Dokumen ini menjelaskan tentang pajak penghasilan (PPh) di Indonesia, termasuk subjek pajak, kewajiban pajak, dan perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, dokumen ini juga membahas objek pajak, biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan, serta penghitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Contoh perhitungan kerugian fiskal dan tarif penyusutan juga disertakan untuk memperjelas ketentuan perpajakan.

1. Perpajakan I
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
Perpajakan I
Meiriska Febrianti, SE.,Ak.,ME.,BKP
Trisakti School of Management
Semester ganjil 2011/2012
Meiriska Meiriska 6/6/2012

2. Dasar hukum
2
UU Nomor 7 Tahun 1983
UU Nomor 7 Tahun 1991
UU Nomor 10 Tahun 1994
UU Nomor 17 Tahun 2000
UU Nomor 36 Tahun 2008
Pengertian (Pasal 1)
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap terhadap
subjek pajak (Orang Pribadi atau Badan) atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Meiriska 6/6/2012

3. Subjek pajak (Pasal 2)
3
Subjek PPh adalah
1. Orang pribadi
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk usaha tetap (BUT).
Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.
1. Subjek Pajak Dalam Negeri
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai
niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Meiriska 6/6/2012

4. Perbedaan wpdn dan wpln
4
WPDN WPLN
1. Dikenakan pajak atas penghasilan dari
1. Dikenakan pajak hanya atas
Indonesia dan dari luar Indonesia penghasilan yang bersumber dari
(World Wide Income) Indonesia
2. Dikenakan pajak berdasarkan
2. Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan netto. penghasilan bruto
3. Menggunakan tarif umum pasal 17 3. Menggunakan tarif pajak berdasarkan
UU PPh. tax treaty (tarif pajak sepadan)
4. Wajib menyampaikan SPT Tahunan 4. Tidak wajib menyampaikan SPT
sebagai sarana untuk menetapkan Tahunan, kewajiban pajak dipenuhi
pajak yang terutang. melalui pemotongan pajak yang
bersifat final.
Meiriska 6/6/2012

5. Kewajiban sebagai wp (pasal 2A)
5
Ada 2 kewajiban sebagai syarat seseorang berstatus sebagai Wajib Pajak :
1. Kewajiban Pajak Subjektif
Suatu kewajiban yang dimulai pada diri seseorang sejak lahir dan menetap di Indonesia atau datang ke
Indonesia untuk pertama kali dengan niat untuk bertempat tinggal.
a. Orang pribadi
Dimulai saat dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
b. Badan
Dimulai pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
Berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
c. Warisan
Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi
Berakhir saat warisan selesai dibagi.
d. BUT
Dimulai saat melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia
Berakhir saat tidak lagi melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia
e. Selain BUT
Dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
Berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
2. Kewajiban Pajak Objektif
Kewajiban yang dimulai pada saat seseorang menerima atau memperoleh penghasilan lebih besar dari
PTKP.
Meiriska 6/6/2012

6. Bukan subjek pajak (pasal 3)
6
Kantor perwakilan negara asing
Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan WNI
dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik
Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak
menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal
dari iuran para anggota
Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan
tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.
Meiriska 6/6/2012

7. Objek pajak (pasal 4 ayat 1)
7
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan
dalam bentuk apapun :
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh, contoh : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, dll.
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
Laba usaha
Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
Bunga, deviden, royalti
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
dll
Meiriska 6/6/2012

8. objek pajak final (pasal 4 ayat 2)
8
Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat
Utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi.
Hadiah undian
Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya , transaksi
derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaaan
tanah/dan atau bangunan
Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Meiriska 6/6/2012

9. Bukan objek pajak (pasal 4 ayat 3)
9
Bantuan atau sumbangan/harta hibahan
Warisan
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai
WP dalam negeri, koperasi, BUMN,BUMD
Iuran yang diterima dana pensiun
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-
saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
Dll.
Meiriska 6/6/2012

10. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (pasal 6)
10
Ayat 1
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP dalam negeri dan BUT, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan.
Isi lihat UU 36/2008
Ayat 2
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak
berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
Ayat 3
Kepada Orang Pribadi sebagai WP dalam negeri diberikan pengurangan
berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Meiriska 6/6/2012

11. Kompensasi kerugian
11
1.Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-
biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara
berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang
tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
3. Kompensasi kerugian hanya untuk Wajib Pajak, baik badan maupun orang
pribadi, yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan
PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannnya tidak menggunakan norma
penghitungan.
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan
dari dalam negeri.
Meiriska 6/6/2012

12. CONTOH PERHITUNGAN Kompensasi kerugian
12
PT. A dalam tahun 2003 menderita kerugian fiscal sebesar Rp 1.200.000.000. dalam 5 tahun
berikutnya laba/rugi fiskal PT. A adalah sbb :
2004 : Laba fiskal Rp 200.000.000
2005 : Rugi fiskal Rp 300.000.000
2006 : Laba fiskal NIHIL
2007 : Laba fiskal Rp 100.000.000
2008 : Laba fiskal Rp 800.000.000
Perhitungan Kompensasi Kerugian :
Rugi fiskal 2003 =( Rp 1.200.000.000 )
Laba fiskal 2004 = Rp 200.000.000
Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 1.000.000.000 )
Rugi fiskal 2005 =( Rp 300.000.000 ) Jangan
Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 1.000.000.000 ) dijumlahkan
Laba fiskal 2006 = NIHIL
Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 1.000.000.000 )
Laba fiskal 2007 = Rp 100.000.000
Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 900.000.000 )
Laba fiskal 2008 = Rp 800.000.000
Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 100.000.000 )
Sisa rugi fiskal tahun 2003 sebesar Rp 100.000.000 sudah tidak bisa dikompensasikan lagi ke tahun
berikutnya, karena sudah lewat dari 5 tahun.
Rugi fiskal tahun 2005 hanya bisa dikompensasikan untuk tahun 2009 dan 2010.
Meiriska 6/6/2012

13. Ptkp (pasal 7)
13
Ayat 1
PTKP pertahun :
Rp 15.840.000 untuk diri WP Orang Pribadi
Rp 1.320.000 untuk WP yang kawin
Rp 15.840.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami
Rp 1.320.000 tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
orang anak untuk setiap keluarga.
Yang boleh menjadi tanggungan adalah : orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, anak
tiri.
Ayat 2
PTKP ditentukan pada awal tahun pajak (per 1 Januari) bagi WP DN atau awal bagian tahun
pajak bagi WP LN.
Ayat 3
Penyesuaian besarnya PTKP ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
dikonsultasikan dengan DPR.
Dalam hal karyawati menikah, PTKP yang boleh dikurangkan hanya untuk dirinya
sendiri, status (TK/0)
Meiriska 6/6/2012

14. Contoh perhitungan Ptkp
14
1. WP A seorang pegawai berstatus menikah dengan 2 orang anak. Pada tanggal 15
Januari 2010, istrinya melahirkan anak ketiga. Berapa PTKP B tahun 2010?
Jawab :
Status (K/2) Rp 19.800.000
Karena anak ke-3 lahir setelah tanggal 1 Januari 2010, maka tidak boleh menjadi
tanggungan tahun 2010, baru dihitung sebagai tanggungan mulai tahun 2011.
2. WP B berstatus menikah dengan 1 orang anak. WP E juga menanggung Ibu
kandung yang sudah tidak bekerja lagi, dan seorang adik yang dibiayai sekolahnya.
Berapa besarnya PTKP bagi si B?
Jawab :
Status (K/2) Rp 19.800.000
Tanggungan yang diperbolehkan adalah anak kandung dan ibu kandung, sedangkan
adik tidak boleh menjadi tanggungan.
3. WP C seorang wanita yang bekerja di perusahaan swasta. C merupakan istri dari D
yang seorang pegawai negeri. Dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang
anak dan tidak ada perjanjian pisah harta. Berapa besarnya PTKP masing-masing,
apabila mereka dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja.
Jawab :
WP C Status (TK/0) = Rp 15.840.000, wanita yang menikah tidak bisa menanggung
suami dan anak, sehingga statusnya TK/0
WP D Status (K/1) = Rp 18.480.000
Meiriska 6/6/2012

15. Penghasilan istri digabung dengan suami (pasal 8)
15
Ayat 1
Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai
penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut diterima dari 1 pemberi
kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21
Ayat 2
Pengasilan Suami Istri dikenai pajak secara terpisah apabila :
Suami istri telah hidup terpisah berdasarkan putusan hakim
Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan
Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri
Ayat 3
Penghasilan netto suami istri dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan
netto suami istri
Ayat 1
Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
Meiriska 6/6/2012

16. Biaya yang tidak boleh dikurangkan (pasal 9)
16
Ayat 1
Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan
Isi Lihat UU 36/2008
Ayat 2
Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan
melalui penyusutan atau amortisasi.
Meiriska 6/6/2012

17. PENYUSUTAN (pasal 11)
17
Ayat 1
Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang
telah ditentukan bagi aktiva tersebut (Metode Garis Lurus)
Ayat 2
Penyusutan dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung
dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa
manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus (Metode Saldo Menurun)
Ayat 3
Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang
masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan
harta tersebut.
Pengelompokkan Aktiva Tetap berdasarkan PMK No. 96/PMK.03/2009
Meiriska 6/6/2012

18. Tarif PENYUSUTAN (pasal 11 ayat 6)
18
Kelompok Masa Manfaat Garis Lurus Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
II. Bangunan
Permanen 20 tahun 5%
Tidak Permanen 10 tahun 10%
Pengelompokkan Aktiva Tetap berdasarkan PMK No. 96/PMK.03/2009
Meiriska 6/6/2012

19. amortisasi (pasal 11a)
19
Ayat 1
Amortisasi untuk harta tak berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang sama
besar (metode garis lurus) atau bagian-bagian yang menurun (metode saldo
menurun) selama masa manfaat.
Ayat 1a
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk bidang
usaha tertentu uang diatur lebih lanjut dengan PMK.
Ayat 2
Tarif Amortisasi (lihat UU 36/2008)
Meiriska 6/6/2012

20. Norma penghitungan penghasilan netto (pasal 14)
20
Ayat 1
Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) untuk menentukan penghasilan
netto dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Dirjen
Pajak
Ayat 2
WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 milyar boleh menghitung
penghasilan netto dengan NPPN
Ayat 3
WP yang menghitung penghasilan nettonya dengan NPPN wajib
menyelenggarakan pencatatan.
Meiriska 6/6/2012

21. Penghasilan kena pajak (pasal 16)
21
1. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri
Badan : Penghasilan – biaya yang diperkenankan – kompensasi kerugian
Orang Pribadi : Penghasilan – PTKP
2. Bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan norma (penghasilan < 4,8 M)
(Penghasilan X % NPPN) – PTKP
3. Bagi WP BUT (sama dengan WP Badan)
Penghasilan – biaya yang diperkenankan – kompensasi kerugian
4. Bagi WP DN Orang Pribadi yang kewajiban pajak subjektifnya kurang dari
1 tahun yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak.
Penghasilan netto dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan
Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke bawah
dalam ribuan rupiah penuh.
Meiriska 6/6/2012

22. Tarif pajak (pasal 17)
22
WP Orang Pribadi (Mulai berlaku 1 Januari 2009)
Lapisan Penghasilan Tarif
s/d 50 juta 5%
> 50 juta s/d 250 juta 15%
> 250 juta s/d 500 juta 25%
> 500 juta 30%
WP Badan
Tarif tunggal 28% Tahun 2009
Tarif Tunggal 25% tahun 2010
Meiriska 6/6/2012

23. Perhitungan pajak terhutang
23
Pajak terhutang = Jumlah Penghasilan Kena Pajak X Tarif Pajak
Contoh :
Diketahui Penghasilan Kena Pajak Rp 350.720.800
Pembulatan ribuan ke bawah Rp 350.720.000
5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% X Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000
25% X Rp 100.720.000 = Rp 25.180.000
= Rp 57.680.000
Meiriska 6/6/2012

24. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan (pasal 20)
24
1. Pajak yang diperkirakan akan terhutang dalam suatu tahun pajak,
dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui
pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain (PPh Pasal 21, 22,
23 dan 24), serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri (PPh
Pasal 25)
2. Pelunasan pajak dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Pelunasan pajak merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan
terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya
bersifat final.
Meiriska 6/6/2012

25. Soal kompensasi kerugian
25
1. PT. B mengalami kerugian fiskal tahun 2002 sebesar Rp 850.000.000,-. Laba dan rugi
fiscal untuk tahun – tahun berikutnya adalah
2003 : Laba Fiskal Rp 200.000.000
2004 : Laba fiskal Rp 250.000.000
2005 : Rugi fiskal Rp 300.000.000
2006 : Laba fiskal Rp 200.000.000
2007 : Laba fiskal Rp 120.000.000
2008 : Laba fiskal Rp 200.000.000
2009 : Laba fiskal Rp 180.000.000
Buatlah perhitungan kompensasi kerugian fiskal!
2.. Dari laporan keuangan PT. C diketahui perolehan laba/rugi setiap tahun adalah sbb :
2005 : Rugi fiskal Rp 1.500.000.000
2006 : Rugi fiskal Rp 800.000.000
2007 : Laba fiskal Rp 320.000.000
2008 : Laba fiskal Rp 450.000.000
2009 : Laba fiskal Rp 250.000.000
2010 : Rugi fiskal Rp 180.000.000
2011 : Laba fiskal Rp 540.000.000
Buatlah perhitungan kompensasi kerugian fiskal!
Meiriska 6/6/2012

26. Soal perhitungan ptkp
26
1. WP X menikah dengan WP S dengan perjanjian pisah harta. Anak pertama lahir
pada tanggal 2 Februari 2011. Dirumahnya WP X juga membiayai ibu kandung,
seorang adik kandung, dan seorang adik ipar.
Berapa PTKP bagi WP X dan WP S masing-masing pada tahun 2011!
2. WP Y seorang pegawai swasta status menikah dengan 2 orang anak. Istrinya juga
bekerja di perusahaan swasta dan sudah dipotong PPh pasal 21 oleh si pemberi
kerja.
Berapa PTKP bagi Y?
Apabila selain bekerja, istrinya juga mempunyai usaha salon dirumah dan
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, berapa PTKP si Y.
3. WP Z berstatus menikah. Karena tidak memiliki anak pada tahun 2010 dia
mengadopsi seorang anak untuk dijadikan anak angkat dan sudah mendapat
pengesahan dari Pengadilan. Dirumahnya juga tinggal ibu mertua yang dibiayai
sepenuhnya.
Berapa PTKP Z tahun 2011?
Meiriska 6/6/2012

27. Soal perhitungan penyusutan
27
1. Pada tanggal 1 Maret 2010, PT. Jaya Maju sebuah mesin dengan harga perolehan Rp
180.000.000. Mesin tersebut termasuk kelompok I.
Hitunglah besarnya penyusutan dengan metode garis lurus dan saldo menurun!
2. PT. Nusantara mengeluarkan dana sebesar 1.5 M untuk pembangunan sebuah gedung.
Pembangunan dimulai sejak 10 Agustus 2009. Gedung tersebut selesai dibangun dan langsung
digunakan pd bulan Mei 2010. Hitunglah jumlah penyusutan untuk tahun 2010!
3. PT. Agri Jaya pada bulan Juli 2007 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa
manfaat 4 tahun seharga Rp. 100.000.000.
Hitunglah besarnya penyusutan dengan metode garis lurus dan saldo menurun!
4. PT. Madusari menghitung penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus atas semua
aktiva tetap. Pada tanggal 2 Juli 2010 PT. Madusari membeli sebuah kendaraan operasional
seharga Rp 220.000.000. Kendaraan tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun dengan
nilai sisa Rp 40.000.000,-. Dari pembukuannya diketahui biaya penyusutan yang sudah
dibebankan untuk tahun 2008 sebesar Rp 18.000.000,-
Untuk laporan SPT, PT. Madusari ingin menggunakan metode saldo menurun, dimana kendaraan
tersebut termasuk harta berwujud kelompok I.
Hitunglah besarnya penyusutan tahun 2010 PT. Madusari secara pajak!
Meiriska 6/6/2012

28. Soal perhitungan pajak terutang
28
1. Hitunglah besarnya PPh terutang untuk WP Orang Pribadi berikut ini :
a. Penghasilan netto Rp 345.724.780 status K/2
b. Penghasilan netto Rp 225.720.250 status K/1
c. Penghasilan netto suami Rp 340.720.470, penghasilan netto istri dari usaha Rp
225.720.220, status K/0, tidak ada perjanjian pisah harta
d. Penghasilan Bruto Rp 555.666.000, WP menghitung Penghasilan Netto dengan NPPN Tarif
30%, status K/3.
e. Penghasilan Bruto Suami Rp 735.670.800, status K/1, tarif NPPN 25%, penghasilan netto
istri dari PT.X Rp 82.420.000 (sudah dipotong pajak di PT.X)
2. Hitunglah besarnya PPh terutang untuk WP Badan berikut ini :
a. PT. A memiliki laba bersih tahun 2010 Rp 1.034.567.800
b. PT. B mengalami kerugian untuk tahun pajak 2010 sebesar Rp 345.720.500
c. PT. C memperoleh laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 2.042.375.200, terdapat sisa
kompensasi kerugian tahun 2008 berdasarkan SKP sebesar Rp 444.888.340.
d. PT. D memperoleh laba bersih tahun 2009 sebesar Rp 777.420.999 dan terdapat kredit pajak
tahun 2009 sebesar Rp 56.620.000
e. PT. E memperoleh laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 2.043.540.000, angsuran PPh pasal 25
yang sudah dibayar Rp 220.540.000 dan PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain Rp
52.720.400
Meiriska 6/6/2012