1. BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang
dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang
terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan
sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali
dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi
dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu
diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup
bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM
terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.
Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia
yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus
dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan
upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan
antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya
menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi
kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur
Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik
kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,
etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu issu penting dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Namun masih banyak
pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik, banyak pihak
yang masih ragu-ragu akan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Banyak faktor
yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia, dan faktor penyebab kurang
2. ditegakannya HAM di Indonesia, termasuk kolerasi penegakan HAM dengan kegiatan
keagamaan dan hukum dari agama yang di anut oleh masyarakat.
3. BAB II PEMBAHASAN
2.1. Definisi Hak Asasi Manusia
Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal
yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah
ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau
untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu
manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia1. Menurut John Locke HAM adalah
hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang
kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia”.
Ruang lingkup HAM meliputi:
a.Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
b.Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
c.Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
d.Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga
keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati,
melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung
jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun
Militer),dan negara.
2.2. Landasan-Landasan Hokum Hak Asasi Manusia
1
Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual, Kata Pengantar oleh: Profesor
Abdullahi A. An-Na'im dan Profesor Beth Lyon, Edisi 2, Cianjur: IMR Press, 2012
4. 1. Landasan idiil (Pancasila) sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa indonesia untuk
senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak
asasi manusia.
2. Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni:
- Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 dan ke-4.
- Pasal 27, pasal 28, pasal 28 A sampai pasal 28 J, pasal 29, pasal 30, pasal 31,
pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945.
3. UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi bangsa dan negara Indonesia dalam
memberikan penghormatan, pengakuan, perlindungan serta pengakuan HAM di
Indonesia.
4. Landasan operasional, yakni landasan pelaksanaan bagi penegakan HAM di
Indonesia yang meliputi aturan-aturan pelaksana, seperti:
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini
menugaskan kepada lembaga-lembaga negara dan seluruh aparatur
pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan
pemahaman tentang HAM.
Ketetapan ini juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia, antara lain setiap
orang wajib menghormati hak asasi orang lain, setiap orang wajib untuk ikut
serta dalam usaha pembelaan negara dan setiap orang wajib tunduk kepada
undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang ini menjadi landasan pelaksana yang amat penting dalam upaya
penekan HAM di Indonesia.
Undang-undang ini selain berisi tentang aturan-aturan dalam penghormatan dan
perlindungan HAM, juga berisikan sanksi-sanksi bagi para pelaku pelanggaran
HAM. Hak asasi manusia yang diatur oleh UU No. 39 Tahun 1999 antara lain
hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak
mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi,
hak memperoleh rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Undang-
undang ini mengatur pelaksanaan proses pengadilan bagi para pelaku kejahatan
kemanusiaan.
5. Namun undang-undang ini tidak dapat berlaku surut artinya para pelaku
kejahatan kemanusiaan atau pelanggar hak asasi manusia itu jika terjadi sebelum
undang-undang ini disahkan maka mereka tidak dapat dituntut di muka
pengadilan, dan para pelanggar hak asasi tersebut akan luput dari jeratan hukum.
- Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (KOMNAS HAM.
Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap
hak asasi manusia, dan menjadi tonggak sejarah dalam proses penegakkan hak
asasi manusia di Indonesia. Meskipun telah banyak produk hukum dibuat untuk
memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun pelanggaran dan
pelecehan terhadap hak asasi manusia masih tetap terjadi di dalam masyarakat.
Banyak kasus pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang terjadi karena
tidak dipahaminya aturan-aturan yang ada, baik oleh aparatur penegak hukum
ataupun oleh masyarakat itu sendiri.
2.3. Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia
Di Indonesia Pelaksanaan upaya pelindungan HAM dilakukan oleh lembaga
milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :
a. Kepolisian
Tugas kepolisian adalah melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap setiap
berkas perkara pelanggaran HAM yang masuk.
b. Kejaksaan
Tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan suatu perkara pelanggaran HAM
yang telah dilaporkan. Kejaksaan diatur dalam UUD No. 16 Tahun 2004.
c. Komnas HAM
Tujuan Komnas HAM adalah memberikan perlindungan sekaligus penegakan hak
asasi manusia di Indonesia.
d. Pengadilan HAM di Indonesia
Pengadilan HAM khusus diperuntukan dalam menangani pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yaitu kejaksaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Proses pemeriksaan perkara dalam Pengadilan HAM tidak jauh berbeda dengan
prosedur-prosedur pemeriksaan di Pengadilan sipil.
e. Lembaga Bantuan Hukum
6. LBH bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang
suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama
dan kelompok.
f. YLBHI ( Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
YLBHI sebagai upaya penegakan dan perlindungan HAM pada masyarakat
menengah ke bawah.
g.Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
Menangani masalah-masalah pengabdian kepada masyarakat, seperti perselisihan
warisan, uang ganti pembebasan tanah.
h.Komnas Anak
Tugas utama menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak anak.
2.4. Macam-Macam Hak Asasi Manusia
1. Hak asasi pribadi adalah hak yang tumbuh dari dalam diri setiap individu dan
mendasar, meliputi :
Hak untuk beraktivitas
2. Hak asasi dalam politik adalah hak yang dimiliki setiap individu untuk berperan
dalam pemerintahan, meliputi :
hak dan kebebasan menyampaikan pikiran
hak dalam memilih dan dipilih
hak untuk turut serta dalam pemerintahan
hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga Negara yang sederajat.
3. Hak asasi dalam hukum adalah hak yang melekat pada diri setiap individu untuk
berperan dalam pemerintahan, meliputi
Hak yang sama dalam hokum
hak atas perlindungan dan pembelaan hokum tanpa diskriminasi
hak mendapat perlakuan wajar di muka badan-badan peradilan
4. hak asasi dalam agama meliputi
hak dan kebebasan memilih agama
hak beribadat menurut agama dan keyakinan masing-masing
5. hak asasi dalam ekonomi adalah hak yang sifatnya penunjang bagi kelangsungan
(mempertahnkan,mengembangkan ) kehidupan setiap individu, meliputi :
hak dan kebebasan memiliki sesuatu
hak membeli dan menjual sesuatu
7. hak mengadakan perjanjian
hak membentuk serikat pekerja
hak atas pekerjaan
6. hak asasi dalam social adalah hak yang dimiliki setiap individu untuk
bermasyarakat, meliputi
hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat
7. hak asasi dalam kebudayaan adalah hak yang dimiliki setiap individu untuk
mengembangkan segala potensi kebudayaan yang ada, meliputi :
hak mendapat pendidikan dan pengajaran
hak mengembangkan kebudayaan yang disukainya
8. hak asasi dalam pertahanan dan keamanan meliputi :
hak bebas dari rasa takut
2.5. Contoh Pelanggaran Hak Asasi Manusia
1. Pelanggaran HAM oleh TNI
Kasus ini sering terjadi pada pemerintahan Suharto, dimana waktu itu TNI dan Polri
menjadi salah satu alat untuk kekuasaan. Kasus HAM yang melibatkan TNI ini
mencapai puncaknya pada akhir prmerintahan Orde Baru saat rakyat mulai
mengadakan perlawanan.
2. Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku
Akibat konflik dan kekerasan yang terjadi di Maluku tercatat 8000 orang tewas dan
sekitar 4000 orang luka – luka, termasuk ribuan rumah, perkantoran dan pasar
hancur dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban
konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.
3. Pelanggaran HAM terhadap anak.
Telah banyak kasus anak-anak menjadi korban kekerasan dari orang tuanya sendiri.
Kekerasan fisik terjadi tatkala orang tua sering main pukul terhadap anak-anak.
Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak prinsip, orang tua menjadi
emosi dan menghukum anak dengan tindakan keras. Tak jarang dijumpai ada anak
menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orang tua, atau bahkan menjadi mati
teraniaya.
4. Pelanggaran HAM di sekolah antara lain :
Guru membeda-bedakan siswanya di sekolah (berdasarkan kepintaran,
kekayaan, atau perilakunya).
8. Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik (dijewer,
dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas atau dijemur di tengah lapangan).
Siswa mengejek/menghina siswa yang lain.
Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain.
Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan
siswa dari sekolah yang lain.
5. Pelanggaran HAM di masyarakat antara lain :
Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau antarsuku(konflik sosial).
Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota
masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila.
Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan
yang ada.
2.6. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia
1. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara
paham yang memandang HAM bersifat universal dan paham yang memandang
bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan paham yang lain terutama
dalam pelaksanaanya.
2. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hokum (Polisi, jaksa dan
pengadilan)
3. Pemahaman belum merata tentang HAM baik di kalangan sipil maupun militer.
4. Telah terjadi krisis moral di Indonesia
Krisis moral jauh lebih berbahaya dari krisis lainnya. Krisis moral dapat
melumpuhkan segala aspek atau sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penerapan ideologi Pancasila.
Sebenarnya bangsa Indonesia memliki ideology yang luhur yaitu Pancasila. Akan
tetapi, seringkali ideologi ini tidak dijalankan secara murni dan konsekuen sehingga
yang terjadi adalah kekacauan. Selain itu, krisis moral ini juga disebabkan oleh
masih rendahnya kesadaran akan rasa kemanusiaan di dalam masyarakat Indonesia.
Masyarakat Indonesia masih belum memahami benar bahwa manusia hidup
bersama dengan manusia lainnya, oleh karena itu, manusia harus dapat juga
menghargai dan menghormati manusia lainnya. Hal ini dapat diterapkan dengan
tidak berlaku seenaknya, apalagi sampai melanggar hak asasi manusia lainnya.
5. Aparat hukum yang berlaku bertindak sewenang-wenang
9. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini
tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk
kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah
kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak
buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa
setiap elemen di dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan cenderung
menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Kekuasaan-kekuasaan yang mereka
miliki seharusnya dibatasi sehingga tetap menghormati hak orang lain dan tidak
melanggarnya. Kurang adanya penegakan hukum yang benar Seperti yang kita
ketahui bahwa penegakan hukum di Indonesia belum dapat berjalan dengan benar.
Masih banyak para penegak hukum yang bersikap tidak adil. Hal ini dikarenakan
menerima suap sudah menjadi budaya bangsa kita. Penegak hukum yang bersikap
tidak adil akan membuat masyarakat pun bertindak sewenang- wenang. Mereka
yang mempunyai cukup uang, tidak lagi takut untuk berbuat salah. Hal ini
seharusnya dapat diberantas karena ini merupakan masalah yang besar. Pemerintah
harus bisa bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah ini. Pelanggar HAM
seharusnya diberi hukuman yang tegas.
6. Kesenjangan sosial yang tinggi
Kesenjangan sosial juga menjadi salah satu faktor pelanggaran HAM. Orang yang
kaya tentu memiliki kekuasaan yang besar, sedangkan orang yang kurang mampu
menjadi semakin tidak berdaya. Mereka harus dapat menerima semua yang
diberikan dari pihak penguasa dikarenakan ketidakberdayaan mereka. Hal ini tentu
saja memicu terjadinya pelanggaran HAM. Penguasa dapat bertindak sewenang-
wenang tanpa harus memperdulikan masyarakatnya.
7. pembagian kekuasan yang tidak berimbang,
8. masyarakat yang belum berdaya,
9. masih kuatnya budaya feodal dan paternalistik dalam masyarakat kita.
10. belum memiliki prosedur yang baku mengenai pengaduan, penanganan dan
perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia.
11. adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan mengancam kepentingan
umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme);
12. kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab dalam berbagai lapisan masyarakat,
nasional maupun internasional
10. 2.7. Upaya Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Upaya penegakan transitional criminal justice umumnya dilakukan melalui dua
jalur sekaligus, yaitu jalur yudisial (melalui proses pengadilan) dan jalur ekstrayudisial
(di luar proses pengadilan). Jalur yudisial terbagi lagi menjadi dua, yaitu Pengadilan
HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM ditujukan untuk pelanggaran
HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 tahun 2000, sedangkan
Pengadilan HAM Ad Hoc diberlakukan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang
terjadi sebelum disahkannya UU No. 26 tahun 2000.
Sedangkan jalur ekstrayudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Nasional (KKRN) ditempuh untuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM
pada masa lampau dan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya
UU No. 26 tahun 2000. Upaya penyelesaian melalui jalur demikian haruslah
berorientasi pada kepentingan korban dan bentuk penyelesaiannya dapat menunjang
proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan upaya
penciptaan kehidupan Indonesia yang demokratis dengan ciri-ciri utamanya yang
berupa berlakunya kekuasaan hukum dan dihormatinya hak asasi dan kebebasan
fundamental.
Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam
masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan
pendapat masing-masing.
4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.
Upaya penegakan HAM melalui:
1. Amandemen UUD 1945
2. Diundang-undangkannya UUD RI No 39 th 1999 tentang HAM serta meratifikasi
beberapa konvensi internasional tentang HAM.
3. UUD RI no 8 th 1998 tentang pengesahan konvensi Menentang penyiksaan dan
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan
martabat manusia.
4. UUD RI no 1 th 2000 tentang pengesahan konvensi ILO no 182 mengenai
pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
untuk anak
11. 5. UUD RI no 11 th 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya
6. UUD RI no 26 th 2000 tentang pengadilan HAM
Upaya penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan politik.
Maksudnya terhadap berbagai pelanggaran HAM maka upaya menindak para pelaku
pelanggaran diselesaikan melalui Pengadilan HAM bagi pelanggaran HAM berat dan
melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Upaya penegakan HAM melalui
jalur Pengadilan HAM, mengikuti ketentuan-ketentuan antara lain, sebagai berikut:
1. Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur
di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.
2. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum
diundangkan UURI No.26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc diusulkan oleh DPR
berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat
yang dibatasi pada tempat dan waktu perbuatan tertentu (locus dan tempos delicti )
yang terjadi sebelum diundangkannya UURI No. 26 Tahun 2000.
3. Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkaranya
dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Lima orang
tersebut, terdiri atas 2 orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3
orang hakim ad hoc (diangkat di luar hakim karir).
Sedang penegakan HAM melalui KKR penyelesaian pelanggaran HAM dengan
cara para pelaku mengungkapkan pengakuan atas kebenaran bahwa ia telah melakukan
pelanggaran HAM terhadap korban atau keluarganya, kemudian dilakukan perdamaian.
Jadi KKR berfungsi sebagai mediator antara pelaku pelanggaran dan korban atau
keluarganya untuk melakukan penyelesaian lewat perdamaian bukan lewat jalur
Pengadilan HAM.
Dalam upaya penegakan HAM peran korban dan saksi sangat menentukan, oleh
karena itu mereka perlu memperoleh jaminan keamanan. Bagaimanakah jaminan
terhadap para korban dan saksi yang berupaya menegakkan HAM? Dalam rangka
memperoleh kebenaran faktual, maka para korban dan saksi dijamin perlindungan fisik
dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.
Kemudian untuk memenuhi rasa keadilan maka bagi setiap korban pelanggaran hak
asasi manusia yang berat berhak memperoleh ganti rugi oleh negara (kompensasi), ganti
12. rugi oleh pelaku atau pihak ketiga (restitusi), pemulihan pada kedudukan semula,
seperti nama baik, jabatan, kehormatan atau hak-hak lain (rehabilitasi).
Kegiatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai menghargai upaya
penegakan HAM? Secara sederhana ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan
kegiatan yang dapat digolongkan (dikategorikan) menghargai upaya penegakan HAM
adalah setiap sikap dan perilaku yang positif untuk mendukung upaya–upaya menindak
secara tegas pelaku pelanggaran HAM baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur
politik, seperti KKR, pemberian rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.
Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukan menghargai upaya penegakan
HAM, antara lain :
1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;
2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta
rehabilitasi;
3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;
4. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga–lembaga HAM
bila terjadi pelanggaran HAM;
5. Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan
Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang
berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis
dalam bermasyarakat.
