SlideShare a Scribd company logo
PPh
(PAJAK PENGHASILAN)
UMUM
DEFINISI PAJAK PENGHASILAN
Pajak Penghasilan (PPh ) adalah pajak yang
dikenakan terhadap subyek pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam suatu tahun pajak.
Siapa yang dikenakan PPh?
• Orang Pribadi
• Warisan belum terbagi
• Badan (PT, CV, Yayasan, dll)
• Bentuk Usaha Tetap
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia
2. Badan yang didirikan di Indonesia dan bertempat
kedudukan di Indonesia
3. Warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan
menggatikan yang berhak
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan
2. Badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, atau
3. Badan yang menerima atau meperoleh penghasilan dari
Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau
bukan dari melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha
Tetap di Indonesia
PERBEDAAN SUBJEK PAJAK :
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Dikenakan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia (worldwide
income)
Dikenakan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari Indonesia
(territorial income)
Pajak dikenakan biasanya dengan basis
penghasilan neto dengan tarif umum
Pajak dikenakan dengan basis penghasilan
bruto dengan tarip pajak sepadan (Flate
rate)
Wajib Menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT)
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK
• Badan Perwakilan Asing
• Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat,
pejabat-pejabat lain dari Negara asing
• Organisasi Internasional
• Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional
SOAL LATIHAN
1. Wira Yudha lahir di Semarang, dan menetap di Surabaya,
Sepanjang hidup ia tidak pernah ke luar negeri
2. Singh Asraf seorang warga Negara Malaysia, yang lahir tahun
1969 ia tinggal di Ambon. Sejak umur 6 tahun ia menetap di
Thailand hingga sekarang. Pada tahun 2009 menerima
penghasilan sewa rumah warisan orang tuanya di Ambon
3. Timothy lahir di Jerman tahun 1975, pada saat usia 3 tahun dia
pindah ke Indonesia bersama ortunya yang warga Negara Brunei
dan menetap di Bali hinga saat ini
4. Bachtiar beserta istri dan anak anaknya adalah WNI, Pada tahun
2009 diangkat sebagai pegawai di Kedubes RI di Amerika Serikat
5. David Beckam warga Negara Inggris selama hidupnya menetap di
London
6. Wintoro adalah seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah
di Australia selama 2 tahun(tahun 2007). Sambil kuliah dia
bekerja. Tahun 2009 ia kembali Ke Indonesai
7. PT Mahesa didirikan dan bertempat kedudukan di
Semarang
8. PT Queen Ltd bertempat kedudukan di Hongkong,
mempunyai saham pada perusahaan di Indonesia
9. PT King domisili China bergerak di bidang perdagangan
punya agen di Jakarta
Tentukan status WP Diatas apakah tergolong WP DN, BUT,
WP LN, Non WP
OBYEK PAJAK PENGHASILAN
Yang dikenakan PPh adalah : PENGHASILAN
Pengertian Penghasilan :
• Setiap tambahan kemampuan ekonomis
• yang diterima atau diperoleh wajib pajak
• baik berasal dari Indonesia mapun dari luar
Indonesia
• yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
menambah kekayaan wajib pajak
• dengan nama dan dalam bentuk apapun.
TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
(MERUPAKAN OBJEK PPh) ANTARA LAIN :
1. Penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan (gaji,
upah, honorarioum, dan lainnya )
2. Laba usaha
3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan
penghargaan
4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan
pengembalian hutang
7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk
deviden pemegang polis asuransi dan pembagian SHU
Koperasi
8. Royalty
9. Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta
10.Penerimaan pembayaran berkala
11.Keuntungan karena pembebasan hutang s/d jumlah tetrtentu
yang ditetapkan Menteri Keuangan
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggota yang terdiri
dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan
yang belum kena pajak
17. Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan
18. Penghasilan usaha berbasis syariah
19. Imbalan Bunga
20. Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Reksa dana
21. Surplus Bank Indonesia
PENGECUALIAN OBYEK PAJAK PENGHASILAN
a. Bantuan / sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan
Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disyahkan
oleh pemerintah, serta harta hibah yang diterima oleh keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan
keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau
pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
b. Warisan
c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagai pengganti sahamatau penyertaan modal
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak
atau pemerintah
e. Pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi sehubngan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa
f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri,
koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan pada badan usaha
yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat
: memiliki usaha aktif dan kepemilikan saham diatas 25 %
g. Iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang
disyahkan Menteri Keuangan
h. Penghasilan dari modal yang ditanam Dana Pensiun dalam
bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan
i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan,
perkumpulan, firma dan kongsi
j. Bunga obligasi yang diterima Reksa Dana selama 5 tahun pertama
sejak pendidirian perusahaan atau ijin usaha
k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal
Ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan
dan menjalankan usaha di Indonesia dengan syarat :
 Badan tersebut harus merupakan pengusaha kecil, menengah
atau yang menjalankan usaha dalam sector yang
ditetapkan Menteri Keuanagan
 Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek
Soal Latihan :
Dr.Boyke adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Kepala RSU D
Semarang) Pada tahun 2009 menerima penghasilan sebagai
berikut :
1. Menerima gaji dan tunjangan dari RSUD sebesar Rp.50.000.000
2. Sebagai Dosen tidak tetap di PTS menerima honor Rp.20.000.000
3. Menerima Jasa/Honor praktek di RSUD Rp.30.000.000
4. Penghasilan Bruto Praktek di Rumah Rp.60.000.000
5. Menerima Bunga deposito dari Bank Arta Jaya Rp.25.000.000
6. Menerima Bagian Laba dari CV Mitra Apotik sebagai sekutu pasif
CV tersebut sebesar Rp. 20.000.000
7. Menerima Hadiah Sebagai Dokter Teladan Rp.5.000.000
8. Menerima Hadiah Undian dari Bank Arta Jaya Rp. 100.000.000
9. Menerima uang sewa dari rumah yang dikontrakkan
Rp.6.000.000
10. Menerima Royalty dari Buku hasil karyanya Rp.5.000.000
Tentukan Jenis kategori mengalirnya penghasilan yang diterima
dan kategori jenis pengenaan pajaknya
CARA MENGHITUNG PPH
 Untuk usaha bentuk badan (PT, CV, Yayasan, Koperasi dll)
Penghasilan Kena Pajak = Laba Bersih / Penghasilan Neto *)
 Untuk usaha orang pribadi
Penghasilan Kena Pajak = Laba Bersih / Penghasilan Neto *)
dikurangi PTKP
*) KETERANGAN :
• Yang dimaksud laba bersih untuk menghitung PPh adalah laba
bersih menurut peraturan pajak bukan laba bersih menurut
akuntansi perusahaan
• Dalam contoh nomor 1 s/d nomor 22, untuk memudahkan
perhitungan PPh maka angka-angka dalam contoh tersebut
diasumsikan telah sesuai dengan ketentuan UU PPh
PTKP / PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PTKP TAHUN 2009 Setahun Sebulan
•Untuk diri sendiri wajib pajak : Rp 15.840.000.- Rp1.320.000.-
• Tambahan menikah/kawin : Rp 1.320.000.- Rp 110.000.-
• Tambahan tanggungan keluarga
maksimal 3 orang / anak @ : Rp 1.320.000.- Rp 110.000
Untuk isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan
suami diberi tambahan PTKP : Rp 15.840.000.-
Tanggungan keluarga adalah anak, anak angkat dan orang tua yang
menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak punya penghasilan
PTKP TAHUN 2009 Setahun Sebulan
Untuk diri sendiri wajib pajak : Rp 15.840.000.- Rp 1.320.000.-
Tambahan menikah/kawin : Rp 1.320.000.- Rp 110.000.-
Tambahan tanggungan keluarga
maksimal 3 orang / anak @ : Rp 1.320.000.- Rp 110.000.-
Untuk isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan
suami diberi tambahan PTKP : Rp 15.840.000.-
Tanggungan keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan
semenda dalam garis keturunan lurus terdiri dari anak, anak
angkat dan orang tua yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan
tidak punya penghasilan
Contoh : menghitung PTKP
Soal : 1
Evan belum menikah dan bekerja di PT MAA; Hitung PTKP ?
Soal : 2
Tasya belum menikah menanggung 1 orang tua, 1 anak angkat, 1
adik kandung yang masih kuliah; Hitung PTKP
Soal : 3
Tanamal menikah mempunyai 2 anak; Hitung PTKP ?
Soal : 4
Markus menikah mempunyai 4 anak; Hitung PTKP
Soal :5
Ricardo menikah mempunyai anak 3, isterinya mempunyai usaha
salon penghasilannya digabung dengan penghasilan Hartok ;
Hitung PTKP ?
TARIP YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN
Tarip Lama Tahun 2008
Tarip Baru Tahun 2009 UU No 36 Th 2008
No Penghasilan Kena Pajak Tarip Pajak
1. Sampai dengan Rp 25.000.000 5%
2. Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000 10%
3. Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 15%
4. Diatas Rp 100.000.000 s/d Rp200.000.000 25%
5. Diatas Rp 200.000.000 35%
No. Penghasilan Kena Pajak Tarip Pajak
1. Sampai dengan Rp 50.000.000 5%
2. Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15%
3. Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25%
4. Diatas Rp 500.000.000 30%
CARA MENGHITUNG PPH :
Cara menghitung Pajak Penghasilan adalah
dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak
(PKP) X Tarip PPh
Soal : 6
PT Optimis Mandiri dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
4.500.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 3.500.000.000.- Biaya
usaha Rp 500.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU
PPh) Hitung : PPh terutang tahun 2009
Soal : 7
PT Kalinyamat dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
30.000.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 15.000.000.000.- Biaya
usaha Rp 12.000.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai
UU PPh) Hitung PPh terutang tahun 2009
Soal : 7a
PT. Sriwijaya dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
51.000.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 30.000.000.000.- Biaya
usaha Rp 16.000.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai
UU PPh) Hitung : PPh terutang tahun 2009
Soal 8
Yulianto telah menikah mempunyai 1 anak dalam tahun 2009
melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan
Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- (asumsi angka-
angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung PPh terutang tahun 2009
Soal 9
Ronny Ronianto telah menikah mempunyai 3 anak dalam tahun
2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok
Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- dan
isterinya menerima penghasilan neto dari Salon sebesar Rp
50.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung :
PPh terutang tahun 2009
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
a. MENGGUNAKAN PEMBUKUAN
– Menyelenggarakan buku-buku ( buku penjualan, buku
pembelian, buku kas dan buku lainnya)
– Menutup buku-buku pada akhir tahun dengan membuat Neraca
dan Daftar Laba / Rugi
– PPh dihitung dari Laba/Rugi pembukuan
b. MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
(NPPN)
– Peredaran Usaha (Penjualan atau Penerimaan bruto) kurang
dari Rp 1.800.000.000.- dalam satu tahun ,untuk tahun 2009
batasan penggunaan norma adalah Rp. 4.800.000.000
– Membuat catatan Peredaran Usaha ( Penjualan )
– Melaporkan ke Kantor Pajak bahwa memilih menggunakan
Norma Penghasilan Neto
– PPh dihitung dari Laba Bersih berdasarkan Norma Penghasilan
Neto
Rumus : Penghasilan Neto -= Peredaran Usaha X Persentase
Soal : 10
Pamungkas telah menikah mempunyai 3 anak kegiatan usaha
dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut
1. Peredaran usaha dari industri Jamu di Semarang Rp.
400.000.000
2. Biaya Usaha dari Industri Jamu di Semarang Rp. 150.000.000
3. Penerimaan bruto dari praktik dokter di Salatiga Rp.
350.000.000
4. Biaya Praktek sebagai Dokter Rp.69.000.000
Hitung : PPh tahun 2009
a. Pamungkas memilih menggunakan pembukuan
b. Pamungkas memilih menggunakan NPPN (Lihat lampiran)
RUGI MENURUT PERPAJAKAN
1. Usaha yang memperoleh laba akan dikenakan Pajak
Penghasilan atas laba bersih usaha / penghasilan neto
2. Usaha yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak
penghasilan, bahkan rugi dapat dikompensasikan ( dapat
dikurangkan atau dapat diperhitungkan laba tahun
berikutnya
3. Kompensasi rugi menurut perpajakan
• Rugi dapat dikompensasikan dengan laba tahun
berikutnya
• Kompensasi rugi selama 5 tahun berturut-turut
• Kompensasi rugi dilakukan mulai tahun berikutnya
setelah tahun menderita kerugian
4. Rugi atau sisa rugi yang telah lewat 5 tahun tidak dapat
dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya
Soal : 11
PT Armada dalam beberapa tahun kegiatan usahanya sebagai
berikut :
– Tahun 2008 Rugi Rp 100.000.000.-
– Tahun 2000 Rugi Rp 200.000.000.-
Hitung : PPh terutang tahun 2009
Soal : 12
PT Dermaga tahun 2009 peredaran dibawah Rp.4.800.000.000 data
perpajakan sebagai berikut :
Tahun 2007 Rugi Rp 100.000.000.-
Tahun 2008 Rugi Rp 200.000.000.-
Tahun 2009 Laba Rp 400.000.000.-
Hitung : PPh terutang tahun 2009
Soal : 13
PT Air Laut beberapa tahun kegiatan penjualan dibawah
Rp.4.800.000.000 dan data perpajakan sbb :
Tahun 2008 Rugi Rp 800.000.000.-
Tahun 2009 Rugi Rp 200.000.000.-
Tahun 2010 Laba Rp 300.000.000.-
Tahun 2011 Laba Rp 350.000.000.-
Tahun 2012 Laba Rp 100.000.000.-
Tahun 2013 Rugi Rp 100.000.000.-
Tahun 2014 Laba Rp 600.000.000.-
(Asumsi laba atau rugi tersebut telah sesuai dengan UU PPh)
Hitung :
– Cara menghitung kompensasi rugi
– PPh terutang pada saat PT Air Laut memperoleh laba
MENGHITUNG PPH AKHIR TAHUN
1. Pada prinsipnya PPh dikenakan setiap akhir tahun berdasarkan laba
/ rugi perusahaan, karena laba kena pajak dan rugi tidak kena pajak
2. Pembayaran PPh yang akan terutang akhir tahun, wajib dibayar
atau diangsur setiap bulan dengan cara :
a. PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
( PPh yang dibayar sendiri disebut PPh Pasal 25)
b. PPh yang dibayar melalui dipotong atau dipungut pihak lain,
yaitu pada saat menerima penghasilan tertentu atau pada
saat transaksi penjualan atau pembelian tertentu :
PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain disebut :
1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 24
5. PPh Pasal 26
3. Pembayaran angsuran PPh yang dibayar tiap bulan disebut
Kredit Pajak
4. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) dihitung berdasarkan PPh
terutang dikurangi Kredit Pajak
Soal : 14
PT Sari Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya
usaha Rp 200.000.000.- ; PPh Pasal 25 Rp 30.000.000.- (Asumsi
angka-angka tersebut sesuai UU PPh)
Hitung : PPh Pasal 29 tahun 2009
Soal : 15
Badrun telah menikah mempunyai 3 anak dalam tahun 2009
melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan
Rp 1.000.000.000.- Biaya Usaha Rp 200.000.000.- ; PPh Pasal 25
Rp 18.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh)
Hitung : PPh Pasal 29 tahun 2009
Soal : 14A
PT Sari Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya
usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan luar usaha menyewakan
mesin Rp 20.000.000.- dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.-) ;
(dalam jumlah penjualan Rp 800.00.000.- termasuk penjualan ke
Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp
1.500.000.-) ; PPh Pasal 25 Rp 30.000.000.- (asumsi angka-angka
tersebut sesuai UU PPh)
Hitung : PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009
Soal : 15A
Badrun telah menikah mempunyai 3 anak dalam tahun 2009
melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- ; Harga Pokok
Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya Usaha Rp 200.000.000.- ;
(Penghasilan luar usaha menyewakan mesin Rp 20.000.000.-
dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.-) dan (Penghasilan gaji
sebagai pegawai tidak tetap PT Sari Laut Rp 50.000.000.-
dipotong PPh Pasal 21 Rp 2.500.000.-) ; PPh Pasal 25 Rp
30.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh)
Hitung : PPh Pasal 29 tahun 2009
MENGHITUNG PPH PASAL 25
( PPh yg harus disetor sendiri oleh perusahaan )
1. Perusahaan setiap akhir tahun menghitung PPh akhir tahun ( PPh
Pasal 29) yaitu dari PPh terutang dikurangi Kredit Pajak = PPh
akhir tahun (PPh Pasal 29). Misalnya tahun 2009 PPh terutang Rp
30.000.000.- Kredit Pajak Rp 20.000.000.- maka PPh akhir tahun
(PPhPasal 29) Rp 10.000.000.-, PPh Pasal 29 harus dibayar
selambat-lambatnya tanggal 30 April 2010.
2. Setelah perusahaan menghitung PPh Pasal 29 tahun 2009, maka
perusahaan harus langsung menghitung berapa PPh yang harus
dibayar sendiri / PPh Pasal 25 setiap bulan tahun berikutnya (
tahun 2010 )
3. Cara menghitung PPh Pasal 25 Secara Umum sebagai berikut :
PPh Pasal 25 = PPh terutang th lalu - PPh 21,22,23,24 th lalu
12
Soal : 16
PT Lautan Teduh dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya
usaha Rp 200.000.000.- ; (dalam jumlah penjualan Rp
800.000.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp
100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.-) ; PPh Pasal
25 Rp 30.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh)
Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009
b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010
Soal : 17
Banawi telah menikah mempunyai 3 anak dalam tahun 2009
melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- ; Harga Pokok Penjualan
Rp 1.000.000.000.- Biaya Usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan
gaji sebagai pegawai tidak tetap PT Lautan Teduh Rp 50.000.000.-
dipotong PPh Pasal 21 Rp 2.500.000); PPh Pasal 25 Rp 30.000.000.-
(asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh)
Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009
b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010
MENGHITUNG PPH PASAL 25 ADA RUGI TAHUN LALU
1. Rugi tahun lalu lebih kecil dari laba
• Menghitung PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) berdasarkan PPh
terutang yang dihitung dari laba bersih – rugi
• Menghitunmg PPh Pasal 25 tiap bulan tahun berikutnya
berdasarkan PPh terutang yang dihitung dari laba bersih
tidak dikurangi rugi ( tidak ada sisa rugi, rugi lebih kecil
dari laba sudah habis dikompensasikan dengan laba tahun
lalu)
Soal : 18
PT Laut Asri dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
1.800.000.000.- ; Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.-
Biaya usaha Rp 200.000.000.- ; (dalam jumlah penjualan Rp
800.000.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp
100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.-) ; Tahun
2008 Rugi sebesar Rp 50.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut
sesuai UU PPh)
Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009
b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010
2. Rugi tahun lalu lebih besar dari laba
Menghitung PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) berdasarkan PPh
terutang yang dihitung dari laba bersih – rugi (kompensasi rugi
maksimal = laba)
Menghitung PPh Pasal 25 tiap bulan tahun berikutnya
berdasarkan PPh terutang yang dihitung dari laba bersih
dikurangi sisa rugi ( sisa rugi = rugi tahun lalu yang belum
dikompensasikan )
Soal : 19
PT Samudra dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya
usaha Rp 200.000.000.- ; (dalam jumlah penjualan Rp
800.000.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp
100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.-) Tahun 2008
Rugi sebesar Rp 800.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut
sesuai UU PPh)
Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009
b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010
MENGHITUNG PPH 25
ADA PENGHASILAN TIDAK TERATUR
1. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang diterima / diperoleh
tiap-tiap tahun secara umum penghasilan dari usaha ( laba usaha )
2. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima /
diperoleh tidak tiap-tiap tahun, secara umum penghasilan dari luar
usaha (misalnya penghasilan deviden, penghasilan penjualan
aktiva tetap, penjualan dari menyewakan harta)
3. Untuk menghitung PPh Pasal 25 hanya dari penghasilan teratur
saja
Soal : 20
PT Rumput Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya
usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan luar usaha menyewakan
mesin Rp 20.000.000.- dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.- ) ;
(dalam jumlah penjualan Rp 800.000.000.- termasuk penjualan ke
Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp
1.500.000.-) ; PPh Pasal 25 Rp 30.00.000.- (asumsi angka-angka
tersebut sesuai UU PPh)
Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009
b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010
MENGHITUNG PPH PASAL 25 ADA PENGHASILAN
TIDAK TERATUR DAN ADA RUGI
1. Rugi tahun lalu lebih kecil dari laba
• Menghitung PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) berdasarkan PPh
terutang dihitung dari ( laba bersih + penghasilan luar usaha –
rugi)
• Menghitung PPh Pasal 25 tiap bulan tahun berikutnya berdasarkan
PPh terutang dihitung dari laba bersih tidak ditambah penghasilan
luar usaha dan tidak dikurangi sisa rugi tahun lalu (rugi sudah
habis dikompensasikan tahun lalu)
Soal : 21
PT Kuda Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya
usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan luar usaha menyewakan
mesin Rp 20.000.000.- dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.- ) ;
(dalam jumlah penjualan Rp 800.000.000.- termasuk penjualan ke
Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp
1.500.000.- ) ; Tahun 2008 Rugi Rp 75.000.000.- (asumsi angka-
angka tersebut sesuai UU PPh)
Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009
b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun tahun 2010
2. Rugi tahun lalu besar dari laba
• Menghitung PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) berdasarkan PPh
terutang dihitung dari laba bersih + penghasilan luar usaha – rugi
(kompensasi rugi maksimal = laba )
• Menghitung PPh Pasal 25 tiap bulan tahun berikutnya berdasarkan
PPh terutang dihitung dari laba bersih tidak ditambah penghasilan
luar usaha dan dikurangi sisa rugi tahun lalu (sisa rugi setelah
dikompensasikan dengan laba tahun lalu)
Soal : 22
PT Kapal Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp
1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya
usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan luar usaha menyewakan
mesin Rp 20.000.000.- dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.- ) ;
(dalam jumlah penjualan Rp 800.000.000.- termasuk penjualan ke
Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp
1.500.000.- ) ; Tahun 2008 Rugi Rp 900.000.000.- (asumsi angka-
angka tersebut sesuai UU PPh)
Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009
b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun tahun 2010
Koreksi-Koreksi Fiskal
• Laba bersih untuk menghitung Pajak Penghasilan adalah Laba
Bersih menurut UU PPh bukan Laba Bersih menurut akuntansi
perusahaan
• Laba Bersih menurut UU PPh adalah laba bersih menurut akuntansi
perusahaan ( akuntansi komersial ) yang telah disesuaikan dengan
ketentuan dalam UU PPh akan menjadi Laba Bersih menurut pajak
atau disebut Laba Bersih menurut Akuntansi Pajak.
PENYESUAIAN LABA BERSIH MENURUT AKUNTANSI
PERUSAHAAN KE LABA BERSIH MENURUT PAJAK
1. Melakukan koreksi-koreksi fiskal atas penghasilan yang PPh-
nya final
2. Penghasilan yang tidak dikenakan pajak ( penghasilan bukan
sebagai obyek Pajak Penghasilan)
3. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto atau tidak boleh dibebankan dibebankan sebagai biaya

More Related Content

What's hot

Pemeriksaan Kas Dan Bank 2
Pemeriksaan Kas Dan Bank 2Pemeriksaan Kas Dan Bank 2
Pemeriksaan Kas Dan Bank 2
gueste4aa42e
 
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
Suyanto _Akt
 
Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212
Sri Apriyanti Husain
 
18. pph pasal 24
18. pph pasal 2418. pph pasal 24
Akuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
Akuntansi Keuangan 2 - EkuitasAkuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
Akuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
Lusi Mei
 
Akuntansi pajak
Akuntansi pajakAkuntansi pajak
Akuntansi pajak
Arief Tersenyum
 
Akuntansi Biaya 5#5
Akuntansi Biaya 5#5Akuntansi Biaya 5#5
Akuntansi Biaya 5#5
Judianto Nugroho
 
Makalah auditing ii kelompok 8 tahap penyelesaian audit (jiantari c 301 09 013)
Makalah auditing ii kelompok 8 tahap penyelesaian audit (jiantari c 301 09 013)Makalah auditing ii kelompok 8 tahap penyelesaian audit (jiantari c 301 09 013)
Makalah auditing ii kelompok 8 tahap penyelesaian audit (jiantari c 301 09 013)Jiantari Marthen
 
Presentasi jurnal khusus
Presentasi jurnal khususPresentasi jurnal khusus
Presentasi jurnal khusus
Feliciawijaya26
 
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAAkuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Pengakuan Pendapatan
Pengakuan PendapatanPengakuan Pendapatan
Pengakuan Pendapatan
DIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
Siklus akuntansi
Siklus akuntansiSiklus akuntansi
Siklus akuntansibpkp
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ahAkuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ahmadureh
 
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptxKEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
SuciHati8
 
Hutang dan saham preferen
Hutang dan saham preferenHutang dan saham preferen
Hutang dan saham preferen
Kartika Lukitasari
 
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan PersekutuanPembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Corinna Theodora
 

What's hot (20)

Pemeriksaan Kas Dan Bank 2
Pemeriksaan Kas Dan Bank 2Pemeriksaan Kas Dan Bank 2
Pemeriksaan Kas Dan Bank 2
 
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
 
Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
Pp laba ditahan
Pp laba ditahanPp laba ditahan
Pp laba ditahan
 
18. pph pasal 24
18. pph pasal 2418. pph pasal 24
18. pph pasal 24
 
Akuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
Akuntansi Keuangan 2 - EkuitasAkuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
Akuntansi Keuangan 2 - Ekuitas
 
Akuntansi pajak
Akuntansi pajakAkuntansi pajak
Akuntansi pajak
 
Akuntansi Biaya 5#5
Akuntansi Biaya 5#5Akuntansi Biaya 5#5
Akuntansi Biaya 5#5
 
Makalah auditing ii kelompok 8 tahap penyelesaian audit (jiantari c 301 09 013)
Makalah auditing ii kelompok 8 tahap penyelesaian audit (jiantari c 301 09 013)Makalah auditing ii kelompok 8 tahap penyelesaian audit (jiantari c 301 09 013)
Makalah auditing ii kelompok 8 tahap penyelesaian audit (jiantari c 301 09 013)
 
Presentasi jurnal khusus
Presentasi jurnal khususPresentasi jurnal khusus
Presentasi jurnal khusus
 
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDAAkuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
Akuntansi Penyusutan Aset Tetap PEMDA
 
Pengakuan Pendapatan
Pengakuan PendapatanPengakuan Pendapatan
Pengakuan Pendapatan
 
Siklus akuntansi
Siklus akuntansiSiklus akuntansi
Siklus akuntansi
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ahAkuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
 
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptxKEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
 
Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2
 
Hutang dan saham preferen
Hutang dan saham preferenHutang dan saham preferen
Hutang dan saham preferen
 
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan PersekutuanPembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
 

Viewers also liked

Contracted pelvis
Contracted pelvisContracted pelvis
Contracted pelvisraj kumar
 
Cpd and contracted pelvis
Cpd and contracted pelvisCpd and contracted pelvis
Cpd and contracted pelvis
Shaells Joshi
 
Preterm labour seminar
Preterm labour seminarPreterm labour seminar
Preterm labour seminar
Sneha Jadhav
 
Pph 2016
Pph 2016Pph 2016
Pph 2016
Eddie Lim
 
Post Partum Hemorrhage (PPH)
Post Partum Hemorrhage (PPH)Post Partum Hemorrhage (PPH)
Post Partum Hemorrhage (PPH)
earler
 
Postpartum haemorrhage (pph)
Postpartum haemorrhage (pph)Postpartum haemorrhage (pph)
Postpartum haemorrhage (pph)
Ezmeer Emiral
 
Post partum Haemorrhage
Post partum HaemorrhagePost partum Haemorrhage
Post partum Haemorrhage
Dr Zharifhussein
 
Preterm labour
Preterm labourPreterm labour
Preterm labourdrmcbansal
 

Viewers also liked (10)

Contracted pelvis
Contracted pelvisContracted pelvis
Contracted pelvis
 
Pph drill
Pph drillPph drill
Pph drill
 
Cpd and contracted pelvis
Cpd and contracted pelvisCpd and contracted pelvis
Cpd and contracted pelvis
 
Preterm labour seminar
Preterm labour seminarPreterm labour seminar
Preterm labour seminar
 
Pph 2016
Pph 2016Pph 2016
Pph 2016
 
Post Partum Hemorrhage (PPH)
Post Partum Hemorrhage (PPH)Post Partum Hemorrhage (PPH)
Post Partum Hemorrhage (PPH)
 
Postpartum Hemorrhage Lecture Notes
Postpartum Hemorrhage Lecture NotesPostpartum Hemorrhage Lecture Notes
Postpartum Hemorrhage Lecture Notes
 
Postpartum haemorrhage (pph)
Postpartum haemorrhage (pph)Postpartum haemorrhage (pph)
Postpartum haemorrhage (pph)
 
Post partum Haemorrhage
Post partum HaemorrhagePost partum Haemorrhage
Post partum Haemorrhage
 
Preterm labour
Preterm labourPreterm labour
Preterm labour
 

Similar to PPh umum in Bahasa Indonesia

Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
laini luthfiati
 
pajak penghasilan umum
pajak penghasilan umumpajak penghasilan umum
pajak penghasilan umum
Septiana Ulum
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
wxmnxfm57w
 
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaMateri Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
IkbalAdytiaNst
 
Dasarhukum pph
Dasarhukum pphDasarhukum pph
Dasarhukum pph
Ian Siswanto
 
P ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadiP ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadidianmollucas
 
iai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abiai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- ab
Fajri A
 
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.SiPajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
mas karebet
 
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912dewimita
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Rizky Aisyah Al-asturlabi
 
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxIHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
MarkLee622262
 
D1 Pajak: Analisis Pajak Penghasilan Toko Hijab Khadijah
D1 Pajak: Analisis Pajak Penghasilan Toko Hijab KhadijahD1 Pajak: Analisis Pajak Penghasilan Toko Hijab Khadijah
D1 Pajak: Analisis Pajak Penghasilan Toko Hijab Khadijah
Nur Rina Martyas Ningrum
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
Fair Nurfachrizi
 
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
NathaniaAprillya
 

Similar to PPh umum in Bahasa Indonesia (20)

Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
pajak penghasilan umum
pajak penghasilan umumpajak penghasilan umum
pajak penghasilan umum
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaMateri Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
 
PPh 21,22.23.26
PPh 21,22.23.26PPh 21,22.23.26
PPh 21,22.23.26
 
Dasarhukum pph
Dasarhukum pphDasarhukum pph
Dasarhukum pph
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
P ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadiP ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadi
 
iai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abiai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- ab
 
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.SiPajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si
 
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
 
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxIHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
 
D1 Pajak: Analisis Pajak Penghasilan Toko Hijab Khadijah
D1 Pajak: Analisis Pajak Penghasilan Toko Hijab KhadijahD1 Pajak: Analisis Pajak Penghasilan Toko Hijab Khadijah
D1 Pajak: Analisis Pajak Penghasilan Toko Hijab Khadijah
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
 
Pajak pph
Pajak pphPajak pph
Pajak pph
 

More from Yesica Adicondro

Strategi Tata Letak
Strategi Tata LetakStrategi Tata Letak
Strategi Tata Letak
Yesica Adicondro
 
Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Yesica Adicondro
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Yesica Adicondro
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamMakalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garam
Yesica Adicondro
 
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramMakalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTMakalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Yesica Adicondro
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkMakalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Yesica Adicondro
 
Dmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesianDmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesian
Yesica Adicondro
 
Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian
Yesica Adicondro
 
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Yesica Adicondro
 
Makalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaMakalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi Indonesia
Yesica Adicondro
 
Business process reengineering PPT
Business process reengineering PPTBusiness process reengineering PPT
Business process reengineering PPT
Yesica Adicondro
 
Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah
Yesica Adicondro
 
PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard
Yesica Adicondro
 
Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard
Yesica Adicondro
 
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkAnalisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Yesica Adicondro
 

More from Yesica Adicondro (20)

Strategi Tata Letak
Strategi Tata LetakStrategi Tata Letak
Strategi Tata Letak
 
Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card Konsep Balanced Score Card
Konsep Balanced Score Card
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
 
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia
 
Makalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garamMakalah kelompok 3 gudang garam
Makalah kelompok 3 gudang garam
 
Makalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang GaramMakalah Perusahaan Gudang Garam
Makalah Perusahaan Gudang Garam
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPTMakalah kelompok 2 garuda citilink PPT
Makalah kelompok 2 garuda citilink PPT
 
Makalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilinkMakalah kelompok 2 garuda citilink
Makalah kelompok 2 garuda citilink
 
Dmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesianDmfi leaflet indonesian
Dmfi leaflet indonesian
 
Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian Dmfi booklet indonesian
Dmfi booklet indonesian
 
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
Makalah kinerja operasi Indonesia PPT
 
Makalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi IndonesiaMakalah kinerja operasi Indonesia
Makalah kinerja operasi Indonesia
 
Business process reengineering PPT
Business process reengineering PPTBusiness process reengineering PPT
Business process reengineering PPT
 
Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah Business process reengineering Makalah
Business process reengineering Makalah
 
PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard PPT Balanced Scorecard
PPT Balanced Scorecard
 
Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard Makalah Balanced Scorecard
Makalah Balanced Scorecard
 
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilinkAnalisis Manajemen strategik PT garuda citilink
Analisis Manajemen strategik PT garuda citilink
 
analisis PPT PT Japfa
analisis PPT PT Japfaanalisis PPT PT Japfa
analisis PPT PT Japfa
 

Recently uploaded

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 

Recently uploaded (17)

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 

PPh umum in Bahasa Indonesia

  • 2. DEFINISI PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan (PPh ) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
  • 3. Siapa yang dikenakan PPh? • Orang Pribadi • Warisan belum terbagi • Badan (PT, CV, Yayasan, dll) • Bentuk Usaha Tetap
  • 4. 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia 2. Badan yang didirikan di Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia 3. Warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan menggatikan yang berhak SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
  • 5. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 2. Badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, atau 3. Badan yang menerima atau meperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau bukan dari melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
  • 6. PERBEDAAN SUBJEK PAJAK : SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (worldwide income) Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia (territorial income) Pajak dikenakan biasanya dengan basis penghasilan neto dengan tarif umum Pajak dikenakan dengan basis penghasilan bruto dengan tarip pajak sepadan (Flate rate) Wajib Menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
  • 7. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK • Badan Perwakilan Asing • Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, pejabat-pejabat lain dari Negara asing • Organisasi Internasional • Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional
  • 8. SOAL LATIHAN 1. Wira Yudha lahir di Semarang, dan menetap di Surabaya, Sepanjang hidup ia tidak pernah ke luar negeri 2. Singh Asraf seorang warga Negara Malaysia, yang lahir tahun 1969 ia tinggal di Ambon. Sejak umur 6 tahun ia menetap di Thailand hingga sekarang. Pada tahun 2009 menerima penghasilan sewa rumah warisan orang tuanya di Ambon 3. Timothy lahir di Jerman tahun 1975, pada saat usia 3 tahun dia pindah ke Indonesia bersama ortunya yang warga Negara Brunei dan menetap di Bali hinga saat ini 4. Bachtiar beserta istri dan anak anaknya adalah WNI, Pada tahun 2009 diangkat sebagai pegawai di Kedubes RI di Amerika Serikat 5. David Beckam warga Negara Inggris selama hidupnya menetap di London
  • 9. 6. Wintoro adalah seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia selama 2 tahun(tahun 2007). Sambil kuliah dia bekerja. Tahun 2009 ia kembali Ke Indonesai 7. PT Mahesa didirikan dan bertempat kedudukan di Semarang 8. PT Queen Ltd bertempat kedudukan di Hongkong, mempunyai saham pada perusahaan di Indonesia 9. PT King domisili China bergerak di bidang perdagangan punya agen di Jakarta Tentukan status WP Diatas apakah tergolong WP DN, BUT, WP LN, Non WP
  • 10. OBYEK PAJAK PENGHASILAN Yang dikenakan PPh adalah : PENGHASILAN Pengertian Penghasilan : • Setiap tambahan kemampuan ekonomis • yang diterima atau diperoleh wajib pajak • baik berasal dari Indonesia mapun dari luar Indonesia • yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak • dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  • 11. TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN (MERUPAKAN OBJEK PPh) ANTARA LAIN : 1. Penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan (gaji, upah, honorarioum, dan lainnya ) 2. Laba usaha 3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan 4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta 5. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian hutang 7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden pemegang polis asuransi dan pembagian SHU Koperasi
  • 12. 8. Royalty 9. Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 10.Penerimaan pembayaran berkala 11.Keuntungan karena pembebasan hutang s/d jumlah tetrtentu yang ditetapkan Menteri Keuangan 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap 14. Premi asuransi 15. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  • 13. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum kena pajak 17. Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan 18. Penghasilan usaha berbasis syariah 19. Imbalan Bunga 20. Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Reksa dana 21. Surplus Bank Indonesia
  • 14. PENGECUALIAN OBYEK PAJAK PENGHASILAN a. Bantuan / sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disyahkan oleh pemerintah, serta harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan b. Warisan
  • 15. c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti sahamatau penyertaan modal d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah e. Pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi sehubngan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa
  • 16. f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat : memiliki usaha aktif dan kepemilikan saham diatas 25 % g. Iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang disyahkan Menteri Keuangan h. Penghasilan dari modal yang ditanam Dana Pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
  • 17. i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi j. Bunga obligasi yang diterima Reksa Dana selama 5 tahun pertama sejak pendidirian perusahaan atau ijin usaha k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia dengan syarat :  Badan tersebut harus merupakan pengusaha kecil, menengah atau yang menjalankan usaha dalam sector yang ditetapkan Menteri Keuanagan  Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek
  • 18. Soal Latihan : Dr.Boyke adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Kepala RSU D Semarang) Pada tahun 2009 menerima penghasilan sebagai berikut : 1. Menerima gaji dan tunjangan dari RSUD sebesar Rp.50.000.000 2. Sebagai Dosen tidak tetap di PTS menerima honor Rp.20.000.000 3. Menerima Jasa/Honor praktek di RSUD Rp.30.000.000 4. Penghasilan Bruto Praktek di Rumah Rp.60.000.000 5. Menerima Bunga deposito dari Bank Arta Jaya Rp.25.000.000 6. Menerima Bagian Laba dari CV Mitra Apotik sebagai sekutu pasif CV tersebut sebesar Rp. 20.000.000 7. Menerima Hadiah Sebagai Dokter Teladan Rp.5.000.000 8. Menerima Hadiah Undian dari Bank Arta Jaya Rp. 100.000.000
  • 19. 9. Menerima uang sewa dari rumah yang dikontrakkan Rp.6.000.000 10. Menerima Royalty dari Buku hasil karyanya Rp.5.000.000 Tentukan Jenis kategori mengalirnya penghasilan yang diterima dan kategori jenis pengenaan pajaknya
  • 20. CARA MENGHITUNG PPH  Untuk usaha bentuk badan (PT, CV, Yayasan, Koperasi dll) Penghasilan Kena Pajak = Laba Bersih / Penghasilan Neto *)  Untuk usaha orang pribadi Penghasilan Kena Pajak = Laba Bersih / Penghasilan Neto *) dikurangi PTKP *) KETERANGAN : • Yang dimaksud laba bersih untuk menghitung PPh adalah laba bersih menurut peraturan pajak bukan laba bersih menurut akuntansi perusahaan • Dalam contoh nomor 1 s/d nomor 22, untuk memudahkan perhitungan PPh maka angka-angka dalam contoh tersebut diasumsikan telah sesuai dengan ketentuan UU PPh
  • 21. PTKP / PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTKP TAHUN 2009 Setahun Sebulan •Untuk diri sendiri wajib pajak : Rp 15.840.000.- Rp1.320.000.- • Tambahan menikah/kawin : Rp 1.320.000.- Rp 110.000.- • Tambahan tanggungan keluarga maksimal 3 orang / anak @ : Rp 1.320.000.- Rp 110.000 Untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami diberi tambahan PTKP : Rp 15.840.000.- Tanggungan keluarga adalah anak, anak angkat dan orang tua yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak punya penghasilan
  • 22. PTKP TAHUN 2009 Setahun Sebulan Untuk diri sendiri wajib pajak : Rp 15.840.000.- Rp 1.320.000.- Tambahan menikah/kawin : Rp 1.320.000.- Rp 110.000.- Tambahan tanggungan keluarga maksimal 3 orang / anak @ : Rp 1.320.000.- Rp 110.000.- Untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami diberi tambahan PTKP : Rp 15.840.000.- Tanggungan keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus terdiri dari anak, anak angkat dan orang tua yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak punya penghasilan
  • 23. Contoh : menghitung PTKP Soal : 1 Evan belum menikah dan bekerja di PT MAA; Hitung PTKP ? Soal : 2 Tasya belum menikah menanggung 1 orang tua, 1 anak angkat, 1 adik kandung yang masih kuliah; Hitung PTKP Soal : 3 Tanamal menikah mempunyai 2 anak; Hitung PTKP ? Soal : 4 Markus menikah mempunyai 4 anak; Hitung PTKP Soal :5 Ricardo menikah mempunyai anak 3, isterinya mempunyai usaha salon penghasilannya digabung dengan penghasilan Hartok ; Hitung PTKP ?
  • 24. TARIP YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN Tarip Lama Tahun 2008 Tarip Baru Tahun 2009 UU No 36 Th 2008 No Penghasilan Kena Pajak Tarip Pajak 1. Sampai dengan Rp 25.000.000 5% 2. Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000 10% 3. Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 15% 4. Diatas Rp 100.000.000 s/d Rp200.000.000 25% 5. Diatas Rp 200.000.000 35% No. Penghasilan Kena Pajak Tarip Pajak 1. Sampai dengan Rp 50.000.000 5% 2. Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15% 3. Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25% 4. Diatas Rp 500.000.000 30%
  • 25. CARA MENGHITUNG PPH : Cara menghitung Pajak Penghasilan adalah dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) X Tarip PPh Soal : 6 PT Optimis Mandiri dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 4.500.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 3.500.000.000.- Biaya usaha Rp 500.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : PPh terutang tahun 2009 Soal : 7 PT Kalinyamat dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 30.000.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 15.000.000.000.- Biaya usaha Rp 12.000.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung PPh terutang tahun 2009
  • 26. Soal : 7a PT. Sriwijaya dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 51.000.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 30.000.000.000.- Biaya usaha Rp 16.000.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : PPh terutang tahun 2009 Soal 8 Yulianto telah menikah mempunyai 1 anak dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- (asumsi angka- angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung PPh terutang tahun 2009 Soal 9 Ronny Ronianto telah menikah mempunyai 3 anak dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- dan isterinya menerima penghasilan neto dari Salon sebesar Rp 50.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : PPh terutang tahun 2009
  • 27. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO a. MENGGUNAKAN PEMBUKUAN – Menyelenggarakan buku-buku ( buku penjualan, buku pembelian, buku kas dan buku lainnya) – Menutup buku-buku pada akhir tahun dengan membuat Neraca dan Daftar Laba / Rugi – PPh dihitung dari Laba/Rugi pembukuan b. MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) – Peredaran Usaha (Penjualan atau Penerimaan bruto) kurang dari Rp 1.800.000.000.- dalam satu tahun ,untuk tahun 2009 batasan penggunaan norma adalah Rp. 4.800.000.000 – Membuat catatan Peredaran Usaha ( Penjualan ) – Melaporkan ke Kantor Pajak bahwa memilih menggunakan Norma Penghasilan Neto – PPh dihitung dari Laba Bersih berdasarkan Norma Penghasilan Neto Rumus : Penghasilan Neto -= Peredaran Usaha X Persentase
  • 28. Soal : 10 Pamungkas telah menikah mempunyai 3 anak kegiatan usaha dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut 1. Peredaran usaha dari industri Jamu di Semarang Rp. 400.000.000 2. Biaya Usaha dari Industri Jamu di Semarang Rp. 150.000.000 3. Penerimaan bruto dari praktik dokter di Salatiga Rp. 350.000.000 4. Biaya Praktek sebagai Dokter Rp.69.000.000 Hitung : PPh tahun 2009 a. Pamungkas memilih menggunakan pembukuan b. Pamungkas memilih menggunakan NPPN (Lihat lampiran)
  • 29. RUGI MENURUT PERPAJAKAN 1. Usaha yang memperoleh laba akan dikenakan Pajak Penghasilan atas laba bersih usaha / penghasilan neto 2. Usaha yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak penghasilan, bahkan rugi dapat dikompensasikan ( dapat dikurangkan atau dapat diperhitungkan laba tahun berikutnya 3. Kompensasi rugi menurut perpajakan • Rugi dapat dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya • Kompensasi rugi selama 5 tahun berturut-turut • Kompensasi rugi dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun menderita kerugian 4. Rugi atau sisa rugi yang telah lewat 5 tahun tidak dapat dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya
  • 30. Soal : 11 PT Armada dalam beberapa tahun kegiatan usahanya sebagai berikut : – Tahun 2008 Rugi Rp 100.000.000.- – Tahun 2000 Rugi Rp 200.000.000.- Hitung : PPh terutang tahun 2009 Soal : 12 PT Dermaga tahun 2009 peredaran dibawah Rp.4.800.000.000 data perpajakan sebagai berikut : Tahun 2007 Rugi Rp 100.000.000.- Tahun 2008 Rugi Rp 200.000.000.- Tahun 2009 Laba Rp 400.000.000.- Hitung : PPh terutang tahun 2009
  • 31. Soal : 13 PT Air Laut beberapa tahun kegiatan penjualan dibawah Rp.4.800.000.000 dan data perpajakan sbb : Tahun 2008 Rugi Rp 800.000.000.- Tahun 2009 Rugi Rp 200.000.000.- Tahun 2010 Laba Rp 300.000.000.- Tahun 2011 Laba Rp 350.000.000.- Tahun 2012 Laba Rp 100.000.000.- Tahun 2013 Rugi Rp 100.000.000.- Tahun 2014 Laba Rp 600.000.000.- (Asumsi laba atau rugi tersebut telah sesuai dengan UU PPh) Hitung : – Cara menghitung kompensasi rugi – PPh terutang pada saat PT Air Laut memperoleh laba
  • 32. MENGHITUNG PPH AKHIR TAHUN 1. Pada prinsipnya PPh dikenakan setiap akhir tahun berdasarkan laba / rugi perusahaan, karena laba kena pajak dan rugi tidak kena pajak 2. Pembayaran PPh yang akan terutang akhir tahun, wajib dibayar atau diangsur setiap bulan dengan cara : a. PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ( PPh yang dibayar sendiri disebut PPh Pasal 25)
  • 33. b. PPh yang dibayar melalui dipotong atau dipungut pihak lain, yaitu pada saat menerima penghasilan tertentu atau pada saat transaksi penjualan atau pembelian tertentu : PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain disebut : 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 22 3. PPh Pasal 23 4. PPh Pasal 24 5. PPh Pasal 26 3. Pembayaran angsuran PPh yang dibayar tiap bulan disebut Kredit Pajak 4. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) dihitung berdasarkan PPh terutang dikurangi Kredit Pajak
  • 34. Soal : 14 PT Sari Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- ; PPh Pasal 25 Rp 30.000.000.- (Asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : PPh Pasal 29 tahun 2009 Soal : 15 Badrun telah menikah mempunyai 3 anak dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya Usaha Rp 200.000.000.- ; PPh Pasal 25 Rp 18.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : PPh Pasal 29 tahun 2009
  • 35. Soal : 14A PT Sari Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan luar usaha menyewakan mesin Rp 20.000.000.- dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.-) ; (dalam jumlah penjualan Rp 800.00.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.-) ; PPh Pasal 25 Rp 30.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009
  • 36. Soal : 15A Badrun telah menikah mempunyai 3 anak dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- ; Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya Usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan luar usaha menyewakan mesin Rp 20.000.000.- dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.-) dan (Penghasilan gaji sebagai pegawai tidak tetap PT Sari Laut Rp 50.000.000.- dipotong PPh Pasal 21 Rp 2.500.000.-) ; PPh Pasal 25 Rp 30.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : PPh Pasal 29 tahun 2009
  • 37. MENGHITUNG PPH PASAL 25 ( PPh yg harus disetor sendiri oleh perusahaan ) 1. Perusahaan setiap akhir tahun menghitung PPh akhir tahun ( PPh Pasal 29) yaitu dari PPh terutang dikurangi Kredit Pajak = PPh akhir tahun (PPh Pasal 29). Misalnya tahun 2009 PPh terutang Rp 30.000.000.- Kredit Pajak Rp 20.000.000.- maka PPh akhir tahun (PPhPasal 29) Rp 10.000.000.-, PPh Pasal 29 harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 30 April 2010. 2. Setelah perusahaan menghitung PPh Pasal 29 tahun 2009, maka perusahaan harus langsung menghitung berapa PPh yang harus dibayar sendiri / PPh Pasal 25 setiap bulan tahun berikutnya ( tahun 2010 ) 3. Cara menghitung PPh Pasal 25 Secara Umum sebagai berikut : PPh Pasal 25 = PPh terutang th lalu - PPh 21,22,23,24 th lalu 12
  • 38. Soal : 16 PT Lautan Teduh dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- ; (dalam jumlah penjualan Rp 800.000.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.-) ; PPh Pasal 25 Rp 30.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009 b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010 Soal : 17 Banawi telah menikah mempunyai 3 anak dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- ; Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya Usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan gaji sebagai pegawai tidak tetap PT Lautan Teduh Rp 50.000.000.- dipotong PPh Pasal 21 Rp 2.500.000); PPh Pasal 25 Rp 30.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009 b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010
  • 39. MENGHITUNG PPH PASAL 25 ADA RUGI TAHUN LALU 1. Rugi tahun lalu lebih kecil dari laba • Menghitung PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) berdasarkan PPh terutang yang dihitung dari laba bersih – rugi • Menghitunmg PPh Pasal 25 tiap bulan tahun berikutnya berdasarkan PPh terutang yang dihitung dari laba bersih tidak dikurangi rugi ( tidak ada sisa rugi, rugi lebih kecil dari laba sudah habis dikompensasikan dengan laba tahun lalu)
  • 40. Soal : 18 PT Laut Asri dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- ; Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- ; (dalam jumlah penjualan Rp 800.000.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.-) ; Tahun 2008 Rugi sebesar Rp 50.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009 b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010
  • 41. 2. Rugi tahun lalu lebih besar dari laba Menghitung PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) berdasarkan PPh terutang yang dihitung dari laba bersih – rugi (kompensasi rugi maksimal = laba) Menghitung PPh Pasal 25 tiap bulan tahun berikutnya berdasarkan PPh terutang yang dihitung dari laba bersih dikurangi sisa rugi ( sisa rugi = rugi tahun lalu yang belum dikompensasikan )
  • 42. Soal : 19 PT Samudra dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- ; (dalam jumlah penjualan Rp 800.000.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.-) Tahun 2008 Rugi sebesar Rp 800.000.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009 b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010
  • 43. MENGHITUNG PPH 25 ADA PENGHASILAN TIDAK TERATUR 1. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang diterima / diperoleh tiap-tiap tahun secara umum penghasilan dari usaha ( laba usaha ) 2. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima / diperoleh tidak tiap-tiap tahun, secara umum penghasilan dari luar usaha (misalnya penghasilan deviden, penghasilan penjualan aktiva tetap, penjualan dari menyewakan harta) 3. Untuk menghitung PPh Pasal 25 hanya dari penghasilan teratur saja
  • 44. Soal : 20 PT Rumput Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan luar usaha menyewakan mesin Rp 20.000.000.- dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.- ) ; (dalam jumlah penjualan Rp 800.000.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.-) ; PPh Pasal 25 Rp 30.00.000.- (asumsi angka-angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009 b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun 2010
  • 45. MENGHITUNG PPH PASAL 25 ADA PENGHASILAN TIDAK TERATUR DAN ADA RUGI 1. Rugi tahun lalu lebih kecil dari laba • Menghitung PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) berdasarkan PPh terutang dihitung dari ( laba bersih + penghasilan luar usaha – rugi) • Menghitung PPh Pasal 25 tiap bulan tahun berikutnya berdasarkan PPh terutang dihitung dari laba bersih tidak ditambah penghasilan luar usaha dan tidak dikurangi sisa rugi tahun lalu (rugi sudah habis dikompensasikan tahun lalu)
  • 46. Soal : 21 PT Kuda Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan luar usaha menyewakan mesin Rp 20.000.000.- dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.- ) ; (dalam jumlah penjualan Rp 800.000.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.- ) ; Tahun 2008 Rugi Rp 75.000.000.- (asumsi angka- angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009 b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun tahun 2010
  • 47. 2. Rugi tahun lalu besar dari laba • Menghitung PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) berdasarkan PPh terutang dihitung dari laba bersih + penghasilan luar usaha – rugi (kompensasi rugi maksimal = laba ) • Menghitung PPh Pasal 25 tiap bulan tahun berikutnya berdasarkan PPh terutang dihitung dari laba bersih tidak ditambah penghasilan luar usaha dan dikurangi sisa rugi tahun lalu (sisa rugi setelah dikompensasikan dengan laba tahun lalu)
  • 48. Soal : 22 PT Kapal Laut dalam tahun 2009 melakukan penjualan Rp 1.800.000.000.- Harga Pokok Penjualan Rp 1.000.000.000.- Biaya usaha Rp 200.000.000.- ; (Penghasilan luar usaha menyewakan mesin Rp 20.000.000.- dipotong PPh Pasal 23 Rp 400.000.- ) ; (dalam jumlah penjualan Rp 800.000.000.- termasuk penjualan ke Instansi Pemerintah Rp 100.000.000.- dipotong PPh Pasal 22 Rp 1.500.000.- ) ; Tahun 2008 Rugi Rp 900.000.000.- (asumsi angka- angka tersebut sesuai UU PPh) Hitung : a. PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) tahun 2009 b. PPh Pasal 25 tiap bulan tahun tahun 2010
  • 49. Koreksi-Koreksi Fiskal • Laba bersih untuk menghitung Pajak Penghasilan adalah Laba Bersih menurut UU PPh bukan Laba Bersih menurut akuntansi perusahaan • Laba Bersih menurut UU PPh adalah laba bersih menurut akuntansi perusahaan ( akuntansi komersial ) yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UU PPh akan menjadi Laba Bersih menurut pajak atau disebut Laba Bersih menurut Akuntansi Pajak.
  • 50. PENYESUAIAN LABA BERSIH MENURUT AKUNTANSI PERUSAHAAN KE LABA BERSIH MENURUT PAJAK 1. Melakukan koreksi-koreksi fiskal atas penghasilan yang PPh- nya final 2. Penghasilan yang tidak dikenakan pajak ( penghasilan bukan sebagai obyek Pajak Penghasilan) 3. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak boleh dibebankan dibebankan sebagai biaya