Makalah ini membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, meliputi faktor politik, hukum, ekonomi, organisasi, dan faktor internal individu. Faktor politik seperti penggunaan dana ilegal untuk kepentingan kampanye, sedangkan faktor hukum adalah lemahnya penegakan hukum dan peraturan yang tidak tegas. Faktor ekonomi seperti kesempatan dan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri.
Korupsi merupakan virus yang menyebar dimana-mana bahkan di belahan penjuru dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius dibandingkan masalah lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya korupsi memiliki dampak negatif yang sangat signifikan dalam negara maupun dalam masyarakat, karena korupsi dapat menghilangkan/menghanguskan uang negara mulai jutaan rupiah hingga triliunan. Hal ini merupakan masalah yang sangat ditakuti khususnya di Indonesia yang sekarang ini menjadi sorotan dunia karena peringkatnya adalah nomor tiga negara terkorupsi didunia. Pelaku korupsi itu sendiri menyebar dikalangan pemerintah sehingga sekarang banyak aparatur-aparatur pemerintahan yang terjerat dalam pidana korupsi yang kebanyakan itu berasal dari partai-partai politik sehingga telah banyak aparatur pemerintahan baik itu dari partai-partai politik yang lepas dari jabatannya bahkan dicebloskan kedalam penjara karena terkena dari imbas perilakunya sendiri yaitu korupsi, akan tetapi perilaku korupsi itu bukan hanya menyebar dikalangan pemerintahan atau didalam partai-partai politik saja akan tetapi perilaku korupsi menyebar keseluruh level/lapisan-lapisan masyarakat.
Korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi karena mengurangi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah untuk program sosial. Korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah korupsi di Indonesia, tujuan penulisan makalah tersebut, dan teori-teori yang mendasari korupsi seperti pengertian, jenis, sebab akibat, serta hubungannya dengan cinta tanah air.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Kasus korupsi e-KTP melibatkan penyimpangan dalam pengadaan KTP elektronik pada 2011-2012 yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Berbagai pihak melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa petinggi sebagai tersangka, termasuk Setya Novanto yang masih menghadapi proses hukum. Korupsi ini terjadi karena faktor internal seperti tamak dan gaya hidup serta faktor eksternal seperti politik dan huk
Makalah ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat. Beberapa faktor penyebab korupsi diantaranya ketamakan akan kekuasaan dan kekayaan, lemahnya pemahaman agama dan moral, serta lemahnya penegakan hukum. Makalah ini berisi analisis mengenai k
Korupsi merupakan virus yang menyebar dimana-mana bahkan di belahan penjuru dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius dibandingkan masalah lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya korupsi memiliki dampak negatif yang sangat signifikan dalam negara maupun dalam masyarakat, karena korupsi dapat menghilangkan/menghanguskan uang negara mulai jutaan rupiah hingga triliunan. Hal ini merupakan masalah yang sangat ditakuti khususnya di Indonesia yang sekarang ini menjadi sorotan dunia karena peringkatnya adalah nomor tiga negara terkorupsi didunia. Pelaku korupsi itu sendiri menyebar dikalangan pemerintah sehingga sekarang banyak aparatur-aparatur pemerintahan yang terjerat dalam pidana korupsi yang kebanyakan itu berasal dari partai-partai politik sehingga telah banyak aparatur pemerintahan baik itu dari partai-partai politik yang lepas dari jabatannya bahkan dicebloskan kedalam penjara karena terkena dari imbas perilakunya sendiri yaitu korupsi, akan tetapi perilaku korupsi itu bukan hanya menyebar dikalangan pemerintahan atau didalam partai-partai politik saja akan tetapi perilaku korupsi menyebar keseluruh level/lapisan-lapisan masyarakat.
Korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi karena mengurangi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah untuk program sosial. Korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah korupsi di Indonesia, tujuan penulisan makalah tersebut, dan teori-teori yang mendasari korupsi seperti pengertian, jenis, sebab akibat, serta hubungannya dengan cinta tanah air.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Kasus korupsi e-KTP melibatkan penyimpangan dalam pengadaan KTP elektronik pada 2011-2012 yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Berbagai pihak melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa petinggi sebagai tersangka, termasuk Setya Novanto yang masih menghadapi proses hukum. Korupsi ini terjadi karena faktor internal seperti tamak dan gaya hidup serta faktor eksternal seperti politik dan huk
Makalah ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat. Beberapa faktor penyebab korupsi diantaranya ketamakan akan kekuasaan dan kekayaan, lemahnya pemahaman agama dan moral, serta lemahnya penegakan hukum. Makalah ini berisi analisis mengenai k
Kasus korupsi mantan presiden Soeharto merupakan salah satu kasus yang rumit. Ia diduga melakukan korupsi melalui tujuh yayasannya dengan menggelapkan uang negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini dihentikan oleh Jaksa Agung dengan alasan kondisi Soeharto, namun hakim membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan kasus dilanjutkan.
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia windari27
Arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.
Melihat korupsi di Indonesia yang demikian begitu memprihatinkan , kita sebagai mahasiswa harus turut andil dalam mencegah maupun menanggulanginya. Kita harus bisa menerapkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bersikap jujur , tanggung jawab , disiplin. Dan pemerintah harus lebih jeli lagi dalam menangani kasus korupsi , agar tingkat kasus pidana korupsi diindonesia jumlahnya menurun. Selain itu, pemerintah juga harus menghargai rakyat kecil yang saat berada dibawah berjanji akan membawa kepemerintahan yang lebih baik tanpa korupsi, serta mengawasi jalannya pembangunan pemerintahan secara efektif.
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantennurfitriyah1712
Korupsi dinasti Ratu Atut di Dinas Kesehatan Banten mengakibatkan kerugian negara besar. Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat suap terkait pengadaan alat kesehatan yang dilakukan melalui perusahaan milik keluarganya. Dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten diduga memfasilitasi terjadinya korupsi ini.
Tulisan ini membahas desain untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia dengan mendefinisikan korupsi, menjelaskan ciri-cirinya, dan memberikan contoh kasus korupsi di berbagai negara seperti Singapura, Korea Selatan, RRC, dan Jepang.
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi Marlinda
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, mencakup pengertian korupsi, ciri-ciri, sebab-sebab, fenomena, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula peran pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi serta tantangan yang dihadapi. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah serius yang memerlukan solusi multi-pihak untuk memberantas penyakit yang merusak ini.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi. Pengertian korupsi adalah tindakan memperkaya diri secara langsung merugikan negara. Penyebab korupsi antara lain kelemahan pemimpin, rendahnya pendidikan, dan ketiadaan hukuman yang tegas. Untuk memberantas korupsi perlu strategi preventif, detektif, dan represif seperti memberikan sanksi hukum yang tegas.
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya penegakan hukum dan budaya, sementara upaya pemberantasannya meliputi peranan KPK dan penegakan undang-undang anti korupsi.
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercubuana, 2017 Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan , kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
Korupsi merupakan kejahatan yang berat karena dapat merugikan masyarakat luas.Anti korupsi dapat di artikan sebagai prilaku menolak, menentang , mencegah ,dan memberantas adanya korupsi. Sikap Anti Korupsi dapat di tunjukan dengan cara sebagai berikut :
a) Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pejabat yang melakukan korupsi.
b) Membantu pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam memberantas dan mengusut korupsi .
c) Menolak jika di beri uang oleh orang yang melakukan korupsi.
d) Memberi nasihat kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi.
e) Menjelaskan kepada generasi muda/anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku korupsi.
f) Mengawasi kegiatan pemerintahan/pejabat negara dan proyek-proyek pembangunan agar tidak melakukan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Beberapa upaya yang disebutkan antara lain meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku korupsi, mereformasi birokrasi pemerintah, meningkatkan gaji pegawai negeri, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan korupsi.
Kasus korupsi mantan presiden Soeharto merupakan salah satu kasus yang rumit. Ia diduga melakukan korupsi melalui tujuh yayasannya dengan menggelapkan uang negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini dihentikan oleh Jaksa Agung dengan alasan kondisi Soeharto, namun hakim membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan kasus dilanjutkan.
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia windari27
Arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.
Melihat korupsi di Indonesia yang demikian begitu memprihatinkan , kita sebagai mahasiswa harus turut andil dalam mencegah maupun menanggulanginya. Kita harus bisa menerapkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bersikap jujur , tanggung jawab , disiplin. Dan pemerintah harus lebih jeli lagi dalam menangani kasus korupsi , agar tingkat kasus pidana korupsi diindonesia jumlahnya menurun. Selain itu, pemerintah juga harus menghargai rakyat kecil yang saat berada dibawah berjanji akan membawa kepemerintahan yang lebih baik tanpa korupsi, serta mengawasi jalannya pembangunan pemerintahan secara efektif.
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantennurfitriyah1712
Korupsi dinasti Ratu Atut di Dinas Kesehatan Banten mengakibatkan kerugian negara besar. Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat suap terkait pengadaan alat kesehatan yang dilakukan melalui perusahaan milik keluarganya. Dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten diduga memfasilitasi terjadinya korupsi ini.
Tulisan ini membahas desain untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia dengan mendefinisikan korupsi, menjelaskan ciri-cirinya, dan memberikan contoh kasus korupsi di berbagai negara seperti Singapura, Korea Selatan, RRC, dan Jepang.
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi Marlinda
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, mencakup pengertian korupsi, ciri-ciri, sebab-sebab, fenomena, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula peran pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi serta tantangan yang dihadapi. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah serius yang memerlukan solusi multi-pihak untuk memberantas penyakit yang merusak ini.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi. Pengertian korupsi adalah tindakan memperkaya diri secara langsung merugikan negara. Penyebab korupsi antara lain kelemahan pemimpin, rendahnya pendidikan, dan ketiadaan hukuman yang tegas. Untuk memberantas korupsi perlu strategi preventif, detektif, dan represif seperti memberikan sanksi hukum yang tegas.
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya penegakan hukum dan budaya, sementara upaya pemberantasannya meliputi peranan KPK dan penegakan undang-undang anti korupsi.
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercubuana, 2017 Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan , kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
Korupsi merupakan kejahatan yang berat karena dapat merugikan masyarakat luas.Anti korupsi dapat di artikan sebagai prilaku menolak, menentang , mencegah ,dan memberantas adanya korupsi. Sikap Anti Korupsi dapat di tunjukan dengan cara sebagai berikut :
a) Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pejabat yang melakukan korupsi.
b) Membantu pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam memberantas dan mengusut korupsi .
c) Menolak jika di beri uang oleh orang yang melakukan korupsi.
d) Memberi nasihat kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi.
e) Menjelaskan kepada generasi muda/anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku korupsi.
f) Mengawasi kegiatan pemerintahan/pejabat negara dan proyek-proyek pembangunan agar tidak melakukan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Beberapa upaya yang disebutkan antara lain meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku korupsi, mereformasi birokrasi pemerintah, meningkatkan gaji pegawai negeri, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan korupsi.
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...Rudy Harland
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan penipuan, termasuk penyebab, dampak, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula definisi korupsi, unsur-unsur korupsi, bentuk penyalahgunaan dalam korupsi, serta dasar hukum pemberantasan korupsi.
Tugas Pendidikan Anti Korupsi
kelompok 2 (kelas J)
Dosen Pengampu : Normalia Sirande, S.S.,M.Pd
Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Toraja
2023
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman dan penanganan korupsi dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan dengan pendekatan ilmu ekonomi. Dokumen ini menjelaskan pengertian korupsi, faktor penyebabnya, dan pandangan ilmuwan mengenai dampak korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme pasca reformasi di Indonesia. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara, yang dapat berupa penyuapan, penggelapan, atau pemerasan. Kolusi adalah kerjasama antar perusahaan untuk keuntungan bersama yang dapat mengganggu pasar. Nepotisme adalah praktik memilih kerabat atau teman
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian, jenis, dan fenomena korupsi serta upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. 2) Juga dibahas kasus korupsi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan beserta jeratan hukum dan kronologinya.
Penyebab kegagalan birokrasi di indonesiaMendeko Jo
Korupsi merupakan penyebab utama kegagalan birokrasi di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis korupsi yang terjadi di Indonesia mulai dari suap, penggelapan, pemerasan hingga benturan kepentingan. Korupsi telah meresap ke semua lini pemerintahan dan upaya pemberantasannya belum membuahkan hasil yang signifikan.
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di berbagai lingkungan seperti ASN, legislatif, profesional, dan pengusaha. Beberapa faktor yang disebutkan antara lain kebutuhan ekonomi, kesempatan dan peluang untuk berkorupsi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta budaya organisasi yang kurang mendukung. Dokumen ini menjelaskan bahwa korupsi dapat ter
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, bentuk dan jenisnya, ciri-ciri, sebab, dampak, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, serta peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, jenis dan ciri-ciri korupsi, sebab dan dampak korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, jenis dan ciri-ciri korupsi, sebab dan dampak korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
BE & GG adalah matakuliah yang mempelajari tentang tata kelola perusahaan maupun pemerintahan, dengan cara mengaudit dan penataan keuangan, serta administrasi perusahaan dan pemerintah.
korelasi antara kepemimpinan dengan korupsiImond Imondt
Tiga faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi oleh para pemimpin yaitu faktor politik seperti money politics, faktor hukum seperti aturan yang tidak jelas dan memihak pelaku korupsi, serta faktor ekonomi seperti pendapatan yang tidak memadai. Korupsi sulit diberantas karena eratnya kaitan antara korupsi dan kekuasaan.
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...siti muliawati
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang korupsi yang terjadi di sektor perpajakan khususnya kasus Gayus Tambunan dan upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor tersebut.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam memberantas korupsi perpajakan seperti regulasi yang rumit dan lemahnya sistem pelaporan pelanggaran.
3
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. MAKALAH INTEGRITAS ANTIKORUPSI
Disusun oleh:
1. ERZA MAHENDRA SAHRI (B100170379)
2. CONDRO NUGROHO (B100170384)
3. NANIK SISMIYO WATI (B100170372)
Program Studi Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2. BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1.1 Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Andrea : 1951) atau
“corruptus” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal
dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian
dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie”
(Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi
untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam
praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan
pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat
yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya
pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat,
terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan
narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.
Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara
korupsi dan kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap
korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun
ada juga yang tidak legal di tempat lain.
1.2 Faktor Penyebab Korupsi
Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun
diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang dating silih berganti. Hampir
semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua
3. faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang
datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena
sebab-sebab dari luar.
Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa
malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga
yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek
ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya
instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek
managemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat
dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial
yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.
4. BAB 2
ISI
B. Faktor Penyebab Korupsi
2.1 Faktor Politik
Salah satu faktor krusial dalam praktik korupsi ialah politik. Jika politik memang sudah
menjadi akar permasalahan dari korupsi itu sendiri maka bagaimanapun juga apapun caranya
apapun usahanya seseorang pasti akan memilih jalan tersebut demi kepentingan politiknya
terpenuhi. Memang bukan lagi hal yang lazim ditemui dalam perpolitikan di Indonesia jika seorang
politikus secara pure tidak menggunakan hak politik sebagaimana mestinya. Namun daripada itu,
menurut kelompok pemikiran kelompok kami, kegiatan-kegiatan yang seperti itu atau praktik
korupsi dalam arti faktor politik yang mempengaruhi terjadinya tindak korupsi ialah disaat seorang
politikus atau seseorang yang ingin meraih suatu jabatan dalam instansi pemerintah dan sejenisnya
melakukan tindak korupsi berupa penyuapan terhadap pihak-pihak yang terkait, pembelian suara
terhadap warga sekitar atau biasa disebut serangan fajar, serta dana-dana ilegal guna
terselenggaranya kampanye atas kelancaran tujuan yang diinginkan sang pelaku.
2.2 Faktor Hukum dalam Penyebab Terjadinya Korupsi
Hukum merupakan salah satu faktor penyebab korupsi. Faktor ini bisa di lihat dari dua sisi,
yaitu dari aspek perundang – undangan dan disisi lain adalah lemahnya dan tidak tegasnya
penegakan hukum yang menjadikan itu faktor berkembangnya tindakan korupsi. Penegakan
hukum yang tidak konsisten dan hanya digunakan sebagai topeng politik yang mana sifatnya
sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan. Penegakan hukum yang lemah ini
dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi – sanksi hukum.
Sanksi yang tidak equivalen atau sesuai dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak
tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda
untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan
realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.
Korupsi juga terjadi karena lemahnya disiplin pemerintah dalam mengendalikan kekuasaan
negara sehingga negaranya menjadi negara yang lembek. Negara yang lembek ialah negara yang
5. tidak memiliki disiplin sosial, di mana pemerintah menuntut sangat sedikit kepada warga
negaranya, dan sedikit kewajiban yang tidak dilakukan secara memadai pula.
Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek pera-
turan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Dalam hal
ini pemerintah harus tau dan bisa membedakan manakah urusan pemerintah dan yang manakah
urusan pribadi serta berkemampuan memberlakukan sanksi etis.
Lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan
tindak pidana korupsi. Disamping tidak bagusnya produk hukum yang dapat menjadi penyebab
terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum juga masih dikaitkan dengan berbagai permasalahan
yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara langsung, publik dapat melihat banyak kasus yang
menunjukan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan
pengadilan.
2.3 Faktor Ekonomi
Dalam melakukan tindakan korupsi, banyak yang mengatakan bahwa ekonomi lah yang
mendorong para koruptor melakukan korupsi. Mulai dari karena gaji pegawai yang kurang cukup
untuk menghidupinya para koruptor pun tidak segan – segan melakukan korupsi hingga merugikan
banyak masyarakat. Tetapi jika dilihat kebanyakan koruptor di Indonesia adalah orang – orang
yang memiliki jabatan tinggi yang gaji perbulannya tinggi juga, tetapi mereka tetap melakukan
korupsi.
Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab
terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor
kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya.
Sudah tidak heran lagi jika seseorang yang memiliki kekuasaan yang tinggi dengan
mudahnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi terjadi karena
adanya hawa nafsu dan dibarengi dengan datangnya kesempatan yang membuat para koruptor
tidak akan melewatkannya begitu saja. Kasus seperti ini yang kebanyakan terjadi dikalangan para
koruptor yang telah memiliki jabatan tinggi, dengan kekuasaanya ia melakukan tindak korupsi.
Seperti contohnya seorang Bupati yang menjadi ketua disalah satu proyek pemerintahan memiliki
kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan menggelapkan dana proyek sebesar Rp
6. 2,6 miliar. Kesempatan yang membuatnya leluasa melakukan tindakan korupsi dan juga
kekuasaannya yang besar.
Dalam kasus korupsi, kekuasaan di Indonesia telah disalah gunakan oleh para penguasa.
Mulai dari untuk menguntungkan dirinya sendiri hingga menyengsarakan banyak masyarakat
Indonesia. Para penguasa yang seharusnya membantu perekonomian masyarakat yang
membutuhkan tetapi malah masyarakat yang membutuhkan yang menyumbangkan hak mereka
yang telah direbut oleh sang penguasa.
Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa
kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab
banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang
miskin. Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya,
kemiskinan disebabkan oleh korupsi.
2.4 Faktor Organisasi
Organisasi adalah salah satu penyebab terjadinya tindakan korupsi. Organisasi juga
sejatinya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tindakan korupsi. Bagaimana tidak, telah
kita ketahui bersama bahwa terdapat banyak kasus tindakan korupsi di negara ini yang berada di
dalam lingkupan organisasi. Lalu mengapa hal itu dapat terjadi? Hal itu dapat mudah terjadi
dikarenakan bukan hal yang asing lagi bagi kita bila seseorang yang mengikuti sebuah organisasi
akan sangat rentan melakukan sebuah tindakan korupsi karena adanya banyak peluang dan juga
kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Adapun aspek-aspek penyebab terjadinya
korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b)
tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang
memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya
Adapun salah satu contoh tindakan korupsi yang terjadi di dalam organisasi yaitu tindakan
korupsi yang terjadi di organisasi kepemerintahan (eksekutif) maupun legislatif. Sangat ironis
memang jika kita melihat dengan mudahnya anggota lembaga kepemerintahan seringkali
menggunakan kewenangannya tersebut untuk mencari pendapatan lebih dengan cara yang tidak
seharusnya dilakukan oleh anggota lembaga kepemerintahan tersebut. Dengan mudahnya mereka
menyalahgunakan uang pajak. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa uang pajak yang
dibayar oleh seluruh masyarakat Indonesia salah satunya yaitu ditunjukkan untuk fasilitas umum,
7. namun seringkali uang pajak tersebut malah digunakan untuk keperluan pribadi anggota lembaga
kepemerintahan tersebut. Kurangnya transparansi dan pengawasan yang dilakukan instansi terkait
terhadap organisasi kepemerintahan itulah yang membuat mudahnya terjadi tindakan korupsi
tersebut.
Seringkali kita juga akan menemukan tindakan korupsi yang bahkan dilakukan oleh
instansi pengawasan yang seharusnya mereka bertugas untuk mengawasi tindakan korupsi. Seperti
yang dikemukakan oleh Baswir (Baswir: 1996) bahwa negara kita yang merupakan birokrasi
patrimonial dan negara hegemonik menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga
merebaklah budaya korupsi itu. Namun tindakan korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya
fungsi pengawasan, melainkan juga karena akibat dari perilaku yang telah membudaya di diri
masing-masing individu. Sebagai contoh yaitu banyaknya masyarakat yang lebih memilih
menggunakan uang pelicin untuk mendapat SIM ataupun KTP karena mereka menganggap
menggunakan uang pelicin merupakan suatu tindakan yang paling praktis untuk mendapatkan
sesuatu yang mereka butuhkan.
2.5 Faktor Korupsi dalam Perspektif Teoritis
Korupsi adalah suatu tindakan yang didasari oleh tertekannya suatu psikologis seorang
manusia karena suatu hal yang mengakibatkan orang tersebut melanggar aturan serta norma yang
berlaku, jika kita mencari referensi di Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata korupsi, maka kita
akan mencapatkan info tentang korupsi yaitu :
“penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk
keuntunganpribadi atauorang lain; -- waktucak penggunaan waktudinas (bekerja) untuk urusan
pribadi”
“Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportuniy, merupakan sistem
yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau
masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan
kecurangan. Needs, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan
kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku
korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.”
2.6 Faktor Internal Penyebab Korupsi
8. Sebagai sebuah tindakan yang memiliki dampak yang sangat buruk bagi semua kalangan,
korupsi tentunya memiliki beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi itu sendiri.
Faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah faktor internal, faktor
internal adalah faktor penyebab korupsi yang meliputi aspek individu maupun sosial yang dapat
mempengaruhi individu ataupun kelompok untuk melakukan tindakan korupsi. Berikut adalah
beberapa faktor internal yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi.
1. Aspek perilaku individu
a. Sifat tamak / rakus manusia
Beberapa manusia memililiki sifat dasar yang selalu haus akan materi ataupun kekuasaan
oleh karena itu dalam hal ini perilaku individu sangatlah menjadi faktor yang mempengaruhi
penyeban tindakan korupsi. Manusia yang tamak dan rakus akan selalu menghalalkan segala
macam cara dalam memenuhi kebutuhannya yang selalu saja diiringi dengan perilaku yang haus
akan materi dan kekuasaan yang tiada habisnya.
b. Moral yang kurang kuat
Moral merupakan senuah aspek yang sangat penting bagi penentu sekaligus pandangan
perilaku seseorang. Moral yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik pula. Namun
seseorang yang moralnya kurang baik atau bahkan tidak baik akan senantiasa cenderung memiliki
sebuah perilaku yang kurang baik pula. Moral yang kurang tertanam dengan baik dapat menjadi
salah satu penyebab terjadinya tindakan korupsi yang pada sasarnya disorong oleh sebuah
kebutuhan yang tinggi dan rasa ketidakpuasan yang berlebihan akan materi dan kekuasaan
sehingga tanpa adanya pandangandan tolak ukur dalam berperilaku yang maik maka akan sangat
mudah untuk terjerumus dalam tindakan korupsi.
d. Gaya hidup konsumtif
Sebagai manusia dengan pola hidup yang terlalu hedonisme dan cenderung kearah yang
konsumtif terkadang dapat menimbukan beberapa efek negatif. Hal tersebut dikarenakan beberapa
dari perilaku konsumtif memiliki kecendurangan untuk selalu haus akan materi sedangkan
pendapatan sangat tidak sesuai dangan pengeluaran dan kebutuhan sehingga dapat memiliki
kecenderungan untuk menyebabkan tindakan korupsi.
9. 2. Aspek sosial
Tidak dapat dipungkiri jika aspek sosial menjadi salah satu aspek penyebab terjadinya
sebuah tindakan korupsi. Faktor internal seperti keluarga dan budaya yang kurang baik terkadang
juga dapat memicu terjadinya tindakan korupsi seperti penyalah gunaan wewenang atau kekuasaan
untuk kepentingan pribadi
“Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan
dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi
traits pribadinya”
2.7 Faktor Eksternal
A. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
Di dalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, kebanyakan sikap korupsi tidak
pernah ditindaklanjuti secara serius, malahan, tindak korupsi sering kali ditutup-tutupi. Hal ini
tentu saja membuat masyarakat memiliki pemicu yang lebih tinggi dalam menjalankan tindak
pidana korupsi, karena nilai-nilai di masyarakat sendiri mengkondusifkan terjadinya tindak pidana
korupsi ini. Korupsi juga bisa ditimbulkan dari budaya masyarakat, misalnya karena adanya
penghargaan terhadap individu-individu yang memiliki nilai kekayaan kategori tinggi, akhirnya
masyarakat tidak berfikir kritis darimana hal ini berasal.
Kemudian, di dalam masyarakat, kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa korupsi
sebenarnya merugikan diri mereka sendiri dan juga sering melibatkan mereka tanpa mereka sadari.
Kebanyakan masyarakat seringkali beranggapan bahwa korupsi hanya akan melibatkan Negara,
padahal, unsur dari Negara itu sendiri terletak pada masyarakat. Yang terakhir, masyarakat juga
kurang menyadari bahwa korupsi akan efektif untuk diberantas ketika masyarakat ikut aktif dalam
agenda pencegahan dan pemberantasan. Korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata,
namun juga tanggung jawab seluruh warga Negara.
B. Aspek Ekonomi
Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, keadaan ekonomi seseorang apalagi
pendapatannya sangat mempengaruhi pola hidup seseorang. Suatu individu harus bisa
memanajemen perekonomiannya baik pendapatan maupun pengeluarannya agar tidak terjadi
10. kekurangan barang pangan maupun sandang. Namun,yang terjadi di masyarakat ternyata tidak
semulus yang direncanakan. Pendapatan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan utama
mereka. Desakan-desakan kebutuhan ekonomi ini, nantinya juga dapat memiliki potensi yang
menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi .
C. Aspek Politis
Dalam bukunya tahun 1983, raharjo mengatakan bahwa kontrol sosial adalah suatu proses
yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai harapan
masyarakat. Hal ini dijalankan dengan banyaknya aktivitas yang menggunakan kekuasaan Negara
sebagai lembaga organisasi politik dengan lembaga-lembaganya. Oleh karena itulah, kepentingan
politik sangat berpotensi untuk menimbulkan terjadinya korupsi di suatu Negara.
D. Aspek Organisasi
Dalam organisasi, posisi pemimpin merupakan posisi yang sangat penting karena ialah
yang mengatur bagaimana jalan kerja suatu organisasi tersebut. Bila didalam organisasi tersebut
ternyata ditemukan pemimpin menjalankan tindak pidana korupsi, maka potensi-potensi anggota
organisasi lain untuk melakukan korupsi seperti yang ia lakukan juga adalah tinggi. Kemudian, di
dalam organisasi juga sangat dibutuhkan kultur yang jelas agar tidak terjadi pengeleloaan yang
tidak baik hingga menimbulkan banyaknya kejadian yang tidak kondusif di dalam organisasi,
termasuk terjadinya korupsi di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kurang memadainya sistem
akuntabilitas juga akan menimbulkan perilaku korupsi yang berasal dari aspek organisasi. Jika
dalam organisasi tersebut belum jelas visi misinya, biasanya kemudian akan sulit memberikan
penilaian terhadap jalannya organisasi tersebut. Hal ini nantinya akan mengakibatkan kurangnya
perhatian terhadap organisasi tersebut, sehingga menimbulkan praktek korupsi kerap terjadi.
Lemahnya sistem pengendalian manajemen juga nantinya akan mengakibatkan terjadinya tindak
korupsi secara terbuka di antara anggota-anggota organisasi tersebut.
Terakhir, korupsi juga dapat terjadi karena aspek organisasi berkat kurangnya pengawas
baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan dapat kurang efektif karena beberapa faktor,
yakni tumpang tindih antar pengawasan instansi, dan kurangnya keprofesionalan pengawas
tersebut pada etika dan hukum pengawasan organisasi tersebut.
11. BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan
menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu:
intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan
kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan,
mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif,
dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.
12. DAFTAR PUSTAKA
Master Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, (2012) hal. 23
Materi Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi hal. 41
Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, halaman 56
Materi Pancasila hal 120 - 134