Dokumen ini membahas proses right issue, yaitu hak pemegang saham untuk membeli saham baru, dan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan untuk melaksanakan go public. Terdapat berbagai lembaga dan konsultasi yang terlibat dalam proses ini, termasuk akuntan publik dan konsultan hukum. Audit dilakukan untuk memastikan proses right issue sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK.

1. AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE
MATA KULIAH : AUDITING 2
DOSEN PENGAMPU : DESSY KUMALA DEWI,SE.,M.AK
KELOMPOK 4 :
NIKO PUSTUWIJAYA
SISKA FAMAILIZA
SUCI HATI
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
SEMESTER :V (LIMA)

2. PENGERTIAN RIGHT ISSUE
Perusahaan yang membutuhkan tambahan dana yang besar untuk
perluasan usahanya, bisa memilih beberapa kemungkinan yaitu meminta kredit
dari bank, menjual obligasi atau menjual sahamnya kepada masyarakat.
Jika perusahaan menjual sahamnya ke masyarakat maka dikatakan
bahwa perusahaan tersebut “go-public”. Perusahaan yang menjual sahamnya ke
masyarakat disebut emiten dan penjualan saham ke masyarakat disebut emisi
saham.
Banyak perusahaan yang tertarik untuk menjual saham ke masyarakat
karena mereka dapat memperoleh dana segar (fresh money) yang murah dari
masyarakat. Disebut murah karena besarnya deviden yang dibagikan kepada
para pemegang saham tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh
perusahaan dan diusulkan oleh Direksi untuk disahkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham. Sering kali deviden yang dibagikan lebih kecil dari bunga
deposito.
Sebetulnya proses go public memerlukan persiapan yang matang,
memakan waktu yang cukup lama, karena banyak persyaratan yang harus
dipenuhi sebelum izin go public diperoleh dari Menteri Keuangan cq Ketua
Bapepam-LK.

3. PENGERTIAN RIGHT ISSUE
Persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Perusahaan harus transparan, dalam arti harus ada keterbukaan mengenai
keadaaan keuangan perusahaan dan kegiatan operasinya.
2. Sistem akuntansi dan pengendalian intern perusahaan harus cukup baik.
3. Kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan beberapa tahun yang lalu,
sekarang dan beberapa tahun yang akan datang harus cukup baik.
4. Perusahaan harus menyiapkan prospektus,
5. Harus ada tax clearance dari Dirjen Pajak yang menyatakan tidak ada
kewajiban pajak perusahaan yang tertunggak.
6. Tidak ada masalah hukum yang menyangkut perusahaan dipengadilan.
Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon emiten biasanya cukup besar karena
dalam proses go public diperlukan jasa dari Lembaga Pendukung, seperti
berikut :
1. Finansial consultant, yang bertindak sebagai koordinator dalam persiapan go
public seperti penyusunan prospektus, perhitungan PER (Price Earning Ratio) dan
lain-lain.

4. PENGERTIAN RIGHT ISSUE
2. Lead atau Main Underwriter (Penjamin Emisi Utama), yang membantu
emiten dalam menjual sahamnya ke masyarakat dan mengatur penjatahan
saham. Perjanjian antara emiten dengan lead underwriter bisa berbentuk
berikut :
a. Full commitment, dalam hal ini underwriter berjanji untuk menjual
seluruh saham yang ditawarkan ke masyarakat. Jika saham tersebut
tidak habis terjual maka underwriter harus membeli sendiri saham
tersebut. Karena resikonya lebih tinggi maka biasanya fee yang diminta
underwriter juga lebih besar.
b. Best effort, dalam hal ini underwriter berjanji akan berusaha sebaik-
baiknya menjual seluruh saham yang ditawarkan ke masyarakat. Tetapi
jika ada saham yang tak terjual, underwriter tidak diharukan untuk
membeli sisa saham tersebut, karena resikonya lebih kecil maka
biasanya fee yang diminta underwriter juga lebih kecil.
3. Sub-underwriter (Penjamin Emisi Tambahan), yang membantu lead
underwriter dalam menjual saham emiten ke masyarakat.

5. PENGERTIAN RIGHT ISSUE
4. Kantor Akuntan Publik, yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan
calon emiten untuk beberapa tahun yang lalu dan untuk periode berjalan.
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk bebrapa atau salah satu partnernya
(AP) harus menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) terlebih
dahulu AP tersebut harus mengikuti training mengenai pasar modal dan
setelah selesai diberikan Certificate yang merupakan salah satu syarat untuk
menjadi anggota. Dalam menjalankan auditnya, KAP harus memperhatikan
ketaatan calon emiten terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal serta standar akuntansi, dan peraturan-peraturan yang
dikeluarkan Bapepam-LK.
Selain mengeluarkan audit report, KAP juga harus mengeluarkan Comfort
Letter.
5. Legal Consultant, yang bertugas menangani masalah-masalah hukum yang
dihadapi perusahaan dan legal consultant harus membuat surat pernyataan
apakah ada atau tidak masalah-masalah hukum yang dihadapi perusahaan,
misalnya ada tuntutan dari pihak ketiga dari pengadilan, pada saat
perusahaan akan go public.

6. PENGERTIAN RIGHT ISSUE
6. Notaris, yang bertugas menangani perubahan dan pembuatan akta-akta
yang diperlukan perusahaan dalam rangka go public.
7. Tax consultant, yang bertugas menangani masalah-masalah perpajakan
perusahaan, termasuk mengusahakan diperolehnya tax clearance dari Dirjen
Pajak.
8. Appraisal company, yang bertugas melakukan penilaian kembali (appraisal)
terhadap aset perusahaan agar sesuai dengan harga pasar yang wajar.
9. Biro Administrasi Efek (BAE) yang bertugas mengadministrasikan daftar
pemegang saham dan pembayaran deviden.
Jika ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal dan semua persyaratan yang ditentukan Bapepam-LK sudah
dipenuhi, barulah ketua Bapepam-LK mengeluarkan izin untuk penjuakan
saham perusahaan ke masyarakat. Dalam hal ini Bapepam-LK berusaha
untuk melindungi kepentingan (calon-calon) investor agar tidak dirugikan
oleh (calon) emiten.

7. PENGERTIAN RIGHT ISSUE
Setelah proses emisi saham selesai, emiten harus melaporkan
realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari emisi saham, kepada
Bapepam-LK. Bapepam-LK akan memeriksa apakah realisasi tersebut sesuai
dengan rencana penggunaan dana yang dicantumkan dalam prospektus.
Selai itu setiap enam bulan dan pada akhir tahun buku, emiten wajib
mengirimkan laporan keuangannya kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek
Indonesia, dan mengiklankan laporan keuangan tersebut di dua surat kabar
nasional.
Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh AP anggota Forum
Akuntan Pasar Modal. Sedangkan laporan keuangan tengah tahunan bisa
diaudit atau di-review terbatas oleh KAP yang memiliki AP anggota FAPM,
atau disusun oleh manajemen tanpa review terbatas atau tanpa audit.
Keterlambatan dalam memasukkan laporan keuangan ke Bapepam-
LK bisa dikenakan denda Rp 1.000.000 per hari.

8. PENGERTIAN RIGHT ISSUE
Jika kemudian hari, emiten membutuhkan tambahan dana lagi,
maka ia bisa melakukan penwaran umum terbatas (right issue). Proses right
issue harus dilakukan sesuai dengan peraturan Ketua Bapepam-LK No. Kep.
26/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003. Sebelumnya perusahaan harus membuat
prospektus yang diiklankan di surat kabar. Proses right issue itu sendiri harus
diaudit oleh KAP yang melakukan general audit atas laporan keuangan
emiten, untuk meyakinkan bahwa proses right issue tersebut tidak
menyimpang dari peraturan-peraturan Bapepam-LK yang berlaku.
Right issue (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) adalah hak yang
diberikan oleh emiten kepada pemegang saham lama untuk membeli
tambahan saham baru. Jika pemegang saham lama tidak mau menggunakan
haknya, maka hak tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya PT
ABC menawarkan kepada setiap pemegang satu lembar saham lama untuk
membeli tiga lembar saham baru. Berarti bila saudara Ali memiliki 500
lembar saham lama, ia berhak untuk membeli 1500 lembar saham baru.

9. TUJUAN PEMERIKSAAN ATAS PROSES RIGHT ISSUE
Jenis audit yang dilakukan KAP atas proses right issue termasuk jenis special
audit, atau compliance audit.
Tujuan pemeriksaannya adalah memeriksa kewajaran proses right
issue, dalam arti apakah dilakukan sesuai Keputusan Ketua Bapepam-LK
Nomor KEP-26/PM/2003Tanggal 17 Juli 2003.

10. PERATURAN-PERATURAN BAPEPAM-LK YANG MENYANGKUT PROSES RIGHT
ISSUE
Ketua Bapepam-LK telah mengeluarkan beberapa Surat Keputusan yang berkaitan
dengan Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu, antara lain :
1. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, dan lampirannya berupa Peraturan Nomor IX. D.I: Hak Memesan
EfekTerlebih Dahulu.
2. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-08/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai
Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, dan lampirannya berupa Peraturan Nomor IX D.2 Pedoman
Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak
Memesan EfekTerlebih Dahulu.
3. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-09/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai
Bentuk dan Isi Prospektus. Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih
dahulu, dan lampirannya berupa Peraturan Nomor IX.D.3: Pedoman Mengenai
Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, di mana Para Pemegang Saham menerima Efek yang sama dan terdapat
Penanaman Modal Disetor Kurang dari 35% (tiga pulub persen), dan Peraturan
Nomor IX.D.4 Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka
Penerbitan Hak Memesan Terlebih Dahulu, di mana Para Pemegang Saham
Menerima Efek yang Tidak Sama atau Terdapat Penanaman Modal Disetor 35% (tiga
puluh persen) atau lebih.

11. AUDIT PROSEDUR ATAS PROSES RIGHT ISSUE
1. Meminta fotokopi, Pernyataan Pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan
pendaftaran tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2.
2. Meminta fotokopi prospektus atau iklan prospektus tersebut dan memeriksa apakah
Bentuk dan Isi Prospektus sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.3 atau IX.D.4.
3. Meminta Akta Notaris yang berhubungan dengan right issue.
4. Membandingkan Laporan Hasil Penjatahan Saham dengan Daftar Hasil Penjatahan Saham
yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham
perusahaan.
5. Membandingkan Hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang
saham perusahaan dengan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham.
6. Memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan
oleh para pemegang saham perusahaan dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka.
7. Memeriksa formulir konfirmasi penjatahan untuk mengenai kesesuaian hasil penjatahan
dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham.
8. Meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para
pemegang saham.
9. Mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan, bahwa sisa
saham yang tidak diambil oleh pemegang hak (pemegang saham lama) akan dibeli oleh
pemegang saham utama.

12. CONTOH LAPORAN AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE
1. PernyataanAkuntan
2. Laporan Hasil Penjatahan Saham
3. Daftar Hasil Penjatahan Saham : a. Masyarakat perorangan Indonesia; b.
Lembaga/badan usaha Indonesia; c. Dana reksa; d. Perorangan asing; e.
Lembaga asing.
4. Akta Notaris Perjanjian Pengalokasian Sisa Saham.
*Pada slide berikutnya akan disajikan sebagian contoh dari
laporan audit atas Proses Right Issue.