Kebijakan NUSP-2

1. NUSP-2 DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)
ADB Loan No. 3122-INO
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. OUTLINE
1. APA ITU NUSP?
2. RELEVANSI NUSP DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
3. MEKANISME PELAKSANAAN NUSP
4. PETA SEBARAN LUASAN KUMUH NUSP 2
5. PRINSIP DASAR PENANGANAN KUMUH/STRATEGI
PENANGANAN
6. PELAKU & MEKANISME PELAKSANAAN
7. PENYIAPAN DOKUMEN PERENCANAAN (SIAP, NUAP &
RKM)
8. TARGET DISBURSEMENT & KEGIATAN TA 2016
9. STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKALA
LINGKUNGAN

3. APA ITU NUSP?
NUSP-2 sebagai salah satu kegiatan yang
bertujuan untuk mewujudkan lingkungan
permukiman layak huni dan berkelanjutan
melalui kemitraan antara Pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta
dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk
mewujudkan pencapaian Kota tanpa
permukiman kumuh pada tahun 2020, terdiri
dari beberapa komponen program sebagai
berikut: Peningkatan
Kualitas
Permukiman
Kumuh
2
Pembanguna
n
permukiman
Baru (NSD)
3
Penguatan
Kapasitas
Kelembaga
an
1
• Dokumen SIAP
• Implementasi keg fisik skala lingkungan (ex-B
• Implementasi keg fisik skala kawasan (kontraktual)

4. RELEVANSI NUSP DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
AMANAT
RPJMN 2015-2019
TARGET NASIONAL
PERMUKIMAN DAN
PERKOTAAN
• Mewujudkan kota tanpa
permukiman kumuh
(KOTAKU), peningkatan
kualitas permukiman di
38.431 Ha daerah
perkotaan.
• Perintisan inkubasi di 10
kota baru
• Fasilitasi kota dan kws
perkotaan dalam
pengembangan Kota
Layak Huni di18 kota, 12
kws metropolitan, 744
kota/kawasan perkotaan.
PERMEN PUPR
NOMOR
2/PRT/M/2016
TENTANG
PENINGKATAN
KUALITAS
PERUMAHAN
KUMUH DAN
PERMUKIMAN
KUMUH
NUSP (2)
Dampak:
Penurunan luasan kumuh
menjadi 6% dari 12,6%
(tahun 2014)
Outputs:
(i) Penguatan Kapasitas
Kelembagaan dlm
pembangunan
perkotaan dengan
pertimbangan Pro-poor
(ii) Peningkatan
Infrastruktur di
Permukiman Kumuh
(iii) Permukiman Baru untuk
Keluarga Miskin
Sasaran:
1. 20 kota/kabupaten
2. 300 kawasan kumuh:
3.955,89 Ha
3. 1500 km perbaikan jalan
lingkungan
4. 134.000 KK penerima
manfaat perbaikan air
bersih

5. Peta Sebaran Luasan Kumuh NUSP-2
NUSP-2 akan mendukung
perwujudan Kota Tanpa Kumuh
dengan target luasan :
TOTAL = 3,955.89 Ha
352.75 Ha
306.25 Ha
82.96
Ha
63.55 Ha
272.12 Ha
68.12 Ha
106.65
Ha
95.2 Ha
1 Kt; 6 Kel
302.65 Ha
157.38 Ha
85,16
Ha
320.16Ha
50.5 Ha
55.64 Ha
1 Kt; 15
Kel
1 Kt; 10
Kel
1 Kt; 9 Kel
177.99Ha
823.39Ha
1 Kt; 20
Kel
1 Kt; 16
Kel
152.23 Ha
2 Kota; 24
Kel
1 Kt; 11
Kel
1 Kt; 9
Kel
2 Kab/Kt; 18
Kel
1 Kt; 11
Kel
3 Kab/Kt
3 Kab/Kt; 26
Kel
1 Kt; 4
Kel
1 Kt; 6 Kel
1 Kt; 12
Kel
1 Kt; 7
Kel

6. Prinsip Dasar Penanganan Kumuh/Strategi
Penanganan
1. PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI
“NAHKODA”
• Pemda bertanggung jawab dalam
perencanaan dan pelaksanaan
program penanganan permukiman
kumuh
• Pemerintah Pusat berperan sebagai
pendamping Daerah dan
menciptakan kondisi yang kondusif
2. PARTISIPASI MASYARAKAT
SEBAGAI KUNCI
KEBERHASILAN PROGRAM
• Pelibatan masyarakat melalui
proses partisipatif mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga
proses pengawasan
3. KOLABORASI DAN
KOMPREHENSIF
• Menyelesaikan berbagai persoalan
4. TERINTEGRASI DENGAN
SISTEM KOTA
• Keterpaduan rencana penanganan
kumuh dengan rencana pembangunan
kota
• Keterpaduan prasarana kota dan
kawasan permukiman
5. MENJAMIN KEAMANAN
BERMUKIM
• Perumahan merupakan hak dasar
manusia, dan penduduk yang tinggal
dan menghuni rumah, baik legal
maupun ilegal, memperoleh
perlindungan dari penggusuran yang
sewenang-wenang
Ini harus ada pelaku dan harus ada perencanaan

7. PELAKU & MEKANISME PELAKSANAAN

8. SIAP (Slum Improvement Action Plan)
 Dokumen perencanaan dan strategi penanganan permukiman kumuh secara komprehensive
skala kota, berdasarkan SK Kumuh yang ditetapkan Walikota/Bupati
 Output berupa rencana aksi penanganan permukiman kumuh TA 2015-2019 (multi sektor,
multi stakeholders dan multi pendanaan), serta DED untuk tahun 2016
 SIAP turut memuat strategi penanganan kawasan dengan status lahan ilegal (contoh strategi
yang dapat diusulkan : relokasi ke NSD, penerbitan legalitas dengan status HGB, dst)
NUAP (Neighborhood Upgrading Action Plan)
 Dokumen perencanan penangan lingkungan permukiman kumuh pada tingkat
kelurahan
 Disusun untuk pelaksanaan kegiatan ditingkat masyarakat yang dengan jangka waktu
penanganan 3-5 tahunan
 NUAP yang telah tersusun pada TA 2015 serta hasil review NUAP harus terakomodir
dalam SIAP.
 Strategi dalam NUAP harus SELARAS dengan strategi dalam SIAPRKM (Rencana Kerja Masyarakat)
 Merupakan dokumen yang disusun secara tahunan sebagai acuan masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas skala lngkungan.
 RKM disusun dengan mengacu pada NUAP
 Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2016 dimana kegiatan di
tingkat masyarakat akan dilakukan dalam 2 siklus / paket, maka RKM untuk
kedua paket tersebut sebaiknya disusun sekaligus
Keterkaitan antara SIAP, NUAP & RKM
Penyiapan Dokumen Perencanaan

9. No CATEGORY
Allocated FY.2015 FY.2016 FY.2017 FY.2018
USD Rp. USD Rp. USD Rp. USD Rp. USD Rp.
1 Civil Work
65.000 877,500,000 2.554 35.230.408
26.323 355.365.77
2
36.124 487.674.00
0
0 0
a. BLM
41.000 553,500,000 2.554 35.230.408
13,955 188.400.00
0
24.491 330.628.50
0
0 0
b. NON BLM
19.000 256,500,000 0 0
12,367 166.965.77
2
6.633 89.545.500 0 0
c. NSD 5.000 67,500,000 0 0 5.000 67.500.000 0 0
2 Training
and
workshop
1.900 25,650,000 84 1.149.749 814 11.000.000 1.002 13.527.000
0 0
3 Consulting
Service
7.500 101,250,000 1.036 14.216.797
1.852 25.000.000 2.686 36.261.000 1.926 25.036.00
0
TOTAL 74.400 1,004,400,000 3.674 50.596.954 28.990
391.365.77
2
36.949
498.811.50
0
1.926
25.036.00
0
(per Tgl 8 Agustus 2016)
4,9% 39,3% 53,2% 2.6%
REALISASI 2015 dan RENCANA 2016-2018 (X1000)
33 Paket
Kegiatan Skala Kawasan
Rp 166.965.772.000,-
379 RKM
Kegiatan Skala Lingkungan
Rp 188.400.000.000,-
- Alokasi anggaran untuk tahun 2016
yang paling besar adalah untuk
Kegiatan Peningkatan Kualitas baik
skala lingkungan maupun skala
kawasan
- Jangka waktu pelaksanaan untuk
kegiatan peningkatan kualitas skala
lingkungan dan kawasan mulai
Minggu Ke-2 Agustus s/d Minggu
Ke-2 Desember
Target Disbursement & Kegiatan TA
2016
PERLU
STRATEGI
KEBIJAKAN
&
PERCEPATA
N

10. 2016  2 SIKLUS
AGUSTUS SEPT OKT NOV DES
Siklu
s1
Siklu
s2
Pelatihan
BKM
Pelatihan
KPP
Penyiapa
n RKM
Siklus 2
2017  3 SIKLUS
Cermati prioritas kegiatan untuk TA 2017 berdasarkan NUAP.
STRAGEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN
KEGIATAN SKALA LINGKUNGAN

11. Kebijakan Percepatan Pelaksanaan NUSP-2
TA. 2016
Peningkatan Kualitas
Permukiman
• Percepatan proses SP3 untuk kegiatan siklus pertama
• Percepatan pencairan tahap 1 untuk kegiatan siklus
pertama
• Penyiapan dokumen RKM untuk kegiatan siklus kedua
• Identifikasi kegiatan Siklus 1 dan 2 apakah berada
dalam 1 jaringan infrastruktur  mempengaruhi
jadwal pelaksanaan pekerjaan
Skala Lingkungan
AGUST SEPT OKT NOV DES
Siklus
1 Siklu
s2
Pembangunan jalan
Pembangunan bank
sampah
Penyiapa
n RKM
Siklus 2
Siklus
1
Siklus
2
Pemb. jalan (lanjutan)
Penyiapan
RKM
Siklus 2
Pembangunan
jalan
2 jenis keg
yg berbeda
dilaksanak
an secara
PARALEL
2 jenis keg
dalam 1
jaringan
infra
dilaksanak
an secara
SERIAL
 Upayakan percepatan untuk keg yang dilaksanakan
secara SERIAL, misal : penambahan tenaga KSM

12. TARGET WAKTU NUSP 2 TA 2016
1. FINAL DOKUMEN SIAP  1 September 2016
2. FINAL REVISI NUAP 29 Agustus 2016
3. FINAL REVISI RKM SIKLUS/PAKET 1 29 Agustus
2016
4. FINAL REVISI RKM SIKLUS/PAKET 2  8 September
2016
5. SERAH TERIMA FISIK SIKLUS/PAKET 1 25
November 2016
6. SERAH TERIMA FISIK SIKLUS/PAKET 2  12
Desember 2016TIDAK ADA MASALAH YANG ADA ADALAH TANTAN
NUSP 2 !!!! PASTI BISA!!!

13. BIS
A

14. TERIMA KASIH