SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
RAKOR POKJA CIP NUDP
FUNGSI KELEMBAGAAN
POKJA CIP NUDP
TANGERANG SELATAN
14 NOVEMBER 2023
01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT
KEHADIRAN NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT (NUDP)
01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT
NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT (NUDP) SEBAGAI PAYUNG KOORDINASI
• Koordinasi antara BPIW, BAPPENAS, dan BANGDA
• Tujuan: memberi arahan dan dukungan terhadap
investasi infrastruktur kota
• BPIW bertanggungjawab terhadap kegiatan NUIS,
ICP, SDF, SAF dan PADP
• BAPPENAS bertanggungjawab terhadap
penyusunan kebijakan perkotaan untuk mendorong
pengembangan perkotaan terpadu
• BANGDA bertanggungjawab terhadap kegiatan CIP,
CPS pada tingkat kota, SYSDEV, EO dan OSP
01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT
PERBAIKAN PERENCANAAN KOTA MELALUI NUDP
Kebijakan
Perkotaan
Nasional
+ Tim
Koordinasi
Pembangunan
Perkotaan
Nasional
(TKPPN)
Pemerintah
Pusat
Visi Walikota
Penyerasian sinkronisasi
dengan rencana sektoral dan
kajian strategis lainnya
Data dan
Informasi
Integrasi
dengan
Jaringan
Informasi
Geospasial
Nasional
(JIGN)
Kebijakan
Satu Peta
atau PKSP
RDTR +
Strategic
Area
Framework
(SAF)
RTRW + Spatial
Development
Framework (SDF)
Pengendalia
n
Pembangun
an
RPJMD
RKPD
Capital
Investment
Planning
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Mitra
Pembangunan
Bagi Kota dan Kawasan perkotaan, NUDP dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas kota peserta
dalam perencanaan terpadu serta memprioritaskan program investasi (capital investment planning)
1. Tersusunnya strategi
nasional
pembangunan
infrastruktur
perkotaan.
3 INDIKATOR UTAMA TUJUAN NUDP
2. Tersusunnya rencana
dan program
pembangunan
perkotaan terpadu.
3. Keterpaduan antara
kerangka perencanaan
investasi dan
penganggaran.
Kegiatan NUDP dimulai pada tahun 2020 dan
akan berakhir pada Desember 2024.
01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT
CIP NUDP TAHAP 1 DAN TAHAP 2
01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT
CAPITAL INVESTMENT PLANNING (CIP) – NUDP
Mengintegrasikan tujuan rencana tata ruang,
pertimbangan sosial dan lingkungan, rencana
infrastruktur, rencana pendanaan dan
anggaran, serta harus terangkum pada
Rencana Investasi Modal (CIP) yang
terkonsolidasi
Menerapkan sistem Rencana Investasi Modal
yang menggunakan sistem perangkat lunak
berbasis IT.
Menyediakan sistem interface di tingkat
nasional yang memberikan gambaran investasi
modal secara terkonsolidasi di semua kota
yang menjadi lokasi intervensi NUDP.
Meningkatkan kapasitas pemerintah kota
dalam menyusun prirotisasi investasi
Pemerintah kota memiliki
kemampuan terbatas untuk
mengakses pembiayaan alternatif
Kebutuhan prioritasisasi
Pembangunan dengan
keterbatasan Anggaran daerah
Kebutuhan integrasi rencana
spasial dan aspasial dalam
Pembangunan kota
Diperlukan sebuah platform untuk
mengintegrasikan rencana pembangunan dan
rencana penganggaran (termasuk pembiayaan
alternatif)
Pertimbangan
Sustainability
dan
Smart
Concept
01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT
Titik
Integrasi
CIP
dalam
Proses
RPJMD
01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT
KONTRIBUSI CAPITAL INVESTMENT PLANNING (CIP) – NUDP
01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT
Titik
Integrasi
CIP
dalam
Proses
RKPD
01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT
KONTRIBUSI CAPITAL INVESTMENT PLANNING (CIP) – NUDP
02 | TUGAS DAN FUNGSI POKJA CIP NUDP
Memberikan kontribusi dan masukan strategis dalam mengembangkan kebijakan
maupun penentuan Prioritas Rencana Investasi Infrastruktur berbasis spasial dan
aspasial Kota Tangerang Selatan,
Fasilitasi penyusunan Program dan Kegiatan NUDP khususnya Program CIP NUDP,
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Investasi Infrastruktur,
Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Investasi Infrastruktur dengan OPD di
lingkungan Kota Tangerang Selatan,
Menyelaraskan perencanaan Program Investasi Infrastruktur dengan perencanaan
Pembangunan Nasional, Provinsi dan Wilayah,
Mengelola tata laksana dan program kegiatan POKJA CIP Kota Tangerang Selatan
02 | TUGAS DAN FUNGSI POKJA CIP NUDP
Melaksanakan review terhadap peraturan perundang-undangan
serta menyusun kebijakan yang mengatur pembangunan
perkotaan Kota Tangerang Selatan
Membangun kesepakatan bersama untuk harmonisasi kebijakan
dan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan
perkotaan
Melakukan analisis dan rekomendasi kebijakan, kelembagaan, dan
peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk
pembangunan perkotaan tingkat pusat maupun daerah
Pokja Regulasi dan Kelembagaan ~ Pokja Pengembangan Kapasitas
Sumber : Kepmen PPN Ka Bappenas No. 067 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
02 | TUGAS DAN FUNGSI POKJA CIP NUDP
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan program, dan kegiatan
Pembangunan perkotaan sesuai dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Rancangan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN)
yang mengakomodasi New Urban Agenda (NUA) dan Sustainable Development Goals (SDGs)
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan
perkotaan multi sektor dan multi stakeholder serta pelaksanaan Bersama dengan mitra
pembangunan
Membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan pembangunan perkotaan lainnya
Mensosialisasikan kebijakan, peraturan perundangan, pendekatan penyelesaian
permasalahan, dan contoh pembelajaran dalam pembangunan perkotaan
Menetapkan indikator, Menyusun, memantau, serta mengevaluasi Pembangunan dan
pengelolaan perkotaan dengan mengintgrasikan indikator tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)
Pokja Perencanaan, Pemantauan Evaluasi, Pembiayaan, dan Kemitraan
~ Pokja Perencanaan Pembangunan Kota Terpadu
Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim
Pelaksana
Sumber : Kepmen PPN Ka Bappenas No. 067 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
02 | TUGAS DAN FUNGSI POKJA CIP NUDP
Melakukan koordinasi dan memastikan integrasi Pembangunan perkotaan
berdasarkan rencana pembangunan dan kegiatan Pembangunan yang
bersifat strategis
Merumuskan penyelesaian permasalahan Pembangunan perkotaan
Melakukan analisis dan rekomendasi kebijakan khususnya terkait
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota baik di tingkat pusat
maupun daerah
Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada
Ketua Tim Pelaksana
Pokja Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan ~ Pokja Capital Investment Planning
Sumber : Kepmen PPN Ka Bappenas No. 067 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional

More Related Content

Similar to RAPAT POKJA CIP

PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIPERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIBagus ardian
 
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Panembahan Senopati Sudarmanto
 
10_03 BPSDM Riau SPP.pdf
10_03 BPSDM Riau SPP.pdf10_03 BPSDM Riau SPP.pdf
10_03 BPSDM Riau SPP.pdfindrasyarif3
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-revAdvisory Specialist for P2KP
 
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi  RPJMD-RPJMN 2015-2019Harmonisasi  RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.pptPAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.pptZaenChannel1
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabarAdvisory Specialist for P2KP
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedafionarazqa
 
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaBuku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaNengah Sudata
 
Penyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sriPenyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sriSrie Maryati
 
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMDSinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMDDadang Solihin
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianAbdul Kohar
 
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN TV Desa
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Salim S Ag
 

Similar to RAPAT POKJA CIP (20)

PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIPERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
 
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
 
M.docx
M.docxM.docx
M.docx
 
10_03 BPSDM Riau SPP.pdf
10_03 BPSDM Riau SPP.pdf10_03 BPSDM Riau SPP.pdf
10_03 BPSDM Riau SPP.pdf
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
 
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
 
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi  RPJMD-RPJMN 2015-2019Harmonisasi  RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.pptPAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610  perubahan paradigma program KOTAKU rev20160610  perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappeda
 
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaBuku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
 
Kuliah ke 8
Kuliah ke 8Kuliah ke 8
Kuliah ke 8
 
Penyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sriPenyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sri
 
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMDSinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
 
Renstra revisi dpmptsp
Renstra revisi dpmptsp Renstra revisi dpmptsp
Renstra revisi dpmptsp
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
 
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
Uclg aspac melokalkan sd gs tpb tv desa 06 oct 2020 | PAPARAN KADES IWAN
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
 

More from Bagus ardian

Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfBagus ardian
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfBagus ardian
 
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Bagus ardian
 
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERLAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERBagus ardian
 
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPPetunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPBagus ardian
 
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Bagus ardian
 
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021Bagus ardian
 
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Bagus ardian
 
Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Bagus ardian
 
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Bagus ardian
 
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Bagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasResume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoResume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoBagus ardian
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariBagus ardian
 
New Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasNew Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasBagus ardian
 
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019Bagus ardian
 
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoKarya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoBagus ardian
 
Program New Site Development NUSP Phase 2
Program New Site Development NUSP Phase 2Program New Site Development NUSP Phase 2
Program New Site Development NUSP Phase 2Bagus ardian
 

More from Bagus ardian (20)

Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Juni 2023.pdf
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 2 - 2023.pdf
 
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdfComplaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
Complaint Handling Report - Periode Triwulan 1 - 2023.pdf
 
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022
 
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBERLAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
LAPORAN QAQC BSPS NAHP FY 2022 PERIODE DESEMBER
 
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHPPetunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
Petunjuk Konstruksi Bangunan Rumah BSPS NAHP
 
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
Penilaian Kualitas Rumah Layak Huni - RLH Program BSPS & BP2BT NAHP TA 2021
 
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
EVALUASI DATA BSPS NAHP TA 2018 - TA 2021
 
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
Virtual Monitoring November 2021 - BSPS NAHP TA 2021
 
Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent Struktur LED Transparent
Struktur LED Transparent
 
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
Pelaksanaan RA & QAQC pada BSPS NAHP TA 2021
 
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
Penjelasan Pelaksanaan QAQC pada Program BSPS NAHP TA 2020
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten KapuasResume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
Resume Pelaksanaan New Site Development Kabupaten Kapuas
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoResume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Palopo
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota KendariResume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Kendari
 
New Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. KapuasNew Site Development Kab. Kapuas
New Site Development Kab. Kapuas
 
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
NUSP-2 Profile in Bima City FY 2019
 
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota PalopoKarya Tulis New Site Development Kota Palopo
Karya Tulis New Site Development Kota Palopo
 
Program New Site Development NUSP Phase 2
Program New Site Development NUSP Phase 2Program New Site Development NUSP Phase 2
Program New Site Development NUSP Phase 2
 

Recently uploaded

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 

RAPAT POKJA CIP

  • 1. RAKOR POKJA CIP NUDP FUNGSI KELEMBAGAAN POKJA CIP NUDP TANGERANG SELATAN 14 NOVEMBER 2023
  • 2. 01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT KEHADIRAN NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT (NUDP)
  • 3. 01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT (NUDP) SEBAGAI PAYUNG KOORDINASI • Koordinasi antara BPIW, BAPPENAS, dan BANGDA • Tujuan: memberi arahan dan dukungan terhadap investasi infrastruktur kota • BPIW bertanggungjawab terhadap kegiatan NUIS, ICP, SDF, SAF dan PADP • BAPPENAS bertanggungjawab terhadap penyusunan kebijakan perkotaan untuk mendorong pengembangan perkotaan terpadu • BANGDA bertanggungjawab terhadap kegiatan CIP, CPS pada tingkat kota, SYSDEV, EO dan OSP
  • 4. 01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT PERBAIKAN PERENCANAAN KOTA MELALUI NUDP Kebijakan Perkotaan Nasional + Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN) Pemerintah Pusat Visi Walikota Penyerasian sinkronisasi dengan rencana sektoral dan kajian strategis lainnya Data dan Informasi Integrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Kebijakan Satu Peta atau PKSP RDTR + Strategic Area Framework (SAF) RTRW + Spatial Development Framework (SDF) Pengendalia n Pembangun an RPJMD RKPD Capital Investment Planning Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Mitra Pembangunan Bagi Kota dan Kawasan perkotaan, NUDP dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas kota peserta dalam perencanaan terpadu serta memprioritaskan program investasi (capital investment planning) 1. Tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan. 3 INDIKATOR UTAMA TUJUAN NUDP 2. Tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu. 3. Keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran. Kegiatan NUDP dimulai pada tahun 2020 dan akan berakhir pada Desember 2024.
  • 5. 01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT CIP NUDP TAHAP 1 DAN TAHAP 2
  • 6. 01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT CAPITAL INVESTMENT PLANNING (CIP) – NUDP Mengintegrasikan tujuan rencana tata ruang, pertimbangan sosial dan lingkungan, rencana infrastruktur, rencana pendanaan dan anggaran, serta harus terangkum pada Rencana Investasi Modal (CIP) yang terkonsolidasi Menerapkan sistem Rencana Investasi Modal yang menggunakan sistem perangkat lunak berbasis IT. Menyediakan sistem interface di tingkat nasional yang memberikan gambaran investasi modal secara terkonsolidasi di semua kota yang menjadi lokasi intervensi NUDP. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam menyusun prirotisasi investasi Pemerintah kota memiliki kemampuan terbatas untuk mengakses pembiayaan alternatif Kebutuhan prioritasisasi Pembangunan dengan keterbatasan Anggaran daerah Kebutuhan integrasi rencana spasial dan aspasial dalam Pembangunan kota Diperlukan sebuah platform untuk mengintegrasikan rencana pembangunan dan rencana penganggaran (termasuk pembiayaan alternatif) Pertimbangan Sustainability dan Smart Concept
  • 7. 01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT Titik Integrasi CIP dalam Proses RPJMD
  • 8. 01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT KONTRIBUSI CAPITAL INVESTMENT PLANNING (CIP) – NUDP
  • 9. 01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT Titik Integrasi CIP dalam Proses RKPD
  • 10. 01 | NATIONAL URBAN DEVELOPMENT PROJECT KONTRIBUSI CAPITAL INVESTMENT PLANNING (CIP) – NUDP
  • 11. 02 | TUGAS DAN FUNGSI POKJA CIP NUDP Memberikan kontribusi dan masukan strategis dalam mengembangkan kebijakan maupun penentuan Prioritas Rencana Investasi Infrastruktur berbasis spasial dan aspasial Kota Tangerang Selatan, Fasilitasi penyusunan Program dan Kegiatan NUDP khususnya Program CIP NUDP, Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Investasi Infrastruktur, Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Investasi Infrastruktur dengan OPD di lingkungan Kota Tangerang Selatan, Menyelaraskan perencanaan Program Investasi Infrastruktur dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Wilayah, Mengelola tata laksana dan program kegiatan POKJA CIP Kota Tangerang Selatan
  • 12. 02 | TUGAS DAN FUNGSI POKJA CIP NUDP Melaksanakan review terhadap peraturan perundang-undangan serta menyusun kebijakan yang mengatur pembangunan perkotaan Kota Tangerang Selatan Membangun kesepakatan bersama untuk harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan perkotaan Melakukan analisis dan rekomendasi kebijakan, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pembangunan perkotaan tingkat pusat maupun daerah Pokja Regulasi dan Kelembagaan ~ Pokja Pengembangan Kapasitas Sumber : Kepmen PPN Ka Bappenas No. 067 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
  • 13. 02 | TUGAS DAN FUNGSI POKJA CIP NUDP Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan program, dan kegiatan Pembangunan perkotaan sesuai dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Rancangan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) yang mengakomodasi New Urban Agenda (NUA) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan perkotaan multi sektor dan multi stakeholder serta pelaksanaan Bersama dengan mitra pembangunan Membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan pembangunan perkotaan lainnya Mensosialisasikan kebijakan, peraturan perundangan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh pembelajaran dalam pembangunan perkotaan Menetapkan indikator, Menyusun, memantau, serta mengevaluasi Pembangunan dan pengelolaan perkotaan dengan mengintgrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pokja Perencanaan, Pemantauan Evaluasi, Pembiayaan, dan Kemitraan ~ Pokja Perencanaan Pembangunan Kota Terpadu Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana Sumber : Kepmen PPN Ka Bappenas No. 067 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
  • 14. 02 | TUGAS DAN FUNGSI POKJA CIP NUDP Melakukan koordinasi dan memastikan integrasi Pembangunan perkotaan berdasarkan rencana pembangunan dan kegiatan Pembangunan yang bersifat strategis Merumuskan penyelesaian permasalahan Pembangunan perkotaan Melakukan analisis dan rekomendasi kebijakan khususnya terkait pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota baik di tingkat pusat maupun daerah Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana Pokja Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan ~ Pokja Capital Investment Planning Sumber : Kepmen PPN Ka Bappenas No. 067 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional