SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
KOTA PROBOLINGGO
LANDASAN-LATAR BELAKANG-TUJUAN &
STRATEGI PELAKSANAAN KOTAKU
KONDISI UMUM KOTA PROBOLINGGO
PROFILE KUMUH KOTA PROBOLINGGO
INVESTASI INFRASTRUKTUR 2017&2018
KOLABORASI PROGRAM & PENGURANGAN
KUMUH
6
5
4
3
2
1
SKALA KAWASAN KOTA PROBOLINGGO
LATAR BELAKANG-TUJUAN & RUANG
LINGKUP PROGRAM KOTAKU
1
LANDASAN KEBIJAKAN
UU NO. 7/2007
(RPJPN TAHUN 2005-2025)
MEWUJUDKAN KOTA TANPA
PERMUKIMAN KUMUH
UU NO. 1/2011
(PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN)
MENYELENGGARAKAN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN YANG LAYAK
DAN TERJANGKAU DALAM
LINGKUNGAN YANG SEHAT,
AMAN, SERASI, TERATUR,
HARMONIS, DAN
BERKELANJUTAN
PERPRES NO. 2/2015
(RPJMN TAHUN 2015-2019)
TARGET NASIONAL
PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH =
38.431 HA
PP NO. 14/2016
(PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN)
MENGENDALIKAN DAN
MENGEMBANGKAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
MELALUI KETERPADUAN
PRASARANA,SARANA, DAN
UTILITAS UMUM
PERMEN NO. 2/2016
(PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH)
MEWUJUDKAN FUNGSI
LINGKUNGAN HUNIAN DAN
TEMPAT KEGIATAN
PENDUKUNG YANG TERPADU
DAN BERKELANJUTAN
MELALUI : PENGEMBANGAN
YANG TELAH ADA,
PEMBANGUNAN BARU, DAN
PEMBANGUNAN KEMBALI
PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN
Agenda
Habitat
Rio +20 SDG’s
MDG’sAMANAT
INTERNASIO
NAL
q Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta
Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100
pada tahun 2015-2019 adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat.
q Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui
pelaksanaan National Slum Up-grading Program (NSUP) atau Program Kota Tanpa Kumuh
(Program Kotaku)
q Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara Pembangunan
Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Penguatan Peran Pemda sebagai Nakhoda
dan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di
Kabupaten/Kota
q Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat
penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan
permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
LATAR BELAKANG
TUJUAN KOTAKU
§ Meningkatnya penghasilan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan
infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan
masyarakat untuk mendukung pencegahan dan
peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
§ Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh
menjadi 0 Ha;
§ Terbentuknya Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota
dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan
baik;
§ Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat
kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang
terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);
§ Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya
perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
dan pencegahan kumuh.
TUJUAN ANTARA TUJUAN AKHIR
Meningkatkan akses terhadap infrastruktur
dan pelayanan dasar di kawasan kumuh
perkotaan untuk mewujudkan permukiman :
Layak huni Produktif Berkelanjutan
STRATEGI PELAKSANAAN KOTAKU
1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program;
2. Menggunakan perencanaan partisipatif untuk menyusun program masyarakat;
3. Memanfaatkan dan memfungsikan BKM/LKM yang telah dibentuk melalui program di
bidang cipta karya sebagai pengelola program;
4. Memanfaatkan dan memfungsikan KSM sebagai pelaksana kegiatan;
5. Memanfaatkan dan memfungsikan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai
pemanfaat dan pemelihara infrastruktur permukiman;
6. Melakukan sinergi pendampingan antar program;
7. Mengedepankan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan infrastruktur
permukiman secara berkelanjutan; dan
8. Mendorong pembangunan infrastruktur permukiman secara swadaya oleh masyarakat.
KONDISI UMUM KOTA PROBOLINGGO
2
LUAS WILAYAH
56.667 Ha
WIL.ADMINISTRATIF
PEMBAGIAN
5 29
KECAMATAN KELURAHAN
KOTA PROBOLINGGO
KONDISI UMUM
ADALAH KOTA di Provinsi JAWA TIMUR,
TERLETAK SEKITAR 100KM SEBELAH
TENGGARA SURABAYA.
KOTA PROBOLINGGO BERBATASAN dengan Selat
madura di wilayah utara. PROBOLINGGO
MERUPAKAN KOTA TERBESAR KEEMPAT DI JAWA
TIMUR DAN TERLETAK DI WILAYAH TAPAL KUDA
yang menjadi jalur utama dari pulau Jawa dengan
Pulau Bali.
1. Wilayah Aliran Kali Kedunggaleng
2. Wilayah Aliran Kali Umbul
3. Wilayah Aliran Kali Banger
4. Wilayah Aliran Kali Legundi
5. Wilayah Aliran Kali Kasbah
6. Wilayah Aliran Kali Pancur
Sungai di Kota Probolinggo
WILAYAH BADAN AIR
KOTA PROBOLINGGO di Provinsi JAWA TIMUR,
TERLETAK SEKITAR 100KM SEBELAH TENGGARA
SURABAYA.
KOTA PROBOLINGGO memiliki 6 wilayah aliran
sungai.
VISI KOTA PROBOLINGGO
“Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan
Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”
Misi 4 RPJMD Kota
Probolinggo
Mewujudkan Kota
Probolinggo sebagai kota jasa
yang ramah lingkungan
dengan pembangunan
infrastruktur perkotaan yang
berkelanjutan.
PROFILE KUMUH KOTA PROBOLINGGO
3
LUAS WILAYAH NON KUMUH
LUAS WILAYAH KUMUH
96,6%
0,34 %
Prosentase wilayah kumuh Kota Probolinggo
Luas kawasan kumuh di Kota Probolinggo
adalah 193,56 Ha, sedangkan Luas Wilayah
Kota Probolinggo adalah 56.667 Ha Setara
0,34 %.
Luas wilayah Kota Probolinggo
SK Walikota Probolinggo
Nomor : 188.45 / 502 / KEP/
425.012 / 2015 Tentang
Penetapan Lokasi Kawasan
Permukiman Kumuh Kota
Probolinggo
Dasar Hukum
Penanganan Permukiman Kumuh
No Lokasi Luas Real
lokasi sesuai SK
1 Kawasan Curah Grinting 19,89
2 Kawasan Jrebeng Kulon 3,73
3 Kawasan Jrebeng Lor 21,89
4 Kawasan Kademangan 6,56
5 Kawasan Kanigaran 6,16
6 Kawasan Mayangan 10,16
7 Kawasan Pakistaji 6,59
8 Kawasan Pilang 2,58
9 Kawasan Sukabumi 14,82
10 Kawasan Sumber Taman 8,66
11 Kawasan Sumber Wetan 3,40
12 Kawasan Wiroborang 5,80
13 Kawasan Wonoasih 10,94
14 Triwung kidul 5,54
15 Triwung Lor 5,53
16 Pilang (RT.04/RW.01) 4,61
17 Pilang (RT.01-06/RW.03) 16,42
18 Kebonsari Kulon 30,35
19 Jati 3,29
20 Mangunharjo 6,82
Luas Total 193,56
ASPEK KRETERIA
PERMASALA
HAN
BANGUNAN GEDUNG
1 Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk 27%
2
Kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
rencana tata ruang 0%
3
Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur,
pengamananpetir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan
bahan bangunan 7%
JALAN LINGKUNGAN
1
Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan
dengan aman dan nyaman 1%
2 Lebar jalan yang tidak memadai 23%
PENYEDIAAN AIR
MINUM
1 Ketidaktersediaan akses air minum 26%
2 Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
21%
DRAINASE
LINGKUNGAN
1 Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan 1%
2 Ketidak tersediaan drainase 14%
3 Ketidakterhubungan dengan sistem drainase skala kota 1%
4 Tidak terpeliharanya drainase 82%
5 Kualitas kontruksi drainase 23%
PENGELOLAAN AIR
LIMBAH
1 Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah 14%
2
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai
dengan persayaratan teknis 14%
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1 Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan 61%
2
Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan 54%
3 Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah 61%
PENGAMANAN
KEBAKARAN
1 Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 33%
2 Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memadai 100%
ASPEK DAN KRITERIA
KEKUMUHAN
(Berdasarkan Permen PUPR No.
2/PRT/M/2016)
KONDISI
KOTA PROBOLINGGO
UNIT
Jumlah bangunan
tidak memenuhi
persyaratan teknis
3.789
METER
Panjang jalan
dengan
permukaan rusak
118.354
METER
Panjang saluran
drainase rusak
50.527
KK
tidak terakses air
minum
berkualitas/aman
13.230
KK
tidak terakses
sistem air limbah
standar teknis
8.574
KK
dengan sistem
pengolahan
sampah tidak
sesuai standar
teknis
32.752
BASELINE KOTAKU KOTA PROBOLINGGO
INVESTASI INFRASTRUKTUR 2017 & 2018
4
INVESTRASI INFRASTRUKTUR 20171
No Nama KSM Jenis
Volume
Kegiatan
Satuan BDI (Rp)
1 Anggur 1 Drainase Lingkungan 390 meter 135,027,000
2 Anggur 3 Jalan Paving Block 301 meter 77,288,000
3 Anggur 2 Drainase Lingkungan 296 meter 134,185,000
4 Anggur 4 Jalan Paving Block 421 meter 148,500,000
495,000,000Total
KEGIATAN BDI TAHUN 2017 KELURAHAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO
Rp. 495.000.000T O T A L
Drainase Lingkungan 1 Vol 390 Meter
Rp.135.027.000
Drainase Lingkungan 2 Vol 296 Meter
Rp.134.185.00
Jalan Paving Blok 1 Vol 301 Meter
Rp. 77.288.000
Jalan Paving Blok 2 Vol 421 Meter
Rp. 148.500.000
2
Rp. 18.105.542.000T O T A L
Drainase Lingkungan
Rp. 13.155.499.000
Gerobak/Motor Sampah
Rp. 1.248.238.000
IPAL Setempat
Rp. 27.000.000
Jalan Beton
Rp. 192.555.000
No Jenis Kegiatan Volume Jumlah BDI BDI Scale Up (Rp)
1 Drainase Lingkungan 24960.2 11,623,290,000 1,532,209,000
2 Gerobak/Motor Sampah 35 1,168,238,000 80,000,000
3 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 4 27,000,000
4 Jalan Beton 511.18 192,555,000
5 Jalan Paving Block 5952.6 2,478,879,000 127,791,000
6 Pintu Air 2 11,500,000
7 Septictank Komunal 25 752,060,000
8 Sumur Resapan Air Hujan 12 26,600,000
9 Tembok Penahan (Siring/Plengsengan/Bronjong) 11 8,920,000
10 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 1 76,500,000
Grand Total 31513.98 16,365,542,000 1,740,000,000
Jalan Paving Block
Rp. 2.606.670.000
Pintu Air
Septictank Komunal
Sumur Resapan Air Hujan
Tembok Penahan
Rp. 11.500.000
Rp. 752.060.000
Rp. 26.600.000
Rp. 8.920.000
TPS 3R
Rp. 76.500.000
INVESTRASI INFRASTRUKTUR 2018
KOLABORASI PENDAAN & PENGURANGAN KUMUH
5
REALISASI KOLABORASI KEGIATAN PENDANAAN S/D TAHUN 2018
Swasta, Swadaya dll
APBN (PUSAT NON BDI)
Rp. 17.815.610.000
APBD I (PROVINSI)
Rp. 200.000.000
BUMD
Rp. 493.000.000
DANA LAINNYA
Rp. 66.000.000
46.177.228.000
APBD II (KOTA)
Rp. 27.527.618.000
LSM/NGO
Rp. 75.000.000
KETERANGAN
1
Tahun Pelaksanaan
Kegiatan
2017
2 Nama Lembaga/Program
APBD
3 Nama Kegiatan Jalan Paving K300
4 Lokasi Kegiatan RT 07 RW 03
5 Kelurahan Kedopok
6 Volume Kegiatan 2 x 66 M
7 Sumber Dana APBD Kota Probolinggo
a Input Sumber dana Rp. 30.097.000 (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
b Swadaya Rp. -
c Total Rp. 30.097.000 (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
8 Penerima Manfaat Input jumlah Pemanfaat (L = 59 Jiwa, P = 62 Jiwa, Total = 121 Jiwa)
9 Status Lokasi Keg Lokasi Flag
KETERANGAN
1Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2016
2Nama Lembaga/Program
Direktorat PKP Kementerian PUPR
3Nama Kegiatan Drainase Lingkungan
4Lokasi Kegiatan RT 2, 3, 5 dan 6/RW 3
5Kelurahan Pilang
6Volume Kegiatan 3149 m
7Sumber Dana
PUPR Pusat Rp. 372.579.000
8Penerima Manfaat Input jumlah Pemanfaat (L = 638 Jiwa, P = 614 Jiwa, Total = 1252 Jiwa)
9Status Lokasi Keg di dalam Deliniasi
10Pengurangan Kumuh 1.324 ha
KETERANGAN
1Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2017
2Nama Lembaga/Program Kementerian PUPR/Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
3Nama Kegiatan Jalan Aspal Hotmix
4Lokasi Kegiatan RT002-RW016
5Kelurahan Kebonsari Kulon
6Volume Kegiatan 756 meter
7Sumber Dana
a Input Sumber dana Rp. 307.740.000
b Swadaya Rp.
c Total Rp. 307.740.000
8Penerima Manfaat L = 207 Jiwa, P = 242 Jiwa, Total = 449 Jiwa)
KETERANGAN
1Tahun Pelaksanaan Kegiatan TAHUN 2017
2Nama Lembaga/Program PU Penataan Ruang Kota probolinggo
3Nama Kegiatan IPAL KOMUNAL
4Lokasi Kegiatan RT003-RW005
5Kelurahan SUMBERTAMAN
6Volume Kegiatan 1 UNIT
7Sumber Dana
a Input Sumber dana Rp. 330.000.000,-
b Swadaya Rp. -
c Total Rp. 330.000.000,-
8Penerima Manfaat Input jumlah Pemanfaat (L = 180 Jiwa, P = 140 Jiwa, Total = 220 Jiwa)
PENGURANGAN KUMUH KOTA PROBOLINGGO
Luas Kumuh
193,74 Ha
Luas kumuh
Akhir 2017
148,26
Luas kumuh
Akhir 2018
32,98 Ha
SKALA KAWASAN KOTA PROBOLINGGO
6
Cluster prioritas 2.
kawasan Mayangan
(Mayangan,
Mangunharjo) 16,98 Ha
Cluster prioritas 1.
kawasan kanigaran
(Kebonsari Kulon,
Kebonsari Wetan, Jrebeng
Lor, Kanigaran)
Cluster prioritas 3.
kawasan Triwung Kidul
(Triwung Kidul)
PENETAPAN SKALA KAWASAN PRIORITAS KOTA PROBOLINGGO
PROFIL KAWASAN MAYANGAN Pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Majapahit ke-IV (1350-1389)
dalam buku Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca, Probolinggo
merupakan sebuah pedukuhan kecil yang dikenal dengan nama “Banger”
(diambil dari nama sungai yang mengalir daerah ini). Di bawah kekuasaan
Kerajaan Majapahit, Banger kemudian berkembang menjadi Pakuwon. Pada
saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang
merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan turut dikuasai oleh
Bre Wirabumi. Banger kemudian menjadi lokasi perang saudara antara Bre
Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang
dikenal dengan “Perang Paregreg”.
Pada tahun 1743 seluruh daerah di timur Pasuruan (termasuk Banger) berada
dalam penguasaan VOC, untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun
1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger
dengan gelar Tumenggung. Pada tahun 1768 Kyai Djojolelono yang menyadari
politik adu domba VOC kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan
jabatannya sebagai Bupati Banger dan memilih untuk mengembara (lelono).
Sebagai pengganti, Kompeni kemudian mengangkat Raden Tumenggung
Djojonegoro sebagai Bupati Banger ke-II. Pada tahun 1770 nama Banger oleh
Tumenggung Djojonegoro diubah menjadi “Probolinggo”, “Probo” berarti sinar,
“Linggo” berarti tugu, badan, tanda peringatan atau juga tongkat. “Probolinggo”
berarti sinar yang berbentuk tugu/gada/tongkat (nama tersebut kemungkinan
merujuk pada penggambaran meteor atau bintang jatuh).
Kelurahan Mayangan Adalah salah satu dari sekian banyak kelurahan di
Probolinggo sekarang, Disana terdapat beberapa spot Wisata yang cukup
menarik, salah satunya adalah Benteng Mayangan bekas peninggalan VOC, dan
ada juga basecamp bagi para wisatawan yang akan berwisata ke pulau Gili
Ketapang yang terkenal keindahaan nya.
Benteng
Mayanga
n
PROFIL KAWASAN MAYANGAN
1
2
543 6
1 Jalan Ikan Tongkol
Lebar jalan 9 meter
2 Jalan Ikan Tengiri
Lebar jalan 6 meter
3
Jalan Ikan Banyar
Lebar jalan 3.5 meter
4
Jalan Ikan Kakap
Lebar jalan 5 meter
5
Jalan Ikan Dorang
Lebar jalan 5 meter
6
Jalan Ikan Paus
Lebar jalan 8 meter
PROFIL KECAMATAN MAYANGAN
KONDISI GEOGRAFIS
Kecamatan Mayangan merupakan salah satu dari lima
kecamatan yang ada di Kota Probolinggo. Kecamatan
Mayangan terletak pada 7º43’ Lintang utara dan 113º13’
Bujur Timur, dengan ketinggian daerah + 4 M dari
permukaan laut. Kecamatan Mayangan terletak di sebelah
utara Kota Probolinggo.
BATAS WILAYAH
Utara : Selat Madura
Timur : Kec. Dringu, Kab. Probolinggo
Selatan : Kecamatan Kanigaran
Barat : Kecamatan Kademangan
Luas wilayah Kecamatan Mayangan tercatat 8.655 Km²
yang terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu :
Kelurahan Wiroborang, Kelurahan Jati, Kelurahan
Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mayangan.
Kelurahan Mangunharjo merupakan kelurahan terluas di
Kecamatan Mayangan dengan luas wilayah 3.455 Km² atau
39.92 persen wilayah kecamatan. Sedangkan kelurahan
Wiroborang merupakan kelurahan dengan luas wilayah
terkecil yaitu 1.191 Km² (13.76 persen).
Delineasi Kawasan
Perencanaan berada
seluruhnya di Kelurahan
Mayangan Kecamatan
Mayangan Kota Probolinggo.
Luas wilayah perencanaan
(diluar Kawasan pesisir)
adalah 28,08 Ha.
Luas Kawasan Perencanaan
28,08 Ha
DELINEASI KAWASAN PERENCANAAN
PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN
1
Spot pembuangan sampah
rumah tangga di Kawasan
mayangan, dimanfaatkan
warga untuk mengurug area
pesisir pantai
1 Pengolahan Sampah
PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN
2Secara umum kawasan
Mayangan sudah memiliki
sarana drainase namun pada
titik tertentu masih terdapat
genangan air dengan durasi 1-2
jam (jalan Ikan Tengiri)
2 Drainase Kawasan
PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN
3
Tingkat kepadatan bangunan
hunian tinggi, ditemui sebagian
bangunan semi permanen
3 Perkampungan Kumuh
PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN
4 Area permukiman yang berdiri
diatas tanah “oloran” sebagian
besar difungsikan sebagai
rumah industri asbes dan crate
kayu bekas
4 Perkampungan Kumuh
VISI PENANGANAN & PENGEMBANGAN KAWASAN MAYANGAN
PENGEMBANGAN RTH
SEBAGAI ICON KAWASAN
PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH
PENGEMBANGAN
FASILITAS UMUM
PENGEMBANGAN WISATA
MANGROVE
(TAHAP 1)
PENANGANAN
KEKUMUHAN
(TAHAP 2)
PENGEMBANGAN
KAWASAN
VISI PENANGANAN & PENGEMBANGAN KAWASAN MAYANGAN
RTH dan Fasum2
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau & Fasum
Wisata Mangrove4
Pengembangan Wisata Mangrove dan Edukasi
Penanganan permukiman kumuh nelayan
Perdagangan & Jasa 3
Pengembangan Hasil Industri Olahan Ikan Lokal
Penanganan Permukiman Kumuh 1
Penanganan &
Pengembangan
Kawasan Tepi Air
Mayangan
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Profil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota MalangProfil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota Malangkomunikasiosp
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Sistem Proyeksi Peta
Sistem Proyeksi PetaSistem Proyeksi Peta
Sistem Proyeksi PetaLaili Aidi
 
Cheklist kebutuhan data
Cheklist kebutuhan dataCheklist kebutuhan data
Cheklist kebutuhan dataYoga Putut A
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahStasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahJoy Irman
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptxRTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptxjisajisajis
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1Yulianto Dwi Prasetyo
 
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2Bagus ardian
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 

What's hot (20)

Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kota
 
Profil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota MalangProfil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota Malang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
Sistem Proyeksi Peta
Sistem Proyeksi PetaSistem Proyeksi Peta
Sistem Proyeksi Peta
 
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 
Cheklist kebutuhan data
Cheklist kebutuhan dataCheklist kebutuhan data
Cheklist kebutuhan data
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahStasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahan
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptxRTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
 
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 

Similar to Profile KOTAKU Kota Probolinggo

20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabarAdvisory Specialist for P2KP
 
Profil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota PasuruanProfil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota Pasuruankomunikasiosp
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku revAdvisory Specialist for P2KP
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggokomunikasiosp
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRAdvisory Specialist for P2KP
 
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfPra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfBagongBopeng
 
Profil KOTAKU Kabupaten Kediri
Profil KOTAKU Kabupaten KediriProfil KOTAKU Kabupaten Kediri
Profil KOTAKU Kabupaten Kedirikomunikasiosp
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
 
Sosnas profile kotaku
Sosnas profile kotakuSosnas profile kotaku
Sosnas profile kotakuWiguna Aji
 
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakartaAdvisory Specialist for P2KP
 
Paparan Bappeda Renja Perkim.pdf
Paparan Bappeda Renja Perkim.pdfPaparan Bappeda Renja Perkim.pdf
Paparan Bappeda Renja Perkim.pdfJayaIvan
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
PAPARAN PKP edit.pptx
PAPARAN PKP  edit.pptxPAPARAN PKP  edit.pptx
PAPARAN PKP edit.pptxIsmailSSiMSi
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxAjieArief1
 
AMPL Komunitas-1.pptx
AMPL Komunitas-1.pptxAMPL Komunitas-1.pptx
AMPL Komunitas-1.pptxirfan650248
 
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMReview dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMBagus ardian
 
Paparan kick off review mission TA. 2017
Paparan kick off review mission TA.  2017Paparan kick off review mission TA.  2017
Paparan kick off review mission TA. 2017Bagus ardian
 
Profil KOTAKU Kabupaten Bondowoso
Profil KOTAKU Kabupaten BondowosoProfil KOTAKU Kabupaten Bondowoso
Profil KOTAKU Kabupaten Bondowosokomunikasiosp
 

Similar to Profile KOTAKU Kota Probolinggo (20)

20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
Profil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota PasuruanProfil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota Pasuruan
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku  rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
 
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten ProbolinggoProfil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
Profil KOTAKU Kabupaten Probolinggo
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
 
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfPra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
 
Profil KOTAKU Kabupaten Kediri
Profil KOTAKU Kabupaten KediriProfil KOTAKU Kabupaten Kediri
Profil KOTAKU Kabupaten Kediri
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
 
Sosnas profile kotaku
Sosnas profile kotakuSosnas profile kotaku
Sosnas profile kotaku
 
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
 
Paparan Bappeda Renja Perkim.pdf
Paparan Bappeda Renja Perkim.pdfPaparan Bappeda Renja Perkim.pdf
Paparan Bappeda Renja Perkim.pdf
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
PAPARAN PKP edit.pptx
PAPARAN PKP  edit.pptxPAPARAN PKP  edit.pptx
PAPARAN PKP edit.pptx
 
rakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptxrakornis 2021 final 1.pptx
rakornis 2021 final 1.pptx
 
Laporan_Besusu Tengah.doc
Laporan_Besusu Tengah.docLaporan_Besusu Tengah.doc
Laporan_Besusu Tengah.doc
 
profile kotaku
 profile kotaku profile kotaku
profile kotaku
 
AMPL Komunitas-1.pptx
AMPL Komunitas-1.pptxAMPL Komunitas-1.pptx
AMPL Komunitas-1.pptx
 
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMReview dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
 
Paparan kick off review mission TA. 2017
Paparan kick off review mission TA.  2017Paparan kick off review mission TA.  2017
Paparan kick off review mission TA. 2017
 
Profil KOTAKU Kabupaten Bondowoso
Profil KOTAKU Kabupaten BondowosoProfil KOTAKU Kabupaten Bondowoso
Profil KOTAKU Kabupaten Bondowoso
 

More from komunikasiosp

Profil KOTAKU Kota Kediri
Profil KOTAKU Kota KediriProfil KOTAKU Kota Kediri
Profil KOTAKU Kota Kedirikomunikasiosp
 
Profil KOTAKU Kota Blitar
Profil KOTAKU Kota BlitarProfil KOTAKU Kota Blitar
Profil KOTAKU Kota Blitarkomunikasiosp
 
Profil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota BatuProfil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota Batukomunikasiosp
 
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten TulungagungProfil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagungkomunikasiosp
 
Profil KOTAKU Kabupaten Trenggalek
Profil KOTAKU Kabupaten TrenggalekProfil KOTAKU Kabupaten Trenggalek
Profil KOTAKU Kabupaten Trenggalekkomunikasiosp
 
Profil KOTAKU Kabupaten Situbondo
Profil KOTAKU Kabupaten SitubondoProfil KOTAKU Kabupaten Situbondo
Profil KOTAKU Kabupaten Situbondokomunikasiosp
 
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten MalangProfil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten Malangkomunikasiosp
 
Profil KOTAKU Kabupaten Lumajang
Profil KOTAKU Kabupaten LumajangProfil KOTAKU Kabupaten Lumajang
Profil KOTAKU Kabupaten Lumajangkomunikasiosp
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jemberkomunikasiosp
 
Profil Kotaku kabupaten blitar
Profil Kotaku kabupaten blitarProfil Kotaku kabupaten blitar
Profil Kotaku kabupaten blitarkomunikasiosp
 

More from komunikasiosp (10)

Profil KOTAKU Kota Kediri
Profil KOTAKU Kota KediriProfil KOTAKU Kota Kediri
Profil KOTAKU Kota Kediri
 
Profil KOTAKU Kota Blitar
Profil KOTAKU Kota BlitarProfil KOTAKU Kota Blitar
Profil KOTAKU Kota Blitar
 
Profil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota BatuProfil KOTAKU Kota Batu
Profil KOTAKU Kota Batu
 
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten TulungagungProfil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
 
Profil KOTAKU Kabupaten Trenggalek
Profil KOTAKU Kabupaten TrenggalekProfil KOTAKU Kabupaten Trenggalek
Profil KOTAKU Kabupaten Trenggalek
 
Profil KOTAKU Kabupaten Situbondo
Profil KOTAKU Kabupaten SitubondoProfil KOTAKU Kabupaten Situbondo
Profil KOTAKU Kabupaten Situbondo
 
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten MalangProfil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
 
Profil KOTAKU Kabupaten Lumajang
Profil KOTAKU Kabupaten LumajangProfil KOTAKU Kabupaten Lumajang
Profil KOTAKU Kabupaten Lumajang
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
 
Profil Kotaku kabupaten blitar
Profil Kotaku kabupaten blitarProfil Kotaku kabupaten blitar
Profil Kotaku kabupaten blitar
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

Profile KOTAKU Kota Probolinggo

  • 2. LANDASAN-LATAR BELAKANG-TUJUAN & STRATEGI PELAKSANAAN KOTAKU KONDISI UMUM KOTA PROBOLINGGO PROFILE KUMUH KOTA PROBOLINGGO INVESTASI INFRASTRUKTUR 2017&2018 KOLABORASI PROGRAM & PENGURANGAN KUMUH 6 5 4 3 2 1 SKALA KAWASAN KOTA PROBOLINGGO
  • 3. LATAR BELAKANG-TUJUAN & RUANG LINGKUP PROGRAM KOTAKU 1
  • 4. LANDASAN KEBIJAKAN UU NO. 7/2007 (RPJPN TAHUN 2005-2025) MEWUJUDKAN KOTA TANPA PERMUKIMAN KUMUH UU NO. 1/2011 (PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) MENYELENGGARAKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, TERATUR, HARMONIS, DAN BERKELANJUTAN PERPRES NO. 2/2015 (RPJMN TAHUN 2015-2019) TARGET NASIONAL PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH = 38.431 HA PP NO. 14/2016 (PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) MENGENDALIKAN DAN MENGEMBANGKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MELALUI KETERPADUAN PRASARANA,SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMEN NO. 2/2016 (PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH) MEWUJUDKAN FUNGSI LINGKUNGAN HUNIAN DAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN MELALUI : PENGEMBANGAN YANG TELAH ADA, PEMBANGUNAN BARU, DAN PEMBANGUNAN KEMBALI PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN Agenda Habitat Rio +20 SDG’s MDG’sAMANAT INTERNASIO NAL
  • 5. q Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019 adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat. q Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan National Slum Up-grading Program (NSUP) atau Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) q Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Penguatan Peran Pemda sebagai Nakhoda dan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota q Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. LATAR BELAKANG
  • 6. TUJUAN KOTAKU § Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan § Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha; § Terbentuknya Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik; § Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); § Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. TUJUAN ANTARA TUJUAN AKHIR Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman : Layak huni Produktif Berkelanjutan
  • 7. STRATEGI PELAKSANAAN KOTAKU 1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program; 2. Menggunakan perencanaan partisipatif untuk menyusun program masyarakat; 3. Memanfaatkan dan memfungsikan BKM/LKM yang telah dibentuk melalui program di bidang cipta karya sebagai pengelola program; 4. Memanfaatkan dan memfungsikan KSM sebagai pelaksana kegiatan; 5. Memanfaatkan dan memfungsikan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sebagai pemanfaat dan pemelihara infrastruktur permukiman; 6. Melakukan sinergi pendampingan antar program; 7. Mengedepankan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan; dan 8. Mendorong pembangunan infrastruktur permukiman secara swadaya oleh masyarakat.
  • 8. KONDISI UMUM KOTA PROBOLINGGO 2
  • 9. LUAS WILAYAH 56.667 Ha WIL.ADMINISTRATIF PEMBAGIAN 5 29 KECAMATAN KELURAHAN KOTA PROBOLINGGO KONDISI UMUM ADALAH KOTA di Provinsi JAWA TIMUR, TERLETAK SEKITAR 100KM SEBELAH TENGGARA SURABAYA. KOTA PROBOLINGGO BERBATASAN dengan Selat madura di wilayah utara. PROBOLINGGO MERUPAKAN KOTA TERBESAR KEEMPAT DI JAWA TIMUR DAN TERLETAK DI WILAYAH TAPAL KUDA yang menjadi jalur utama dari pulau Jawa dengan Pulau Bali.
  • 10. 1. Wilayah Aliran Kali Kedunggaleng 2. Wilayah Aliran Kali Umbul 3. Wilayah Aliran Kali Banger 4. Wilayah Aliran Kali Legundi 5. Wilayah Aliran Kali Kasbah 6. Wilayah Aliran Kali Pancur Sungai di Kota Probolinggo WILAYAH BADAN AIR KOTA PROBOLINGGO di Provinsi JAWA TIMUR, TERLETAK SEKITAR 100KM SEBELAH TENGGARA SURABAYA. KOTA PROBOLINGGO memiliki 6 wilayah aliran sungai.
  • 11. VISI KOTA PROBOLINGGO “Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan” Misi 4 RPJMD Kota Probolinggo Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan.
  • 12. PROFILE KUMUH KOTA PROBOLINGGO 3
  • 13. LUAS WILAYAH NON KUMUH LUAS WILAYAH KUMUH 96,6% 0,34 % Prosentase wilayah kumuh Kota Probolinggo Luas kawasan kumuh di Kota Probolinggo adalah 193,56 Ha, sedangkan Luas Wilayah Kota Probolinggo adalah 56.667 Ha Setara 0,34 %. Luas wilayah Kota Probolinggo
  • 14. SK Walikota Probolinggo Nomor : 188.45 / 502 / KEP/ 425.012 / 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Probolinggo Dasar Hukum Penanganan Permukiman Kumuh No Lokasi Luas Real lokasi sesuai SK 1 Kawasan Curah Grinting 19,89 2 Kawasan Jrebeng Kulon 3,73 3 Kawasan Jrebeng Lor 21,89 4 Kawasan Kademangan 6,56 5 Kawasan Kanigaran 6,16 6 Kawasan Mayangan 10,16 7 Kawasan Pakistaji 6,59 8 Kawasan Pilang 2,58 9 Kawasan Sukabumi 14,82 10 Kawasan Sumber Taman 8,66 11 Kawasan Sumber Wetan 3,40 12 Kawasan Wiroborang 5,80 13 Kawasan Wonoasih 10,94 14 Triwung kidul 5,54 15 Triwung Lor 5,53 16 Pilang (RT.04/RW.01) 4,61 17 Pilang (RT.01-06/RW.03) 16,42 18 Kebonsari Kulon 30,35 19 Jati 3,29 20 Mangunharjo 6,82 Luas Total 193,56
  • 15. ASPEK KRETERIA PERMASALA HAN BANGUNAN GEDUNG 1 Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk 27% 2 Kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang 0% 3 Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamananpetir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan 7% JALAN LINGKUNGAN 1 Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman 1% 2 Lebar jalan yang tidak memadai 23% PENYEDIAAN AIR MINUM 1 Ketidaktersediaan akses air minum 26% 2 Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu 21% DRAINASE LINGKUNGAN 1 Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan 1% 2 Ketidak tersediaan drainase 14% 3 Ketidakterhubungan dengan sistem drainase skala kota 1% 4 Tidak terpeliharanya drainase 82% 5 Kualitas kontruksi drainase 23% PENGELOLAAN AIR LIMBAH 1 Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah 14% 2 Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis 14% PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1 Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan 61% 2 Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 54% 3 Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah 61% PENGAMANAN KEBAKARAN 1 Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 33% 2 Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memadai 100% ASPEK DAN KRITERIA KEKUMUHAN (Berdasarkan Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016) KONDISI KOTA PROBOLINGGO
  • 16. UNIT Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis 3.789 METER Panjang jalan dengan permukaan rusak 118.354 METER Panjang saluran drainase rusak 50.527 KK tidak terakses air minum berkualitas/aman 13.230 KK tidak terakses sistem air limbah standar teknis 8.574 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis 32.752 BASELINE KOTAKU KOTA PROBOLINGGO
  • 18. INVESTRASI INFRASTRUKTUR 20171 No Nama KSM Jenis Volume Kegiatan Satuan BDI (Rp) 1 Anggur 1 Drainase Lingkungan 390 meter 135,027,000 2 Anggur 3 Jalan Paving Block 301 meter 77,288,000 3 Anggur 2 Drainase Lingkungan 296 meter 134,185,000 4 Anggur 4 Jalan Paving Block 421 meter 148,500,000 495,000,000Total KEGIATAN BDI TAHUN 2017 KELURAHAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO Rp. 495.000.000T O T A L Drainase Lingkungan 1 Vol 390 Meter Rp.135.027.000 Drainase Lingkungan 2 Vol 296 Meter Rp.134.185.00 Jalan Paving Blok 1 Vol 301 Meter Rp. 77.288.000 Jalan Paving Blok 2 Vol 421 Meter Rp. 148.500.000
  • 19. 2 Rp. 18.105.542.000T O T A L Drainase Lingkungan Rp. 13.155.499.000 Gerobak/Motor Sampah Rp. 1.248.238.000 IPAL Setempat Rp. 27.000.000 Jalan Beton Rp. 192.555.000 No Jenis Kegiatan Volume Jumlah BDI BDI Scale Up (Rp) 1 Drainase Lingkungan 24960.2 11,623,290,000 1,532,209,000 2 Gerobak/Motor Sampah 35 1,168,238,000 80,000,000 3 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat 4 27,000,000 4 Jalan Beton 511.18 192,555,000 5 Jalan Paving Block 5952.6 2,478,879,000 127,791,000 6 Pintu Air 2 11,500,000 7 Septictank Komunal 25 752,060,000 8 Sumur Resapan Air Hujan 12 26,600,000 9 Tembok Penahan (Siring/Plengsengan/Bronjong) 11 8,920,000 10 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R 1 76,500,000 Grand Total 31513.98 16,365,542,000 1,740,000,000 Jalan Paving Block Rp. 2.606.670.000 Pintu Air Septictank Komunal Sumur Resapan Air Hujan Tembok Penahan Rp. 11.500.000 Rp. 752.060.000 Rp. 26.600.000 Rp. 8.920.000 TPS 3R Rp. 76.500.000 INVESTRASI INFRASTRUKTUR 2018
  • 20. KOLABORASI PENDAAN & PENGURANGAN KUMUH 5
  • 21. REALISASI KOLABORASI KEGIATAN PENDANAAN S/D TAHUN 2018 Swasta, Swadaya dll APBN (PUSAT NON BDI) Rp. 17.815.610.000 APBD I (PROVINSI) Rp. 200.000.000 BUMD Rp. 493.000.000 DANA LAINNYA Rp. 66.000.000 46.177.228.000 APBD II (KOTA) Rp. 27.527.618.000 LSM/NGO Rp. 75.000.000
  • 22. KETERANGAN 1 Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2017 2 Nama Lembaga/Program APBD 3 Nama Kegiatan Jalan Paving K300 4 Lokasi Kegiatan RT 07 RW 03 5 Kelurahan Kedopok 6 Volume Kegiatan 2 x 66 M 7 Sumber Dana APBD Kota Probolinggo a Input Sumber dana Rp. 30.097.000 (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) b Swadaya Rp. - c Total Rp. 30.097.000 (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 8 Penerima Manfaat Input jumlah Pemanfaat (L = 59 Jiwa, P = 62 Jiwa, Total = 121 Jiwa) 9 Status Lokasi Keg Lokasi Flag
  • 23. KETERANGAN 1Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2016 2Nama Lembaga/Program Direktorat PKP Kementerian PUPR 3Nama Kegiatan Drainase Lingkungan 4Lokasi Kegiatan RT 2, 3, 5 dan 6/RW 3 5Kelurahan Pilang 6Volume Kegiatan 3149 m 7Sumber Dana PUPR Pusat Rp. 372.579.000 8Penerima Manfaat Input jumlah Pemanfaat (L = 638 Jiwa, P = 614 Jiwa, Total = 1252 Jiwa) 9Status Lokasi Keg di dalam Deliniasi 10Pengurangan Kumuh 1.324 ha
  • 24. KETERANGAN 1Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2017 2Nama Lembaga/Program Kementerian PUPR/Penataan Kawasan Permukiman Kumuh 3Nama Kegiatan Jalan Aspal Hotmix 4Lokasi Kegiatan RT002-RW016 5Kelurahan Kebonsari Kulon 6Volume Kegiatan 756 meter 7Sumber Dana a Input Sumber dana Rp. 307.740.000 b Swadaya Rp. c Total Rp. 307.740.000 8Penerima Manfaat L = 207 Jiwa, P = 242 Jiwa, Total = 449 Jiwa)
  • 25. KETERANGAN 1Tahun Pelaksanaan Kegiatan TAHUN 2017 2Nama Lembaga/Program PU Penataan Ruang Kota probolinggo 3Nama Kegiatan IPAL KOMUNAL 4Lokasi Kegiatan RT003-RW005 5Kelurahan SUMBERTAMAN 6Volume Kegiatan 1 UNIT 7Sumber Dana a Input Sumber dana Rp. 330.000.000,- b Swadaya Rp. - c Total Rp. 330.000.000,- 8Penerima Manfaat Input jumlah Pemanfaat (L = 180 Jiwa, P = 140 Jiwa, Total = 220 Jiwa)
  • 26. PENGURANGAN KUMUH KOTA PROBOLINGGO Luas Kumuh 193,74 Ha Luas kumuh Akhir 2017 148,26 Luas kumuh Akhir 2018 32,98 Ha
  • 27. SKALA KAWASAN KOTA PROBOLINGGO 6
  • 28. Cluster prioritas 2. kawasan Mayangan (Mayangan, Mangunharjo) 16,98 Ha Cluster prioritas 1. kawasan kanigaran (Kebonsari Kulon, Kebonsari Wetan, Jrebeng Lor, Kanigaran) Cluster prioritas 3. kawasan Triwung Kidul (Triwung Kidul) PENETAPAN SKALA KAWASAN PRIORITAS KOTA PROBOLINGGO
  • 29. PROFIL KAWASAN MAYANGAN Pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Majapahit ke-IV (1350-1389) dalam buku Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca, Probolinggo merupakan sebuah pedukuhan kecil yang dikenal dengan nama “Banger” (diambil dari nama sungai yang mengalir daerah ini). Di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, Banger kemudian berkembang menjadi Pakuwon. Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan turut dikuasai oleh Bre Wirabumi. Banger kemudian menjadi lokasi perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”. Pada tahun 1743 seluruh daerah di timur Pasuruan (termasuk Banger) berada dalam penguasaan VOC, untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger dengan gelar Tumenggung. Pada tahun 1768 Kyai Djojolelono yang menyadari politik adu domba VOC kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger dan memilih untuk mengembara (lelono). Sebagai pengganti, Kompeni kemudian mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro sebagai Bupati Banger ke-II. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro diubah menjadi “Probolinggo”, “Probo” berarti sinar, “Linggo” berarti tugu, badan, tanda peringatan atau juga tongkat. “Probolinggo” berarti sinar yang berbentuk tugu/gada/tongkat (nama tersebut kemungkinan merujuk pada penggambaran meteor atau bintang jatuh). Kelurahan Mayangan Adalah salah satu dari sekian banyak kelurahan di Probolinggo sekarang, Disana terdapat beberapa spot Wisata yang cukup menarik, salah satunya adalah Benteng Mayangan bekas peninggalan VOC, dan ada juga basecamp bagi para wisatawan yang akan berwisata ke pulau Gili Ketapang yang terkenal keindahaan nya. Benteng Mayanga n
  • 30. PROFIL KAWASAN MAYANGAN 1 2 543 6 1 Jalan Ikan Tongkol Lebar jalan 9 meter 2 Jalan Ikan Tengiri Lebar jalan 6 meter 3 Jalan Ikan Banyar Lebar jalan 3.5 meter 4 Jalan Ikan Kakap Lebar jalan 5 meter 5 Jalan Ikan Dorang Lebar jalan 5 meter 6 Jalan Ikan Paus Lebar jalan 8 meter
  • 31. PROFIL KECAMATAN MAYANGAN KONDISI GEOGRAFIS Kecamatan Mayangan merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Probolinggo. Kecamatan Mayangan terletak pada 7º43’ Lintang utara dan 113º13’ Bujur Timur, dengan ketinggian daerah + 4 M dari permukaan laut. Kecamatan Mayangan terletak di sebelah utara Kota Probolinggo. BATAS WILAYAH Utara : Selat Madura Timur : Kec. Dringu, Kab. Probolinggo Selatan : Kecamatan Kanigaran Barat : Kecamatan Kademangan Luas wilayah Kecamatan Mayangan tercatat 8.655 Km² yang terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu : Kelurahan Wiroborang, Kelurahan Jati, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mayangan. Kelurahan Mangunharjo merupakan kelurahan terluas di Kecamatan Mayangan dengan luas wilayah 3.455 Km² atau 39.92 persen wilayah kecamatan. Sedangkan kelurahan Wiroborang merupakan kelurahan dengan luas wilayah terkecil yaitu 1.191 Km² (13.76 persen).
  • 32. Delineasi Kawasan Perencanaan berada seluruhnya di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Luas wilayah perencanaan (diluar Kawasan pesisir) adalah 28,08 Ha. Luas Kawasan Perencanaan 28,08 Ha DELINEASI KAWASAN PERENCANAAN
  • 33. PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN 1 Spot pembuangan sampah rumah tangga di Kawasan mayangan, dimanfaatkan warga untuk mengurug area pesisir pantai 1 Pengolahan Sampah
  • 34. PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN 2Secara umum kawasan Mayangan sudah memiliki sarana drainase namun pada titik tertentu masih terdapat genangan air dengan durasi 1-2 jam (jalan Ikan Tengiri) 2 Drainase Kawasan
  • 35. PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN 3 Tingkat kepadatan bangunan hunian tinggi, ditemui sebagian bangunan semi permanen 3 Perkampungan Kumuh
  • 36. PETA PERMASALAHAN KAWASAN MAYANGAN 4 Area permukiman yang berdiri diatas tanah “oloran” sebagian besar difungsikan sebagai rumah industri asbes dan crate kayu bekas 4 Perkampungan Kumuh
  • 37. VISI PENANGANAN & PENGEMBANGAN KAWASAN MAYANGAN PENGEMBANGAN RTH SEBAGAI ICON KAWASAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM PENGEMBANGAN WISATA MANGROVE (TAHAP 1) PENANGANAN KEKUMUHAN (TAHAP 2) PENGEMBANGAN KAWASAN
  • 38. VISI PENANGANAN & PENGEMBANGAN KAWASAN MAYANGAN RTH dan Fasum2 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau & Fasum Wisata Mangrove4 Pengembangan Wisata Mangrove dan Edukasi Penanganan permukiman kumuh nelayan Perdagangan & Jasa 3 Pengembangan Hasil Industri Olahan Ikan Lokal Penanganan Permukiman Kumuh 1 Penanganan & Pengembangan Kawasan Tepi Air Mayangan