SlideShare a Scribd company logo
PENYEBAB KORUPSI DI
Lingkungan ASN, LEGISLATIF,
PROFESIONAL dan PENGUSAHA
PENGERTIAN KORUPSI
▪ UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.UU ini menjelaskan bahwa
korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan
negara atau perekonomian negara
▪ Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30
bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan
dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan
kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian
keuangan negara. 2
Dasar Hukum Pembenrantasan Korupsi di Indonesia
(1) UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
KKN.
(3) UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
(4) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
(5) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
3
4
6) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
7) UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
9) Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10)Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi
Penyebab korupsi di Lingkungan ASN (Faktor Internal)
▪ Dorongan kebutuhan : seseorang terpaksa korupsi karena gaji atau kesejahteraan mereka
yang jauh dari mencukupi dibanding dengan kebutuhannya yang sangat besar.
▪ .Dorongan keserakahan : orang yang korupsi karena didorong oleh rasa ingin hidup
lebih dan keinginan untuk memiliki barang-barang atau sesuatu yang tidak akan
terjangkau dengan kemampuan ekonominya
▪ Semangat belajar dari “oknum ASN” yang tidak memiliki skill yang rendah.
▪ Pembagian Tugas Yang Kurang Baik
▪ Tuntutan akan target capaian yang kebanyakan tidak sesuai dengan kebijakan
penganggaran di level yang lebih tinggi/ pemegang kekuasaan.
▪ Penerapan hukum yang pandang bulu
. 5
Penyebab korupsi di Lingkungan ASN (Faktor External)
1. Faktor lingkungan : terjadinya korupsi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan
tempat individu beraktivitas.
2. Peluang : terjadinya korupsi juga sangat di- dorong oleh kesempatan atau peluang yang di- dapat oleh
seseorang, hal ini berkembang dan terjadi karena pengawasan yang sangat lemah.
3. Pembagian tugas yang kurang baik
4. Tuntutan akan target capaian yang kebanyakan tidak sesuai dengan kebijakan
penganggaran di level yang lebih tinggi/ pemegang kekuasaan
5. Penerapan hukum yang pandang bulu
6. Karena kesengajaan individu atau dari niat pribadi dan juga karena tumpang tindih aturan yang
akhirnya menyebabkan dia terduga melakukan korupsi. Jadi ada dua unsur yaitu unsur dari niat individu
itu dan korban kebijakan/aspek Peraturan Perundang-undangan
6
Penyebab korupsi di Lingkungan Legislatif
1. Faktor ekonomi dengan variable keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dengan tingkat
korupsi dan anggaran sektor publik (public budget) yang mempunyai pengaruh positif
terhadap tingkat korupsi.
2. Demokrasi dan stabilitas politik sebagai proksi dari faktor politik. Stabilitas politik
memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat korupsi.
3. Penyalah gunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat
atau aparatur negara;
3. Pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat
atau aparatur negara yang bersangkutan (Baswir, 2002).
4. Aspek hukum yang dimana hukuman bagi para pelaku korupsi kerap kali tidak sebanding
dengan tindakan yang dilakukan sehingga hal ini yang membuat banyak oknum yang masi
berani melakukannya 7
Faktor Penyebab Korupsi di Lingkup Profesional:
1. Aspek Ekonomi
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan
tersebut seseorangan melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh
kekayaan.
2. Memiliki Peluang
Seseorang dapat dengan mudah melakukan tindakan korupsi jika
memiliki peluang misalnya sebagai pemegang kekuasaan, bersekongkol
dengan pemegang uang, dan tidak ada yang mengawasinya sehingga para
pelaku berani saja melakukan korupsi.
8
1. Aspek Organisasi
Aspek organisasi dapat menyebabkan terjadinya korupsi dikarenakan
kurang tegas dan teladannya pimpinan, budaya perusahaan yang
buruk juga menjadi salah satu penyebab dikarenakan dengan budaya
atau kebiasaan para anggotanya yang tidak disiplin menjadikan
kurangnya kesadaran seseorang.
2, Kurangnya pengawasan
Karena kebanyakan perusahaan di Indonesia milik swasta sehingga
dapat menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan, dengan
itu dapat membuat para oknum berani melakukan tindakan korupsi. 9
Faktor Penyebab Korupsi di Lingkup Pengusaha:
10
1. Faktor Kemiskinan
2. Faktor Kekuasaan
3. Faktor Budaya
4. Faktor Ketidak Tahuan
5. Faktor Rendahnya Kualitas Moral Masyarakat
6. Faktor Lemahnya Kelembagaan Negara
7. Korupsi yang terjadi selama ini merupakan
penyakit bersama “mass patology”
KESIMPULAN (SECARA UMUM FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
)
11
Terima Kasih

More Related Content

Similar to Penyebab Korpusi.pptx

Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
8gbagusindraslub
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
netieli
 
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraudPungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
271065
 
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxUnsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
DarmapoeteraMaulana
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
ARY SETIADI
 

Similar to Penyebab Korpusi.pptx (20)

Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
 
Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2Bahan tayang antikorupsi 2
Bahan tayang antikorupsi 2
 
Monev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana PemerintahanMonev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana Pemerintahan
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
 
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan TinggiPendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
 
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraudPungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
 
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxUnsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
 
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptx
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptxFAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptx
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (KELOMPOK 2).pptx
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesia
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesiaPenyebab kegagalan birokrasi di indonesia
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesia
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik
 
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf01pendahuluan-konsep dasar.pdf
01pendahuluan-konsep dasar.pdf
 
BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Corruption and F...
BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA,  Corruption and F...BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA,  Corruption and F...
BE & GG, Melania Bastian, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Corruption and F...
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Studi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docxStudi Kasus Korupsi.docx
Studi Kasus Korupsi.docx
 

More from HidayatulJumaah1

Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptxPertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
HidayatulJumaah1
 
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptxPertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
HidayatulJumaah1
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
HidayatulJumaah1
 

More from HidayatulJumaah1 (12)

Pertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptx
Pertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptxPertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptx
Pertemuan 15 Pilihan Desain Organisasi (Adhocracy).pptx
 
Pertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptx
Pertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptxPertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptx
Pertemuan 2 Organisasi dan Para Pengelolanya.pptx
 
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptxPertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
Pertemuan 3; Struktur Sistem Politik.pptx
 
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptxPertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
Pertemuan_1_Pengantar_Kuliah_Struktur_dan_Desain_Organisasi_Publik.pptx
 
KONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).ppt
KONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).pptKONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).ppt
KONSEP_DASAR_KEBIJAKAN (1).ppt
 
PERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptx
PERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptxPERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptx
PERTEMUAN 1; PENGANTAR MATA KULIAH.pptx
 
BUDAYA_POLITIK_ppt.pptx
BUDAYA_POLITIK_ppt.pptxBUDAYA_POLITIK_ppt.pptx
BUDAYA_POLITIK_ppt.pptx
 
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptx
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptxasasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptx
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptx
 
Urusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).ppt
Urusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).pptUrusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).ppt
Urusan-Urusan Pemerintahan (Slide 7).ppt
 
ILMU POLITIK.pptx
ILMU POLITIK.pptxILMU POLITIK.pptx
ILMU POLITIK.pptx
 
desentralisasidekonsentrasi.ppt
desentralisasidekonsentrasi.pptdesentralisasidekonsentrasi.ppt
desentralisasidekonsentrasi.ppt
 
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.pptmateri_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
materi_46_Bawaslu_Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019 2.ppt
 

Recently uploaded

Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 

Recently uploaded (20)

PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.comModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...RENCANA + Link2 MATERI  Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
RENCANA + Link2 MATERI Training _PEMBEKALAN Kompetensi_PENGELOLAAN PENGADAAN...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdfALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
 
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisaiKonflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
Konflik dan Negosiasi dalam perilaku organisai
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.pptperumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
 
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxSolusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfNaufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Naufal Khawariz_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 

Penyebab Korpusi.pptx

  • 1. PENYEBAB KORUPSI DI Lingkungan ASN, LEGISLATIF, PROFESIONAL dan PENGUSAHA
  • 2. PENGERTIAN KORUPSI ▪ UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara ▪ Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara. 2
  • 3. Dasar Hukum Pembenrantasan Korupsi di Indonesia (1) UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. (3) UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (4) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (5) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3
  • 4. 4 6) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 7) UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 8) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 9) Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10)Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi
  • 5. Penyebab korupsi di Lingkungan ASN (Faktor Internal) ▪ Dorongan kebutuhan : seseorang terpaksa korupsi karena gaji atau kesejahteraan mereka yang jauh dari mencukupi dibanding dengan kebutuhannya yang sangat besar. ▪ .Dorongan keserakahan : orang yang korupsi karena didorong oleh rasa ingin hidup lebih dan keinginan untuk memiliki barang-barang atau sesuatu yang tidak akan terjangkau dengan kemampuan ekonominya ▪ Semangat belajar dari “oknum ASN” yang tidak memiliki skill yang rendah. ▪ Pembagian Tugas Yang Kurang Baik ▪ Tuntutan akan target capaian yang kebanyakan tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran di level yang lebih tinggi/ pemegang kekuasaan. ▪ Penerapan hukum yang pandang bulu . 5
  • 6. Penyebab korupsi di Lingkungan ASN (Faktor External) 1. Faktor lingkungan : terjadinya korupsi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat individu beraktivitas. 2. Peluang : terjadinya korupsi juga sangat di- dorong oleh kesempatan atau peluang yang di- dapat oleh seseorang, hal ini berkembang dan terjadi karena pengawasan yang sangat lemah. 3. Pembagian tugas yang kurang baik 4. Tuntutan akan target capaian yang kebanyakan tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran di level yang lebih tinggi/ pemegang kekuasaan 5. Penerapan hukum yang pandang bulu 6. Karena kesengajaan individu atau dari niat pribadi dan juga karena tumpang tindih aturan yang akhirnya menyebabkan dia terduga melakukan korupsi. Jadi ada dua unsur yaitu unsur dari niat individu itu dan korban kebijakan/aspek Peraturan Perundang-undangan 6
  • 7. Penyebab korupsi di Lingkungan Legislatif 1. Faktor ekonomi dengan variable keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dengan tingkat korupsi dan anggaran sektor publik (public budget) yang mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. 2. Demokrasi dan stabilitas politik sebagai proksi dari faktor politik. Stabilitas politik memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat korupsi. 3. Penyalah gunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; 3. Pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan (Baswir, 2002). 4. Aspek hukum yang dimana hukuman bagi para pelaku korupsi kerap kali tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan sehingga hal ini yang membuat banyak oknum yang masi berani melakukannya 7
  • 8. Faktor Penyebab Korupsi di Lingkup Profesional: 1. Aspek Ekonomi Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorangan melakukan tindakan korupsi untuk memperoleh kekayaan. 2. Memiliki Peluang Seseorang dapat dengan mudah melakukan tindakan korupsi jika memiliki peluang misalnya sebagai pemegang kekuasaan, bersekongkol dengan pemegang uang, dan tidak ada yang mengawasinya sehingga para pelaku berani saja melakukan korupsi. 8
  • 9. 1. Aspek Organisasi Aspek organisasi dapat menyebabkan terjadinya korupsi dikarenakan kurang tegas dan teladannya pimpinan, budaya perusahaan yang buruk juga menjadi salah satu penyebab dikarenakan dengan budaya atau kebiasaan para anggotanya yang tidak disiplin menjadikan kurangnya kesadaran seseorang. 2, Kurangnya pengawasan Karena kebanyakan perusahaan di Indonesia milik swasta sehingga dapat menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan, dengan itu dapat membuat para oknum berani melakukan tindakan korupsi. 9 Faktor Penyebab Korupsi di Lingkup Pengusaha:
  • 10. 10 1. Faktor Kemiskinan 2. Faktor Kekuasaan 3. Faktor Budaya 4. Faktor Ketidak Tahuan 5. Faktor Rendahnya Kualitas Moral Masyarakat 6. Faktor Lemahnya Kelembagaan Negara 7. Korupsi yang terjadi selama ini merupakan penyakit bersama “mass patology” KESIMPULAN (SECARA UMUM FAKTOR PENYEBAB KORUPSI )