SlideShare a Scribd company logo
PAJAK
PENGHSILAN
UMUM
By:
Dewi Setyowati
Fauziatul Hidayati
Ali Makhsun Efendi
PAJAK
PENGHASILAN
(PPh)
PAJAK
PENGHASILAN
(PPh)
Pengertian
Subjek pajakSubjek pajak
 orang pribadi
 warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan, menggantikan yang berhak
 badan
 bentuk usaha tetap (BUT).
Subjek Pajak
Dalam Negeri
Subjek Pajak
Luar Negeri
Tidak
termasuk
Subjek Pajak
Subjek Pajak Dalam NegeriSubjek Pajak Dalam Negeri
Subjek Pajak Luar NegeriSubjek Pajak Luar Negeri
Tidak termasuk Subjek PajakTidak termasuk Subjek Pajak
1. Badan perwakilan negara asing;
2.Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat
atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan
orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
yang bekerja pada dan bertempat tinggal
bersama-sama mereka
3.Organisasi-organisasi Internasional yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi
internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan
Objek pajakObjek pajak
OBJEK PAJAKOBJEK PAJAK
P E N G H A S I L A N
SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS
YANG :
- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak,
SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS
YANG :
- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak,
DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN
1. a. Bantuan/ sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah dan para
penerima zakat yang berhak.
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat.
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagai pengganti saham;
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi
beasiswa;
Tidak termasuk Obyek PajakTidak termasuk Obyek Pajak
Tidak termasuk Obyek PajakTidak termasuk Obyek Pajak
5. Dividen/ bagian laba yang diterima PT sebagai WP Dalam
Negeri,
6. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan
7. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana
pensiun dalam bidang bidang tertentu
8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan
reksa dana selama 5 (lima) tahun
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan
modal ventura
Tarif pajakTarif pajak
Lapisan Penghasilan Kena
Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan
Rp50.000.000,00
5%
Rp50.000.000,00 s/d
Rp250.000.000,00
15%
Rp 250.000.000,00 s/d
Rp500.000.000,00
25%
Diatas Rp500.000.000,00 30%
Penghasilan kena pajak (WP Badan) = penghasilan nettoPenghasilan kena pajak (WP Badan) = penghasilan netto
Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto
- PTKP
Dasar Pengenaan PajakDasar Pengenaan Pajak
Penghasilan netto
= Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh
Penghasilan netto
= Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh
Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk
Tahun Pajak 2017 dan 2016 sebagai berikut :
1)Rp. 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2)Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3)Rp. 54.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
4)Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
• Penghasilan Tidak Kena Pajakm (PTKP)• Penghasilan Tidak Kena Pajakm (PTKP)
PTKP Untuk Laki-laki Tidak Kawin dan Wanita (kawin/tidak kawin)
STATUS TK/0 TK/1 TK/2 TK/3
Wajib Pajak
(Laki-laki
tidak kawin
& Wanita)
54.000.000 58.500.000 63.000.000 67.500.000
Penerapan PTKP Dalam Perhitungan PPh Pasal 21
Dan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 dan 2016
PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Isteri Tidak Bekerja/Tidak Usaha
STATUS K/0 K/1 K/2 K/3
Istri Tidak
Kerja/ Tdk
Usaha 58.500.000 63.000.000 67.500.000 72.000.000
Penerapan PTKP Dalam Perhitungan PPh Pasal 21
Dan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 dan 2016
PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Isteri Bekerja/Usaha
STATUS K/0 K/1 K/2 K/3
Istri Kerja /
Usaha
112.500.000 117.000.000 121.500.000 126.000.000
Andi Tjahjono adalah seorang pemilik usaha toko roti di
daerahnya (belum menjadi badan hukum). Dari tahun ke
tahun pelanggannya selalu meningkat sehingga sampai
dengan tahun 2016, Pak Andi merekrut 50 orang karyawan
demi memperlancar usahanya. Hinga tahun 2016 berakhir,
omzet usaha Pak Andi mencapai 1 miliar rupiah. Pak Andi
menyelenggarakan pembukuan, dan diketahui biaya usaha
yang dikeluarkan selama tahun 2016 sebesar 400 juta rupiah
sehingga total penghasilan netto selama tahun 2016 sebesar
600 juta rupiah. Pak Andi sudah memiliki NPWP sejak tahun
2010 silam. Status Pak Andi sudah menikah dan memiliki 2
orang anak. Nah, dari uraian diatas, bagaimana cara
menghitung pajak penghasilan dengan benar ?
• Contoh perhitungan PPh• Contoh perhitungan PPh
• Penghasilan bruto (omzet) Rp1.000.000.000
• Biaya Usaha Rp(400.000.000)
• Penghasilan Netto Rp 600.000.000
• PTKP (K/2) Rp (67.500.000)
• Penghasilan Kena Pajak Rp 532.500.000
• Pajak Terutang
• 5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
• 15% X Rp 250.000.000 = Rp 37.500.000
• 25% X Rp 232.500.000 = Rp 58.125.000
• Total pajak terutang Rp 98.125.000
• Contoh perhitungan PPh• Contoh perhitungan PPh
SEKIAN
DAN
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
eryeryey
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Tobagus Makmun
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
anisa93
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
Raja Matridi Aeksalo
 
Pembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakanPembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakan
AdillaShafaNafisaMar
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
DharaniKassapa
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
natal kristiono
 
Cara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakCara Menghitung Pajak
Cara Menghitung Pajak
Bbe Mee
 
Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26
Icha Icha
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
Triyani Budianto
 
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeBagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Asep suryadi
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
Fitri Bersahabat
 
Pph pasal 21
Pph pasal 21Pph pasal 21
Pph pasal 21
Ardan pratama
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
Naila Karima
 
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Sidik Abdullah
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
Ike Hanisyah
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
heri baskoro
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
materipenyuluhan
 

What's hot (20)

Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
Pembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakanPembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakan
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
 
Cara Menghitung Pajak
Cara Menghitung PajakCara Menghitung Pajak
Cara Menghitung Pajak
 
Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
 
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeBagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
 
Pph pasal 21
Pph pasal 21Pph pasal 21
Pph pasal 21
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
 

Similar to Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si

05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
AprizalOmpusunggu
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
abifarizka
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
JancokKoe1
 
P ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadiP ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadi
dianmollucas
 
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxRevisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
matius7
 
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
AlleAldine
 
Dasarhukum pph
Dasarhukum pphDasarhukum pph
Dasarhukum pph
Ian Siswanto
 
Koreksi fiskal pph badan dan khusus perbankan
Koreksi fiskal pph badan  dan khusus perbankanKoreksi fiskal pph badan  dan khusus perbankan
Koreksi fiskal pph badan dan khusus perbankan
toniaris2
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajak
prabowow
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxPPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
EridaniFernando
 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Muhammad Syuhada
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MARWANANURDIN
 
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
Umiatulazizah
 
Objek PPh.pdf
Objek PPh.pdfObjek PPh.pdf
Objek PPh.pdf
Ratih Kumala
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakan
NoviaIslan
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
LidyaYuni
 

Similar to Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si (20)

05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt05-Pajak-Penghasilan.ppt
05-Pajak-Penghasilan.ppt
 
P ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadiP ph+orang+pribadi
P ph+orang+pribadi
 
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptxRevisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
Revisi Tugas Kelompok 2_Perpajakan.pptx
 
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
 
Dasarhukum pph
Dasarhukum pphDasarhukum pph
Dasarhukum pph
 
Koreksi fiskal pph badan dan khusus perbankan
Koreksi fiskal pph badan  dan khusus perbankanKoreksi fiskal pph badan  dan khusus perbankan
Koreksi fiskal pph badan dan khusus perbankan
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajak
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
PPh PASAL 24
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
 
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxPPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
 
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
 
Objek PPh.pdf
Objek PPh.pdfObjek PPh.pdf
Objek PPh.pdf
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakan
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
 

More from mas karebet

Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
mas karebet
 
Struktur sistem informasi manajemen
Struktur sistem informasi manajemenStruktur sistem informasi manajemen
Struktur sistem informasi manajemen
mas karebet
 
Etika bisnis dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi
Etika bisnis dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusiEtika bisnis dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi
Etika bisnis dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi
mas karebet
 
struktur pasar persaingan sempurna monopoli monopolistik
struktur pasar persaingan sempurna monopoli monopolistikstruktur pasar persaingan sempurna monopoli monopolistik
struktur pasar persaingan sempurna monopoli monopolistik
mas karebet
 
teori produksi estimasi
teori produksi estimasiteori produksi estimasi
teori produksi estimasi
mas karebet
 
estimasi permintaan
estimasi permintaanestimasi permintaan
estimasi permintaan
mas karebet
 
teori permintaan
teori permintaanteori permintaan
teori permintaan
mas karebet
 
berbagai teknik optimasi dan peralatan manajemen baru
berbagai teknik optimasi dan peralatan manajemen baruberbagai teknik optimasi dan peralatan manajemen baru
berbagai teknik optimasi dan peralatan manajemen baru
mas karebet
 
Bab 1 pengertian ruang lingkup ekonomi manajerial
Bab 1 pengertian ruang lingkup ekonomi manajerialBab 1 pengertian ruang lingkup ekonomi manajerial
Bab 1 pengertian ruang lingkup ekonomi manajerial
mas karebet
 
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
mas karebet
 
Analisis trend
Analisis trendAnalisis trend
Analisis trend
mas karebet
 
Analisis common size
Analisis common sizeAnalisis common size
Analisis common size
mas karebet
 
perbedaan bunga dan bagi hasil
perbedaan bunga dan bagi hasilperbedaan bunga dan bagi hasil
perbedaan bunga dan bagi hasil
mas karebet
 
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariahAdministrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
mas karebet
 
pengertian filsafat dan substansi filsafat ilmu
pengertian filsafat dan substansi filsafat ilmupengertian filsafat dan substansi filsafat ilmu
pengertian filsafat dan substansi filsafat ilmu
mas karebet
 
Peran ojk operasional pengawasan final
Peran ojk operasional pengawasan finalPeran ojk operasional pengawasan final
Peran ojk operasional pengawasan final
mas karebet
 
Sejarah pemikiran ekonomi syariah
Sejarah pemikiran ekonomi syariahSejarah pemikiran ekonomi syariah
Sejarah pemikiran ekonomi syariah
mas karebet
 
mengidentifikasi masalah penelitian
mengidentifikasi masalah penelitianmengidentifikasi masalah penelitian
mengidentifikasi masalah penelitian
mas karebet
 
proses riset
proses risetproses riset
proses riset
mas karebet
 
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusiaRecrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
mas karebet
 

More from mas karebet (20)

Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 
Struktur sistem informasi manajemen
Struktur sistem informasi manajemenStruktur sistem informasi manajemen
Struktur sistem informasi manajemen
 
Etika bisnis dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi
Etika bisnis dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusiEtika bisnis dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi
Etika bisnis dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi
 
struktur pasar persaingan sempurna monopoli monopolistik
struktur pasar persaingan sempurna monopoli monopolistikstruktur pasar persaingan sempurna monopoli monopolistik
struktur pasar persaingan sempurna monopoli monopolistik
 
teori produksi estimasi
teori produksi estimasiteori produksi estimasi
teori produksi estimasi
 
estimasi permintaan
estimasi permintaanestimasi permintaan
estimasi permintaan
 
teori permintaan
teori permintaanteori permintaan
teori permintaan
 
berbagai teknik optimasi dan peralatan manajemen baru
berbagai teknik optimasi dan peralatan manajemen baruberbagai teknik optimasi dan peralatan manajemen baru
berbagai teknik optimasi dan peralatan manajemen baru
 
Bab 1 pengertian ruang lingkup ekonomi manajerial
Bab 1 pengertian ruang lingkup ekonomi manajerialBab 1 pengertian ruang lingkup ekonomi manajerial
Bab 1 pengertian ruang lingkup ekonomi manajerial
 
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
 
Analisis trend
Analisis trendAnalisis trend
Analisis trend
 
Analisis common size
Analisis common sizeAnalisis common size
Analisis common size
 
perbedaan bunga dan bagi hasil
perbedaan bunga dan bagi hasilperbedaan bunga dan bagi hasil
perbedaan bunga dan bagi hasil
 
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariahAdministrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
Administrasi dan proses pembiayaan pada bank syariah
 
pengertian filsafat dan substansi filsafat ilmu
pengertian filsafat dan substansi filsafat ilmupengertian filsafat dan substansi filsafat ilmu
pengertian filsafat dan substansi filsafat ilmu
 
Peran ojk operasional pengawasan final
Peran ojk operasional pengawasan finalPeran ojk operasional pengawasan final
Peran ojk operasional pengawasan final
 
Sejarah pemikiran ekonomi syariah
Sejarah pemikiran ekonomi syariahSejarah pemikiran ekonomi syariah
Sejarah pemikiran ekonomi syariah
 
mengidentifikasi masalah penelitian
mengidentifikasi masalah penelitianmengidentifikasi masalah penelitian
mengidentifikasi masalah penelitian
 
proses riset
proses risetproses riset
proses riset
 
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusiaRecrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
Recrutmen dan seleksi Sumber daya manusia
 

Recently uploaded

Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
muhammadarsyad77
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
ErvinYogi
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
RaraStieAmkop
 
Good Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run withGood Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run with
ssuser781f6d1
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
ritaseptia16
 
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptxPPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
azfikar96
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
WiwikDewiSusilawati
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
muhammadarsyad77
 
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
DebiCarolina2
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
JaffanNauval
 
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptxPPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
nugrohoaditya12334
 
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptxANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
AnisaSyahfitri1
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 

Recently uploaded (14)

Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
 
Good Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run withGood Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run with
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
 
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptxPPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
PPT Data Ekonomi Wilayah SULTRA_Andi Zulfikar.pptx
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
 
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptxPPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
 
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptxANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 

Pajak penghasilan dosen pak taufikur rohman M.Si

  • 2.
  • 4. Subjek pajakSubjek pajak  orang pribadi  warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak  badan  bentuk usaha tetap (BUT). Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri Tidak termasuk Subjek Pajak
  • 5. Subjek Pajak Dalam NegeriSubjek Pajak Dalam Negeri
  • 6. Subjek Pajak Luar NegeriSubjek Pajak Luar Negeri
  • 7. Tidak termasuk Subjek PajakTidak termasuk Subjek Pajak 1. Badan perwakilan negara asing; 2.Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka 3.Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
  • 8. Objek pajakObjek pajak OBJEK PAJAKOBJEK PAJAK P E N G H A S I L A N SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG : - Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG : - Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
  • 9. 1. a. Bantuan/ sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. 2. Warisan; 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham; 4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa; Tidak termasuk Obyek PajakTidak termasuk Obyek Pajak
  • 10. Tidak termasuk Obyek PajakTidak termasuk Obyek Pajak 5. Dividen/ bagian laba yang diterima PT sebagai WP Dalam Negeri, 6. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 7. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang bidang tertentu 8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi; 9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
  • 11. Tarif pajakTarif pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp50.000.000,00 5% Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00 15% Rp 250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00 25% Diatas Rp500.000.000,00 30%
  • 12. Penghasilan kena pajak (WP Badan) = penghasilan nettoPenghasilan kena pajak (WP Badan) = penghasilan netto Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto - PTKP Dasar Pengenaan PajakDasar Pengenaan Pajak Penghasilan netto = Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh Penghasilan netto = Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh
  • 13. Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk Tahun Pajak 2017 dan 2016 sebagai berikut : 1)Rp. 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 2)Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 3)Rp. 54.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan; 4)Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. • Penghasilan Tidak Kena Pajakm (PTKP)• Penghasilan Tidak Kena Pajakm (PTKP)
  • 14. PTKP Untuk Laki-laki Tidak Kawin dan Wanita (kawin/tidak kawin) STATUS TK/0 TK/1 TK/2 TK/3 Wajib Pajak (Laki-laki tidak kawin & Wanita) 54.000.000 58.500.000 63.000.000 67.500.000 Penerapan PTKP Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Dan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 dan 2016 PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Isteri Tidak Bekerja/Tidak Usaha STATUS K/0 K/1 K/2 K/3 Istri Tidak Kerja/ Tdk Usaha 58.500.000 63.000.000 67.500.000 72.000.000
  • 15. Penerapan PTKP Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Dan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 dan 2016 PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Isteri Bekerja/Usaha STATUS K/0 K/1 K/2 K/3 Istri Kerja / Usaha 112.500.000 117.000.000 121.500.000 126.000.000
  • 16. Andi Tjahjono adalah seorang pemilik usaha toko roti di daerahnya (belum menjadi badan hukum). Dari tahun ke tahun pelanggannya selalu meningkat sehingga sampai dengan tahun 2016, Pak Andi merekrut 50 orang karyawan demi memperlancar usahanya. Hinga tahun 2016 berakhir, omzet usaha Pak Andi mencapai 1 miliar rupiah. Pak Andi menyelenggarakan pembukuan, dan diketahui biaya usaha yang dikeluarkan selama tahun 2016 sebesar 400 juta rupiah sehingga total penghasilan netto selama tahun 2016 sebesar 600 juta rupiah. Pak Andi sudah memiliki NPWP sejak tahun 2010 silam. Status Pak Andi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Nah, dari uraian diatas, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan dengan benar ? • Contoh perhitungan PPh• Contoh perhitungan PPh
  • 17. • Penghasilan bruto (omzet) Rp1.000.000.000 • Biaya Usaha Rp(400.000.000) • Penghasilan Netto Rp 600.000.000 • PTKP (K/2) Rp (67.500.000) • Penghasilan Kena Pajak Rp 532.500.000 • Pajak Terutang • 5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 • 15% X Rp 250.000.000 = Rp 37.500.000 • 25% X Rp 232.500.000 = Rp 58.125.000 • Total pajak terutang Rp 98.125.000 • Contoh perhitungan PPh• Contoh perhitungan PPh