Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.

1. POLA PENANGANAN
DRAINASE PERKOTAAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
 Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang
mengatur zero delta Q Policy
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pembagian
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Drainase Kota.
Perundangan Dalam Bidang Drainase

3. 2
52,83%
32,68%
14,49%
Sumber: RPJMN Bappenas, 2010
Rumah tangga yang mempunyai
akses ke saluran drainase
Rumah tangga yang tidak
mempunyai akses ke saluran
drainase
Rumah tangga yang mempunyai
sistem drainase dalam keadaan
tergenang atau alirannya lambat
dengan kapasitas aliran yang
kurang memadai
KONDISI EKSISTING DRAINASE

4. Perubahan Paradigma
KONSEP LAMA PEMATUSAN  mengalirkan air
secepatnya ke badan air penerima terdekat
KONSEP BARU DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN 
air limpasan ditampung, dan diresapkan terlebih
dahulu kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air
penerima dengan memelihara kualitasnya
3
KONSEP PENANGANAN DRAINASE

5. 4
AREA TUJUAN PENDEKATAN
RUANG LINGKUP
KEGIATAN
KETERPADUAN
PROGRAM
1. REGIONAL
 Keterpaduan dengan sistem
pengendalian banjir
 Penyesuaian Masterplan
drainase kota dengan
pola sungai
 Pengembangan sistem
polder dan pemompaan
 Pintu-pintu air
 Saluran interceptor/sodetan
 Flood control
 Konservasi air baku
2. KOTA
 Pengurangan tingkat genangan
terutama pada kawasan strategis
perkotaan untuk menjaga
produktifitas dan ekonomi kota/Kab,
melindungi investasi terbangun dan
mencegah timbulnya dan tersebarnya
penyakit yang ditularkan melalui air.
 Sinkronisasi dan
keterpaduan sistem
darinase makro dan
mikro yang dinyatakan
dalam masterplan
drainase kota
 Stimulasi pembangunan/
peningktan/rehabilitasi
saluran primer, sekunder &
tersier
 Fasilitasi Pengembangan PS
drainase perkotaan skala
Kota/kab
 PPSP (Program Percepatan
Sanitasi Perkotaan)
 SPPIP (Strategi Pembangunan
Permukiman Infrastruktur
Perkotaan
3. KAWASAN
 Pengurangan genangan di kawasan
perumahan dan permukiman
 Optimalisasi kapasitas
sistem drainase eksisting
 Pembangunan baru
sistem drainase
berwawasan lingkungan
 Stimulasi pembangunan/
peningktan/rehabilitasi
sistem drainase lokal
 Pengembangan sistem
drainase berwawasan
lingkungan
 RPKPP (Rencana
Pembangunan Kawasan
Permukiman Prioritas)
 KAPET
 GNPSR (Gerakan Nasional
Pembangunan Sejuta Rumah)
4.LINGKUNGAN
 Pengurangan tingkat genangan untuk
menjaga keberlanjutan lingkungan
perumahan dan permukiman yang
layak, sehat dan bersih
 Pengembangan
pembangunan fisik
saluran drainase
berwawasan lingkungan
 Pemeliharaan fungsi
saluran drainase melalui
peran aktif masyarakat
 Stimulan pembangunan
prasarana drainase
lingkungan
 Pelibatan peran aktif
masyarakat dalam
memelihara fungsi drainase
 KIP
 Revitalisasi Kawasan
 Program Keciptakaryaan
berbasis masyarakat
(Pamsimas, Sanimas, 3R,
SLBM)
5. TAPAK
BANGUNAN
 Penyediaan PS bangunan yang layak
huni dan sehat
 Drainase berwawasan
lingkungan
 Pemisahan saluran air
hujan dan saluran air
limbah
 Fasilitasi perencanaan tapak
bangunan
 Pembangunan drainase persil
berwawasan lingkungan
 Pembuatan sumur resapan
 Penerbitan IMB
 KONSERVASI AIR TANAH
 Sistem PAH (Panen Air Hujan)
KONSEP PENANGANAN DRAINASE

6. 5
akibat genangan air
hujan
Pengendalian Banjir
(Flood Control)
Penanganan banjir
limpasan sungai
limpasan sungai
Wilayah Perkotaan
Penanganan Drainase
Kolam
Retensi
SKEMA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

7. KEBIJAKAN - 1
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diarahkan pada pemantapan keterpaduan
pengelolaan drainase perkotaan berwawasan lingkungan
STRATEGI :
• Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang
komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek rencana tata ruang kota, kondisi DAS/Sub DAS,
perubahan iklim global, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi serta kearifan lokal.
• Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan eco drainage dengan
memperhatikan konservasi sumber daya air
• Mewujudkan keterpaduan pengelolaan drainase pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana
dan sarana perkotaan
KEBIJAKAN-2
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diutamakan pada optimalisasi fungsi
prasarana dan sarana drainase yang sudah terbangun
STRATEGI :
• Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase
• Mengurangi /membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem drainase
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASE
6

8. KEBIJAKAN-3
Dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan
pengelolaan drainase perkotaan
STRATEGI
• Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan
draninase
• Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perudang-undangan pengelolaan drainase perkotaan
• Penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan
draninase
KEBIJAKAN - 4
Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan
drainase
STRATEGI
• Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah
• Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase perkotaan di daerah
• Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan dalam
memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASE
7

9. KEBIJAKAN-5
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diikuti dengan peningkatan pembiayaan
pengelolaan drainase perkotaan
STRATEGI
• Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan drainase perkotaan
• Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis drainase perkotaan
KEBIJAKAN-6
Perlu dilakukan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam pengelolaan
drainase perkotaan
STRATEGI
• Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase
• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase pada tahap penyusunan master
plan, studi kelayakan, detail disain, pembangunan, dan operasi - pemeliharaan drainase perkotaan.
• Mendorong peran serta dunia swasta dalam pengelolaan drainase melalui kerjasama Pemerintah-
Swasta (Public Private Partnership).
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASE
8

10. Lokasi :
 Kota-kota yang sudah memiliki Master Plan Drainase Perkotaan dan DED
 Kawasan-kawasan permukiman dan strategis di perkotaan (Metropolitan/Kota Besar) yang rawan genangan
Lingkup Kegiatan :
 Pembangunan saluran drainase primer, pembangunan kolam retensi serta bangunan pelengkap utama lainnya
(pompa, saringan sampah, dsb)
 Pembangunan saluran drainase sekunder dan tersier, oleh pemerintah kab.kota
 Sosialisasi/diseminasi/ kampanye NSPM pengelolaan saluran drainase termasuk kegiatan pembersihan
sampah di sekitar saluran drainase
 Produk materi penyuluhan/promosi kepada masyarakat
 Penyediaan media komunikasi (brosur, pamflet, baliho, iklan layanan masyarakat, pedoman dan lain
sebagainya)
Kriteria Penanganan :
 Sudah memiliki RPIJM dan SSK/Memorandum Program atau sudah mengirim surat minat untuk mengikuti
PPSP
 Dilaksanakan dalam rangka pengurangan lokasi genangan di perkotaan
 Terintegrasi dengan dengan sistem pengendali banjir
 Sudah terdapat institusi yang nantinya menerima dan mengelola prasarana yang dibangun
 Tidak ada permasalahan lahan (lahan sudah dibebaskan, milik Pemkot/kab)
 Pemerintah kab./kota bersedia menyediakan alokasi dana untuk biaya operasi dan pemeliharaan
 Pemerintah Kabupaten/Kota akan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat
READINESS CRITERIA
INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN
9

11. PROSES DESAIN :
Langkah-langkah pokok yang DIPERLUKAN :
1. Survey ukur tanah sepanjang saluran drainase (pengalir) yang ada dan yang akan
diperbaiki atau yang akan dibangun;
2. Penyelidikan tanah untuk mendapatkan parameter desain bagi tebing saluran dan
bangunan air/bangunan pelengkap;
3. Analisis hidrologi (dilakukan untuk menentukan debit aliran rencana dari beberapa
penyalir yang harus diperbaiki/dibangun);
4. Desain hidrolik dan penentuan dimensi dari penyalir yang diusulkan untuk
diperbaiki/dibangun (menyesuaikan saran yang diutarakan dalam tahap Rencana Induk
atau tahap persiapan sub-proyek, disesuaikan dengan data survey ukur tanah serta
keadaan lapangan sesungguhnya);
5. Desain struktur (yang menyangkut desain bangunan pelengkap seperti: gorong-gorong,
lantai pengeras untuk mencegah erosi, bak pengendap dari penyalir beton serta pasangan
batu termasuk juga penutup, manholes sebagaimana yang diperlukan)
6. Penyiapan gambar-gambar desain;

12. SURVEY UKUR TANAH
Data yang didapatkan dari hasil survey ukur
tanah adalah lay-out bentuk tanah maupun
bentuk permukaan tanah di sekitar dan
sepanjang bangunan drainase yang ada
maupun yang diusulkan.
Desain detail tidak mungkin dilakukan
tanpa ada data Ukur Tanah

13. PENYELIDIKAN TANAH
Penyelidikan tanah perlu dilakukan untuk menentukan
parameter desain dari bangunan seperti berikut ini:
 Stabilitas lereng dan tebing saluran.
 Desain dari bangunan-bangunan yang berkaitan.
 Desain dari bangunan-bangunan drainase.
 Penyesuaian (modifikasi) dari bangunan yang ada.

14. ANALISIS HIDROLOGI
1. Penentuan banjir rencana yang mencakup:
– Pengecekan atau mengkaji ulang daerah tangkapan yang telah
ditentukan pada tahap rencana induk
– Pengkajian kategori tata guna lahan yang digunakan untuk
menetapkan nilai koefisien limpasan C.
– Penentuan periode ulang rencana.
– Pemilihan rumus limpasan dan penggunaannya untuk menghitung
ulang perkiraan debit rencana yang digunakan dalam Rencana Induk
2. Kriteria Desain:
Pemilihan kriteria desain terdiri dari:
– Koefisien limpasan
– Periode ulang rencana
– Waktu konsentrasi.

16. DESAIN HIDROLIKA
Desain hydraulik mencakup penentuan lay-out jaringan
drainase, jenis saluran, dimensi, ukuran dan kemiringannya.
Kajiannya mencakup :
1. Perkiraan kecepatan rencana dengan mempertimbangkan
penggerusan dan pengendapan di saluran tanpa perkerasan.
2. Desain kondisi peralihan dan pengamanan terhadap penggerusan
di jembatan dan gorong-gorong yang diusulkan maupun yang ada.
3. Penetapan kemiringan rencana saluran, dan penghitungan
dimensi yang diperlukan agar aliran rencana dapat disalurkan
tanpa melimpas.
4. Perhitungan kehilangan energi yang dilakukan sepanjang aliran
dan pada tempat-tempat terjadi perubahan arah atau perubahan
aliran.
5. Desain dari lubang-lubang masuk (inlet) dan saluran yang diberi
penutup.

17. DESAIN STRUKTUR
Desain bangunan mencakup desain detail, detail lokasi dan
penentuan ukuran unsur-unsur bangunan dari sistem drainase.
Hal-hal tersebut mencakup:
1. Saluran drainnase, lantai dan dinding
2. Gorong-gorong
3. Sistem Polder
4. Waduk, kolam retensi/detensi
5. Jembatan
6. Penutup saluran

18. DESAIN STRUKTUR
Yang Perlu diperhatikan :
• Standar atau Codes yang digunakan
• Pemilihan bahan dan cara membangun didasarkan pada analisis ekonomi
• Desain penutup dari saluran di pinggir jalan:
• Bila diperlukan
• Keadaan pembebanan
• Penutup yang dapat diangkat (bagaimana mengangkutnya, berapa
orang yang diperlukan, alat apa yang diperlukan)
• Jenis gorong-gorong
• Bangunan khusus.
• Penyesuaian bangunan penahan bahan dari jembatan yang ada ke
jembatan baru.
• Penggunaan data tanah untuk menentukan parameter teknik yang
diperlukan untuk desain detail

19. PENYIAPAN GAMBAR-GAMBAR DESAIN
Penggambaran detail dibuat untuk:
• Pembuatan spesifikasi teknik
• Memperkirakan biaya pelaksanaan dari
pekerjaan drainase (dibaca bersama dengan
spesifikasi teknik)
• Melaksanakan pekerjaan drainase sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
perencana.

20. PENYIAPAN GAMBAR-GAMBAR DESAIN
Skala yang umum digunakan adalah sebagai berikut:
(a) Gambar pelaksanaan:
o Tata letak = 1 : 1.000
o Penampang memanjang = Horizontal 1 : 500 atau 1 : 1.000
o Penampang melintang = Vertikal 1 : 50 atau 1 : 100
(b) Bangunan
o Tata Letak = 1 : 100 atau 1 : 50
o Penampang = 1 : 100 atau 1 : 50
o Detail = 1 : 10

21. Memperhatikan konsep dasar pengembangan drainase berkelanjutan,
yang dilakukan dengan meningkatkan daya guna air, memininalkan
kerugian, serta memperbaiki dan melakukan konservasi lingkungan
1. Drainase Berwawasan Lingkungan (Ecodrain)
Konsep pematusan diubah melalui paradigma baru yaitu
drainase ramah lingkungan : Menampung, Meresapkan,
Mengalirkan dan Memelihara kualitas air
2. Drainase Berbasis Masyarakat
Pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap persiapan,
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan
OPSI TEKNOLOGI SEKTOR DRAINASE
10

22. DRAINASE BERWAWASAN
LINGKUNGAN

23. SKALA PERSIL

24. SKALA KAWASAN/WILAYAH

25. PILIHAN TEKNOLOGI
DRAINASE BERBASIS
MASYARAKAT

26. Tipe A daerah tidak terdampak limpasan badan
penerima air

27. Tipe B daerah terdampak permanen limpasan
badan penerima air

28. Tipe C daerah terdampak pada kondisi M.A. badan
penerima air maksimum/pasang

29. SASARAN RPJMN 2010-2014
(Perpres No. 5 Tahun 2010)
 Pengurangan genangan/banjir di 100 kawasan strategis
perkotaan seluas 22.500 Ha.
SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010-2014
(Permen PU No. 02 Tahun 2010)
 Pengurangan genangan di 50 Kab/Kota seluas 4.600 Ha
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Permen PU No. 14 Tahun 2010)
 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala
kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2
jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
TARGET CAPAIAN DRAINASE
11

30. INDIKATOR
OUTPUT
TARGET
DAN
REALISASI
TARGET DAN REALISASI OUTPUT
SAT 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1
Infrastruktur
Drainase
Perkotaan
Rencana
(Renstra
PU)
Kab/
Kota
26 29 34 39 45 50
Realisasi
25 58 46 56 73 177
2
Potensi Luas
Kawasan
Genangan Yang
Dapat
Tertangani
Ha 1.949 2.115 1.249 1.128 1.132 6.442
3 Nilai Rp 779.678.121 977.809.788 792.723.486 998.212.567
1.002.353.85
2
3.548.423.962
CAPAIAN KINERJA DRAINASE (s/d TA 2013)
Sistem
Infrastruktur Terbangun dengan
Dana APBN
(2006-2013)
Kapasitas
Terbangun
Outcome
(Pengurangan
Genangan)
DRAINASE
Drainase Primer
Perkotaan
233 Kab/Kota 494 Kawasan 7.765 Ha
12

31. CONTOH PENANGANAN
DRAINASE PERKOTAAN

32. Manfaat (Benefit) :
Penanganan genangan di Jakarta yang dilkasanakan TA 2013-TA 2014, untuk
mengurangi genangan seluas 2.250 Ha
Manfaat (Outcome) :
• mengurangi frekuensi dan tingkat banjir di Jakarta melalui pengerukan saluran air
utama dan waduk banjir (waduk),
• menerapkan metode yang baik dalam kegiatan pengerukan saluran di provinsi DKI
Jakarta
• investasi terhadap pihak - pihak yang bertanggung jawab dalam penanagan banjir di
provinsi DKI Jakarta
• untuk mengurangi kerugian biaya ekonomi dan sosial yang diakhibatkan oleh banjir
dengan memulihkan kapasitas sistem pengendalian banjir kota ke kapasitas
semula.Serta diharapkan bahwa proyek ini akan bermanfaat bagi penduduk yang
kurang mampu, yang tinggal di daerah rawan banjir dan yang paling rentan terhadap
dampak langsung dari banjir termasuk hilangnya pendapatan, biaya medis, serta
biaya infrastruktur, bisnis dan perbaikan rumah.
PENANGANAN GENANGAN KOTA JAKARTA

33. PENANGANAN GENANGAN DKI JAKARTA 2013-2014

34. PENANGANAN GENANGAN DKI JAKARTA 2013-2014

35. Konstruksi Pompa Pasar Ikan

36. Manfaat (Benefit) :
 Mengeringkan bagian wilayah Kota Semarang dari genangan, sehingga tidak
menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur terbangun dan
kerugian lainnya.
 Membangun Kolam retensi dengan luas 6,8 Ha, untuk menyimpan air 170.000 m3.
 Mengurangi genangan seluas : 668 Ha.
Manfaat (Outcome) :
 Menahan rob dan mengurangi genangan;
 Memberikan jaminan kelancaran aktivitas masyarakat.
 Mengurangi kerusakan infrastruktur terbangun akibat genangan dan penurunan
tanah di berbagai wilayah utara Kota Semarang
 Memperbaiki kondisi lingkungan wilayah sekitar sungai dan area perkotaan;
 Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar proyek
PENANGANAN GENANGAN KOTA SEMARANG (LOAN IP-534)

37. Konstruksi Component C:

38. Manfaat (Benefit) :
• Menghilangkan genangan di kawasan Kec. Sawahan, Kec. Tandes dan Kec. Wonokromo
(sub Das Balong 130.20 Ha dan Sub Das Greges 214 Ha)
• Luas Genangan yang diatasi : 334,2 Ha. dengan tinggi genangan ± 10 – 70 cm dan lama
genangan 1- 6 jam
Manfaat (Outcome) :
• Membebaskan genangan untuk meningkatkan perekonomian Kota Surabaya, mengingat
kawasan Surabaya Barat merupakan kawasan pertokoan, perkantoran, dan
pergudangan.
• Selain fungsi utamanya sebagai saluran drainase, Saluran Gunungsari didesain juga
untuk mengurai kemacetan disepanjang Jl. Raya Sukomanunggal, Raya Tandes dan Jl.
Raya Banjar Sugihan.
Kegiatan pembangunan sistem drainase Gunungsari mulai dilaksanakan pada TA. 2009 - TA 2013 .
Dengan Anggaran APBD sebesar Rp. 379.724.994.126,- dengan panjang saluran 2.697 meter,
Dengan Anggaran APBN s/d TA 2013 sepanjang 2.305 meter.
No Uraian TA. 2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014
1 Pagu (Rp) 100.709,4 82.929,1 77.000 102.600,139
2 Pengadaan dan pemasangan Box culvert
(panjang terpasang)
189 meter 529 meter 1.587 meter 1.588 meter
PENANGANAN GENANGAN KOTA SURABAYA
X 1.000.000

39. PEKERJAAN BOX CULVERT
SALURAN GUNUNGSARI (BANYU
URIP-1)
PEKERJAAN SALURAN YANG
SUDAH SELESAI
Konstruksi Banyu Urip