1. Pemberantasan Korupsi di Negeri Ginseng
M. Arief Fakhruddin
D IV Akuntansi Kurikulum Khusus BPKP, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan
Email: muhd.arief@gmail.com
Abstrak – Korea Selatan adalah negara dengan peringkat ekonomi maju ke-13 di dunia dan dapat digolongkan
sebagai negara maju. Sejalan dengan kemajuan Korea, dibentuklah Korean Independent Commissions Against
Corruption (KICAC) sebagai lembaga yang menangani tindak pidana korupsi dengan dasar UU Anti Korupsi Korea
Selatan yang disahkan pada tahun 2001. Dalam perjalanannya, KICAC akan berubah menjadi The Anti Corruption
and Civil Right Commission (ACRC)
Kata Kunci – Korupsi, KICAC, ACRC, Korea Selatan,
I. Pendahuluan
Berdasarkan hasil survey dari Transparency
International Korea Selatan memperoleh Corruption
Perception Index (CPI) sebesar 56 dan menduduki
peringkat 45 di dunia. Republik Korea / Daehan
Minguk / Republic of Korea lebih sering kita kenal
dengan sebutan Korea Selatan. Negara ini berdiri
sejak 15 Agustus 1945, setelah Jepang secara resmi
memberikan kemerdekaan kepada Korea.
Pada Agustus 1948, Syngman Rhee, yang
telah mengusulkan pemilihan umum parsial di Korea
Selatan demi mewujudkan kekuasaannya sejak 1947,
terpilih menjadi presiden pertama Korea Selatan.
Korupsi yang tersebar luas dilaporkan terjadi dalam
pemilihan umum itu dan Republik Korea memulai
sebuah negara tanpa legitimasi yang cukup.
Meningkatnya korupsi di Korea Selatan
membuat citra birokrasi di Korea Selatan memburuk,
menurut IMF, timbulnya korupsi di birokrasi Korea
Selatan tersebut pada dasarnya disebabkan adanya
crony capitalism. Permasalahan lainnya juga yang
menyebabkan timbulnya korupsi di Korea Selatan
adalah adanya budaya Confusianism. Dengan adanya
budaya tersebut telah menyebabkan adanya jarak
antara penguasa dengan yang diperintah, sehingga
cenderung tidak adanya transparansi akibat jarak
tersebut.
Dengan semakin maraknya kasus korupsi,
pemerintah Korea Selatan pada masa pemerintahan
presiden Kim Dae Jung membuat suatu komisi
independen yang berguna untuk melakukan
pemberantasan korupsi, yaitu dengan mendirikan
Korean Independent Commissions Against
Corruption (KICAC).
II. Pembahasan
Pemberantasan korupsi yang dilakukan di
Korea Selatan pada dasarnya sudah ada dan sudah
dibentuk panitia pengatur sebuah perubahan sejak
tahun 1998. Panitia tersebut telah menghapuskan
peraturan yang merupakan celah untuk melakukan
korupsi.
Selain panitia tersebut Korea Selatan sudah
mempunyai beberapa aturan menyangkut
pemberantasan korupsi, diantaranya adalah:

2. 1. Kewajiban melaporkan harta kekayaan pegawai
negeri yang mulai diatur pada tahun 1993.
2. Mewajibkan system transaksi financial harus
menggunakan nama pribadi.
3. Reformasi dengan hukum administrasi Negara
dilakukan pada tahun 1997 dengan hasilnya
adalah penghapusan dan perbaikan 57,2%
peraturan administrasi Negara yang kurang baik.
4. Menyusun UU untuk mengatasi pencucian uang.
Namun tidak seluruhnya usaha pemberantasan
korupsi tersebut berhasil dilaksanakan.
Pada bulan Juli 2001, undang-undang anti
korupsi ditetapkan sebagai dasar hukum anti korupsi
di Korea Selatan. Tindak lanjut dari semangat
pemberantasan korupsi di Korea Selatan, pada 25
Januari 2002 didirikan KICAC dengan tujuan untuk
meningkatkan kemampuan institusi dan pelaksanaan
Undang-undang anti korupsi no. 6.494 tahun 2001
yang kemudian diamandemen dengan undang-undang
no. 7.612 tahun 2005, dalam rangka mencegah
korupsi, memformulasikan dan melaksanakan
kebijakan anti korupsi.
Wewenang yang dimiliki oleh lembaga anti
korupsi ini hanya pada tahap investigasi, karena
pendekatan yang dilakukan oleh KICAC lebih kearah
preventif, mengantisipasi sebelum orang melakukan
korupsi akan lebih baik.
Pemberantasan korupsi di Korea Selatan
bukan berarti tidak menemui halangan. Pada tahun
2008, KICAC secara resmi dibubarkan, dilebur
dengan Ombudsman Nasional Korea dan
Administrative Appeals Commission menjadi ACRC
oleh Lee Myung Bak, Presiden terpilih yang pro
terhadap kalangan pengusaha/bisnis. Lee juga
merupakan mantan CEO Hyundai dan pernah
bertugas di Indonesia.
Lee menganggap bahwa dalam pandangan
Pemerintah Korea Selatan, KICAC dianggap
mengganggu hubungan antara pemerintah dan
pengusaha. Bahkan selanjutnya, salah satu
Komisioner KICAC, Kim Geo Sung, juga mengalami
kriminalisasi oleh pemerintahan Lee.
Kim juga pernah mengalami nasib yang
sama, sebagaimana Bibit dan Chandra di Indonesia,
dijadikan sebagai tersangka karena dianggap terlalu
dekat dengan kalangan LSM di Korea Selatan. Kim
mengungkapkan kepada Koalisi bahwa
dibubarkannya KICAC oleh pemerintahan Lee
disebabkan oleh lemahnya dukungan politik dari
parlemen yang ketika itu dikuasai partai mayoritas
pendukung pemerintah.
Setelah dilakukan penggabungan, ACRC
diharapkan mampu memberikan suatu system
pemberantasan korupsi yang lebih baik, tujuan lain
dari penggabungan tersebut adalah untuk
meminimalisir konflik kepentingan antar lembaga,
dengan fungsi lainnya adalah sebagai berikut:
1. Menangani pengaduan masyarakta dan
memperbaiki system administrasi yang tidak
efisien.
2. Membentuk birokrasi yang bersih dan bebas
korupsi dengan menciptakan peraturan yang
bertujuan preventif.
3. Melindungi individu dari praktek
maladministrasi dengan memberikan legitasi
dalam rangka penanganan masalah tersebut.
Keterbatasan wewenang KICAC/ACRC,
menimbulkan permasalahan tersendiri, karena
ternyata kasus korupsi banyak ditemukan pada
Kejaksaan di Korea Selatan, pihak yang meneruskan
proses penindakan korupsi setelah dari
KICAC/ACRC. Diantaranya pada tahun 2007,
whistle blower dari Samsung menyatakan bahwa

3. perusahaannnya secara rutin telah menyediakan
sejumlah uang dan berbagai fasilitas kepada jaksa
maupun pejabat-pejabat di kejaksaan, termasuk salah
satu jaksa yang kemudian menjabat menjadi Menteri
Kehakiman. Tim investigasi khusus kemudian
dibentuk namun penyitaan terhadap barang bukti
ditunda, dan selama masa penundaan diduga kuat
bukti telah hancur, namun tidak ada tindakan yang
diambil oleh kejaksaan. Pengamanan bukti telah
gagal dilaksanakan dan kasusnya pun ditutup.
Pada tahun 2009, seorang calon Jaksa
Agung secara sukarela menyerahkan posisinya ketika
dilakukan proses hearing pada parlemen karena
terlibat dalam skandal pinjam meminjam uang
dengan bunga yang terlalu rendah dari koleganya.
Koleganya yang terlibat dalam skandal juga
dilakukan proses hukum. Tidak ada investigasi lebih
lanjut atas kasus ini.
Dan yang terakhir pada tahun 2010,
dilaporkan oleh “PD Notebook” dari Munhwa
Broadcasting Corporation (MBC) bahwa lebih dari
100 jaksa termasuk jaksa senior telah menerima
pelayanan/gratifikasi berupa makanan, minuman,
hadiah, termasuk gratifikasi seks, yang diungkapkan
oleh salah seorang jaksa yang menerima gratifikasi.
Karena menjadi skandal, tim investigasi dibentuk dan
kemudian melaporkan hasilnya. Menurut laporan itu,
sebagian besar jaksa termasuk mantan jaksa serta
pejabat di kejaksaan sejumlah 160 orang memang
mendapat pelayanan tersebut, tetapi tidak dengan
maksud dan tujuan tertentu. Tim investigasi hanya
menyarankan agar dilakukan tindakan sanksi
indisipliner terhadap 10 jaksa, 7 orang diganti atau
diturunkan jabatannya, dan peringatan terhadap 28
jaksa. Di kemudian hari, orang-orang di korea selatan
mengejek kejaksaan sebagai “sponsored
prosecutor”.
III. Kesimpulan
Usaha pencegahan terhadap korupsi sudah
dimulai sejak tahun 1993, dilanjutkan pada tahun
2002 dengan pembentukan KICAC yang kemudian
pada tahun 2008 berubah menjadi ACRC.
Kewenangan lembaga anti korupsi ini hanya sebatas
pencegahan dengan usaha preventif. Pemberantasan
korupsi di Korea Selatan sendiri tidak luput dari
permasalahan karena justru Kejaksaan, lembaga yang
melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi,
menjadi sarang korupsi itu sendiri.
SUMBER REFERENSI
[1] Korea Selatan, www.id.wikipedia.org
[2]http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptuniko
mpp-gdl-alifmangga-19775-10-11.bab-i.pdf
[3] SOUTH KOREA: Reasons why the country has
failed to eradicate corruption,
http://www.humanrights.asia
[4] Korea Selatan perketat undang-undang korupsi,
www.bbc.co.uk
[5]Berbagai cara memberantas korupsi,
www.moegonoh.blogspot.com
[6] Transparency International, Corruption
Perception Index 2012,
http://www.ti.or.id/media/documents/2012/12/12/m/a
/map_and_country_result_1.pdf