it.s all about HAM in Indonesia

1. Nama :
 Arini Nur Rochmah
 Balqis Adilla A
 Kharisma Aitya
Nurul Qomariyah
Risha Fitriani

2. Pengertian HAM
Hak asasi manusia dalam pengertian
umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki
setiap pribadi manusia sebagai anugerah
Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi
manusia tanpa membedakan ras, agama,
suku bangsa

3. PenGertian HAM menurut para ahli
1. Miriam Budiarjo
hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki
manusia yang telah diperoleh dan dibawanya
bersamaan dengan kelahirannya, kehadirannya, didalam
masyarakat.
2.Menurut UU No.39 Tahun 1999 (tentang HAM)
hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai mahluk Tuhan YME. Dan merupakan
AnugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
martabat manusia.

4. Macam-Macam HAM
Secara umum HAM dapat dibedakan menjadi beberapa
macam ,yaitu:
1 Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
Yaitu hak kemerdekaan memeluk agama,beribadat
menurut agama masing-masing ,menyatakan pendapat
dan kebebasan atau berserikat.
2 Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)
Yaitu hak dan kebebasan sesuatu ,hak menjual dan
membeli sesuatu dan hak mengadakan suatu perjanjian
atau kontrak.
3 Hak Asasi Persamaan Hukum (Rigts of Legal Equality)
Yaitu hak untuk mendapatkan pengayoman dan

5. Lanjutan . . .
4 Hak Asasi Politik (Political Rights)
Yaitu hak untuk diakui dalam kedudukannya sebagai
warga negara yang sederajat ,yakni untuk memilih dan
dipilih ,mendirikan partai politik atau organisasi serta hak
mengajukan petisi,kritik,dan saran
5 Hak Asasi Sosial Budaya (Social and Culture Rights)
Yaitu hak mendapat pendidikan dan pengajaran atau hak
memilih pendidikan dan pengembangan kebudayaan
yang disukai.
6 Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Pengadilan dan
Perlindungan Hukum (Procedural Rights)
Yaitu hak mendapat perlakuan wajar dan adil dalam
razia,penangkapan,dan peradilan.

6. Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM
Dalam ketetapan MPR No. XVII / MPR/ 1998
tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 Nopember
1998. dalam ketetapan tersebut, MPR menegaskan
kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh
aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan,
dan menyebar luaskan pemahaman mengenai HAM
kepada seluruh masyarakat.

7. Upaya yang dilakukan Pemerintah Dalam Menegakkan HAM
a) Komnas HAM
fungsinya berdasar UU No.39 Tahun 1999. fungsinya
yaitu untuk pelaksanaan pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan medisiasi manusia.
b) Pengadilan HAM
dibentuk berdasar UU No.26 tahun 2000, berfungsi
sebagai pengadilan khusus yang berada dibawah
lingkungan peradilan umum dan berkedudukan ditingkat
kabupaten/kota.
c) Peradilan Ad Hoc HAM
yaitu pengadilan khusus untuk kasus-kasus yang
terjadi sebelum diberlakukannya UU No.26 Tahun 2000.
d) Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi
yaitu penyelesaian kasus HAM diluar pengadilan
HAM.

8. Pengakuan HAM di Indonesia
a) Hak Asasi Manusia di Indonesia
Bangsa Indonesia memberi pengakuan hak asasi
manusia di Indonesia tercantum dalam UUD 1945
Alenia, yaitu :
1) pembukuan UUD 1945 Alenia I yang berbunyi “. . . .
kemerdekaan adalah hal segala bangsa . . . .” Dalam
Alenia I ini terkandung hak kemerdekaan dan
kebebasan.
2) Batang tubuh UUD 1945 pasal 27 pasal 4 yang
mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial &
budaya.

9. Instrumen HAM
Instrumen HAM nasional adalah perangkat peraturan yang
mengatur hak asasi manusia di Indonesia.
Berikut instrumen HAM nasional ,yaitu:
a.)UUD 1945
1 HAM dalam pembukaan UUD 1945
yaitu dalam alenia pertama sampai dg alenia terakhir.
2 HAM dalam batang tubuh UUUD 1945
yaitu dalam pasal 27 sampai dg pasal 34 dan pasal 28
A sampai dg 28 J (amandemen kedua)

10. LANJUTAN . . .
b.)Tap MPR RI
yaitu Tap MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM
pada tanggal 13 November 1998.
c.)UU No. 39 Tahun 1998 tentang HAM
disahkan tanggal 23 September 1999 ,terdiri atas II Bab
dan 106 pasal.
d.)UU No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap
pelanggaran HAM yg berat