2. Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAMpenghormatan dan perlindungan HAM
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghormatan danMenampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghormatan dan
penegakan HAM di Indonesiapenegakan HAM di Indonesia
IndikatorIndikator
1.1. Siswa dapat menjelaskan sejarah singkat tentang penegakan HAMSiswa dapat menjelaskan sejarah singkat tentang penegakan HAM
di Indonesiadi Indonesia
2.2. Siswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang berupayaSiswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang berupaya
menegakkan HAM di Indonesiamenegakkan HAM di Indonesia
3.3. Siswa dapat mendeskripsikan upaya pemajuan,penghormatan danSiswa dapat mendeskripsikan upaya pemajuan,penghormatan dan
penegakan HAMpenegakan HAM
4.4. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAMSiswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAM
5.5. Siswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan di IndonesiaSiswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan di Indonesia
4. Sejarah Perjuangan HAMSejarah Perjuangan HAM
Di IndonesiaDi Indonesia
Sejarah bangsa Indonesia mencatatSejarah bangsa Indonesia mencatat
berbagai penderitaan, kesengsaraan, danberbagai penderitaan, kesengsaraan, dan
kesenjangan sosial yang disebabkan olehkesenjangan sosial yang disebabkan oleh
perilaku tidak adil dan diskriminatif atauperilaku tidak adil dan diskriminatif atau
atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya,atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya,
bahasa, agama, golongan, jenis kelamin,bahasa, agama, golongan, jenis kelamin,
dan status sosial lainnyadan status sosial lainnya
5. LEMBAGA PERLINDUNGANLEMBAGA PERLINDUNGAN
HAM NASIONALHAM NASIONAL
1. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM )
2. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap PerempuanKomisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan
3. Lembaga Bantuan HukumLembaga Bantuan Hukum
4. Komisi untuk orang hilang dan anti kekerasanKomisi untuk orang hilang dan anti kekerasan
( Kontras )( Kontras )
5. Komisi Nasional Perlindungan AnakKomisi Nasional Perlindungan Anak
6. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum ( Elsam )Lembaga Studi dan Advokasi Hukum ( Elsam )
7. Pengadilan HAMengadilan HAM
6. Komnas HAMKomnas HAM
( Keppres No.50 Th. 1993, tgl 7 Juni( Keppres No.50 Th. 1993, tgl 7 Juni
1993 )1993 )
Tujuan :Tujuan :
Berdasarkan UU No. 39, tahun 1999:Berdasarkan UU No. 39, tahun 1999:
1. Mengembangkan kondisi yang kondusif1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagibagi
pelaksanaan hak azasi manusia sesuaipelaksanaan hak azasi manusia sesuai dengandengan
Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, danPancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan
DeklarasiDeklarasi universal hak azasiuniversal hak azasi manusia.manusia.
2. Meningkatkannperlindungan dan penegakkan hak2. Meningkatkannperlindungan dan penegakkan hak
azasi manusia guna berkembangnya pribadiazasi manusia guna berkembangnya pribadi
manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannyamanusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya
bepartrisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.bepartrisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
7. Komnas Anti KekerasanKomnas Anti Kekerasan
terhadap Perempuanterhadap Perempuan
( Keppres No. 181 Tahun 1998 )( Keppres No. 181 Tahun 1998 )
Tujuan :Tujuan :
Melindungi kaum perempuan dari segalaMelindungi kaum perempuan dari segala
bentuk tindakan kekerasanbentuk tindakan kekerasan
8. Pengadilan HAMPengadilan HAM
( UU No. 26. Tahun 2000 )( UU No. 26. Tahun 2000 )
1. Kedudukan:1. Kedudukan:
a. Pengadilan HAM berkedudukan dia. Pengadilan HAM berkedudukan di
daerah kabupaten / kota yangdaerah kabupaten / kota yang
daerahdaerah hukumnya meliputi daerahhukumnya meliputi daerah
hukumhukum pengadilan negeri yangpengadilan negeri yang
bersangkutan.bersangkutan.
b. Untuk Daerah Khusus Ibukotab. Untuk Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,Jakarta, pengadilan HAMpengadilan HAM
berkedudukan diberkedudukan di setiapsetiap
wilayah pengadilan negeri yangwilayah pengadilan negeri yang
bersangkutanbersangkutan
9. 2. Kewenangan:2. Kewenangan:
a. Memeriksa dan memutus perkaraa. Memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM beratpelanggaran HAM berat
b. Berwenang Memeriksa dan memutusb. Berwenang Memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran HAM beratperkara pelanggaran HAM berat
dilakukan di luar batas teritorialdilakukan di luar batas teritorial
wilayah Indonesia oleh wargawilayah Indonesia oleh warga negaranegara
Indonesia.Indonesia.
10. Pelanggaran HAM berat :Pelanggaran HAM berat :
1. Kejahatan Genosida,1. Kejahatan Genosida,
Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untukYaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh ataumenghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa , ras, kelompok etnis, dansebagian kelompok bangsa , ras, kelompok etnis, dan
kelompok agama.kelompok agama.
2. Kejahatan kemanusiaan,2. Kejahatan kemanusiaan,
Yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dariYaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan secara meluas atau sistematik, yangserangan secara meluas atau sistematik, yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut dilakukandiketahuinya bahwa serangan tersebut dilakukan
secara langsung terhadap masyarakat sipilsecara langsung terhadap masyarakat sipil
11. Kasus Pelanggaran HAMKasus Pelanggaran HAM
di Indonesiadi Indonesia
A. Di masa orde baru:A. Di masa orde baru:
1. Kasus Tanjung Priok Jakarta ( 1984 )1. Kasus Tanjung Priok Jakarta ( 1984 )
2. Kasus Talang sari di lampung ( 1989 )2. Kasus Talang sari di lampung ( 1989 )
3. Operasi Militer di Aceh ( 1989 - 1998 )3. Operasi Militer di Aceh ( 1989 - 1998 )
4. Kasus terbunuhnya Marsinah ( 1994 )4. Kasus terbunuhnya Marsinah ( 1994 )
5. Kasus terbunuhnya Fuad Muhammad5. Kasus terbunuhnya Fuad Muhammad
Syafruddin alias Udin wartawan harianSyafruddin alias Udin wartawan harian
Bernas ( 1996 )Bernas ( 1996 )
6. Peristiwa penculikan para aktivis ( 1998 )6. Peristiwa penculikan para aktivis ( 1998 )
7. Kasus Timika di Papua ( 1994 )7. Kasus Timika di Papua ( 1994 )
12. B. Di masa Reformasi :B. Di masa Reformasi :
1. Kasus Trisakti1. Kasus Trisakti
2. Kasus Semanggi I dan II2. Kasus Semanggi I dan II
3. Peristiwa kemerdekaan Timor Timur3. Peristiwa kemerdekaan Timor Timur
4. Kasus Ambon di Maluku4. Kasus Ambon di Maluku
5. Kasus Poso di Sulawesi Tenggara5. Kasus Poso di Sulawesi Tenggara
6. Kasus Sampit di Kalimantan Tengah6. Kasus Sampit di Kalimantan Tengah
7. Kasus TKI di Malaysia7. Kasus TKI di Malaysia
13. Pelanggaran HAM di lingkungan keluarga:Pelanggaran HAM di lingkungan keluarga:
contoh:contoh: - kekerasan fisik- kekerasan fisik
- kekerasan terhadap pembantu- kekerasan terhadap pembantu
- anak diintimidasi oleh orang tua- anak diintimidasi oleh orang tua
** Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah:Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah:
contoh:contoh: - kekerasan fisik terhadap siswa- kekerasan fisik terhadap siswa
- pelecehan- pelecehan
* Pelanggaran HAM di masyarakat:* Pelanggaran HAM di masyarakat:
contoh:contoh: - main hakim sendiri- main hakim sendiri
- pemerkosaan- pemerkosaan
- tindak kejahatan- tindak kejahatan
- dan lain-lain- dan lain-lain
14. Upaya penegakkanUpaya penegakkan
HAMHAM
Upaya yang dapat dilakukan untukUpaya yang dapat dilakukan untuk
menegakkan HAM :menegakkan HAM :
PemerintahPemerintah
a. mengenalkan pendidikan HAMa. mengenalkan pendidikan HAM
kepada masyarakatkepada masyarakat
b. ketegasan sanksi terhadapb. ketegasan sanksi terhadap
pelanggaran HAMpelanggaran HAM
c. proses pengadilan HAM yang bebasc. proses pengadilan HAM yang bebas
dandan tidak memihaktidak memihak
15. MasyarakatMasyarakat
a. Bersikap kritis dalam mendukunga. Bersikap kritis dalam mendukung
upaya pemerintahupaya pemerintah
b. Melaporkan setiap ada pelanggaranb. Melaporkan setiap ada pelanggaran
hamham
c. Menghindari segala tindakan yangc. Menghindari segala tindakan yang
melanggar hammelanggar ham
d. Bersikap proaktif dalamd. Bersikap proaktif dalam
meneggakkan hukummeneggakkan hukum
34. 1. Bagaimana sejarah penegakan ham di1. Bagaimana sejarah penegakan ham di
Indonesia ?Indonesia ?
2. Jelaskan tugas lembaga yang berupaya2. Jelaskan tugas lembaga yang berupaya
menegakkan ham di Indonesia ?menegakkan ham di Indonesia ?
3. Bagaimanakah upaya yang di lakukan3. Bagaimanakah upaya yang di lakukan
pemerintah dalam upaya menegakkan ham ?pemerintah dalam upaya menegakkan ham ?
4. Sebutkan empat contoh kasus4. Sebutkan empat contoh kasus
pelanggaran ham di Indonesia ?pelanggaran ham di Indonesia ?
5. Bagaimanakah sikap Anda dalam meneggakkan5. Bagaimanakah sikap Anda dalam meneggakkan
ham di Indonesia ?ham di Indonesia ?
