kecamatan Tegalwaru;
2. Kecamatan Pangkalan;
3. Kecamatan Ciampel;
4. Kecamatan Telukjambe Barat;
5. Kecamatan Telukjambe Timur;
6. Kecamatan Klari;
7. Kecamatan Purwasari;
8. Kecamatan Cikampek; dan
9. Kecamatan Kotabaru.
Kawasan resapan air yang berada di sekitar atau di dalam kawasan
budidaya harus dijaga keberadaan dan fungsinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan perlindungan setempat meliputi:
1. kawasan sempadan pantai;
Sempadan pantai adalah wilayah pantai sekurang-kurangnya 100 m
dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi daerah sepanjang
pantai Kabupaten Karawang;
2. kawasan sempadan sungai;
Sempadan sungai meliputi daerah sepanjang sungai di dalam dan
yang melintasi Kabupaten dengan ketentuan :
a. untuk sungai yang melintasi kawasan perkotaan :
➢ sungai yang bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan 3
m dari batas tanggul;

➢ sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 m
memiliki sempadan 10 m dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan;
➢ sungai tidak bertanggul dengan kedalaman antara 3 m dan
20 m memiliki sempadan 15 m dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan; dan
➢ sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 3 m
memiliki sempadan 30 m dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan.
b. untuk sungai di luar kawasan perkotaan:
➢ sungai bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan 5 m
dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
➢ sungai tidak bertanggul yang merupakan sungai besar
mempunyai sempadan 100 m dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan; dan
➢ sungai tidak bertanggul yang merupakan sungai kecil
mempunyai sempadan 50 m dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan.
c. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut garis
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m dari tepi
sungai.
3. kawasan sempadan saluran irigasi;
Sempadan saluran irigasi meliputi daerah sepanjang saluran induk
irigasi Tarum Barat, Tarum Timur, Tarum Utara, Tarum Utara cabang
Barat, dan Tarum Utara cabang Timur, dengan ketentuan :
a. Untuk saluran irigasi bertanggul ditetapkan mempunyai
sempadan dengan lebar sama dengan tinggi tanggul atau
sekurang-kurangnya 1 m diukur dari tepi luar tanggul; dan
b. Untuk saluran irigasi yang tidak mempunyai tanggul ditetapkan
mempunyai sempadan dengan lebar sama dengan kedalaman
saluran atau sekurang-kurangnya 1 m diukur dari tepi luar
saluran.
4. kawasan sekitar situ dan bendung
Kawasan sekitar situ dan bendung adalah daerah di sekitar situ dan
bendung dengan jarak 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat
yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan fungsi situ
dan bendung, meliputi:
a. Bendung Walahar berada di Kecamatan Klari;
b. Situ Kamojing berada di Kecamatan Cikampek;
c. Situ Cipule berada di Kecamatan Ciampel; dan
d. situ-situ di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur dan
Karawang Barat.
5. kawasan sekitar mata air

Kawasan sekitar mata air adalah daerah berdiameter 100 m di
sekitar mata air yang secara langsung mempengaruhi
keberlangsungan fungsi mata air di Kecamatan Pangkalan dan
Tegalwaru.
6. kawasanyang berada di bawah jalur SUTET dan SUTT.
Kawasan yang berada di bawah jalur SUTET dan SUTT adalah daerah
garis sempadan jaringan tenaga listrik dengan jarak 64 m yang
ditetapkan dari titik tengah jaringan listrik yang berada di:
a. Kecamatan Telukjambe Barat;
b. Kecamatan Telukjambe Timur;
c. Kecamatan Ciampel;
d. Kecamatan Klari;
e. Kecamatan Purwasari; dan
f. Kecamatan Cikampek.
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal
28 yang berada di kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai RTH.
D. Kawasan Rawan Bencana Alam
Kawasan rawan bencana alam meliputi:
1. kawasan rawan bencana longsor
Kawasan rawan bencana longsor seluas kurang lebih 2.768,4 Ha
tersebar di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan dan
Kecamatan Telukjambe Barat.
2. kawasan rawan bencana banjir
Kawasan rawan bencana banjir berada di sepanjang aliran Sungai
Citarum, Cilamaya dan Cibulan-bulan.
3. kawasan rawan bencana gelombang pasang, berada di sepanjang
pesisir pantai Kabupaten.
Penanggulanan bencana di kabupaten meliputi :
1. penyusunan peta-peta kerawanan bencana, terdiri atas bencana
longsor, banjir, dan gelombang pasang;
2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana di setiap desa;
3. penyediaan jalur evakuasi di kawasan perkotaan;
4. penghijauan pada daerah-daerah yang rawan longsor;
5. peningkatan kualitas bangunan publik hingga dapat memenuhi
persyaratan tahan gempa;
6. penyiapan mitigasi bencana di setiap kecamatan rawan bencana;
7. pembangunan penahan ombak, perbaikan hutan mangrove, dan
pembangunan tanggul di sepanjang sungai untuk mencegah bencana
banjir dan gelombang pasang; dan
8. penyediaan prasarana dan sarana di setiap titik dan bangunan
pengungsian.
E. Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya
Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya meliputi :
1. taman wisata alam Kabupaten

Taman wisata alam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah Taman Wisata Alam Curug Santri, Curug Cigentis,
Curug Lalay, Curug Bandung dan curug-curug lainnya yang berada di
kawasan Gunung Sanggabuana Kecamatan Tegalwaru.
2. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
Cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
a. Kawasan Situs Batujaya berada di Kecamatan Batujaya;
b. Komplek Makam Syech Quro berada di Kecamatan
Lemahabang;
c. Komplek Monumen Rengasdengklok berada di Kecamatan
Rengasdengklok; dan
d. Monumen Rawa Gede di Kecamatan Rawamerta.
F. Kawasan Lindung Geologi
Kawasan lindung geologi di Kabupaten diarahkan sebagai kawasan
konservasi lingkungan geologi yang berupa kawasan kars yang memiliki
keunikan bentang alam, langka dan khas sebagai akibat dari hasil proses
geologi masa lalu dan/atau yang sedang berjalan yang tidak boleh dirusak
dan/atau diganggu serta memiliki fungsi penyimpanan cadangan air tanah
dan ekosistem bagi keanekaragaman hayati di Kecamatan Pangkalan.
Kawasan kars seluas kurang lebih 1.012,9 Ha tersebar di Kecamatan
Pangkalan dinyatakan sebagai kawasan lindung geologi. Pengelolaan
kawasan lindung geologi kars dilakukan dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan prinsip berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
Pengelolaan kawasan lindung geologi kars mencakup pengaturan
pemanfaatan bagi kegiatan yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat,
dengan memperhatikan zonasi yang ada pada kawasan lindung.
G. Kawasan Lindung Lainnya
Kawasan lindung lainnya adalah kawasan konservasi laut berupa kawasan
terumbu karang. Kawasan terumbu karang berada di Desa Pasirjaya dan
Sukajaya di Kecamatan Cilamaya Kulon.
2.5.2.2 Rencana Kawasan Budidaya
Pengembangan kawasan budidaya meliputi:
A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan peruntukan hutan produksi yang terdapat di kabupaten meliputi
hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.
1. Hutan produksi tetap berada di:
a. Kecamatan Telukjambe Timur;
b. Kecamatan Pangkalan;
c. Kecamatan Ciampel;
d. Kecamatan Tegalwaru; dan
e. Kecamatan Telukjambe Barat
2. Hutan produksi terbatas berada di :
a. Kecamatan Ciampel;

b. Kecamatan Pangkalan; dan
c. Kecamatan Tegalwaru.
Pengelolaan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:
a. hutan produksi tetap dan terbatas di Kabupaten selain berfungsi
untuk produksi juga merupakan hutan penyangga kawasan
lindung yang ada; dan
b. hutan produksi tetap dan terbatas di Kabupaten termasuk
dalam pengelolaan oleh Perum Perhutani KPH Purwakarta.
B. Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan peruntukan pertanian meliputi :
1. kawasan tanaman pangan;
Pengembangan kawasan tanaman pangan meliputi kawasan
pertanian beririgasi dan tadah hujan. Kawasan tanaman pangan
merupakan kawasan yang memiliki pola tanam monokultur,
tumpangsari, campuran tumpang gilir. Kawasan pertanian tanaman
pangan, meliputi:
a. di bagian utara Kabupaten meliputi:
➢ Kecamatan Karawang Barat;
➢ Kecamatan Karawang Timur;
➢ Kecamatan Klari;
➢ Kecamatan Purwasari;
➢ Kecamatan Tirtamulya;
➢ Kecamatan Jatisari;
➢ Kecamatan Banyusari;
➢ Kecamatan Cilamaya Wetan;
➢ Kecamatan Cilamaya Kulon;
➢ Kecamatan Lemahabang;
➢ Kecamatan Telagasari;
➢ Kecamatan Majalaya;
➢ Kecamatan Rawamerta;
➢ Kecamatan Tempuran;
➢ Kecamatan Kutawaluya;
➢ Kecamatan Rengasdengklok;
➢ Kecamatan Jayakerta;
➢ Kecamatan Pedes;
➢ Kecamatan Cilebar;
➢ Kecamatan Cibuaya;
➢ Kecamatan Tirtajaya;
➢ Kecamatan Batujaya; dan
➢ Kecamatan Pakisjaya.
b. sebagian kecil di bagian selatan Kabupaten meliputi:
➢ Kecamatan Karawang Barat;
➢ Kecamatan Karawang Timur;
➢ Kecamatan Telukjambe Barat;

➢ Kecamatan Telukjambe Timur;
➢ Kecamatan Ciampel;
➢ Kecamatan Pangkalan; dan
➢ Kecamatan Tegalwaru.
2. kawasan hortikultura, meliputi:
a. Kecamatan Pangkalan;
b. Kecamatan Tegalwaru;
c. Kecamatan Telukjambe Timur;
d. Kecamatan Telukjambe Barat;
e. Kecamatan Klari;
f. Kecamatan Purwasari;
g. Kecamatan Tirtamulya;
h. Kecamatan Jatisari;
i. Kecamatan Banyusari;
j. Kecamatan Cilamaya Wetan;
k. Kecamatan Cilamaya Kulon;
l. Kecamatan Lemahabang;
m. Kecamatan Telagasari;
n. Kecamatan Karawang Timur;
o. Kecamatan Karawang Barat;
p. Kecamatan Rawamerta;
q. Kecamatan Tempuran;
r. Kecamatan Rengasdengklok;
s. Kecamatan Jayakerta;
t. Kecamatan Cilebar;
u. Kecamatan Tirtajaya;
v. Kecamatan Batujaya; dan
w. Kecamatan Pakisjaya.
3. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, direncanakan
tersebar di:
a. Kecamatan Pakisjaya;
b. Kecamatan Batujaya;
c. Kecamatan Tirtajaya;
d. Kecamatan Cilebar;
e. Kecamatan Cibuaya;
f. Kecamatan Pedes;
g. Kecamatan Jayakerta;
h. Kecamatan Rengasdengklok;
i. Kecamatan Kutawaluya;
j. Kecamatan Tempuran;
k. Kecamatan Rawamerta;
l. Kecamatan Karawang Barat;
m. Kecamatan Karawang Timur;
n. Kecamatan Majalaya;
o. Kecamatan Telagasari;
p. Kecamatan Cilamaya Kulon;
q. Kecamatan Cilamaya Wetan;
r. Kecamatan Banyusari;

s. Kecamatan Jatisari;
t. Kecamatan Tirtamulya; dan
u. Kecamatan Telukjambe Barat.
Lahan pertanian pangan berkelanjutan secara definitive akan
ditetapkan melalui kajian lebih lanjut.
4. kawasan perternakan, meliputi:
a. peternakan skala besar di kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan;
b. peternakan ternak besar skala kecil di seluruh kawasan
perdesaan;
c. peternakan untuk ternak kecil di seluruh kawasan perdesaan;
dan
d. peternakan unggas di seluruh kawasan perdesaan.
5. kawasan perkebunan, meliputi:
a. kawasan perkebunan campuran (tumpangsari) dan kawasan
kebun buah-buahan;
b. kawasan perkebunan campuran (tumpangsari) dikembangkan di
:
➢ Kecamatan Pangkalan;
➢ Kecamatan Ciampel;
➢ Kecamatan Kotabaru;
➢ Kecamatan Lemahabang;
➢ Kecamatan Rawamerta;
➢ Kecamatan Cibuaya; dan
➢ Kecamatan Tirtajaya.
C. Kawasan Peruntukan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:
1. perikanan tangkap
Pengembangan perikanan tangkap meliputi perikanan tangkap di
laut dan perikanan tangkap di perairan umum seperti sungai dan
rawa.
2. perikanan budidaya
Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. kawasan perikanan budidaya laut, meliputi:
➢ Kecamatan Pakisjaya;
➢ Kecamatan Batujaya;
➢ Kecamatan Cilamaya Wetan; dan
➢ Kecamatan Cilamaya Kulon.
b. Kawasan perikanan budidaya air payau (tambak), meliputi:

➢ Kecamatan Cilamaya Wetan;
➢ Kecamatan Batujaya; dan
➢ Kecamatan Pakisjaya.
c. Pengembangan perikanan budidaya air tawar, meliputi:
➢ kawasan perikanan sungai dapat dikembangan di seluruh
kecamatan;
➢ kawasan perikanan situ dan embung dikembangkan di
Kecamatan Klari, Ciampel, Tegalwaru, Tirtajaya dan
Pakisjaya;
➢ perikanan Rawa di Kecamatan Rengasdengklok dan
Pakisjaya; dan
➢ perikanan kolam dapat dilakukan di seluruh kecamatan.
d. Optimalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan
Pedes.
e. Optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kecamatan
Tempuran.
f. Pengembangan budidaya perikanan dapat dilaksanakan secara
terpadu di kawasan peruntukan perikanan.
D. Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi kawasan tempat kegiatan
penelitian, penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan pasca
tambang. Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan pada lokasi-
lokasi yang mempunyai potensi tambang. Kawasan yang memiliki potensi
tambang di Kabupaten meliputi lokasi-lokasi sebagai berikut:
1. Batu andesit di Kecamatan Tegalwaru;
2. Pasir dan batu di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur,
Telukjambe Barat, Karawang Barat, Jayakerta, Batujaya, Pakisjaya;
3. Batu gamping di Kecamatan Pangkalan;
4. Minyak dan gas bumi di wilayah kabupaten.
E. Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri, meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Klari,
Purwasari, Pangkalan, Karawang Timur, Karawang Barat, dan
Rengasdengklok. Pembangunan kawasan industri harus berada di
kawasan peruntukan industri. Industri kecil dan rumah tangga dapat
diarahkan di seluruh kecamatan baik di kawasan peruntukan industri
maupun di luar kawasan peruntukan industri. Pengembangan industri
kecil dan rumah tangga di luar kawasan peruntukan industri harus

mengikuti peraturan zonasi setempat serta ketentuan peraturan
perundang-undangan.
F. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
1. Kawasan wisata alam
Kawasan wisata alam sebagaimana meliputi kawasan pengembangan
di sekitar:
a. objek dan daya tarik wisata Alam Pantai dan Hutan Mangrove
yang berada di sepanjang Pantai Utara;
b. objek dan daya tarik wisata Bukit Sanggabuana yang berada di
Kecamatan Tegalwaru; dan
c. objek dan daya tarik wisata Alam Hutan Penelitian dan
Konservasi serta Situ Kamojing yang berada di Kecamatan
Cikampek.
2. Kawasan wisata budaya
Kawasan wisata budaya meliputi:
a. objek dan daya tarik wisata budaya Situs Batujaya berada di
Desa Segaran, Megar Jaya dan Telagajaya di Kecamatan
Batujaya dan Pakisjaya;
b. objek dan daya tarik wisata budaya Kampung Budaya Gerbang
Karawang berada di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur;
c. objek dan daya tarik wisata budaya Gerbang Wisata dan Budaya
Jawa Barat Kuta Tandingan berada di Desa Mulyasari dan Desa
Parung Sari Kecamatan Ciampel;
d. objek dan daya tarik wisata Religi Makam Syeh Quro berada di
Desa Pulo Kelapa Kecamatan Lemahabang; dan
e. objek dan daya tarik wisata sejarah, Situs Bersejarah berada di
Kecamatan Rengasdengklok dan Kecamatan Rawamerta;
3. Kawasan wisata buatan
Kawasan wisata buatan meliputi :
a. objek dan daya tarik wisata bahari pelabuhan yang berada di
Kecamatan Cilamaya Kulon, Pedes dan Kecamatan Tempuran;
b. objek dan daya tarik Tirta, Water Sport Situ Cipule berada di
Kecamatan Ciampel;
c. pengembangan lapangan golf berada di Kecamatan Telukjambe
Timur dan Telukjambe Barat dengan memperhatikan kawasan
rawan bencana, pertanian dan permukiman; dan
d. pengembangan pemakaman skala besar berada di Kecamatan
Telukjambe Barat.
G. Kawasan Peruntukan Permukiman
Kawasan peruntukan permukiman, meliputi permukiman perkotaan
dan permukiman perdesaan.
1. Pengembangan permukiman perkotaan meliputi:

a. peningkatan kualitas lingkungan hunian pada kawasan
permukiman perkotaan;
b. penyediaan sarana IPAL komunal;
c. pengembangan perumahan komersial baru pada wilayah yang
sudah memiliki akses jalan serta prasarana dan sarana dasar
permukiman;
d. penyediaan RTH; dan
e. perencanaan untuk mengembangkan hunian vertikal di
kawasan perkotaan.
2. Pengembangan permukiman perdesaan meliputi:
a. perbaikan kondisi fisik bangunan serta lingkungan rumah
diperlukan agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni;
b. penyediaan akses yang baik antara permukiman perdesaan
dengan kawasan pertanian di sekitarnya;
c. penyediaan sistem pengelolaan persampahan, air limbah dan
air minum secara mandiri dan komunal di setiap titik
perumahan perdesaan; dan
d. permukiman perdesaan diarahkan di seluruh kawasan
perdesaan dan kecamatan yang masuk dalam kategori
perkotaan.
H. Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan Peruntukan Lainnya, meliputi:
1. kawasan perdagangan dan jasa
a. pengembangan pusat perdagangan skala kabupaten dan pusat
jasa perkantoran di Kawasan Perkotaan Karawang dan
Cikampek;
b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di seluruh PKL
dan PPK;
c. kawasan perdagangan dan jasa skala lokal atau lingkungan
dapat dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman di
seluruh Kabupaten;
d. penataan pasar tradisional yang mencakup :
➢ revitalisasi pasar tradisional yang ada sehingga menjadi
pasar yang nyaman dan aman serta bersih; dan
➢ membangun pasar tradisional baru di setiap kecamatan
di luar kawasan perkotaan sesuai dengan kebutuhan dan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.
e. penataan pusat perkulakan yang mencakup :
➢ boleh dikembangkan di PKW atau PKL;
➢ harus menyediakan tempat parkir, tempat pembuangan
sampah sementara serta fasilitas lainnya agar tidak
mengganggu lingkungan sekitar;
➢ berlokasi di sekitar jaringan jalan arteri sekunder atau
kolektor primer; dan

➢ harus memperhatikan jarak dengan pasar tradisional
yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
f. penataan hypermarket, supermarket, department store dan
pusat perbelanjaan yang mencakup :
➢ hanya dikembangkan di kawasan perkotaan Cikampek
dan Karawang;
➢ harus menyediakan tempat parkir, tempat pembuangan
sampah sementara serta fasilitas lainnya agar tidak
mengganggu lingkungan sekitar;
➢ dikembangkan di sekitar sistem jaringan jalan
kolektor;dan
➢ tidak boleh dikembangkan di sekitar sistem jaringan jalan
arteri dan lokal.
g. penataan lokasi minimarket yang mencakup :
➢ boleh dikembangkan hingga ke sekitar jaringan jalan
utama pada lingkungan permukiman di kawasan
perkotaan;
➢ dikembangkan di sekitar sistem jaringan jalan lokal;
➢ di luar kawasan perkotaan hanya boleh dikembangkan di
PPL atau di ibukota kecamatan;
➢ harus memperhatikan jarak dengan pasar tradisional yang
sudah ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
➢ harus memperhatikan jarak dengan usaha sejenis yang
sudah ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan
➢ minimarket yang sudah ada sebelum penetapan dan tidak
sesuai dengan peraturan daerah ini tetap diizinkan berdiri
hingga masa berlaku izinnya selesai dan tidak bisa
diperpanjang kembali.
h. penyediaan ruang dan penataan bagi pedagang kaki lima di
kawasan perkotaan;
i. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus disertai
dengan penyediaan RTH dan harus memperhatikan dan
menjaga keberadaan dan fungsi kawasan lindung dan
j. secara lebih rinci penataan pasar tradisional, pusat
perkulakan, hypermarket, supermarket, department store,
pusat perbelanjaan dan minimarket akan ditetapkan secara
terpisah dalam bentuk peraturan bupati dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kawasan pertahanan dan keamanan
a. kawasan pertahanan dan keamanan di kabupaten terdiri atas:

➢ area Pelatihan Militer di bawah Detasemen Pemeliharaan
Tempat Latihan KOSTRAD di Desa Mekarbuana
Kecamatan Tegalwaru;
➢ markas Batalyon 305 Kostrad Pasukan Pemukul Reaksi
Cepat (PPRC) Kecamatan Telukjambe Timur; dan
➢ kantor KODIM dan Koramil.
b. penyediaan daerah penyangga yang bebas dari kegiatan yang
memisahkan antara instalasi militer tersebut dan kawasan di
sekitarnya; dan
c. penyediaan akses bagi pergerakan pasukan dan peralatan
militer yang diperlukan.
Gambar 8
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Karawang

3.1 RENCANA POLA RUANG
3.1.1 Pembagian Blok di Wilayah Perencanaan
3.1.1.1 Deliniasi Batas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
• Berdasarkan Status Administrasi
Batas wilayah perkotaan di wilayah perencanaan jika dilakukan
berdasarkan status wilayah administrasi yang merupakan wilayah
kelurahan maka terdapat 12 keluarahan yang merupakan kawasan
perkotaaan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.1 Status Administrasi di Wilayah Perencanaan
No Kelurahan Luas (km2)
Status
Kota Desa
A Kecamatan Karawang Timur
1 Adiarsa Timur 4,32 √
2 Warung Bambu 1,65 √
3 Kondang Jaya 2,44 √
4 Marga Sari 2,76 √
5 Karawang Wetan 3,2 √

No Kelurahan Luas (km2)
Status
Kota Desa
6 Palumbon Sari 4,02 √
7 Palawad 7 √
8 Tegal Sawah 4,38 √
B Kecamatan Karawang Barat
1 Adiarsa Barat 2,61 √
2 Nagasari 3,25 √
3 Karawang Kulon 2,18 √
4 Tanjungpura 5,79 √
5 Tanjungmekar 3,28 √
6 Karangpawitan 9,87 √
7 Mekarjati 7,93 √
8 Tunggakjati 4,96 √
Jumlah 69,64 12 4
Sumber : BPS, 2014
• Berdasarkan Deliniasi Kawasan Perkotaaan Menurut RTRW Kab.
Karawang
Berdasarkan kawasan perkotaan yang di tetapkan dalam RTRW
Kabupaten Karawang 2010 – 2030 maka batas kawasan perkotaan dan
perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.2 Batas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Wilayah
Perencanaan
No Status Kecamatan Keluarhan/Desa Ket
1 Kawasan Perkotaan Karawang Timur Adiarsa Timur seluruh
Warungbambu seluruh
Kondang Jaya seluruh
Marga Sari seluruh
Karawang Wetan seluruh
Palumbon Sari sebagian
Karawang Barat Adiarsa Barat seluruh
Nagasari sebagian
Karawang Kulon seluruh
Tanjungpura sebagian
Tanjungmekar sebagian
Karangpawitan sebagian
Tunggakjati sebagian
2 Kawasan Perdesaan Karawang Timur Palumbon Sari Sebagian
Plawad Seluruh
Tegal Sawah Seluruh
Karwaang Barat Nagasari Sebagian
Tanjungpura Sebagian
Tanjungmekar Sebagian
Karangpawitan Sebagian
Mekarjati Seluruh
Sumber : RTRW Kab. Karawang dan Analisi 2014
Berdasarkan data tersebut maka batas kawasan perkotaan karawang
bagian utara didalam penyusunan RDTR ini, merujuk pada deliniasi

kawasan perkotaan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Tara
Ruang Kabupaten Karawang Tahun 2010 – 2030.
3.1.1.2 Pembagian Blok Kawasan Perkotaan Karawang Bagian Utara
Penetapan deliniasi blok peruntukan di wilayah perencanaan yang
meliputi Kecamatan Karawang Timur dan Kecamatan Karawang Barat
dilakukan berdasarkan kemudahaan pengelolaan berdasarkan batas
administrasi dengan batas berupa fisik ataupu nonfisik.Analisis
peruntukan blok ini pada dasarnya berfungsi membagi wilayah
perencanaan kedalam blok-blok kecil penataan ruang.
Untuk memudahkan penomoran blok dan mengintegrasikannya dengan
daerah administrasi, maka nomor blok peruntukan didasarkan pada kode
pos (berdasarkan kelurahan/desa) diikuti dengan 3 digit nomor blok.
Nomor blok dapat ditambahkan huruf bila blok tersebut dipecah menjadi
beberapa sub blok.
Contoh penulisan blok di wilayah perencanaan :
A1-41314-011
Wilayah perencanaan dibagi dalam 2 (dua) Sub BWP. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.3 Pembagian BWP, Sub BWP, Blok dan Sub Blok di Wilayah
Perencanaan
Sub
BWP
Kecamatan Fungsi
Blok Sub Blok
Nama Nomor Blok
Kelurahan
/Desa
Nama Nomor
A Karawang
Timur
Kawasan
Perkotaan A1 A1 - 41314 - 001 Adiarsa Timur
A2 A2 - 41371- 001 Warungbambu
A3 A3 - 41371- 002 Kondangjaya A3a A3 - 41371- 002a
A3b A3- 41371- 002b
A4 A4 - 41371- 003 Marga Sari
A5 A5- 41314 - 002
Karawang
Wetan A5a A5 - 41314 - 002a
A5b A5 - 41314 - 002b
A6 A6 - 41314 - 003 Palumbonsari
A7 A6 - 41314 - 004 Tegal Sawah
B Karawang
Barat
Kawasan
Perkotaan B1 B1 - 41311 - 001 Adiarsa Barat
B2 B2 - 41312 - 001 Nagasari B2a B2 - 41312 - 001a
B2b B2 - 41312 - 001b
B3 B3 - 41311 - 002
Karawang
Kulon
B4 B4 - 41316 - 001 Tanjungpura B4a B4 - 41316 - 001a
B4b B4 - 41316 - 001b
B5 B5 - 41311 - 003 Tanjungmekar
B6 B6- 41315 - 001 Karangpawitan B6a B6 - 41315 - 001a
B6b B6 - 41315 - 001b
B7 B7 - 41311 - 004 Tunggakjati
Sumber : Hasil Analisis, 2014
Sub BWP
Kode Pos
No Blok

Gambar 9
Peta Batas Kawasan Perkotaan Dan Perdesaan

Gambar 10
Peta Pembagian Sub Bwp, Blok Dan Sub Blok

3.1.2 Kriteria Zona
Sebagaimana kondisi eksisting yang terdapat di lapangan dan rencana
pola ruang yang disusun, maka penetapan pola ruang dan kode zonasi
akan menggunakan pedoman sesuai Permen PU no 20 tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan RDTRK. Untuk wilayah perencanaan
sendiri, zona yang ditetapkan adalah sebagai berikut.
Tabel 3.4 Kriteria Pengklasifikasian Zona Kawasan Lindung
ZONA KODE DEFINISI
FUNGSI
PENETAPAN
KRITERIA PERENCANAAN
Perlindungan Setempat (PS)
Definisi : kawasn lingdung yang befungsi melindungi kawasan sempadan sungai dan sempadan irigasi.
Fungsi Penetapan :
▪ Menjaga kelestarian fungsi sungai
▪ Menjaga kelestarian fungsi irigasi
Sempadan
Sungai
PS-1 Peruntukan ruang
yang merupakan
bagian dari
kawasan lindung
yang mempunyai
fungsi pokok
sebagai
perlindungan
terhadap
sempadan sungai
Menjaga kelestarian
fungsi sungai
Ditetapkan pada setiap jaringan
sungai dengan ketentuan :
➢ Kawasan perkotaan :
▪ sungai yang
bertanggul
ditetapkan
mempunyai
sempadan 3 m dari
batas tanggul
▪ sungai tidak
bertanggul dengan
kedalaman kurang
dari 3 m memiliki
sempadan 10 m
dari tepi sungai
pada waktu
ditetapkan
▪ sungai tidak
bertanggul dengan
ZONA KODE DEFINISI
FUNGSI
PENETAPAN
kedalaman antara 3
m dan 20 m
memiliki sempadan
15 m dari tepi
sungai pada waktu
ditetapkan
▪ sungai tidak
bertanggul dengan
kedalaman lebih
dari 3 m memiliki
sempadan 30 m
dari tepi sungai
pada waktu
ditetapkan
➢ Kawasan diluar perkotaan :
▪ sungai bertanggul
ditetapkan
mempunyai
sempadan 5 m dari
tepi sungai pada
waktu ditetapkan
▪ sungai tidak
bertanggul yang
merupakan sungai
besar mempunyai
sempadan 100 m
dari tepi sungai
pada waktu
ditetapkan
▪ sungai tidak
bertanggul yang
merupakan sungai
kecil mempunyai
sempadan 50 m
dari tepi sungai
pada waktu
ditetapkan

ZONA KODE DEFINISI
FUNGSI
PENETAPAN
Sempadan
Irigasi
yang merupakan
bagian dari
kawasan lindung
yang mempunyai
fungsi pokok
sebagai
perlindungan
terhadap
sempadan irigasi
Menjaga kelestarian
fungsi irigasi
Ditetapkan sepanjang jaringan
irigasi dengan ketentuan :
a. Untuk saluran irigasi
bertanggul ditetapkan
mempunyai sempadan
dengan lebar sama
dengan tinggi tanggul
atau sekurang-kurangnya
1 m diukur dari tepi luar
tanggul
b. Untuk saluran irigasi yang
tidak mempunyai tanggul
ditetapkan mempunyai
sempadan dengan lebar
sama dengan kedalaman
saluran atau sekurang-
kurangnya 1 m diukur dari
tepi luar saluran
Sempadan
Situ/Danau
yang merupakan
bagian dari
kawasan lindung
yang mempunyai
fungsi pokok
sebagai
perlindungan
terhadap
sempadan
situ/danau
Menjaga kelestarian
fungsi danau/situ
Ditetapkan disekitar danau
dengan ketentuan daerah di
sekitar situ dengan jarak 50 m
dari titik pasang tertinggi ke arah
darat yang secara langsung
mempengaruhi
keberlangsungan fungsi situ
ZONA KODE DEFINISI
FUNGSI
PENETAPAN
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Definisi : Area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh taman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Fungsi Penetapan :
▪ Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
▪ Menciptaka aspek planologis perkotaaan melalui keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan yang
berguna untuk kepentingan masyarakat
▪ Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaaan yang
aman, nyaman, segar, indah dan bersih
Hutan Kota RTH-1 areal lahan
perkotaan yang
terdiri dari
beberapa
komponen fisik
dengan vegetasi
berupa pohon-
pohon sebagai
suatu kesatuan
ekosistem yang
berperan dan
berfungsi untuk
meningkatkan
kualitas lingkungan
hidup
Meningkatkan kualitas
kawasan perkotaan,
menjaga iklim mikro,
kawasan resapan air,
Menciptakan
keseimbangan dan
keserasian lingkungan
fisik kota
Ditetapkan pada kawasan
perkotaan dengan luasan
disesuaikan dengan
ketersediaan lahan.
Taman RTH-2 Merupakan area
terbuka tempat
tumbuh taman.
Meningkatkan kualitas
kawasan dan menjaga
ketersediaan lahan
sebagai kawasan
resapan air.
Dialokasikan pada pusat-
pusat pelayanan sesuai
dengan hierarki taman yang
akan direncanakan seperti :
taman rt, rw, desa dan
kecamatan.
Jalur Hijau RTH-3 Merupakan area
memanjang/jalur
yang
penggunaannya
bersifat terbuka
dan tempat
tumbuh taman
Meningkatkan
keserasian lingkungan
sebagai sarana
pengamanan
lingkungan yang aman,
nyaman, segar, indah,
dan bersih
Ditetapkan pada kiri kanan
jalur hijau jalan, sempadan rel
kereta, dan saluran tegangan
tinggi.

ZONA KODE DEFINISI
FUNGSI
PENETAPAN
Pemakaman RTH-4 Merupakan area
yang
penggunaannya
bersifat terbuka
dan dimanfaatkan
sebagai tempat
kuburan yang
dapat di tanamin
tamanan.
Menyediakan lahan
untuk kebutuhan
masyarakat akan
tempat kuburan dan
juga dapat
dimanfaatkan sebagai
kawasan resapan air
Dialokasikan pada setiap
kecamatan di wilayah
perencanaan yang
mempunyai akses yang baik.
Zona Rawan Bencana (RB)
Genangan
/Banjir
RB-1 Merupakan area
dengan potensi
genangan air
/banjir
• Menetapkan zona
yang tidak boleh
dijadikan kawasan
terbangun jika
ancamannya cukup
tinggi
• Pencegahan dan
penangan secara
serius dalam
bencana banjir
• Terminimalisasinya
jumlah korban jiwa
Ditetapkan berdasarkan
analisis kawasan rawan
banjir/genangan terutama
area yang berdekatan dengan
Sungai Citarum
Kebakaran RB-2 Merupakan area
dengan potensi
rawan kebakaran
• Menetapkan zona
yang memiliki
potensi tinggi
rawan kebakaran
• Pencegahan dan
penangan potensi
kebakaran
• Terminimalisasinya
jumlah korban jiwa
Ditetapkan pada kawasan-
kawasan dengan kepadatan
bangunan tinggi dan tidak
memiliki akses sulit untuk
mobil pemadam kebakaran
atau tidak memiliki fasilitas
hidrant
Sumber : Analisis, 2014
Tabel 3.5 Kriteria Pengklasifikasian Zona Kawasan Budidaya
ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
1. Zona Perumahan (R)
Definisi: Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
Tujuan Penetapan:
▪ menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi;
▪ mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua
lapisan masyarakat; danmerefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada
lingkungan-lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang, sesuai kebutuhannya
dapat termasuk penyediaan ruang hunian seperti rumah singgah, rumah sosial, rumah sederhana
sehat, lingkungan kampung dan perumahan adat/tradisional
Rumah
Kepadatan
Tinggi
R-1 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan budi
daya
difungsikan
untuk
tempat tinggal
atau
hunian dengan
perbandingan
yang
besar antara
jumlah
bangunan
rumah
dengan luas
lahan
menyediakan
zona untuk
pembangunan unit
hunian
dengan tingkat
kepadatan
tinggi
zona dengan wilayah
perencanaan yang
memiliki kepadatan
bangunan 61
(enampuluh)-
80(tujuhpuluh)
rumah/hektar dengan
kepadatan penduduk 201
– 400 jiwa/ha

ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
Rumah
Kepadatan
Sedang
R-2 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan budi
daya
difungsikan
untuk
tempat tinggal
atau
hunian dengan
perbandingan
yang
hampir
seimbang
antara jumlah
bangunan
rumah
dengan luas
lahan
menyediakan
zona untuk
pembangunan unit
hunian
dengan tingkat
kepadatan
sedang
zona dengan wilayah
perencanaan yang
memiliki kepadatan
bangunan
41 (empat puluh)-
60(enampuluh)
rumah/hektar dengan
kepadatan penduduk 151
– 200 jiwa/ha
Rumah
Kepadatan
Rendah
R-3 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan budi
daya
difungsikan
untuk
tempat tinggal
atau
hunian dengan
perbandingan
yang
bertujuan
menyediakan
zona untuk
pembangunan
unit hunian
dengan tingkat
kepadatan rendah
zona dengan wilayah
perencanaan
yang memiliki kepadatan
bangunanantara 10
(sepuluh) - 40
(empatpuluh)
rumah/hektar dengan
kepadatan penduduk
<150 jiwa/ha
ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
kecil antara
jumlah
bangunan
rumah
dengan luas
lahan
2. Zona Perdagangan dan Jasa (K)
Definisi : Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat
hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
Tujuan Penetapan :
▪ menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pertokoan,
jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat;
▪ menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana
penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial,
dan budaya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan
▪ menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-
kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah.
Tunggal K-1 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan
budi daya
difungsikan
untuk
pengembanga
n
kelompok
menyediakan
ruang
untuk:
▪ menampung
tenaga
kerja,
pertokoan,
jasa, rekreasi,
dan pelayanan
Masyarakat
▪ menyediakan
fasilitas
pelayanan
▪ lingkungan dengan
tingkat kepadatan
tinggi, sedang, dan
rendah dan akan diatur
lebih lanjut di dalam
peraturan zonasi
▪ lingkungan yang
diarahkan untuk
membentuk karakter
ruang kota melalui
pengembangan
bangunan bangunan

ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
kegiatan
perdagangan
dan/atau jasa,
tempat
bekerja,
tempat
berusaha,
tempat hiburan
dan
rekreasi
dengan
skala
pelayanan
regional yang
dikembangkan
dalam
bentuk tunggal
secara
horisontal
maupun
vertikal
perdagangan
dan jasa yang
dibutuhkan
masyarakat
dalam skala
pelayanan
regional dan
kota
▪ membentuk
karakter ruang
kota melalui
pengembanga
n bangunan
perdagangdan
dan jasa dalam
bentuk tunggal
tunggal
▪ skala pelayanan
perdagangan dan jasa
yang direncanakan
adalah tingkat
nasional, regional, dan
kota
▪ jalan akses minimum
adalah jalan kolektor
▪ tidak berbatasan
langsung dengan
perumahan penduduk
Deret K-2 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan
budi daya
difungsikan
untuk
pengembanga
n
kelompok
kegiatan
menyediakan
ruang
untuk:
▪ menampung
tenaga kerja,
pertokoan,
jasa, rekreasi,
dan pelayanan
masyarakat
▪ menyediakan
fasilitas
pelayanan
perdagangan
▪ lingkungan dengan
tingkat kepadatan
sedang sampai tinggi.
▪ skala pelayanan
perdagangan dan jasa
yang direncanakan
adalah tingkat regional,
kota, dan lokal
▪ jalan akses minimum
adalah jalan kolektor
▪ sebagai bagian dari
fasilitas perumahan
dan dapat berbatasan
ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
perdagangan
dan/atau jasa,
tempat
bekerja,
tempat
berusaha,
tempat hiburan
dan
rekreasi
dengan
skala
pelayanan
regional yang
dikembangkan
dalam
bentuk deret
dan jasa yang
dibutuhkan
masyarakat
dalam skala
pelayanan kota
dan lokal
▪ membetuk
karakter ruang
kota melalui
pengembanga
n bangunan
perdagangan
dan jasa dalam
bentuk
bangunan
tunggal
langsung dengan
perumahan penduduk
3. Zona Perkantoran (KT)
Definisi: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha,
dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
Tujuan Penetapan:
▪ menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah
dan/atau swasta;
▪ menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana
penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang
produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan
▪ menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-
kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
4. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
Definisi : Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa
pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang
dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan
dalam RTRWK.
Tujuan Penetapan:
▪ menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan,
sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi kebutuhan
masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani dan skala pelayanan fasilitas yang akan
dikembangkan;
▪ menentukan pusat-pusat pelayanan lingkungan sesuai dengan skala pelayanan sebagaimana
tertuang di dalam RTRWK; dan mengatur hierarki pusat pusat pelayanan sesuai dengan RTRWK.
Pendidika
n
SPU-1 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan
budi daya
yang
dikembangkan
untuk
sarana
pendidikan
dasar sampai
dengan
pendidikan
tinggi,
pendidikan
formal dan
informal,
serta
penyediaan
sarana pendidikan
adalah untuk
melayani setiap
unit administrasi
pemerintahan baik
yang informal (RT,
RW) maupun
yang formal
(Desa,
Kecamatan), dan
bukan didasarkan
semata-mata
pada jumlah
penduduk yang
akan dilayani oleh
sarana tersebut.
▪ penempatan sarana
pendidikan dasar dan
sarana pendidikan
menengah disesuaikan
dengan ketentuan
jarak jangkau
maksimum dari
permukiman serta
menjadi orientasi
pelayanan lingkungan
untuk sarana
menengah
▪ jumlah sarana
menengah dalam satu
wilayah disesuaikan
dengan jumlah
penduduk minimum
yang terlayani.
ketentuan
teknis
merujuk
pada
SNI 03-
1733-
2004
Tentang
Tata
Cara
Perencan
aan
Lingkung
an
Perumah
an di
Perkotaa
n
ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
dikembangkan
secara
horizontal
dan vertikal
▪ sarana pendidikan
tinggi pada lingkungan
padat minimum
dengan aksesibilitas
jalan kolektor dan
dikembangkan secara
vertikal, perletakan
tidak boleh berbatasan
langsung dengan
perumahan
formal meliputi sekolah
dasar, sekolah
menengah pertama,
sekolah menengah
umum dan pendidikan
tinggi serta akademi
informal meliputi
kursus pendidikan dan
perpustakaan tingkat
desa, perpustakaan
subwilayah dan
perpustakaan wilayah
dikembangkan sesuai
dengan jumlah
penduduk minimum
penduduk terlayani
Transporta
si
SPU-2 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan
budi daya
▪ menyediakan
ruang untuk
pengembanga
n fungsi
transportasi
jalan raya dan
kereta api.
▪ memperhatikan
kebijakan sistem
transportasi nasional
▪ memperhatikan
kebijakan pemerintah
yang menunjang pusat
pertumbuhan ekonomi;
ketentuan
teknis
merujuk
pada
SNI 03-
1733-
2004

ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
yang
dikembangkan
untuk
manampung
fungsi
transportasi
dalam
upaya untuk
mendukung
kebijakan
pengembanga
n
sistem
transportasi
yang tertuang
didalam
rencana tata
ruang yang
meliputi
transportasi
darat,
udara, dan
perairan
▪ menetapkan
kriteria
pengembanga
n zona
transportasi
▪ lingkungan
perumahan
direkomendasi
kan untuk
dilalui sarana
jaringan
transportasi
lokal atau
memiliki akses
yang tidak
terlampau jauh
(maksimal 1
km) menuju
sarana
transportasi
tersebut.
▪ memperhatikan
ketersediaan lahan
sesuai dengan
kebutuhan pelayanan
transportasi yang akan
dikembangkan serta
sarana pergantian
moda angkutan
▪ aksesibilitas yang
menghubungkan antar
lokasi kegiatan
transportasi minimal
jalan kolektor tidak
berbatasan langsung
dengan zona
perumahan
Tentang
Tata
Cara
Perencan
aan
Lingkung
an
Perumah
an di
Perkotaa
n
Kesehatan SPU - 3 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan
budi daya
yang
dikembangkan
untuk
pengembanga
menyediakan
ruang
untuk:
▪ pengembanga
n kelompok
kegiatan
kesehatan dan
fasilitasnya
yang hierarki
dan skala
pelayanannya
▪ penempatan
penyediaan fasilitas
kesehatan akan
mempertimbangkan
jangkauan radius area
layanan terkait dengan
kebutuhan dasar
sarana yang harus
dipenuhi untuk
melayani pada area
tertentu
ketentuan
teknis
merujuk
pada
SNI 03-
1733-
2004
Tentang
Tata
Cara
Perencan
ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
n
sarana
kesehatan
dengan
hierarki dan
skala
pelayanan
yang
disesuaikan
dengan jumlah
penduduk
yang akan
dilayani yang
dikembangkan
secara
horizontal
dan vertikal
disesuaikan
dengan jumlah
penduduk
yang terlayani
dalam satu
wilayah
administrasi
▪ memberikan
pelayanan
kesehatan
kepad
masyarakat,
memilik peran
yang sanga
strategis dala
mempercepa
peningkatan
deraja
kesehata
masyarakat
sekaligu untuk
mengendalika
pertumbuha
penduduk
▪ sarana kesehatan
yang dikembangkan
dalam satu zona
tersendiri adalah
sarana kesehatan
dengan skala
pelayanan tingkat
kecamatan atau lebih
yang meliputi rumah
bersalin, puskesma
kecamatan, dan lain-
lain
▪ sarana kesehatan
berupa pos kesehatan,
apotik , klinik, praktek
dokter tidak
dikembangkan dalam
satu zona terpisah dan
akan diatur lebih lanjut
dalam peraturan
zonasi
▪ rumah sakit
dikembangkan dengan
dengan jalan akses
minimum jalan kolektor
perletakan tidak bole
berbatasan langsung
denga perumaha
▪ puskesmas
dikembangka dengan
jalan akses minimu
jalan lingkungan utam
mengacu pada
ketentuanketentua lain
yang berlak dalam
aan
Lingkung
an
Perumah
an di
Perkotaa
n

ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
pengembangan saran
kesehatan
Olahraga SPU-4 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan
budi daya
yang
dikembangkan
untuk
menampung
sarana
olahraga baik
dalam
bentuk terbuka
maupun
tertutup
sesuai dengan
lingkup
pelayanannya
dengan
hierarki dan
skala
pelayanan
yang
disesuaikan
dengan jumlah
penduduk
menyediakan
ruang
untuk:
▪ pengembanga
n kelompok
kegiatan
sarana
olahraga dan
fasilitasnya
yang hierarki
dan skala
pelayanannya
disesuaikan
dengan jumlah
penduduk
yang terlayani
dalam satu
wilayah
administrasi
▪ pelayanan
kebutuhan
penduduk
terhadap
sarana
olahraga
▪ sarana olahraga yang
dikembangkan dalam
satu zona tersendiri
adalah sarana
olahraga tingkat
pelayanan kecamatan
yang meliputi
gedung/lapangan
olahraga
▪ sarana olahraga
dengan skala
pelayanan lebih
rendah dari tingkat
kecamatan tidak
dikembangkan dalam
namun merupakan
satu kesatuan dengan
permukiman (bagian
dari fasilitas
perumahan) dan akan
diatur lebih lanjut
dalam peraturan
zonasi
▪ fasilitas olahraga
dengan skala
pelayanan lebih besar
atau sama dengan
tingkat kecamatan
dikembangkan dengan
ketentuan
teknis
merujuk
pada
SNI 03-
1733-
2004
Tentang
Tata
Cara
Perencan
aan
Lingkung
an
Perumah
an di
Perkotaa
n
ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
dengan jalan akses
minimum jalan kolektor
Peribadata
n
SPU-5 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan
budi daya
yang
dikembangkan
untuk
menampung
sarana
ibadah dengan
hierarki dan
skala
pelayanan
yang
disesuaikan
dengan
jumlah
penduduk
menyediakan
ruang
untuk:
▪ mengisi
kebutuhan
rohani yang
perlu yang
disediakan di
lingkungan
perumahan
yang
direncanakan
selain sesuai
peraturan yang
ditetapkan,
juga sesuai
dengan
keputusan
masyarakat
yang
bersangkutan
▪ pengembanga
n kelompok
kegiatan
peribadatan
dan
fasilitasnya
yang hierarki
dan skala
pelayanannya
▪ memperkirakan
populasi dan jenis
agama sert
kepercayaan dan
kemudian
merencanakan alokasi
tanah dan lokasi
bangunan peribadatan
sesuai dengan
tuntutan planologis dan
religius
▪ mempertimbangkan
pendekatan desain
keruangan unit-unit
atau kelompok
lingkungan yang ada
▪ Penempatan
penyediaan fasilitas ini
akan
mempertimbangkan
jangkauan radius area
layanan terkait dengan
kebutuhan dasar saran
yang harus dipenuhi
untuk melayani area
tertentu
▪ sarana ibadat yang
dikembangkan dalam
meliputi sarana ibadat
ketentuan
teknis
merujuk
pada
SNI 03-
1733-
2004
Tentang
Tata
Cara
Perencan
aan
Lingkung
an
Perumah
an di
Perkotaa
n

ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
disesuaikan
dengan jumlah
penduduk
yang terlayani
dalam satu
wilayah
administrasi
▪ pelayanan
kebutuhan
▪ penduduk
akan sarana
peribadatan
sesuai dengan
proporsi
jumlah
pemeluk
agama yang
dilayani dalam
satu wilayah
tingkat pelayanan
kecamatan atau lebih
besar
▪ sarana ibadat dengan
skala pelayanan lebih
rendah dari tingkat
kecamatan tidak
dikembangkan dalam
namun merupakan
satu kesatuan dengan
permukiman (bagian
dari fasilitas
perumahan) dan
5. Zona Industri (I)
Definisi: Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah
jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
Tujuan penetapan:
▪ menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan yang berkaitan dengan
lapangan kerja perekonomian lainnya; dan
ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
Industri
Besar
Ramah
Lingkunga
n
I-1 zona industri
pengolahan
dengan skala
besar
menyediakan
ruang
untuk untuk
industry dan
mengakomodasi
kegiatan industri
skala menengah-
besar yang
dikelola dengan
konsep industry
ramah lingkungan
▪ dikembangkan pada
lingkungan dengan
tingkat kepadatan
rendah sampai sedang
▪ penentuan lokasi
industry dilakukan
dengan
memperhatikan
keserasian dengan
lingkungan sekitar
serta kebutuhannya
memperhatikan
kepadatan lalu lintas
dan kapasitas jalan di
sekitar industri
▪ memperhatikan
penanganan limbah
industri
▪ berada di dalam
bangunan deret atau
perpetakan
▪ disediakan lahan untuk
bongkar muat barang
hasil industri sehingga
tidak mengganggu
arus lalu lintas sekitar
pemukiman
▪ memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang undangan
terkait dengan
pengembangan lahan
industri

ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
Pergudang
an
I-2 Sebagai zona
tempat
penyimpanan
barang
industry atau
perdagangan
Menyediakan
ruang untuk
kebutuhan akan
ruang
penyimpanan
barang dalam
skala yang besar
▪ dikembangkan pada
lingkungan dengan
tingkat kepadatan
rendah sampai sedang
▪ disediakan lahan untuk
bongkar muat
▪ memperhatikan
ketentuan perundang-
undangan terkait
dengan
pengembangan
pergudangan
6. Zona Peruntukan Lainnya (PL)
Definisi: Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu
berupa pertanian dan pertambangan
Tujuan Penetapan:
▪ menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan-kegiatan di daerah tertentu seperti pertanian
dan pertambangan dengan fasilitasnya dalam upaya memenuhi lapangan pekerjaan masyarakat di
daerah tersebut;
▪ mengembangkan sektor-sektor basis tertentu agar dapat meningkatkan produktifitas daerah.
Pertanian PL-1 peruntukan
ruang
yang
dikembangkan
untuk
menampung
kegiatan yang
berhubungan
dengan
pengusahaan
mengusahaka
peruntukan lahan
untuk:
▪ menghasilkan
bahan pangan,
palawija,
tanaman
keras, hasil
peternakan,
dan hasil
perikanan
▪ sebagai
peruntukan pertanian
berupa:
▪ ruang yang secara
teknis dapat digunakan
untuk lahan pertanian
basah (irigasi maupun
non irigasi) ataupun
lahan kering tanaman
pangan
▪ ruang yang apabila
digunakan untuk
ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
n
tanaman
tertentu,
pemberian
makanan,
pengkandanga
n, dan
pemeliharaan
hewan
untuk pribadi
atau
tujuan
komersial
daerah
resapan air
hujan untuk
kawasan
sekitarnya
▪ membantu
penyediaan
lapangan kerja
bagi
masyarakat
setempat
kegiatan pertanian
lahan basah ataupun
lahan kering dapat
memberikan manfaat
baik ekonomi, ekologi
maupun social
▪ kawasan pertanian
tanaman lahan basah
dengan irigasi teknis
tidak boleh
dialihfungsikan
▪ memperhatikan
ketentuan pokok
tentang perencanaan
dan penyelenggaraan
budi daya tanaman
serta tata ruang dan
tata guna tanah budi
daya tanaman
mengacu kepada
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budi
Daya Tanaman
peruntukan
perkebunan,
peternakan, perikanan:
▪ tidak mengganggu
permukiman penduduk
terkait dengan limbah
yang dihasilkan
▪ pada lingkungan
dengan kepadatan
rendah
▪ memperhatikan

ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
ketentuan pokok
tentang pemakaian
tanah dan air untuk
usaha peternakan; sert
penertiban dan
keseimbangan tana
untuk ternak mengacu
kepada Undang-
Undang Nomor 6
Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan
Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Pariwisata PL-2 peruntukan
ruang
yang
merupakan
bagian dari
kawasan
budi daya
yang
dikembangkan
untuk
mengembangk
an
kegiatan
pariwisata
baik alam,
buatan,
maupun
budaya
menyediakan
ruangan
untuk
pengembangan
akomodasi
pariwisata pada
kawasan
perkotaan
Kawasan wisata air
yang dikembangkan
pada jaringan irigasi
untuk mengakomodasi
wisata minat alam.
ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
7. Zona Peruntukan Khusus
Definisi : Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk
menampung peruntukan khusus hankam yang memerlukan penangan, sarana prasaranan serta fasilitas
tertentu, dan belum tetnu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini
Tujuan Penetapan :
• Menyediakan ruang untuk pengembanan fungsi khusus hankam
• Menetapkan kriterian pengembangan zona khusus menjaga keserasian dan keseimbangan
ekosistem perkotaan
Pertahana
n dan
Keamanan
(Hankam)
KH-1 peruntukan
tanah
yang
merupakan
bagian dari
kawasan
budi daya
yang
dikembangkan
untuk
menjamin
kegiatan dan
pengembanga
n
bidang
pertahanan
dan keamanan
seperti kantor,
instalasi
hankam,
termasuk
tempat
latihan baik
pada
tingkat
nasional,
Kodam,
Korem,
menyediakan
ruang
untuk:
• tempat kegiatan
dan
pengembangan
bidang
pertahanan dan
keamanan
negara agar
dapat menjamin
kondisi negara
yang kondusif
• tempat
pelatihan para
prajurit dan
pasukan
hankam
sebagai garda
depan Negara
yang khusus
dibina untuk
menjamin
keberlangsunga
• memperhatikan
kebijakansistem
pertahanan
dankeamanan
nasional
• memperhatikan
kebijakanpemerintah
yang menunjangpusat
hankam nasional
• memperhatikan
ketersediaanlahan
sesuai
dengankebutuhan
bidang
hankambeserta
prasarana dan
saranapenunjangnya
• aksesibilitas
yangmenghubungkan
zona hankamadalah
jalan kolektor;tidak
berbatasan
langsungdengan zona
perumahan

ZONA KODE DEFINISI
TUJUAN
PENETAPAN
KRITERIA
PERENCANAAN
KET
Koramil. n keamanan
dan pertahanan
Negara
dankomersial
Sumber : Analisis, 2014
3.1.3 Rencana Zona Lindung
Zona lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
alam dan sumberdaya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik
dan benar, dapat megurangi tingkat bahaya bencana alam yang
ditimbulkan seperti banjir, longsor, pendangkalan waduk, kekeringan, dan
sebagainya. Selain bencana alam kerusakan kawasan lindung juga
menimbulkan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang
seharusnya diperoleh masyarakat.makhluk hidup lainnya dalam
melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan
Penentuan zona lindung bertujuan memberikan perlindungan terhadap
kelestarian lingkungan dan mempertahankan pengadaan sumber air
baku, dan diharapkan dapat menjaga iklim mikro serta mempertahankan
keindahan. Zona lindung yang terdapat wilayah perencanaan terdiri dari
zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau (RTH), dan zona
rawan bencana.
3.1.3.1 Zona Perlindungan Setempat (PS)
Zona perlindungan setempat yang ada di wilayah perencanaanteridir dari
kawasan sempadan sungai(PS-1) dan sempadan irigasi (PS-2). Zona
perlindungan setempat dapat berfungsi sebagai kawasan penyangga
(buffer). Penetapan zona perlindungan setempat dimaksudkan untuk
pengamanan jaringan sungai maupun irigasi serta penataan dan
penertiban terutama akibat keberadaan perkembangan bangunan-
bangunan yang dapat berakibat terganggunya aliran air sungai atau
irigasi.
A. Kawasan Sempadan Sungai (PS-1)
Pada wilayah perencanaan terdapat S. Citarum yang juga merupakan
batas dari kawasan Perkotaan Karawang bagian barat dan selatan, selain
itu juga terdapat beberapa sungai kecil yang melintasi di wilayah
perencanaan. Sesuai ketentuan sempadan sungai yang telah ditetapkan
di RTRW Kab. Karawang Tahun 2011 – 2031, aturan untuk sempadan
sungai diwilayah perencanaan adalah sebagai berikut :
a. Sempadan sungai pada kawasan perkotaan memeliki ketentuan :
• sungai yang bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan 3 m dari
batas tanggul
• sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 m memiliki
sempadan 10 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan

• sungai tidak bertanggul dengan kedalaman antara 3 m dan 20 m
memiliki sempadan 15 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan
• sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 3 m memiliki
b. Sempadan sungai pada kawasan perdesaan memiliki ketentuan :
• sungai bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan 5 m dari tepi
sungai pada waktu ditetapkan
• sungai tidak bertanggul yang merupakan sungai besar mempunyai
• sungai tidak bertanggul yang merupakan sungai kecil mempunyai
Sempadan sungai yang dimaksud dalam ini adalah sempadan Sungai
Citarum, dan beberapa sempadan sungai-sungai kecil lainnya yang berada
di wilayah perencanaan. Untuk sempadan pada Sungai Citarum
ditetapkan di sepanjang lintasan Sungai Citarum pada wilayah
perencanaan yang meliputi blok A2, A1, B1, B2a, B3, B4a, B5 dan B2e.
sempadan sungai pada blok-blok tersebut ditetapkan dengan jarak 15 m,
karena merupakan sempadan sungai tidak bertanggul antara 3m dan
20m.
Gambar 11
Ilustrasi Garis Sempadan Sungai
Gambar 12
Illustrasi Pengembangan RTH pada Sempadan Sungai Pada Kawasan
Perkotaan

B. Kawasan Sempadan Irigasi (PS-2)
Sempadan irigasi yang berada diwilayah perencanaan ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk saluran irigasi bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan
dengan lebar sama dengan tinggi tanggul atau sekurang-kurangnya 1
m diukur dari tepi luar tanggul
b. Untuk saluran irigasi yang tidak mempunyai tanggul ditetapkan
mempunyai sempadan dengan lebar sama dengan kedalaman
saluran atau sekurang-kurangnya 1 m diukur dari tepi luar saluran
Penetapan sempadan irigasi pada saluran irigasiprimer di wilayah
perencanaan di sisi kiri dan kanan jaringan irigasi yang meliputi blok A3a,
A3b, A2, A1, A5a, A5b, B2a, B2b, B6a, B6b, B4a, B4b, B5, B7 dan B2c.
Gambar 13
Illustrasi Pengembangan Sempadan Irigasi
Gambar 14
Illustrasi Penataan Sempadan Irigasi di Wilayah Perencanaan
C. Kawasan Sempadan Situ/Danau
Kawsan sempadan situ/danau ditetpkan seusia dengan arahan RTRW
Kabupaten Karawang yaitu daerah di sekitar situ dengan jarak 50 m dari
titik pasang tertinggi ke arah darat yang secara langsung mempengaruhi
keberlangsungan fungsi situ dan bending. Sempadan situ ditetapkan di
Kelurahan Tanjungpura.
3.1.3.2 Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Rencana zona ruang terbuka hijau di wilayah perencanaan dapat
diklasifikasikan menjadi kawasan Hutan Kota (RTH-1), Taman (RTH-2),
Jalur Hijau (RT-3), dan Pemakaman (RTH-4). Pengembangan zona ruang

terbuka hijau diwilayah perencanaan bertujuan untuk menjaga
ketersediaan lahan sebagai kawasan resepan air, menciptakan aspek
planologis perkotaan melalui lingkungan alam dan lingkungan binaan
yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan
keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan
perkotaan yang aman, segar, indah dan bersih.
A. Hutan Kota (RTH-1)
Rencana pengembangan RTH yang berupa Hutan Kota di wilayah
perencanaan terdapat di blok B4a (kelurahan Tanjungpura) dan blok B2d
(Kelurahan Karangpawitan). Luas lahan untuk pengembangan Hutan Kota
secara kelurahan yaitu 16 Ha yang akan diarahkan dengan konsep
pengembangan “Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota yang berkelanjutan”.
Hutan Kota yang berada di Blok B4a, dengan luasan 9 Ha, akan
dikembangkan menjadi RTH dengan tema Wisata Air & Kuliner yang
dapat berfungsi sebagai area retensi banjir dan sentra wisata kota,
dengan KDH minimum adalah 70%. Sedangkan untuk Hutan Kota yang
berada di Blok B6b, dengan luasan 7 Ha akan dikembangan dengan tema
Edu-Park, yang dapat berfungsi sebagai area resapan air, serta
pengembangan wisata edu-park dengan KDH manimum 70%.
Gambar 15
Rencana Pengembangan Hutan Kota di Blok B4a
Gambar 16
Rencana Pengembangan Hutan Kota di Blok B6b

B. Taman (RTH-2)
Untuk RTH yang berupa taman diwilayah perencanaan terdiri atas :
1. RTH privat meliputi:
RTH privat terdiri dari halaman pada kawasan terbangun berupa
perumahan, perkantoran, perdagangan jasa, sarana pelayanan umum dan
lainnya, seluas 10% dari luas area yang dimiliki. Pada kondisi sangat padat
sehingga tidak memungkinkan tersedia RTH privat maka dapat
dikembangkan sistem penyediaan RTH privat melalui pot-pot, bangunan
hijau dan RTH di atas atap.
RTH privat ditetapkan disetiap perumahan sesuai dengan ketentuan
koefisien dasar hijau.
2. RTH Publik meliputi:
a. Taman RT
b. Taman RW
c. Taman Kelurahan
d. Taman Kecamatan
C. Zona Jalur Hijau (RTH-3)
Zona jalur hijau di wilayah perencanaan beruapa jalur hijau pada koridor
jalan, RTH pada jalur pejalan kaki, dan RTH pada saluran udara tegangan
tinggi.
1. Jalur Hijau Berbentuk Koridor
Pada prinsipnya penempatan dan pemilihan tanaman pada jalur jalan
diupayakan tidak mengganggu pandangan pemakai jalan khususnya
pengendara kendaraan. Baik penempatan disisi jalan (berm jalan),
khususnya penempatan ditengah jalan (boulevard), atau taman pada
simpul-simpul persimpangan jalan.
2. RTH Ruang Pejalan Kaki
Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada
kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi
dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berkut:
a) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang
ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:
• Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada
lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks
lingkungan yang lebih besar;
• Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang
dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat
fisik,kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki
harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.
b) Karakter fisik, meliputi:
• Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan
budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan
penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;

• Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap
tempat;
• Umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi
cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau
berjalan lebih dari 400 m.
Rencana pengembangan RTH jalur hijau pada koridor jalan dikembangkan
pada jaringan jalan arteri primer yang meliputi jalan Tuparev, jalan
Ahmad Yani, dan Jalan Lingkar Tanjungpura.
3. RTH Saluran Udara Tegangan Tinggi
Rencana pengembangan RTH pada kawasan sempadan saluran udara
direncanakan disepanjang jalur SUTET yang ada di wilayah perencanaan.
Gambar 17
Illustrasi Ruang Bebas SUTET
4. RTH Sempadan Rel Kereta Api
Rencana pengembangan jalur hijau pada sempadan rel kereta api
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan
rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
b. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan
diukur dari kaki tanggul;
c. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian,
diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
d. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar
diukur dari as jalan rel kereta api;
e. Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari
23 m diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan
jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah
yang bebas, yang secara berangsur–angsur melebar dari jarak lebih
dari 11 sampai lebih dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam
jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi
sampai jarak lebih dari 11 m;
f. Garis sempadan jalan rel kereta api tidak berlaku apabila jalan rel
kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 m;
g. Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api
dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik

perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara
berangsur–angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan rel
kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api
dengan as jalan raya.
D. Pemakaman (RTH-4)
Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman di samping
memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki
fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan
berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung
serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai
sumber pendapatan.
3.1.3.3 Zona Rawan Bencana (RB)
A. Zona Rawan Bencana Banjir
Zona rawan bencana ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan
semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi
lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.Zona rawan bencana di wilayah
perencanaan merupakan zona rawan bencana genangan air/banjir (RB-1).
Rawan bencana banjir diwilayah perencanaan ditetapkan pada sekitar
daerah aliran sungai Citarum seperti di Desa Dusun Bambu.
B. Zona Rawan Bencana Kebakaran
Zona rawan kebaran ditetapkan pada kawasan permukiman dengan
intensitas kepadatan tinggi yang berada di Kelurahan Karawang Wetan,
Kelurahan Adiarsa Barat di Kecamatan Karawang Timur dan Kelurahan
Nagasari, Kelurahan Karawangpawitan, Kelurahan Karawang Kulon, dan
Kelurahan Tanjung Pura di Kecamatan Karawang Barat
Rencana mitigasi dikawasan rawan bencana kebarakan dilaksanakan
berdasarkan arahan sebagai berikut:
• Menyediakan akses bagi pemadam kebakaran dan ruang evakuasi
bencana.
• Pembangunan pos pemadam kebakaran
• Penyediaan prasarana dan sarana pendukung mitigasi bencana
• Pengembangan system peringatan dini.
3.1.4 Rencana Zona Budidaya
Rencana pengembangan zona budidaya di wilayah perencanaan terdiri
atas zona perumahan (R), zona perdagangan dan jasa (K), zona
perkantoran (KT), zona sarana pelayanan umum (SPU), zona industri (I),
dan zona lainnya (PL).
3.1.4.1 Zona Perumahan (R)
Zona perumahan merupakan peruntukkan tanah yang terdiri dari
kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan masyarakat yang

dilengkapi dengan fasilitasnya. Tujuan penetapan zona perumahan
adalah:
• Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan
bervariasi;
• Mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong
penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat.
• Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat
pada lingkungan-lingkungan hunian yang ada pada masa yang akan
datang.
Tabel 3.6 Kebutuhan Rumah Di Wilayah Perencanaan Tahun 2034
No Kelurahan
Kebutuhan Rumah Tahun
2034 Jumlah
Total
Bangunan
Eksisting
2014
Tambah
an Unit
Rumah
Besar Sedang Kecil
A
Kec. Karawang
Timur 4.629 8.680 14.467 116.802 31.376 85.426
1 Adiarsa Timur 581 1.090 1.817 14.671 4.482 10.189
2 Warung Bambu 456 856 1.426 11.513 3.157 8.356
3 Kondangjaya 588 1.103 1.838 14.837 4.444 10.393
4 Margasari 358 670 1.117 9.022 2.147 6.875
5 Karawang Wetan 1.151 2.159 3.598 29.046 7.843 21.203
6 Palumbonsari 766 1.437 2.395 19.337 5.055 14.282
7 Plawad 478 896 1.493 12.057 2.915 9.142
8 Tegal Sawah 250 470 783 6.319 1.333 4.986
B
Kec. Karawang
Barat 6.617 12.406 20.677 166.943 41.541 125.402
No Kelurahan
Kebutuhan Rumah Tahun
2034 Jumlah
Total
Bangunan
Eksisting
2014
Tambah
an Unit
Rumah
Besar Sedang Kecil
1 Adiarsa Barat 700 1.313 2.188 17.666 5.832 11.834
2 Nagasari 849 1.592 2.654 21.427 5.116 16.311
3 Karawang Kulon 950 1.782 2.970 23.982 4.790 19.192
4 Tanjungpura 877 1.643 2.739 22.115 3.302 18.813
5 Tanjungmekar 684 1.282 2.137 17.256 5.466 11.790
6 Karangpawitan 1.200 2.250 3.749 30.270 8.881 21.389
7 Mekarjati 606 1.137 1.895 15.296 3.948 11.348
8 Tunggakjati 750 1.407 2.345 18.932 4.206 14.726
Jumlah 11.246 21.086 35.144 283.745 72.917 210.828

Tabel 3.7 Kebutuhan Luas Lahan untuk Kawasan Perumahan di Wilayah
Perencanaan Tahun 2034
No Kelurahan
Kebutuhan Rumah dan Luas Lahan Tahun 2034 Total
Luas
Lahan
(ha)
Besar Sedang Kecil
Unit
Luas
(Ha)
Unit
Luas
(Ha)
unit
Luas
(Ha)
A
Kec. Karawang
Timur 4.629 601,82 8.680 347,20 14.467 180,84 1129,86
1 Adiarsa Timur 581 75,59 1.090 43,61 1.817 22,71 141,92
2 Warung Bambu 456 59,32 856 34,22 1.426 17,83 111,37
3 Kondangjaya 588 76,45 1.103 44,10 1.838 22,97 143,52
4 Margasari 358 46,48 670 26,82 1.117 13,97 87,27
5 Karawang Wetan 1.151 149,66 2.159 86,34 3.598 44,97 280,97
6 Palumbonsari 766 99,63 1.437 57,48 2.395 29,94 187,05
7 Plawad 478 62,12 896 35,84 1.493 18,67 116,63
8 Tegal Sawah 250 32,56 470 18,78 783 9,78 61,13
B
Kec. Karawang
Barat 6.617 860,17 12.406 496,25 20.677 258,47 1614,89
1 Adiarsa Barat 700 91,02 1.313 52,51 2.188 27,35 170,89
2 Nagasari 849 110,40 1.592 63,69 2.654 33,17 207,27
3 Karawang Kulon 950 123,56 1.782 71,29 2.970 37,13 231,98
4 Tanjungpura 877 113,95 1.643 65,74 2.739 34,24 213,92
5 Tanjungmekar 684 88,91 1.282 51,30 2.137 26,72 166,92
6 Karangpawitan 1.200 155,97 2.250 89,98 3.749 46,87 292,81
7 Mekarjati 606 78,81 1.137 45,47 1.895 23,68 147,96
8 Tunggakjati 750 97,54 1.407 56,28 2.345 29,31 183,13
Jumlah 11.246 1461,99 21.086 843,46 35.144 439,30 2744,75
Kebutuhan akan jumlah unit rumah pada tahun 2034 mencapai 283.745
(kebutuhan mendatang dan jumlah unit eksisting) akan membutuhkan
luas lahan yaitu 2.744,75 Ha.
Rencana pengembangan zona perumahan di wilayah perencanaan
diklasifikasikan menjadi 3 bagian berdasarkan kepadatannya yaitu :
1. Zona rumah kepadatan tinggi (R-1)
Pengembangan zona rumah kepadatan tinggi di wilayah perencanaan
dengan kondisi kepadatan bangunan 61 - 80 rumah/hektar, yang
ditetapkan pada kawasan permukiman bagian selatan saluran irigas yang
merupakan kawasan dengan kondisi kepadatan eksisting yang sudah
tinggi. Meliputi blok A3a, A2, A1, B1, A5a, B2a, B3, B6a, B4a, B5.
2. Zona rumah kepadatan sedang (R-2)
Pengembangan zona rumah kepadatan tinggi di wilayah perencanaan,
dengan kondisi kepadatan bangunan diantara 41 - 60 rumah/ha,
diarahkan pada zona kawasan pengembangan baru sebalah utara saluran
irigasi sampai pada jalan lingkar tanjungpura. Meliputi blok A3b, A1, A4,
A5b, B2b, A6, B6b, dan B4b
3. Zona rumah kepadatan rendah (R-3)
a) Pengembangan zona rumah kepadatan tinggi di wilayah
perencanaan, dengan kondisi kepadatan bangunan 10 – 40 rumah/ha,
diarahkan pada zona kawasan perdesaan sebelah utara wilayah

perencanaan yang masih didominasi oleh lahan pertanian. Meliputi blok
B1a, B1b, B1c, B2a, B2d, B2b, B2c, dan B2f.
3.1.4.2 Zona Perdagangan dan Jasa
Kebutuhan sarana perdanganan diwilayah perencanaan berdasarkan SNI
03-1733-2004, Tentang Tata cara perencanaan lingkungan, maka pada
tahun 2034 Jumlah ideal ketersediaan toko / warung di wilayah kajian
sebanyak 1.406 toko atau warung, sedangkan Jumlah ideal ketersediaan
pertokoan sebanyak 59 pertokoan , dan Jumlah ideal ketersediaan pusat
perbelanjaan sebanyak 12 pusat perbelanjaan.
Tabel 3.8 Kebutuhan Sarana Perdagangan di Wilayah Perencanaan
Tahun 2034
No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
Sarana Perdagangan
Toko /
warung
Pertokoan
Pusat
Perbelanjaan
A Kecamatan Karawang Barat *
1 Adiarsa Barat 21.881
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
88 4 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014
- - -
Penambahan
Sarana (unit)
- - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,88 1,09 0,73
2 Nagasari 26.539
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 106 4
1
Sarana Eksisting
Tahun 2014
- - -
No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
Sarana Perdagangan
Toko /
warung
Pertokoan
Pusat
Perbelanjaan
Penambahan
Sarana (unit)
- - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 1,06 1,33 0,88
3
Karawang
Kulon
29.703
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
119 5 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014
- - -
Penambahan
Sarana (unit)
- - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 1,19 1,49
0,99
4 Tanjungpura 27.391
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
110 5 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014
- - -
Penambahan
Sarana (unit)
- - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 1,10 1,37
0,91
5 Tanjungmekar 21.373
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
85 4 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014
- - -
Penambahan
Sarana (unit)
- - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 1,10 1,07 0,71
6 Karangpawitan 37.492
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
150 6 1

No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
Sarana Perdagangan
Toko /
warung
Pertokoan
Pusat
Perbelanjaan
Sarana Eksisting
Tahun 2014
- - -
Penambahan
Sarana (unit)
- - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 1,50 1,87 1,25
7 Mekarjati 18.945
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
76 3 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014
- - -
Penambahan
Sarana (unit)
- - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,76 0,95 0,63
8 Tunggakjati 23.448
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
94 4 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014
- - -
Penambahan
Sarana (unit)
- - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,94 1,17 0,78
B Kecamatan Karawang Timur
9 Adiarsa Timur 18.171
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 73 3 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014 12 12 1
Penambahan
Sarana (unit) 61 - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,73 0,91 0,61
No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
Sarana Perdagangan
Toko /
warung
Pertokoan
Pusat
Perbelanjaan
10
Warung
Bambu
14.260
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 57 2 -
Sarana Eksisting
Tahun 2014 20
20
-
Penambahan
Sarana (unit) 37 - -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,57 0,71 0,48
11 Kondangjaya 18.377
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 74 3 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014 15 15 -
Penambahan
Sarana (unit) 59 3 1
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,74 0,92 0,61
12 Margasari 11.174
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 45 2 -
Sarana Eksisting
Tahun 2014 8 8 -
Penambahan
Sarana (unit) 37 2 -
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,45 0,56 0,37
13
Karawang
Wetan
35.976
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 144 6 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014 20 20 -
Penambahan

No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
Sarana Perdagangan
Toko /
warung
Pertokoan
Pusat
Perbelanjaan
Luas Sarana
Ideal (Ha) 1,44 1,8 1,2
14 Palumbonsari 23.950
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 96 4 1
Sarana Eksisting
Tahun 2014 18 18 -
Penambahan
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,96 1,2 0,8
15 Plawad 14.933
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 60 2 -
Sarana Eksisting
Tahun 2014 15 15 -
Penambahan
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,6 0,75 0,5
16 Tegal Sawah 7.827
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 31 1 -
Sarana Eksisting
Tahun 2014 4 4 -
Penambahan
Luas Sarana
Ideal (Ha) 0,31 0,39 0,26
Jumlah 351.440
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit) 1.406 59 12
Sarana Eksisting
Tahun 2014 112 112 1
No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
Sarana Perdagangan
Toko /
warung
Pertokoan
Pusat
Perbelanjaan
Penambahan
Sarana (unit) 1294 - 11
Luas Sarana
Ideal (Ha) 14,06 17,57 11,71
3.1.4.3 Zona Perkantoran (KT)
Zona perkantoran diwilayah perencanaan terdiri atas zona perkantoran
pemerintah dan zona perkantoran swasta. Untuk zona perkantoran tidak
dibagi menjadi sub zona karena secara umum memiliki aturan
pengembangan yang sama. Untuk pengembangan fasilitas perkantoran
dengan mempertahankan kondisi dan sistem pelayanan yang ada yaitu
adanya usaha pembentukan fasilitas perkantoran dalam satu lokasi,
dengan demikian maka diharapkan akan mempermudah koordinasi antar
dinas/instansi.
Rencana pengembangan kawasan zona perkantoran ditetapkan di
BlokA5a dan B6a.
3.1.4.4 Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
Zona sarana pelayanan umum di wilayah perencanaan terdiri dari zona
sarana pendidikan, zona transportasi, zona sarana kesehatan, zona sarana
olahraga dan zona sarana peribadatan.

A. Zona Sarana Pendidikan (SPU-1)
Dalam memperkirakan kebutuhan fasilitas pendidikan perhitungannya
dilakukan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk usia sekolah pada
kawasan perencanaan pada setiap tingkat pendidikan yang ada yaitu TK,
SD, SMP dan SMA, di mana standart analisis untuk sarana pendidikan
mengacu pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan
Lingkungan.
Tabel 3.9 Kebutuhan Sarana Pendidikan di Wilayah Perencanaan Tahun
2034
No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
Jenis Sarana Pendidikan
TK SD SLTP SMA
A Kecamatan Karawang Barat
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
22 4 1 1
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 7 1 2
Penambahan
Sarana (unit)
22 - - -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
1,09 1,28 0,35 0,29
2 Nagasari 26.539
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
27 4 1 1
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 8 2 2
Penambahan
Sarana (unit)
27 - - -
Luas Sarana 1,33 1,55 0,42 0,35
No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
TK SD SLTP SMA
Ideal (Ha)
3
Karawang
Kulon
29.703
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
30 5 1 1
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 11 4 3
Penambahan
Sarana (unit)
30 - - -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
1,49 1,73 0,48 0,40
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
27 5 1 1
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 7 - -
Penambahan
Sarana (unit)
27 - 1 1
Luas Sarana
Ideal (Ha)
1,37 1,60 0,44 0,37
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
21 4 1 1
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 6 - -
Penambahan
Sarana (unit)
21 1 1
Luas Sarana
Ideal (Ha)
1,07 1,25 0,34 0,28
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
37 6 1 1

No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
TK SD SLTP SMA
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
5 1 -
Penambahan
Sarana (unit)
37 1 - 1
Luas Sarana
Ideal (Ha)
1,87 2,19 0,6 0,5
7 Mekarjati 18.945
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
19 3 1 1
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 6 1 -
Penambahan
Sarana (unit)
19 - - 1
Luas Sarana
Ideal (Ha)
0,95 1,11 0,3 0,25
8 Tunggakjati 23.448
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
23 4 1 1
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 8 1 -
Penambahan
Sarana (unit)
23 - - 1
Luas Sarana
Ideal (Ha)
1,17 1,37 0,38 0,31
B Kecamatan Karawang Timur
9 Adiarsa Timur 18.171
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
18 3 - -
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 2 1 2
No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
TK SD SLTP SMA
Penambahan
Sarana (unit)
18 1 - -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
0,91 1,06 0,29
0,24
10 Warung Bambu 14.260
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
14 2 1 -
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 4 - 2
Penambahan
Sarana (unit)
14 - 1 -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
0,71 0,83 0,23 0,19
11 Kondangjaya 18.377
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
18 3 1 1
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 4 - 1
Penambahan
Sarana (unit)
18 - 1 -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
0,92 1,07 0,29 0,25
12 Margasari 11.174
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
11 2 - -
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 3 - -
Penambahan
Sarana (unit)
11 - - -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
0,56 0,65 0,18 0,15
13 Karawang 35.976 Kebutuhan 36 6 1 1

No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
TK SD SLTP SMA
Wetan Sarana Ideal
(Unit)
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 6 2 2
Penambahan
Sarana (unit)
36 - - -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
1,8 2,1 0,58 0,48
14 Palumbonsari 23.950
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
24 4 1 1
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 4 1 1
Penambahan
Sarana (unit)
24 - - -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
1,2 1,4 0,38 0,32
15 Plawad 14.933
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
15 2 1 -
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 6 - 1
Penambahan
Sarana (unit)
15 - 1 -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
0,75 0,87 0,24 0,2
16 Tegal Sawah 7.827
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
8 1 - -
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 2 - -
No Desa
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Uraian
TK SD SLTP SMA
Penambahan
Sarana (unit)
8 - - -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
0,39 0,46 0,13 0,1
Jumlah 351.440
Kebutuhan
Sarana Ideal
(Unit)
351 59 14 12
Sarana
Eksisting
Tahun 2014
- 89 14 16
Penambahan
Sarana (unit)
351 - - -
Luas Sarana
Ideal (Ha)
17,5
7
20,5 5,62 4,69
B. Zona Transportasi (SPU-2)
Rencana zona transportasi diwilayah perencanaan terdiri dari stasiun
kereta api, terminal, sub terminal dan halte.
Rencana pengembangan terminal Tipe B di wilayah perencaan yang
merupakan relokasi dari terminal Klari memiliki luas 3,9 ha yang saat ini
dalam proses pengembangan.
C. Zona Sarana Kesehatan (SPU-3)
Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan
Lingkungan, beberapa jenis sarana kesehatan yang dibutuhkan pada
kawasan permukiman perkotaan adalah:

Tabel 3.10 Kebutuhan Sarana Kesehatan Di Wilayah Perencanaan Tahun 2034
No Desa
Jumlah Penduduk
Tahun 2034 (jiwa)
Uraian
Sarana Kesehatan
Apotik Balai Pengobatan Pustu Puskesmas BKIA RSU
A Kecamatan Karawang Barat
Kebutuhan Sarana Ideal (Unit) 2 7 2 - 1 -
Sarana Eksisting Tahun 2014 - - 3 -
Penambahan Sarana (unit) 2 7 2 - - -
Luas Sarana Ideal (Ha) 0,09 0,22 0,04 0,04 0,35 0,27
2 Nagasari 26.539
Sarana Eksisting Tahun 2014 - - - - 1 2
3 Karawang Kulon 29.703
Sarana Eksisting Tahun 2014 - - - - - 1
Penambahan Sarana (unit) 3 10 3 - 1 -
Sarana Eksisting Tahun 2014 - 2 - - 1 1
Sarana Eksisting Tahun 2014 - 3 - - 1 -
Penambahan Sarana (unit) 2 4 2
Sarana Eksisting Tahun 2014 - 1 - - - -
Penambahan Sarana (unit) 4 11 4 - 1 -

Rencana Detail Tata Ruang Karawang

Rencana Detail Tata Ruang Karawang

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Rencana Detail Tata Ruang Karawang

Similar to Rencana Detail Tata Ruang Karawang (20)

More from muhfidzilla

More from muhfidzilla (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

Rencana Detail Tata Ruang Karawang