Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Similar to Tugas akuntansi pemerintahan (kasus suap dan korupsi Bupati Jambi)
Similar to Tugas akuntansi pemerintahan (kasus suap dan korupsi Bupati Jambi) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Tugas akuntansi pemerintahan (kasus suap dan korupsi Bupati Jambi)
- 1. LAPORAN ILMIAH KASUS SUAP DAN KORUPSI BUPATI JAMBI Disusun guna memenuhi tugas Akuntansi Pemerintahan Disusun oleh : Chika herliani 022116047 Vien Hadiriyani 022116050 Shinta Deviyanti 022116064 Lina Rosalina 022116065 Deni Saputra 022116066 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN
- 2. 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI.................................................................................................................... 1 BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................... 2 I.I Latar Belakang Masalah............................................................................. 2 I.II Rumusan Masalah...................................................................................... 3 I.III Tujuan......................................................................................................... 3 BAB II KAJIAN PUSTAKA.......................................................................................... 4 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli ........................................................... 4 BAB III PEMBAHASAN ............................................................................................... 5 III.I Kasus Korupsi Bupati Jambi.................................................................... 5 III.II Penyebab Terjadinya ................................................................................ 8 III.III Modus Operandi Kasus Bupati Jambi.................................................. 9 III.IV Dampak Dari Kasus Bupati Jambi ........................................................ 10 BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 11 IV.I Kesimpulan................................................................................................ 11 IV.II Saran......................................................................................................... 11 DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................... 12
- 3. 2 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. ` Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang- undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Seperti kasus yang tengah ramai diperbincangkan yaitu bupati jambi Zumi Zola. Beliau dianggap melakukan penyalahgunaan dana anggaran untuk kepentingan non masyarakat. Dana digunakan untuk di berikan kepada petinggi negara agar mau mendatangi rapat.
- 4. 3 I.II RUMUSAN MASALAH 1. Apa yang dimaksud korupsi? 2. Apa yang menyebabkan Bupati Jambi melakukan korupsi? 3. Dampak apa saja terjadinya akibat kegiatan tersebut? 4. Apa saja upaya untuk mengatasi korupsi? 5. Bagaimana cara mencegah dan memberantas korupsi? I.III TUJUAN 1. Untuk mengetahui pengertian korupsi. 2. Untuk mengetahui penyebab atau latar belakang terjadinya korupsi yang dilakukan oleh bupati Jambi. 3. Untuk mengetahui dampak akibat kegiatan tersebut. 4. Untuk mengetahui upaya mengatasi korupsi 5. Untuk mengetauhi cara mencegah dan memberantas korupsi.
- 5. 4 BAB II KAJIAN PUSTAKA PENGERTIAN KORUPSI MENURUT PARA AHLI Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono,korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.
- 6. 5 BAB III PEMBAHASAN III.I KASUS KORUPSI BUPATI JAMBI Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan telah mengusut kasus suap yang melibatkan Gubernur JambiZumi Zola sejak Kamis, 18 januari 2018 lalu. Penyelidikan tersebut merupakan pengembangan yang dilakukan KPK dari penyidikan dugaan suap terkait pengesahan R-APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam proses penyelidikan tersebut pihaknya memeriksa 10 orang saksi dari Pemprov Jambi, DPRD Jambi, swasta, termasuk Zumi Zola. KPK kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan, dan mengantongi dua tersangka, yakni Zumi Zola dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan. Dari penyidikan keduanya telah memunculkan bukti soal dugaan uang suap yang dikumpulkan Arfan ada yang ditujukan untuk Zumi Zola, dan untuk anggota DPRD Jambi terkait pengesahan R-APBD 2018.Pada proses penggeledahan di Rumah Dinas Gubernur dan vila di Tanjung Jebung ditemukan dan disita sejumlah uang rupiah dan dollar Amerika. Selain itu, sejumlah dokumen proyek juga disita.Suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan sebelumnya senilai Rp 6 miliar. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD diduga berencana tidak hadir dalam rapat tersebut karena tidak jaminan dari pihak Pemprov Jambi.Menurut KPK, jaminan yang dimaksud adalah uang suap, atau yang sering disebut sebagai "uang ketok".Pihak eksekutif diduga berkepentingan agar anggaran yang diajukan Pemprov Jambi dapat disetujui DPRD Jambi. Dalam kasus ini, Zumi Zola dan Arfan disangkakan melanggarkan Pasal 12B atah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain kasus suap yang menyeret namanya, Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai rekanan dan konsultan proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi Jambi. Zumi diduga menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dan keluarganya. Hal itu diuraikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan terhadap Zumi Zola yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 23 Agustus 2018. Menurut jaksa, ia menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar, menerima 177.000 dollar Amerika Serikat, dan 100.000 dollar Singapura. Selain itu, Zumi juga diduga menerima 1 unit Toyota Alphard. Berikut 19 kepentingan pribadi Zumi yang diduga dibiayai menggunakan uang hasil gratifikasi: 1. Uang sejumlah Rp 500 juta untuk membantu Zumi membiayai acara pisah sambut Muspida pada Mei 2016. Baca juga: Zumi Zola Diduga 6 Kali Gunakan Uang Gratifikasi untuk Kepentingan Keluarga
- 7. 6 2. Uang sejumlah Rp 156 juta untuk membeli 10 hewan kurban atas nama Zumi pada Hari Raya Idul Adha, September 2016. 3. Uang tunai sebesar Rp 300 juta ke rekening biro perjalanan umrah di Bank Mandiri. Uang itu untuk biaya umrah Zumi dan keluarganya. 4. Zumi melalui asistennya, Apif Firmansyah, meminta Arfan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membayar uang jahit pakaian yang akan digunakan untuk pelantikan pada 12 Februari 2016 sejumlah Rp 48 juta. Pembayaran dilakukan ke Penjahit Rekhas di Plaza Indonesia Lantai 3 Jakarta. 5. Arfan diminta membayar biaya sewa di Hotel Borobudur Jakarta sejumlah Rp 20 juta ke Biro KAHA di Mangga Besar, Jakarta. 6. Uang 30.000 dollar Amerika Serikat untuk untuk membiayai keperluan Zumi saat berkunjung ke Amerika Serikat. 7. Membayar action figure seharga Rp 52 juta yang dipesan Zumi Zola pada 2016. Pembayaran dengan cara ditransfer ke penjual yang berada di Singapura. 8. Membayar pelunasan pemesanan 9 patung action figure Marvel dari Singapura seharga 6.150 dollar Singapura. 9. Membayar 16 item orderan Zumi Zola di XM Studios seharga 5.600 dollar Singapura, dengan cara setor tunai. 10. Uang Rp 250 juta untuk membayar jasa event organizer (EO) kegiatan “Buka Bersama” di Masjid Agung Al Falah yang diadakan Zumi. 11. Uang Rp 600 juta kepada anggota DPRD Provinsi Jambi agar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Zumi selaku Gubernur Jambi dapat diterima. 12. Uang Rp 50 juta untuk pembelian sapi dalam rangka acara Zumi di Kabupaten Tanjung Jabung. Baca juga: Zumi Zola Didakwa Terima Gratifikasi untuk Pelesir ke AS dan Beli Action Figure 13. Uang Rp 500 juta untuk untuk melobi pejabat di Jakarta guna meminta Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jambi. 14. Uang 106.000 dollar Singapura diserahkan kepada Budi Nurahman sebagai Kepala Seksi SDA Dinas PUPR. Hal itu bertujuan untuk melobi agar Harun dapat menjadi kepala Balai Wilayah Sungai VI Jambi. 15. Pembelian 1 unit mobil Toyota Alphard yang dibeli dari diler Wijaya Toyota di Bandung. 16. Uang Rp 400 juta untuk untuk membeli hewan kurban atas nama Zumi sebanyak 25 ekor. 17. Biaya operasional Rp 1 miliar.
- 8. 7 18. Membayar pembelian pakaian Zumi Zola di Plaza Indonesia Jakarta sejumlah Rp 50 juta. 19. Membeli dompet dan ikat pinggang senilai Rp 40 juta KRONOLOGI KASUS SUAP DAN KORUPSI BUPATI JAMBI Berikut ini kronologi proses perkara Zumi dalam kasus dugaan suap "uang ketuk palu" pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018 dan penerimaan gratifikasi dalam lingkungan Pemprov Jambi: 1. Pemeriksaan KPK Pertama Kali Sebagai Saksi, Jumat (5/1/2018) Zumi menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pertama kali di Gedung Penunjang KPK Merah Putih Kuningan Jakarta Selatan pada Jumat 5 Januari 2018.Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin dalam kasus dugaan suap "jang ketuk palu" RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2018.Tersangka penerima gratifikasi di lingkungan Pemprov Jambi dan pemberi suap "uang ketuk palu" pengesahan RAPBD Pemprov Jambi Tahun Anggaran 2018 . KPK menyebut pemeriksaan Zumi kedua kalinya sebagai saksi berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan suap "uang ketuk palu" RAPBDJambi Tahun Anggaran 2018. 2. Ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi, Rabu 24 Januari 2018 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan mengatakan Gubernur JambiZumi Zola ditetapkan sebagai tersangka sejak Rabu 24 Januari 2018 saat konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Guntur, Jakarta Selatan pada Jumat 2 februari 2018. Meski sudah berstatus tersangka, KPK memutuskan menunda mengumumkan status tersangka tersebut agar penyidikan yang sedang berlangsung di lapangan tidak terganggu. Zumi disangkakan menerima gratifikasi sejumlah Rp 6 miliar baik secara sendiri maupun lewat orang dekatnya, Arfan.Namun angka tersebut bertambah menjadi Rp 49 miliar rupiah setelah penyidik telah menemukan bukti lain terkait kasus tersebut. Untuk kasus ini Zumi disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 3. Pemeriksaan perdana sebagai tersangka penerima gratifikasi Kamis 15 februari 2018 Tersangka penerima gratifikasi di lingkungan Pemprov Jambi dan pemberi suap "uang ketuk palu" pengesahan RAPBD Pemprov Jambi Tahun Anggaran 2018. Zumi memenuhi panggilan pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Kamis 15 februari 2018. Usai pemeriksaan Zumi tidak ditahan oleh KPK . 4. Ditahan KPK , Senin 9 April 2018 Zumi ditahan saat memenuhi panggilan pemeriksaan keduakalinya sebagai tersangka penerima gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 9 April 2018. Zumi ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Penunjang KPK Merah Putih
- 9. 8 Kuningan Jakarta Selatan sebagai tersangka selama sekitar delapan jam. Ia ditahan selama dua puluh hari pertama di rutan C1 KPK . KPK memperpanjang masa penahanan Zumi selama 40 hari sejak tanggal 29 April 2018 sampai 9 Juni 2018 untuk kepentingan penyidikan.KPK memperpanjang masa penahanan Zumi kedua kalinya selama 30 hari sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai 7 Juli 2018.KPK memperpanjang masa penahanan Zumi ketiga kalinya selama 30 hari sejak 8 Juli 2018 sampai 6 Agustus 2018. 5. Ditetapkan Sebagai Tersangka Pemberi Suap Dalam Kasus "uang ketuk palu", Selasa 10 Juli 2018. KPK menetapkan Zumi sebagai tersangka pemberi dalam kasus dugaan suap "uang ketuk palu" kepada DPRD Jambi untuk pengesahan RAPBD Pemprov Jambi Tahun Anggaran 2018.KPK menetapkan Zumi sebagai tersangka untuk kedua kalinya.Zumi disangkakan bersama pejabat PemprovJambi ikut memberikan suap kepada para anggota DPRD Jambi untuk pemulusan proses pemgesahan RAPBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018 atau "uang ketuk palu". Lewat orang kepercayaannya yang juga jadi tersangka dalam kasus tersebut Plt Kadis PUPRJambi ARN (Arfan), Zumi diduga telah memberikan uang sejumlah Rp 3,4 miliar kepada anggota DPRD Jambi . Untuk kasus ini, Zumi Zola disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH-Pidana. III.II PENYEBAB TERJADINYA Uang sebesar Rp 4,7 Miliar yang ditemukan KPK dalam operasi tangkap tangan diduga terkait pembahasan R-APBD Provinsi Jambi 2018. Uang tersebut diduga bagian dari total Rp 6 Miliar yang akan diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. Uang diberikan agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan R-APBD. Pihak eksekutif diduga berkepentingan agar anggaran yang diajukan Pemprov Jambi dapat disetujui DPRD Jambi. Uang suap disiapkan untuk semua fraksi di DPRD Jambi. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD diduga berencana tidak hadir dalam rapat pengesehan R-APBD, karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov Jambi. Jaminan yang dimaksud adalah uang suap atau yang sering disebut juga sebagai uang ketok.
- 10. 9 III.III MODUS OPERANDI KASUS BUPATI JAMBI Suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan sebelumnya senilai Rp 6 miliar. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. Dalam kasus ini, Erwan bersama-sama Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan, diduga memberikan suap kepada Supriono, selaku anggota DPRD Jambi. Uang sebesar Rp 4,7 miliar yang ditemukan KPK dalam operasi tangkap tangan diduga terkait pembahasan R-APBD Provinsi Jambi 2018. Uang tersebut diduga bagian dari total Rp 6 miliar yang akan diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. Menurut KPK, uang diberikan agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan R-APBD. Pihak eksekutif diduga berkepentingan agar anggaran yang diajukan Pemprov Jambi dapat disetujui DPRD Jambi. Menurut KPK, uang suap disiapkan untuk semua fraksi di DPRD Jambi. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD diduga berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan R-APBD, karena tidak jaminan dari pihak Pemprov Jambi. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, jaminan yang dimaksud adalah uang suap, atau yang sering disebut sebagai "uang ketok". Jadi, uang suap yang di terima oleh Gubernur Jambi Zumi Zola yaitu diperuntukan untuk menyuap atau sebagai “uang ketok”para anggota DPRD Jambi agar dapat menghadiri rapat pembahasan R-APBD Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan modus penerimaan hadiah dan janji (gratifikasi) yang diterima oleh Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan sekitar Rp6 miliar. Penerimaan itu merupakan pengembangan terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017. KPK sudah menetapkan Arfan bersama-sama dengan Plt Sekda Jambi Erwan Malik dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin sebagai tersangka pemberi suap kepada anggota DPRD Jambi Supriono. Namun menurut Basaria, tidak mungkin juga Plt Sekda dan Plt Kadis PUPR memberikan uang ke anggota DPRD Jambi dari kantongnya sendiri.Dalam OTT 29 November 2017 ditemukan uang Rp4,7 miliar yang ditujukan kepada anggota DPRD Jambi.Meski KPK sudah menemukan sejumlah pengusaha yang memberikan uang tersebut, tapi menurut Basaria, KPK belum dapat memutuskan status mereka.Basaria juga memastikan bahwa Zumi Zola akan ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka. KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Gubernur Jambi, vila milik rumah Gubernur di Tanjung Jabung Jambi dan saksi di kota Jambi. Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 B mengatur mengenai "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan den…
- 11. 10 Dalam pertemuan itu, Asrul menyampaikan bahwa terkait permintaan “uang ketok” dari anggota DPRD Jambi dan permintaan proyek dari pimpinan DPRD, Zumi Zola telah menyetujuinya.Zumi juga menyetujui jabatan Sekda Provinsi Jambi akan diisi oleh Erwan dan jabatan Kepala Dinas PUPR Jambi akan dijabat oleh Arfan yang sebelumnya hanya pelaksana tugas.Dalam kasus ini, Erwan Malik didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi. Erwan bersama-sama dua terdakwa lainnya diduga memberikan uang Rp 3,4 miliar kepada beberapa anggota legislatif tersebut. Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 memperlancar pembahasan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. II.IV DAMPAK DARI KASUS SUAP DAN KORUPSI korupsi yang menjeratGubernur Jambi Zumi Zola merupakan dampak adanya dynasti politik.Zumi Zola adalah putra dari Zulkifli Nurdin, sesungguhnya sudah berda dalam jaringan dinasti politik yang kemudian melahirkan dinasti korupsi, produk utama dari dinasti politik dan politik dalam dinasti adalah dinasti korupsi yang senantiasa hanya membangun kerajaan bisnis keluarganya, demi menyengsarakan rakyat. Petrus, yang juga merupakan kader Partai Hati Nurani Rakyat, berpendapat bahwa PAN gagal dalam melahirkan kader terbaik, dan gagal dalam penjaringan kader partai ketika melakukan seleksi untuk menja dipemimpin daerah.
- 12. 11 BAB IV PENUTUP IV.I KESIMPULAN Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkemban gan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. IV.II SARAN ` Sikap untuk menghindari korupsi seharusnnya ditanamkan sejak dini. Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Sudah seharusnya sebagai masyarakat indonesia kita dapat memilih wakil rakyat dengan bijak agar tidak ada yangdirugikan atas kepemimpinan wakil rakyat tersebut.