Dokumen tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindakan illegal fishing di perairan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa UU Perikanan No. 31/2004 dan UU revisinya No. 45/2009 belum sepenuhnya memberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, melainkan hanya menuntut pengurus korporasi. Dokumen tersebut juga membahas tujuan pemidanaan korporasi dalam illegal fishing
2. Ada tiga istilah yang berkaitan dengan korporasi yaitu (1) Crimes of Corporation (2) Crimes Against
Corporation (3) Criminal Corporations.
• Crimes of Corporation adalah kejahatan korporasi. Yang dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan
sebaliknya, kejahatan terhadap korporasi sering dinamakan employee crimes yaitu kejahatan yang
dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, misal penggelapan dana perusahaan
oleh pejabat perusahaan tersebut.
• Crimes Against Corporation adalah pelaku kejahatannya yang tidak hanya pada pejabat atau
karyawan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan, tetapi masyarakat secara luas bisa
menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi itu sendiri.
• Criminal Corporations adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikenadaalikan untuk melakukan
kejahatan. Kedudukan korporasi dalam Criminal Corporations hanya sebagai sarana untuk melakukan
kejahatan.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan korporasi adalahsuatu perbuatanyang dilakukan
korporasi kemudian dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata,
dan hukum pidana.
Pengertian Kejahatan Korporasi
3. Untuk memberikan penjelasan tentang batas-batas kejahatan korporasi, perlu diketahui terlebih
dahulu tentang masalah white collar, occupational crime, organized crime yang berhubungan
dengan kejahatan korporasi.
• White Collar Crime, menurut Sutherland white collar crime adalah kejahatan yang dilakukan
oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam
pekerjaannya. Dalam perumusannya ini Sutherland menunjukkan bahwa kejahatan
merupakan fenomena yang dapat ditemukan dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi,
yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional, seperti kemiskinan atau faktor
patologik yang bersifat individual.
Istilah White Collar Crime mengandung dua elemen yaitu status tindak pidana, dan kejahatan
tersebut berkaitan dengan karakter atau jabatan tertentu.
White Collar Crime terdiri atas dua tipe yaitu occupational dan badan hukum.
Batas-Batas Kejahatan Korporasi
4. • Kejahatan jabatan (Occupational Crimes), mengandung dua elemen yaitu berkaitan dengan
status pelaku tindak pidana dan karakter jabatan tertentu. Kejahatan jabatan ini dilakukan oleh
individu sehubungan dengan jabatan mereka. Yang bisa melibatkan lebih dari satu orang
pejabat dari suatu badan hukum. Akan tetapi tidak bisa disamakan dengan kejahatan
teroprganisasi karena ada beberapa perbedaan. Keuntungan yang di dapat pun nantinya
diperuntukkan untuk pribadi, bukan untuk keuntungan korporasi.
Kejahatan jabatan ini sering kali dilakukan oleh para pengusaha, polisi, ketua serikat pekerja,
pengacara, dokter, ahli farmasi, dan karyawan yang menggelapkan uang perusahaan atau
lembaga pemerintah di tempat mereka bertugas.
Batas-Batas Kejahatan Korporasi
5. • Kejahatan yang diorganisasi (Organized Crime), istilah ini di Amerika Serikat sering
digunakan hanya untuk kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang menduduki posisi dalam
suatu rangkaian organisasi yang berada pada lapisan atas saja. Istilah ini merupakan sinonim
dari “sindikat kejahatan”, seperti kejahatan kartel atau komplotan dan bukan untuk
menunjukkan banyaknya kriminalitas yang digolongkan pada umumnya.
Ciri yang menonjol dalam kejahatan organisasi ini adalah organisasinya dibentuk dari satu
kesatuan yang lebih besar dari lingkungan penjahat yang bersifat illegal.
Antara kejahatan organisasi dengan kejahatan korporasi memang meiliki beberapa perbedaan
kan tetapi antara keduanya memiliki kaitan yang erat. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa
organisasi tersebut juga melibatkan badan hukum dalam oeprasi kejahatannya.
Batas-Batas Kejahatan Korporasi
7. Organizational goal
Terjadinya kontradiksi antara
tujuan korporasi dengan
kebutuhan para pesaing, negara,
staf, konsumen dan masyarakat.
Motif terbesar dalam kejahatan ini adalah ekonomi, sebagai peroleh keuntungan terbesar
yang menimbulkan kerugian besar kepada warga masyarakat dan warga negara yang
dilakukan melalui modus operandi yang halus.
Kerugian yang ditimbulkan bisa menyangkut kerusakan SDA maupun SDM. Yang
disebabkan oleh korporasi di dalam negeri dan bisa pula sebagai akibat tindakan yang
dilakukan oleh badan hukum negara lain dalm lintas niaga transmisional.
01 02
Motif Kejahatan Korporasi
9. Kerugian Akibat ILLEGAL FISHING
✦ Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang
tidak berhak
✦ Pengurangan Penerimaan Negara Bukan
Pajak
✦ Peluang kerja nelayan Indonesia berkurang
✦ Hasil tangkapan umumnya langsung dibawa ke
luar negeri, sehingga mengakibatkan:
hilangnya sebagian devisa negara dan
berkurangnya peluang nilai tambah dari
industri pengolahan
✦ Ancaman terhadap kelestarian sumber daya
ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi
✦ Merusak citra Indonesia pada kancah
internasional
10. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi
dalam ILLEGAL FISHING!
Diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sekaligus
mengatur tentang prinsip pertanggung jawaban korporasi. Menurut UU
tersebut tidak saja mereka yang sebagai pelaku langsung di lapangan, tetapi
juga pihak korporasi yang berada di belakangnya pun bisa dituntut pidana.
Namun rumusan prinsip pertanggung jawaban korporasi tersebut dalam UU
mengalami kemunduran. Tampak dalam UU No. 45 Tahun 2009 bahwa:
“Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan
sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya
ditambh sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.”
11. Karena rumusan itulah, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku tindak
pidana, tetapi korporasi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya.
Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak
cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan
melakukan kejahatan serupa di kemudian harinya.
Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut sistem
pertanggung jawaban pidana, yaitu korporasi sebagai pembuat dan
pengurus yang bertanggung jawab. Artinya Indonesia masih belum serius
dalam menangani tidak pidana tersebut, karena aspek yuridis normatifnya
masih sangat rapuh.
Padahal penjatuhan pidana kepada korporasi akan lebih efektif karena
secara tidak langsung akan berimbas juga pada pengurusnya. Ketika
korporasi sebagai wadahnya masih saja dibiarkan, bukan tidak mungkin
orang lain masih bisa menjalankannya, akan tetapi ketika wadahnya
dibekukan, maka orang-orang di dalamnya secara otomatis juga akan
bubar.
12. Tujuan Pemidanaan Korporasi dalam ILLEGAL
FISHING
✦ Tujuan pencegahan khusus agar korporasi
tidak lagi melakukan pidana, dan korporasi lain
tercegah untuk melakukan tindak pidana,
dengan tujuan demi pengayoman kepada
masyarakat.
✦ Perlindungan masyarakat yang sering
dikatakan berada di sebrang pencegahan dan
mencakup apa yang dinamakan tidak mampu
bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga
korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu
tindak pidana.
✦ Untuk memelihara solidaritas masyarakat.
✦ Untuk keseimbangan antara pidana dengan
pertanggung jawaban individual dari pelaku
tindak pidana, dengan memperhatikan
beberapa faktor.
13. UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tidak
membebankan pertanggung jawaban terhadap korporasi, serta
tidak membedakan sanksi pidana antara “perseorangan” dengan
“korporasi”. Jika Illegal Fishing dilakukan oleh korporasi maka
sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya, dan dendanya
ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Sebagaimana
Pasal 101.
