1. HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. 2. HAM di Indonesia diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta dilindungi oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM. 3. Sejarah penegakan HAM di Indonesia meliputi masa prakemerde

2. 1. Definisi konseptual tentang HAM
Menurut UU No 39 tahun 1999,HAM
adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa.hak ialah anugrah
dari Tuhan YME yang harus dihormati
dan bersifat universal.

3. • Berikut beberapa definisi HAM:
a. HAM dan kebebasan yang fundamental yang
berasal dari kebutuhan serta kapasitas manusia
(David Beetham dan Kevin Boyle)
b. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap umat
manusia.bersifat universal dan dimiliki oleh setiap
orang.(C de Rover)
c. HAM adalah ruang kebebasan individu yang
dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan
dijamin oleh pemerintah.(Austin-Ranney)
d. HAM adalah hak yang dimiliki oleh segala umat
manusia di segala masa dan tempat karena
keutamaan manusia.(A.J.M Milne)
e. HAM adalah hak yang dimiliki manusia bukan karen
diberikan kepadanya oleh masyarakat.(Franz
Magnis-Suseno)

4. a. Tidak dapat dicabut,ham tidak dapat
dihilangkan.
b. Tidak dapat dibagi,semua orang berhak
mendapatkan semua haknya.
c. Hakiki,HAM semua umat manusia yang
sudah ada sejak lahir
d. Universal,HAM berlaku untuk semua
orang tanpa terkecuali dan membeda-
bedakan.

5. • Di dalam Piagam PBB/Universal
Declaration of Human Rights yang
terdiri dari atas 30 pasal.HAM menurut
Piagam PBB adalah hak berpikir dan
mengeluarkan pendapat,memperoleh
nama baik,memperoleh
pengajaran,mendapatkan perlindungan
hukum,hak hidup,menganut keyakinan
dan kepercayaan,dan hak memiliki
sesuatu.

6. • Menurut Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik dan Konvenan
Internasional tentang Hak
Ekonomi,Sosial,Budaya menyebutkan 2
macam HAM:
a. Hak Ekonomi,Sosial,Budaya meliputi:
1. Hak untuk membentuk serikat pekerja
2. Hak atas pendidikan
3. Hak atas pekerjaan
4. Hak atas pensiun
5. Hak atas hidup yang layak

7. b. Hak Sipil dan politik meliputi:
1. Hak mempunyai pendapat
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk berserikat
4. Hak atas kebebasan dan persamaan
5. Hak atas berpikir,konsekuensi,dan
agama
6. Hak atas kesamaan di
peradilan
7. Hak kebebasan bekumpul
secara damai

8. • Secara umum HAM terdiri atas 5 macam
yaitu:
a. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan
tata cara peradilan dan perlindungan
b. Hak asasi politik
c. Hak asasi pribadi
d. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan
sama dalam hukum dan pemerintahan
e. Hak asasi ekonomi

9. 1. HAM di Indonesia
a. Pencantuman,penghormatan,dan penjaminan HAM
dalam konstitusi RI(UUD 1945).pengakuan HAM ini
sudah ada tetapi berbeda penekannya.
1. Sebelum amandemen
tercantum dalam UUD RI 1945 sebagai
berikut:
a. Pembukaan UUD 1945 Alinea 1:”kemerdekaan ialah
hak segala bangsa….”
b. Pasal-pasal UUD 1945:Pasal 27 sampai dengan Pasal
34 yang mencakup hak-hak dalam bidang
politik,ekonomi,sosial,dan budaya

10. 2. Setelah amandemen keempat tahun
2002
Disamping pasal-pasal terdahulu yang
masih dipertahankan,dimunculkan bab
baru berjudul bab XA tentang Pasal
tambahan(Pasal 28A sampai dengan
28J).jadi ada perubahan dari letak dan
penambahan pasal ketentuan HAM
sebelum dan sesudah amandemen.

11. b. Pencantuman,penghormatan,dan penjaminan HAM dalam peraturan
perundang-undangan di bawah UUD 1945
ada beberapa peraturan perundang undangan yang secara khusus
mngatur HAM dan menjadi acuan utama dalam uu yaitu:
1. TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM tanggal 13
november 1998 yaitu:
a) Bahwa pembukaan UUD 1945 telah mengamantkan
pengakuan,penghormatan,dan kehendak pelaksana HAM dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
b) Bahwa bangsa indonesia termaktub dalam Deklarasi Universal HAM
PBB
c) Bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan YME dianugerahi hak dasar
yaitu hak untuk mengembangkan diri,peranan,dan sumbangan bagi
kesejahteraan hidup manusia
Berikutnya dimuat dalam Piagam HAM dan dirinci dalam pasal 1 sampai
dengan pasal 44.
2. Disahkannya UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pada tanggal 23
september 1999 ketetapan MPR Ddan UUD 1945 dijabarkan ke dalam
UU yang lebih rendah,seperti UU No 39 tahun 1999.HAM yang dirinci
dalam UU tersebut ialah hak atas rasa aman,berkeluarga dan
melanjutkan keturunan,hak wanita,turut serta dalam pemerintahan,hak
kebebasan pribadi,dan hak anak.

12. Berikut perkembangan sejarah penegakan HAM di Indonesia
a. Pada masa prakemerdekaan (1908-1945)
pemikiran tentang modern tentang HAM Indonesia baru muncul abad ke 19.orang
Indonesia pertam yang secara jelas mengungkapkan pemikiran HAM adalah RA
Kartini.yang diungkapkan dalam bentuk surat yang ditulisnya.
b. pada masa kemerdekaan
1. Pada masa orde lama (1945)
gagasan mengenai perlunya HAM berkembang dalam sidang BPUPKI.tokoh yang
gigih membela HAM diatur secara luas dalam UUD 1945 oleh Moh Hatta dan Moh
Sukiman.
2. Periode (1945-1950)
Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara resmi dan formal (tapi masih belum
sempurna) dan masuk ke dalam hukum dasar negara(konstitusi) yaitu UUD 1945.
Sebagaimana yang telah dinyatakan pada tanggal 1 november 1945.
Pada langkah selanjutnya, pemerintah memberikan keluasan pada rakyat untuk
mendirikan partai politik sendiri, sesuai dengan yang tercantum pada maklumat
pemerintah tanggal 3 november 1945.

13. 3. Periode (1950-1959)
pemikiran HAM pada masa ini mendapatkan momentum yang sangat
membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat
demokrasiliberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat
dikalangan elit politik.
4. Periode (1950-1959)
pemikiran HAM pada masa ini mendapatkan momentum yang sangat
membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat
demokrasiliberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat
dikalangan elit politik. bahkan menurut prof.Bagir Manan pemikiran dan
katualisasi HAM pada periode ini mengalami “bulan madu”
kebebasan.indikator menurut ahli hukum tata Negara ini ada tiga aspek.
5. Periode (1959-1966)
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi
terpimpin sebagai reaksi penolakansoekarno terhadap sistem demokrasi
perlementar. dalam kaitannya dengan HAM,telah terjadi pemasungan hak
asasi manusia masyarakat yaituhak sipil dan hak politik seperti hak untuk
berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.Dengan kata
lain terjadi sikap restriktif terhadap hak sipil dan hak politik warga Negara.

14. c) Pada masa orde baru (1966-1998)
pelanggaran HAM pada masa ini mencapai puncaknya.karena pada masa ini Ham dianggap
sebagai paham Liberal yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila.dan pada
tahun 1993 dibentuk Komisi HAM,namun tidak berfungsi dengan baik karena kondisi
politik.
Dalam perkembangannya seiring dengan munculnya berbagai pelanggaran HAM muncul
pula semangat untuk menegakkan HAM,dengan mengadakan salah satu seminar tentang
HAM pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan
pengadilan HAM,pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah
asia.selanjutnya diadakan seminar nasional hukum pada tahun 1968 yang
merekomendasikan perlunya hak uji materi (judicial riview) untuk
dilakukan guna melindungi HAM.seperti yang dikemukakan oleh
Archibald cox bahwa hak uji materi diadakan tidak lain untuk
melindungi kebebasan dasar manusia.begitu pula dalam rangka
pelaksanaan TAP MPRS No.XIV/MPRS1966,MPRS melalui panitia
adhoe IV telah menyiapkkan rumusan yang akan di tuangkan dalam piagam
tentang hak asasi manusia dan hak hak serta kewajiban warga
negara.salah satu sikap akomodatif pemerintahan ialah adanya tuntutan penegakan HAM
dengan dibentuknya komisi nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM)
Berdasarkan KEPRES No. 50 tahun 1993 tertanggal 7 juni 1993.lembaga ini memiliki tugas
untuk memantau dan mengawasi serta menyelidiki pelaksanaan HAM, dan memberi
pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintahan perihal
pelaksaan HAM.Salah satu kebijakan politik yang mendukung persamaan HAM
terhadap masyarakat Indonesia di dunia internasional adalah didaftarkannya Indonesia
menjadi anggota PBB lagi pada tanggal 19 September 1966

15. 3. Pada masa reformasi
masalah HAM di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari
segenap bangsa terutama era reformasi.kemajuan ini ditandai dengan
membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumenHAM yang
lebih baik.dokumen tersebut meliputi UUD 1945 amandemen,TAP MPR No
XVII/MPR/1999,UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM,dan UU No 26 tahun
2000 tentang pengadilan HAM
Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu
tahap status penentuan (prscriptive status) dan tahap penataan aturan secara
konsisten (rule consistent behavior).
• selain itu juga dilaksanakan program “rencana aksi nasioanal HAM pada 15 agustus
1998 yang didasarkan pada empar pilar yaitu:
• 1. Persiapan pengesahan perangkat internasional dibidang HAM .
• 2. Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.
• 3. Penentuan skala prioritas pelaksana HAM.
• 4. Pelaksanaan isi perangkat internasional dibidang HAM yang telah diratifikasi
melalui perundang undangan nasional.

16. • Pelanggaran dapat dilakukan lembaga publlik terhadap aparat dan
pemerintah,sedangkan pelanggaran HAM oleh masyarakat dapat
dilakukan perorangan/kelompok orang terhadap
seseorang.meningkatkan pemahaman dan penyadaran HAM
merupakan salah satu kebijakan dalam bidang hukum yang
ditegakkan bersama dengan lembaga penegak HAM yang ada di
Indonesia sbagai berikut:
a. Komnas HAM
dibentuk berdasar keputusan Kepres No 50 Tahun 1993 tanggal
7 juni 1993 atas Lokakarya I HAM oleh Departemen Luar
negeri dengan PBB.berdasarkan UU No 39 tahun 1999 lembaga
ini sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat
dengan lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan
pengkajian,penelitian,penyuluhan,pemantauan,dan mediasi
HAM.Komnas HAM bertujuan untuk:
1. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna
mengembangkan pribadi manusia dan memampukannya
partisipasi dalam bidang kehidupan
2. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
HAM sesuai dengan Pancasila,UUD 1945,DLL.

17. b. Pengadilan HAM
Dibentuk berdasar UU No 26 Tahun 2000 sebagai
pengadilan khusus HAM di lingkup peradilan umum
dan berkedudukan di kabupaten/kota yang khusus
mengadili peradilan berat yaitu ada 2:
1. Genosida
usaha sistematis untuk menghabisi suatu kaum/suku
bangsa lain yang dilakukan dengan hal berikut:
a. Memaksakan tindakan yang bertujuan
menghancurkan
b. Membunuh anggota kelompok
c. Menciptakan kondisi kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan
d. Memindahkan secara paksa anak-anak dari
kelompok tertentu ke kelompok lainnya.

18. 2. Perbuatan yang dilakukan sebagian dari srangan yang
meluas/sistematik dan diketahui bahwa serangan tersebut
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.serangan
kejahatan ini mengakibatkan:
a) Perampasan kemerdekaan/kebebasan
b) Penyiksaan
c) Pembunuhan
d) Penghilangan orang secara paksa
e) Pemusnahan
f) Perbudakan
g) Pengusiran
h) Penganiayaan
i) Kejahatan apartheid
j) pemerkosaan
• Bentuk betuk penegakan HAM tersebut meliputi lembaga-
lembaga:
a) Pengadilan ad hoc HAM,pengadilan khusus untuk kasus HAM
yang terjadi sebelum UU No 2A tahun 2000
b) Komisi kebenaran dan rekonsilasi,lembaga yang bertugas
mencari kejelasan kasus HAM di luar pengadilan

19. • Upaya menciptakan kondisi semakin kondusif bagi
penghormatan HAM disebut dengan pencegahan
yang dilakukan melalui cara persuasif.adapaun upaya
menangani kasus HAM berdasar hukum yang berlaku
disebut penindakan
a. Penegakan melalui pencegahan
dilakukan dalam bentuk upaya berikut:
1. Penciptaan UU dan pembentukan lembaga pradilan
HAM
2. Penciptaan lembaga pemantau dan pengawas
pelaksanaan HAM
3. Pelaksanaan pendidikan HAMkepada masyarakat
melalui pendidikan dalam keluarga,sekolah,dan
masyarakat
4. Penciptaan UU HAM yang semakin lengkap trmasuk
di dalamnya ratifikasi berbagai instrumen HAM
internasional

20. b. Pendekatan melalui penindakan
dilakukan dengan upaya berikut:
1. Penyelesaian perkara melalui
perdamaian,negoisasi,mediasi,konsiliasi,dan
penilaian ahli
2. Pelayanan,konsultasi,pendampingan,dan
advokasi bagi masyarakat yang menghadapi
kasus HAM
3. Investigasi,yaitu pencarian data informasi
berdasar fakta yang berkaitan dengan
peristiwa dalam masyarakat yang diduga
pelanggaran HAM
4. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat
melalui proses peradilan di pengadilan HAM
5. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran
HAM

21. • Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia beserta
upaya penanganannya:
1. Kasus Tanjung Priok(1984)
terjadi pada tanggal 12 september 1984 yang menyebabkan
korban jatuh sebanyak 79 orang.menurut Komnas HAM telah
terjadi pelanggaran HAM berat dan proses persidangan sudah
dilangsungkan namun hingga kini pelaku masih bebas.
2. Kasus Marsinah(1993)
Marsinah adlah karyawati PT CPS sekaligus aktivis
buruh.diduga beliau dibunuh karena keterlibatannya dalam
demonstrasi buruh di PT CPS.dalam kasus dibentuk Tim
Terpadu yang berhasil menagkap,memeriksa,dan mengajukan
10 orang terdakwa.dalam persidangan ternyata semua orang
terdakwa di bebaskan oleh MA.

22. 3. Kasus Semanggi I dan II(1998)
Berawal dari meninggalnya empat mahasiswa yang
berunjuk rasa yang menentang Sidang Istimewa
MPR 1998 pada tanggal 18 november 1998.yang
mengakibatkan aparat kepolisian dan militer
saling serang dengan mahasiswa.
4. Kasus kerusuhan Timor Timur (1999)
pada bulan agustus 1999 Timor Timur resmi
berpisah dengan NKRI.karena dalam hasil jajak
pendapat dimenangkan oleh kelompok anti
otonomi khusus.akhirnya menyebabkan reaksi
keras oleh prointegrasi dan melakukan aksi
kerusuhan yang menimbulkan HAM berat.dalam
hal ini pengadilan HAM telah menerima
pengajuan dari tersangka,tetapi hukuman yang
diteima tidak mencerminkan keadilan bagi
masyarakat.

23. 4. Kasus pembunuhan Ketua Umum Prsidium Dewan
Papua(2001)
Theys meninggal pada 11 november 2001 setelah
menghadiri acara sumpah pemuda.Theys ditmukan
tertembak di dalam mobil.dan pada saat itu Theys
di proses pengadilan sehubungan dengan tuduhan
mendirikan OPM.
5. Kasus pembunuhan Munir(2004)
Beliau merupaka aktivis HAM pendiri KONTRAS
dab Imparsial.yang meninggal di pesawat Garuda
menuju Amsterdam untuk kuliah pasca
sarjana.beliau meninggal diduga karena racun
arsenik dalam jumlah dosis berlebihan.kasus ini
diduga dengan aktivitas hidupnya yang masih belum
tuntas hingga sekarang.

24. 1. Hambatan
dibedakan menjadi dua:
a. Hambatan dari luar negeri
paham ideologi politik yang berbeda mengakibatkan dampak
pada HAM.contoh 2 paham
1) Paham Liberalisme
berasal dari kata liberal yang berarti berpendirian
bebas.dalam arti bahwa manusia memiliki kmauan bebas dan
merdeka serta harus diberikan kesempatan untuk
memajukan diri sendiri.
Paham liberalisme dianut oleh negara eropa barat,amerika
serikat dan Asia.seperti hal hal berikut:
a) Lebih mengutamakan pemungutan suara mayoritas dalam
mengambil keputusan.
b) Kekuasan mutlak mayoritas atas minoritas dapat terjadi
diktator

25. • Bagi indonesia paham liberalism dapat membawa dampak
terhadap perlindungan HAM dalm negeri:
a) Di bidang ekonomi,prsaingan bebas akan mematikan golongan
ekonomi lemah.
b) Kebebasan yang tidak terkendali
c) Golongan besar dan kuat akan dapat memaksakan kehendak
kepada golongan minoritas
2. Paham Komunisme
berawal dari teori historis materialism oleh Karl
Marx.menurutnya semenjak dunia berkembang,manusia
merupakan perjuangan kelas melawan kelas.ciri yang menonjol
dari paham ini sebagai berikut:
a) Di bidang politik pemerintahan dipegang oleh kaum proletar
yang menjalankan pemerintahan secara diktator dalam
rangka menuju rakyat komunis yang sama rata.
b) Di bidang agama,umumnya akan melarang rakyatnya untuk
memeluk agama karena dianggap sebagai racun masyarakat
yang menghambat kemajuan.
c) Di bidang ekonomi,secara totaliter negara memegang
seluruh aktivitas ekonomi.

26. • Akibat kemakmuran sulit ditingkatkan.sifat
ajaran komunis memiliki dampak yang
kurang kondusif bagi tegaknya HAM.
a) Awal terbentuknya masyarakat didahului
oleh tegaknya sistem diktator proletariat
sehingga menciptakan sistem otoriter.
b) Timbul tindakan yang dapat merendahkan
harkat dan martabat manusia di luar batas
kemanusiaan disebut proses dehuminasi.
c) Menciptakan konflik dan kontradiksi dalam
kehidupan masyarakat untuk merebut
kekuasaan yang menimbulkan suasana
tegang dan resah.

27. b. Hambatan dari dalam negeri
menurut Prof.Baharudin Lopa,SH ada 4 faktor
pendorong hambatan dalam negeri yaitu:
1) Adanya kebiasaan dari pihak yang memiliki
wewenang dan kekuasaan untuk
menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan.
2) Masih kntalnya budaya ewuh pewekuh yang
membuka peluang terjadinya pelanggran HAM
3) Law enforcement masih lemah dan seringkali
bersifat diskriminatif
4) Adanya kecenderungan pada pihak pihak
tertentu

28. • Kecenderungan tsebut dipeburuk oleh faktor
hambatan dalam negeri beikut:
1. Keadaan geografis indonesia yang luas dan jumlah
penduduknya banyak menimbulkan kendala dalam
komunikasi dan sosialisasi hukum dan UU.
2. Budaya hukum dan HAM yang belum terpadu.hal ini
disebabkan oleh penyebaran tingkat kualitas
pendidikan dan kemajuan sosial budaya di indonesia
yang bervariasi.
3. Kualitas peraturan UU belum sesuai dengan harapan
masyarakat.
4. Pengakan hukum kurang atau tidak bijaksana karena
bertentangan debgan aspirasi masyarakat
5. Rendahnya penguasaan hukum dari sebagian aparat
penegak hukum,baik dalam teori maupun pelaksanaan.
6. Kesadaran hukum masih rendah sebagai akibat
rendahnya kualitas sumber daya manusia.
7. Mekanisme lembaga penegak hukum yang
fragmentaris sehingga sering menimbulkan disparitas
penegak hukum dalam kasus yang sama .

29. 2. Tantangan
makin banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi
ialah tantangan penegakan HAM di
Indonesia.sebagian kasus telah diselesaikan dan yang
lain masih diusahakan.tantangan dalam penegakan
HAM di Indonesia meliputi:
a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum.
b. Nasih ada pihak yang berusaha menghidupkan
kekerasan dan diskriminasi sistematis terhadap
kaum wanita dan minoritas.
c. Bbudaya kekeasan seringkali masih menjadi pilihan
kelompok masyarakat dalam menyelesaikan
masalah.
d. Belum adanya komitmen pemerintah yang kuat
terhadap upaya penegakan HAM dan kemampuan
melaksanakan kebijakan HAM secara efektif
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

30. e. Terjadinya komersaliasme media massa yang brkibat pada
semakin minimnya keterlibatan media massa dalam pemuatan
inverstigatif HAM dan opini promosi HAM
f. Masih lemahnya kekuatan masyarakat yang mampu menekan
pemerintahan secara demokratis.
g. Desentralisasi yang tidak diikuti dengan menguatnya
profesionalitas birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah
potensial yang memunculkan pelanggaran HAM.
h. Budaya feodal dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum
tidak mampu bersikap tegas dalam menindak bebagai
pelanggaran HAM
i. Perhatian masyarakat dan media massa yang lebih terarah pada
pesoalan politik,terorisme,dll dari pada penanganan kasus HAM.
j. Masih berpandangan bahwa HAM merupakan produk budaya
barat yang individualistik dan tidak sesuai dengan budaya
Indonesia
k. Berbagai ketidakadilan pada masa lalu yang mengakibatkan luka
batin dan dendam antar masyarakat tanpa terjadi rerkonsiliasi
sejati.

31. 1. Peran serta masyarakat
penegakan HAM tidak mungkin hanya mengandalkan
pemerintah,bahkan maju mundurnya penegakan HAM sangat
tergantung pada pran serta masyarakat.maka dari itu pndidikan
terus menerus kepada masyarakat termasuk media massa
sangatlah pnting unruk membntuk pemahaman ini.
2. Peran serta organisasi
kesediaan untuk melibatkan diri secara aktif melalui organisasi-
organisasi sukarela yang bergerak dalam upaya pengakan HAM.
salah satu organisasi ELSAM yang memiliki program berikut:
a. Progam pelayanan hukum
b. Program pelatihan hukum
c. Program penanganan segera dan investigasi pelanggaran HAM
d. Program pengembangan dan dokumentasi pelanggaran HAM
e. Program kampanye penegakan HAM
Lembaga semacam ini amat penting sebagai penggerak penegakan
HAM di indonesia

32. 3. Peran serta tokoh masyarakat
tokoh/pemimpin masyarakat menjadi simbolkebaikan
masyarakat.hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan
terhadap pemimpinnya.semakin percaya orang terhadap
pemimpin semakin berkualitas sosok pemimpin.
4. Peran serta individual
kesediaan untuk melibatkan diri secara sukarela dalam
proses penegakkan HAM merupakan peran serta secara
individual.berikut beberapa diantaranya:
a. Turut serta membangun opini publik melalui media mass
mengenai wacana dan kasus HAM
b. Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan
kebijakan HAM.
c. Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM di mana pun kita berada
d. Berusaha memahami berbagai instrumen HAM
e. Bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan
nyata guna membantu korban pelanggaran HAM
f. Melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan
melakukan studi,penyadaran,kampanye,konsultasi,dan
advokasi HAM