Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman dan upaya pemajuan, penghormatan, serta penegakan hak asasi manusia, mulai dari pandangan tokoh-tokoh terdahulu seperti John Locke, pandangan hukum, undang-undang yang berlaku, serta deklarasi-deklarasi PBB. Dokumen tersebut juga menjelaskan macam-macam hak asasi manusia menurut berbagai sumber dan perkembangannya di Indonesia.

2. Pengertian HAM
1. John Locke
2. Koentjoro P.
3. UU No.39/1999
Upaya-upaya yang
telah dilakukan
1. Pribadi
2. Ekonomi
3. Politik
4. Perlakuan yg sama
5. Sosial Budaya
6. Tata Cara Peradilan
UPAYA PEMAJUAN,
PENGHORMATAN,
& PENEGAKAN
HAM
Perkem HAM di Indonesia
Macam-macam
HAM
Peran Serta
Tantangan &
Hambatan
Hambatan Penegakan HAM
Tantangan Penegakan HAM
Rencan Aksi Nas HAM

3. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang
dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah
Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak
lahir (hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki).
1. Pengertian Dan Macam-macam HAM
Hak asasi manusia dalam pengertian hukum, tidak dapat
dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri,
bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh
sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan
martabatnya.
a. Pengertian HAM

4. Lanjutan ...........
1. John Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang
secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu
gugat (bersifat mutlak). Dengan demikian, maka :
 Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat,
sehingga lahir kewajiban.
 Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain
hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
2. Koentjoro Poerbapranoto (1976), Hak asasi adalah hak yang bersifat
asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia nenurut kodratnya yang
tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
3. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak asasi manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-
macam hak asasi manusia
a. Macam-macam HAM
1. John Locke
2. Aristoteles
3. Montesquieu
4. J.J.
Rousseau
• Hak kemerdekaan beragama,
• Hak kemerdekaan berkumpul,
• Hak kemerdekaan atas diri sendiri,
• Hak menyatakan kebebasan warga
negara dari pemenjaraan sewenang-
wenang (bebas dari rasa takut), dan
• Hak kemerdekaan pikiran dan pers
Brierly
• Hak mempertahankan diri (self
reservation),
• Hak kemerdekaan (independence),
• Hak persamaan pendapat (equality),
• Hak untuk dihargai (respect),dan
• Hak bergaul satu dengan lain
(intercourse)

6. Lanjutan ...........
1.Hak-hak Asasi Pribadi (personal rights),
2.Hak-hak Asasi Ekonomi (property rights),
3.Hak-hak Asasi Politik (political rights),
4.Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of
legal equality).
5.Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and
cultural rights),
6.Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan
perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
(procedural rights).
Perkembangan Pemaknaan Terhadap HAM :

7. Macam-Macam Hak Asasi Manusia
a) Hak asasi pribadi / personal Right
• Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
• Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
• Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
• Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan
kepercayaan yang diyakini masing-masing
b) Hak asasi politik / Political Right
• Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
• Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
• Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik
lainnya
• Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
c) Hak azasi hukum / Legal Equality Right
• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
• Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum

9. Adapun Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Bab X A Undang-undang Dasar
1945 adalah sebagai berikut :
Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A)
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang syah (Pasal 28 B ayat 1)
Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan hak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2)
Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 C
ayat 1)
Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28 C ayat 1)
Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal
28 C ayat 2)
Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan perlakuan
yang sama di depan hukum (Pasal 28 D ayat 1)
Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 3)
Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D
ayat 3)
Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat 4)

10. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (Pasal
28 E ayat 1)
Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E ayat 1)
Hak memilih kewarganegaraan (Pasal 28 E ayat 1)
Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta
berhak untuk kembali (Pasal 28 E ayat 1)
Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap
sesuai hati nuraninya (Pasal 28 E ayat 2)
Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal
28 E ayat 3)
Hak untuk berkomunikasi dan memeperoleh informasi (Pasal 28 F)
Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda (Pasal 28 G ayat 1)
Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G ayat 1)
Hak untuk bebeas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat 2)
Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H ayat 1)
Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat 1)

12. Lanjutan ...........
Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara lain,
tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949,
UUD sementara 1950, Ketetapan MPRS
No. XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan No.
XVII/MPR/1998.
Bahwa setelah dikeluarkannya :
 Tap MPR No. XVII/MPR/1998,
 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan
 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

13. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia
Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi
Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur
budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
Pengakuan, jaminan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut diatur dalam
beberapa peraturan perundangan berikut:
A. Pancasila
1. Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan memiliki hak
yang sama serta menghormati sesamam manusia tanpa membedakan keturunan,
agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, suku dan bangsa.
3. Mengemban sikap saling mencintai sesamam manusia, sikap tenggang rasa, dan
sikap tida sewenang-wenang terhadap orang lain.
4. Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu berusaha menolong sesame.
5. Mengemban sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta sikap adil dan jujur.
.

14. B. Dalam Pembukaan UUD 1945
Menyatakan bahwa “ kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena
itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri
kemanusiaan dan pri keadilan”. Ini adalah suatu pernyataan universal karena
semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalm bangsa yang merdeka, juga ada
rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok
atau manusia lainnya.
C. Dalam Batang Tubuh UUD 1945
1. Persamaan kedudukan warga Negara dalam hokum dan pemerintahan (pasal 27
ayat 1)
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
4. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28)
5. Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan
kepercayaanya itu (pasal 29 ayat 2)
6. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31 ayat 1)
7. BAB XA pasal 28 a s.d 28 j tentang Hak Asasi Manusia

15. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
1. Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab
untuk menghormati HAM orang lain secara timbale balik.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orangbwajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan oleh UU.
E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta
member I perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada masyarakat, perlu
segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yan berat.
F. Hukum Internasional tentang HAM yang telah Diratifikasi Negara RI
a) Undang- undang republic Indonesia No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan (Konvensi
menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, ridak manusiawi,
atau merendahkan martabat orang lain.
b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
c) Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Declaration Universal of
Human Rights).

16. Salah satu tonggak dalam upaya
pemajuan, penghormatan dan penegakan
HAM, adalah ketika organisasi Persatuan
Bangsa Bangsa (PBB) membentuk Komisi
PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946.
Langkah untuk pemajuan, penghormatan
dan penegakan HAM, ketika Majelis Umum
PBB mengeluarkan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (Universal Declaration
of Human Rights) pada 10 Desember 1948.
c. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan
Penegakan HAM

17. Lanjutan ...........
No Tahun Nama Dokumen Isi/Keterangan
1 2500
s.d.
1000 SM
----
Hukum
Hamurabi
Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud
yang memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi
Musa, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja
Fir’aun (Mesir).
2 600 SM ---- Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang
yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap
warganya.
3 527 s.d.
322
SM
Corpus Luris
----
Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan
hukum modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai
jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia.
4 30 SM
s.d.
632 M
Kitab Suci Injil
Kitab Suci
Al-Qur’an
Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika
Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa
hidup dalam cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama
manusia.
Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak
mengajarkan tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh
memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang,
memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan
sebagainya.
Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen:

18. 5 1215 Magna Charta
(Masa Pem.
Lockland di
Inggris)
•Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari
Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa
atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum
negara.
6 1629 Pettion of Rights
(Masa
Pemerintahan
Charles I di
Inggris)
•Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.
•Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah
penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh
menjalankan hukum perang.
•Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.
7 1679 Habeas Corpus
Act (Masa
Pemerintahan
Charles II di
Inggris)
•Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang
ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu.
•Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya
dua hari setelah ditangkap.
8 1689 Bill of Rights
(Masa
Pemerintahan
Willwem III di
Inggris)
•Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen
•Pengenaan pajak harus atas izin parlemen
•Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.
•Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi
parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja
9 1776 Declaration of
Independence
(Amerika
Serikat)
•Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka
dikaruniai oleh Tuhan ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak
mengejar kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness).
Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang
mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara
resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presiden
Thomas Jefferson.
Lanjutan ...........

19. 10 1789 Declaration des
Droits de
L’homme et du
Citoyen
(Perancis)
Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai
hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete,
antara lain menyebutkan:
•Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang
sama
•Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan
sebagainya.
11 1918 Rights of
Determination
Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia
dalam konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936),
Indonesia (1945), dan sebagainya.
Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang
memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang
adil.
12 1941 Atlantic Charter
(dipelopori oleh
Franklin D.
Rooselvt)
Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian
disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara
lain:
•Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul,
dan berorganisasi. Kebebasan untuk beragama dan
beribadah, Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan,
Kebebasan seseorang dari rasa takut.
13 1948 Universal
Declaration of
Human Rights
Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang
terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada
semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan
mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi
negara masing-masing.
Lanjutan ...........

20. 2. Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Peng-
hormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia
Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan
penegakan HAM di Indonesia, telah dilakukan baik
oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat
(LSM).
Peran Serta Pemerintah :
1) Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
2) Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia pada tanggal 13 November 1998.
3) Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat perhatian
khusus, yaitu dengan ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi
Manusia yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J.

21. Lanjutan ...........
4) Berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang No. 26 tahun 2000.
5) Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003
yang mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan
terjadinya pelanggaran HAM, antara lain kasus di Tanjung Priok dan
Timor-Timur.
Peran Serta LSM :
Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban
kejahatan HAM, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak
Kekerasan (KonTras), Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi
Manusia (Elsham). Mereka berperan dalam memberikan bantuan
hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan
pentingnya perhatian thd persoalan HAM.

22. 3. Hambatan dan Tantangan Dalam Upaya
Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan
HAM di Indonesia
a. Perkembangan HAM di Indonesia :
 Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh
perjua-ngan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya
rongrongan oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM
masih terabaikan.
 Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965,
masih terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-
lan HAM tidak memperoleh perhatian.
 Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-
rang konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil
membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

23.  Era Reformasi, telah banyak melahirkan produk peraturan
perundangan tentang hak asasi manusia :
1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia
2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konven-si
menentang penyiksaan dan perlakuan atau peng-
hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat manusia.
3. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasio-nal
Anti Kekerasan terhadap perempuan.
4. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
Lanjutan ...........

24. 5. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan
penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua
perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan
program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan.
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.
8. Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal
28A-28J mengatur secara eksplisit Pengakuan dan
Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
Lanjutan ...........

25. PERJUANGAN HAM DI INDONESIA
 Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1908
 Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928
 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945
 Rumusan HAM secara eksplisit telah dicantumkan dalam UUD
RIS dan UUDS 1950.
 Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Tap MPRS
No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc
untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi
Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara.
 Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993
 dst

26. HAK ASASI
MANUSIA
dalam
UUD 1945
membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **
mengembangkan diri, mendapat pendidikan,
memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan
budaya, memajukan diri secara kolektif
(Pasal 28C) **
kebebasan memeluk agama, meyakini
kepercayaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat,
berkumpul dan berpendapat
(Pasal 28E) **
berkomunikasi, memperoleh, mencari,
memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi,
(Pasal 28F) **
pengakuan yang sama di hadapan hukum,
hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama
dalam pemerintahan, berhak atas status
kewarganegaraan
(Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh
pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat guna mencapai
persamaan dan keadilan
(Pasal 28H) **
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan HAM adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah
(Pasal 28I) **
berkewajiban menghargai hak orang dan pihak
lain serta tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan UU
(Pasal 28J) **
untuk hidup serta
mempertahankan hidup
dan kehidupan
(Pasal 28A) **
perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa
aman serta untuk bebas dari penyiksaan
(Pasal 28G) **
HAM DALAM UUD 1945

27. KATEGORI HAM
Hak-hak
ekonomi,
sosial dan
budaya
Hak-hak
solidaritas
Hak-hak
sipil dan
politik
“first generation of rights”, diatur
dalam beberapa pasal
Deklarasi Universal Hak-Hak
Asasi Manusia, dan dalam
Kovenan Internasional
mengenai Hak-hak Sipil dan
Politik.
“second generation of rights”,
diatur dalam beberapa pasal
DUHAM, dan secara
khusus dalam Kovenan
Internasional mengenai
Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya).
“the third generation of rights”.
Hak atas perdamaian, lingkungan, dan
pembangunan, tercantum dalam Resolusi
Majelis Umum PBB, tahun 1986, dan
Deklarasi HAM Dunia di Wina, tahun 1993.

28. PRINSIP-PRINSIP POKOK
HAM
Universal
Tidak dapat
dilepaskan
Tidak dapat
dipisahkan
Saling
tergantung
Keseimbangan
Partikularisme
berlaku bagi semua orang,
apa pun jenis kelaminnya,
statusnya, agamanya, suku
bangsa atau
kebangsaannya
siapa pun, dengan
alas apa pun, tidak
dapat dan tidak
boleh mencerabut
atau mengambil
hak asasi seseorang
Ketiga kategori HAM tidak
dapat dipisah-pisahkan, baik
dalam penerapan, pemenuhan,
pemantauan maupun
penegakannya.
HAM saling tergantung satu
sama lainnya, sehingga
pemenuhan hak asasi yang satu
akan mempengaruhi
pemenuhan hak asasi lainnya.
ada keseimbangan
dan keselarasan di
antara Hak Asasi
dengan
kewajiban/
tanggung jawab
asasi
Pelaksanaan HAM
mempertimbangkan kekhususan
nasional dan regional serta
berbagai latar belakang sejarah,
budaya dan agama

29. b. Hambatan Penegakan HAM :
Hambatan umum dalam pelaksanaan dan
penegakan HAM di Indonesia :
• Faktor Kondisi Sosial-Budaya
• Faktor Komunikasi dan Informasi
• Faktor Kebijakan Pemerintah
• Faktor Perangkat Perundangan
• Faktor Aparat dan Penindakannya (Law
Enforcement).

30. c. Tantangan Penegakan HAM :
Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa
yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada
saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi
Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia
Tentang HAM”.
1. Prinsip Universlitas,
2. Prinsip Pembangunan Nasional,
3. Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip
Indivisibility),
4. Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas,
5. Prinsip Keseimbangan,
6. Prinsip Kompetensi Nasional,
7. Prinsip Negara Hukum.

31. Lanjutan ...........
Tantangan lain, adalah berkaitan adanya “pelanggaran
berat” sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu
Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan.
Kejahatan Genosida,
adalah setiap perbuatan
yang dilakukan dengan
maksud untuk menghan-
curkan/memusnahkan
seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras,
kelompok etnik, dan
kelompok agama.
Kejahatan Terhadap
Kemanusiaan, adalah
perbuatan yg dilakukan
dengan serangan yang
meluas atau sistematik
yang diketahui bahwa
serangan tersebut
ditujukan langsung thd
penduduk sipil.

32. d. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia
Kepres No.129 Tahun 1998
tentang Rencana Aksi Nasional
Hak-hak Asasi Manusia
(RANHAM) Indonesia yg
kemudian diubah dengan
Kepres No. 61 Tahun 2003. Mrp
upaya nyata untuk menjamin
peningkatan penghormatan,
pemajuan, pemenuhan, dan
perlindungan HAM di Indonesia
dengan mempertimbangkan
nilai-nilai agama, adat-istiadat,
dan budaya bangsa yg
berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
6 (enam) Program Utama
RANHAM 2004 – 2009 :
• Pembentukan dan pengua-
tan institusi pelaksanaan
RANHAM,
• Persiapan ratifikasi instru-
men HAM Internasional,
• Persiapan harmonisasi pera-
turan perundang-undangan,
• Diseminasi dan pendidikan
Hak Asasi Manusia,
• Penerapan norma dan
standar HAM, dan
• Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.

33. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Piagam Madinah
(Shahifatul Madinah) (622)
Disusun oleh Nabi Muhammad SAW,
merupakan suatu perjanjian formal
antara dirinya dengan semua suku-
suku dan kaum-kaum penting di
Yatsrib.
Dokumen tersebut menetapkan
sejumlah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban bagi kaum Muslim,
kaum Yahudi, dan komunitas-
komunitas pagan (penyembah
berhala) Madinah; sehingga membuat
mereka menjadi suatu umat.

34. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Magna Charta(1215)
Piagam ini membatasi kekuasaan Raja
John yang absolut. Dengan piagam ini,
raja bisa dimintai pertanggungjawabannya
di muka hukum dan raja harus
bertanggung jawab kepada parlemen.
Walaupun demikian, raja tetap berwenang
membuat Undang-Undang.
Bill of Rights(1689)
Ditandatangani Raja William III. Inti
piagam ini menyatakan bahwa “manusia
sama di muka hukum” (equality before the
law). Paham inilah yang menjadi embrio
Negara hukum, demokrasi, dan
persamaan.

35. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Delaration of
Independence(1776)
Deklarasi kemerdekaan Amerika
dari tangan Inggris tahun 1776.
Disusun oleh Thomas Jefferson,
bersumber dari ajaran
Montesquieu.
Deklarasi ini menekankan
pentingnya kemerdekaan, persamaan,
dan persaudaraan.

36. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Declaration des Droits de
L’homme et Du Citoyen
(1789)
 Piagam ini banyak dipengaruhi oleh
Declaration of Independence, merupakan
dasar dari rule of law yang melarang
penangkapan secara sewenang-wenang.
 Piagam ini menekankan pentingnya asas
praduga tak bersalah (presumption of
innocence), kebebasan berekspresi (freedom
of expression), dan kebebasan beragama
(freedom of religion), serta adanya
perlindungan terhadap hak milik (the
right of property).

37. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
The Universal
Declaration of Human
Rights (DUHAM)
Dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi
Manusia PBB pada sidangnya
tanggal 10 Desember 1948 dan
diterima secara resmi dalam
Sidang Umum PBB.

38. 4. Instrumen Hukum dan Peradilan HAM
Internasional
Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan
didirikannya adalah untuk menyebarluaskan dan
mendorong penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa
memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa,
dan agama.
No Tahun Uraian/Keterangan
1. 1958 Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan.
a. Instrumen Hukum HAM Internasional

39. 2. 1966 Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negara
anggota PBB, isinya mencakup :
 The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuat tentang
hak-hak sipil dan hak-hak politik pria dan wanita.
 Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara
mengadukan pelanggaran hak assi kepada PBB setelah melalui
upaya pengadilan di negaranya.
 The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights,
yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi
ekonomi, sosial, dan budaya.
3. 1976 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.
4. 1984 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap
Wanita.
5. 1990 Konvensi tentang Hak-hak Anak.
6. 1993 Konvensi Anti-Apartheid Olahraga.
7. 1998 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman La-
in yg Kejam, Tidak Manusiawi, & Merendahkan Martabat Manusia.
8. 1999 Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.
Lanjutan ...........

40. Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat berbagai kejahatan
kemanusiaan yang membawa banyak korban manusia, baik yang
meninggal maupun yang dilukai hak-hak dasarnya sebagai manusia.
Berikut ini adalah beberapa catatan tentang peristiwa-peristiwa
pelanggaran hak asasi manusia yang sempat menjadi isu internasional.
Lanjutan ...........
No Ngr & Th Kejadian/Peristiwa
1 Jerman
1923
Setelah kemenangan pemilu melalui Partai Buruh
Jerman Sosialis, Adolf Hitler mendirikan negara
totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dan
berbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, dari
gerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi ke
Austria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkan
Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).

41. 2 Uni Soviet
1979
85.000 tentara Uni Soviet, mengadakan invansi
(penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukung
pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga
menimbulkan korban perang berkepanjangan sampai
tahun 1990-an.
3 Uganda
1971
Idi Amin yang menjadi presiden Uganda pada 1971-
1979 telah menjalankan pemerintahannya dengan
otoriter, lalim dan penuh teror. Mulai dengan pengusiran
80.000 keturunan Asia, penangkapan semena-mena,
hingga tidak kurang 300.000 orang korban pembunuhan
tanpa proses peradilan.
4 Amerika
Serikat
1989
Pembantaian anak-anak, pelakunya Patrick Edward P. Ia
memberondong murid SD di Cleveland (California) dengan
korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban adalah
anak Asia sehingga diduga unsur rasialisme. Peristiwa
serupa pernah terjadi antara tahun 1985-1988 di
Alabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan Florida.
Lanjutan ...........

42. PBB telah membentuk komisi untuk Hak
Asasi Manusia (The United Nations
Commission on Human Rights).
Memiliki kekuasaan untuk mengadili
dan menghukum para penjahat
kemanusiaan Internasional (pelanggar
HAM berat). Terdiri dari 18 negara
anggota, berkembang menjadi 43
anggota. Indonesia diterima tahun 1991.
b. Peradilan Internasional HAM

43. Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :
 Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran
yg dilakukan.
 Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook
of Human Rights yang disampaikan kepada sidang
umum PBB.
 Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB
berhak mengadu kepada komisi ini.
 Mahkamah Internasional, segera menindak lanjuti
pengaduan. Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-
juti untuk diadakan pendidikan, penahan, dan
proses peradilan.
Lanjutan ...........

44. Proses Peradilan Hak Asasi Manusia
Internasional (Dalam Bagan)
Lanjutan ...........
MAJELIS
UMUM
REKOMENDASI
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
KOMISI
HAM
PBB
YEAR
BOOK
ON
HUMAN
RUGHTS
LAPORAN :
1. Negara
Anggota PBB
2. Warga Negara
Perseorangan
PELANGGARAN
HAM
INTERNASIONAL
OPINI
DUNIA
INTER-
NASIONAL

45. Lanjutan ...........
Beberapa contoh pelaksanaan dan proses pengadilan
internasional yang mengadili pelanggaran HAM :
 Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum
seumur hidup, bersalah karena telah menyiksa 842
orang Yahudi dan partisan Perancis (343 tewas).
 Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808
untuk mengadili para penjahat perang pelanggar HAM
di bekas negara Yugoslavia yang melakukan etnic
cleansing. Pemimpin yang dianggap paling bertanggung
jawab adalah Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic.
 Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan
sebuah laporan yang menyatakan bahwa militer El
Salvador bertanggung jawab atas pelanggaran HAM
selama perang 12 tahun.

46. Pelanggaran HAM Berat dan Ringan
• 1. Kasus pelanggaran HAM Berat
A. Kejahatan Genosida /Pembunuhan Massal suatu Kelompok
• Genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk
memusnahkan atau menghancurkan suatu kelompok bangsa, etnis,
ras, agama bahkan suatu negara.
•
B. Kejahatan Kemanusiaan
Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan berupa
serangan yang dilakukan atau ditujukan terhadap penduduk sipil
seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan,penyiksaan,
perbudakkan dan sebagainya.

47. Lanjutan …
2. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat ringan
• Pemukulan
• Penganiayaan
• Pencemaran nama baik
• Membatasi orang mengekspreksikan dirinya
• Menghilangkan nyawa orang lain

48. CONTOH PELANGGARAN HAM
DI INDONESIA

49. 1. Kasus Pembunuhan Munir
Munir Said Thalib bukan sembarang orang, dia adalah aktifis
HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
Munir lahir di Malang, 8 Desember 1965. Munir pernah
menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia, Munir
meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat
Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan
menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan,
banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di
pesawat karena dibunuh, serangan jantung bahkan diracuni.
Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal
karena diracuni dengan Arsenikum di makanan atau
minumannya saat di dalam pesawat.

50. 2. Pembunuhan Aktivis Buruh Wanita, Marsinah
Marsinah merupakan salah satu buruh yang bekerja di PT.
Catur Putra Surya (CPS) yang terletak di Porong, Sidoarjo,
Jawa Timur. Masalah muncul ketika Marsinah bersama
dengan teman-teman sesama buruh dari PT. CPS menggelar
unjuk rasa, mereka menuntut untuk menaikkan upah buruh
pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Dia aktif dalam aksi unjuk rasa
buruh. Masalah memuncak ketika Marsinah menghilang dan
tidak diketahui oleh rekannya, dan sampai akhirnya pada
tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan meninggal dunia.

51. 3. Penculikan Aktivis 1997/1998
Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu kasus penculikan
aktivis 1997/1998. Kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para
aktivis pro-demokrasi, sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik.
4. Penembakan Mahasiswa Trisakti
Kasus penembakan mahasiswa Trisakti merupakan salah satu kasus
penembakan kepada para mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi
oleh para anggota polisi dan militer.
5. Pembantaian Santa Cruz/Insiden Dili
Kasus ini masuk dalam catatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu
pembantaian yang dilakukan oleh militer atau anggota TNI dengan
menembak warga sipil di Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor-Timur pada
tanggal 12 November 1991.

52. 6. Peristiwa Tanjung Priok
Kasus ini murni pelanggaran HAM. Bermula ketika warga sekitar
Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan demonstrasi beserta kerusuhan
yang mengakibatkan bentrok antara warga dengan kepolisian dan anggota
TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka.
7. Pembantaiaan Rawagede
Peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berupa penembakan beserta
pembunuhan terhadap penduduk kampung Rawagede (sekarang Desa
Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda pada
tanggal 9 Desember 1947 diringi dengan dilakukannya Agresi Militer
Belanda I. Puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang
kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas.