Downloaded 284 times
Uploaded byDini Islamiana
Upaya Pemberantasan Korupsi
Dokumen ini menjelaskan pengertian, jenis, dan kondisi yang mendukung munculnya korupsi di Indonesia, termasuk tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Terdapat juga penjelasan mengenai hukum dan regulasi yang diberlakukan untuk memberantas korupsi, serta peran masyarakat dalam upaya tersebut. Korupsi berdampak negatif pada keuangan negara dan perekonomian, sehingga penting untuk menegakkan hukum dan transparansi dalam pemerintahan.
Upaya Pemberantasan Korupsi
- 2. KELOMPOK 2 XD Giva Virgiani Dini Islamiana Ongku Saripa H. Rafi Avia Sesar Lingga Aninditia Larasati Iqbal
- 3. Pengertian Korupsi Korupsi (bahasalatin) : corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka
- 4. Unsur – Unsurdan Jenis Korupsi Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: - perbuatan melawan hukum - penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana - memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi - merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- 5. Selain itu terdapatbeberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya : 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); 2. Penggelapan dalam jabatan; 3. Pemerasan dalam jabatan; 4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); 5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
- 6. Kondisi Yang Mendukung Munculnya Korupsi * Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. * Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah * Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
- 7. *Proyek yang melibatkanuang rakyat dalam jumlah besar. *Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama". *Lemahnya ketertiban hukum. *Lemahnya profesi hukum. *Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. *Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. *Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum. *Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".
- 8. Aturan Tentang Pemberantasan Korupsi TAP MPR TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN UNDANG - UNDANG UU 20/2001 Pemberantasan Tidak pidana Korupsi UU 30/2002 Komisi Anti Korupsi UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi. Telah diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001 UU 11/1980 tentang Antisuap
- 9. UU 15/2002 tentangtindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah menjadi UU No 25 tahun 2003 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (termasuk versi bahasa Inggrisnya) UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari KKN UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana
- 10. PERATURAN PEMERINTAH(PP) PP 71/2000ttg peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD Penjelasan Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD PP No 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD PP No 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD PP No 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 11. KPK (Komisi PemberantasanTindak Korupsi) Kewenangan KPK dalam melaksanakan penyelidikan , penyidikan , dan penuntutan meliputi tindak pidana korupsi yang : a) Melibatkan aparat penegak hukum , penyelenggara negara , dan orang lain yang ada kaitannga dengan • tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 milyar rupiah
- 12. Dengan pengaturan sepertidiatas , maka KPK : a) dapat menyusun jaringan kerja dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif b) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan , penyidikan dan penuntutan c) berfungsi sebagai pemicu pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi d) berfungsi untuk melakukan supervise dan membantu institusi yang telah ada , dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan , penyidikan dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan
- 13. Tindak Pidana KorupsiYang Telah Dikenakan Sanksi a. Tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Urusan Logistik (Bulog) b. Tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Departemen Kehutanan c. Tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) d. Tindak pidana korupsi penyelewengan pajak oleh Gayus Tambunan
- 14. Peran Serta Masyarakatdalam Upaya Pemberantasan Korupsi a. Hak materi , memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari , memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menanganiny paling lama 30 tahun c. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
- 15. c. Hak menyampaikansaran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menanganinya d. Hak untuk memperoleh jawaban atas laporannya
- 16.
- 17. TER I MA K AS IH